PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR :
44
TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang
: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang ......
-2-
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
-3-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
BINA
MARGA
KABUPATEN SAMPANG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom; 2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dearah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang; 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang; 5. Bupati adalah Bupati Sampang;
-4-
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang; 7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 8. Dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten; 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Pasal 2
(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga. (2) Dinas pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan Pekerjaan Umum Bina Marga.
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan perizinan serta pembinaan
penyelenggaraan Pekerjaan Umum Bina Marga; b. pelaksanaan .....
-5-
b. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga; c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pekerjaan Umum Bina Marga; e. pengelolaan dan melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); f. pemberian fasilitas program Pekerjaan Umum Bina Marga; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB III ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan; d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kesatu Sekretariat
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Keuangan dan Program. Pasal 7 .....
-6-
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan anggaran dan pelaporan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi, umum, kepegawaian dan keuangan; c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan; d. pelaksanaan penyiapan data bahan penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana, pengumpulan dan penyebaran organisasi serta kegiatan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi Dinas dan tata laksananya; f. pelaksanaan perencanaan dan pemeliharaan Kantor Dinas; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Pasal 8
(1) Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Progam. (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 9
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas; b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian; c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
-7e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Pasal 10
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
Pasal 11
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; b. melaksanakan pengolahan data; c. melaksanakan perencanaan program; d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; g. melaksanakan penyusunan program; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Kedua Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan
Pasal 12
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis sistem informasi jalan dan jembatan.
Pasal 13 .....
-9-
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan, pembinaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. pelaksanaan dan pengkajian dokumen teknik pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. pemberian fasilitas pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; e. pelaksanaan pengawasan terhadap sepesifikasi teknis pada pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; f. pemberian penilaian keberhasilan pelaksana dan rekanan dalam pelaksana dan rekanan dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Pasal 14
Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan membawahi : a. Seksi Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pembinaan dan Sosialisasi.
Pasal 15
Seksi Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. melakukan survey dan menghimpun bahan untuk data kondisi, perkembangan dan perubahan jalan; b. melakukan survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
-9-
c. melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi tentang status dan fungsi jalan; d. memberikan rekomendasi tehnik pemanfaatan jalan pada daerah pengawasan jalan; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 16
Seksi Pembangunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutahiran data jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. melaksanakan kajian lain fungsi jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. menyusun rencana dan membuat penetapan status dan fungsi jalan; d. menyusun rencana peningkatan pendayagunaan jalan milik daerah di luar kepentingan lalu lintas; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 17
Seksi Pembinaan dan Sosialisasi mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pembinaan teknik jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. melaksanakan penelitian dokumen perencanaan dan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. melaksanakan evaluasi hasil perencanaan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; d. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jalan; e. melaksanakan perencanaan tehnik jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; f. melaksanakan kajian dan pengembangan tehnik jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar;
- 10 -
g. menyusun spesifikasi tehnik jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; h. menyusun perkiraan harga satuan dasar dan pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; i. melaksanakan survey dan harga satuan dasar bahan dan alat; j. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; k. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan mengenai jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pasal 18
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan/ peningkatan jalan dan jembatan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan/peningkatan jalan dan jembatan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. penelitian dan pengkajian dokumen teknik pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. pemberian fasilitas pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; e. pelaksanaan pengawasan terhadap spesifikasi teknik pada pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar;
- 11 -
f. pemberian penilaian keberhasilan pelaksana dan rekanan dalam pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Pasal 20
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahi : a. Seksi Pembangunan Jalan; b. Seksi Pembangunan Jembatan; c. Seksi Inventarisasi Jalan dan Jembatan.
Pasal 21
Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan/peningkatan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/peningkatan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; d. melakukan evaluasi dan saran tindak turun jalan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; e. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 22
Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan/penggantian jembatan kabupaten termasuk bagian-bagiannya; b. melaksanakan .....
- 12 -
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan/penggantian jembatan kabupaten termasuk bagian-bagiannya; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/penggantian jembatan Kabupaten termasuk bagian-bagiannya; d. melakukan evaluasi dan saran tindak turun jalan pelaksanaan pembangunan/penggantian jembatan Kabupaten termasuk bagian-bagiannya; e. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan/penggantian jembatan termasuk bagian-bagiannya; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 23
Seksi Inventarisasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas : a. melakukan survey kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam; b. membuat penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam; c. melakukan analisis dan perencanaan pengembangan/peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan; d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; f. melakukan evaluasi dan saran tindak turun jalan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pasal 24 Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pemeliharaan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 13 -
Pasal 25
Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. pembuatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana/kejadian alam; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Pasal 26
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi : a. Seksi Pemeliharaan Jalan; b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; c. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium.
Pasal 27
Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; d. melakukan evaluasi dan saran tindak turun jalan pelaksanaan pemeliharaan jalan Kabupaten termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai bidang tugasnya.
- 14 -
Pasal 28
Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas : a. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan kabupaten termasuk bagian-bagiannya; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan jembatan Kabupaten termasuk bagianbagiannya; c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan Kabupaten termasuk bagian-bagiannya; d. melakukan evaluasi dan saran tindak turun jalan pelaksanaan pemeliharaan jembatan Kabupaten termasuk bagian-bagiannya; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai bidang tugasnya.
Pasal 29
Seksi Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium mempunyai tugas : a. menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan tugastugas Dinas; b. mengadakan koordinasi dengan seksi terkait untuk penyusunan kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan lainnya; c. melaksanakan perawatan dan perbaikan semua kendaraan dan peralatan berat; d. memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha perbekalan; e. mengatur pemakaian peralatan; f. menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang kedaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya; g. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar; h. melakukan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan bangunan jalan; i. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan hasil penelitian dan pengujian serta memberikan saran pertimbangan tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan termasuk drainase, plengsengan dan trotoar;
- 15 -
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan sesuai bidang tugasnya.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 30 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana Dinas yang menyelenggarakan fungsi tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dibentuk berdasarkan kebutuhan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja tahunan; b. memberi petunjuk tenaga administrasi/staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kepentingan dinas; d. memberi layanan teknis yang berkaitan dengan aktivitas dinas.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(3) Setiap .....
- 16 -
(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya. (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam lingkungan antar Dinas atau Instansi lainnya. (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
Pasal 33
(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 34 (1) Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 17 (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menampung serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
Pasal 35
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 36
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 .....
- 18 -
Pasal 39
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 11 Nopember 2008
BUPATI SAMPANG, ttd SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan; 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang; 7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Diundangkan di : Sampang pada tanggal : 11 Nopember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Drs. H. KUSTAR EFFENDY, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 156 470 Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor : 44
NOER TJAHJA
