PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN 2012

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Bengkulu 2013

Pemerintah Provinsi Bengkulu

IKHTISAR EKSEKUTIF Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai dari perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pada setiap akhir tahun anggaran, realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai menggunakan 337 program tersebar ke seluruh SKPD berdasarkan tanggungjawab teknisnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut dialokasikan dengan belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran maka secara umum rata-rata capaian kinerja dari 17 sasaran tercapai dengan perincian sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi capaian kinerja 103,5 %

2.

Sasaran 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat capaian kinerja 98 %

3.

Sasaran 3 Penurunan Angka Kemiskinan capaian kinerja 86 %

4.

Sasaran 4 Penurunan angka Pengangguran capaian kinerja 102 %

5.

Sasaran 5 Peningkatan Pendapatan Daerah capaian kinerja 102 %

6.

Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama capaian kinerja 95,5 %

7.

Sasaran 7 Indek Pembangunan Manusia capaian kinerja 99,6 %

8.

Sasaran 8 Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat capaian kinerja 100 %

9.

Sasaran 9 Partisipasi Pemuda dan olahraga dalam Pembangunan capaian kinerja 92 %

10.

Sasaran 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak capaian kinerja 113 %

iv

Pemerintah Provinsi Bengkulu 11.

Sasaran 11 Peningkatan Konstribusi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan capaian kinerja 282 %

12.

Sasaran 12 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM capaian kinerja 100 %

13.

Sasaran 13 Angka Persepsi Korupsi capaian kinerja 100 %

14.

Sasaran 14 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun capaian kinerja 100 %.

15.

Sasaran 15 Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah capaian kinerja 91 %.

16.

Sasaran 16 Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja sama antar pemerintah daerah capaian kinerja 140 %.

17.

Sasaran 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun capaian kinerja 100 %. Namun demikian untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut dihadapkan pada kendala

dan keterbatasan antara lain sebagai berikut : a.

Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam arti belum terbangun keselarasan antara dokumen SAKIP Pemerintah Provinsi dengan dokumen SAKIP SKPD. Ketidakselarasan dimaksud disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja, sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.

b.

Terbatasnya ketersediaan data kinerja, disetiap SKPD Pola pengumpulan data kinerja yang dilakukan saat ini masih parsial. Lemahnya pengelolaan data kinerja

memicu

penggunaan/perumusan indikator kinerja yang kurang tepat dan terbatas, sehingga indikator kinerja kurang menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya. Kondisi ini antara lain disebabkan lemahnya kompetensi aparatur dan belum adanya koordinasi yang baik antar unit kerja dalam mengelola data kinerja. Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penetapan Kinerjanya, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

v

GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah, rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) Provinsi

Bengkulu tahun 2012 dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LAKIP mempedomani

Pemerintah

Provinsi

Bengkulu disusun

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999,

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan LAKIP yang menyebutkan bahwa LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang merupakan implementasi dari visi dan misi

sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu dimasa mendatang. Bengkulu,

Maret 2013

GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSYAH


BAB

I

PENDAHULUAN A . Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Bengkulu, yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).

B. Dasar hukum Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu; 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2012

1

Pemerintah Provinsi Bengkulu 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor Pembangunan Nasional;

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Pedoman Peraturan Peraturan Keuangan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.


2

Pemerintah Provinsi Bengkulu 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LTD Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 Provinsi Bengkulu 2010-2015.

tentang

RPJMD

22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

C. Gambaran Umum Organisasi 1. Geografis, Topografi dan Iklim Provinsi Bengkulu terletak antara 2º – 5º LS dan 101º – 104º BT dan berada di bagian barat Sumatera Bagian Selatan dengan ketinggian 0 – 1600 m dpl. Sebagian besar topografinya bergelombang pada ketinggian dibawah 100 m dpl. Berdasarkan fisiografi wilayah Provinsi Bengkulu di pulau Sumatera terdiri atas jalur dataran rendah yang tidak begitu lebar dan membentang dari ujung utara sampai ujung selatan di bagian barat yang berdekatan dengan pantai dan bagian timur sebagian besar merupakan jalur dataran tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai 525 km. Sementara lebar daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km (disekitar perbatasan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) hingga yang terlebar sekitar 102 km (yakni jarak dari pantai sampai perbatasan Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan Provinsi Sumatera Selatan). Provinsi Bengkulu mempunyai luas Provinsi Bengkulu mempunyai luas 34.724,69 km2 dengan luas daratan 19.795,15 km2 dan luas lautan 14.929,54 km2 (Bakosurtanal, 2010) yang berbatasan langsung dengan :


3

Pemerintah Provinsi Bengkulu  Provinsi Lampung di sebelah Selatan,  Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi di sebelah Timur,  Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah Barat Selain itu

Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang dihuni

penduduk (Pulau Enggano) maupun yang kosong ( pulau Mega dan pulau-pulau kecil lainnya). 2. Organisasi Perangkat Daerah Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah dibentuk beberapa perangkat daerah dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut; a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi staf dengan menyiapkan, merumuskan kebijakan-kebijakan Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dibantu 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra; Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Kemudian setiap asisten membawahi 3 biro. Sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 4 bagian. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi dibentuk berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008. b. Dinas Daerah Dinas daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas kepala daerah di bidang pembangunan. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2008 telah ditetapkan 16 Dinas sebagaimana telah disempurnakan dengan Perda No.5 Tahun 2011. c. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas

tertentu

sebagai

unsur

penunjang

tugas-tugas

kepala

daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk 17 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Perda No.6 Tahun 2011. d. Lembaga Lain Perangkat Daerah Lembaga lain perangkat daerah adalah perangkat daerah yang khusus


4

Pemerintah Provinsi Bengkulu menangani permasalahan-permasalahan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 dibentuk 4 lembaga lain perangkat daerah yaitu Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat KPID dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diubah dengan Perda No.7 Tahun 2011 dimana Badan Narkotika Provinsi berubah menjadi Instansi Vertikal dan bertambah SKPD baru yaitu Sekretariat KORPRI Porvinsi Bengkulu. e. Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu, yang terbagi atas 1 Kota dan 9

kabupaten, terdiri dari Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu

Utara,

Kabupaten

Bengkulu Selatan, Kabupaten

Mukomuko,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Sistematika Penyajian Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah , maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari : IKHTISAR EKSEKUTIF Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendalah-kendala dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012. Bab I

: Menggambarkan

pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan

penyusunan LAKIP, data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika penyajian.


5

Pemerintah Provinsi Bengkulu Bab II

: Menggambarkan bentuk perencanaan strategis ringkasan RPJMD

yang merupakan

Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dan

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012, mulai dari Visi, misi, tujuan, sasaran utama dan

program dan kegiatan yang dilaksanakan

tahun 2012. Bab III

: Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup capaian kinerja utama (capaian kinerja makro) dan capaian kinerja sasaran dan tujuan serta analisis capaian kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran alokasi dan realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan dalam APBD.

Bab IV

: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan

dan saran sebagai

umpan balik untuk tahun mendatang. Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.


6


BAB

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Rencana strategis pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituangkan ke dalam dokumen RPJMD 2010-2015 yang di tetapkan dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2011, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode 5 tahun yaitu masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD lebih lanjut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahunnya dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan dan anggaran dalam APBD. 1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah a. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat masih relatif rendah; (b) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. b. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang


7


kesehatan; dan (c) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif. c.

Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah : (a) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian masih rendah; (b) Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir; (c) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil; (d) Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Provinsi Bengkulu, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Provinsi Bengkulu.

d. Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur transportasi di wilayah di

Provinsi Bengkulu masih belum memadai yang

ditunjukkan, sebagai berikut : 1) Transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas; 2) Transportasi udara, antara lain keberadaan bandar udara termasuk perintis masih belum memadai untuk menampung demand (penumpang dan barang); dan 3) Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam. e. Permasalahan

di

Bidang

kesejahteraan

rakyat

dan

penanggulangan

kemiskinan, diantaranya : (a) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi


8

Pemerintah Provinsi Bengkulu Bengkulu menempati ranking ke-2 tertinggi di Sumatera; (b) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah; (c) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten; (d) Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) . f.

Optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien; (b) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi; (c) Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah; (e) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah.

2. Visi dan Misi a.

Visi Dalam menghadapi dan mengantisipasi kondisi yang akan datang, Provinsi Bengkulu sebagai organisasi pemerintah perlu menambah dan mengembangkan pengelolaan potensi daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain. Persaingan yang ketat menuntut kerja keras aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat serta untuk mendukung aktifitas pembangunan. Kesejahteraan yang diharapkan dari aktifitas agribisnis dan agro industri guna terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menuju masyarakat mandiri, latar belakang ini tertuang di dalam visi adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang semakin maju, semakin bertaqwa dan semakin sejahtera ”.


9

Pemerintah Provinsi Bengkulu b. M i s i Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) misi yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai berikut : 1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing; 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman; 3. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah dan pembangunan yang berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat. 3. Tujuan dan Sasaran Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing Tujuan : - Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri. - Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor - Penanggulangan kemiskinan - Terwujudnya penanggulangan pembentuk PDRB. - Terwujudnya Penanggulangan pengangguran - Peningkatan keuangan daerah. Sasaran : - Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 %

tahun

2015. - Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015. - Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015. - Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015 . - Meningkatkanp endapatan daerah menjadi sebesar1,67 triliun tahun 2015.


10


Misi II

:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Beriman

Tujuan

:

- Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa; - Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat; - Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat; - Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran: - Meningkatnya kualitas kehidupan bergama; - Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015; - Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat; - Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan; - Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Misi III :

Mengembangkan

Sumber

Daya Alam, Lingkungan Hidup,

Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Tujuan : - Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan

bencana

dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan

yang berkelanjutan; - Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.


11


Sasaran : - Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan

bencana

terhadap

pendapatan

daerah

dan

masyarakat

serta

kesejahterahan yang berkelanjutan; - Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Misi IV :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.

Tujuan : - Mewujudkan clean dan good governance; - Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat. Sasaran : - Menurunnya angka korupsi; - Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun; - Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah; - Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah; - Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun. 4. Prioritas Pembangunan Daerah 1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi; 2. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak); 3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan; 5. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum,perhubungan, komunikasi dan informatika) 6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;


12


7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; dan 8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum. 5. Program Strategis Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan program-program sebagai berikut : Tabel

1

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1.

1. Meningkatnya laju Meningkatnya investasi (%) laju pertumbuhan ekonomi menjadi 2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar 7-7,2% tahun harga konstan (Rp) 2015

2.

1. Peningkatan nilai Meningkatnya PDRB perkapita pendapatan (Rp) perkapita 2. Peningkatan nilai masyarakat PDRB atas dasar menjadi 14-15 harga berlaku (Rp) juta tahun 2015

PROGRAM

 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.  Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.  Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah .  Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.          

Program pengembangan industri kecil dan menengah. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pendagang kaki lima dan asongan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program peningkatan kesejahteraan petani. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Program peningkatan produksi hasil peternakan.


13

Pemerintah Provinsi Bengkulu NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM   

   



 

3.

4.

Program budi daya perikanan. Program pengembangan perikanan tangkap. Program peningkatan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan teknologi, sarana dan prasarana pertanina/perkebunan. Program penerapan t peternakan. Program peningkatan hasil produksi peternakan. Program peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan kelanjutan. Program peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Program pengembangan sistem penyuluhan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

3. Penurunan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun (%) 1. Penurunan persentase penduduk miskin (%)

 Program keluarga berencana  Program Jaminan ASKES pasilitas pelayanan KB-KR  Program remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Menurunya angka  Program peningkatan kualitas kemiskinan kelembagaankoperasi. menjdi 14,14 Program peningktan kapsitas Iptek 13,26 tahun 2015 sistem produksi.  Program peningkatan iklim usah kecil kondusif. 2. Menurunnya  Program pengembangan jumlah kabupaten kewirausahaan dan keunggulan tertinggal (kab) kompetitif.  Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.  Program perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah.  Program perencanaan pembangunan ekonomi. Menurunya angka 1. Penurunan  Program Peningkatan Keberdayaan persentase pngangguran Masyarakat Perdesaan pengangguran menjadi 2,21-1,8  Program peningkatan partisipasi terbuka (%) % tahun 2015


14


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

rasio 2. Peningkatan penduduk yg bekerja  (%).       5.

6.

7.

Meningkatnya pendapatan daerah menjadi 1,67 triliun tahun 2015

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

1. Peningkatan penerimaan daerah (Rp). 2. Peningkatan penerimaan PAD (Rp) 3. Peningkatan penerimaan dana perimbangan 4. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang)



2. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemuk a agama (orang) 3. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit) 1. Peningkatan IPM 2. Peningkatan usia harapan hidup (tahun) 3. Peningkatan rasio melek huruf 4. Peningkatan ratarata lama sekolah

 



 

     

masyarakat membangun desa Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Program pengembangan wilayah transmigrasi. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program perlindungan dan pengembanggan tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja. Program penyusunan perencanaan. Program Peningkatan dan pengembangan bidang pertambangan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan kualitas agama. Program peningkatan pemahaman penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai agama. Program peningkatan kualitas agama Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama.

Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah. Program pendidikan non formal. Program Pendidikan luar biasa. Program pengembangan budaya baca


15


SASARAN

INDIKATOR SASARAN (tahun) 5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp)

PROGRAM

     



   

        

8.

Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat

 1. Peningkatan  jumlah panti asuhan (unit)  2. Penurunan jumlah penyandang 

dan pembinaan perpustakaan. Program pendidikan usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program pendidikan menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata. Progra penambahan dan pemerataan dokter dan tenaga medis. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program obat dan perbekalan kesehatan. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana uskesmas/Puskesmas pembantu. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan penagnggulangan penyakit menular. Program pengembangan lingkungan sehat. Program standarisasi pelayanan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat. Program promosi kesehatn dan pemberdayaan Progran kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program kesehatan masyarakat. Program perdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraaan sosial. Program bantuan dan jaminan


16


SASARAN

INDIKATOR SASARAN kesejahteraan sosial (orang).

PROGRAM

 

9.

Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan

1. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP) 2. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even)

     

10.

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

1. Penurunan angka kematian ibu melahirkan 2. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang) 3. Penurunan persentase balita gizi buruk (%) 4. Penurunan angka kematian bayi



   

 

11.

1. Peningkatan nilai Meningkatnya investasi industri konstribusi pertanian dan sumber daya kehutanan (Rp) alam, LH dan bencana 2. Peningkatan terhadap volume penjualan pendapatan sektor daerah serta pertambangan kesejahteraan (ton) berkelanjutan 3. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp)

       

kesejahteraan sosial Program pelayanan dan perlindungan sosial anak. Program Pemberdayaan Sosial Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pengembangan dan keserasian kebijakn pemuda. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Program pendukung kebijakan pengembangan olahraga. Program pembinaan olahraga Program pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program promosi KIA melalui kegiatan di masyarakat Program remaja dan perlindungan hakhak reproduksi. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Program perkembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Program peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Program jaminan ASKES fasilitas pelayanan KB-KR Program keluarga berencana. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan destinasi pariwisata. Program pengembangan kemitraan. Program pengembangan perencanaan pariwisata. Program pemanfaatan objek wisata dan aset pemerintah. Program pengembangan perencanaan pariwisata. Program pengelolaan kekayaan budaya.


17


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM  

12.

13.

1. Rasio panjang Meningkanya jalan per jumlah kuantitas dan kendaraan kualitas 2. Proporsi panjang infrastruktur jaringan jalan sesuai SPM dalam kondisi baik 3. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati Menurunnya 1. Penurunan perkara angka korupsi tindak korupsi (kasus) 2. Penurunan jumlah temuan kasus (%) 3. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan

  



 

  

14.

15.

1. Konsistensi Terus perencanaan dan meningkatnya penganggaran dari nilai LAKIP RPJMD, RKPD Pemerintah sampai Tapkin (%) Daerah dari tahun ke tahun 2. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%) 3. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke MenpanRB 1. Peningkatan Optimalnya keakuratan dan pemanfaatan kelengkapan data Iptek dan Infokom dan informasi dalam statistik daerah (%) pembangunan daerah 2. Peningkatan



 



  

Program pemanfatan potensi sumber daya hutan. Program perencanaan dan pengelolaan hutan. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Program peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor. Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan. Program mengintensifikan penangan pengaduan masyarakat. Program pembinaan dan pengembangan administrasi pembangunan daerah. Program perencanaan pembangunan daerah. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Program pengembangan data/informasi. Program peningkatan aparatur negara.


18


16.

17.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%) 3. Peningkatan jumlah peneliti (orang) 1. Peningkatan Semakin jumlah perda yang meningkatnya dihasilkan (buah) sinergitas antara eksekutif dan 2. Peningkatan legislatif serta frekuensi hearing kerja sama antar dialog dan pemerintah koordinasi antara daerah eksekutif dan legislative (kali) 3. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor) Penurunan angka Semakin kriminalitas membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun

PROGRAM  

    

  



Program pengembangan data/informasi Program kerjasama informasi dangan mass media.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Program penataan peraturan perundang-undangan Program Kegiatan penyusunan legislasi rancangan Perda Program Kegiatan telaah rancangan Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur

Program inventarisasi penyelesaian sengketa hukum dan HAM. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Program pemeliharaan transtibmas dan pencegahan tindak kriminal.


19


B. Perencanaan Kinerja Dalam

rangka

mengimplementasikan

kebijakan

jangka

menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2006-2010, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2010-2015 ( tahun Kedua ) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur

Bengkulu

Nomor

14 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012. RKPD tahun 2012 tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2012 yang berisi kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran, program dan kegiatan pembangunan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.

C. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja tahun 2012 mengacu pada RPJMD tahun 2010-2015 dan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012. Tabel 2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 No.

SASARAN

1.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2015

a. Meningkatnya laju investasi (%) b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp)

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015

a. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp) b. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp) c. Penurunan laju pertumbuhan penduduk

2.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

10,00-12,5 8,78-9,14 trilun

11,93-12,72 jt 18,61-20,06 triliun

0,98-0,84


20

Pemerintah Provinsi Bengkulu No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

pertengahan tahun (%) 3.

4.

5.

6.

7.

Menurunya angka kemiskinan a. Penurunan persentase penduduk menjdi 14,14-13,26 tahun miskin (%) 2015 b. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal (kab).

16,92-16,00 4 dari 9 kab

Menurunya angka a. Penurunan persentase pngangguran menjadi 2,21-1,8 pengangguran % tahun 2015 terbuka (%) b. Peningkatan rasio penduduk yg bekerja (%).

3,42-3,01

Meningkatnya pendapatan a. Peningkatan daerah menjadi 1,67 triliun penerimaan daerah tahun 2015 (Rp) b. Peningkatan penerimaan PAD (Rp) c. Peningkatan penerimaan dana perimbangan d. Peningkatan penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah.

1,26 triliun

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

1,54-1,57

463,67 miliar

764,05 miliar 36,11 miliar

a. Peningkatan jumlah jama’ah haji (orang) b. Peningkatan jumlah rohaniawan/pemu ka agama (orang) c. Peningkatan jumlah tempat ibadah (unit).

1.953-2.148

Meningkatnya Indeks a. Peningkatan IPM Pembangunan Manusia (IPM) b. Peningkatan usia

74,00-74,47 72,7-73,4

7.492-7.867

3.851-3.870


21


SASARAN

menjadi sebesar tahun 2015

INDIKATOR KINERJA 75,4-75,8 c. d.

e.

8.

Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat

a. b.

9.

10.

11.

Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesjahteraan berkelanjutan

harapan hidup (tahun) Peningkatan rasio melek huruf Peningkatan ratarata lama sekolah (tahun) Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat (Rp) Peningkatan jumlah panti asuhan (unit) Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang).

TARGET

97,17-97,63 8,20-8,24

6,40-7,02

29-32 27.949-26.551

a. Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP) b. Peningkatan jumlah even olahraga yang diikuti (even).

55-60

a. Penurunan angka kematian ibu melahirkan b. Peningkatan jumlah perempuan yang berkarir di pemerintahan (orang) c. Penurunan persentase balita gizi buruk (%) d. Penurunan angka kematian bayi.

182

a. Peningkatan nilai investasi industri pertanian dan kehutanan (Rp) b. Peningkatan

8-9

2.211-2.432

0,001 29

412

liar

1,49-1,64 juta


22


SASARAN

INDIKATOR KINERJA volume penjualan sektor pertambangan (ton) c. Peningkatan nilai bagi hasil bukan pajak/SDA (Rp).

12.

13.

14.

15.

Meningkanya kuantitas dan a. Rasio panjang kualitas infrastruktur sesuai jalan per jumlah SPM kendaraan b. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik c. Meningkatnya tipe Bandara Fatmawati Menurunnya angka korupsi

Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun

Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah.

a. Penurunan perkara tindak korupsi (kasus) b. Penurunan jumlah temuan kasus (%) c. Peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan a. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dari RPJMD, RKPD sampai Tapkin (%) b. Persentase SKPD yang menyerahkan LAKIP tepat waktu (%) c. Pengiriman Lakip dan Tapkin ke Menpan RB. a. Peningkatan keakuratan dan kelengkapan data

TARGET

2,84-3,13 miliar

0,017-0,015 0,44-0,47 B

8-6 1,5 WTP

90

75-80

Tepat waktu

75


23


SASARAN

INDIKATOR KINERJA dan informasi statistik daerah (%) b. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui jaringan internet dan video conference (%) c. Peningkatan jumlah peneliti (orang

16.

17.

Semakin meningkatnya a. Peningkatan jumlah perda yang sinergitas antara eksekutif dan dihasilkan (buah) legislatif serta kerja sama b. Peningkatan antar pemerintah daerah. frekuensi hearing dialog dan koordinasi antara eksekutif dan legislative (kali) c. Peningkatan kerjasama antar daerah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi (sektor) Semakin membaiknya Penurunan angka penegakan hukum dan kriminalitas keamanan dari tahun ke tahun.

TARGET

85

6

6 5

7

6,12-5,51


24


D. Anggaran Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana disebutkan pada perjanjian kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang di dalam APBD 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012

dan Peraturan dan Gubernur Bengkulsan Nomor 9

tahun 2012 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2012 sebagai berikut : Pendapatan Pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Tabel

3

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012

No.

1 1.1 1.1.1 1.1.2

Uraian

Jumlah (Rp.)

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.558.319.652.151 477.029.472.785 362.692.164.000 8.432.166.000

1.1.3

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

98.303.382.785

1.2 1.2.1 1.2.2 1..2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3 1.3.1 1.3.2

JUMLAH PENDAPATAN

7.601.760.000

873.445.258.907 69.513.482.907 775.311.166.000 28.620.610.000 207.844.920.459 4.325.560.459 203.519.360.000 1.558.319.652.151


25


Belanja Belanja yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel

4

RENCANA ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012

Uraian

No.

Jumlah

2 2.1

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

BELANJA PEGAWAI

432.834.821.000

2.1.3 2.1.4 2.1.5

0 237.227.020.000 0

2.1.7 2.1.8 2.2

BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES BELANJA BANT. KEU KPD PROV./KAB/KOTA/PEMDES BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG

3.904.000.000 13.721.241.757 884.753.713.375

2.2.1 2.2.2 2.2.3

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

83.932.552.800 433.693.201.120 367.127.959.455

2.1.6

JUMLAH BELANJA

1.755.659.122.969 870.905.409.549

183.218.326.837

1.755.659.122.969


26


bab

iii

aKuNtabilitas KiNERJa

A. Capaian Kinerja Utama Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.336.VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu, capaian kinerja Utama tahun 2012 adalah sebagai berikut : CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 No. SASARAN

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Meningkatnya laju 1. Meningkatnya laju investasi (%) pertumbuhan ekonomi menjadi 7-7,2% tahun 2. Peningkatan nilai 2015 PDRB atas dasar harga konstan (Rp) Peningkatan nilai PDRB Meningkatnya pendapatan perkapita perkapita (Rp) masyarakat menjadi 14-15 juta tahun 2015 Menurunya angka Penurunan persentase kemiskinan menjdi penduduk miskin (%) 14,14-13,26 Th. 2015 Penurunan persentase Menurunya angka pengangguran terbuka pngangguran menjadi 2,21-1,8 % tahun 2015 (%) Meningkatnya Peningkatan penerimaan pendapatan daerah daerah (Rp). menjadi 1,67 triliun tahun 2015 Meningkatnya kualitas Peningkatan jumlah kehidupan beragama tempat ibadah (unit) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4-75,8 tahun 2015

1. Peningkatan IPM 2. Peningkatan usia harapan hidup (tahun) 3. Peningkatan rasio melek huruf

REALISASI

CAPAI AN %

10-12,5 %

39 %

312

8,78-9,14 Triliun

9,46 Triliun

103,5

11,93-12,72 Triliun

24,17 Triliun

120

16,92-16 %

17,51 %

97

3,42-3,01 %

1,81 %

85

1,26 Triliun

1,56 Triliun

123

3.851-3.870 Unit 74,00-74,47 72,7-73,4 Tahun

4.170 Unit 74,00 72,7 Tahun

108

97,17-97,63

95,30

98

100 100


27


8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17.

Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak Meningkatnya konstribusi sumber daya alam, LH dan bencana terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan Meningkanya kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM

4. Peningkatan rata-rata lama sekolah (tahun) 5. Peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Penurunan jumlah penyandang kesejahteraan sosial (orang). Peningkatan jumlah organisasi pemuda (OKP)

8,20-8,24

8,20

100

6,40-7,02 Juta

6,8 Juta

100

29-32 Unit

32 Unit

100

55-60 Okp

43 Okp

78

124

146 100

1,49-1,64 Juta Ton

29 per 1000 4,05 Juta Ton

0,017-0,015

0,016

100

95,15 %

100

8-6 Kasus

6 Kasus

100

75-80 %

80 %

100

6 Orang

5 Orang

85

6 Perda

6 Perda

100

1. Penurunan angka 182 kematian ibu melahirkan 2. Penurunan angka 29 kematian bayi per1000 Peningkatan volume penjualan sektor pertambangan (ton)

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Menurunnya angka Penurunan perkara korupsi tindak korupsi (kasus) Persentase SKPD yang Terus meningkatnya menyerahkan LAKIP nilai LAKIP Pemda tepat waktu (%) dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah Optimalnya pemanfaatan Iptek dan peneliti (orang) Infokom dalam pembangunan daerah. Semakin meningkatnya Peningkatan jumlah sinergitas antara perda yang dihasilkan eksekutif dan legislatif (buah) serta kerja sama antar pemerintah daerah Semakin membaiknya Penurunan angka penegakan hukum dan kriminalitas keamanan dari tahun ke tahun.

246

6,12-5,51 %


28


BAB

IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Tahun 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, cukup banyak hasil yang dapat dicapai namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, Provinsi Bengkulu mempunyai 17 (Tujuh Belas) sasaran strategis yang diukur keberhasilannya menggunakan indikator dan ditunjang dengan 136 program. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan dan implementasi SAKIP. a.

Perumusan Indikator Kinerja dan target pada dokumen RPJMD.

b.

Dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun telah mengarah kepada indikator yang SMART.

c.

Pengumpulan data kinerja telah dilakukan dengan secara parsial. Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu secara kumulatif adalah sebesar

93,191 %. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan tercapai dan berhasil. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara


111

Pemerintah Provinsi Bengkulu program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang.


112

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Recommend Documents