PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal Tahun 2005-2025 mengamanatkan kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional;
b.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah dan baru diresmikan menjadi daerah otonom pada Tahun 2008, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam melakasanakan pembangunan di daerah agar dapat berjalan efektif dan efesien serta tepat sasaran;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2005-2025.
1
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 3
18. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010- 2015;
4
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 20122032; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 02); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DAN BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2005-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah. 5
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.
Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian/Lembaga.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Bengkulu adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 16. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut RenjaSKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
program-program
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 25. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
7
BAB II MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 2 (1) Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20052025. (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati. Pasal 3 RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Pasal 4 Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan RPJMD. BAB III DOKUMEN RPJPD Pasal 5 Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut : - Bab I : Pendahuluan - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah - Bab III : Analisis Isu-isu Strategis - Bab IV : Visi dan Misi Daerah - Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang - Bab VI : Kaidah Pelaksanaan BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 6 (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Periode 2012-2027 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
Tengah
(2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
8
BAB V EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah.
dan
evaluasi
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 2012 BUPATI BENGKULU TENGAH,
H. FERRY RAMLI Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H. Pembina Utama Muda TK. I. NIP. 195511251979121001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 16 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR
TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2005-2025
I.
PENJELASAN UMUM Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas dan
kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang
Nasional
pada
penjelasan
umum
alinea
11
mengamanatkan bahwa kurun waktu RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP Nasional. Sementara pentahapan dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah disesuaikan dengan periode pemerintahan Bupati definitif yakni di mulai dari tahun 2012. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
dapat
berlangsung
secara
berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi
dan
nepotisme,
ditetapkan
melalui
RPJPD
dengan
memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Peraturan
perundang-undangan
mengamanatkan
RPJPD
ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas 10
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Ayat (1) Program pembangunan yang mengikuti tahapan RPJMD dimulai sejak adanya Bupati definitif yang dilantik pada 17 April 2012. Sedangkan tahapan RPJMD III melebihi akhir tahun perencanaan RPJPD, sehingga pada Tahun 2025 RPJMD 2022-2027 haruslah direvisi untuk diselaraskan dengan RPJPD periode selanjutnya.
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
11
