1
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1967
Nomor
19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Republik
Bencana
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2007
Negara
Nomor
66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Provinsi
Kabupaten
Bengkulu
Indonesia
Tahun
Bengkulu
(Lembaran 2008
Tengah
Negara
Nomor
97,
di
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan tentang
Pemerintah
Pedoman
Nomor
Pembinaan
79 dan
Tahun
2005
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH dan BUPATI BENGKULU TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
DAERAH TENTANG STRUKTUR : PERATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.
4
5.
Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
6.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8.
Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Bengkulu Tengah.
9.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
untuk
melaksanakan
Penanggulanggan Bencana. 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1)
BPBD dipimpin oleh seorang Kepala dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
5
(2)
BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan Bencana.
(3)
Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)
BPBD membawahi unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4
BPBD mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
Menetapkan
pedoman
dan
pengarahan
terhadap
usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 2.
Menetapkan
standarisasi
penanggulangan
bencana
serta
kebutuhan
berdasarkan
penyelenggaraan
peraturan
perundang-
undangan; 3.
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4.
Melaporkan
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
kepada
Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6.
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
7.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
6
b.
Pengelolaan Tata Usaha Badan;
c.
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
d.
Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI BPBD Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana.
(2)
Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan
ini
dan
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu Unsur Pengarah Pasal 7 (1)
Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
(2)
Masa Jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari
instansi/lembaga
pemerintah
dilakukan
sesuai
ketentuan
perundang-undangan; (3)
Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8 (1)
Unsur Pengarah mempunyai fungsi : a. Menyusun
konsep
pelaksanaan
bencana daerah; b. Memantau; dan
7
kebijakan
penanggulangan
c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. (2)
Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota; b. Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabat oleh Kepala BPBD; c. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah; d. Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari : 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum; 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata; 5) TNI dan POLRI. e. Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud huruf c berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD. Bagian Kedua Unsur Pelaksana Pasal 9
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
Pasal 10 (1) Unsur
pelaksana
mempunyai
meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana.
8
tugas
secara
terintegrasi
yang
(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut : a. koordinasi; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana. Pasal 11 (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Unsur
Pelaksana
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Satuan Tugas; (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BPBD Pasal 13 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari : 1. Kepala Pelaksana 2. Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b) Sub Bagian Keuangan. c) Sub Bagian Perencanaan. 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi : a) Seksi Pencegahan. b) Seksi Kesiapsiagaan. 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : a) Seksi Kedaruratan. b) Seksi Logistik. 5. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, membawahi : a) Seksi Rehabilitasi. b) Seksi Rekonstruksi.
BAB V ESELONERING UNSUR PELAKSANA Pasal 14 (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIb; (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb; (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb; (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10
Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsioanal senior yang diangkat oleh Bupati; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok
jabatan
fungsional
mempunyai
tugas
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati. Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
11
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 05 November 2012 BUPATI BENGKULU TENGAH,
H. FERRY RAMLI
Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 06 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, MH. Pembina Utama Muda NIP. 19551125 197912 1001
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 06
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
I.
UMUM Keberhasilan satunya
penyelenggaraan
ditentukan
oleh
sejauh
pemerintahan
mana
efektivitas
daerah dan
salah
efisiensi
kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah yang merupakan bagian dari penyempurnaan stuktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat ini. Dengan telah direvisinya Peraturan Daerah
tentang
Struktur
Organisasi dan
Tata
Kerja
Perangkat Daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan kirja bagi apraturnya serta dapat memberikan pelayanan publik yang prima, guna mewujudkan tata kelolah pemerintahan daerah yang lebih baik menuju suatu pemerintahan yang good governance. Dalam
rangka
pembinaan
dan
perlindungan
terhadap
masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas penegakan Peraturan daerah, maka perlu diadakan revisi terhadap Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsipprinsip penataan sebagai berikut : a.
Prinsip pembagian habis tugas;
b.
Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
c.
Prinsip fungsionalisasi; 13
d.
Prinsip koordinasi dan integrasi;
e.
Prinsip kontinuitas;
f.
Prinsip kesisteman;
g.
Prinsip efisiensi;
h.
Prinsip fleksibilitas;
i.
Prinsip pengelompokan tugas;
j.
Prinsip rentang/jenjang pengendalian.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 3 Cukup Jelas Ayat (1) Huruf c Cukup Jelas Ayat (5) Huruf a Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Cukup Jelas Ayat (4) huruf b Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas
14
Pasal 44 Ayat (1) Huruf i Cukup Jelas Pasal 66A Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 66B Cukup Jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Huruf e Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 06
15
