LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL
: 93 TAHUN 2016 : 29 DESEMBER 2016
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN
: 4.02. - KEUANGAN
ORGANISASI
: 4.02.00. - PPKD Halaman 1 dari 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
4.02.00.00.00.4.
PENDAPATAN
1.397.110.834.427,00
4.02.00.00.00.4.2.
DANA PERIMBANGAN
1.159.669.939.172,00
4.02.00.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
73.252.171.000,00
4.02.00.00.00.4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
45.716.694.000,00
4.02.00.00.00.4.2.1.01.01.
Dana Bagi Hasil (DBH) - pajak bumi dan bangunan (PBB)
13.860.997.000,00
4.02.00.00.00.4.2.1.01.02.
Dana Bagi Hasil (DBH) - PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
15.507.569.000,00
4.02.00.00.00.4.2.1.01.04.
Dana Bagi Hasil (DBH) - cukai hasil tembakau
16.348.128.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.02.00.00.00.4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
27.535.477.000,00
4.02.00.00.00.4.2.1.02.06.
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.02.00.00.00.4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.02.00.00.00.4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.02.00.00.00.4.2.1.02.10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.02.00.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
887.917.797.172,00
4.02.00.00.00.4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum (DAU).
887.917.797.172,00
4.02.00.00.00.4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum (DAU)
827.952.746.000,00 Berdasarkan
206.892.000,00 1.493.124.000,00 24.758.767.000,00 1.051.202.000,00 25.492.000,00
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.2.01.02.
Dana Alokasi Umum (DAU) Kurang Bayar
59.965.051.172,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
4.02.00.00.00.4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus Reguler
4.02.00.00.00.4.2.3.01.09.
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
198.499.971.000,00 46.650.000.000,00 1.237.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00. - PPKD
Halaman 2 dari 5 KODE REKENING
URAIAN
1
4.02.00.00.00.4.2.3.01.18.
2
DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
14.916.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.19.
DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB
8.050.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.23.
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar
4.368.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.24.
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayalan Rujukan
3.130.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.25.
DAK Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian
8.704.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.26.
DAK Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana
1.303.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.01.30.
DAK Bidang Kedaulatan Pangan (Pertanian)
4.942.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.02.
Dana Alokasi Khusus Penugasan
39.553.000.000,00
4.02.00.00.00.4.2.3.02.02.
Peningkatan Struktur Jalan dan Jembatan
21.556.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.02.03.
Irigasi
5.343.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00. - PPKD
Halaman 3 dari 5 KODE REKENING
URAIAN
1
4.02.00.00.00.4.2.3.02.04.
2
Air Minum
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
5.665.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.02.05.
Sanitasi
5.192.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.02.06.
Perdagangan
1.797.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.03.
Dana Alokasi Khusus Afirmasi
2.368.000.000,00
4.02.00.00.00.4.2.3.03.05.
DAK Afirmasi Trasnportasi
2.368.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.
DAK Non Fisik
4.02.00.00.00.4.2.3.04.01.
Biaya Operasioanal PAUD
109.928.971.000,00 11.243.400.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.02.
Sertifikasi Guru
80.315.657.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.03.
Non Sertifikasi
3.855.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.04.
Biaya Operasional Kesehatan
9.521.780.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00. - PPKD
Halaman 4 dari 5 KODE REKENING
URAIAN
1
4.02.00.00.00.4.2.3.04.05.
2
Akreditas Puskesmas
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
849.215.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.06.
Akreditas RSU
450.000.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.07.
Jampersal
1.274.722.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.08.
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
767.200.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.2.3.04.09.
Pelayanan Adminduk
1.651.997.000,00 Berdasarkan
Kesepakaan
Bersama Pemerintah Dengan DPR-RI, yang di sampaikan melalui
website
resmi
Direktorat
Jendral
Perimbangan
Keuangan,
Kementerian Keuangan RI
4.02.00.00.00.4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
237.440.895.255,00
4.02.00.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
2.983.959.575,00
4.02.00.00.00.4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
2.983.959.575,00
4.02.00.00.00.4.3.1.01.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
2.983.959.575,00
4.02.00.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
66.964.338.680,00
4.02.00.00.00.4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
66.964.338.680,00
4.02.00.00.00.4.3.3.01.01.
Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor
15.218.192.305,00
4.02.00.00.00.4.3.3.01.02.
Pendapatan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
4.02.00.00.00.4.3.3.01.03.
Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor
4.02.00.00.00.4.3.3.01.05.
Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor
20.953.829.016,00
4.02.00.00.00.4.3.3.01.07.
Bagi Hasil Pajak Rokok
20.702.797.278,00
4.02.00.00.00.4.3.6.
Dana Transfer Lainnya
167.492.597.000,00
4.02.00.00.00.4.3.6.01.
Pendapatan Lainnya
167.492.597.000,00
4.02.00.00.00.4.3.6.01.005
Dana Desa...
174.890.351,00 9.914.629.730,00
167.492.597.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.397.110.834.427,00
4.02.00.00.00.5.
BELANJA DAERAH
330.453.687.000,00
4.02.00.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
330.453.687.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.
BELANJA HIBAH
4.02.00.00.00.5.1.4.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2.959.600.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.01.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat..
2.959.600.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.04.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga /Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia
4.02.00. - PPKD
35.154.013.000,00
26.944.413.000,00
Halaman 5 dari 5 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
4.02.00.00.00.5.1.4.04.01.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga Berbadan Hukum Indonesia
25.194.413.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.04.02.
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum Indonesia
1.750.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.09.
Belanja Hibah Pemilu
5.250.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.4.09.01.
Belanja Hibah Pemilu Kepada KPU Kabupaten/Kota
5.250.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
4.02.00.00.00.5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga
7.971.500.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga..
4.851.500.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.01.02.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga Yang Tidak Direncanakan
3.120.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah
6.084.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.03.04.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Perekonomian
5.734.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.03.08.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Sosial
4.02.00.00.00.5.1.5.04.
Belanja Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah
1.200.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.5.04.01.
Belanja Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah.
1.200.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.6.
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
2.986.890.000,00
4.02.00.00.00.5.1.6.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
1.117.490.000,00
4.02.00.00.00.5.1.6.03.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa...
1.117.490.000,00
4.02.00.00.00.5.1.6.05.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
1.869.400.000,00
4.02.00.00.00.5.1.6.05.01.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.
1.869.400.000,00
4.02.00.00.00.5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
274.557.284.000,00
4.02.00.00.00.5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
273.186.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa...
273.186.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.371.284.000,00
4.02.00.00.00.5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
1.371.284.000,00
4.02.00.00.00.5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.500.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
2.500.000.000,00
4.02.00.00.00.5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
4.02.00.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.255.500.000,00
350.000.000,00
JUMLAH BELANJA
330.453.687.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
1.066.657.147.427,00 BUPATI SAMPANG
H. A. FANNAN HASIB
4.02.00. - PPKD
