PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM YANG BERLAKU PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memungkinkan bagi Daerah untuk memungut Retribusi Jasa Umum selain yang telah ditetapkan; b. bahwa pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 1
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3209); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kabupaten Halmahera Tengah. b. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. c. Kepala Daerah, adalah Bupati Halmahera Tengah. d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Tengah. e. Wilayah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Halmahera Tengah. f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. g. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah. h. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan. i. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu. l. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 3
m.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. o.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II OBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Jenis Retribusi yang berlaku pada Dinas Pertambangan dan Energi meliputi : a. Pencadangan wilayah; b. Pelayanan Informasi Data bidang Geologi; c. Pelayanan Informasi Data bidang Sumber Daya Mineral; d. Pelayanan Informasi Data bidang Energi; e. Pelayanan Informasi Data bidang Air Tanah; f. Pelayanan pencetakan peta; g. Pelayanan pemasangan patok batas. Pasal 3 Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tarif dalam bentuk rupiah. Pasal 4 Besarnya tarif Pencadangan Wilayah sebagaimana pasal 2 huruf a sebesar : 1. Untuk IUP : a. Mineral non-logam sebesar Rp. 20.000.000,00 / blok b. Mineral batuan : 1. Tanah liat, Tanah urug, Pasir dan Batu (Sirtu) sebesar Rp. 2.000.000,00 / blok;
4
2. Mineral batuan lainnya : a. luasan < 5 ha sebesar Rp. 5.000.000,00 / blok b. luasan 5 – 10 ha sebesar Rp. 7.500.000,00 / blok c. luasan > 10 ha sebesar Rp. 10.000.000,00 / blok 2. Untuk IPR a. Mineral logam sebesar Rp. 3.000.000,00 / blok b. Mineral non-logam sebesar Rp. 2.000.000,00 / blok c. Mineral batuan : 1. Tanah liat, Tanah urug, Pasir dan Batu (Sirtu) sebesar Rp. 500.000,00 / blok; 2. Mineral batuan lainnya : a. luasan < 5 ha sebesar Rp. 1.000.000,00 / blok b. luasan 5 – 10 ha sebesar Rp. 1.500.000,00 / blok c. luasan > 10 ha sebesar Rp. 2.500.000,00 / blok d. Batubara : 1. luasan < 5 ha sebesar Rp. 2.000.000,00 / blok 2. luasan 5 – 10 ha sebesar Rp. 2.500.000,00 / blok 3. luasan > 10 ha sebesar Rp. 3.500.000,00 / blok Pasal 5 Besarnya tarif Pelayanan Informasi Data bidang Geologi sebagaimana pasal 2 huruf b meliputi : a. jasa teknologi/konsultasi geologi sebesar Rp. 1.000.000,00 /kecamatan b. jasa perbantuan tenaga ahli sebesar Rp. 200.000,00 / orang / 2 jam c. jasa penyelidikan geolistrik sebesar Rp. 300.000,00 /titik d. jasa pemberian peta digital sebesar Rp. 3.000.000,00 / kecamatan Pasal 6 Besarnya tarif Pelayanan Informasi Data bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana pasal 2 huruf c sebesar : a. jasa teknologi/konsultasi eksplorasi sebesar Rp. 1.500.000,00 /kecamatan b. jasa penulusuran informasi data sumber daya mineral sebesar Rp. 100.000,00 /15 menit c. jasa perbantuan tenaga ahli sebesar Rp. 200.000,00 / orang / 2 jam d. jasa pemberian peta digital sebesar Rp. 5.000.000,00 / kecamatan
5
Pasal 7 Besarnya tarif Pelayanan Informasi Data bidang Energi sebagaimana pasal 2 huruf d sebesar : a. jasa teknologi/konsultasi energi sebesar Rp. 1.500.000,00 /kecamatan b. jasa penulusuran informasi data energi sebesar Rp. 100.000,00 /15 menit c. jasa perbantuan tenaga ahli sebesar Rp. 200.000,00 / orang / 2 jam d. jasa pemberian peta digital sebesar Rp. 5.000.000,00 / kecamatan Pasal 8 Besarnya tarif Pelayanan Informasi Data bidang Air Tanah sebagaimana pasal 2 huruf e sebesar : a. jasa teknologi/konsultasi air tanah sebesar Rp. 500.000,00 /kecamatan b. jasa penulusuran informasi data air tanah sebesar Rp. 25.000,00 /15 menit c. jasa perbantuan tenaga ahli sebesar Rp. 150.000,00 / orang / 2 jam d. jasa pemberian peta digital sebesar Rp. 5.000.000,00 / kecamatan Pasal 9 Besarnya tarif Pelayanan pencetakan peta sebagaimana pasal 2 huruf f sebesar : a. pencetakan Peta Geologi/Topografi/Geomorfologi : 1. ukuran A0 sebesar Rp. 1.500.000,00 / lembar 2. ukuran A1 sebesar Rp. 1.000.000,00 / lembar 3. ukuran A3 sebesar Rp. 500.000,00 / lembar 4. ukuran A4 sebesar Rp. 250.000,00 / lembar b. pencetakan Peta Sumber Daya Mineral : 1. ukuran A0 sebesar Rp. 1.500.000,00 / lembar 2. ukuran A1 sebesar Rp. 1.000.000,00 / lembar 3. ukuran A3 sebesar Rp. 500.000,00 / lembar 4. ukuran A4 sebesar Rp. 250.000,00 / lembar c. pencetakan Peta Energi : 1. ukuran A0 sebesar Rp. 1.500.000,00 / lembar 2. ukuran A1 sebesar Rp. 1.000.000,00 / lembar 3. ukuran A3 sebesar Rp. 500.000,00 / lembar 4. ukuran A4 sebesar Rp. 250.000,00 / lembar d. pencetakan Peta Air Tanah: 1. ukuran A0 sebesar Rp. 1.500.000,00 / lembar 6
2. ukuran A1 sebesar Rp. 1.000.000,00 / lembar 3. ukuran A3 sebesar Rp. 500.000,00 / lembar 4. ukuran A4 sebesar Rp. 250.000,00 / lembar Pasal 10 Besarnya tarif pemasangan patok batas sebagaimana pasal 2 huruf g : a. Untuk IUP sebesar Rp. 1.000.000/titik; b. Untuk IPR sebesar Rp. 500.000/titik. BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Pertama Permohonan Pasal 11 (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pelayanan sebagaimana pasal 2 secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Dinas berdasarkan permohonan mengeluarkan SKRD. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. Bagian Kedua Insentif Pasal 12 (1) Dinas pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningktkan : a. Kinerja instansi b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi c. Pendapatan Asli Daerah d. Pelayanan Kepada Masyarakat (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan. 7
Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 13 (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) (2) Besaran insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada Dinas. Bagian Keempat Penyetoran Pasal 14 (1) seluruh penerimaan tarif retribusi sebagaimana pasal 2 disetorkan pada kas daerah kecuali jasa pembantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (b), pasl 6 huruf (c), Pasal 7 huruf (c) dan pasal 8 huruf (c) disetor sebesar 30% (tiga puluh persen). (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. BAB IV KETENTUAN KHUSUS Pasal 15 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan daerah. BAB V SANKSI-SANKSI Pasal 16 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 17 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 8
Pasal 18 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB VI PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Ditetapkan di Weda Pada tanggal 24 Maret 2011 BUPATI HALMAHERA TENGAH,
M. AL YASIN ALI Diundangkan di Weda Pada tanggal 24 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH,
BASRI AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 5
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM YANG BERLAKU PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
I. PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekuensi pada perubahan atau pengaturan kembali sejumlah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah ditetapkan sesuai Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memungut Retribusi Jasa Umum selain jenis Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan pada pasal 150 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. 10
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/katering. Ayat (3) Yang dimaksud dengan peredaran usaha adalah jumlah keseluruhan penerimaan dari penjualan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk penjualan jasa boga/katering. Perubahan besaran peredaran usaha yang tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setahun dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bupati diberikan kewenangan mengadakan penyesuaian atas batasan peredaran usaha dimaksud. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. 11
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan pagelaran kesenian adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifatnasional maupun internasional. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukp jelas. Huruf e Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), dan ruang salesa music (music lounge). Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), seluncur es ((ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), dan kiddy ride. Permainan ketangkasan elektronik; meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain. Permainan ketangkasan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. 12
Huruf i Termasuk pusat kebugaran (finess center) adalah steambath, perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath). Huruf j Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olahraga dengan memungut bayaran. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penyelenggaraan hiburan pagelaran musik di hotel adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak menyatu dengan manajemen hotel. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. 13
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbulumbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan reklame udara adalah diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. Menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas. Menggunakan laser atau cahaya adalah reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu. Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukan dengan ditarik oleh pesawat udara. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas. Huruf i Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis. Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. 14
Huruf c Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak lain yang menyelenggarakan reklame, misalnya perusahaan jasa periklanan. Pasal 30 Cukup jelas
15
