PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG KULON BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek penglolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menysusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan System Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan (SKPD Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung) selama satu periode pelaporan. b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. b. Menyedikan

Informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya. c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan HukumPenyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

1


KECAMATAN BANDUNG KULON 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah; 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; 9. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; 10. Peraturan WalikotaKota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Penjabarab Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010; 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab I.

PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Bab II

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD. 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Kauangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan


2


KECAMATAN BANDUNG KULON 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis

Pengukuran

yang

mendasari

Penyusunan

Laporan Keuangan. 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang

ada

dalam

standar

Akuntansi

Pemerintahan. Bab V.

PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan : 5.1. Pendapatan. 5.2. Belanja 5.3. Pembiayaan 5.4. Aset 5.5. Ekuitas Dana

Bab VI

PENJELASAN

ATAS

INFORMASI-INFORMASI

NON

KEUANGAN Bab VII

PENUTUP


3


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG 2.1

EKONOMI MAKRO Program-program

dibidang

Keuangan

telah

berhasil

meningkatkan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup ( AHH ) di Kota Bandung, yaitu pada tahun 2015 sebesar .... % tahun atau meningkat rata-rata .... % tahun dibandingkan tahun 2014 sebesar .... % tahun. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak terlepas dari upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) namun pada Tahun 2015 telah ditemukan sebanyak .... kasus kematian atau mengalami kenaikan sebanyak .... kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun 2015 menjadi sebesar .... kasus jika dibandingkan tahun 2014 dimana tercapai sebesar .... kasus Angka Gizi Buruk di masyarakat, dimana pada Tahun 2015 ditemukan sebanyak .... kasus atau mengalami penurunan sebanyak .... kasus dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak .... kasus. Keberhasilan penurunan Angka Gizi Buruk di masyarakat tahun 2015 tidak terlapas dari adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik melalui program-program yang bersifat rutin maupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan

tersebut

diharapkan

meningkatkan

Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaam daerah. Untuk belanja melakukan efiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional / Pemeliharaan serta


4


KECAMATAN BANDUNG KULON selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yaitu dari retribusi Rp. 0,00,-. yang terdiri dari Kontribusi PAD terhadap total pendapatan dari sektor Rp. 0,00,selama periode 2015. Tabel. 2.2.1 Realisasi Retribusi ( Tahun 2015 ) No

Tahun

Target

Realisasi

Nihil

2.2.2.

%

Nihil

Belanja Dalam peningkatan

rangka pelayanan

penyelenggaraan publik,

pemerintah

pengaturan

alokasi

dan belanja

diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD

Kota

Bandung

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp.

25.537.579.129,00 direalisasikan sebesar Rp. 22.660.557.399,00 dengan kondisi belanja tersebut diatas diserap sebesar 88,73 %. 2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2015 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut : NO URAIAN KEGIATAN 1

Pelayanan administrasi umum perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


INDIKATOR KINERJA

Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar

5


KECAMATAN BANDUNG KULON Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - perundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeulair Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dekorasi ruang kantor

3.

4.

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pembinaan kinerja aparatur


Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya kebutuhan ATK dan materai Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dan Penggunaan teknologi melalui server/ jaringan Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah Tersedianya kebutuhan untuk tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya kendaraan dinas operasional pengangkut sampah Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya Mebeulair yang memadai Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur yang memadai Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tersedianya gedung Kantor Kelurahan Caringin Terciptanya ruangan kerja yang nyaman Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas Tersedianya kebutuhan akan pakaian adat daerah dan hari hari tertentu Terlaksananya pembinaan apartur Kecamatan dan Kelurahan

6


KECAMATAN BANDUNG KULON 5.

6.

7.

Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan Fasilitas peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup kec dan kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan Fasilitas peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan Fasilitas peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan Fasilitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan Kegiatan pemberdayaan lingkup RW Kegiatan pemberdayaan lingkup PKK Kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna Kegiatan pemberdayaan lingkup LPM


Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja yang memadai Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang memadai Terpenuhinya kegiatan fasilitas perekonomian masyarakat Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan kehidupan masyarakat Terpenuhinya kegiatan peningkatan infrastruktur dan LH Terpenuhinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan pemerintahan umum Meningkatnya peran pemerintah dalam pembangunan kelurahan Terpenuhinya kegiatan fasilitas peningkatan pelayanan kpd masyarakat

Terlaksananya wawasan dan inovasi RW/RT tentang Peraturan Kependudukan Terlaksananya wawasan dan inovasi PKK Terlaksananya wawasan dan inovasi Karang Taruna Terlaksananya wawasan dan inovasi LPM

7


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu. Bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2013. Ihtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : Realisasi

Belanja

Tahun

2015

adalah

sebesar

Rp.

22.660.557.399,00 atau 88,73 % dari Anggaran Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 25.537.579.129,00. Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.1.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2015 adalah sebesar

Belanja Tidak Langsung

Rp. 7.507.710.871,00 atau

96,40 % dari anggaran tahun 2015 sebesar

Rp.

7.788.387.004,00. Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.507.710.871,00, terdiri dari : URAIAN Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS

ANGGARAN (Rp) 7,788,387,004.00 4,490,151,581.00

REALISASI (Rp) 7,507,710,871.00 4,500,734,774.00

96.40% 100.24%

3,298,235,423.00

3,006,976,097.00

91.17%

%

3.1.2 BELANJA LANGSUNG 3.1.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada

Belanja Langsung tahun

2015 adalah sebesar Rp. 1.969.925.000,00 atau 91,67 % dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 2.148.850.000,00. Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung sebesar Rp. 1.969.925.000,00 terdiri dari :


8


KECAMATAN BANDUNG KULON URAIAN Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

ANGGARAN (Rp) 2,148,850,000.00 190,675,000.00

REALISASI (Rp) 1,969,925,000.00 157,400,000.00

91.67% 82.55%

178,750,000.00

100,700,000.00

56.34%

1,779,425,000.00

1,711,825,000.00

96.20%

%

3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.061.859.838,00 atau 80,83 % dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 11.211.570.575,00. Realisasi

Belanja

Barang

dan

Jasa

sebesar

Rp.

9.061.859.838,00 terdiri dari : URAIAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Spanduk, Brosur, Pamflet, Umbul-Umbul dan Sarana Informasi Lainnya Belanja Souvenir Belanja Dekorasi Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Persediaan Makanan Pokok Belanja Telepon


ANGGARAN (Rp) 11,211,570,575.00

REALISASI (Rp) 9,061,859,838.00

80.83%

326,775,000.00

270,330,110.00

82.73%

24,610,000.00

12,188,500.00

49.53%

9,900,000.00

5,987,000.00

60.47%

159,315,000.00

128,629,840.00

80.74%

22,790,000.00

0.00

0.00%

230,810,000.00

154,532,700.00

66.95%

15,800,000.00 275,162,050.00 45,000,000.00

7,950,000.00 269,681,300.00 17,936,000.00

50.32% 98.01% 39.86%

185,845,000.00

142,466,570.00

76.66%

188,000,000.00

151,600,000.00

80.64%

29,640,120.00

10,217,401.00

34.47%

%

9


KECAMATAN BANDUNG KULON Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet /TV Kabel/TV Satelit Belanja Jasa Pembayaran Retribusi Kebersihan Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Jasa KIR Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Peralatan Panggung dan Upacara Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja KursusKursus Singkat/Pelatihan Belanja


7,320,000.00 51,740,005.00 26,320,000.00

1,919,420.00 30,691,301.00 11,876,000.00

26.22% 59.32% 45.12%

42,671,900.00

20,731,926.00

48.58%

6,600,000.00

6,200,000.00

93.94%

68,800,000.00

11,253,000.00

16.36%

99,890,000.00

41,617,500.00

41.66%

842,012,000.00

431,590,000.00

51.26%

8,500,000.00 18,050,000.00

150,000.00 8,281,100.00

1.76% 45.88%

149,870,000.00 169,550,000.00

70,635,280.00 74,503,700.00

47.13% 43.94%

12,500,000.00

8,250,000.00

66.00%

42,850,000.00

32,666,250.00

76.23%

33,500,000.00

27,784,500.00

82.94%

37,000,000.00

27,413,500.00

74.09%

258,550,000.00

165,933,000.00

64.18%

1,034,526,600.00

731,864,000.00

70.74%

50,000,000.00

49,098,500.00

98.20%

996,150,900.00

947,594,900.00

95.13%

44,187,000.00

44,187,000.00

100.00%

50,000,000.00

48,972,000.00

97.94%

33,000,000.00

10,383,700.00

31.47%

148,000,000.00

120,560,000.00

81.46%

10,000,000.00

0.00

0.00%

10


KECAMATAN BANDUNG KULON Bimbingan Teknis Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Kanal Belanja Pemeliharaan Taman Belanja Pemeliharaan yang Diswakelolakan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitalisasi

2,133,203,650.00

2,095,971,350.00

98.25%

30,200,000.00

19,198,000.00

63.57%

838,297,350.00

737,910,000.00

88.02%

866,314,000.00

841,720,340.00

97.16%

156,520,000.00

154,701,750.00

98.84%

0.00

0.00

0.00%

1,362,225,000.00

1,067,100,000.00

78.34%

69,575,000.00

49,582,400.00

71.26%

3.1.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.121.061.690,00 atau 93,90 % dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 4.388.771.550,00. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 4.121.061.690,00 terdiri dari : URAIAN Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mesin Ketik Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)


ANGGARAN (Rp) 4,388,771,550.00 2,189,130,000.00

REALISASI (Rp) 4,121,061,690.00 2,163,914,000.00

93.90% 98.85%

2,500,000.00

2,420,000.00

96.80%

10,000,000.00

9,020,000.00

90.20%

%

11


KECAMATAN BANDUNG KULON Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Dapur Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan


45,400,000.00

35,051,500.00

77.21%

171,692,400.00

163,277,400.00

95.10%

324,191,000.00

299,803,900.00

92.48%

148,800,000.00

130,047,500.00

87.40%

36,310,000.00

35,970,000.00

99.06%

36,930,000.00

31,296,370.00

84.75%

92,405,000.00

59,037,000.00

63.89%

213,312,500.00

209,797,500.00

98.35%

42,500,000.00

40,859,500.00

96.14%

118,275,000.00

71,769,500.00

60.68%

19,000,000.00

0.00

0.00%

12


KECAMATAN BANDUNG KULON Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Computing Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketra mpilan Lain-lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bantu Kemanan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya


299,020,000.00

266,442,000.00

89.11%

234,800,000.00

220,411,400.00

93.87%

90,520,000.00

86,710,250.00

95.79%

3,700,000.00

3,630,000.00

98.11%

44,000,000.00

43,340,000.00

98.50%

20,000,000.00

19,910,000.00

99.55%

205,435,650.00

201,403,870.00

98.04%

26,950,000.00

26,950,000.00

100.00%

13,900,000.00

0.00

0.00%

13


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Kantor Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 4.2

BASIS

AKUNTANSI

YANG

MENDASARI

PENYUSUNAN

LAPORAN

KEUANGAN a.

Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis aktual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

b.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

c.

Basis akrual Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

d.

Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatanya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi

4.3

BASIS

PENGUKURAN

YANG

MENDASARI

PENYUSUNAN

LAPORAN

KEUANGAN Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung menganut Substansi

mengungguli

bentuk

formalnya

(Substansi

Overform).


14


KECAMATAN BANDUNG KULON 2. Azas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) kas yang dimodifikasi (modified cash basis). 3. Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013). 4. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya. 5. Kas  Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas. Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terlepas kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasrkan nilai kurs pada tanggal transaksi.Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing

dikonversikan

berdasarkan

nilai

kurs

pada

tanggal

transaksi.Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.  Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masingmasing bendahara. 6. Piutang  Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.  Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan fihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan  Piutang dinilai sebesar nilai nominal  Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.  Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah ( SKPD/SKRD ). 7. Persediaan  Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang

dimaksudkan

untuk

dijual/diserahkan

dalam

rangka

pelayanan masyarakat.


15


KECAMATAN BANDUNG KULON  Persediaan dicatat pada akhir

periode akuntansi

dihitung

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian



Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.



Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,

 Jenis-jenis persediaan : 

Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.



Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, missal file box.



Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.



Persediaan untuk dijual, missal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.

8. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik didalam atau diluar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah

memiliki

kepentingan

yang

berdasarkan

perjanjiannya

dinyatakan sebagai penyertaan modal, 9. Aset Tetap Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun dugunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan Penilian asset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal Penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan. 10. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan atau dapat dicatat sebagai asset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan, Konstruksi dalam pengerjaan


16


KECAMATAN BANDUNG KULON dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontriksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka dinilai rupiah asset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai ukur (kurs tengah BI)pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11. Dana Bergulir Dana bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda, Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang kota Bandung. Jumlah yang dicatat dineraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Temnis/Bank Jabar. 12. Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar

nilai nominal, Utang dalam valuta asing

(valas)dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :  Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat. Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga. Merupakan utang jangka pendek fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi  Utang Bunga, Denda, dan Commitmen Fee. 

Utang Bunga adalah beban yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tari suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat aktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.



Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.


17


KECAMATAN BANDUNG KULON 13. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing (valas) dikonversiklan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurrs Tengan BI) pada tanggal transasksi.  Utang Kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.  Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bungan pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah  Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancer dengan jumlah nilai hutang lancer, Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ), Cadangan untuk Pitang. Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas

Dana

yang

Diinventasikan

melip[uti

dana

yang;

Diinventasikan dalam Investasi Permanen, Diinventasikan Dallam Aset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan. Diinvenatsikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.


18


KECAMATAN BANDUNG KULON 4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Keuangan 1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran / penilaian. 2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan. 2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah kota Bandung. 3. Pendapatan

diklasifikasikan

menurut

sumber

dan

pusat

pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 5. Akuntansi

dan

pembukuan

pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. 6. Pengembalian yang sipatnya normal dan berlang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun


19


KECAMATAN BANDUNG KULON periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. 7. Koreksi dan pengembalian yang sipatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan

dibukukan

sebagai

pengurang

pendapatan periode berkenaan. 8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancer pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. 9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Kebijakan

Akuntansi

Belanja

bertujuan

untuk

mengatur

perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban. 2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. 3. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. 5. Kelompok

Belanja

tidak

langsung

merupakan

belanja

administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan.


20


KECAMATAN BANDUNG KULON 6. Kelompok

Belanja

langsung

merupakan

belanja

yang

dianggarkan tidak terkaitt secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan 7. Belanja

barang

dan

jasa

digunakan

untuk

pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 8. .Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. 9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah. 10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja). yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancer ( menambah pendapatan lainnya ). 11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupuah berdasarkan kurs tengan BI pada saat terjadinya belanja. 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 1. Kebijakan

Akuntansi

Belanja

bertujuan

untuk

mengatur

perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian danpengungkatan asset. 2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertianini yang dimaksud asset

Pemerintah Kota

Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung.


21


KECAMATAN BANDUNG KULON 3. Aset disini mencakup juga asset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi 4. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap,

namun

biaya

konstruksi,

pemeliharaan

harus

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. 5. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 6. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalammata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. 7. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang

bersangkutan

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. 8. Biaya

perolehan

adalah

jumlahkasatau

setara

kas

yang

dibayarkan atau dinilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan. 9. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan. 10. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 11. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. 12. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sipat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.


22


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2015. Neraca Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung per 31 Desember 2015 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 18.544.551.061,00. Nilai aset sebesar Rp. 18.544.551.061,00 terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 13.395.150,00, aset tetap sebesar Rp. 17.699.411.605,00, Dana Cadangan sebesar Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 831.744.306,00 sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 18.544.551.061,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,00, Ekuitas Dana Lancar sebesaar Rp. 13.395.150,00 dan Ekuitas dana Investasi sebesar Rp. 18.531.155.911,00. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan. 5.1

Pendapatan Realisasi pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00, diperoleh dari retribusi jasa pelayanan kesehatan, dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN JENIS PENDAPATAN No

5.2

Uraian

Target

Realisasi

Nihil

Nihil

Nihil

%

Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2015 pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 22.660.557.399,00 atau mencapai 84,95 % dari anggaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 25.537.579.129,00, terdiri dari : a.

Belanja Operasi sebesar

: Rp. 18.539.495.709,00

- Belanja Pegawai

: Rp.

9.477.635.871,00

- Belanja Barang dan Jasa

: Rp.

9.061.859.838,00

Jumlah


: Rp. 18.539.495.709,00

23


KECAMATAN BANDUNG KULON b.

5.3

Belanja Modal sebesar

: Rp. 4.121.061.690,00

- Belanja Peralatan dan Mesin

: Rp. 3.892.707.820,00

- Belanja Bangunan dan Gedung

: Rp.

- Jumlah

: Rp. 4.121.061.690,00

228.353.870,00

Pembiayaan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Pendapatan dan Belanja, khusus untuk Pembiayaan ada di SKPD.

5.4

Aset 31 Des 2015 5.4.1 Kas di BendaharaPengeluaran

31 Des 2014

0,00

0,00

Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00, yang terdiri dari : -

Bunga Bank

: Rp.

0,00

-

UYHD

: Rp.

0,00

Jumlah

: Rp

0,00

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2015 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname kas dan register penutupan kas 31 Desember 2015 disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Desember 2015. 5.4.2 Persediaan

13.395.150,00

15.390.450,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 15.390.450,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00 terdiri dari : -

Persediaan Habis Pakai di Kec.Bandung Kulon

: Rp.

6.363.400,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cijerah

: Rp.

106.500,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cibuntu

: Rp.

1.347.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Wr. Muncang

: Rp.

1.111.500,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Caringin

: Rp.

311.500,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kaler

: Rp.

2.463.250,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Gempolsari

: Rp.

652.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Rahayu

: Rp.

191.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kidul

: Rp.

849.000,00

Jumlah

: Rp. 13.395.150,00


24


KECAMATAN BANDUNG KULON Saldo per 31 Desember 2015 sebesar

Rp. 13.395.150,00 telah sesuai

dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2015. 5.4.3 Aset Tetap

17.659.601.605,00

13.538.539.915,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.659.601.605,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 13.538.539.915,00. Adapun

Saldo

Aset

Tetap

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp.

17.659.601.605,00, berasal dari : Saldo per 31 Desember 2014

: Rp. 13.538.539.915,00

Mutasi Penambahan aset tahun 2015

: Rp. 4.121.061.690,00

Saldo per 31 Desember 2015

: Rp. 17.659.601.605,00

Penambahan Aset selama tahun 2015 APBD sebesar Rp. 4.121.061.690,00, berasal dari : -

Peralatan dan Mesin

: Rp. 3.892.707.820,00

Penjelasan : Penambahan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin adalah penambahan Aset

Tetap

melalui

kegiatan

belanja

modal

senilai

Rp.

3.892.707.820,00. Dengan demikian jumlah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Bandung Kulon senilai Rp. 3.892.707.820,00. -

Gedung dan Bangunan

: Rp. 228.353.870,00

Penjelasan : Penambahan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan adalah penambahan Aset Tetap melalui kegiatan belanja modal senilai Rp. 228.353.870,00. Dengan demikian jumlah Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Bandung Kulon senilai Rp. 228.353.870,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 terdiri dari : 1. Tanah

: Rp. 4.724.013.000,00

2. Peralatan dan Mesin

: Rp.

8.486.694.105,00

3. Gedung dan Bangunan

: Rp.

4.229.823.640,00

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

: Rp.

197.505.110,00

5. Aset Tetap Lainnya

: Rp.

11.748.250,00

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

: Rp.

9.817.500,00


: Rp. 17.659.601.605,00

5.4.4 Cadangan Persediaan

13.395.150,00

15.390.450,00

Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.395.150,00

merupakan

saldo

persediaan

berdasarkan

opname

persediaan per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut : -

Persediaan Habis Pakai di Kec.Bandung Kulon

: Rp.

6.363.400,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cijerah

: Rp.

106.500,00


25


KECAMATAN BANDUNG KULON -

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cibuntu

: Rp.

1.347.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Wr. Muncang

: Rp.

1.111.500,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Caringin

: Rp.

311.500,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kaler

: Rp.

2.463.250,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Gempolsari

: Rp.

652.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Rahayu

: Rp.

191.000,00

-

Persediaan Habis Pakai di Kel. Cig. Kidul

: Rp.

849.000,00

Jumlah

: Rp. 13.395.150,00

5.4.5 Ekuitas Dana

17.659.601.605,00

13.538.539.915,00

diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.659.601.605,00 dan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 13.538.539.915,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.659.601.605,00, berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014

: Rp. 13.538.539.915,00

Mutasi Penambahan Aset Tahun 2015 -

Peralatan dan Mesin

: Rp. 3.892.707.820,00

-

Gedung dan Bangunan

: Rp.

Jumlah

: Rp. 4.121.061.690,00



228.353.870,00

: Rp. 17.659.601.605,00

26


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6.1. Susunan Organisasi

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Susunan Organisasi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sebagai Berikut : 1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kasie 5 orang a.

Kasie Pemerintahan

b.

Kasie Pelayanan

c.

Kasie Trantrib

d.

Kasie Pendidikan dan Kemasyarakatan

e.

Kasie Ekonomi dan Pembangunan

4. Subbag 2 Orang a.

Subbag Program dan Keuangan

b.

Subbag Umum dan Kepegawaian

5. Bendahara Pengeluaran

1 orang

6. Bendahara Barang

2 orang

7. Pelaksana

7 orang

8. 8 Kelurahan, terdiri : a.

Lurah

8 orang

b.

Sekretaris Lurah

8 orang

c.

Kasie Pemerintahan

8 orang

d.

Kasie Pelayanan

8 orang

e.

Kasie Ekbang

8 orang

f.

Kasie Kemasyarakatan

8 orang

g.

Bendahara Pengeluaran Pembantu 8 orang

h. Pelaksana

11 orang

6.2. Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2015 sebanyak 86 Orang dan Tenaga non PNS sebanyak 5 orang.


27


KECAMATAN BANDUNG KULON BAB VII PENUTUP Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah kota Bandung.

Bandung, 10 Februari 2016 CAMAT BANDUNG KULON

Drs. H. DADAN HAERI GURATMAN, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19671009 198101 1 001


28

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents