PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
pelaksanaan
pembangunan
Desa
menuju
kemandirian Desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang …..
-2-
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 12. Peraturan …..
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
ALOKASI DANA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang; 3. Bupati adalah Bupati Sampang;
SAMPANG
TENTANG
-4-
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sampang; 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Klebun dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa; 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sampang; 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat; 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 13. Alokasi Dana Minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa; 14. Akolasi Dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan perkalian antara bobot Desa dengan total ADD yang tersedia dari prosentase;
-5-
15. Pembangunan Skala Desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat Desa setempat; 16. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di Desa.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ADD
Pasal 2
(1) ADD merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana
Alokasi Umum Pemerintah Daerah
Kabupaten Sampang setelah dikurangi belanja pegawai, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (2) ADD bertujuan untuk : a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. (3) Sasaran utama ADD adalah : a. meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa; b. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; c. meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; d. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB III ……
-6-
BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD
Bagian Pertama Sumber ADD
Pasal 3
ADD bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum pada tahun berjalan.
Bagian Kedua Besaran ADD
Pasal 4
Besaran ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
Bagian Ketiga Penentuan ADD Pasal 5 Penentuan rumus besaran ADD dengan memperhatikan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV TATA CATA PENGAJUAN DAN PENYALURAN Pasal 6 (1) ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-7(2) ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyaluran ADD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 7
(1) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes. (3) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDes. (4) Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh persen). (5) Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8
(1) Untuk kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD, dicatat dan dibukukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap pelaksanaan pengawasan dan penggunaan ADD, Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten dan Tim tingkat Kecamatan.
Pasal 9…..
-8-
Pasal 9
(1) Laporan perkembangan dan penggunaan ADD meliputi : a. laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; b. laporan hasil akhir penggunaan ADD. (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
(1) Kepala Desa mempertangungjawabkan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja yang membidangi Pemerintahan Desa, setelah dievaluasi oleh Camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. (3) Penyampaian
pertanggungjawaban
dan
laporan
keterangan
pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
BAB VIII KETENTUAN SANKSI
Pasal 11
(1) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
(2) Bagi…..
-9-
(2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB X KETETUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 2 Juli 2007 PJ. BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan Kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
H. IMAM UTOMO. S
- 10 -
2.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
4.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
5.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Di lingkungan Pemerintah Kabupa ten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 2 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd
Drs. H. ASYHAR, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 090 098 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor : 12 SERI : E
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
I. UMUM
Bahwa untuk lebih meningkatkan Pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan jaman dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 14 Cukup jelas.
