PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 37 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGI DAN TATA
KERJA
DINAS
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom. 2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
-4-
5. Bupati adalah Bupati Sampang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang. 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 2
(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasa1 3
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melakukan tugas konsultatif, koordinatif dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pasa1 4 .....
-5-
Pasa1 4
Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembentukan bimbingan dan rekomendasi perijinan serta pembinaan penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dibidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika serta kesekretariatan dinas; d. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat; e. pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara fisik dan non fisik; f. pengelolaan dan melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. pemfasilitasian program Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Komunikasi dan Informatika; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perhubungan Darat; d. Bidang Perhubungan Laut; e. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
-6-
f. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi; g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Sekretaris
Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan, program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan urusan rumah tangga dinas; b. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan-bangunan perkantoran; c. pelaksanaan administrasi, kepegawaian,tenaga administrasi pendidikan; d. penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dinas dan peralatan lainnya; e. pengurusan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kebutuhan barang serta penghapusan barang-barang dinas; f. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan dinas; g. penyetujuan usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran; h. pelaksanaan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; i. penyusunan .....
-7-
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; j. pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Pasal 8 Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas; b. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat; c. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan; d. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara, dan kunjungan kerja untuk kelancaran tugas; e. melakukan pengelolaan kepegawaian bagi tenaga administrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya meningkatkan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan karier bagi pegawai administrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. melakukan pendataan, menginventarisir dan mengalisa data kepegawaian bagi tenaga administrasi; h. mengumpulkan bahan dalam rangka pengawasan disiplin pegawai bagi tenaga administrasi; i. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai bagi tenaga administrasi; j. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian barang-barang inventaris dan administrasi kantor, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 …..
-8-
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai; b. melakukan pengelolaan, menghimpun data dan menyusun Anggaran belanja langsung dan tak langsung; c. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan Pelaksana Kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran; d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub.Bagian Program mempunyai tugas : a. mengadakan penelitian dan pengembangan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. menyusun rencana program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; c. menyusun rencana monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhubungan, komunikasi dan informatika dan mutu tenaga kependidikan; d. mengumpulkan dan mengolah data sebagai dasar penyusunan rencana, penelitian dan pengembangan program serta pengendalian pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; e. menganalisis dan memanfaatkan data perhubungan, komunikasi dan informatika; f. mengadakan koordinasi dalam rangka pendataan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua .....
-9-
Bagian Kedua Bidang Perhubungan Darat
Pasal 12
Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang keselamatan lalu lintas dan angkutan, prasarana dan teknik sarana perhubungan darat.
Pasal 13
Untuk menelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program penyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan; c. penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat; d. penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas; e. pengendalian ,pengawasan, monitoring dan evaluasi usaha pelayanan perhubungan darat; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Perhubungan Darat membawahi : a. Seksi Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); b. Seksi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP); c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana (TSP).
Pasal 15
Seksi Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mempunyai tugas : a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi Jalan Kabupaten; b. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kabupaten; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- 10 -
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi; f. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten; g. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten; h. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten; i. memberikan rekomendasi perijinan angkutan umun, trayek angkutan pedesaan/angkutan kota, operasi angkutan taksi. operasi angkutan sewa, usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang. yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten; j. memberikan rekomendasi usaha bengkel umum kendaraan bermotor; k. memberikan rekomendasi Seksi Angkutan Sungai, Penyeberangan, mendirikan usaha pendidikan dan latihan mengemudi.angkutan sungai dan penyebrangan; l. memberi surat dispensasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Kabupaten; m. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten; n. menyelenggarakan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kabupaten; o. mengumpulkan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten; p. meneliti dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu Kabupaten; q. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; r. memeriksa, menyelidiki
kendaraan di jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala
sesuai kewenangannya; s. menyusun draf Peraturan Daerah Kabupaten bidang LLAJ; t. menyusun pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16 .....
- 11 -
Pasal 16
Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) mempunyai tugas : a. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten; b. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten; c. menetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten; d. mengadakan sarana dan prasarana ASDP; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ASDP; f. memberikan rekomendasi lokasi pelabuhan dan penyeberangan; g. menetapkan lokasi pelabuhan sungai dan danau; h. menyelenggarakan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; i. memberikan rekomendasi rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara; j. menetapan rencana induk DLKr/DLKp
ASDP yang terletak pada jaringan Jalan
Kabupaten; k. mengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; l. memberikan rekomendasi perijinan pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon) jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau; m. memetakan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi; n. memberi rekomendasi perijinan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan, alur sungai pelayaran Kabupaten; o. menetapkan, pengawasan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan Jalan Kabupaten; p. memberikan persetujuan, pengawasan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan angkutan sungai dan danau dalam kabupaten pada jaringan Jalan Kabupaten; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17 .....
- 12 -
Pasal 17
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana (TSP) mempunyai tugas : a. memberikan rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; b. mengkoordinasikan penetapan lokasi dan rancang bangun terminal penumpang type C; c. membangun mengoperasikan terminal penumpang type A, type B, dan type C; d. membangun dan mengoperasionalkan terminal angkutan barang; e. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan Jalan Kabupaten; f. mengkoordinasikan penentuan lokasi untuk pengadaan pemasangan pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di Jalan Kabupaten/Kota; g. merekomendasi mengoordinasikan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di Jalan Kabupaten; h. mengkoordinasikan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi TPS; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Laut
Pasal 18
Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, mengendalikan kegiatan kepelabuhan dan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran, ijin usaha pelayaran dan angkutan laut serta menyiapkan sarana dibidang perhubungan laut.
Pasal 19 .....
- 13 -
Pasal 19
Untuk menelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi : a. pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan dan pelayaran; b. penyiapan bahan rencana dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut; c. penyiapan sarana perhubungan laut; d. pembinaan penunjang keselamatan pelayaran; e. pemberian rekomendasi usaha perusahaan pelayaran rakyat dan angkutan laut; f. perencanaan penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang; g. perencanaan penetapan trayek Angkutan Laut Perintis; h. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Perhubungan Laut membawahi : a. Seksi Lalu lintas dan Angkutan Laut; b. Seksi Kepelabuhan; c. Seksi Penunjang Pelayaran.
Pasal 21
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut dan penetapan jaringan transportasi angkutan laut; b. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian surat ijin usaha perusahaan pelayaran dan kegiatan lain yang sejenis; c. menyiapkan bahan penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi di Kota dalam Provinsi; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi lalu lintas di bidang perhubungan laut;
- 14 -
e. mengkoordinasikan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawas dan pengaman (rambu-rambu, danau dan sungai lintas Kabupaten); f. melakukan operasi laut bersama Dinas/Instansi terkait dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan untuk memperkecil pelanggaran; g. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kota dalam provinsi; b. menyiapkan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokasi kota serta menetapkan peraturan pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal serta dalam pengoperasiannya; c. melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) serta evaluasi kinerja pelayanan pelabuhan laut regional; d. menyiapkan bahan rekomendasi tatanan kepelabuhan regional, nasional dengan pelayanan lokal kota; e. memberikan rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada pelabuhan regional; f. melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pelabuhan laut regional dan pelabuhan lokal, pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS); g. melaksanakan pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. mengkoordinasikan penetapan pengguna tanah lokasi di pelabuhan laut, mengelola pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun kabupaten, melakukan pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal serta melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal (Kabupaten/Kota) selama 24 jam; i. menetapkan .....
- 15 -
i. menetapkan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan laut Intenasional, Nasional, Regional dan Lokal; j. memberikan rekomendasi usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi di pelabuhan dalam Kabupaten dan memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan rakyat yang kegiatannya melintasi pelabuhan dalam satu Kabupaten; k. mempersiapkan dan menertibkan ijin usaha tolly di pelabuhan, ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta ijin usaha ekspedisi; l. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 23
Seksi Penunjang Pelayaran mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menertibkan pas kapal kecil berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut dan di perairan daratan (sungai,danau, dan di laut) dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil; b. mengkoordinasikan rekomendasi , penyiapan dan penerbitan pemberian surat ijin berlayar; c. menyiapkan dan melakukan pengawasan, keselamatan kapal, penyuluhan kepada pemilik kapal, pemeriksaan kontruksi kapal, permesinan kapal, perlengkapan kapal, serifikat keselamatan kapal dan penertiban dokumen pengawalan kapal; d. melakukan pelaporan dan pengawasan kapal secara tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten dan melakukan pelaporan penepatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara induk tetap dan teratur bagi perusahaan pelayaran dan rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/ Kota; e. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatan dalam Kabupaten/Kota; f. melaksanakan pengamanan dan ketertiban penanggulangan pencemaran, patroli, dan bantuan SAR di pelabuhan serta melaksanakan pembangunan sarana batas navigasi pelayaran; g. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 16 -
Bagian Keempat Bidang Pos Dan Telekomunikasi
Pasal 24
Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan tugas dibidang Pos dan Telekomunikasi.
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi; b. penyelenggara pemberian rekomendasi perijinan Usaha pelayanan pos dan telekomunikasi; c. penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelayanan pos dan telekomunikasi; d. penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan evaluasi kelembagaan, standarisasi, spektrum frekuensi dan orbit satelit pos dan telekomunikasi; e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Pos Dan Telekomunikasi membawahi : a. Seksi Kelembagaan dan Standarisasi; b. Seksi Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; c. Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
Pasal 27
Seksi Kelembagaan dan standarisasi mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas dibidang kelembagaan dan standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
- 17 -
b. mengendalikan
dan
menertibkan
terhadap
pelanggaran
standarisasi
Pos
dan
Telekomunikasi; c. memberikan rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; e. melaksanakan penyelenggaraan
pengawasan,
pengendalian,
telekomunikasi
meliputi
monitoring
dan
telekomunikasi
evaluasi
terhadap
pedesaan,
warung
telekomunikasi, warung seluler, dan sejenisnya; f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 28
Seksi Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas dibidang spektrum frekuensi dan orbit satelit; b. memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; c. memberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; d. memberikan rekomendasi izin Hinder Ordonantie/Ordonansi gangguan; e. memberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir; f. memberian rekomendasi izin instalasi genset; g. melaksanakan tanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Pelayanan Pos dan telekomunikasi mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas bidang pelayanan pos dan telekomunikasi; b. menyelenggarakan pelayanan pos dan jaringan telekomunikasi di pedesaan; c. memberikan rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan; d. memberikan rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen; e. pemberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- 18 -
f. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal; g. memberikan rekomendasi izin terhadap instalatur kabel rumah/gardu; h. memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; i. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Sarana Komunikasi Dan Desiminasi Informasi
Pasal 30
Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, dan melaksanaan tugas dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi.
Pasal 31
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi : a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; b. pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan pengembangan website instansi pemerintah, pengembangan kemitraan media di daerah, pendirian warung internet; d. pelaksanaan desiminasi informasi nasional melalui media cetak dan elektronik, pembangunan daerah; e. pelaksanakan pengolahan data elektronik; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 .....
- 19 -
Pasal 32
Bidang Sarana Komunikasi Dan Desiminasi Informasi membawahi : a. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial; b. Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah; c. Seksi Pengembangan Kemitraan Media.
Pasal 33
Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas dibidang kelembagaan komunikasi sosial; b. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi masyarakat; c. mengkoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan kelompok informasi masyarakat; d. melaksanakan desiminasi informasi nasional melalui pemutaran film dan pameran, siaran keliling dan pertunjukan rakyat; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
Pasal 34
Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas dibidang kelembagaan komunikasi pemerintah; b. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; c. memberikan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; d. mengkoordinasi dan fasilitasi pengembangan website instansi pemerintah; e. melaksanakan pengolahan data elektronik; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 35 .....
- 20 -
Pasal 35
Seksi Pengembangan Kemitraan Media mempunyai tugas : a. membina, dan melaksanakan tugas dibidang pengembangan kemitraan media komunikasi dan informasi; b. melaksanakan desiminasi informasi pembangunan daerah; c. mengkoordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media lokal; d. melaksanakan desiminasi informasi nasional melalui media cetak dan elektronik; e. mengkoordinasi dan fasilitasi pendirian warung internet; f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana dinas menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi UPTD Kecamatan Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, RSPD, SANTELDA, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. menjelaskan prosedur kerja (Protap) pada setiap aspek Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya. (3) Kepala Unit Pelaksana Tekhins Dinas (UPTD) dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Bagian Ketujuh .....
- 21 -
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Kepala .....
- 22 -
(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam lintas sektoral.
Pasal 40
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sabagai bahan tindak lanjut.
Pasal 41
(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 42
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Dengan berlakunya Peraturan ini , maka : a. Keputusan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Sampang; dan b. Keputusan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 23 -
Pasal 44
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 45
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 31 Oktober 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan
NOER TJAHJA
kepada : Yth.
1.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.
Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3.
Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
6.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
7. Kepala .....
- 24 -
7.
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 31 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 37
