PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR

P

rogram Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakan berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (Social Capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 BKM/LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18.9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM. Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 Kelurahan di 995 kecamatan tersebar pada 245 kota/kabupaten. Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan ini diharapkan juga dapat mendukung kesepakatan global pada awal tahun 2000 mengenai Millenium Development Goals (MDGs), sehingga sejak tahun 2007 P2KP yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri telah melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaanya yang lebih fokus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran MDGs, dengan menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

ii

PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI - PERKOTAAN

DAFTAR ISI

Melalui buku pedoman pelaksanaan edisi September 2012 yang merupakan revisi dari edisi sebelumnya, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD’45. Jakarta, September 2012

Budi Yuwono, P Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

PNPM MANDIRI - PERKOTAAN

| PEDOMAN PELAKSANAAN

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | i DAFTAR ISI | v DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN | IX PERIHAL PEDOMAN | 1 BAB I.

GAMBARAN UMUM PROGRAM | 5

BAB II.

KOMPONEN PROGRAM | 19

BAB III.

PELAKSANAAN PROGRAM | 33

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2.1. 2.2.

Pendahuluan | 6 Kerangka Pemikiran | 7 Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum | 11 Tujuan | 13 Sasaran | 13 Strategi | 16

Pendampingan untuk Masyarakat | 20 Pendampingan untuk Pemdan dan Pemangku Kepentingan | 29

3.1. Pelaksanaan di Tataran Masyarakat | 34 3.2. Pelaksanaan di Tataran Pemerintah Kota/Kabupaten | 47 3.3. Indikator Keberhasilan | 51 3.4. Rencana Tindak Tata Kepemerintahan yang baik & Pengamanan | 53 3.5. Penyelengaraan Audit dan Pemantauan | 58 3.6. Sanksi | 61 3.7. Pengaduan dan Penyelesaian Konflik | 62 3.8. Kebijakan Pengamanan | 67

iv


BAB IV.

MANAJEMEN PROGRAM | 71

4.1. 4.2.

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Pelaksanaan | 72 Tata Peran Pelaku | 74

Tabel 1.1. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 3.1

Kelompok Sasaran |15 Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM | 24 Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir | 28 Alur pelaksanaan PJM Pronangkis | 45 Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan | 51

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1.1 Pandangan PNPM MP Tentang Akar Penyebab Kemiskinan | 8 Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan Oleh masyarakat Melalui PNPM MP | 10 Gambar 1.3. Strategi Transformasi Sosial Masyarakat PNPM MP | 17 Gambar 1.4. Strategi Penguatan Kemandirian Pemda | 18 Gambar 3.1 Siklus Tingkat Masyarakat | 35 Gambar 3.2. Tahapan Siklus Pendampingan TIngkat Kota/kabupaten | 47 Bagan 3.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan | 66 Bagan 4.1 Stuktur Organisasi Pengelolaan PNPM MP | 73 Diagram 1.1 Keterkaitan antara Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan PAD dan Pedoman-Pedoman dalam PNPM Mandiri Perkotaan | 4

LAMPIRAN-LAMPIRAN | 89



v

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN A

Advisory AD/ART AF AMDAL APBD APBN

: Penasehat dan perancang program dibawah Kementerian Pekerjaan Umum : Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga : Additional Financing : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

Bangda : Pembangunan Daerah Bappeda Kab/Kota: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bappeda Prop : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BGAP : Better Governance Action Plan BI : Bank Indonesia BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat BLM : Bantuan Langsung Masyarakat BOP : Biaya Operasional BPD : Badan Perwakilan Desa BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPS : Badan Pusat Statistik

C

CBD CSS Comprehensive

D

DED DIPA DKT Dokumen SPK-D DPPHLN DPRD DPT

vi

: Community Based Development : Community Self Survey : Menyeluruh : Detailed Design : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Diskusi Kelompok Terarah : Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Diskusi Partisipatif Terpadu


E

EA

F

Fasilitator FGD FKA-BKM FMR

G

GBPP GoI Grassroot IBRD IDB ICB IPM

K

KBK KBP KDP Kemen PU KE KMP KMW Korkot KPPN KPK-D KSM KUR

L

LKM LKMD LPM LSM

: Executing Agency/Penyelenggara Program : Tenaga Pendamping Masyarakat sebagai Agen Perubahan : Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah : Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/Kabupaten : Financial Management Report : Garis Besar Pokok Pengajaran : Government of Indonesia : Akar rumput, masyarakat terkecil : International Bank for Reconstruction Development (World Bank) : Islamic Development Bank : International Competitive Bidding : Indeks Pembangunan Manusia : Komunitas Belajar Kelurahan : Komunitas Belajar Perkotaan : Kecamatan Development Program : Kementerian Pekerjaaan Umum : Konsultan Evaluasi : Konsultan Manajemen Pusat : Konsultan Manajemen Wilayah : Koordinator Kota, KMW : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Komite Penanggulangan kemiskinan Daerah : Kelompok Swadaya Masyarakat : Kredit Usaha Rakyat : Lembaga Keswadayaan Masyarakat : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Lembaga Swadaya Masyarakat



vii

M

MDGs MoU Musrenbang

N

: Neighbourhood Development : No Objection Letter : Oversight Consultant : Operations and Maintenance

ND NOL OC O&M

P

P2G P2KP PAD PB PBL PDMDKE PJM PJOK PKK PMU PLPBK PPMK PNPM Mandiri PNPM MP PODES POK POM PPK PPLS PPM PRONANGKIS PRA PS PU

R

RAB Rakor Relawan Renja

viii

: Millennium Development Goals : Memorandum of Understanding : Musyawarah Rencana Pembangunan

: Penguatan Peran Gender : Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan : Project Appraisal Document : Pinjaman Bergulir : Penataan Bangunan dan Lingkungan : Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi : Program Jangka Menengah : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : Program Management Unit : Penataan Lingkungan Permukinan Berbasis Komunitas : Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan : Potensi Desa : Petunjuk Operasional Kegiatan : Project Operational Manual : Pejabat Pembuat Komitmen : Pendataan Program Perlindungan Sosial : Penanganan Pengaduan Masyarakat : Program Penanggulangan Kemiskinan : Participatory Rural Appraisal : Pemetaan Swadaya : Pekerjaan Umum : Rencana Anggaran Biaya : Rapat Koordinasi : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih : Rencana Kerja


Renstra Renta RK RKPD RKM RPD RPJM RPJMD RPJP-D RTBL RT/RW RTRW RWT

S

SA SATKER-P2KP SE-DJP SIM SKPD SNVT SOP SP2D SPM SPP SPPB SPPP SWK SWOT

T

TA TIM INTERDEPT TKPP TKPK-Kab/Kota TKPK-Propinsi Trust Building

U

UKM UP UPK

: Rencana Strategi : Rencana Tahunan : Refleksi Kemiskinan : Rencana Kerja Pemerintah Daerah : Rembug Kesiapan Masyarakat : Rencana Penggunaan Dana : Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan : Rukun Tetangga/Rukun Warga : Rencana Tata Ruang Wilayah : Rembug Warga Tahunan : Special Account (Rekening Khusus) : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerrian Keuangan : Sistem Informasi Manajemen : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi : Standard Operational Procedures : Surat Perintah Pencairan Dana : Surat Perintah Membayar : Surat Permintaan Pembayaran : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan : Satuan Wilayah Kerja : Strength-Weakness-Opportunity-Treatment : Technical Assistance : Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat Nasional : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten) : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propins : Membangun kepercayaan kepada seluruh pihak : Usaha Kecil Menengah : Unit Pengelola yang dibentuk BKM : Unit Pengelola Keuangan



ix

UPL UPS UPP

W

WB

x

: Unit Pengelola Lingkungan : Unit Pengelola Sosial : Urban Poverty Project (P2KP) : World Bank


PERIHAL PEDOMAN PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


1

MENGAPA DIPERLUKAN PEDOMAN? Alasan mengapa pedoman sangat dibutuhkan adalah sebagai berikut: • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) adalah program nasional dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas di, seluruh wilayah Indonesia. • Melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang, posisi dan peran dalam program yang beragam, seperti perangkat pemerintah, pusat dan daerah, penerima manfaat, penyandang dana dan sebagainya, sehingga diperlukan persamaan visi, misi dan pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan program. • Memudahkan untuk dilakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan program secara nasional karena menggunakan mekanisme dan tolok ukur yang sama.

SIAPA PENGGUNA PEDOMAN? Secara umum Pedoman ini diperuntukkan untuk para pelaku pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan utamanya Fasilitator dan pengurus BKM/LKM. Secara rinci pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini. Siapa pengguna Buku Panduan

Untuk apa

• Memahami berbagai peluang yang ditawarkan PNPM Mandiri Perkotaan Warga masyarakat dan • Memahami berbagai aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan Kelompok-Kelompok Swadaya PNPM Mandiri Perkotaan Masyarakat (KSM-KSM) • Membangun kontrol sosial Organisasi masyarakat (Badan • Keswadayaan Masyarakat • / Lembaga Keswadayaan • Masyarakat (BKM/LKM) dan Unit Pengelola (UP) Proyek (pimpinan dan staf)

Konsultan Pelaksana

2

Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga dan KSM Membangun transparansi dan akuntabilitas Acuan operasional organisasi

• Memahami secara menyeluruh program PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat dan pemda • • • •

Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan program Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan program Memantau dan evaluasi kemajuan program Acuan untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan Buku Pedoman


Siapa pengguna Buku Panduan

Fasilitator

Pemerintah

Pemerintah Daerah (propinsi, kota/kabupaten)

Para Pemeduli

Anggota Legislatif

Untuk apa • Menyusun rencana kerja pelaksanaan proyek di kelurahan/desa • Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan tingkat kelurahan/desa • Pengendalian mutu pekerjaan • Memahami secara menyeluruh program PNPM Mandiri Perkotaan • Masukan kebijakan dalam rangka integrasi dan koordinasi serta mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih lanjut • • • •

Memahami secara menyeluruh program PNPM Mandiri Perkotaan Menciptakan kesinambungan program Membangun jaringan kerjasama di tingkat pelaksanaan Acuan koordinasi

• • • •

Melakukan kontrol sosial Melakukan advokasi Membangun sinergi Membangun jaringan kelembagaan

• •

Memahami secara menyeluruh program PNPM Mandiri Perkotaan Acuan pengembangan kebijakan

BAGAIMANA SISTEMATIKA BUKU PEDOMAN? Buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan ini tidak berdiri sendiri tetapi terdiri dari empat kelompok besar buku pedoman sebagai berikut : 1. Pedoman Nasional PNPM Mandiri adalah pedoman yang berlaku nasional untuk seluruh program PNPM di Indonesia. Pedoman yang diterbitkan oleh Menko Kesra ini merupakan induk berbagai buku pedoman untuk PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Inti lainnya dan PNPM Penguatan. Di bawah ini adalah pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum: 2. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah pedoman yang berlaku untuk seluruh pelaku program yang memuat tentang konsep, kebijakan, ketentuan umum, strategi pelaksanaan dan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan program.



3

3. Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan adalah pedoman yang berisi tata cara pelaksanaan teknis kegiatan. 4. Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perkotaan adalah petunjuk rinci bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatan. Diagram 1.1. Keterkaitan antara Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dengan PAD dan Pedoman-Pedoman dalam PNPM Mandiri Perkotaan

4


I GAMBARAN UMUM PROGRAM PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


5

1.1. PENDAHULUAN Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan1 , begitu juga nama generic lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat). Selanjutnya dalam pedoman ini istilah kelembagaan masyarakat menjadi Badan Kelembagaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/ perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (channelling program) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutanya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri bab I dan II

1

6


mengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Dalam perjalanan pelaksanaan program dimungkinkan terjadi perubahan kebijakan PNPM MP sebagai perbaikan dan penyempurnaan program dari hasil pembelajaran dan evaluasi tahuntahun sebelumnya dan akan diatur secara khusus dalam bentuk suplemen dan pedoman teknis.

1.2. KERANGKA PEMIKIRAN

1.2.1. Akar Penyebab Kemiskinan Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan santunan dalam kenyataannya sering justeru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpinpemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat. Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi di mana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakankebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar. Pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar, parsial atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justeru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


7

keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Dari paparan di atas, cukup jelas menunjukkan bahwa kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi di mana perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya. PNPM MP sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat, utamanya para pimpinan yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini:

Gambar 1.1. Pandangan PNPM-MP tentang Akar Penyebab Kemiskinan

1.2.2. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan Pemahaman mengenai akar penyebab persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

8


Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh untuk terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sehingga pada giliran dapat dibangun kepemimpinan moral yang mandiri. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

1.2.3. P NPM Memfasilitasi Masyarakat serta Pemerintah Daerah Untuk Mampu Menangani Akar Penyebab Kemiskinan Secara Mandiri dan Berkelanjutan Gambaran lembaga masyarakat seperti dimaksud di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, tanpa pamrih dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, PNPM MP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program maupun pasca Program oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK). Penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud PNPM MP terutama dititikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai dan pada gilirannya PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


9

mampu menjadi motor penggerak dalam ‘melembagakan’ dan ‘membudayakan’ kembali nilai-nilai luhur universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan tata kepemerintahan yang baik) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya diharapkan dapat tercipta lingkungan perkotaan dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Gambaran tentang cara pandang PNPM MP dalam memfasilitasi upaya penanggulangan akar persoalan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1.2. Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui PNPM-MP

Sedangkan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemerintah kota/kabupaten pada pelaksanaan siklus kegiatan PNPM MP, penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

10


1.3. PRINSIP, PENDEKATAN DAN DASAR HUKUM Secara umum prinsip, pendekatan dan dasar hukum PNPM-Mandiri Perkotaan menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri sebagai berikut : 1.3.1. Prinsip a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. b. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. c. Partisipasi. masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. d. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. e. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.



11

l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

1.3.2. Pendekatan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat. Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu. Dengan demikian PNPM MP akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada sehingga peranan Forum BKM/LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital. Bersadarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

1.3.3. Dasar Hukum Yang menjadi dasar hukum PNPM MP sebagaimana menjadi dasar hukum PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

12


1.4. TUJUAN Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu ”Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Secara khusus tujuan PNPM MP yaitu ”Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/ desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik.”

1.5. SASARAN

1.5.1. Sasaran Program

a. Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat; b. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; c. Terwujudnya pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; d. Terbangunnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; e. Meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin; f. Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan; Terwujudnya kemitraan program antara BKM/LKM dengan berbagai pemangku kepentingan; g. Masyarakat yang sadar, peduli dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM MP di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM MP; h. Relawan dan Relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya dan forum pemantauan



13

partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis; dan i. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolaan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat.

1.5.2. Lokasi Sasaran Lokasi sasaran PNPM MP, yakni lokasi yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai lokasi yang akan menerima stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Pengelola program akan menerbitkan daftar rincian lokasi dan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan secara terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman pelaksanaan ini; Kriteria lokasi dan alokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan tertuang pada penjelasan surat penetapan lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan oleh Menkokesra. Untuk lokasi dan alokasi penanganan wilayah khusus, kriteria lokasi dan alokasi dijabarkan secara tersendiri dalam pedoman tata cara seleksi lokasi dan alokasi kegiatan terkait.

1.5.3. Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dalam PNPM MP dapat dilihat pada Tabel 1.1. Kelompok Sasaran di halaman berikut:

14


Tabel 1.1. 1.1. Kelompok Sasaran Tabel Kelompok Sasaran

Uraian Kelompok Bantuan Teknik/ Sasaran Pendampingan Masyarakat § Masyarakat warga kelurahan/desa peserta PNPM MP,terutama masyarakat miskin, laki-‐laki dan perempuan.

Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten Uraian Kelompok Sasaran Para Pemangku Kepentingan terkait

Perangkat pemerintahan propinsi, kota/kabupaten, s/d kelurahan/desa yang terkait Teknik/ dengan Bantuan pelaksanaan PNPM Pendampingan MP. Kelompk peduli penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Dana BLM Dana BLM diprioritaskan kepada warga miskin, laki-‐ laki dan perempuan, dan/atau kelompok masyarakat miskin, dengan syarat sbb: • Warga miskin terdaftar dalam data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga. • Kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan dalam PJM Pronangkis. -‐ Bantuan Dana BLM -‐

1.5.4 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM MP Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM MP adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri2 dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi Indeks Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Global (IPM-MDGs).

1.5.4 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM MP Data keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dikenal sebagai daftar PS-2 Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM MP adalah 2 keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan PELAKSANAAN disepakati serta PNPM MANDIRI - PERKOTAAN | PEDOMAN 15 ditetapkan bersama oleh masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi Indeks Pembangunan 2

1.6. STRATEGI

1. Strategi Transformasi Sosial Masyarakat Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai oleh PNPM MP, maka strategi yang dilaksanakan di tingkat masyarakat adalah : a. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya. Proses ini setidaknya melalui empat hal :

• Internalisasi nilai dan prinsip universal, salah satu bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan penyiapan masyarakat seperti: Rembug Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya.

• Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah pembentukan dan pembangunan lembaga masyarakat yang representatif, mengakar dan dipercaya dengan nama generik Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

• Pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam penanggulangan kemiskinan. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah penyusunan rencana program masyarakat secara partisipatif berbasis “kebutuhan” bukan “keinginan”. Dokumen perencanaan masyarakat ini secara generik dikenal dengan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulanan Kemiskinan (PJM Pronangkis).

• Penguatan akuntabilitas masyarakat. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tridaya. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari pronangkis serta menumbuhkembangkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli dan melakukan pengawasan sosial secara obyektif sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin.

b. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri, proses ini setidaknya terdiri dari dua hal :

16

• Pembelajaran kemitraan antar pemangku kepentingan strategis. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang menekankan pada proses pembelajaran kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok peduli. Proses pembangunan kolaborasi dan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ,masyarakat dan kelompok peduli setempat, agar masalah kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri dan berkelanjutan. PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI - PERKOTAAN

• Penguatan jaringan antar pelaku pembangunan. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan kemitraan program. Dengan membangunan kepedulian dan jaringan sumber daya serta mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pembangunan lain, maka dapat dijalin kerja sama dan dukungan sumber daya bagi penanggulangan kemiskinan.

c.

endorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju M masyarakat madani. Intervensi untuk mampu mewujudkan transformasi sosial dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani. Bentuk kegiatan pada tahap ini adalah program-program khusus yang lebih komprehensif sekaligus melembagakan tata kelola kepemerintahan yang baik salah satunya adalah program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Gambra 1.3. Strategi Tranformasi Sosial Masyarakat PNPM MP

2. Strategi Penguatan Kemandirian Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sejalan dengan upaya intervensi di tingkat masyakarat, PNPM MP melakukan upaya penguatan kemandirian di tingkat pemda yang bertujuan agar pemda mampu secara mandiri mengelola program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai di dalam penguatan kemandirian pemda, strategi yang akan dilaksanakan adalah;



17

18

Gambar 1.4. Strategi Penguatan Kemandirian Pemda


II KOMPONEN PROGRAM PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


19

Komponen Program PNPM MP pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama; masyarakat dan pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan daerah sebagai berikut.

2.1. PENDAMPINGAN UNTUK MASYARAKAT Pendampingan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dan bantuan stimulan dana BLM. 2.1.1. Bantuan Teknis Bantuan teknis ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan PNPM MP dan mengkoordinasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas di tingkat kelurahan/desa. Secara rinci pendampingan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi dan advokasi oleh Tim Konsultan di tingkat kota/kabupaten dan dan tim fasilitator di tingkat masyarakat antara lain untuk: • Membangun BKM/LKM agar mampu mengorganisasikan masyarakat dalam penangulangan kemiskinan; • Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis di setiap kelurahan/desa dengan proses yang transparan dan partisipatif dan menyelaraskan PJM Pronangkis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah; • Mengorganisasikan dan mendukung KSM/Pokja dalam mengajukan proposal kepada BKM/LKM untuk memanfaatkan berbagai sumber daya program dan melaksanakan program yang tercantum dalam PJM Pronangkis; • Mendukung terbangunnya Forum BKM/LKM; dan meningkatkan kapasitas UPK, UPS, UPL dan panitia kerja lainnya yang dibentuk secara khusus; dsb • Memfasilitasi BKM/LKM agar mampu bermitra dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan; Secara rinci jenis kegiatan pendampingan mencakup: • Pertemuan-pertemuan/musyawarah/diskusi, dan sebagainya di tingkat komunitas kelurahan/desa dan kecamatan baik yang bersifat pengambilan keputusan maupun untuk penyebarluasan informasi (sosialisasi). • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar. • Survei swadaya, termasuk identifikasi calon penerima bantuan, analisis,

20


pembuatan peta tapak dan penulisan laporan. • Kerja kelompok penyusunan program pembangunan untuk kurun waktu 3 tahun dan rencana tahunan dengan rencana investasi tahun pertama penangulangan kemiskinan • Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana investasi tahunan untuk penanggulangan kemiskinan. 2.1.2. Bantuan Dana Ketentuan Umum Dana BLM adalah sebagai berikut: • Dana BLM bersifat stimulan dan sebagai alat belajar. Dana BLM bersifat stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam PJM Pronangkis. Pembelajaran dititikberatkan pada upaya memberi kesempatan masyarakat belajar menangani berbagai persoalan yang ada secara utuh dari pengembangan gagasan, identifikasi persoalan, perencanaan pemecahan persoalan sampai pelaksanaan. Pembelajaran berorientasi tujuan jangka panjang dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak hanya kebutuhan modal dana semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan modal sosial, lingkungan fisik, serta ekonomi. • Pemanfaatan dana BLM harus sesuai PJM Pronangkis. Berdasarkan PJM Pronangkis, disusun rencana tahunan (Renta) dan rencana kegiatan lain yang bersifat teknis sesuai kebutuhan masyarakat miskin dan disepakati warga. Penggunaan dana BLM mengacu pada rencana tersebut yang menganut menu bebas (open menu), di mana masyarakat dapat menyusun usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. • BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana apabila pada tahun yang berjalan terjadi bencana. • Penerima manfaat langsung dana BLM adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS-2. • Pengelola dana BLM adalah BKM/LKM. Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan melalui BKM/LKM dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. • Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana BLM harus terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. Nilai alokasi dana BLM tiap kelurahan/desa harus diinformasikan secara luas dan terbuka kepada seluruh warga kelurahan/ desa, termasuk kontribusi dana BLM dari berbagai sumber pendanaan, misalnya pemerintah kota/kabupaten, masyarakat ataupun dana-dana lain yang dikelola BKM/LKM.



21

• Proses pengambilan keputusan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring pemanfaatan dana BLM harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan. • Berdasarkan PJM Pronangkis tersebut, dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes melalui pembelajaran aspek Tridaya3 dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat kepada warga miskin. Dana BLM dibagi ke dalam kategori sebagai berikut: a. BLM yang dialokasikan untuk seluruh lokasi PNPM MP setiap tahun anggaran yang besarannya ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, prosentase kemiskinan dan kemampuan pemerintah kota/kabupaten dalam mengalokasikan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Penetapan lokasi dan alokasi BLM ini ditetapkan oleh TNP2K dan Pokja Pengendali PNPM Mandiri. b. BLM yang dialokasi untuk kegiatan khusus seperti antara lain penangangan kawasan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya pengembangan penghidupan masyarakat; peningkatan partisipasi perempuan; pengelolaan resiko bencana; dsb. Tata cara pelaksanaan termasuk penetapan lokasi diatur oleh PMU. Biaya operasional bagi BKM/LKM dialokasikan berdasarkan bagian tertentu sesuai dengan jenis BLM, demikian pula tata cara penggunaan Biaya Operasional bagi LKM/ BKM dan/atau Unit Pengelola (UP) diuraikan dalam pedoman tersebut. a.

Prinsip-Prinsip Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM

Prinsip Pencairan : • BKM/LKM telah terbentuk secara sah dengan minimum 30% pemilih dewasa di tingkat basis; • BKM/LKM memiliki Anggaran Dasar dan pendiriannya dicatatkan ke Notaris; • BKM/LKM memiliki rekening bank dengan minimal 3 spesimen; • Memiliki kinerja pembukuan sekretariat minimum memadai; • BKM/LKM di lokasi lanjutan telah melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT). Prinsip Pemanfaatan : • Usulan kegiatan/program tercantum dalam PJM dan Renta Pronangkis dan atau rencana pemanfaatan dana BLM sesuai kegiatan terkait, misalnya rencana penataan lingkungan permukiman, rencana pengembangan potensi KSM unggulan, pengelolaan resiko bencana, dsb; Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep TRIDAYA dapat dilihat pada lampiran 1.

3

22


• Terbentuk KSM/Panitia; • Proposal layak dan diverifikasi oleh fasilitator; • Jika ada tahapan pencairan dan pemanfaatan dana BLM, maka dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi; • Hasil audit tahun sebelumnya minimal Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion). • Tidak ada kasus penyalahgunaan dana yang belum diselesaikan

Pencairan dan pemanfaatan dana BLM secara rinci diuraikan di pedoman teknis Pendampingan Pencairan Dana BLM. b.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk PNPM Mandiri Perkotaan dapat berasal dari : a. Pemerintah, melalui dana : APBN, APBD, BUMN, BUMD, penyertaan modal, dan lain-lain; b. Swasta, seperti dana sosial atau dana lainnya; c. Masyarakat, melalui dana swadaya. d. Kelompok peduli lainnya. Pengelolaan pendanaan di tingkat masyarakat dari berbagai sumber pendanaan di atas harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PNPM MP, dengan kata lain diperlakukan seperti BLM. Sumber dana yang berasal dari luar program PNPM MP sejauh tidak diatur secara khusus, maka berlaku aturan PNPM MP. c. Penggunaan Dana BLM Kegiatan yang layak didanai dana BLM secara garis besar dapat dibedakan atas dua jenis kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Skala Besar, yaitu kegiatan pembangunan yang sudah ditemukan/ dikenali pada saat PS (Pemetaan Swadaya). Kegiatan tersebut memiliki skala besar (kawasan, kelurahan/desa dan/atau antar kelurahan/desa), tercantum dalam PJM Pronangkis, dialokasikan dalam Renta/rencana teknis lainnya sebagai rencana investasi. dan dapat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh BKM/ LKM dan dikoordinasi oleh UPL. Panitia bertanggung jawab ke BKM/LKM melalui UPL. 2) Kegiatan Skala Kecil, yaitu kegiatan yang diusulkan oleh KSM yang secara



23

indikatif sudah direncanakan dalam PJM Pronangkis. Sifat investasi kecil dan dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan.Misalnya pembangunan 20 jamban komunal, namun lokasinya belum ditentukan. KSM yang membutuhkan dapat mengusulkan pembangunan jamban tersebut. Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM dapat diilustrasikan seperti berikut ini:

Komponen

24

Tabel 2.1. Ketentuan dan Sifat Penggunaan Dana BLM

Rambu-‐rambu untuk kegiatan pemanfaatan Kegiatan BLM Infrastruktur Komunal bagi Komponen § Merupakan masyarakat miskin Lingkungan investasi infrastruktur yang diidentifikasi • Prioritas untuk wilayah masyarakat dalam dengan konsentrasi PJM Pronangkis penduduk miskin yang § Kegiatan yang tinggi secara langsung • Bersedia membentuk memberikan tim dan menyepakati dampak/manfaat aturan bersama baik untuk pengelolaan dan kolektif/komunal pemeliharaan maupun • Kualitas konstruksi kemanfaatan untuk harus memenuhi Rumah Tangga standar PU. miskin (PS-‐2) § Diutamakan Infrastruktur bagi Rumah kegiatan yang Tangga Miskin mempunyai skala • Warga miskin yang kelurahan dan atau terdaftar dalam PS-‐2. bersifat lintas • Berdasarkan daftar PS-‐ wilayah (lintas RT 2, dipilih warga miskin atau RW atau yang paling Dusun, dst) membutuhkan § Menumbuhkan infrastruktur dengan modal sosial, gotong kriteria yang royong, integritas, disepakati. dsb • Kualitas konstruksi harus memenuhi standar PU. Komponen • Kegiatan yang • Pelatihan KSM bagi Sosial berorientasi pada warga miskin yang penciptaan tercantum dalam PS-‐2 lapangan kerja bagi untuk peningkatan warga miskin (PS-‐2) keterampilan, keahlian dan organisasi. • Kegiatan yang • Kegiatan sosial yang diusulkan mampu PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI - PERKOTAAN menjadi kegiatan sifatnya berkelanjutan yang berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, • Seluruh ketentuan Sifat Kemanfaatan Kegiatan

Status Pemanfaatan Dana BLM BLM untuk Infrastruktur skala komunal merupakan dana stimulan hibah. BLM untuk Infrastruktur skala rumah tangga dapat berbentuk hibah atau pinjaman sesuai kesepakatan warga.

Sebagai dana stimulan dan diharapkan dapat menggerakan pertisipasi warga non miskin untuk turut membantu dalam kegiatan sosial.

Komponen

Kegiatan

Komponen Sosial

mempunyai skala kelurahan dan atau bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW atau Dusun, dst) § Menumbuhkan modal sosial, gotong royong, integritas, dsb Sifat Kemanfaatan Kegiatan •

Komponen

•

Kegiatan

•

Komponen Ekonomi

•

Komponen Ekonomi

• •

•

kesepakatan warga. • Warga miskin yang terdaftar dalam PS-‐2. • Berdasarkan daftar PS-‐ 2, dipilih warga miskin yang paling membutuhkan infrastruktur dengan kriteria yang disepakati. untuk • Rambu-‐rambu Kualitas konstruksi Status Pemanfaatan kegiatan emanfaatan harus mpemenuhi Dana BLM standar BLM PU. kegiatan wajib belajar 9 btahun, Sebagai dana stimulan • Pelatihan KSM agi Kegiatan syosial ang ini harus sesuai pada kewirausahaan, dll. dan diharapkan dapat warga miskin yang berorientasi menurut tercantum dalam PS-‐2 menggerakan penciptaan kesepakatan warga sosial: pertisipasi warga non untuk peningkatan lapangan kerja bagi Rambu-‐rambu dan tertuang alam • Dana dan atau keahlian egiatan miskin untuk turut keterampilan, warga miskin d(PS-‐2) kebijakan L KM membantu dalam harus b erkelanjutan. dan organisasi. Kegiatan yang Rambu-‐rambu ntuk kegiatan sosial. dsilakukan • Kegiatan Kegiatan osial yuang diusulkan mampu Sifat Kemanfaatan Status Pemanfaatan kegiatan emanfaatan dalam kelompok dengan sifatnya bperkelanjutan menjadi kegiatan Kegiatan Dana BLM BLM usaha sejenis seperti program yang berkelanjutan kegiatan osial ini wajib bikembangkan elajar g9izi tahun, peningkatan balita, • Dapat d Seluruh ksetentuan harus s esuai kewirausahaan, d ll. - program penuntasan sistem bagi hasil sesuai dalam pelaksanaan menurut kesepakatan BKM/LKM kesepakatan warga Rambu-‐rambu sosial: dengan masyarakat dan tertuang dalam • Diprioritaskan Dana dan atau bkagi egiatan kebijakan LKM harus berkelanjutan. peserta yang memiliki • rencana Kegiatan pdengembangan ilakukan dalam ykang elompok usaha jelas dengan usaha sejenis bagi • Diprioritaskan • kegiatan Dapat dikembangkan yang sistem bagi hasil sesuai berkelanjutan dan kesepakatan B KM/LKM memberikan dampak dengan masyarakat ekonomi. • Diprioritaskan bagi ang memiliki Kegiatan yang • peserta Usaha eykonomi • Sebagai pinjaman rencana pengembangan diberikan kepada produktif (definisi di kepada KSM dan usaha y ang j elas warga miskin untuk petunjuk teknis) harus dikembalikan bagi kegiatan yang kepada UPK •• Diprioritaskan Pengembangan ekonomi kegiatan menghasilkan • Sebagai lokal yang berkelanjutan d an pendapatan dan pendampingan • Pengembangan modal memberikan dampak yang biasanya tidak untuk peningkatan ekonomi keluarga, yang ekonomi. memiliki akses ke kapasitas bermanfaat langsung bagi peningkatan sumber pinjaman lainnya. Kegiatan yang • pendapatan Usaha ekonomi • Sebagai pinjaman keluarga Kegiatan diberikan ykang epada produktif kepada KSM dan miskin. (definisi di mampu endukung warga mm iskin untuk harus dikembalikan petunjuk teknis) tumbuhnya kegiatan yang kepada UPK • Pengembangan ekonomi ekonomi dan usaha Rambu-‐rambu menghasilkan untuk • Sebagai lokal kecil pendapatan dan PDB: pendampingan •kesinambungan Pengembangan modal yang biasanya tidak • ekonomi untuk peningkatan Setiap UPK w ajib keluarga, yang memiliki akses ke kapasitas membuat rencana bermanfaat langsung sumber pinjaman keuangan bagi peningkatan lainnya. pendapatan keluarga Kegiatan yang miskin. mampu mendukung PNPM MANDIRI - PERKOTAAN | PEDOMAN PELAKSANAAN 25 tumbuhnya ekonomi dan usaha Rambu-‐rambu untuk

• Dapat dikembangkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan BKM/LKM dengan masyarakat • Diprioritaskan bagi peserta yang memiliki rencana pengembangan usaha yang jelas • Diprioritaskan bagi kegiatan yang berkelanjutan dan Rambu-‐rambu untuk memberikan dampak Komponen Sifat Kemanfaatan Status Pemanfaatan kegiatan pemanfaatan ekonomi. Kegiatan Kegiatan Dana BLM BLM wajib beelajar 9 tahun, Komponen • Sebagai pinjaman • kegiatan Kegiatan syosial ang ini • Usaha konomi harus sesuai kewirausahaan, dll. Ekonomi kepada KSM dan diberikan kepada produktif (definisi di menurut harus dikembalikan warga miskin untuk petunjuk teknis) kesepakatan warga •Rambu-‐rambu sosial: kepada UPK kegiatan yang Pengembangan ekonomi dan t ertuang d alam • Dana menghasilkan lokal dan atau kegiatan • Sebagai kebijakan LKM berkelanjutan. pendapatan dan pendampingan • harus Pengembangan modal yang biasanya tidak • Kegiatan untuk peningkatan ekonomi dkilakukan eluarga, yang memiliki akses ke dalam k elompok d engan kapasitas bermanfaat langsung sumber pinjaman usaha ejenis bagi pseningkatan lainnya. • Dapat dikembangkan pendapatan keluarga • Kegiatan yang sistem miskin. b agi hasil sesuai mampu mendukung kesepakatan BKM/LKM tumbuhnya dengan masyarakat ekonomi dan usaha Rambu-‐rambu untuk • Diprioritaskan bagi kecil kesinambungan DB: peserta yang mPemiliki Rambu-‐rambu untuk rencana p engembangan • Setiap U PK w ajib Komponen Sifat Kemanfaatan Status Pemanfaatan kegiatan p emanfaatan usaha yang rjencana elas membuat Kegiatan Kegiatan Dana BLM BLM bagi keuangan • Diprioritaskan tahunan.(excel kegiatan yang pintar) • berkelanjutan Bunga mencukupi dan untuk biaya-‐biaya U PK, bunga memberikan dampak minimal 1 ,5% ekonomi. • Pinjaman awal maksimum Rp 1 juta per • Sebagai pinjaman Komponen • Kegiatan yang • Usaha ekonomi anggota K SM. di Ekonomi diberikan kepada produktif (definisi kepada KSM dan • Masing-‐masing warga miskin untuk petunjuk teknis) anggota harus dikembalikan KSM bisa meminjam kegiatan yang kepada UPK • Pengembangan ekonomi maksimal 4 x. menghasilkan • Sebagai lokal Pinjaman selanjutnya pendapatan dan pendampingan •• Pengembangan modal maksimal keluarga, Rp 3 juta. yang biasanya tidak untuk peningkatan ekonomi yang • bermanfaat Tabungan KSM yang memiliki akses ke kapasitas langsung dititipkan d i U PK t idak sumber pinjaman bagi peningkatan dapat digunakan untuk lainnya. pendapatan keluarga perguliran. • Kegiatan yang miskin. mampu mendukung • Menu tambahan bisa tumbuhnya diberlakukan untuk UPK yang memiliki PAR ekonomi dan usaha Rambu-‐rambu untuk memuaskan s elama kecil kesinambungan PDB: tahun • satu Setiap UPK bwerturut-‐ ajib turut. membuat rencana • Dapat dikembangkan keuangan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan BKM/LKM dengan masyarakat PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI PERKOTAAN Kegiatan T RIDAYA t erpadu a dalah k egiatan yang memiliki keterkaitan antara 26 kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kegiatan TRIDAYA terpadu tersebut harus menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana BLM.

Kegiatan TRIDAYA terpadu adalah kegiatan yang memiliki keterkaitan antara kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kegiatan TRIDAYA terpadu tersebut harus menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana BLM. Kegiatan TRIDAYA terpadu diharapkan memberikan dampak optimal terhadap penanggulangan kemiskinan. Contohnya kegiatan sosial berupa pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan ekonomi produktif dengan mendapatkan pinjaman bergulir; pembangunan fasilitas umum yang ditindaklanjuti dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan fasilitas tersebut; hasil kegiatan ekonomi yang kemudian bisa dilanjutkan ke kegiatan sosial dan infrastruktur, dan sebagainya. Bagi BKM/LKM yang akan melaksanakan kegiatan ekonomi dalam bentuk Pinjaman Bergulir (PB) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) Untuk kelurahan/desa baru, apabila masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan PB sesuai ketentuan PNPM MP, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin. Sejalan dengan prioritas pada kegiatan dan kemanfaatan kolektif, maksimum dana BLM yang dapat dialokasikan untuk PB sebesar maksimal 30% lokasi baru dan 20% lokasi lama; dari total pagu BLM. Penyempurnaan tata cara dan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis; b) Untuk kelurahan/desa lanjutan, maksimum 20% BLM dapat ditambahkan untuk PB bila kinerja pinjaman bergulir mencapai kriteria memuaskan (pinjaman yang beresiko < 10%), serta bersedia melakukan perbaikan kelembagaan dengan membentuk dewan pengawas keuangan yang akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis. Lihat Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir; c) Untuk BKM/LKM dengan kinerja pinjaman bersiko (PAR) memuaskan > 6 bulan berturut-turut, maka dapat mengusulkan penambahan BLM untuk PB > 20% sesuai kebutuhan masyarakat; d) KSM pinjaman bergulir disyaratkan memiliki kegiatan bersama untuk menggalang tabungan kelompok secara aktif minimal 3 bulan sebelum perguliran pinjaman; e) Bila kinerja Pinjaman berisiko (PAR) mencapai kriteria di bawah minimum, hanya boleh menggulirkan pinjaman kepada KSM lama yang pembayarannya lancar.



27

diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis. Lihat Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir; c) Untuk BKM/LKM dengan kinerja pinjaman bersiko (PAR) memuaskan > 6 bulan berturut-‐turut, maka dapat mengusulkan penambahan BLM untuk PB > 20% sesuai kebutuhan masyarakat; d) KSM pinjaman bergulir disyaratkan memiliki kegiatan bersama untuk menggalang tabungan kelompok secara aktif minimal 3 bulan sebelum perguliran pinjaman; e) Bila kinerja Pinjaman berisiko (PAR) mencapai kriteria di bawah minimum, hanya boleh menggulirkan pinjaman kepada KSM lama yang pembayarannya UPK diwajibkan melakukan penagihan terhadap pinjaman bermasalah dan lancar. UPK diwajibkan melakukan penagihan terhadap pinjaman bermasalah dan dapat menggulirkan pinjaman kepada apabila telah berhasil dapat menggulirkan pinjaman kepada KSMKSM barubaru apabila telah berhasil menagih menagih k embali 6 0% d ari j umlah p injaman b ermasalah ( tunggakan)._. kembali 60% dari jumlah pinjaman bermasalah (tunggakan). Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Pinjaman Bergulir Indikator

Pinjaman Beresiko Portfolio at Risk (PAR)

Penghitungan

Memuaskan

Minimum

Saldo pinjaman menunggak tunggakan ≥ 3 bulan / total saldo pinjaman

<10%

10% ≤ PAR < 20%

Penundaan

>20%

Prinsip dasar capaian kinerja pinjaman bergulir adalah sebagai hasil upaya dan kinerja pengelola maupun kemanfaatan penerima dana bergulir, khususnya masyarakat. Capaian kinerja dana pinjaman bergulir yang disebabkan faktor-faktor penyimpangan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan PNPM MP adalah tidak dibenarkan sama sekali. d.

Larangan Penggunaan BLM

PNPM MP melarang dana BLM digunakankan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma sosial, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); 2) Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); 3) Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; 4) Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; 5) Pembebasan lahan; 6) Pembangunan rumah ibadah; 7) Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor LKM; 8) Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam pengamanan / safeguard; dan 9) Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

28


2.2. PENDAMPINGAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan teknik kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat melalui penugasan konsultan (OC/ KMW, korkot/asisten korkot, tenaga ahli, dsb) untuk melaksanakan program ini dan melakukan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Kota/Kabupaten (propinsi/kabupaten-kota) dan pemangku kepentingan setempat sehingga pada saatnya pemerintah daerah dengan dukungan berbagai pihak mampu mengelola program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dengan kata lain pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pemda dan Pemangku Kepentingan lainnya sebagai mitra masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MP dan mensinergikan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa dan masyarakat. Secara rinci pendampingan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi dan advokasi oleh Tim Konsultan di tingkat kota/kabupaten antara lain untuk: • Meningkatkan pemahaman para perangkat pemerintah termasuk pimpinan daerah dan para pemangku kepentingan setempat tentang penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat • Mengembangkan dan melembagakan pemandu pelatihan dari unsur pemda melalui TOT khusus Perangkat Pemda serta penguatan kapasitas Komunitas Belajar Perkotaan dan Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TPKP-D). • Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk bekerja sama dengan BKM dan Forum BKM dan meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, termasuk peningkatan kualitas partisipasi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, pengambilan keputusan di sektor publik, serta pelaksanaan siklus program PNPM MP (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). • Memfasilitasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); • Memfasilitasi penyiapan rencana untuk pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); • Memfasilitasi Pemkot/Pemkab dan Pemangku Kepentingan agar mampu mendorong kemitraan dan integrasi PJM Pronangkis dengan rencana pembangunan daerah; • Membangun tata kepemerintahan yang baik dengan Pemkot/Pemkab sebagai pelaku kuncinya. • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen (SIM) PNPM Mandiri Perkotaan.



29

• Peningkatan kapasitas SIM berbasis website di tingkat pemkot/kab ini bertujuan agar pemkot/kab dapat mengelola, mengendalikan serta memantau seluruh perkembangan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya secara transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan peran pemkot/kab dalam membangun SIM ini perlu disiapkan sumber daya yang secara khusus menangani SIM oleh pemkot/kab, sebagai tahap awal OC/KMW akan mengawal secara intensif sampai SIM PNPM Mandiri Perkoataan bisa operasional di tingkat pemkot/kab. • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM). Pemkot/kab harus membangun media pengaduan masyarakat untuk menampung berbagai keluhan masyarakat. Tujuannya agar terbangun kontrol sosial warga dalam memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dikurangi serta diantisipasi lebih dini oleh pemkot/kab dan masyarakat itu sendiri. Pengembangan PPM ini tidak cukup hanya dibangun/dikembangkan di kota/kabupaten, akan tetapi yang lebih strategis adalah mengembangkan PPM sampai ke tingkat masyarakat kelurahan yang dimotori oleh LKM. Peningkatan kapasitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan para pemangku kepentingan tersebut diatas pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata kepemerintahan daerah yang baik, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal. Untuk itu bentuk-bentuk bantuan teknik untuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan setempat mencakup: • Fasilitasi pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat daerah, baik yg bersifat reorientasi pemikiran, pendalaman pemahaman (workshop) maupun penyebarluasan informasi (sosialisasi); • Pelatihan dasar, perencanaan partisipatif dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar; • Penyediaan media-media sosialisasi; • Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian aspirasi masyarakat; • Pengorganisasian monitoring, fasilitasi, supervisi dan evaluasi bersama, dll. Titik berat pelaksanaan bantuan teknis di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten adalah membangun kesadaran kritis perangkat pemda dan kelompok peduli untuk mencapai sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli serta reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin.

30


Dalam pendampingan konsultan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan, PNPM MP secara aktif mensosialisasikan pentingnya kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, termasuk peningkatan kualitas partisipasi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan aspirasi pembangunan, pengambilan keputusan di sektor publik, serta pelaksanaan siklus program (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). Salah satu kegiatan penguatan kualitas partisipasi perempuan di tingkat masyarakat yang dilakukan antara lain melalui: pertemuan khusus perempuan dalam setiap kegiatan siklus kegiatan masyarakat; pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, misalnya mendukung perempuan sebagai anggota kelompok pinjaman dana bergulir, melakukan pelatihan tentang kesadaran gender bagi masyarakat dan pemda, baik perempuan maupun laki-laki; dsb. Strategi pengarusutamaan gender tersaji pada lampiran 4.

Agar pendampingan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dapat berjalan dengan baik, Tim fasilitator, Tim Korkot dan Tenaga ahli OC/KMW berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsisten pakta integritas pendamping PNPM MP, sebagai berikut : • Pendamping memfasilitasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan agar mampu mengambil keputusan secara rasional dan bertanggungjawab; • Pendamping tidak memberi janji-janji atau iming-iming kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk informasi yang tidak sesuai pedoman dan kebijakan program; • Proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan program penangulangan kemiskinan di tingkat masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, Pendamping memfasilitasi agar proses kegiatan sesuai dengan nilai, prinsip dan ketentuan PNPM MP; • Pendamping tidak diperkenankan menerima dan/atau meminta uang, komisi, hadiah, atau imbalan apapun dari pemerintah/masyarakat; • Pendamping tidak boleh melakukan potongan dana; • Pendamping bertanggungjawab terhadap penyelesaian persoalan yang ada di wilayah dampingannya, termasuk kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi, sebagai konsekuensi logis tanggungjawab pendamping mengawal nilai, prinsip dan ketentuan PNPM MP. • Pendamping berkewajiban menyelesaikan persoalan penyimpangan dana yang terjadi di masyarakat dengan mengutamakan mekanisme penyelesaian oleh masyarakat hingga proses hukum sesuai ketentuan



31

32


III PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


33

3.1. PELAKSANAAN DI TATARAN MASYARAKAT Proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali modal sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, siklus pelaksanaan program PNPM MP adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di kelurahan/desa setempat. Peran pendampingan pihak luar (fasilitator, korkot, Pemerintah kota/kabupaten, dll), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat benarbenar berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahapan awal pelaksanaan program di lokasi baru, para pendamping (fasilitator, konsultan dll), berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PNPM MP di wilayahnya atas dasar kesadaran kritis terhadap alasan mengapa dan untuk apa suatu kegiatan itu harus dilakukan. Pada tahapan berikutnya, siklus pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan dilembagakan oleh masyarakat sendiri dipimpin oleh BKM/LKM secara bertahap dengan difasilitasi pendamping yang dititik beratkan pada menjaga koridor-koridor kesesuaian dengan nilai luhur seperti antara lain transparansi dan akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kebutuhan nyata masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus rembug kesiapan masyarakat (RKM), refleksi perkara kritis (RPK), pemetaan swadaya (PS), Pengorginsasian Masyarakat (BKM/LKM), penyusunan rencana program (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunan (Renta), serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dari stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM MP di tingkat masyarakat dapat dilihat pada garis besar siklus kegiatan di halaman berikut ini:

34


04 - PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

SIKLUS MASYARAKAT PNPM MANDIRI PERKOTAAN

05 - PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

03 - PEMETAAN SWADAYA

2

TAHAP PERENCANAAN

3

02 - REFLEKSI PERKARA KRITIS

TAHAP PELAKSANAAN 06 - PENCAIRAN DANA

MEMBANGUN KSM

1

TAHAP PERSIAPAN

4

01 - SOSIALISASI, SOSMAP & RKM

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

07- PELAKSANAAN KEGIATAN, PEMANTAUAN & EVALUASI

Gambar 3.1. Siklus Tingkat Masyarakat REVIEW Dalam pelaksanaanya, sebagaimana1dijelaskan pada5 sub bab 3.1 bahwaAPBD PNPM MP dilaksanakan dilokasi PNPM MP-Dasar selanjutnya dinamakan “Siklus Masyarakat tingkat Dasar (SMD)” KOTA dan PNPM MP-Lanjutan selanjutnya “Siklus Masyarakat tingkat Lanjut (SML)”. 2 dinamakan SIKLUS Pelaksanaan SMD dengan SML pada dasarnya sama sebagaimana gambar diatas, akan tetapi yang membedakan adalah tingkat kedalaman dari masing-masing kegiatan siklus serta adanya ke3 4 khusus-an yang terkait dengan program-program khusus seperti program untuk penanggulangan bencana atau program untuk penguatan partisipasi perempuan dan penangtanan kawasan kumuh, padat dan miskin. LOBBY KELOMPOK STRATEGIS

MEMBANGUN KBP

PELAATIHAN DASAR TKPKD, TKPP & PJOK

MEMBANGUN RELAWAN KOTA

ANALISA AWAL REFLEKSI KEMISKINAN PENILAIAN CAPAIAN MDGs & PEMETANAAN KEMISKINAN

MEMBANGUN KBP

ANALISA AKEMISKINAN PARTISIPATIF

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MUSRENBANG KECAMATAN DAN KOTA

LOKAKARYA ORIENTASI TK KOTA / KAB

PEMBENTUKAN / REVITALISASI / PENGUATAN TKPKD

MEMBANGUN KOMITMEN

PENGUATAN KELEMBAGAAN

KETERANGAN :

KEGIATAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

PENYUSUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENYUSUNAN PROGRAM KEMISKINAN BERORIENTASI PADA MDGs

RENSTRA SKPD

SIKLUS KOTA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN INTERVENSI PEMDA/REGULER DENGAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

KEGIATAN SIKLUS REGULER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SIKLUS PENDAMPING TINGKAT KOTA / KABUPATEN

Secara garisPNPM besar, langkah-langkah MANDIRI PERKOTAANdan tujuan dari siklus masyarakat untuk Siklus Masyarakat Dasar dan Siklus Masyarakat Lanjutan dijelaskan pada matriks di halaman berikut ini:



35

sama sebagaimana gambar diatas, akan tetapi yang membedakan adalah tingkat kedalaman dari masing-‐masing kegiatan siklus serta adanya ke-‐khusus-‐an yang terkait dengan program-‐program khusus seperti program untuk penanggulangan bencana atau program untuk penguatan partisipasi perempuan dan penangtanan kawasan kumuh, padat dan miskin. Secara garis besar, langkah-‐langkah dan tujuan dari siklus masyarakat untuk Siklus Masyarakat Dasar dan Siklus Masyarakat Lanjutan dijelaskan pada matriks bawah ini:

No

A. 1 No

2

B 3

4

36

Tahapan Siklus

Tujuan Siklus Masyarakat tingkat Siklus Masyarakat tingkat Dasar Lanjutan

TAHAP PERSIAPAN Sosialisasi & • Mendapatkan gambaran Tujuan • Mendapatkan gambaran Tahapan S iklus Siklus M asyarakat t ingkat Siklus Masyarakat Pemetaan Sosial dinamika sosial dinamika sosial tingkat Dasar Lanjutan masyarakat masyarakat • Penyebarluasan informasi • Penyebarluasan informasi ttg akan adanya program ttg akan adanya program tambahan/khusus PNPM MP di kel/desa tersebut Rembug • Membangun komitmen • Pembaharuan komitmen Kesiapan masyarakat untuk masyarakat untuk Masyarakat menerima/menolak penanggulangan (RKM) PNPM MP dgn segala kemiskinan konsekwensinya • Menggalang relawan • Menggalang relawan-‐ yang sesuai kriteria relawan khusus yang • Menghasilkan relawan sesuai dengan kebutuhan yang mampu dan minat memfasilitasi & • Menghasilkan relawan mengawal PNPM MP (nilai-‐nilai) khusus yang mampu memfasilitasi TAHAP PERENCANAAN Refleksi Perkara • Menghasilkan relawan • Menghasilkan relawan Kritis (misalnya yang mampu yang mampu memfasilitasi refleksi memfasilitasi Refleksi berbagai proses FGD kemiskinan /RK, Kemiskinan seperti refleksi bencana, refleksi bencana, • Menumbuhkan refleksi kemiskinan & refleksi perempuan, dll kesadaran bahwa ada kemiskinan dan • Menumbuhkan kesadaran masalah bersama, yaitu gender, refleksi kemiskinan yg hrs bahwa ada masalah kawasan padat ditanggulangi bersama bersama, yaitu kemiskinan dan miskin, dsb) • Menemukan akar dan pembangunan yg hrs ditanggulangi bersama penyebab kemiskinan • Menemukan akar • Membangun niat penyebab kemiskinan, bersama utk kesenjangan gender, menanggulangi persoalan bencana, dll kemiskinan secara terorganisasi • Membangun niat bersama utk menanggulangi berbagai permasalahan kemiskinan secara terorganisasi Pemetaan • Menghasilkan relawan yg • Menghasilkan relawan Swadaya (PS) mampu menganalisis mampu memfasilitasi dan


Tujuan No Tahapan Siklus Siklus Masyarakat tingkat Siklus Masyarakat tingkat Dasar Lanjutan masalah dan potensi melaksanakan Pemetaan masyarakat Swadaya lanjutan khususnya potensi • Membangun kesadaran lingkungan yang dapat akan realita persoalan dimanfaatkan untuk dan potensi (sosial, penanggulangan ekonomi, lingkungan, kemiskinan. nilai-‐nilai) masyarakat kelurahan/desa • Membangun kesadaran akan realita persoalan dan • Membangun motivasi potensi (sosial, ekonomi, untuk lingkungan, nilai-‐nilai) berbuat/menyelesaikan masyarakat persoalan kelurahan/desa • Menghasilkan data-‐data dan informasi lingkungan • Membangun motivasi untuk (tabel & peta-‐peta berbuat/menyelesaikan tematik) persoalan • Menghasilkan pemutakhiran data dan prioritasi pembangunan 5 Pengorganisasian • Menghasilkan kriteria • Menghasilkan lembaga Masyarakat kepemimpinan moral masyarakat yang (BKM/LKM) berkinerja baik, kreatif dan • Tata cara menemukan inovatif. orang-‐orang baik dan • Menghasilkan unit-‐unit tulus pelaksana yang handal • Terbentuknya lembaga sesuai kebutuhan kepemimpinan yang representatif dan mengakar 6 Penyusunan • Menghasilan • Menghasilan Rencana relawan/BKM/LKM yang relawan/BKM/LKM yang Program (Jangka mampu melaksanakan mampu melaksanakan Menengah & penyusunan rencana penyusunan rencana Rencana program program yang lebih Tahunan) komprehensif • Tersusunnya program pembangunan kelurahan • Tersusunnya program jangka menengah yang pembangunan kelurahan berorientasi pada jangka menengah yang penanggulangan berorientasi pada kemiskinan penanggulangan kemiskinan dan penataan



37

No

7

C. 8

9

D. 10

38

Tujuan Siklus Masyarakat tingkat Siklus Masyarakat tingkat Dasar Lanjutan lingkungan permukiman yang lebih baik Pemasaran • Terlaksananya pemasaran • Terlembaganya Program sosial tentang rencana pemasaran sosial tentang program kepada seluruh rencana program kepada pihak (masyarakat, seluruh pihak (masyarakat, pemerintah daerah, para pemerintah, pemerintah pemangku kepentingan) daerah, para pemangku kepentingan) TAHAP PELAKSANAAN Pelaksanaan • Menghasilan relawan • Menghasilan relawan Kegiatan melaksanakan melaksanakan pengorganisasian KSM pengorganisasian KSM • Terbentuknya KSM • KSM sebagai satuan unit sebagai satuan unit sosial sosial yang yang yang saling tolong dalam berorientasi pada mengembangkan diri penanggulangan masing-‐masing kemiskinan dan penataan anggotanya lingkungan permukiman yang lebih baik • Terbentuknya KSM • KSM ekonomi yang sudah ekonomi yang sudah memiliki kegiatan memiliki kegiatan bersama bersama dan kerjasama dengan berbagai pihak Penerima • Penerima manfaat adalah • Penerima manfaat adalah Manfaat warga miskin yang dalam warga miskin yang dalam data Pemetaan Swadaya , data Pemetaan Swadaya , yang terinci dalam lembar yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah PS 2 terkini yang telah disepakati warga. disepakati warga. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan • Terbangunnya • Melembaganya keterbukaan dan keterbukaan dan tanggung tanggung gugat. gugat. • Terbangunnya kepedulian • Melembaganya proses masyarakat untuk pemantauan dan memantau kemajuan partisipasi masyarakat. program secara berkala • Melembaganya dan mandiri. pengendalian sosial. • Meningkatnya kualitas Tahapan Siklus


No

Tahapan Siklus

11

Evaluasi

Tujuan Siklus Masyarakat tingkat Siklus Masyarakat tingkat Dasar Lanjutan dan kuantitas partisipasi masyarakat, laki-‐laki dan perempuan. • Terbangunnya pengendalian sosial. • Diketahuinya kualitas • Diketahuinya kualitas proses dan hasil program proses dan hasil program per tahap evaluasi. per tahap evaluasi. • Diketahuinya kesesuaian • Diketahuinya kesesuaian dengan pedoman, dengan pedoman, peraturan dan nilai-‐nilai peraturan dan nilai-‐nilai setempat. setempat. • Diketahuinya kesesuaian • Diketahuinya kesesuaian dengan tujuan program. dengan tujuan program. • Dilakukannya tindak • Dilakukannya tindak lanjut lanjut hasil evaluasi. hasil evaluasi.

Kegiatan secarasecara umum di tingkat masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahun ke k1, 3 dan 4 Kegiatan umum di tingkat masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahun e 12,,2,3 tersajidan pada4 lampiran 3. Perihal siklus secara rinci dapat dilihat pada buku Pedoman tersaji pada lampiran 3. masyarakat Perihal siklus masyarakat secara rinci dapat dilihat buku Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif. Teknispada Perencanaan Partisipatif. Berkaitan dengan kegiatan khusus, siklus masyarkat secara rinci dapat dilihat pada Pedoman Berkaitan dengan kegiatan khusus, siklus masyarkat secara rinci dapat dilihat pada Pedoman Teknis PLPBK, Pedoman Teknis PMPK, Pedoman Teknis PRB-‐BM, Pedoman Teknis PLPBK, Pedoman Teknis PPMK, Pedoman Teknis PRB-BM, Pedoman Teknis P2G dan Teknis P4 dan Pedoman Teknis lainnya. Pedoman Teknis lainnya. Tahapan siklus masyarakat dilaksanakan menerus agar melembaga. Tahapan siklus masyarakat dilaksanakan menerus agar melembaga. Mengingat di dalam siklus di tataran masyarakat, kegiatan pembangunan BKM/LKM, penyusunan Mengingat di dalam siklus dana di tataran masyarakat, kegiatan pembangunan PJM Pronangkis, pencairan BLM, dan pengelolaan keuangan masyarakatBKM/LKM, merupakan hal penyusunan PJM Pronangkis, pencairan dana BLM, dan pengelolaan keuangan masyarakat penting yang harus di perhatikan, berikut ini penjelasan mengenai empat hal tersebut : merupakan hal penting yang harus di perhatikan, berikut ini penjelasan mengenai empat hal tersebut : 3.1.1. Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM/LKM 3.1.1. Pengorganisasian Masyarakat dan Pembentukan BKM/LKM a) Pengertian a) Pengertian Pengorganisasian masyarakat dalam tautan PNPM MP adalah upaya terstruktur Pengorganisasian masyarakat dalam tautan PNPM adalah upaya terstruktur baik untuk menyadarkan masyarakat akan MP kondisi yang dihadapinya, untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, baik persoalan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki. Oleh sebab itu proses pengorganisasian



39

persoalan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki. Oleh sebab itu proses pengorganisasian masyarakat sebenarnya sudah dimulai pada saat RK (Refleksi Kemiskinan) dimana warga berkumpul mengenali dan merumuskan ciri kemiskinan. mengapa terjadi kemiskinan di kelurahan/desa mereka dan kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin sehingga terbangun pemahaman bahwa kemiskinan adalah urusan bersama dan musuh bersama. Situasi ini membangun semangat untuk kerja. Jadi pengorganisasian masyarakat dalam PNPM MP ini tidak diartikan sebagai membentuk wadah organisasi tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai sesama masyarakat warga di suatu kelurahan/desa untuk bersama-sama menangulangi kemiskinan sebagai sebuah gerakan moral. Untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan inilah diperlukan pimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan/kelompok tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu jadi persifat impartial. Pimpinan ini juga harus dijaga untuk tidak jatuh dalam nafsu berkuasa yang bersifat otoriter tetapi tetap menjamin proses demokrasi dalam proses pengambilan keputusan disemua tataran.

b)

Ketentuan Umum BKM/LKM Berangkat dari pemikiran tersebut diatas maka konsep lembaga kepemimpinan yang dipilih adalah berbentuk dewan sehingga tidak ada kekuasaan individu. Lembaga kepemimpinan inilah yang kemudian diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam gerakan penangulangan kemiskinan secara terorganisasi. Kebutuhan adanya lembaga pimpinan seperti BKM/LKM tidak berarti secara otomatis harus membentuk lembaga baru, tetapi dapat juga dengan memampukan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang telah ada, sejauh lembaga-lembaga tersebut dapat memenuhi kriteria sbb: a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundangundangan atau peraturan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat. b. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya bersumber dari warga masyarakat setempat c. Berkedudukan sebagai lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota

40


atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota d. Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipatif. e. Diterima, berfungsi dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif dan imparsial). f. Mekanisme pemilihan anggota BKM/LKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. g. Kriteria keanggotaan BKM/LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan, seperti antara lain; dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil, ikhlas, dsb. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan saja. h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis, dan inklusif i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha dan keluarga.



41

ikhlas, dsb. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-‐kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-‐nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan saja. h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis, dan inklusif i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha dan keluarga. c) Pemilihan Anggota BKM/LKM c) Pemilihan Anggota BKM/LKM Pokok-‐pokok Uraian Ketentuan BKM/LKM 1 Siapa yang berhak Musyawarah warga estela melalui proses refleksi menentukan kelembagaan yang ada. perlunya dibentuk lembaga baru sebagai BKM/LKM 2 Siapa yg berhak Semua penduduk dewasa melalui proses refleksi menentukan kepemimpinan untuk kemudian menetapkan kriteria yang kriteria anggota didasarkan pada nilai-‐nilai luhur hakiki BKM/LKM 3 Berapa jumlah 9 s/d 13 orang dan harus ganjil anggota BKM/LKM 4 Siapa yang berhak Semua penduduk dewasa yg memenuhi kriteria yang dipilih disepakati 5 Siapa yang berhak Semua penduduk dewasa, bukan perwakilan keluarga (KK) memilih 6 Bagaimana cara § Karena kriterianya nilai maka pemilihan didasarkan pada pemilihannya rekam jejak § Oleh sebab itu pemilihan secara berjenjang § Pemilihan utusan dimulai dari komunitas basis (RT, dukuh/dusun, dsb), dimana rekam jejak tiap pelaku dikenali § Tanpa pencalonan § Tanpa kampanye § Pemilihan tertutup (Secret Ballot) § Utusan yang terpilih di tingkat RT kemudian dipilih ulang untuk menetapkan utusan tingkat RW (bila jml RT terlalu banyak) atau langsung dipilih di tingkat kelurahan/desa (bila jml RT kecil) § Tidak ada perwakilan karena anggota BKM/LKM dipilih sebagai representasi nilai bukan wakil golongan/kelompok/wilayah, dsb d) Tugas Pokok BKM/LKM

d)

Tugas Pokok BKM/LKM

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kelurahan/desa setempat termasuk penggunaan Dana BLM; • Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan;

42


• Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM/LKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima; • Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi; • Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral; • Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahan/desa nya; • Menjamin dan mendorong peran aktif berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin laki-laki dan perempuan di wilayahnya, melalui proses pengambilan keputusan serta hasil keputusan yang adil dan demokratis; • Membangun tranparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka, dsb. • Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat; • Melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM/LKM kepada masyarakat; • Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM/LKM; • Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan/perdesaan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan Kota/Kabupaten; • Mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pembangunan lainnya di kelurahan/ desa masing-masing; • Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan/desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).



43

Perihal Lembaga Keswadayaan Masyarakat secara rinci dan detail dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Kelembagaan Masyarakat. 3.1.2. Perencanaan Partisipatif dan Penyusunan PJM Perencanaan partisipatif dalam PNPM MP ini diartikan sebagai alternatif ketiga dari perencanaan dari atas (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up). Secara tegas perencanaan partisipatif dalam PNPM MP adalah perpaduan antara perencanaan dari atas yang pada dasarnya merupakan keputusan kaum elit dan perencanaan dari bawah yang lebih mewakili aspirasi masyarakat umum disemua tataran atau sering juga diartikan sebagai perpaduan antara perencanaan makro dan mikro. Di tataran masyarakat maka BKM/LKM akan merepresentasikan titik temu tersebut, sedangkan titik temu antara perencanaan masyarakat dgn pemerintah diharapkan terjadi di tingkat kecamatan dimana PJM Pronangkis yang merupakan aspirasi masyarakat bertemu dengan perencanaan makro dari SKPD. PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 tahun dari suatu program penangulangan kemiskinan di suatu kelurahan/desa. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Renta (rencana tahunan) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penangulangan kemiskinan suatu kelurahan/desa. Renta ini juga harus dilakukan secara partisipatif. PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh TPP (Tim Perencana Partisipatif) yang dibentuk oleh BKM/LKM terdiri dari unsur BKM/LKM, relawan, warga peduli dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luas (publik) melalui berbagai media. PJM dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang telah diidentifikasi dari awal survei yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh BKM/LKM dengan membentuk panitia pembangunan; atau kegiatan pembangunan prasarana skala kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan; kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro; atau kegiatan sosial untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu, meskipun demikian kegiatan sosial ini harus sudah direncanakan keberlanjutannya. Dalam kerangka keberlanjutan program serta sinergi program antara perencanaan dari bawah (bottom up) dengan perencanaan dari atas (top down), proses pelaksanaan PJM Pronangkis secara terus menerus disempurnakan untuk mempermudah proses penyelarasan dan pengintegrasian antara perencanaan masyarakat dengan perencanaan reguler pemerintah (perencanaan mikro dan makro).

44


Alur pelaksanaan PJM Pronangkis secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : Alur pelaksanaan PJM Pronangkis secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

CHANNELING PROGRAM

SERANGKAIAN KORDINASI DAN KOMUNIKASI DENGAN PEMKOT/ KAB TENTANG SOSIALISASI PEMAHAMAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN RENCANA MAKRO PEMKOT/KAB (RTRW, RTBL, RPJP-D, DLL)

TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF

Dok. Kebijakan Pemda

Dok. Renstra SKPD

Dok. Pemetaan Swadaya

MUSRENBANG - TK. KEL./DESA - TK. KECAMATAN - TK. KOTA/KAB

INTEGRASI DAN KORDINASI PROGRAM TK. KEL./DESA (Keterpaduan PJM Pronangkis dengan RPJMD Ke)

SERANGKAIAN KORDINASI DAN KOMUNIKASI DENGAN SKPD 2 TERKAIT DENGAN SWASTA TENTANG SOSIALISASI PEMAHAMAN PERENCANAAN STRATEGIS MASING-MASING SKPD DAN SWASTA

LOKAKARYA PERENCANAAN PARTSIPATIF KELURAHAN/DESA

LOKAKARYA PERENCANAAN PARTSIPATIF KELURAHAN/DESA

SERANGKAIAN KORDINASI DAN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH, KELURAHAN TENTANG VISI, MISI, MASALAH POTENSI DAN KEBUTUHAN PRIORITAS KEBUTUHAN MASYARAKAT

PENYUSUNAN DRAFT DOKUMEN PJM PRONANGKIS OLEH TIM INTI PP

PENYUSUNAN DRAFT DOKUMEN PJM PRONANGKIS OLEH TIM INTI PP

Sosialisasi Draft PJM oleh Tim PP

3.1.3. Pengelolaan Keuangan Masyarakat BKM/LKM sebagai penerima dana BLM harus dapat menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya telah digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan benar juga. Untuk itu maka BKM/LKM harus dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan dan akuntabel. Pembukuan, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan BKM/LKM. Dengan demikian maka semua transaksi keuangan harus dicatat dengan benar agar dapat disusun suatu Laporan Keuangan Bulanan (Untuk dana BOP bila diperlukan dapat dilakukan pencatatan khusus/terpisah dalam buku BOP). Dalam rangka mempersiapkan tertib administrasi BKM/LKM, khususnya dalam masalah administrasi keuangan, maka OC/KMW memberikan pelatihan tentang penatabukuan kepada BKM/LKM dan Unit-Unit Pengelola. Pelatihan sejenis diberikan kepada Panitia-Panitia Pembangunan sebelum mereka melaksanakan kegiatan yang telah disetujui. Pada saat pelaksanaan PNPM MP, maka OC/KMW melalui Tim Fasilitator dan Relawan masyarakat akan membantu pihak BKM/LKM dalam memproses penatabukuan BKM/LKM,



45

sehingga sesudah akhir tahun buku pihak BKM/LKM sudah siap dalam menerima audit yang akan dilakukan oleh akuntan independen. OC/KMW melalui koordinator kota dan stafnya juga akan membantu Panitia-Panitia Pembangunan, KSM-KSM dan Para Pihak terkait dalam memproses penatabukuan sehingga siap diaudit. Tiap kelompok (KSM) wajib membukukan kegiatannya maupun keuangannya dengan cara yang cukup sederhana yang akan di siapkan oleh OC/KMW. Penatabukuan ini akan dijadikan bahan pelaporan kepada anggota BKM/LKM pada pertemuan bulanan, sekaligus menjadi alat pantau secara dini terhadap kedisiplinan pengembalian pinjaman anggota. Disamping itu, laporan tersebut juga dapat dipakai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada UPK/BKM/LKM yang telah memberikan pinjaman kepada KSM. Tim Fasilitator beserta Relawan masyarakat membantu proses pembukuan ini dalam kapasitas sebagai pendamping. Dengan kata lain, fasilitator beserta Relawan masyarakat harus membantu KSM yang didampinginya agar pengurus KSM tersebut pada masa berikutnya mampu mengerjakannya secara mandiri. Perihal pengelolaan keuangan masyarakat secara rinci dan detail dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

46


3.2. PELAKSANAAN DI TATARAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN Siklus pendampingan tingkat kota , merupakan rangkaian kegiatan intervensi PNPM MP yang ditujukan untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin. Rangkaian kegiatan siklus Kota terutama ditujukan sebagai pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mulai dari identifikasi persoalan kemiskinan, perbaikan data-data warga miskin, penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan program-program SKPD dan didukung oleh anggaran untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan dapat terus berlanjut dalam sebuah siklus yang terus berulang dan dimasukkan menjadi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Gambar 3.2. Tahapan Siklus Pendampingan Tingkat Kota/Kabupaten

LOBBY KELOMPOK STRATEGIS

PELATIHAN DASAR TKPKD, TKPP & PJOK

MEMBANGUN KBP

MEMBANGUN RELAWAN KOTA

LOKAKARYA ORIENTASI TK KOTA / KAB

PEMBENTUKAN / REVITALISASI / PENGUATAN TKPKD

MEMBANGUN KOMITMEN

PENGUATAN KELEMBAGAAN

KETERANGAN :

KEGIATAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

1

- ANALISA AWAL REFLEKSI KEMISKINAN - PENILAIAN CAPAIAN MDGs - PEMETAAN KEMISKINAN

2

ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF

3

PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5

REVIEW

RKPD

SIKLUS KOTA

4

APBD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MUSRENBANG KECAMATAN DAN KOTA PENYUSUNAN PROGRAM KEMISKINAN BERORIENTASI PADA MDGs

RENSTRA SKPD

SIKLUS KOTA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN INTERVENSI PEMDA/REGULER DENGAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

KEGIATAN SIKLUS REGULER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pendampingan siklus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran regular, sehingga penguatan metodologi yang didorong oleh program menjadi bagian dari siklus perencanaan regular untuk tahun-tahun selanjutnya. Jika metodologi yang sudah diperkenalkan ini dilakukan secara menerus oleh Pemerintah kota/kabupaten, maka keberlanjutan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi keniscayaan. Secara garis besar, langkah-langkah dan tujuan dari siklus kota dijelaskan pada matriks bawah ini :



47

No A 1

Tahapan Siklus Tujuan Utama Membangun Komitmen Silaturahmi dan Lobby • Memperkenalkan gambaran umum program kepada kelompok strategis kepada Pemda dan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota • Pemda dan seluruh pemangku kepentingan mendukung penuh terhadap program 2 Pelatihan untuk Pemda • Merubah paradigma para pelaku mengenai dan Pemangku pendekatan pembangunan partisipatif Kepentingan di tingkat berbasis pemberdayaan masyarakat, kota/kab .penyebab kemiskinan • Pemda dapat melakukan pelatihan secara mandiri dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan dari luar atau diklat yang mereka miliki. 3 Lokakarya Orientasi dan • Memperkenalkan program yang dilakukan Sosialisasi tingkat pada awal program kepada para pemangku kota/kab kepentingan. • Mendorong pemerintah berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan berkomitmen mengalokasikan dana penanggulangan kemiskinan secara terus menerus B Penguatan Kelembagaan 1 Pembentukan/Revitalisasi • Mendorong terbentuknya/revitalisasi TKPKD TKPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. • Mendorong TKPKD menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan perundang – undangan dan memiliki program kerja sehingga TKPKD mampu menjadi motor penggerak kebijakan – kebijakan, program dan anggaran pro poor. 2 Membangun Relawan • Mengajak orang-‐orang peduli untuk terlibat Kota/Kabupaten dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan menjadi pelopor perubahan di tingkat kota/kabupaten 3 Membangun Komunitas • KBP dapat mempengaruhi kebijakan-‐ No Belajar Tahapan Siklus Tujuan Utama Perkotaan kebijakan dan tindakan – tindakan yang A Membangun Komitmen dilahirkan oleh lembaga / organisasinya masing-‐masing C Siklus Kota : Perencanaan dan Penganggaran Pro Poor Analisa Awal Kemiskinan PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI - PERKOTAAN • Mendapatkan gambaran awal permasalahan 48 1 PEDOMAN tingkat Kota/Kabupaten kemiskinan dan capaian MDGs di tingkat kota/kabupaten.

No A No A C 1 C 1

2 2

3 3

Tahapan Siklus Tujuan Utama Membangun Komitmen Tahapan Siklus masing-‐masing Tujuan Utama Membangun omitmen dan Penganggaran Pro Poor Siklus Kota : PKerencanaan Analisa Awal Kemiskinan • masing-‐masing Mendapatkan gambaran awal permasalahan tingkat KKota ota/Kabupaten Siklus : Perencanaan dan kemiskinan Penganggaran Pro Poor MDGs di tingkat dan capaian Analisa Awal Kemiskinan kota/kabupaten. • Mendapatkan gambaran awal permasalahan tingkat Kota/Kabupaten MDGs di tingkat • kemiskinan Membangun dan capaian kesadaran pelaku kota/kabupaten. pembangunan akan pentingnya pengumpulan dan kesadaran penggunaan data pelaku yang • Membangun sama untuk penanggulangan pembangunan akan kemiskinan pentingnya dan penggunaan data pelaku yang • pengumpulan Membangun kesadaran kritis para sama untuk penanggulangan kemiskinan pembangunan di tingkat kota/kabupaten (pemerintah kesadaran dan masyarakat • Membangun kritis para peduli) pelaku mengenai permasalahan akar masalah pembangunan di tingkat dan kota/kabupaten kemiskinan. dan masyarakat peduli) (pemerintah permasalahan dan akar masalah • mengenai Membangun kesadaran pelaku kemiskinan. pembangunan di kota/kabupaten untuk

Analisa kemiskinan Partisipatif Analisa kemiskinan Partisipatif

Penyusunan Strategi Penanggulangan Penyusunan Strategi Penanggulangan

menjadi bagian dari pemecahan masalah • Membangun kesadaran pelaku kemiskinan dengan berpartisipasi untuk aktif pembangunan di kota/kabupaten dalam upaya upaya penanggulangan menjadi bagian – dari pemecahan masalah kemiskinan. kemiskinan dengan berpartisipasi aktif dalam upaya – upaya penanggulangan • kemiskinan. Mendapatkan gambaran awal permasalahan kemiskinan dan capaian MDGs di tingkat kota/kabupaten. • Mendapatkan gambaran awal permasalahan MDGs di tingkat • kemiskinan Membangun dan capaian kesadaran pelaku kota/kabupaten. pembangunan akan pentingnya pengumpulan dan kesadaran penggunaan data pelaku yang • Membangun sama untuk penanggulangan pembangunan akan kemiskinan pentingnya pengumpulan dan penggunaan data pelaku yang • Membangun kesadaran kritis para sama untuk penanggulangan kemiskinan pembangunan di tingkat kota/kabupaten (pemerintah kesadaran dan masyarakat • Membangun kritis para peduli) pelaku mengenai permasalahan akar masalah pembangunan di tingkat dan kota/kabupaten kemiskinan. dan masyarakat peduli) (pemerintah mengenai permasalahan dan akar masalah • Membangun kesadaran pelaku kemiskinan. pembangunan di kota/kabupaten untuk

menjadi bagian dari pemecahan masalah • Membangun kesadaran pelaku kemiskinan dengan berpartisipasi aktif pembangunan di kota/kabupaten untuk dalam upaya upaya penanggulangan menjadi bagian – dari pemecahan masalah kemiskinan. dengan berpartisipasi aktif kemiskinan upaya – upaya penanggulangan • dalam Menghasilan relawan kota yg mampu kemiskinan. penyusunan Dokumen melaksanakan • Menghasilan relawan kota yg mampu melaksanakan penyusunan Dokumen PNPM MANDIRI - PERKOTAAN | PEDOMAN PELAKSANAAN 49

No A No A

Tahapan Siklus Membangun Komitmen Tahapan Siklus Kemiskinan DK aerah Membangun omitmen Kemiskinan Daerah

Tujuan Utama Tujuan Utama Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah • Strategi Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang • Tersusunnya Dokumen Strategi pro-‐poor b ugeting d an p ro-‐poor program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang secara partisipatif pro-‐poor bugeting ddan an kpomprehensif ro-‐poor program 4 Penyusunan Program partisipatif dan komprehensif • secara Menurunkan pengarusutamaan Kemiskinan, b erorientasi 4 Penyusunan Program • Menurunkan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan yang sudah pada MDGs berorientasi Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan yang sudah dan termuat dalam SPKD ke dalam program pada MDGs termuat SPKD bkisa e ddalam dan kegiatan dyalam ang lebih iukur pdrogram an kegiatan yang lebih bisa diukur dan dilaksanakan • dilaksanakan Mendorong renstra dan program SKPD • Mendorong dan program memuat isu r–enstra isu kemiskinan dan SMKPD DGs isu –p rogram isu kemiskinan dan SM DGs • memuat Mendorong – program KPD yang • Mendorong program – program SKPD yang diusulkan dalam musrenbang kecamatan diusulkan dalam musrenbang kecamatan berdasarkan kepada kebutuhan nyata berdasarkan kebutuhan nyata masyaarakat ksepada ehingga tidak akan berbeda masyaarakat idak aw kan berbeda jauh dengan usehingga sulan – utsluan arga yang jauh d engan u sulan – u sluan w arga y ang termuat dalam RPJM Des maupun PJM termuat dalam RPJM Des maupun PJM Pronangkis Kelurahan/desa. Kelurahan/desa. Review Partisipatif 5 • Pronangkis Memberikan laporan kepada para pemangku Review Partisipatif kepentingan dlaporan an masyarakat hasil 5 • Memberikan kepada ptentang ara pemangku yang dicapai dan ari m sebuah kebijakan/program kepentingan asyarakat tentang hasil • yang Melihat pencapaian dicapai dari sebuah kebijakan/program (output/outcome/impact) program mampu • Melihat pencapaian mengatasi masalah pembangunan ang ingin (output/outcome/impact) program ym ampu dipecahkan mengatasi masalah pembangunan yang ingin • dipecahkan Menilai efisiensi dari keluaran dan hasil dibandingkan masukan/input • Menilai efisiensi dari keluaran dan hasil • dibandingkan Menilai efektifitas dari hasil dan dampak masukan/input terhadap sasaran pdrogram • Menilai efektifitas ari hasil serta dan dampak • terhadap Menilai msanfaat ari suatu asaran (dampak) program sderta program. • Menilai manfaat (dampak) dari suatu program. Perihal siklus tingkat kota secara rinci dan detail dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis Pendampingan tingkat Perihal siklus tingkat kota secara rinci dan detail dapat Kdota. ilihat pada Buku Pedoman Perihal siklus tingkat kota Psecara rinci dantingkat detail dapat Teknis endampingan Kota. dilihat pada Buku Pedoman Teknis Siklus Kota

3.3. Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan 3.3. 50


3.3. INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator Keberhasilan Program PNPM Mandiri Perkotaan mengacu pada Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri yang diterbitkan Kantor Menko Kesra. Selain itu Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan juga didasarkan pada Project Appraisal Document (PAD). Indikator Keberhasilan PNPM MP menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya. Tabel 3.1. Indikator Keberhasilan PNPM MP Tujuan Akhir

Indikator Dampak

Kegunaan dari Informasi Dampak Menetapkan apakah PNPM MP memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan

§ Peningkatan angka pengeluaran keluarga Membantu atau perbaikan akses ke pelayanan ekonomi masyarakat miskin dan sosial di 80% kelurahan/desa pada perkotaan di tahun 2012. kelurahan/desa § Prasarana lebih murah 20% dibandingkan peserta program dengan yang dibangun dengan pola tidak mendapatkan bertumpu pada masyarakat, di 80% manfaat dari kelurahan/desa. peningkatan kondisi lingkungan dan tata § Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap kepemerintahan perbaikan pelayanan dan tata yang baik kepemerintahan setempat mencapai 80% Hasil Antara Komponen 1: a. Masyarakat yang terorganisasi dengan kebutuhan yang meningkat untuk menyuarakan pendapatnya b. Pemerintah kota/kab menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.

Komponen 2:

Indikator Hasil

Kegunaan Pemantauan Hasil

Komponen 1: Komponen 1: § Min. 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan § Menilai apakah rancangan rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pembentukan BKM/LKM dan pengambilan keputusan PJM Pronangkis perlu § Min. 40% tingkat kehadiran perempuan diperbaiki dalam pertemuan2 perencanaan dan § Menetapkan bilamana proses pengambilan keputusan pemilihan BKM/LKM dan § Min. 30% penduduk dewasa mengikuti sosialisasi perlu diperbaiki. pemilihan BKM/LKM ditingkat RT/komunitas basis. § BKM/LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan/desa. § Min. 90% dari kelurahan/desa telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah di ratifikasi dalam musyawarah warga. § Min. 80% Pemerintah Kota/kab. menyediakan dana pendukung: 5% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD rendah, 10% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Sedang, 15% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Tinggi dan 20% MANDIRI PERKOTAAN | PEDOMAN PELAKSANAAN untuk Pemkot/Kab PNPM dengan IFKD S- angat 51 Tinggi Komponen 2: Komponen 2:

Membantu § Peningkatan angka pengeluaran keluarga Menetapkan apakah PNPM MP masyarakat miskin atau perbaikan akses ke pelayanan ekonomi memberikan dampak perkotaan di dan sosial di 80% kelurahan/desa pada kesejahteraan sosial dan kelurahan/desa tahun 2012. ekonomi sesuai dengan yang peserta program § Prasarana lebih murah 20% dibandingkan diharapkan mendapatkan dengan yang dibangun dengan pola tidak manfaat dari bertumpu pada masyarakat, di 80% peningkatan kondisi kelurahan/desa. lingkungan dan tata § Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap kepemerintahan perbaikan pelayanan dan tata yang baik kepemerintahan setempat mencapai 80% Hasil Antara

Indikator Hasil

Kegunaan Pemantauan Hasil

Komponen 1: a. Masyarakat yang terorganisasi dengan kebutuhan yang meningkat untuk menyuarakan pendapatnya b. Pemerintah kota/kab menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.

Komponen 1: § Min. 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan § Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan § Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan BKM/LKM ditingkat RT/komunitas basis. § BKM/LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan/desa. § Min. 90% dari kelurahan/desa telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah di ratifikasi dalam musyawarah warga. § Min. 80% Pemerintah Kota/kab. menyediakan dana pendukung: 5% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD rendah, 10% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Sedang, 15% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Tinggi dan 20% untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Sangat Tinggi Komponen 2: § Jumlah dari setiap kegiatan prasarana, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di 80% kelurahan/desa § Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kwalitas baik § Min 90% kelurahan/desa dengan program dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) ≥ 3 bulan < 10% § Min 90% kelurahan/desa dengan program dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya > 125% § Min 90% kelurahan/desa dengan program dana bergulir dengan tingkat pengembalian modal tahunan > 10% § Min 30% anggota KSM adalah perempuan

Komponen 1: § Menilai apakah rancangan pembentukan BKM/LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki § Menetapkan bilamana proses pemilihan BKM/LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.

Komponen 2: BKM/LKM menyediakan pelayanan yang lebih baik utk masyarakat miskin

Komponen 3: Komponen 3: § 90% OC/KMW menyediakan data secara Konsultan akurat dan tepat waktu melalui SIM menyediakan bantuan teknik dan § 70% BKM/LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan dukungan dalam pelaksanaan proyek

Komponen 2: Menentukan apakah dibutuhkan tambahan bantuan teknik di bidang tertentu.

Komponen 3: § Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan § Menyediakan data yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Adapun rincian target capaian dari masing-‐masing indikator terdapat pada Lampiran 3.

52


3.4. RENCANA TINDAK TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGAMANAN 3.4.1. Penerapan Di Tataran Kelurahan/Masyarakat

a) Transparansi

Pada dasarnya transparansi ini merupakan kewajiban yang dipercaya, yang dalam hal ini adalah BKM/LKM untuk menunjukkan kepada warga bahwa anggota BKM/LKM masih tetap seperti saat dipilih. Artinya tidak berubah masih tetap mempertahankan nilai-nilai yang menyebabkan mereka dipilih dan tidak menyimpangkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu BKM/LKM wajib menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan BKM/LKM/UP-UP, laporan keuangan, KSM dgn anggota KSM yang memperoleh pinjaman beserta besarnya pinjaman dan perkembangan angsuran, serta informasi-informasi lain terkait dengan penangulangan kemiskinan di kelurahan/ desa tsb, dengan cara: • Penempelan melalui papan-papan informasi di tempat-tempat yang strategis, minimal di 5 lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga. Jenis papan informasi yang diperlukan adalah papan informasi kegiatan program, yang berisi informasi BKM/LKM dan informasi KSM, informasi kegiatan pembangunan, kegiatan sosial, dengan muatan/isi yang bervariasi sesuai perkembangan dll; • Pertemuan-pertemuan rutin dengan KSM, panitia dan masyarakat; • Penyebarluasan melalui surat kepada KSM-KSM dan masyarakat • Pembuatan dan penyebarluasan media warga, leaflet atau buletin, dll • Melakukan audit tahunan BKM/LKM dan hasilnya disebar luaskan ke masyarakat melalui rapat tahunan pertanggung jawaban BKM/LKM (lihat akuntabilitas) • BKM/LKM, UP-UP serta pelaku PNPM MP di tingkat kelurahan/desa harus bersifat terbuka memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh OC/KMW, perangkat pemerintah, unsur masyarakat dan atau pemantau independen yang dapat dilakukan setiap saat serta audit independen yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. • Laporan triwulanan kepada Forum Relawan

b) Akuntabilitas

Selain wajib menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip



53

akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM MP, tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggunganjawaban para pengambil keputusan, termasuk ditataran masyarakat. Oleh sebab itu unit pengambilan keputusan seperti BKM/LKM harus melaksanakan proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya Pedoman PNPM MP, Keppres, AD/ART, dsb

Untuk tataran masyarakat antara lain dapat dilakukan sebagai berikut :

c)

Konsultasi Publik

Dalam hal BKM/LKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; Peta Kemiskinan, Pronangkis, Pencairan dana BLM, KSM penerima manfaat dll), maka keputusan yang ditetapkan oleh BKM/LKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis. Maksimal dua minggu setelah pelaksanaan konsultasi publik, BKM/LKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima.

d)

Rapat Koordinasi Triwulan BKM/LKM dengan Masyarakat

Anggota-anggota BKM/LKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi triwulanan atau sesuai ketentuan AD/ART dengan mengundang seluruh gugus tugas (UP-UP), KSM, dan Forum Relawan (sbg unsure masyarakat) untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan triwulan berikutnya.

e)

Rapat Bulanan Anggota BKM/LKM

Anggota BKM/LKM berkewajiban menyelenggarakan pertemuaan rutin anggota-angota BKM/LKM sekurang-kurangnya satu bulan sekali. Rapat bertujuan selain membahas berbagai masalah dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana BKM/LKM untuk bulan berikutnya. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan BKM/LKM kepada KSM, masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa.

54


f)

Rapat Tahunan Warga

BKM/LKM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan BKM/LKM yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Rapat tahunan BKM/LKM tersebut disamping sebagai pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran anggota BKM/LKM, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan AD/ART BKM/LKM. Masyarakat, melalui utusan-utusan yang dipilih langsung dari setiap RT/RW, dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban anggota BKM/LKM tersebut serta menetapkan untuk memperpanjang atau mengganti anggota BKM/LKM. RTW sekaligus mengesahkan hasil-hasil review partisipatif dan mengesahkan rencana program tahun berikutnya.

g)

Rembug Para-Pihak Terkait di Tingkat Kelurahan/desa

BKM/LKM, pemerintah kelurahan/desa dan kelompok peduli terkait perlu menyelenggarakan rembug para-pihak di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengenai program perbaikan pelayanan public (good governance)

h)

Komunitas Belajar Kelurahan/desa

BKM/LKM, melalui UPS, mengkoordinir relawan-relawan setempat, yang terdiri dari orang-orang peduli dan ikhlas, perangkat pemerintah kelurahan/desa dan kelompok peduli setempat, dalam forum kajian reflektif yang disebut dengan Komunitas Belajar Kelurahan/desa (KBK). Fungsi utama KBK adalah turut membantu masyarakat setempat dalam rangka menjaga dan melembagakan penerapan nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal, sehingga kontrol sosial masyarakat tetap terbangun dan BKM/LKM serta UP-UP tetap berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin maupun pembangunan kelurahan/desa di wilayahnya. Pada akhirnya, keberadaan KBK juga sebagai embrio dan pondasi untuk mendorong keberlanjutan PNPM MP oleh masyarakat secara mandiri.

i)

Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM/LKM wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya (UP-UP). Audit ini harus dilakukan oleh auditor



55

indipenden dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan. Disamping itu, BKM/LKM dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. 3.4.2. Penerapan Di Tataran Penyelenggara “Rencana Aksi Tata Kepemerintahan yang Lebih Baik “ ini adalah hasil dari upaya kerjasama antara Bank Dunia dan Pemerintah untuk memetakan risiko korupsi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang spesifik untuk mengurangi risiko tersebut. Awalnya BGAP (Better Governance Action Plan) diadopsi di bawah PNPM MP-III, dan diajarkan untuk semua fasilitator dan dipublikasikan di website. Sebagian besar strategi utama telah memuaskan dilaksanakan. Karena BGAP yang diterapkan untuk PNPM MP-III tetap relevan, akan tetap diadopsi dalam proyek ini, unsur utama dari BGAP meliputi: • Meningkatkan keterbukaan dan transparansi, • Pengawasan oleh masyarakat, • Penanggulangan kolusi, penipuan dan nepotisme, • Mekanisme penanganan pengaduan, dan • sanksi dan penyelesaian. Selain itu, langkah-langkah untuk pengungkapan pembayaran konsultan akan diperkuat, termasuk penyebarluasan catatan pembayaran kepada operator utama proyek. BGAP akan dimasukkan dalam Pedoman Pelaksanaan. Ringkasan BGAP tersebut tersaji pada lampiran 4. a)

Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi Transparansi dalam pelaksanaan PNPM MP pada dasarnya dapat diterapkan dengan membuka akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi-informasi mengenai PNPM MP; konsep, kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM MP, baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat . Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM MP harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi dan bulletin di tingkat kelurahan/desa, dan berbagai media yang dimungkinkan cetakan dan elektronik termasuk situs-web. Di sisi lain, PNPM MP juga berupaya mendorong masyarakat luas untuk memahami hak mereka atas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan

56


kegiatan serta dana bantuan PNPM MP oleh para pelaku-pelaku PNPM MP. Penerapan transparansi lebih ditekankan kepada para pelaku yang menerima amat untuk melaksanakan PNPM MP secara konsisten dengan maksud, antara lain; (1) mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui proses pengendalian diri dan membudayakan integritas para pelaku untuk selalu akuntabel akan apa yang diamatkan kepada mereka, (2) membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (3) menghindarkan salah informasi dan salah persepsi, (4) membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap pelaksanaan PNPM MP secara keseluruhan, serta (5) agar pelaksanaan PNPM MP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai PNPM MP. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM MP ini harus dilakukan di semua tataran, antara lain sebagai berikut: Di tataran penyelenggara proyek Untuk menjaga agar transparansi pengelolaan proyek ini dapat selalu dijaga, maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: • Secara periodik PMU/Satker wajib mendiseminasikan proyek PNPM MP secara luas, melalui berbagai media masa, seperti antara lain; radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yang disediakan proyek ke masyarakat dan Pemerintah kota/ kabupaten serta sejauh mana pencapaian proyek; • PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet (Website) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap proyek PNPM MP dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembangan PNPM MP; dan • PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit proyek baik dari segi finansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait. Di tataran daerah Untuk menjaga transparansi pengelolaan proyek di daerah, maka pemerintah kota/kabupaten, khususnya penanggung jawab anggaran PNPM MP, harus melakukan hal-hal sebagai berikut : • Secara periodik wajib mendiseminasikan proyek PNPM MP ini secara luas melalui berbagai media masa seperti antara lain; radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yang ditawarkan oleh proyek ke masyarakat dan sejauh mana pencapaian proyek serta penggunaan Dana BLM; • Kepada penanggung jawab Dana BLM harus dilakukan audit menjelang akhir tahun anggaran oleh indipenden auditor, baik dari segi finansial maupun



57

manajemen, yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait; dan • Menjamin pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan proyek yang dilakukan oleh BPKP maupun auditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM MP di wilayahnya masing-masing.

Di tataran masyarakat

(Lihat Bagian 3.4.1. di atas dalam buku pedoman ini)

Akuntabilitas Di tataran proyek dan daerah akuntabilitas ini dapat dibangun dengan meningkatkan tranparansi melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Dengan demikian harus disusun secara periodik ada kegiatan menyebar luaskan informasi perkembangan PNPM di nasional maupun di daerah baik di koran, radio, maupun televisi. Disamping itu PMU harus memastikan bahwa berbagai informasi yang harus sampai ke masyarakat luas juga disebar luaskan melalui situs jaringan internet (web site) yang secara periodik (tiap bulan) diperbaharui. Untuk PMU melalui KMP (Konsultan Manajemen Pusat) mengkonsolidasikan berbagai informasi yang diperlukan, melalui jajaran konsultan sampai dengan fasilitator di lapangan.

3.5. PENYELENGGARAAN AUDIT DAN PEMANTAUAN Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit dan pemantauan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan. 3.5.1. Jenis audit dalam pelaksanaan PNPM MP. a) Audit oleh Instansi Pemerintah untuk Seluruh Pelaku Sebagaimana semua proyek/program pemerintah lainnya, maka PNPM MP juga akan diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Artinya bahwa pemerintah (proyek PNPM MP) mempercayakan pelaksanaan audit kepada BPKP. Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM, BKM/LKM/UP, PJOK, para konsultan pelaksana, serta kantor-kantor bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga pemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk menghindari duplikasi antar mereka.

58


Bagi instansi pemerintah pelaksana PNPM MP, konsultan pelaksana, dan bank, titik berat pemeriksaan adalah pada ada atau tidaknya penyimpangan, sedangkan bagi KSM dan BKM/LKM/UP, lebih pada pendidikan dan pembelajaran masyarakat tentang penatabukuan yang sehat. Audit BPKP terhadap BKM/LKM selama masa proyek PNPM MP lebih dititikberatkan pada aspek substantif. Sedangkan audit BPKP terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit kegiatan, administrasi pembukuan, dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP. Laporan pemeriksaan BPKP harus selesai pada setiap akhir bulan Maret bagi pengeluaran yang terjadi pada tahun fiskal sebelumnya. BKM/LKM/UP, KSM, para konsultan pelaksana, dan bank yang ditunjuk harus mendokumentasikan catatan-catatan kegiatannya selama tiga tahun dan menyerahkannya kepada auditor independen bila diminta.

b)

Audit Independen untuk Pelaksana Kegiatan PNPM MP

Masyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untuk membuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang langsung terkait sebagai pelaksana lapangan PNPM MP, BKM/LKM, dan Para-pihak terkait harus mengauditkan diri kepada auditor independen. Biaya audit wajib dialokasikan oleh BKM/LKM sendiri sebagai bagian biaya operasional pelaksanaan (BOP). Audit oleh auditor independen terhadap BKM/LKM selama masa proyek PNPM MP lebih dititikberatkan pada aspek penyerapan dan penyaluran dana BLM tahap 1 hingga tahap 2. Sedangkan audit terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit administrasi pembukuan dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP. Ketentuan pokok mengenai audit independen adalah sebagai berikut: 1) BKM/LKM melalui musyawarah anggota menyewa auditor independen untuk melakukan audit di lembaga masing-masing dan pihak mitra kerja masingmasing, baik untuk aspek keuangan maupun untuk aspek manajemen. 2) Auditor independen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: • Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). • bukan warga kelurahan/desa di mana BKM/LKM yang akan diaudit berada; • bersedia mengikuti briefing atau pengarahan dari OC/KMW tentang model kelembagaan “BKM/LKM”, sistem pembukuan PNPM MP, dan



59

cakupan audit (biaya pengarahan ditanggung oleh auditor); • lulus pengujian yang dilakukan oleh OC/KMW (pengujian hanya dilakukan atas: kesediaan mengikuti pengarahan dan melakukan audit sesuai isi pengarahan, calon auditor benar-benar bukan warga kelurahan/desa di mana BKM/LKM yang akan diaudit berada, dan berijasah minimal S-1 akuntansi).

Audit independen harus dilakukan setiap tahun selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup tahun buku. 3) Hasil audit diumumkan oleh BKM/LKM dan para pihak terkait kepada masyarakat baik dengan cara ditempelkan di papan pengumuman, penyebarlausan salinan hasil audit kepada masyarakat dan dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban BKM/LKM. 3.5.2. Monitoring Independen oleh Tim Khusus Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim khusus di luar yang telah ada untuk melakukan monitoring independen atas pelaksanaan PNPM MP, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana PNPM MP dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sebagaimana mestinya. Tim khusus ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku. 3.5.3. Kelompok Pemantau Independen PNPM MP Disamping audit resmi tersebut, harus dibangun mekanisme pengendalian sosial (social control). Untuk itu, masyarakat kelurahan/desa yang peduli pada PNPM MP dan memiliki komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dapat membentuk Kelompok pemantau independen PNPM MP atau sejenisnya. Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM MP harus diakomodasi oleh BKM/ LKM dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka. Meskipun demikian, Kelompok pemantau independen tetap tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi ataupun kebijakan terhadap BKM/LKM. Kelompok pemantau independen dapat menyampaikan informasi temuannya kepada rembug-rembug warga kelurahan/desa atau instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat (UPM) yang ada. Untuk menyiapkan BKM/LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audit tersebut,

60


terutama audit manajemen dan audit pendanaan, OC/KMW perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua BKM/LKM, di wilayah kerja masingmasing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli OC/KMW untuk mengecek kesiapan BKM/LKM dalam menerima audit independen.

3.6. SANKSI

3.6.1. Pengertian

Sanksi adalah pemberlakuan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan dan/atau aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM maupun aturan yang ditetapkan masyarakat, sebagaimana tercantum pada AD/ART BKM/LKM.

3.6.2. Penetapan dan Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan menyebarkan kebajikan dengan menumbuhkan rasa tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan PNPM MP. Sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

a) Penetapan dan penerapan sanksi oleh Pemerintah

Pemerintah dapat menetapkan dan menerapkan sanksi dalam bentuk : • Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada perangkat pemerintah, konsultan, pengurus BKM/LKM/UP dan warga masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terhadap upaya dan/atau penyalahgunaan dana, tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu; serta • Sanksi pembatalan/pencabutan dana, yaitu suatu bentuk sanksi dengan dibatalkan/tidak dialokasikannya dana BLM pada tahap atau tahun berikutnya. Ketentuan mengenai pembatalan dana dimaksud dapat dibaca pada ketentuan umum penggunaan dana BLM.

b)

Penerapan sanksi oleh masyarakat

Sanksi yang diterapkan masyarakat dapat bersifat formal, artinya merupakan keputusan/ hasil rembug warga atau bersifat non-formal dalam bentuk sanksi social. . Mekanisme penetapan dan penerapan sanksi yang lazim dilakukan melalui :



61

• Rembug Warga Kelurahan/desa Rembug warga merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam menetapkan sanksi dan penerapannya. Dalam hal masyarakat melihat terjadi penyimpangan prinsip serta nilai universal oleh anggota BKM/LKM dan/atau terdapat keputusan BKM/LKM yang ditolak oleh sebagian besar warga, dan/atau BKM/LKM dianggap tidak lagi mencerminkan kriteria sebagai pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga, maka masyarakat kelurahan/desa berhak untuk membubarkan sebagian atau keseluruhan anggota BKM/LKM serta memilih penggantinya melalui mekanisme Rembug Warga Kelurahan/desa. Mekanisme rembug warga kelurahan/desa diawali dengan rembug warga tingkat RT/RW, rembug warga tingkat dusun dan akhirnya rembug warga tingkat kelurahan/desa. Melalui rembug warga ini dapat ditetapkan sanksi sosial dan atau sanksi hukum yaitu dengan menyerahkan oknum yang melakukan penyimpangan ke pihak yang berwajib. • Musyawarah kelompok Selain mekanisme rembug warga, yang relatif melibatkan banyak orang, sering kali juga dilakukan musyawarah kelompok untuk membahas persoalan di tingkat kelompok. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkan pada umumnya adalah bersifat sanksi sosial misalnya pengucilan dari kelompok, dsb .

3.7. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

3.7.1. Penanganan Pengaduan

Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM MP. Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis, baik ke pelaku PNPM MP, media massa dll.

1)

Prinsip Penanganan Pengaduan

Sistem penanganan pengaduan di PNPM MP didasarkan prinsip sebagai berikut :

a) Kemudahan. Pangaduan dari siapapun dan darimanapun harus mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS,

62


web-site dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Cepat, Tepat dan Tanggap. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan.

Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka secepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Demikian seterusnya.

c) PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya dan segera menyampaikan informasi penanganan serta hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.

d) Penyampaian informasi kemajuan/status penanganan pengaduan kepada: pengadu atau pihak lain yang berkepentingan sangat penting dilakukan. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM MP (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM MP maupun keberadaan PPM sendiri. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan

2)

Manajemen Pengaduan

a) Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) KMP wajib membangun dan memfasilitasi jaringan Pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja; pusat, daerah dan masyarakat/ komunitas, yang masing-masing bekerja secara independen dalam suatu jejaring pengaduan masyarakat. Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pemerintah



63

maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah kerja PNPM MP (pusat, daerah dan masyarakat). Simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. b) Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan serta Keluhan Pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian pengaduan, maka pengaduan dapat disampaikan ke unit pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara: lisan, surat/kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun pada tiap tingkatan pelaku program dikembangkan unit pengaduan, akan tetapi yang paling strategis adalah memusatkan pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau BKM/LKM, hal ini untuk menjamin kesinambungan program setelah Program selesai. Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) harus dilakukan pada saat penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi masalah yang bersifat standar dan terkait dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengaduan dapat dikelompokkan dalam kategori: penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeur, dan lainnya. c) Penyelesaian Pengaduan Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan ketidakpuasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal. Artinya penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak selalu terjadi dengan mudah, sehingga diperlukan campur tangan pihak ketiga. Untuk itu, berbagai cara lain yang juga dapat dipakai untuk penyelesaian pengaduan adalah melalui arbitrase dan hukum. d) Penyelesaian Secara Hukum Proses penyelesaian secara hukum untuk pengaduan tentang ketidakpuasan maupun sengketa antara masyarakat dengan pelaku Program, baik itu sengketa horisontal maupun vertikal, dapat dilakukan dalam hal:

64


• Sengketa tidak dapat didamaikan melalui mekanisme penanganan pengaduan yang disiapkan di PNPM MP. • Terdapat indikasi kuat bahwa persoalan atau peristiwa tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum (pidana maupun perdata).

Pada dasarnya penanganan pengaduan dilakukan melalui proses investigasi, konfirmasi, rekomendasi dan informasi. Hasil investigasi yang dilakukan oleh UPM (Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat) harus dikonfirmasikan kepada pihak terkait yang tepat. Selanjutnya dari hasil konfirmasi, UPM membuat rekomendasi kepada pihak yang berwenang menangani masalahnya. Untuk PNPM MP, maka BKM/LKM adalah lembaga yang paling banyak mendapatkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalahnya. Secara diagramatis mekanisme penanganan pengaduan tersebut diatas dapat dilihat pada Bagan 3.1. di halaman berikut:



65

Bagan 3.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan

TIM KOORDINASI NASIONAL

Satker PNPM Mandiri PerkotaanRESPEK

Koordinasi Penyelesaian Tidak Dapat Diselesai kan ?

Derajat

PO.BOX 2222 JKPMT

KMP

Ya

Masalah 4 Dapat Diselesai kan ? PEMDA Prov.

Derajat

E-mail, Web, Telepon, SMS

Tidak

OC/KMW

Ya

PPM Provinsi

Masalah 3 Tidak

TKPP Kota/Kab.

PPM Kab/ Kota

Derajat

Dapat Diselesai kan ?

KORKOT Ya

Masalah 2 FKA LKM Camat PJOK

/

Tidak

Lurah/Kades Kantor Kel./ Desa

Derajat

PPM LKM

LKM

Dapat Diselesai kan ?

Masalah 1

FASILITATOR / RELAWAN Ya

MASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL. PEDULI Garis Penyelesaian Garis Pengaduan Garis Distribusi Penyelesaian

66


TIM FASILITATOR

3.8.2. Penanganan Konflik Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Identifikasi jenis konflik, apakah konflik laten, konflik terbuka ataukah konflik permukaan, yang membutuhkan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Konflik laten merupakan konflik tersembunyi yang perlu diidentifikasi sejak awal; b. Identifikasi akar persoalan dari konflik yang terjadi; c. Formulasikan rencana tindak penanganan konflik, yang dapat dikategorikan sebagai berikut: • Cegah terjadinya konflik sejak dini agar terhindar dari munculnya konflik yang lebih luas dan keras; • Selesaikan konflik melalui pengakhiran kekerasan dan pertengkaran; • Kelola konflik melalui pengurangan atau penghindaran kekerasan maupun tindakan yang menjurus kekerasan, dengan cara mengembangkan tindakan serta perilaku positif yang melibatkan semua pihak atau pelaku; serta • Transformasikan konflik melalui investigasi mendalam secara partisipatif untuk menyelesaikan akar konflik, dengan cara mentransformasi kekuatan negatif menjadi kekuatan-kekuatan positif. Perihal pengaduan masyarakat dan pengelolaan konflik secara rinci dan detail dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3.8. KEBIJAKAN PENGAMANAN

3.8.1. Pendahuluan 1. Program ini merupakan perluasan dari P2KP, PNPM Perkotaan dan kegiatan Additional Financing (AF) dari kelurahan/desa yang sebelumnya ke kelurahan/ desa baru. Proyek ini akan menggunakan kebijakan perlindungan yang telah diadopsi oleh proyek P2KP dan PNPM Perkotaan I dan Pendanaan Tambahan (AF). Sehubungan dengan isu lingkungan, proyek ini tetap sebagai Kategori B. Telah dilaksanakan untuk P2KP-1, sedangkan untuk kegiatan P2KP (P2KP-2, P2KP AF, dan P2KP-3) dan PNPM Perkotaan I dan AF berada di bawah pelaksanaan, dengan sebagian besar kecil skala sub-proyek (yaitu toilet umum, jalan lokal, drainase dan sanitasi, fasilitas air, perbaikan perumahan, dll) saat ini sedang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Langkah-langkah pengamanan sejauh



67

ini telah memadai untuk mengurangi masalah pengamanan. 2. Program ini akan mengadopsi Pedoman Lingkungan, Pembebasan Tanah dan Kerangka Pemukiman Kembali serta Kerangka Masyarakat Adat yang telah diadopsi oleh P2KP dan PNPM Perkotaan I dan AF yang masing-masing disajikan pada Lampiran 5 3. Kerangka kerja ini telah diuraikan dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis, dan akan terus diperbarui untuk mengakomodasi pelajaran berkaitan masalah pengamanan. Berikut ini rangkuman pengalaman di P2KP-2 dan P2KP3 berkaitan dengan isu-isu kebijakan upaya perlindungan, terutama untuk skala kecil sub-proyek investasi

3.8.2. Pengelolaan Lingkungan

Sebagai program yang sangat terdesentralisasi, PNPM MP berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek di area miskin di perkotaan. Melalui BLM, PNPM MP berharap dapat menyediakan pembangunan infrastruktur (pagu untuk satu sub-proyek yang diusulkan KSM paling tinggi sebesar Rp. 100 juta ), kegiatan ekonomi produktif dan program sosial yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk membuat suatu kegiatan yang skalanya besar dan kegiatan yang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di lokasi miskin selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu program ini oleh Bank Dunia ini diberi katagori B untuk klasifikasi lingkungan hidup. Prosedur pengelolaan lingkungan yang resmi digunakan di Indonesia secara umum sama dengan prosedur yang diterapkan oleh Bank Dunia dalam pendekatan PNPM MP. Oleh karena program ini relatif kecil, maka diharapkan tidak ada dampak yang signifikan. Namun demikian, dalam hal ini PNPM MP akan melembagakan mekanisme pemeriksaan, meninjau serta menerapkan prosedur penandaan sesuai tingkat risiko yg mungkin terjadi untuk menjamin setiap masalah lingkungan yang terjadi dapat diatasi dan ditandai. Uraian lengkap tentang prosedur pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 5, Annex A

3.8.3. Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Permukiman kembali

Sebagai sebuah program, PNPM MP akan mendukung sejumlah bantuan skala kecil (subproyek), terutama di wilayah Perkotaan. Melalui komponen dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), PNPM MP akan membiayai usulan kegiatan masyarakat yang ada dalam PJM Pronangkis kelurahan/desa seperti sarana prasarana dasar lingkungan,

68


program sosial maupun kegiatan ekonomi produktif. Dari seluruh kegiatan yang akan diusulkan diperkirakan tidak ada kegiatan masyarakat (sub-proyek) yang mempunyai dampak penting dalam hal pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. PNPM MP merupakan sebuah program yang berbasis pada kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Oleh karena itu jumlah penduduk yang terkena dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat diidentifikasi sebelumnya. Identifikasi terhadap jumlah penduduk yang terkena dampak dari kegiatan masyarakat hanya dapat dijelaskan pada saat proposal kegiatan sudah diperiksa BKM/LKM untuk usulan penggunaan dana BLM. Melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan oleh masyarakat diharapkan dapat menjamin bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat betul-betul terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Untuk setiap kegiatan masyarakat yang berpotensi melaksanakan pembebasan lahan, PNPM MP memberikan kebijakan melalui prosedur dan pedoman mengenai penyepakatan kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak kegiatan. Hal ini untuk menjamin bahwa mereka diperlakukan secara adil dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai kesepakatan/harga pasar. Kerangka kebijakan untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5, Annex B 3.8.4. Kebijakan untuk Perlakuan Penduduk Asli atau Masyarakat Rentan Terisolasi Desain PNPM MP disusun sedemikian rupa untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan tingkat lokal termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat, tidak dapat dihindari bahwa fasilitator akan berhadapan langsung dengan penduduk asli setempat. Penduduk asli sebagai kelompok khusus patut diterapkan pendekatan yang berbeda dan didukung secara khusus. Tujuan dari perlakuan khusus bagi penduduk asli, adalah sebagai berikut : a. Menjamin bahwa penduduk asli memperoleh manfaat dari keberadaan program; dan b. Menghindarkan atau meminimalkan potensi pengaruh atau dampak PNPM MP yang merugikan bagi penduduk asli.



69

Uraian lengkap tentang pedoman perlakuan penduduk asli atau Masyarakat rentan terisolasi dapat dilihat pada Lampiran 5, Annex C

70


IV MANAJEMEN PROGRAM PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


71

4.1. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PNPM MP merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri Nasional oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Pokja Pengendali PNPM Mandiri. Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah khusus organisasi penyelenggaraan PNPM MP saja yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali Pokja Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Untuk menyelenggarakan program PNPM MP ini maka Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM MP. Direktorat Jenderal Cipta Karya kemudian membentuk Unit Manajemen Proyek atau lebih dikenal sebagai PMU (Project Management Unit) yang dipimpin oleh Direktur Penataan Banguanan dan Lingkungan dan mendapat mandat penuh serta bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan kegiatan PNPM MP. Untuk pelaksanaan lapangan, PMU melalui Satker mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU, untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh termasuk manajemen konsultan (OC/ KMW) yang akan bertugas di tiap wilayah kerja. Di tiap wilayah kerja tersebut akan ditangani oleh satu Konsultan Manajemen Wilayah yang berkantor di wilayah bersangkutan dan dipimpin oleh seorang Team Leader. Begitu juga untuk di tiap kota dan kabupaten akan dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan. Di tingkat kelurahan/desa, tiap rata-rata 9 kelurahan/desa akan didampingi oleh Tim Fasilitator. Tim Fasilitator ini akan dikontrak oleh SNVT PBL Provinsi yang dalam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Korkot. Disamping itu di tiap kelurahan/desa, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan (sekurang-kurangnya 25 orang/kelurahan/desa). Para relawan ini melalui suatu pelatihan secara khusus oleh OC/KMW akan menjadi Kader Masyarakat PNPM MP yang akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja bersama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan/desa masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

72


Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Bagan 4.1. di bawah ini:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan



73

4.2. TATA PERAN PELAKU 1) Pemerintah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memampukan masyarakat sebagai pelaku utama PNPM. S ecara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan PNPM adalah : (a) menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat. khususnya masyarakat miskin, (b) mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, (c) melakukan audit untuk semua pelaku PNPM MP dan menjadi wasit erangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu mengalihkan peran P dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi.

Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM MP adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency). Untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan terciptanya sinergi dengan program lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam rangka keberlanjutan program sekaligus mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP), telah dibentuk Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP) sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 358/KPTS/M/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP)

74


a) Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) Unit Manajemen Program P2KP (PMU P2KP/PNPM MP) adalah sebuah unit kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Program PNPM MP dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan pembinaan teknis PNPM MP.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PMU PNPM MP mempunyai fungsi : a. Memimpin & mengkoordinasikan seluruh personil PMU P2KP; b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait dalam upaya mencapai sasaran, jadwal pelaksanaan dan administrasi yang ditetapkan; c. Mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Pusat, Pemprop dan Pemerintah Kab/Kota; d. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan lapangan KMP, OC/KMW, dan KE; e. Melakukan kajian dan evaluasi atas pemanfaatan dana PNPM MP; f. Menyusun rekomendasi untuk sinkronisasi PNPM MP dengan programprogram lainnya.

b) SNVT PNPM MP SNVT PNPM MP adalah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. SNVT PNPM MP berperan membantu pelaksanaan tugas PMU-PNPM MP dalam pelaksanaan PNPM MP. Tanggung jawab dan tugas pokok SNVT PNPM MP adalah: a. Melaksanakan kegiatan PNPM MP sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dalam NPLN termasuk penyelesaian aplikasi dana pinjaman PNPM MP; b. Melaksanakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi; c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PNPM MP; d. Melakukan penanganan pengaduan dari pihak manapun yang berkaiatan dengan PNPM MP; e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas KMP, OC/KMW dan KE. c)

Asisten PMU-PNPM MP a. Asisten Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan, pembinaan teknis, dan sinkronisasi program PNPM MP dengan instansi terkait serta menyusun strategi keberlanjutan program PNPM MP.



75

b. Asisten Pengendalian Pelaksanan mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP mengacu kepada rencana kegiatan yang telah ditetapkan, serta penyiapan tindak turun tangan yang diperlukan. c. Asisten Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Lembaga Komunitas dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan akses kepada berbagai sumberdaya untuk masyarakat miskin. d. Asisten Data, Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan serta pengolahan data, pelaporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan PNPM MP.

Tingkat Propinsi Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bapeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Ke-Cipta Karya-an di bawah kendali/ koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi.

Tugas Kepala SNVT PBL Propinsi adalah : a. Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan PNPM MP sesuai arah kebijakan PMU; b. Mengelola tata pelaporan pelaksanaan PNPM MP; c. Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; d. Bersama dengan OC/KMW dan TKPKD menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait PNPM MP sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; e. Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri PU melalui Direktur PBL yang ditembuskan kepada Bappeda Propinsi/Kepala Dinas PU serta kepada para pemangku kepentingan lainnya apabila diminta.

Tingkat Kota/Kabupaten Di tingkat Kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh Walikota/Bupati setempat melalui Bapeda Kota/kabupaten dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kota/kabupaten. TKPKD Kota/Kabupaten dalam PNPM MP berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.

76


Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM mempunyai tugas : a. Melakukan sosialisasi program PNPM MP kepada camat, PJOK dan perangkat kecamatan di wilayah kerjanya; b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya; d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sebagai pelaksana administratif ditingkat Kota/kabupaten berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum ditunjuk Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Kota/kabupaten yang mempunyai tugas : a. Melakukan sosialisasi program PNPM MP kepada camat, PJOK dan perangkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya; b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya; c. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. e. Melakukan pemantauan pemanfaatan dana yang disalurkan; f. Bersama Korkot dan Para Pemangku Kepentingan lainnya menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait dengan PNPM MP di wilayah kerjanya sampai ke proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaikan secara kekeluargaan; Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri PU melalui SNVT PBL Propinsi yang ditembuskan kepada Bappeda Kab-Kota/Kepala Dinas PU serta para pemangku kepentingan lainnya apabila diminta Di tingkat Kota/kabupaten, Ditjen Cipta Karya cq Direktorat PBL Propinsi mengangkat Koordinator Kota P2KP/PNPM MP yang dibantu beberapa asisten korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/infrastruktur, manajemen data dan penataan ruang untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dibawah koordinasi Team Leader OC/KMW. Tingkat Kecamatan Di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM MP adalah (1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:



77

1) Camat Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi program PNPM MP kepada lurah dan perangkat kelurahan/ desa di wilayah kerjanya; b. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para lurah/kades; d. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan; e. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musrenbang Kecamatan; f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum BKM/LKM di tingkat kecamatan/kota/kabupaten, KSM, dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM MP di wilayah kerjanya; serta g. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP di wilayahnya. 2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Walikota/Bupati untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan berperan sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya.

Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut: a. Memantau pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan; b. Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain; c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim juga sebagai tembusan kepada Camat dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya; d. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-

78


hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM MP dengan OC/KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya f. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (BKM/LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator

Tingkat Kelurahan/Desa Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM MP adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, (2) Relawan masyarakat, (3) BKM/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), (4) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan peran dan tugas masingmasing unsur adalah sbb: 1) Lurah atau Kepala Desa Secara umum peran utama Kepala Kelurahan dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM MP dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan/desa atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM MP adalah sebagai berikut: a. Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa dan Rembug Kesiapan Masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PNPM MP; b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan OC/KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM MP; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat; d. Memfasilitasi proses pembentukan BKM/LKM. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM MP); e. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat



79

yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (BKM/LKM); f. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; g. Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas didalam Musrenbang kelurahan/desa; h. Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM MP di wilayahnya kepada Camat; dan i. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/ LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya.

Masyarakat Kelurahan/desa 1) Relawan Masyarakat Relawan masyarakat adalah pelopor-pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. PNPM MP mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian peran utama para relawan adalah : a. Pelopor perubahan b. Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPM MP yang memang direncanakan sebagai uapaya pemberdayaan masyarakat atau peningkatkan kapasitas, sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program; refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM/LKM, pengorganisasian KSM, perencanaan partisipatif, dsb c. Pengawalan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi, kejujuran, dsb oleh sebab itu setelah BKM/LKM terbentuk tim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga terbangun kontrol sosial yang melembaga. d. Mitra kerja BKM/LKM, oleh sebab itu para Relawan akan membentuk

80


Forum Relawan dan berhak mendapat informasi perkembangan kegiatan penangulangan kemiskinan yang dipimpin oleh BKM/LKM. Untuk itu secara rutin (tiap bulan) harus ada pertemuan antara Forum Relawan dan BKM/LKM 2) BKM/LKM (Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM telah bekerja, maka di lokasi tersebut sudah terbentuk BKM/LKM sebagai “dewan amanah” atau “pimpinan kolektif” himpunan masyarakat warga setempat (kelurahan/desa).

BKM/LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa pada umumnya.

Oleh sebab itu peran utama BKM/LKM adalah : a. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM; b. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas; c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan; d. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; e. Mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/ kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya; f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

3) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Disamping BKM/LKM di lokasi yang telah menjalani P2KP/PNPM P2KP juga sudah terbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM MP. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan



81

berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dgn penangulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM/LKM melalui berbagai dana yg mampu digalang.

Oleh sebab itu tugas pokok KSM adalah: a. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dgn penangulangan kemiskinan; b. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yg diusulkan; c. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yg diusulkan; d. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun dgn mutu, dsb); e. Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial (control social) pelaksanaan penangulangan kemiskinan di wilayahnya.

Konsultan Pelaksana

1) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) berkedudukan di pusat dengan tugas utama melaksanakan tugas-tugas PMU dalam pelaksanaan PNPM MP utamanya dalam pengendalian mutu yang menyangkut substansi. Oleh sebab itu, KMP bertanggungjawab kepada PMU mengenai keseluruhan pelaksanaan PNPM MP. KMP melakukan perencanaan, koordinasi, supervisi dan monitoring (pengendalian) terhadap tugas yang dilaksanakan oleh seluruh OC/KMW sehingga kualitas kinerjanya terjamin. Secara umum tugas KMP meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring (pengendalian) dan supervisi (pengawasan), pelaporan dan melakukan tindakan penanggulangan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM MP. KMP juga bertugas membangun dan mengembangkan sistem penanganan permasalahan dan penanggulangan konflik secara berjenjang, dimulai dari tingkat kelembagaan lokal/BKM/LKM sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti OC/KMW dan KMP. Lebih dari itu, KMP bertugas pula membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) PNPM MP, termasuk menjamin kelancaran dan keakuratan entry data sejak dari tingkat kelurahan/ desa hingga tingkat pusat. Untuk melaksanakan tugasnya KMP dibantu oleh beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan.

82


Dengan demikian ruang lingkup kegiatan KMP, adalah sbb: a. Perencanaan, khususnya strategi pelaksanaan PNPM MP; b. Pengorganisasian, terutama mendayagunakan OC/KMW dan perangkatnya; c. Koordinasi, mengkoordinasikan antara perangkat pemerintah dan pelaku PNPM MP lainnya; d. Monitoring, seluruh kegiatan dan menyusun serta mengelola SIM PNPM MP e. Supervisi, mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh OC/KMW; f. Sosialisasi dan Disseminasi, mengembangkan strategi sosialisasi yang efektif; g. Pelatihan, mengembangkan strategi pelatihan dan menjaga kualitas pelatihan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam jajaran konsultan.

2) Konsultan Manajemen Wilayah (OC/KMW) Tugas utama OC/KMW adalah mendukung seluruh kebutuhan para tenaga alhi OC/KMW dalam melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya. Jumlah OC/KMW pada pelaksanaan PNPM_MP ini sebanyak 9 OC/KMW untuk menangani pelaksanaan PNPM MP di seluruh nusantara. Dalam melaksanakan tugasnya OC/KMW bertanggungjawab langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Secara khusus OC/KMW juga diberi tanggung jawab tambahan untuk melakukan monitoring dan penguatan jajaran dibawahnya seperti para Korkot, Asiten Korkot dan para Fasilitator. Team Leader OC/KMW akan berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM MP di wilayah kerja masing-masing. Lingkup kegiatan OC/KMW adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, terhadap strategi pelaksanaan PNPM MP di lingkup satuan wilayah kerjanya, yang kemudian disosialisasikan kepada instansi pemerintah daerah setempat dan masyarakat, setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan KMP. 2. Orientasi dan Persiapan untuk Tingkat Pusat dan Daerah, dengan mendukung dan sebagian terlibat pada proses lokakarya orientasi, sosialisasi dan kampanye nasional PNPM MP serta kegiatan lainnya.



83

3. Pelaksanaan a) Sebagai pelaksana lapangan proyek PNPM MP di wilayah kerja masing-masing; b) Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar serta tepat oleh team fasilitator; c) Memfasilitasi, mengkoordinasi dan mendukung pembentukan Forum BKM/LKM tingkat kota/kabupaten dan menghubungkan dengan stakeholders lainnya, termasuk dinas pemerintah kota/kabupaten, dalam rangka membangun kemitraan serta networking yang saling menguntungkan di antara mereka; d) Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatan-kekuatan sosial yang ada termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota/kabupaten agar memahami esensi dan substansi “PNPM MP”, sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai; e) Membangun dan mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dan stakeholders lainnya untuk bekerja lebih efektif dengan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan; f) Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang berfungsi sebagai sosial kontrol bagi proyek PNPM MP khususnya dan proyek-proyek lainnya yang disponsori pemerintah pada umumnya; g) Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip PNPM MP sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan; h) Menjamin berfungsinya SIM PNPM MP melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat; i) Berkoordinasi dengan pemerintah propinsi dan kota/kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan PNPM MP. 4. Koordinasi, kepada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing yaitu instansi pemerintah daerah, LSM lokal, lembaga komunitas dan masyarakat lokasi sasaran; 5. Monitoring, terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM MP di satuan wilayah kerjanya dengan membuat laporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP. Supervisi, terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM/LKM, UPK dan KSM di satuan wilayah kerjanya.

84


3) Tim Fasilitator Tugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas OC/KMW di tingkat komunitas/masyarakat : a) sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke OC/KMW sebagai masukan untuk data SIM (Sistem Informasi Manajemen) b) sebagai pendamping masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang PNPM MP, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Para fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin oleh seorang fasilitator senior. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek dari tugas-tugas OC/ KMW di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan program PNPM MP sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM MP, Pedoman Teknis dan Prosedur Operasi Baku. b) Menjaga kegiatan program (proyek) dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan c) Mencatat semua kemajuan program di lapangan sesuai dengan format SIM yang disediakan d) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program kepada OC/KMW melalui Korkot sebagai input SIM. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pendampingan masyarakat adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi Termasuk didalamnya adalah: • Menyebarluaskan informasi mengenai PNPM MP sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas; • Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai PNPM MP; • Bersama Relawan, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan persoalan kemiskinannya dan perlunya menanggulangi persoalan



85

kemiskinan secara terorganisasi dan sistematis; • Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan PNPM MP; • Membangkitkan dan menumbuh-berkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaan PNPM MP di kelurahan/desanya; • Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan capital sosial (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (training) Termasuk didalamnya adalah: • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan sebagai agen pembangunan masyarakat. Termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk training kelas, praktek atau on the job training dan latihan serta pendampingan intensif. • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif terpilih kelurahan/desa. Dalam hal ini difokuskan pada training dasar serta pendampingan dan on the job training intensif. • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik. Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, membantu KSM menyusun proposal usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. Training dilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Termasuk didalamnya adalah: • Membimbing relawan dan warga masyarakat untuk menemukenali berbagai persoalan penyebab kemiskinan baik di tingkat kelurahan/desa dan skala masyarakat (KSM) • Pengorganisasian Masyarakat. Bersama Relawan/Kader Masyarakat, memfasilitasi proses penilaian organisasi masyarakat yang ada dan/atau membentuk baru organisasi masyarakat sebagai BKM/LKM, sesuai kesepakatan bersama masyarakat. BKM/LKM harus merupakan dewan pimpinan kolektif terpilih yang dibentuk secara partisipatif dan demokratis. Demikian pula halnya dalam

86


pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan gugus tugas BKM/LKM lainnya. Termasuk dalam fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan PNPM MP. • Memfasilitasi Penyusunan PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan). Bersama dengan relawan/kader masyarakat, memfasilitasi BKM/LKM untuk mengkoordinasi pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat untuk menyusun Rencana Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). • Bersama dengan relawan, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu memformulasikannya dalam bentuk proposal yang layak. • Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen organisasi dan lembaga kredit mikro, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan sebagainya. • Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar masyarakat mengikuti ketentuan Pedoman PNPM MP dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM MP. • Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya



87

88


LAMPIRAN-LAMPIRAN PNPM MANDIRI - PERKOTAAN


89

LAMPIRAN 1 KONSEP DASAR TRIDAYA Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus PNPM Mandiri Perkotaan diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. Jadi prinsip-pinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku PNPMMP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan PNPM-MP adalah melalui penerapan konsep Tridaya sebagai berikut. 1)

Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

2)

Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3)

engembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya menyerasikan P kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

90


Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorietasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi. Gambaran umum mengenai implementasi prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan melalui TRIDAYA ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut: Gambar I.1. Konsep TRIDAYA Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif

Sejati

Membangkitkan daya lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan

Pemberdayaan

Manusia

Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yg produktif

Diyakini bahwa pelaksanaan PNPM MP sebagian besar akan sangat ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku-pelaku lainnya. Oleh karena itu, dengan memberdayakan individu-individu tersebut diharapkan dapat Diyakini bahwa pelaksanaan akan sangat ditentukan oleh individumembangun kesadaranPNPM kritis MP dan sebagian perubahanbesar perilaku yang positif, mandiri dan merdeka berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Perubahan perilaku individu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku-pelaku lainnya. Oleh karena itu, dengan individu inilah yang menjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif, sehingga pada memberdayakan tersebut diharapkan dapatmemiliki membangun kesadaran kritis dan akhirnya individu-individu masyarakat (kumpulan-kumpulan individu yang kesadaran kritis) mampu membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam perubahan perilaku yang positif, mandiri dan merdeka berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan bidang pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi.. yang universal. Perubahan perilaku individu inilah yang menjadi pilar bagi perubahan perilaku

kolektif, sehingga pada akhirnya masyarakat (kumpulan-kumpulan individu yang memiliki kesadaran kritis) mampu membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi..



91

92

PEDOMAN PELAKSANAAN | PNPM MANDIRI - PERKOTAAN Th1 (2012)

Target kumulatif Th3 (2014)

Frekwensi

Pengumpulan Data

% kelurahan

% pengaduan

Indikator 3: Infrastruktur yang dibangun lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat

Indikator 4: Minimum 90% pengaduan terselesaikan

Jumlah dari setiap kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan setiap tahun

Indikator Komponen 2: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM ditingkat RT/komunitas basis. Pemerintah Kota/kab. menyediakan Dana Daerah (APBD) sesuai yang disyaratkan

Tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan

Tingkat kehadiran kaum miskin dan rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan

% kelurahan

% penduduk dewasa % pemerintah daerah

% Satuan masyarakat miskin % perempuan

Jumlah dari setiap kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di minimum 85%

≥ 80%

≥ 75%


≥ 30%

Th1 (2013) ≥ 40%

Th1 (2012) ≥ 40% ≥ 30%

≥ 40% Target kumulatif

40

4

≥ 90%

80% kelurahan

≥ 40%

40

2

≥ 90%

80% kelurahan

Indikator Komponen 1: Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Daerah

INDIKATOR HASIL

Persentase pemanfaat perempuan

Total pemanfaat

Pemanfaat (dalam Juta Orang ) % pemanfaat perempuan

% pemanfaat

Indikator 2: Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap perbaikan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat

Pemanfaat :

% kelurahan

Indikator 1: Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap palayanan infrastruktur, social, dan ekonomi di kelurahan

INDIKATOR HASIL SETINGKAT TUJUAN (OUTCOME)

Th1 (2013)


≥ 80%

≥ 30%

Th3 (2014) ≥ 40%

≥ 40%

40

6

≥ 90%

80% kelurahan

≥ 80%

80% kelurahan

Tahunan

Tahunan

Tiga Bulanan

Frekwensi Tiga Bulanan

Tiga Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Tahunan

Akhir pelaksanaan program (2014)

Akhir pelaksanaan program (2014)

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW/ Konsultan evaluasi

KMP/KMW/ Konsultan evaluasi

Konsultan evaluasi

MIS

MIS

MIS

Sumber MIS

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

1

Penanggungjawab KMP/KMW

MIS KMP/KMW Pengumpulan Data

MIS

MIS

MIS

MIS dan Uji petik

MIS dan Survey

Survey

Sumber

Penanggungjawab Tujuan : Untuk memastikan masyarakat miskin di kelurahan peserta PNPM Perkotaan memperoleh manfaat dari perbaikan tata kepemerintahan lokal dan kondisi kehidupannya

Satuan

Lampiran 2. Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan



93

% penduduk dewasa % pemerintah daerah

Penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM ditingkat RT/komunitas basis. Pemerintah Kota/kab. menyediakan Dana Daerah (APBD) sesuai yang disyaratkan

LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan

Konsultan propinsi menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen)

Indikator Komponen 3: Bantuan Teknis

% LKM

% propinsi

% kegiatan infrastruktur % kelurahan

Infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik

Kelurahan dengan program dana bergulir memiliki pinjaman beresiko ≥ 90 hari sebesar < 10%

% kelurahan

Jumlah dari setiap kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan setiap tahun

Indikator Komponen 2: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

perempuan

dan pengambilan keputusan

Satuan

≥ 80%

≥ 35%

≥ 70%

≥ 80%

≥ 90%

≥ 40%

≥ 70%

Jumlah dari setiap kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di minimum 85% kelurahan

≥ 80%

≥ 75%


≥ 30%

Th1 (2013)

≥ 30%

Th1 (2012)

Target kumulatif

≥ 90%

≥ 90%

≥ 50%

≥ 70%


≥ 80%

≥ 30%

Th3 (2014)

Tahunan

Tahunan

Tiga Bulanan

Tahunan

Tahunan

Tahunan

Tiga Bulanan

Frekwensi

MIS

Laporan/MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

Sumber

2

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

KMP/KMW

Penanggungjawab

Pengumpulan Data

LAMPIRAN 3. KEGIATAN DI TINGKAT MASYARAKAT

2.1.

MAKNA SIKLUS KEGIATAN DI MASYARAKAT Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, siklus pelaksanaan PNPM MP adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di desa/kelurahan setempat. Peran pendampingan pihak luar (fasilitator, korkot, pemda, dll), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar inisiatif, prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai2 luhur dan kebutuhan masyarakat. Pada tahapan awal pelaksanaan program di lokasi baru, para pendamping (fasilitator, konsultan dll), berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PNPM MP di wilayahnya atas dasar kesadaran kritis terhadap substansi mengapa dan untuk apa suatu kegiatan itu harus dilakukan. Pada tahapan berikutnya, siklus pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan dilembagakan oleh masyarakat sendiri secara berkala dengan difasilitasi pendamping yang dititik beratkan pada menjaga koridor-koridor kesesuaian dengan nilai luhur, transparansi dan akuntabilitas. 1.2. Prinsip Dasar Siklus Kegiatan di Masyarakat Beberapa prinsip dasar yang harus dianut dalam melaksanakan siklus di tingkat kelurahan, sebagai berikut : § Siklus ini adalah siklusnya masyarakat, jadi harus tetap berjalan saat lembaga kepemimpinan masyarakat telah terbentuk sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di Pedoman Pelaksanaan PNPM MP dengan nama jenerik BKM/LKM § Tiap Siklus berlaku untuk masa kerja satu tahun kalender dari Januari s/d Desember § Tiap Desember tahun berjalan BKM/LKM harus sudah melakukan RWT (Rembug Warga Tahunan) sebagai rapat pertangungjawaban tahunan kepemimpinan BKM/ LKM dan pengesahan Renta (Rencana Tahunan) tahun berikutnya. § Pada bulan Januari tahun berikutnya maka Renta yang telah disahkan dalam RWT

94


diajukan dalam Musrenbang Kelurahan untuk diintegrasikan atau diadopsi dalam RPJMDes § Masa bakti anggota BKM/LKM ditetapkan 3 tahun § PJM Pronangkis ditetapkan untuk masa 3 tahun Berdasarkan prinsip tersebut di atas maka siklus pelaksanaan PNPM MP di kelurahan dapat dibedakan menjadi 3 Siklus tahunan berdasarkan urutan PNPM MP masuk ke kelurahan tersebut, yaitu: Siklus 1 : dimana tahun pertama PNPM MP mulai diperkenalkan di suatu kelurahan Siklus 2 : dimana tahun kedua PNPM MP bekerja di kelurahan yang sama Siklus 3 : dimana tahun ketiga PNPM MP bekerja di kelurahan yang sama Pada tahun ke 4 akan dilakukan Siklus 1 seperti pada tahun pertama karena pada tahun ke 3 masa bakti anggota BKM/LKM telah berakhir dan PJM Pronangkis juga telah berakhir 2.3

GARIS BESAR SIKLUS PNPM MP Siklus PNPM MP disusun untuk 3 tahun kalender yang berulang lagi pada tahun ke empat dengan siklus 1

2.3.1 Siklus 1 (Januari s/d Desember tahun pertama) Inti kegiatan PNPM MP di masyarakat kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakt, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus rembug kesiapan masyarakat dan kerelawanan (RKM), refleksi kemiskinan (RK), pemetaan swadaya (PS) berorientasi IPM-MDGs, pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), perencanaan partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) berorientasi kinerja peningkatan IPMMDGs dan rencana tahunannya (Renta), serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui KSM (kelompok swadaya masyarakat) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).



95

Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM MP di tingkat masyarakat pada tahun pertama atau Siklus 1 dapat dilihat pada siklus kegiatan di bawah ini. Diagram Siklus 1 (Januari s/d Desember tahun pertama)

PS

BKM/LKM Pencairan BLM PJM/ RENTA

RK

Pemanfaatan BLM SOS AWAL/ PEMETAAN SOSIAL

RKM

KSM

Secara matriks, langkah-langkah Siklus 1 (untuk tahun pertama) adalah seperti tersebut di bawah ini

96

NO 1

TAHAPAN SIKLUS SOSIALISASI AWAL

2

REMBUG KESIAPAN MASYARAKAT (RKM)

3.

REFLEKSI KEMISKINAN (RK)

4.

PEMETAAN SWADAYA (PS)

5.

PEMBENTUKAN BKM/LKM

TUJUAN • Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat • Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat • Penyebarluas-an informasi ttg akan adanya program PNPM MP di kel/desa tersebut • Meminta izin kpd kepala kel/desa untuk melaksanakan proses siklus PNPM MP • Mengumumkan penerimaan relawan • Membangun komitmen masyarakat untuk menerima/menolak PNPM MP dgn segala konsekwensinya • Mendapatkan relawan yang sesuai kriteria • Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi & mengawal PNPM MP (nilainilai) • Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi Refleksi Kemiskinan • Menumbuhkan kesadaran bahwa ada masalah bersama, yaitu kemiskinan yg hrs ditanggulangi bersama • Menemukan akar penyebab kemiskinan • Membangun niat bersama utk menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi • Menghasilkan relawan mampu memfasilitasi dan melaksanakan Pemetaan Swadaya • Menghasilkan relawan yg mampu menganalisis masalah dan potensi masyarakat • Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat kelurahan • Membangun motivasi untuk berbuat/menyelesaikan persoalan • Menghasilkan relawan yg mampu memfasilitasi dan melaksanakan FGD Kelembagaan & Kepemimpinan • Menghasilkan relawan yg mampu menganalisis tata kelembagaan setempat • Masyarakat memahami kriteria kelembagaan yang dapat berperan sebagai BKM/LKM • Masyarakat menyadari kebutuhan lembaga yg dipimpin oleh orang-orang yang menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan • Masyarakat mampu merumuskan kriteria pemimpin masyarakat


3

Secara matriks, langkah-langkah Siklus 1 (untuk tahun pertama) adalah seperti tersebut di bawah ini NO 1

TAHAPAN SIKLUS SOSIALISASI AWAL

TUJUAN · Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat · Mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat · Penyebarluas-an informasi ttg akan adanya program PNPM MP di kel/desa tersebut · Meminta izin kpd kepala kel/desa untuk melaksanakan proses siklus PNPM MP · Mengumumkan penerimaan relawan

2

REMBUG KESIAPAN MASYARAKAT (RKM)

· Membangun komitmen masyarakat untuk menerima/menolak PNPM MP dgn segala konsekwensinya · Mendapatkan relawan yang sesuai kriteria · Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi & mengawal PNPM MP (nilai-nilai)

3.

4.

REFLEKSI KEMISKINAN

· Menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi Refleksi Kemiskinan

(RK)

· Menumbuhkan kesadaran bahwa ada masalah bersama, yaitu kemiskinan yg hrs ditanggulangi bersama · Menemukan akar penyebab kemiskinan · Membangun niat bersama utk menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi

PEMETAAN SWADAYA (PS)

· Menghasilkan relawan mampu memfasilitasi dan melaksanakan Pemetaan Swadaya · Menghasilkan relawan yg mampu menganalisis masalah dan potensi masyarakat · Membangun kesadaran akan realita persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) masyarakat kelurahan · Membangun motivasi untuk berbuat/menyelesaikan persoalan



97

NO

TAHAPAN SIKLUS PEMBENTUKAN BKM/LKM

5.

TUJUAN · Menghasilkan relawan yg mampu memfasilitasi dan melaksanakan FGD Kelembagaan & Kepemimpinan · Menghasilkan relawan yg mampu menganalisis tata kelembagaan setempat · Masyarakat memahami kriteria kelembagaan yang dapat berperan sebagai BKM/LKM · Masyarakat menyadari kebutuhan lembaga yg dipimpin oleh orang-orang yang menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan · Masyarakat mampu merumuskan kriteria pemimpin masyarakat · Membentuk Panitia Pendirian BKM/LKM

.

Menghasilan panitia yg mampu melaksanakan pembentukan BKM/LKM · Penyusunan draft AD/ART · Kesepakatan aturan main pembentukan BKM/LKM & kriteria utusan/anggota BKM/LKM Memilih utusan RT berdasarkan kriteria nilai luhur (Bila jml RT banyak dpt dilakukan pemilihan saringan di RW) Membangun lembaga kepemimpinan masyarakat yang diisi oleh orang-orang baik, murni dan benar PENYUSUNAN PJM Menghasilan relawan/BKM/LKM yg mampu melaksanakan penyusunan / RENTA PRONANG- Pronangkis KIS

6.

Tersusunnya program kegiatan penanggulang-an kemiskinan (tiga tahunan & tahunan) 7.

PENGORGANISASIAN KSM

Menghasilan relawan melaksanakan pengorganisasian KSM

(pengorganisasian KSM ini dpt juga dilakukan sth PS)

Terbentuknya KSM sebagai satuan unit sosial yang saling tolong dalam mengembangkan diri masing-masing anggotanya

2.3.2 Siklus 2 (Januari s/d Desember tahun kedua) Siklus 2 ini diawali dengan serangkaian kegiatan meninjau-ulang kinerja kelembagaan BKM/LKM, capaian Rencana Tahunan, dan kinerja keuangan BKM/LKM, yang kemudian disampaikan dalam Rembug Warga Tahunan (RWT). Adapun peninjauan ulang tersebut minimum meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Penilaian terhadap kinerja kelembagaan BKM/LKM Mengingat anggota BKM/LKM memiliki masa bakti 3 tahun maka pada tahun kedua

98


ini yang dinilai adalah kinerja BKM/LKM yang mencakup : § Penilaian kinerja BKM/LKM sesuai digariskan dalam AD/ART BKM/LKM, termasuk keaktifan anggota, agenda pertemuan rutin, kelengkapan struktur organisasi BKM/LKM, dan keterlibatan relawan § Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi § Penilaian capaian target indikator kinerja pelaksanaan PNPMM Perkotaan sesuai digariskan dalam pedoman 2) Penilaian terhadap capaian Renta § Apakah semua usulan yang di Renta sdh dilaksanakan semua. § Bila belum mengapa dan berapa yang masih harus diluncurkan di tahun berikutnya § Mutu produk yang dihasilkan (fisik maupun non fisik), manfaat terhadap KK miskin, partisipasi dan realisasi kontribusi masyarakat § Status penyelesaian pertanggungjawaban KSM/panitia dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi § Disusun Renta tahun berikutnya dengan memperhatikan capaian tahun berjalan.

Kegiatan infrastruktur yang diprioritaskan dalam Renta adalah kegiatan yang secara langsung memberikan dampak/manfaat secara kolektif bagi masyarakat dan diutamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT atau RW, dst), yang memberikan lingkup kemanfaatan lebih luas bagi masyarakat kelurahan

3) Penilaian kinerja keuangan BKM/LKM § Penilaian kinerja keuangan Sekretariat BKM/LKM, sesuai indikator kinerja yang digariskan dalam SOP pengukuran kinerja pembukuan BKM/LKM § Penilaian kinerja UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai pengelola dana bergulir sesuai dengan indikator kinerja yang digariskan dalam SOP pengukuran kinerja pembukuan UPK § Besarnya dana yang dapat digalang BKM/LKM dari berbagai sumber § Penilaian kesesuaian pemanfaatan dana dengan prosedur yang sudah ditentukan, serta kesesuaian dengan Renta atau arah PJM § Penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi dalam pengelolaan dana § Pelaksanaan audit keuangan BKM/LKM Setelah peninjauan ulang ketiga hal tersebut maka dapat dibuatan rencana kerja untuk perbaikan sehingga diperoleh :



99

1) Rencana perbaikan kinerja BKM/LKM dan bila diperlukan melakukan penggantian terhadap anggota yang non aktif dengan menggunakan daftar warga terpilih sebagai anggota BKM/LKM pada waktu pemilihan anggota BKM/LKM pada 2 tahun yang lalu. 2) Renta tahun berikutnya dengan memperhitungkan capaian Renta tahun berjalan untuk nantinya diajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan 3) Laporan keuangan yang telah disetujui oleh Askot MK

Ketiga hal tersebut diatas harus menjadi bagian utama dalam dokumen pertanggungjawaban atau LPJ BKM/LKM yang dimusyawarahkan dalam Rembug Warga Tahunan di bulan Desember tiap tahun. Setelah melakukan ini maka BKM/LKM berhak mendapat tambahan BLM.

100


Diagram Siklus 2 (Januari s/d Desember tahun kedua)

Diagram Siklus 2 (Januari s/d Desember tahun kedua)

Musrenbang Diagram Siklus 2 (Januari s/d Desember tahun kedua) Desa/Kel, Kec dan Kab/Kota

Musrenbang Desa/Kel, PJM sebagai input Kec dan Kab/Kota

bagi RPJM Des/Renstra Kel PJM sebagai input bagi RPJM dan Renta sebagai Des/Renstra input bagiKel RKP danDesa Renta sebagai atau Renja input bagi RKP Kel

PJM/ RENTA

PJM/ RENTA

REVIEW RENTA, REVIEW KINERJA RENTA, BKM/LKM, KINERJA dan BKM/LKM, KEUANGAN dan

KSM

Desa atau Renja Kel

Pencairan & Pemanfaatan BLM Pencairan & Pemanfaatan BLM

Tambahan BLM Tahun ke-2

KSM

Tambahan BLM Tahun ke-2

KEUANGAN 2.3.3 Siklus 3 (Januari s/d Desember tahun ketiga)

2.3.3

2.3.3

Siklus 3 (Januari s/d Desember tahun ketiga)

Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena BKM/LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih berlaku meskin tidak menutup Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena BKM/LKMkemungkinan juga masih Pada dasarnya Siklus 3 adalah sama dengan Siklus 2 karena BKM/LKM juga masih pada kurun masa bakti dan PJM juga masih berlaku meskin tidak menutup untuk revisi Siklus 3 (Januari s/d Desember tahun ketiga)

pada kurun masa dan PJM juga masih berlaku meskin tidak menutup kemungkinan untukbakti revisi kemungkinan untuk revisi

Diagram Siklus 3 (Januari Desember tahun ketiga) Diagram Siklus 3 (Januari s/ds/d Desember tahun ketiga) Diagram Siklus 3 (Januari s/d Desember tahun ketiga)

Musrenbang Desa/Kel,

Musrenbang Desa/Kel, Kec dan Kab/Kota Kec dan Kab/Kota

PJM sebagai input

PJM/ PJM/ RENTA RENTA

PJM sebagai input bagi RPJM bagi RPJM Des/Renstra Des/Renstra Kel Kel Renta sebagai dandan Renta sebagai input input bagibagi RKPRKP Desa atau Renja Desa atau Renja KelKel

Pencairan & Pemanfaatan BLMBLM Pencairan & Pemanfaatan

REVIEW REVIEW RENTA, RENTA, KINERJA KINERJA BKM/LKM, BKM/LKM, dan dan KEUANGAN KEUANGAN

KSM KSM


Tambahan BLM Tahun ke-3ke-3 Tambahan BLM Tahun


101

2.3.4 Siklus 4 (Januari s/d Desember tahun keempat) 2.3.4

Siklus 4 (Januari s/d Desember tahun keempat)

BKM/LKM sudah selesai masa baktinya pada Siklus 3, PJM juga sdh selesai pada Siklus 3, BKM/LKM sudah baktinya Siklus 3, Siklus PJM juga maka padaselesai Siklus 4masa dimulai denganpada putaran awal 1 sdh selesai pada Siklus 3, maka pada Siklus 4 dimulai dengan putaran awal Siklus 1

Diagram Siklus 4 (Januari s/d Desember tahun keempat)

Diagram Siklus 4 (Januari s/d Desember tahun keempat)

Musrenbang Desa/Ke, Kec dan Kab/Kota

PS

RK

REFLEKSI 3 TH PNPM MP DI KELURAHAN

102

BKM/LKM

PJM/ RENTA

PJM sebagai input bagi RPJM Des/Renstra Kel dan Renta sebagai input bagi RKP Desa atau Renja Kel

Pencairan dana (hasil sinergi program/ channeling) KSM


4.3.5. Skenario Pelaksanaan

4.3.5. Skenario Pelaksanaan Skenario Pelaksanaan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Intervensi Program

Tahun ke-‐1 Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

RKM, RK, PS, BKM/LKM, KSM, PJM, BLM

Siklus Masyarakat

RWT

Proses Musrenbang Skenario Pelaksanaan

Pra-‐Musrenbang

Jan

Proses Musrenbang Skenario Pelaksanaan Intervensi Program Siklus Masyarakat Proses Musrenbang

1. 2. 3. 4.

Feb

Mar

Apr

Tahun ke-‐2 dan Tahun ke-‐3 Mei Jun Jul Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Pencairan dan Pemanfaatan BLM Audit BPKP dan Inspektorat Kab/Kota

Intervensi Program Siklus Masyarakat

Des

Review Partisipatif, RWT Audit Independen Msrb. Kel/ds, Kec, Kab/Kt

Jan

Feb

Mar

Pra-‐Musrenbang

Apr

Mei

Tahun ke-‐4 Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

Pencairan dan Pemanfaatan BLM Audit BPKP dan Inspektorat Kab/Kota Refleksi 3 th PNPM MP di Kel/desa (Perencanaan Partisipatif, BKM/LKM, KSM), RWT Audit Independen Msrb. Kel/ds, Kec, Kab/Kt

Pra-‐Musrenbang

Agenda Review Partisipatif : Agenda Review Untuk tahun ke-2Partisipatif : Review: Renta Tahun ke-1 & Penyusunan Renta Tahun ke-2 1. Untuk tahun ke-2 : Review Renta Tahun ke-1 & Penyusunan Renta Tahun ke-2 Untuk Review Renta Tahun Penyusunan Renta Tahun 2. tahun Untuk ke-3 tahun :ke-3 : Review Renta Tahunke-2 ke-2 & & Penyusunan Renta Tahun ke-3 ke-3 3. Review kinerja BKM/LKM sesuai AD/ART Review kinerja BKM/LKM sesuai AD/ART 4. Review Keuangan BKM/LKM melalui penilaian kinerja Sekretariat dan UPK serta Audit Review Keuangan BKM/LKM melalui penilaian kinerja Sekretariat dan UPK serta Audit Keterangan : RWT : Rembug Warga Tahunan Msrb.Kel/Ds Keterangan : : Musrenbang Kelurahan/Desa Msrb.Kec : Musrenbang Kecamatan RWT : Rembug Warga Tahunan Msrb.Kab/Kota : Musrenbang Kabupaten/Kota Msrb.Kel/Ds : Musrenbang Kelurahan/Desa RKM : Rembug Kesiapan Masyarakat Msrb.Kec : Musrenbang Kecamatan RK : Refleksi Kemiskinan Msrb.Kab/Kota : Musrenbang Kabupaten/Kota RKM : Rembug Kesiapan Masyarakat RK : Refleksi Kemiskinan

PS : Pemetaan Swadaya BKM/LKM : Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat PS : Pemetaan Swadaya PJM : Perencanaan Jangka Menengah BKM/LKM : Badan Keswadayaan Masyarakat/ Renta : Rencana Tahunan Lembaga Keswadayaan Masyarakat BLM : Bantuan Langsung Masyarakat PJM : Perencanaan Jangka Menengah Renta : Rencana Tahunan BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Inti kegiatan PNPM MP di masyarakat

Dengan demikian, dapat disimpulkan Inti kegiatan PNPM MPkemandirian di masyarakat dan kelukelurahan/desa adalah proses bahwa menumbuhkembangkan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk rahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upamasyarakt, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal ya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakt, melalui proses kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan pembelajaran dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based develop(good governance), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). ment), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (good governance), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).



103

LAMPIRAN 4 STRATEGI UNTUK MEMASTIKAN KESETARAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PNPM MP 2012-2014 Lampiran 4 : Strategi untuk Memastikan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender

1. Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masyarakat merupakan faktor kunci PNPM MP 2012-2014 dalam membangun organisasi yang benar-benar mewakili semua orang di masyarakat. Hal ini juga penting untuk menyediakan layanan yang merespon tidak hanya untuk ma1. Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masyarakat merupakan faktor kunci syarakatmembangun luas, tetapi juga untuk kebutuhan spesifik bahwa perempuan mungkin memiliki dalam organisasi yang benar-benar mewakili semua orang di masyarakat. Hal ini juga penting untuk menyediakan layanan yang merespon tidak hanya kebutuhan tersebut. Strategi gender berikut ini dikembangkan untuk UPP 3 dan PNPM untuk masyarakat luas, tetapi juga untuk kebutuhan spesifik bahwa perempuan mungkin MP-I. Strategi ini telah diperbarui PNPM MP-III untuk pengarusutamaan memiliki kebutuhan tersebut. Strategiuntuk gender berikut ini dikembangkan untuk UPP 3 gender dan agar lebih sistematis kesetaraan. PNPM MP-I. Strategi dan ini telah diperbarui untuk PNPM MP-III untuk pengarusutamaan gender agar lebih sistematis dan kesetaraan.

2. 2.

Di bawahini iniadalah adalahimplementasi implementasi dari strategi kemajuan dalam PNPM Di bawah dari strategi kemajuan dalam PNPM MP: :MP: :

No 1

Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi di tiap tingkatan (level nasional sampai kelurahan/desa)

• • •

•

2

Penguatan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah

• •

3

Konsultan dan Fasilitator

• • • •

4 5

104

Pelatihan Konsultan dan Fasilitator Pedoman/brosur Sederhana tentang

• • • •

Langkah-langkah untuk Memastikan Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Menjelaskan dan membahas betapa pentingnya partisipasi perempuan adalah untuk pengurangan kemiskinan Jelaskan tujuan gender dari proyek dalam strategi kemiskinannya Ahli strategi komunikasi bertanggung jawab untuk menentukan cara terbaik untuk memastikan bahwa perempuan di semua tingkatan menerima informasi yang sama dengan pria, menggunakan apapun media dan bahasa yang sesuai, misalnya; poster, drama, radio, selebaran Evaluasi cepat berkala oleh fasilitator harus mengidentifikasi efektivitas bahan yang digunakan dan juga mengidentifikasi mereka yang tidak menerima informasi dalam kelurahan sehingga inisiatif baru dapat diperkenalkan Membahas perlunya Pengarusutamaan Utama Gender dan Anggaran yang Responsif Gender dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun lokakarya di tingkat propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat Lurah/Kades Memberikan tambahan materi pelatihan pada kegiatan pelatihan penguatan pemda maupun TOT Pemda Iklan untuk semua staf proyek baru harus menyatakan bahwa 'perempuan sangat dianjurkan untuk mengirim lamaran' Jika ada kedua kandidat memenuhi syarat pria dan wanita untuk posisi, perempuan harus mendapatkan prioritas Diharapkan minimal sepertiga dari konsultan dan fasilitator per provinsi adalah perempuan Cuti hamil akan sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sekarang. Dalam kontrak konsultan dan fasilitator harus dijelaskan ketentuan tambahan biaya untuk penyediaan imbalan bersalin yang harus dimasukkan dalam biaya sosial dari kontrak tersebut. Sedikitnya 30% dari fasilitator dipilih harus perempuan. Semua kontrak harus mencakup cuti hamil bagi perempuan Sertakan isu-isu yang berkaitan dengan gender (teknik pertemuan, waktu, fasilitas, issue budaya lokal yang spesifik, identifikasi perempuan, dll) Mengidentifikasi cara-cara khusus dan dapat diterima lokal untuk (a) memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam semua aspek program,


1

1.

2. 4 No 51 No 6

7 8 2 9 3 10

11 12 13 4 5 14

Jika ada keduapembangunan kandidat memenuhi syarat pria dan wanita untukfaktor posisi, kunci Partisipasi perempuan •dalam proses masyarakat merupakan perempuan harus mendapatkan prioritas dalam membangun organisasi yang benar-benar mewakili semua orang di Diharapkan minimal sepertiga darilayanan konsultanyang dan fasilitator per provinsi masyarakat. Hal ini juga• penting untuk menyediakan merespon tidak hanya adalahjuga perempuan untuk masyarakat luas, tetapi untuk kebutuhan spesifik bahwa perempuan mungkin • Cuti Strategi hamil akangender sesuai dengan yang berlaku padauntuk waktu UPP sekarang. memiliki kebutuhan tersebut. berikuthukum ini dikembangkan 3 dan Dalam kontrak konsultan dan fasilitator harus dijelaskan ketentuan tambahan PNPM MP-I. Strategi ini telah diperbarui untuk PNPM MP-III untuk pengarusutamaan biaya untuk penyediaan imbalan bersalin yang harus dimasukkan dalam gender agar lebih sistematis dan kesetaraan. biaya sosial dari kontrak tersebut. • Sedikitnyadari 30% strategi dari fasilitator dipilih harus perempuan. Di bawah ini adalah implementasi kemajuan dalam PNPM MP: : • Semua kontrak harus mencakup cuti hamil bagi perempuan Langkah-langkah untuk Memastikan Pelatihan Konsultan dan • Sertakan isu-isu yang berkaitan dengan gender (teknik pertemuan, waktu, Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Fasilitator fasilitas, issue budaya lokal yang spesifik, identifikasi perempuan, dll) untuk Memastikan Sosialisasi dan danLangkah-langkah membahas betapa pentingnya partisipasi Pedoman/brosur •• Menjelaskan Mengidentifikasi cara-cara khusus dan dapat diterima lokal perempuan untuk (a) Kegiatan Pengarusutamaan Gender dandalam Kesetaraan diseminasi di tiap adalah untuk perempuan pengurangan kemiskinan Sederhana tentang memastikan dapat berpartisipasi semua aspek program, Gender dan (b) untuk menyebarluaskan informasi tingkatan (level nasional • Jelaskan tujuan gender dari proyek dalam kepada strategi perempuan. kemiskinannya Rembug/Rapat dalam 30% dari peserta harus perempuan sampai kelurahan/desa) •• Sedikitnya Ahli strategi komunikasi bertanggung jawab untuk menentukan cara terbaik pemilihan relawan • Memberikan kesempatan sama bagi perempuan dalam pemilihan untuk memastikan bahwa yang perempuan di semua tingkatan menerima 1 masyarakat relawan informasi yang sama dengan pria, menggunakan apapun media dan bahasa • Sedikitnya 30% dari relawan masyarakat terpilih harus perempuan yang sesuai, misalnya; poster, drama, radio, selebaran Pelatihan Relawan •• Sertakan isu-isuberkala yang berkaitan dengan gender (teknik pertemuan, waktu, Evaluasi cepat oleh fasilitator harus mengidentifikasi efektivitas fasilitas, issue budaya lokal spesifik, identifikasi perempuan, dll) bahan yang digunakan dan yang juga mengidentifikasi mereka yang tidak Diskusi Kelompok • Mengadakan diskusidalam kelompok terarahsehingga khusus untuk perempuan menerima informasi kelurahan inisiatif baru dapat(terpisah Terarah/FGD khusus dari laki-laki) diperkenalkan pada identifikasi Penguatan Kapasitas •• Pastikan bahwa pendekatan gender sensitif / metode Membahas perlunya Pengarusutamaan Utama Genderyang dandigunakan Anggaran yang kemiskinan dan analisis untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi lokal (tempat, waktu, teknik fasilitasi, Responsif Gender dalam setiap kegiatan sosialisasi maupundll) lokakarya di kelembagaan lokal tingkat propinsi, kabupaten/kota sampai tingkat Lurah/Kades Peserta seleksi untuk •• Coba dan memastikan sosialisasipada bahwa 50% peserta adalah Memberikan tambahanselama materi pelatihan kegiatan pelatihan penguatan Pemetaan Swadaya dan perempuan pemda maupun TOT Pemda pelatihan Setidaknya sepertiga anggota Swadaya harus perempuan Konsultanperencanaan dan Fasilitator •• Iklan untuk semua stafdari proyek baru Survey harus menyatakan bahwa 'perempuan partisipatif sangat dianjurkan untuk mengirim lamaran' Mengembangkan •• Mencoba dan memastikan bahwa 40% daripria peserta pertemuan Jika ada kedua kandidat memenuhi syarat dan wanita untukadalah posisi, Lembaga Masyarakat perempuan perempuan harus mendapatkan prioritas (BKM/LKM) proses dari Pastikan melalui sosialisasi masyarakat bahwa •• Diharapkan minimal sepertigabahwa dari konsultan danmenyadari fasilitator per provinsi RT / RW / Dusun sampai perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota adalah perempuan tingkat kelurahan/desa BKM • Cuti hamil akan sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sekarang. Seleksi UPK • Dalam Jika ada dua kandidat priadan danfasilitator wanita yang perempuan kontrak konsultan harusmemenuhi dijelaskansyarat, ketentuan tambahan harus mendapatkan prioritas biaya untuk penyediaan imbalan bersalin yang harus dimasukkan dalam Penyusunan Proposal Memastikan bahwa perempuan • biaya sosial dari kontrak tersebut.menyusun sendiri proposal KSM (dengan KSM bantuan dari komunitas kader / fasilitator diperlukan) • Sedikitnya 30% dari fasilitator dipilih harusjika perempuan. Menentukan prioritas •• Pastikan KSM perempuan yang diusulkan datang ke pertemuan (yaitu Semua kontrak harus mencakup cuti hamildapat bagi perempuan proposal dalam perhatikan masalah tempat dan waktu pertemuan untuk pertemuan, memungkinkan Pelatihan Konsultan dan • Sertakan isu-isu yang berkaitan dengan gender (teknik waktu, pertemuan 'rembug perempuan dapat berpartisipasi mengingat kondisi lokal mereka) dll) Fasilitator fasilitas, issue budaya lokal yang spesifik, identifikasi perempuan, warga' •• Berikan prioritas untuk proposal perempuan merekalokal memenuhi Pedoman/brosur Mengidentifikasi cara-cara khusus dan dapatjika diterima untuk (a)kriteria menurut tim verifikasi Sederhana tentang memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam semua aspek program, Format Monitoring dan • Pastikan format untuk monitoring dan evaluasi mengumpulkan informasi Evaluasi tentang partisipasi perempuan dalam semua aspek proyek, termasuk rapat, perempuan penerima manfaat, dll untuk meningkatkan kinerja jika diperlukan1 • Membuat data terpilah laki-laki dan perempuan dalam SIM • Strategi untuk menjamin transparansi harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang mudah ke sumber informasi dan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka untuk memantau penggunaan dana. Gunakan metode partisipatif untuk monitoring di tingkat kelurahan/desa



105

LAMPIRAN 5. RENCANA AKSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2012-2014 1.

Pendahuluan. Sejak tahun 2003, Rencana Aksi Pemerintahan yang Lebih Baik (BGAP) telah menjadi bagian dari desain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan proyek-proyek perkotaan serta pedesaan pendahulunya. Tujuan keseluruhan dari BGAP PNPM MP adalah untuk meminimalkan resiko korupsi untuk seluruh program. Untuk mencapai tujuan ini, BGAP menginginkan: • mengidentifikasi risiko korupsi (pemetaan korupsi), dan • melaksanakan suatu rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi.

Tindakan yang dilakukan merupakan tambahan persyaratan dari sistem kontrol standar yang digunakan oleh Bank. Perlu dicatat bahwa BGAP diharapkan dapat berubah seiring waktu, dalam menanggapi pelajaran selama pelaksanaan program dan beradaptasi dengan risiko baru jika hal ini harus muncul. Lampiran ini merangkum fitur kunci dari BGAP PNPM MP, yang diadopsi pada tahun 2008, dan hasil implementasi per Oktober 2011. Identifikasi Risiko Korupsi (Pemetaan Korupsi) 2. Pemetaan korupsi. Mengurangi korupsi dimulai dengan mengidentifikasi sumber risiko korupsi. Untuk penyusunan BGAP, Bank dan Kementerian Pekerjaan Umum (Instansi Pelaksana PNPM MP) telah mengidentifikasi sumber resiko korupsi di 15 daerah, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini. Pemetaan korupsi akan dilakukan secara periodik, untuk mengidentifikasi risiko baru dan menggabungkan inovasi dan pelajaran selama pelaksanaan PNPM MP. Pelaksanaan Rencana Aksi 3. Kunci elemen BGAP yang BGAP ini terdiri dari lima elemen utama berikut.: • Meningkatkan keterbukaan dan transparansi, • Pengawasan oleh masyarakat, • Penanggulangan kolusi, penipuan dan nepotisme, • Mekanisme penanganan pengaduan, dan • Sanksi dan penyelesaian. 4. Elemen 1: ketentuan peningkatan keterbukaan dan transparansi. BGAP telah mengadopsi ketentuan terbaru Bank tentang keterbukaan, dan membuat informasi relevan yang tersedia melalui website PNPM MP, pertemuan publik, papan pengumuman dan sarana lainnya. Informasi ini mencakup: • (Diperbaharui) rencana pengadaan tahunan dan jadwal,

106


• Dokumen Pelelangan, • Permintaan Proposal, • Laporan Audit, • Pengaduan, dan • Tindakan yang dilakukan oleh PMU dan lembaga lainnya, termasuk yang ditangani di pengadilan untuk menyelesaikan laporan pengaduan.

Selain itu, BGAP memerlukan PMU untuk mengungkapkan kepada semua peserta tender ringkasan hasil evaluasi penawaran, proposal, dan kutipan (setelah pemenang diumumkan). 5. Elemen 2: pengawasan oleh masyarakat, BGAP ini telah dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola kegiatan proyek baik di tingkat pusat (dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pelaksana) dan tingkat masyarakat (di mana pelaksanaan subproyek terjadi). Tingkat partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat adalah sangat penting untuk keberhasilan PNPM MP, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan dana dari program ini, tetapi juga untuk mempertahankan akuntabilitas tingkat tinggi dan pemerintahan yang baik. Rancangan program ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengawasan oleh masyarakat adalah dimungkinkan untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena PNPM MP langsung melibatkan kelompok masyarakat dalam pemantauan hasil subproyek, dan evaluasi kualitas barang dan jasa yang dibiayai oleh dana BLM kelurahan. LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam program melalui partisipasi dalam lokakarya regional, dengan menyediakan narasumber untuk pengembangan PJM Pronangkis, sebagai penyedia pelatihan, dan evaluator (secara ad-hoc). Berdasarkan pengalaman dalam proyek-proyek UPP sebelumnya, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk memobilisasi masyarakat dalam program ini, sebagai kapasitas sangat bervariasi antara daerah. Di banyak kota, Korkot mengembangkan komunitas belajar, yang terdiri dari wakil dari berbagai elemen masyarakat termasuk LSM dan Perguruan Tinggi setempat. Di tempat lain, media lokal secara efektif yang menyediakan pengawasan; pendekatan ini telah terbukti tidak efektif di beberapa daerah di mana masyarakat telah diperas oleh “wartawan”. 6. Elemen 3: Penanggulangan kolusi, penipuan dan nepotisme PNPM MP dirancang untuk mengurangi kolusi, penipuan dan nepotisme. Risiko tindakan mitigasi meliputi: • Kegiatan pengadaan diiklankan secara baik dan transparan, • Tambahan audit dan prosedur pengadaan, seperti pengawasan tambahan oleh tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan, • Evaluasi periodik oleh konsultan evaluasi yang disewa oleh PNPM MP, dan dis-



107

eminasi hasil evaluasi kepada pihak teknis terkait, • Analisis laporan SIM untuk kasus kolusi, penipuan dan nepotisme sebagai bagian dari Laporan Tata Kelola dua tahunan untuk mengidentifikasi tren dalam penipuan dan korupsi dan risiko baru mungkin untuk tujuan Proyek, dan • Pelaporan langsung dari kasus kolusi, penipuan dan nepotisme ke kantor Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia (dalam hal intra-masyarakat, penipuan kolusi dan nepotisme, kasus akan dilaporkan dan dibahas sebagai pertemuan masyarakat sebelum diajukan kepada hukum penegak hukum). Dari 1.071 kasus dana disalahgunakan, 23 kasus telah dibawa ke kantor polisi dan jaksa. • Daerah yang perlu penguatan berhubungan dengan “pemeriksaan invoice” konsultan oleh PMU. Proyek ini akan membantu PMU untuk mengembangkan sistem yang lebih transparan untuk pemeriksaan invoice, yang mungkin termasuk penggunaan ICT, peningkatan prosedur, peningkatan kapasitas dari verifikator, tambahan verifikator, dan meningkatkan secara acak vendor checking.

7. Elemen 4: penanganan pengaduan. PNPM MP dirancang untuk mendorong resolusi pengaduan lokal melalui jalur formal, serta melalui tekanan publik. Selain itu, PNPM MP telah menempatkan sistem keluhan komprehensif penanganan di tempat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaan ke unit manajemen program melalui telepon, SMS, email, email biasa, atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah. Sebuah unit penanganan pengaduan di Instansi Pelaksana meneliti dan berusaha untuk menyelesaikan setiap keluhan, secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa resiko pembalasan untuk “whistleblower”. Setiap keluhan, termasuk informasi mengenai tindak lanjut dan sanksi diterapkan, yang dipublikasikan di website PNPM MP. Sistem saat ini telah berhasil dalam menerima banyak keluhan (sekitar 50/ hari). Sistem ini banyak digunakan untuk pengendalian manajemen, seperti kinerja konsultan dan fasilitator. Namun, sistem telah penuh dengan lebih dari 60.000 keluhan selama beberapa tahun terakhir. Data-data perusahaan harus sistematis untuk memungkinkan prioritas. Kapasitas untuk menyelesaikan keluhan perlu ditingkatkan dengan melibatkan pemerintah daerah. Juga, PMU perlu meningkatkan kapasitas untuk meninjau dan menganalisis data ini untuk mengidentifikasi tren risiko, masalah yang mungkin dalam bidang program ini, tren dalam penegakan hukum, dll

8. Elemen 5: sanksi dan penyelesaian. Pengalaman dengan proyek-proyek pem-

108


bangunan berbasis masyarakat lainnya telah menunjukkan bahwa resiko korupsi dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan sanksi berbasis masyarakat (atau ancaman menggunakan sanksi tersebut). sehingga PNPM MP mendorong masyarakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap warga negara yang dipercayakan kepada mereka memiliki wewenang yang disalahgunakan - dengan ketentuan bahwa sanksi ini sudah wajar dan sesuai (program secara tegas TIDAK mendukung main hakim sendiri atau bentuk-bentuk ekstrimisme).Keuntungan utama dari pengenaan sanksi berbasis masyarakat adalah bahwa dapat lebih mudah dan efektif diterapkan sebagai lawan hukum formal, yang terbebani dan lambat (ini terutama keuntungan bagi kasus yang lebih kecil dari korupsi). Harus ditekankan bahwa BGAP menganggap sanksi berbasis masyarakat sebagai pelengkap - dan bukan sebagai pengganti - sanksi formal, yang juga dapat diterapkan. Ini berarti bahwa setiap pejabat pemerintah, anggota masyarakat, LSM, atau perusahaan swasta berpartisipasi dalam program ini dapat diajukan kepada polisi dan kantor kejaksaan agung untuk penuntutan jika ada bukti yang cukup tersedia. Semua kontrak yang dibiayai oleh PNPM MP mengandung klausul yang menyatakan bahwa setiap bukti korupsi, kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan pemutusan kontrak itu, dan hukuman tambahan (seperti denda dan daftar hitam/black list) dapat dikenakan sesuai peraturan antara Bank dengan dan Pemerintah Indonesia. Demikian pula, BKM dapat (sementara atau seterusnya) ditunda akses ke dana PNPM dalam kasus di mana diduga ada penyalahgunaan besar dana. Pada skala yang lebih besar, pemerintah kota dapat perkecualian dari partisipasi dalam PNPM MP jika ada bukti bahwa penyalahgunaan dana adalah sistemik dalam beberapa kelurahan di Kabupaten / kota. Status dan Hasil Pelaksanaan BGAP (per Oktober 2011) 9. Pemerintah telah menyebarluaskan BGAP ke fasilitator dan memberikan pelatihan pada pelaksanaannya. Secara keseluruhan, sebagian besar strategi telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat efektivitas. Tabel.1 di bawah ini menunjukkan status implementasi BGAP dan pelajaran. Tabel ini akan diperbarui dari waktu ke waktu.



109

Tabel 1: Kemajuan dalam Rencana Aksi Tata Kelola yang lebih baik dari PNPM MP Rencana Aksi Kemajuan PNPM Perkotaan Pembelajaran Peningkatan Membuat informasi • Berbagai pertemuan telah Menyediakan informasi di papan Ketentuan penting tersedia dilakukan untuk pengumuman tanpa pendidikan yang keterbukaan & bagi masyarakat menyebarkan informasi layak kepada masyarakat tidak Transparansi dengan berbagai proyek di tingkat kelurahan. sepenuhnya efektif.Permintaan cara, termasuk • Min 5 Papan informasi untuk informasi perlu dibuat agar rapat-rapat umum tersedia di setiap kelurahan. lebih efektif. dan papan • Pembukuan laporan pengumuman. bulanan BKM harus diumumkan di papan pengumuman. Menginformasikan rencana pengadaan tahunan dan jadwal (dan update mereka), untuk dokumen penawaran dan permintaan proposal. Menginformasikan kepada semua peserta tender dari ringkasan evaluasi dan perbandingan penawaran, proposal, penawaran, dan kutipan, setelah pemenang diberitahu. Menginformasikan hasil laporan audit

Pengawasan oleh Masyarakat Sipil

Libatkan LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam berbagai cara, antara lain: • melalui partisipasi dalam lokakarya regional;

• sebagai nara sumber kunci untuk pengembangan

Sebagian. Rencana pengadaan untuk 2014-2015 akan dimuat di website proyek (www. p2kp.org)

Tidak ada masalah dengan jenis keterbukaan yang sampai saat inil dan tindakan penanganan umumnya telah diterima sebagai bagian dari elemen transparansi program.

Sebagian. Selesai di GPN.Panitia tender telah mengirimkan surat kepada semua peserta tender.

Sama seperti di atas.

laporan Audit tahunan proyek diupload di website BPKP. Tanggapan laporan audit di upload di 'web-site ‘ PNPM MP .

Hal ini berguna untuk tujuan tindak lanjut, terutama yang terkait dengan temuan penyalahgunaan dana.

LSM kredibel terlibat, karena banyak LSM tidak memiliki kapasitas untuk keterlibatan.

LSM telah terlibat sebagai peserta dalam berbagai lokakarya PNPM MP di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Belum

4

110


PJM Pronnagkis; • sebagai evaluator sewaktu-waktu, dan

Belum

• sebagai penyedia Dilakukan secara parsial pelatihan dalam bidang keterampilan tertentu. Penanggulangan Kolusi, Penyalahgunaan Dana & Nepotisme

Menetapkan tenaga ahli pengadaan dan manajemen keuangan untuk setiap wilayah.

Tenaga Ahli manajemen keuangan ditempatkan di NMC dan tingkat OC. Lebih dari 1000 fasilitator FM telah dimobilisasi. Tenaga Ahli pengadaan ditugaskan di tingkat nasional.

Mobilisasi tenaga ahli FM telah meningkatkan kualitas pengawasan proyek. Namun, di beberapa daerah kapasitas tenaga ahli FM rendah dan tambahan pelatihan khusus akan diperlukan. Dilanjutkan dengan perekrutan tenaga ahli pengadaan telah dibantu Pemerintah, meskipun demikian tenaga ahli dengan pengalaman internasional tetap dibutuhkan.

Membentuk sebuah komite di tingkat pusat untuk secara teratur mengevaluasi kinerja konsultan yang dipekerjakan dalam proyek ini. Komite ini akan mengedarkan hasilnya kepada pihak teknis terkait. Laporan kasus kolusi, penyalahgunaan dana dan nepotisme langsung ke kantor Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan oleh hukum Indonesia. Laporan terbuka dalam rembug warga sebelum diajukan kepada kantor jaksa agung dalam hal intramasyarakat, penyalahgunaan

Komite belum dibentuk.

Dilakukan sesuai kebutuhan, tetapi terutama kepada polisi.

Untuk kasus yang kecil terbukti menjadi sulit dan tidak tepat ditindaklanjuti karena prioritas kurang disediakan. Pelaporan ke polisi telah menjadi lebih tepat untuk kasus-kasus kecil di tingkat masyarakat.

Dilakukan di mana hal itu terjadi

Ini efektif dalam banyak kasus, namun keterlibatan pejabat pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hasil terbaik telah terjadi ketika perwakilan pemerintah daerah juga membantu dalam proses resolusi.

5



111

Mekanisme Penanganan Pengaduan

Sanksi & penyelesaian

dana, kolusi dan nepotisme. Menetapkan unit khusus untuk penanganan pengaduan di NMC dan OC untuk menyelidiki dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan masalah. Publikasikan melalui web-site database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan. Menginformasikan alamat mail pengaduan, dan mekanisme berbasis SMS. Alamat ini akan diposting ke papan kelurahan itu. Memutus kontrak pengadaan bila terbukti korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan hukuman tambahan berpotensi dikenakan (seperti denda, daftar hitam, dll) sesuai dengan peraturan Bank dan Pemerintah.

Suspend penarikan dana dari rekening proyek khusus untuk BKMs dalam kasus di mana diduga terjadi penyalahgunaan besar dana. Kecualikan seluruh kota (s) dari partisipasi dalam

Unit khusus untuk penanganan pengaduan telah ditunjuk untuk memfasilitasi penanganganan pengaduan. Pada tingkat OC, penanganan pengaduan difasilitasi oleh ahli penanganan pengaduan dan didukung oleh tim Korkot dan TA Monev. Database pengaduan, tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan melalui web-site telah tersedia di : www.pnpm-perkotaan.org Berikut adalah alamat untuk penanganan pengaduan: • SMS: +62 817 148 048. • Alamat email: ppm@pnpm-

perkotaan.org

• Pengaduan Online:

www. pnpm-perkotaan.org

INT telah menetapkan daftar hitam beberapa perusahaan di Indonesia yang mengirimkan faktur fiktif dan isu F & C lain. Sampai saat ini tidak ada tindakan dari program PNPM terkait perusahaan yang telah ditetapkan oleh INT tersebut. NMC sebelumnya dalam PNPM III telah ditetapkan “daftar hitam” karena praktek penipuan dalam proyek lain. NMC baru akan diberlakukan untuk proyek ini. Pada 2010-2011, Dana BLM Kelurahan di dua kabupaten dan kelurahan telah banyak ditahan terkait dengan penyalahgunaan dana.

Permintaan untuk informasi perlu ditingkatkan dan presentasi dapat ditingkatkan dengan penyajian yang dapat disesuaikan degan kebutuhan. Penyebaran informasi harus terus menerus dan ketat. Khusus poster untuk penanganan pengaduan, sementara berguna sampai batas tertentu, tidak akan bertahan sangat lama.Semua informasi tentang proyek tersebut harus meliputi SMS untuk pengaduan. Daftar hitam telah membantu dalam menciptakan kesadaran perilaku etis, dan memberikan pesan yang kuat ke industri. Namun, menanggapi keputusan daftar hitam harus mencakup penilaian hati-hati dan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan efek negatif dari daftar hitam untuk pelaksanaan proyek, seperti efek untuk manajemen proyek dengan tidak adanya konsultan, termasuk kemungkinan peningkatan dalam kebocoran dengan tidak adanya pengawasan yang tepat. Pendekatan ini efektif. Namun, sistem peringatan dini perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah diawal. Peran SIM sangat penting dalam pengertian ini.

Tidak ada kasus sejauh ini. Hal ini hanya berlaku untuk beberapa kelurahan 6

112

Karena proyek ini dibiayai dari berbagai sumber, itu akan lebih baik jika konsultan dikontrak secara individual oleh PMU bukan NMC. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih mengakses informasi dari semua program. Pada tingkat OC struktur yang ada dapat dipertahankan.


fase fase berikutnya berikutnya jika jika penyalahgunaan penyalahgunaan dana dana tersebar tersebar luas. luas. Menyebarkan Menyebarkan informasi informasi tentang tentang penanganan penanganan kasus kasus yang yang berhasil, berhasil, dimana dimana terjadi terjadi pembelajaran pembelajaran dan dan dana dana dapat dapat dikembalikan. dikembalikan. ..

Artikel Artikel telah telah diupload diupload dalam dalam proyek web-situs proyek web-situs www.p2kp.org www.p2kp.org (dalam (dalam Bahasa). Bahasa).

Meng-upload Meng-upload berguna berguna tapi tapi tidak tidak cukup untuk mendapatkan cukup untuk mendapatkan efek efek maksimum. maksimum. Perlu Perlu dimasukkan dimasukkan ke ke dalam dalam bahan bahan pelatihan pelatihan dan dan untuk untuk pembinaan pembinaan operator operator proyek. proyek.

Sub Sub Lampiran Lampiran 1. 1. Matriks Matriks Pemetaan Pemetaan Korupsi Korupsi Bidang Bidang Pemetaan Pemetaan Korupsi Korupsi PENGADAAN PENGADAAN

Tingkat Tingkat Resiko Resiko

Peluang Peluang Korupsi Korupsi

Penyiapan Penyiapan Short Short List List // daftar pendek daftar pendek

MEDIUM MEDIUM

Manipulasi Manipulasi proses proses penetapan penetapan daftar pendek untuk daftar pendek untuk mengeluarkan mengeluarkan perusahan perusahan yg yg dapat dapat menjadi menjadi saingan saingan degan degan calon calon yang yang sebenarnya sebenarnya sudah sudah dipilih/ memasukkan dipilih/ memasukkan perusahaan perusahaan yang yang tidak tidak akan akan menawar menawar lebih lebih rendah rendah

Kapasitas Kapasitas Pimpro Pimpro dan dan Panitia Panitia Tender/ Tender/ Evaluasi Evaluasi

MEDIUM MEDIUM (Pusat) (Pusat)

Penilaian Penilaian yang yang tidak tidak independen independen dalam dalam proses proses evaluasi konsultan. evaluasi konsultan. Keputusan Keputusan cenderung cenderung bias bias terhadap terhadap konsultan konsultan sesuai sesuai “yang “yang diinstruksikan” oleh diinstruksikan” oleh pejabat pejabat yang yang lebih lebih tinggi tinggi atau atau pihak pihak lain. lain.

Evaluasi Evaluasi Proposal Proposal

MEDIUM MEDIUM

Aksi Aksi Mitigasi Mitigasi

•• Kriteria Kriteria evaluasi evaluasi untuk untuk penetapan penetapan daftar daftar pendek pendek harus harus seobyektif seobyektif mungkin mungkin dengan dengan menggunakan menggunakan ukuran ukuran kuantitatif kuantitatif yang yang jelas jelas serta serta menghilangkan menghilangkan unsur unsur subyektifitas subyektifitas

•• Penasehat Penasehat pengadaan pengadaan yang yang dibiayai dibiayai oleh oleh proyek proyek untuk untuk mengawasi mengawasi proses proses pengadaan pengadaan •• Pengembangan Pengembangan kapasitas kapasitas untuk untuk semua pelaku yang semua pelaku yang terlibat terlibat dalam dalam pengadaan, pengadaan, termasuk termasuk sertifikasi sertifikasi staf staf sesuai sesuai dengan dengan Keppres Keppres 80/2003. 80/2003. •• Pengembangan Pengembangan pedoman pedoman proyek proyek untuk merampingkan untuk merampingkan semua semua prosedur prosedur dan dan mekanisme mekanisme sanksi sanksi // penanganan penanganan keluhan. keluhan. •• Penundaan Penundaan proses proses evaluasi evaluasi •• Rencana Rencana Pengadaan, Pengadaan, dengan dengan jangka jangka yang waktu yang akan akan menguntungkan menguntungkan waktu yang yang jelas, jelas, akan akan diikat diikat dalam dalam konsultan Kesepakatan konsultan (tertentu). (tertentu). Kesepakatan Legal, Legal, dan dan akan akan ditetapkan •• Proposal ditetapkan sebagai sebagai dasar dasar untuk untuk Proposal ditolak ditolak karena karena pengadaan alasan pengadaan apapun. apapun. alasan yang yang tidak tidak terkait terkait dengan •• Bank dengan kapasitas kapasitas Bank akan akan menyatakan menyatakan pengadaan pengadaan konsultan dalam yang tidak sesuai konsultan dalam yang tidak sesuai (misprocurement) (misprocurement) melaksanakan untuk melaksanakan jasa jasa untuk perpanjangan perpanjangan validitas validitas tersebut. proposal tersebut. proposal yang yang tidak tidak beralasan. beralasan. •• Skor •• Prosedur Skor teknis teknis yang yang cukup cukup Prosedur untuk untuk kontrak kontrak konsultan konsultan signifikan diatas signifikan tinggi tinggi diberikan diberikan diatas 1.8 1.8 milyard milyard rupiah rupiah dengan dengan kepada pagu kepada konsultan konsultan “yang “yang pagu anggaran anggaran akan akan diikuti. diikuti. lebih lebih disukai” disukai” sehingga sehingga tidak tidak •• Taksiran Taksiran anggaran anggaran untuk untuk masingmasingada masing ada konsultan konsultan lain lain masing paket paket kontrak kontrak akan akan 7 7



113

Bidang Pemetaan Korupsi

Tingkat Resiko

Peluang Korupsi

•

Penentuan Pemenang Kontrak

MEDIUM

•

Kualitas pelayanan yang diberikan

MEDIUM

•

• •

mengalahkan proposal mereka tanpa memperdulikan harga yang dapat menghasilkan harga yang tinggi. Informasi palsu yang diberikan oleh konsultan dan tidak diuji oleh tim panitia. Untuk kontrak konsultan diatas 1.8 milyard rupiah, panitia mungkin meamanipulasi nilai penawaran akhir dengan bekerjasama dengan penawar Pelayanan yang diberikan lebih rendah kualitasnya daripada yang ditentukan dalam KAK (TOR), dan pejabat mungkin mengambil keuntungan melalui perbedaan tersebut. Perubahan siginifikan staf kunci konsultan pada tahap awal penugasan Secara sengaja melakukan pengawasan yang longgar terhadap kontrak dan mendapatkan uang balik dari konsultan. Tagihan yang berlebihan/ganda

Pengawasan terhadap barang masuk

MEDIUM

•

Perencanaan pengadaan, termasuk untuk satu sub-proyek

MEDIUM

• Risiko penggelembungan (mark–up) anggaran untuk memberikan kesmpatan manipulasi tender.

Pengadaan secara umum

MEDIUM

• Risiko meminta uang dan praktik kolusi untuk “memberikan” kontrak kepada konsultan “yang lebih disukai”, dan kualitas

didasarkan pada pengalaman aktual yang ditentukan melalui survei ekstensif paket yang sejenis yang dilaksanakan pada P2KP 1 dan 2.

• Keamanan proposal biaya melalui pihak lain yang dipercaya • Mewajibkan pengumuman pemenang kontrak.

• Keterlibatan pengawasan masyarakat madani dan konsultan pengawas (sebagai contoh: KMP dalam kasus KMW, dan KE dalam kasus KMP) dalam pemeriksaan jasa yang telah diberikan. • Penajaman mekanisme penanganan keluhan. • Keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemantauan kualitas hasil (deliverable) konsultan. • Memberlakukan sistem ganjaran dan hukuman seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003. • Pemeriksaan lapangan • Tagihan ongkos penerbangan harus disertai tiket dan boarding pass • Lebih sering melakukan pemeriksaan lapangan • Mengunakan kelompok penerima sebagai utk verifikasi • Menayangkan tagihan konsultan di web PNPM • Peninjauan wajib oleh Bank terhadap perencanaan pengadaan, dan pengumuman rencana pengadaan pada ranah publik, termasuk nilai kontrak. • Peningkatan keterbukaan informasi, penanganan keluhan, dan sanksi seperti dirumuskan dalam Keppres 80/2003. • Peningkatan kapasitas pejabat yang 8

114

Aksi Mitigasi



Tingkat Resiko

Peluang Korupsi pelayanan yang lebih rendah.

PENGELOLAAN PROGRAM Daftar final staf PMU Satker dan PPK dengan kriteria (i) pengalaman menangani proyek yang didanai donor, dan (ii) sejarah pengelolaan proyek atau pelatihan bendaharawan yang diikuti

MEDIUM

• Risiko kapasitas staf PMU, Satker dan PPK yang tidak memadai.

Publikasi Laporan Audit

MEDIUM

Risiko ketidaktersediaan informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk penyalahgunaan, praktik kolusi dan nepotisme, jika ada).

Mekanisme Akuntabilitas Lokal

MEDIUM

Tidak adanya pengalaman setempat dapat menyebabkan kasus penyalahgunaan dalam masyarakat.

Aksi Mitigasi terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan, termasuk merekrut konsultan.. • Peningkatan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk keterlibatan profesional anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengadaan. • Pengembangan pedoman proyek. • Memperketat pengawasan oleh Bank. • Kriteria dan indikator kinerja Pimpinan Proyek, Bendaharawan, staf perencana, staf pengadaan, staf keuangan dan monev (monitoring dan evaluasi). Staf PMU, Satker dan PPK disepakati oleh Bank telah dimasukan dalam PMM dan akan digunakan sebagai dasar peninjauan kinerja tahunan staf yang relevan. • Ketentuan pedoman pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaksanaan proyek. • Ketentuan Pengelolaan Proyek Pemerintah, Kebendaharaan dan pelatihan pedoman pelaksanaan untuk staf PMU, Satker dan PPK. • Pelatihan tahunan yang disepakati oleh Bank mengenai staf PMU, Satker dan PPK. Instansi pelaksana akan mengumumkan segera setelah menerima laporan akhir audit yang disusun sesuai dengan kesepakatan pinjaman/kredit, dan semua tanggapan formal pemerintah. • Disain proyek mencakup pengawasan dan supervisi untuk menekan risiko tersebut. • BKM/LKM akan bertemu secara reguler untuk membuat keputusan kolektif mengenai isu strategis, dan meninjau rekening UPK berkenaan dengan penggunaan dana. BKM/LKM juga akan melaksanakan pertemuan tahunan dengan masyarakat umum untuk mempertanggungjawabkan 9



115


Tingkat Resiko

Peluang Korupsi

kegiatannya sepanjang tahun tersebut. • Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM. Idealnya, masing-masing BKM/LKM harus dikunjungi sekurang-kurangnya dua kali per tahun oleh KMP/KMW. • Untuk meningkatkan kualitas supervisi konsultan di bawah proyek tersebut, fasilitator diminta untuk memeriksa secara teratur pembukuan BKM/LKM dan UPK. Mereka juga perlu menandatangani dan membuat “pernyataan representasi” secara teratur, yang menegaskan bahwa mereka memeriksa pembukuan tersebut dan menganggapnya memuaskan. KMW pada tingkatan yang lebih tinggi akan memeriksa secara acak pernyataan fasilitator dan juga akan diminta menandatangani dan membuat pernyataan yang sama. Mekanisme untuk memeriksa dan menerapkan sanksi akan dikembangkan untuk mereka yang membuat pernyataan yang salah (sanksi mungkin mencakup pemisahan pekerjaan).

PARTISIPASI MASYARAKAT Diseminasi secara terbatas informasi mengenai program

116

RENDAH

Aksi Mitigasi

Informasi dibatasi pada peredarannya atau diberikan hanya pada kelompok tertentu sehingga proposal yang tidak layak mungkin terjadi.

• Sosialisasi akan dilaksanakan melalui pertemuan (musyawarah, lokakarya, dan focus group discussions,dll) pada tingkat kelurahan/desa/desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi. Sosialisasi tersebut juga mencakup kampanye melalui media massa, seperti surat kabar dan program radio. Strategi sosialisasi dipicu untuk membuat masyarakat sadar mengenai tujuan proyek dan peraturannya. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggungjawab terhadap tindakan 10



Tingkat Resiko

Peluang Korupsi

Pemilihan anggota BKM/LKM

RENDAH

Proses pemilihan anggota BKM/LKM yang tidak transparan sehingga menyebabkan rendahnya integritas.

Penyaluran dana

MEDIUM

Meminta bagian untuk pejabat pemerintah.

Pelaksanaan investasi sub proyek

MEDIUM

Penyalahgunaan dana oleh BKM/LKM dan KSM

Aksi Mitigasi mereka. • Proses pemilihan anggota BKM/LKM akan dilaksanakan melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, dengan partisipasi siginifikan dari anggota masyarakat • Dana PNPM MP ditujukan langsung kepada masyarakat, yakni rekening BKM/LKM/BKM. Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang ditentukan, mengikuti permintaan dari PJOK (setelah verifikasi oleh Konsultan Manajemen Wilayah), dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. • Prosedur, ukuran dan kriteria untuk merumuskan hibah, kriteria eligibilitas untuk penerima manfaat, dan kondisi untuk penarikan semua disederhanakan dan dirumuskan di depan untuk menjamin bahwa para pelaku dapat memahaminya dengan mudah. Untuk Hibah Kelurahan/desa/desa, persyaratan penarikan dana kepada BKM/LKM terkait dengan kinerja bukannya input, dengan penarikan pertama 20% berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang memuaskan sesuai PJM Pronangkis ; penarikan kedua 50% berdasarkan indikator penggunaan dana dan pengelolaan keuangan yang memuaskan, dan penarikan ketiga 30% berdasarkan indikator keberlanjutan BKM/LKM. Karena masyarakat mengetahui berapa banyak mereka harus terima, maka seharusnya akan lebih sulit bagi pejabat untuk mengambil keuntungan. • KSM diminta untuk menyusun dan mengajukan laporan mengenai kemajuan dan penggunaan dana proyek ke BKM/LKM. • Semua informasi keuangan yang dibuat tersedia untuk publik dan ditampilkan di kelurahan/desa/desa. Berita acara, status keuangan bulanan BKM/LKM, dan nama dan nilai proposal yang didanai ditempelkan pada papan 11



117


Tingkat Resiko

Peluang Korupsi

pengumuman yang diletakkan di sekitar kelurahan/desa/desa. Kebebasan pelaku dibatasi dengan menetapkan aturan bahwa semua transaksi keuangan memerlukan sekurang-kurangnya tiga tanda tangan dari anggota BKM/LKM terpilih. Untuk pembelian di atas Rp 15 juta, proyek meminta BKM/LKM untuk melaksanakan penawaran terbatas dimana penawaran harus diumumkan kepada publik. Untuk pembelian yang lebih kecil, pembelian harus dilaksanakan oleh dua orang yang akan meminta penawaran dari pemasok lokal. • Keuangan BKM/LKM akan diaudit setiap tahun oleh akuntan setempat. Hasil audit akan dilaporkan kepada masyarakat pada rapat pertanggungjawaban akhir tahun BKM/LKM.

12

118

Aksi Mitigasi


LAMPIRAN 6. KERANGKA KEBIJAKAN PENGAMANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN-3

Pendahuluan 1.

2.

3.

Program ini merupakan perluasan dari P2KP, PNPM MP dan kegiatan Additional Financing (AF) dari kelurahan yang sebelumnya ke kelurahan baru. Proyek ini akan menggunakan kebijakan perlindungan yang telah diadopsi oleh proyek P2KP dan PNPM MP I dan Pendanaan Tambahan (AF). Sehubungan dengan isu lingkungan, proyek ini tetap sebagai Kategori B. Telah dilaksanakan untuk P2KP-1, sedangkan untuk kegiatan P2KP (P2KP-2, P2KP AF, dan P2KP-3) dan PNPM MP I dan AF berada di bawah pelaksanaan, dengan sebagian besar kecil skala sub-proyek (yaitu toilet umum, jalan lokal, drainase dan sanitasi, fasilitas air, perbaikan perumahan, dll) saat ini sedang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Langkah-langkah pengamanan sejauh ini telah memadai untuk mengurangi masalah pengamanan. Program ini akan mengadopsi Pedoman Lingkungan, Pembebasan Tanah dan Kerangka Pemukiman Kembali serta Kerangka Masyarakat Adat yang telah diadopsi oleh PNPM MP III yg terus menerus dikembangkan dari yang digunakan oleh PNPM PerkotaanPNPM MP I dan II yang masing-masing disajikan pada Lampiran 10A, 10B dan 10C. Kerangka kerja Pengamanan ini telah diuraikan dalam pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis, dan akan terus diperbarui untuk mengakomodasi pelajaran terkait masalah pengamanan. Berikut ini rangkuman pengalaman di P2KP-2 dan P2KP-3 berkaitan dengan isu-isu kebijakan upaya perlindungan, terutama untuk skala kecil sub-proyek investasi.

Perkara Lingkungan 4.

P2KP / PNPM MP telah membiayai sekitar 336,140 sub-proyek infrastruktur, dengan total biaya sebesar US $ 297,000.000, menunjukkan ukuran rata-rata proyek US $ 880 (Rp.7.95 juta). Kegiatan ini terdiri dari jalan dan perbaikan jembatan tersier (50%), kegiatan drainase (18%), toilet umum (8%), kegiatan sanitasi (1,5%) dan pasokan air (5%). Tabel 1 di bawah memberikan rincian untuk sub-proyek di UPP2 dan UPP3.

5.

Ukuran kecil dan sifat kegiatan ini berarti bahwa tidak ada dampak lingkungan yang merugikan, dan prosedur operasi standar untuk mitigasi lingkungan (seperti per PNPM MP-1) terbukti memadai



119

Tabel 1 : Kegiatan Sub Proyek di P2KP

No

1 2 3 4 5 6

Jenis Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan Drainase Air Bersih MCK Umum Limbah Padat Others TOTAL

Jumlah BKM yang melakukan kegiatan

Volume

Unit

Biaya (Rp)

Swadaya Masyarakat

2430

5,913,788

meter

82,485,413,256

98,691,900,892

1765 1455 1575 541 756 8522

2,059,240 109,585 19,523 13,672 28,621

meter units units units

32,356,036,299 24,189,840,191 23,274,980,037 2,978,125,441 8,205,745,919 173,490,141,143

15,533,499,656 23,923,141,230 3,548,529,914 141,697,071,692

Sumber MIS, November 2011 Sumber Daya Budaya Fisik 6.

Sumber Daya Budaya Fisik disini diartikan sebagai obyek budaya yang bergerak dan tidak bergerak seperti tempat, struktur atau kumpulan struktur, obyek-obyek alam dan pemandangan yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, keagamaan, estetika atau nilai budaya yang signifikan. Cagar Budaya mungkin terletak di lingkungan perkotaan dan mungkin di luar atau di dalam wilayah komunitas Internasional. Sumber Daya Budaya Fisik penting sebagai sumber informasi ilmiah dan sejarah, sebagai asset untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan social dan sebagai bagian integral dari ciri budaya masyarakat mau kehidupan praktis

7.

Kebijakan Sumber Daya Budaya Fisik berlaku untuk : i) kegiatan yang melibatkan penggalian yang cukup besar, penghancuran dan pemindahan tanah, banjir, atau perubahan fisik lingkungan; ii) kegiatan yang terletak didalam, atau pinggiran dari obyek-obyek warisan budaya, dan iii) kegiatan yang direncanakan untuk mendukung manajemen atau konservasi Sumber Daya Budaya Fisik.

8.

120

Bila kegiatan proyek memungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap Sumber Daya Budaya Fisik maka BKM/LKM - Badan Keswadayan Masyarakat Lembaga Keswadayaan Masyarakat - sebagai pelaku kunci harus mencari langkah-langkah yang tepat untuk menghindari hal tersebut terjadi atau menangulangi dampak tersebut sebagai bagian dari penyiapan atau peninjauan kembagi PJM Pronangkis dan atau RPPRPLP (Rencana Penataan PermukimanRencana Penataan Lingkungan Permukiman) dari program khusus di tingkat kelurahan. Dalam kasus dimana seluruhan Sumber Daya


Budaya Fisik yang ada hancur, tindakan ini dapat mencakup perlindungan seluruh tapak atau penangulangan selektif termasuk penyelamatan dan dokumentasi 9.

Sebagai bagian integral dari proses penyusunan PJM dan RPPRPLP (Rencana Penataan PermukimanRencana Penataan Lingkungan Permukiman) BKM/LKM harus mengenbangkan rencana pengelolaan Sumber Daya Budaya Fisik yang mencakup langkahlangkah untuk menghindari atau menangulangi dampak negative yang terjadi terhadap Sumber Daya Budaya Fisik, termasuk penyiapan pengelolaan peluang pendanaan and setiap langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan kelembagaan serta sistem monitoring untuk melacak kemajuan kegiatan tersebut. Rencana tersebut akan termasuk dalam PJM dan RPPRPLP (Rencana Penataan PermukimanRencana Penataan Lingkungan Permukiman). Karena pembangunan di wilayah lindung adalah salah satu daftar negatif tidak ada pembangunan baru atau perluasan yang akan didukung di wilayah lindung, termasuk konserfasi budaya dalam proyek ini. Sepertinya hampir tidak mungkin subproyek yang diusulkan akan memberikan dampak negatif kepada Sumber Daya Budaya Fisik.

10.

Sifat partisipatif yang tinggi dari proyek akan menjamin bahwa komunitas/masyarakat dapat mengidentifikasi kalau sub proyek yang diusulkan akan memberikan dampak pada Sumber Daya Budaya Fisik dan memastikan bahwa dampak tersebut bukan dampak yang buruk terhadap Sumber Daya Budaya Fisik. Dengan demikian usulan sub proyek menuntut identifikasi tiap kegiatan yang akan dilakukan dan pengelompokan usulan subproyek sesuai dengan tindakan mitigasi yang layak. Hal ini akan dilakukan selama proses penyiapan PJM dan Rencana Penataan PermukimanRencana Penataan Lingkungan Permukiman.

Pembebasan Lahan Sukarela dan Permukiman Kembali yang Dipaksakan 11.

Hampir semua kebutuhan tanah untuk kegiatan subproyek adalah kontribusi sukarela dari masyarakat. Sebagai proyek yang berbasis masyarakat dan proyek partisipatif maka subproyek diusulkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat, disamping lahan, kontribusi sukarela dari masyarakat mencakup dana tunai dan tenaga kerja. Lebih lanjut dokumentasi dari proses konsultatif dan informasi pendukung akan termasuk dalam usulan sub proyek. KMW/OC dan Fasilitator harus memastikan bahwa kontribusi sukarela dari tanah diputuskan melalui proses konsultatif dengan pemilik lahan dan penerima manfaat tanpa tekanan dan didokumentasikan dengan baik. KMWKMW/OC dan BKM/ LKM harus meninjau kembali dan memverifikasi dokumentasi tersebut. Oleh sebab rata-rata subproyek yang mendapat kontribusi lahan sukarela sangat kecil (US$485.-)



121

kontribusi lahan suka rela per subproyek juga sangat kecil, utamanya untuk pelurusan jalan, jaringan air minum dan fasilitas sanitasi. Meskipun berbeda per subproyek, pengalaman P2KP dan PNPM Perkotaan PNPM MP menunjukkan bahwa bahwa tanah dibutuhkan untuk tiap subproyek (termasuk untuk pilot penataan permukiman) pada umumnya kecil. Pengamatan lapangan mengusulkan bahwa untuk MCK umum lahan yang dibutuhkan 30m2. Untuk perbaikan drainasi/kanal pada umumnya lahan dibutuhkan untuk memperluas atau pelebaran saluran. Jadi sejauh ini belum ada pengaduan terkait dengan lahan. 12.

Oleh sebab proyek ini akan tetap membiayai sub rpoyek infrastruktur skala kecil, maka tidak ada jumlah yang cukup signifikan dilihat sebagai investasi tanah oleh masyarakat. Seperti P2KP dan PNPM MP semua lahan yang dibutuhkan untuk membangun subproyek infra adalah kontribusi sukarela dari para pemanfaat. Keputusan kontribusi lahan diambil berdasarkan proses konsultatif partisipatif yang intensif antar warga masyarakat selama persiapan subproyek. Praktek-praktek semacam ini akan tetap dilanjutkan dalam proyek ini.

Penduduk Asli atau Masyarakat Rentan Terisolasi 13. Sampai saat ini tidak ada penduduk setempat yang terlibat atau terpengaruh didalam P2KP-2 dan P2KP-3. Baik dalam PNPM MP-1 dan AF. Skreening awal dilakukan menace IP Study (2010) yang disiapkan Bank Dunia menunjukan bahwa penduduk asli ada di 11 desa di 8 Propinsi di luar Jawa (Aceh, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Irian Jaya Barat). Mereka mungkin atau tidak terlibat atau terkena dampak proyek. Mengingat study tersebut disiapkan menggunakan berbagai pemahaman tentang karakteristik penduduk asli dan informasi lama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, keberadaan penduduk asli seperti dirumuskan di O.P 4.10 di kelurahan di 8 provinsi harus diverifikasi dan konfirmasi ulang selama proses pelaksanaan proyek. Kalau ada, seperti dalam kasus dimana teridentifikasi adanya potensi dampak lingkungan dan kebutuhan lahan, dimana penduduk asli adalah termasuk dari penerima manfaat atau mungkin atau tidak terkena dampak subproyek hanya akan diketahui dalam proses pelaksanaan subproyek. Proyek ini akan mengadopsi IPPF yang telah diperbaharui, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dari PNPM MP III yang masih berjalan dan selalu dipadukan dengan OP/BP 4.10 tentang Penduduk Asli

122


ANNEX A: PEDOMAN LINGKUNGAN UNTUK PNPM MP INDONESIA: PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN-3

Pendahuluan

1. Sebagai sebuah proyek yang sangat desentralisasi, PNPM MP akan mendukung sejumlah besar investasi proyek kecil di wilayah perkotaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kredit mikro untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan keuangan infrastruktur skala kecil dan layanan lainnya (plafon untuk sub-proyek individu per kelompok adalah Rp 50 juta atau US $ 5.050), melalui hibah kelurahan. plafon rendah untuk kegiatan individu, dikombinasikan dengan jenis kegiatan diharapkan akan dibiayai (jalan / jembatan perbaikan, drainase tersier, air bersih untuk rumah tangga individu, pengumpulan sampah melalui handcarts) menunjukkan bahwa tidak satupun dari investasi ini memiliki skala besar , signifikan atau dampak ireversibel. Dampak lingkungan akan datang sebagian besar dari site manajemen yang buruk selama kegiatan proyek konstruksi; karena itu, rumah tangga yang baik akan sangat dipromosikan.

2. Proyek telah diklasifikasikan sebagai Bank environmental kategori B. Lampiran ini menguraikan prosedur penyaringan lingkungan dan pedoman untuk mengidentifikasi, untuk meninjau, dan “red-flag” prosedur untuk memastikan bahwa masalah yang dikoreksi. Prosedur lingkungan di Indonesia meninjau umumnya konsisten dengan Bank dan akan membentuk kerangka pendekatan PNPM MP untuk pengelolaan lingkungan

Prinsip Dasar

3. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut: a. Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif

terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; b. Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana

Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan c. Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan

suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya.



123

Kriteria Pemeriksanaan Lingkungan

3. Setiap proposal kegiatan program (proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/ proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari 4 kategori berikut ini: a. Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara

menyeluruh yang untuk itu Kantor Menteri Negara Lingkungan telah menetapkan kriterianya (lihat Tabel 1). Proyek/subproyek semacam ini tidak akan didanai oleh PNPM MP; b. Mereka yang membutuhkan manajemen lingkungan dan rencana pemantauan

(UKL dan UPL) didasarkan pada studi terbatas tetapi site-specific. Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan kriteria untuk menentukan kebutuhan untuk UKL / UPL (lihat di bawah). Diharapkan bahwa tidak ada proposal yang diajukan di bawah baik PAPG atau hibah kelurahan akan jatuh di bawah kriteria ini. Namun, ini akan berlaku untuk sub-proyek yang akan dibiayai bawah NUS KBG; c. Mereka yang prosedur operasi standar (SOP) cukup, di mana praktek yang baik

generik akan melindungi lingkungan secara memadai. Dirjen Pemukiman memiliki pedoman SOP untuk beberapa jenis proyek (termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan debu, kebisingan dan lalu lintas di lokasi konstruksi; spesifikasi untuk pengurukan dan revegetasi daerah terganggu untuk mencegah erosi, dan prosedur untuk mengendalikan dampak negatif pada stasiun mentransfer limbah padat; dll ).. Diharapkan bahwa beberapa sub-proyek dapat jatuh dalam kategori ini; d. Mereka yang tidak memerlukan studi lingkungan, di mana konstruksi tidak,

gangguan tanah atau air atau pembuangan polutan yang terlibat. Diharapkan bahwa beberapa sub-proyek dapat jatuh dalam kategori ini.

124


Tabel 1. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan (berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia) UNIT

ANDAL >

UKL/UPL

Pengambilan Air Baku

Liter/ Detik

250

50 -<250

Transmisi (kota besar)

Km

10

10 – 2

Distribusi (kota besar)

Ha

500

100-<500

a. kota besar

Km; atau ha

5

1-<5 atau 2 – <5

b. kota sedang

Km; atau ha

10

3-<10 atau 5 - <10

c. kota kecil Pelebaran (kota besar)

Km Km; atau ha

30

5-<30

SEKTOR/PROYEK Penyediaan Air Bersih

Jalan Kota Pembangunan baru :

Jembatan

>/= 10 (jika pembebasan tanah) >/= 500

Jembatan di kota besar

M

-

>/= 20

Jembatan di kota kecil

M

-

>/= 60

2

< 2 ha

500 3

< 500 <3

Limbah Cair dan Sanitasi IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Sistem Perpipaan Air Limbah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Ha Ha Ha

Persampahan Timbunan (sanitary landfill)/TPA

ha atau ton

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) – didaerah pasang surut

ha atau ton

Transfer station

10 atau 1000 5 atau 5000

< 10 atau < 10000 < 5 atau < 5000

1000

< 1000

Drainase & Pengendalian Banjir a. kota besar

Km

5

1-< 5

b. kota sedang

Km

10

3-< 10

c. kota kecil (desa)

Km

5-<15

Perbaikan kampong Kota besar

Ha

Kota sedang

Ha

Upgrading

Ha

200

>/= 1 >/= 2

5

>/= 1

Sumber: PERMENLH-11/2006 untuk ANDAL (Mengenai Jenis Kegiatan Usaha yang Membutuhkan ANDAL)); KEPMEN PU- 17/ KPTS/M/2003 untuk UKL/UPL (Mengenai Keputusan Jenis Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum yang membutuhkan UPL and UKL); dan PERMENLH-13/2010 mengenai UKL-UPL dan SPKPPL.



125

4. Pemeriksaan khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini (daftar negatif) : · Perikanan: standar dari Dinas Perikanan akan diterapkan untuk semua proposal subproyek perikanan. · Pestisida, substansi yang dapat menipiskan ozon, tembakau atau produk tembakau: Subproyek yang menggunakan atau menghasilkan material-material ini tidak akan didanai. · Asbes. Tidak ada kegiatan yang menggunakan asbes yang akan didanai. Langkahlangkah mitigasi khusus untuk menangani isu asbes yang ada saat ini dalam setiap subproyek yang diajukan (seperti renovasi bangunan sekolah yang mungkin sudah menggunakan asbes) akan diterapkan. · Subproyek yang menghasilkan limbah atau emisi cair atau gas. Tidak ada kegiatan yang menghasilkan emisi atau limbah polutan yang akan didanai kecuali jika: (a) operasinya dalam skala kecil; (b) Bapedalda mengkaji desainnya dan mensertifikasi bahwa operasi tersebut mengikuti standar pengendalian polusi air dan udara yang dapat diterapkan. · Material dan buangan berbahaya. Tidak ada subproyek yang akan didanai yang menggunakan, menghasilkan, menyimpan, atau memindahkan material berbahaya (beracun, korosif atau eksplosif atau menghasilkan buangan B3. · Penebangan: subproyek yang melibatkan kegiatan penebangan atau pembelian peralatan penebangan tidak akan didanai · Pembangunan area yang dilindungi. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup RI No. PERMENLH-11/2006 mengenai Jenis-Jenis Aktivitas yang Membutuhkan ANDAL, menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berlokasi di wilayah yang dilindungi atau yang memungkinkan akan merubah tujuan atau peruntukan wilayah yang dilindungi diharuskan menyiapkan ANDAL (lihat di atas). Hal ini juga meliputi: wilayah perlindungan hutan; bantaran sungai; daerah konservasi laut/sungai; taman wisata alam; area gambut; wilayah sekitar danau dan bendungan; area hutan bakau sepanjang pantai; daerah tangkapan air; taman nasional; tepi pantai; taman hutan; peninggalan budaya; daerah sekitar mata air; wilayah penelitian ilmu pengetahuan; area konsevasi alam; area yang rentan terhadap kerusakan alam. · Tidak ada pemukiman baru atau perluasan permukiman akan didukung di kawasan lindung dalam proyek. Dimana permukiman sudah ada, dan jika itu adalah kebijakan pemerintah lokal untuk memungkinkan penyelesaian untuk tetap, proposal untuk pendanaan PNPM MP di bawah dapat digunakan oleh warga yang ada dengan menggunakan standar UPP 2 dan UPP 3 prosedur dan sesuai dengan lokal peraturan tentang pengelolaan lahan yang didefinisikan oleh rencana pengelolaan kawasan lindung.

126


· Tidak ada pembangunan jalan atau rehabilitasi apapun akan diizinkan di dalam delimited atau kawasan lindung yang diusulkan.

5. Spesifikasi desain termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk penyediaan air bersih, toilet umum, jalan kota, TPS, pasar dan jembatan akan diterapkan untuk PNPM MP dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (SOP). Mengingat kegiatan semacam ini kemungkinan dibiayai melalui ”Paket/PAPG” maka harus dimungkinan SOP daerah diberlakukan.

Proses Pemeriksanaan Lingkungan

6. Setiap KSM harus menyiapkan proposal subproyek dalam format standar yang disediakan oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. Format standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan harus memenuhi semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yg disyaratkan (termasuk pembebasan tanah/aset dan dampak terhadap masyarakat/penduduk asli). Semua proposal akan dinilai oleh staf proyek untuk kelayakannya, persyaratan teknik dan kesesuaiannya dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum kemudian di nilai oleh LKM. Tenaga ahli proyek secara teliti akan menyaring proposal terkait dgn dampak lingkungan berdasarkan pada pedoman diatas, yg menjadi bagian dari Pedoman Operasional Umum ini. Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua subproyek yang melibatkan perubahan tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi); kegiatan ekonomi yang memberikan dampak lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan/ standar yang ditetapkan. LKM dengan bantuan fasilitator harus memastikan tindakan pengurangan dampak lingkungan dilakukan. Pemilihan proposal yang menggunakan dana BLM oleh LKM akan dilakukan dalam suatu pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan terbuka untuk umum

Pelaporan

7. Fasilitator dan KMW/OC akan mengumpulkan dan meninjau laporan lingkungan dan menandai dgn bendera pada laporan tigabulanan mereka. Pedoman akan mencakup matriks dari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif dan langkah-langkah untuk menangulanginya. Tenaga ahli KMW/OC dan KMP akan merangkum semua perkembangan, memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.



127

Review Pengalaman Terkini

8. Semua kegiatan konstruksi akan memiliki beberapa dampak terhadap lingkungan, meskipun signifikansinya sebagian besar sebanding dengan skala. PNPM MP perhatian untuk melestarikan lingkungan dan memastikan bahwa setiap efek negatif dari kegiatan PNPM MP dihindari atau setidaknya dikurangi. Subproyek PNPM MP akan direncanakan dan dilaksanakan melalui proses partisipatif yang intensif di tingkat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat / Kelompok Masyarakat) dan BKM (Badan Keswadayan Masyarakat / Dewan Pengawas Masyarakat).

9. Pengamatan di beberapa sub-proyek di P2KP sebelumnya menunjukkan bahwa isu isu lingkungan terkait terutama terjadi karena pendampingan, pemantauan dan pengawasan oleh fasilitator dan KMW/OC selama tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, pengalaman di bawah P2KP sebelumnya untuk dua kelompok kegiatan yang berkontribusi terhadap risiko lingkungan: (a) jalan tersier, jembatan dan kegiatan drainase; dan (b) pasokan toilet umum, sanitasi dan air bersih.

a. Resiko lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan jalan tersier, jembatan, drainase :

10. Dampak lingkungan utama yang langsung berhubungan dengan jalan, jembatan dan kegiatan drainase adalah erosi, terutama dari gangguan tanah tidak stabil yang sensitif terhadap tanah longsor dan / atau dari perubahan dalam aliran air. Kegiatan pada musim hujan, atau metode konstruksi yang tidak benar yang meninggalkan tanah tidak perlu terkena, juga bisa menyebabkan erosi. Drainase yang tidak benar dari jalan di daerah curah hujan tinggi dapat merusak jalan dan memiliki dampak pada lahan yang berdekatan. Selain itu, masalah kesehatan (misalnya air terkait vector-borne disease) dapat muncul ketika ada kurangnya perencanaan untuk pengaturan drainase untuk menjaga sistem drainase terhubung baik dengan drainase bawah permukaan atau outlet drainase permukaan kanal. Ada hubungan erat antara adanya kelebihan air (karena kurangnya drainase yang memadai / drainase yang tersumbat) dan penularan penyakit vector-borne air terkait. Desain yang tidak benar (berkontribusi terhadap kecepatan aliran rendah dan tidak teratur, lereng tanggul rendah, rembesan tinggi, dan akses air yang tidak terkontrol) dan kurangnya pemeliharaan adalah dua alasan utama mengapa struktur drainase sering dikaitkan dengan masalah kesehatan lingkungan

b. Resiko lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan toilet umum, sanitasi dan air bersih :

11. Proyek air bersih dan sanitasi proyek (MCK umum - Mandi, Cuci dan Kakus) adalah dua sumber utama dari masalah kesehatan masyarakat. Dalam P2KP sebelumnya, ditemukan

128


bahwa beberapa komunitas dibangun MCK tanpa septic tank atau dekat dengan sumber air. Jenis proyek membawa kemungkinan kontaminasi meningkat (Misalnya, kontaminasi sumber air dengan air permukaan yang masuk dari luar, atau kontaminasi air tanah oleh sistem limbah buruk dirancang atau dibangun kontrol). Masyarakat harus mempertimbangkan pembentukan tim operasional dan pemeliharaan proyek-proyek air atau sanitasi. Untuk jenis penyimpangan lingkungan pada proyek-proyek masyarakat, mitigasi yang diusulkan dan metode pencegahan pelatihan yang tepat (pada langkahlangkah teknis yang spesifik) dan pemantauan pengawasan insinyur lapangan, terutama pada pemilihan lokasi untuk proyek air dan sanitasi, penggunaan kualitas air diuji dari sumur , dan pemeliharaan fasilitas.

12. Selanjutnya, meskipun penyediaan air pasokan adalah salah satu infrastruktur utama yang diusulkan oleh masyarakat, sampai saat ketentuan sebagian besar telah dibangun tanpa pembacaan kualitas air. Tes kualitas air harus diambil setelah penyediaan air pasokan lengkap, terutama untuk air bor / sumur. BKM dan lurah/kades harus mendapatkan bantuan dari Dinas Kesehatan (badan kesehatan lokal) dalam mendapatkan pembacaan kualitas air dan menerapkan rekomendasi dari Dinas, sebagaimana diperlukan.

Pendekatan Pengendalian Dampak Lingkingan dalam PNPM MP

13. Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM MP adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi. Dalam proses perencanaan digunakan daftar periksa (checklist) kemungkinan/potensi persoalan lingkungan (lihat Tabel dibawah) yang kemudian harus ditindak lanjuti selama dan sesudah konstruksi oleh kelurahan/desa dan Tim Fasilitator. Setiap subproyek harus diperiksa oleh fasilitator teknik untuk menentukan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan. Pada pertengahan proses kontruksi daftar yang sama di cocokkan lagi disaat peluang untuk memperbaiki masih dapat dilakukan. Di akhir konstruksi daftar yang sama dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli lingkungan di NMC harus selalu memutakhirkan daftar periksa kemungkinan persoalan lingkungan untuk menemukenali perkara lingkungan dan usulan mitigasinya.

14. Untuk setiap subproyek, disediakan standar teknik dalam pedoman. Contoh; saluran drainasi untuk jalan harus dipasang dengan gorong-gorong dilintasan masuk agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan untuk latrine atau tanki septik harus berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air bersih dan diletakkan di bawah aliran air dan penampungan air bersih tidak boleh dekat dengan semua sumber kontaminasi.



129

15. Berdasarkan pengalaman di P2KP sebelumnya, di bawah ini daftar masalah lingkungan dan langkah-langkah mitigasi untuk diterapkan dalam PNPM MP: Potensi Dampak Negatif

Tindakan Mitigasi

Jalan, Jembatan dan Saluran Drainasi · Batasi kegiatan memindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas · Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami Erosi dari jalan yang sedang dilakukan cut and · Lindungi saluran drainasi dgn pembatas atau fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran berm · Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yg rawan erosi secepat mungkin · Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan · Lakukan pemeliharaan tepat waktu Terjadinya genangan air yang menjadi tempat Lakukan tindakan untuk mencegah dengan pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi lainnya · Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam · Bangun turap penyangga dinding tanah Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi · Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan dan longsor longsor pada kemiringan · Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain) · Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala Saluran yg tersumbat karena kesalahan · Gunakan saluran dari beton atau tembokan, perencanaan dan pemeliharaan yg saluran tanah membutuhkan tempat lebih menyebabkan genangan air yg berdampak ke banyak pemeliharaan yg lebih intensif. kesehatan · Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi

130


Potensi Dampak Negatif

Tindakan Mitigasi

Kakus Umum, Sanitasi dan Penyediaan air bersih Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tangki septik

· Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan hulu aliran · Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur

Sumur dalam kakus kontaminasi

· Bangun bak air yg diissi dari melalui pipa atau ember · Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur

yang pasti rawan

Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat · Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik rawan thd sinar matahari, terinjak, dan · Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki kenakalan manusia septik

Tangki septik yang tidak bagus strukturnya

MCK yang tidak memenuhi syarat

Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari: · Ada lubang kontrol dgn penutup · Pipa masuk kotoran · Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas · Pipa luapan disambung dgn rembesan · Pipa udara (ventilasi) · Semua unsur utama MCK harus ada; · Kakus · Ventilasi kakus · Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan · Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi · Ada kran air utk isi ember · Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan

Saluran limbah manusia yg mengandung libah · Saluran libah manusia harus disalurkan ke patogen harus dilakukan pengolahan sebelum tempat pengolahan/tangki septik dibuang ke badan air yang ada · Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah



131

ANNEX B: KERANGKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PERMUKIMAN KEMBALI INDONESIA: PNPM MP-3

I. Karakteristik Proyek

1. Sebagai proyek yang sangat terdesentralisasi, PNPM MP akan mendukung sejumlah besar proyek investasi kecil, terutama di daerah perkotaan. Melalui komponen hibah kelurahan, proyek ini diharapkan menyediakan untuk kegiatan kredit mikro yang menghasilkan pendapatan, dan untuk membiayai infrastruktur skala kecil dan layanan lainnya (pembiayaan untuk sub-proyek individu adalah US $ 5.050 atau Rp 50 juta). Tidak ada sub-proyek ini diharapkan memiliki dampak signifikan karena pembebasan lahan dan / atau pemukiman kembali.

2. PNPM MP juga sebuah proyek berbasis komunitas. Subproyek tidak akan diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi jumlah orang yang terkena subproyek hanya dapat didefinisikan sekali proyek proposal yang dievaluasi oleh organisasi masyarakat (BKM) untuk hibah kelurahan.

3. Sejak perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan dari tingkat basis untuk proyek, seluruh pendekatan proyek harus menjamin bahwa orang yang terkena proyek akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

II. Pembelajaran dan Proses Pembebasan Lahan di P2KP-2, P2KP-3 dan PNPM MP

4. Karena semua sub-proyek yang berskala kecil, mereka diharapkan memiliki jumlah signifikan dari pembebasan lahan. Penyaringan ini akan men-drop sub proyek jika terjadi pemukiman kembali secara signifikan. Dalam P2KP-2, misalnya, hanya 14% dari sub-proyek yang terlibat akuisisi tanah atau lahan yang dibutuhkan. Ukuran rata-rata lahan yang diperoleh adalah sekitar 6 m2, yang melibatkan pemilik tanah 1-5. Pembebasan lahan terbesar adalah 200 m2. Subproyek yang memerlukan tanah sebagian besar toilet umum, waduk penyediaan air dan distribusi terkait, sumur, drainase, dan jalan setapak. Dua tabel di bawah ini menyajikan situasi akuisisi tanah di P2KP-2. Untuk sub-proyek yang membutuhkan lahan, ada tiga skema akuisisi lahan

132


Ringkasan Tingkat Pembebasan Lahan di 13 KMW/OC/OC*) Skema Pembebasan Lahan

Jalan & Jembatan

Perumahan

Sanitasi & Drainase

Fasilitas Umum

Lainnya

Total

Swadaya

179

4

942

504

12

1641

(%)

62.37

100

53.6

56.8

80

55.61

0

685

372

3

1152

Not clear**)

92

(%)

32.06

0

38.9

41.89

20

39.03

Individu

15

0

85

8

0

108

(%)

5.23

0

4.84

0.9

0

3.66

Lahan Desa

1

0

45

4

0

50

(%)

0.35

0

2.56

0.45

0

1.71

Total

287

4

1757

888

15

2951

(%)

9.78

0.14

59.18

30.4

0.51

100

Note : *) Tidak termasuk OC 2,9, 14. **) Hal ini diyakini bahwa kategori ini terdiri terutama kontribusi tanah dari individu yang mendapatkan keuntungan dari investasi dari subproyek. Data dari KMW/OCs dan pengawasan lapangan menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil sub-proyek telah memperoleh tanah melalui kompensasi uang tunai.

Pembebasan Lahan dalam kegiatan Infrastruktur Masyarakat yang dibiayai oleh P2KP-2 di Kota Makasar No

Tipe Sub Proyek

Jumlah Sub Proyek

Jumlah yg telah Pembebsan Lahan

Sifat & Intensitas Pembeasan Lahan

Skema Pembebasan Lahan

1.

Drainase

35

0

2.

MCK Umum

13 (67 units)

4 (30 units)

3.

Jalan Setapak

18

1

103 m length

4. 5.

Jalan Lokal Air Bersih Pembuangan Sampah Sementara Jembatan Penerangan Umum Fasilitas Kesehatan Masyarakat

25 12 (73 units)

1 1 (10 units)

154 m length Swadaya Kurang dari 20 m2*) Swadaya

18 (285 units)

0

0

-

11 (296 m) 9 (164 units)

0 0

0 0

-

2

0

0

-

Lainnya

11 (98 units)

0

0

-

6. 7. 8. 9. 10.

0 Rata-2 kurang dari Swadaya 20m2*) NA

Note: *) estimasi berdasarkan observasi lapangan P2KP 2 di Kota Makasar terdiri dari 26 Kelurahan, data diatas meliputi 24 kelurahan.



133

5. Skema pembebasan tanah yang paling umum adalah swadaya tanah dari penerima manfaat proyek. Ini sekitar 56% dari sub-proyek yang membutuhkan tanah. Hal ini juga percaya bahwa 40% lainnya dari sub-proyek yang membutuhkan lahan juga mendapatkan tanah dari swadaya masyarakat secara sukarela, meskipun identifikasi jelas dalam laporan konsolidasi. Kunjungan lapangan ke kelurahan terpilih dan laporan dari OC menegaskan bahwa, untuk kategori ini, tanah diperoleh melalui swadaya masyarakat. 6. Skema kedua untuk pembebasan lahan adalah melalui kompensasi. Dalam kasus yang sangat sedikit, tanah diperoleh melalui kompensasi uang tunai dengan konsultasi penuh dengan pemilik tanah dan didanai oleh kontribusi kas dari penerima manfaat dari proyek. Kunjungan lapangan terbaru untuk kelurahan terpilih P2KP-3 menunjukkan bahwa hanya satu proyek yang diperoleh melalui kompensasi tanah, yang melibatkan salah satu pemilik tanah dan sekitar 100 m2 tanah. Dana kompensasi adalah kontribusi dari penerima manfaat. Tanah ini diperoleh melalui konsultasi penuh / negosiasi antara pemilik lahan dan penerima manfaat. Subproyek yang paling dalam P2KP-2, P2KP-3, dan AF P2KP-2 mendapatkan tanah melalui kontribusi sukarela dari penerima 7. Skema ketiga untuk pembebasan lahan adalah lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang telah terjadi dalam kasus-kasus sangat sedikit dalam proyek. Dalam satu kasus yang dihadapi selama pengawasan P2KP-3, pemerintah setempat menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas yang dibiayai bersama oleh mereka dan oleh BLM A. Kontribusi Lahan dari Masyarakat 8. Seperti disebutkan di atas, P2KP memiliki tiga skema untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk sub-proyek: kontribusi dari anggota masyarakat, kompensasi uang tunai, dan kontribusi dari pemerintah daerah. Kunjungan lapangan ke kelurahan yang dipilih menunjukkan bahwa tidak ada dampak sosial negatif kepada anggota masyarakat sebagai hasil dari kontribusi lahan sukarela. Hal ini karena keputusan-keputusan pada kontribusi lahan dibuat secara sukarela pada inisiatif pemilik tanah ‘dengan konsultasi yang baik di antara anggota masyarakat dan sejumlah kecil yang relatif luas lahan terlibat dalam setiap proyek. Bahkan, kontribusi lahan sukarela telah memberikan dampak positif pada penerima manfaat. Fasilitas berada dekat dengan penerima manfaat dan pembangunan setelah persetujuan usulan sub proyek dilaksanakan relatif cepat sebagai tanah mudah tersedia. 9. Proses untuk mendapatkan tanah melalui kontribusi lahan adalah sebagai berikut: (a) KSM mengajukan proposal kepada BKM untuk diperiksa dan disetujui. Salah satu item yang termasuk dalam proposal, dalam beberapa kasus, adalah identifikasi lahan yang dibutuhkan dan bagaimana tanah itu akan diperoleh. Dalam kasus bahwa proyek yang diusulkan

134


membutuhkan lahan, usulan sudah mengidentifikasi bahwa tanah tersedia melalui kontribusi dari anggota masyarakat. (b) BKM dan staf proyek (fasilitator) memverifikasi di lapangan dan memastikan bahwa kontributor secara sukarela setuju untuk menyumbangkan / nya / lahan tanah mereka untuk proyek yang diusulkan. Mereka juga memastikan bahwa kontribusi tanah dilakukan melalui mekanisme partisipatif. Dalam banyak kasus, BKM dan fasilitator berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan masyarakat membahas kontribusi lahan untuk proyek tertentu. Staf BKM dan proyek memperoleh surat pernyataan (terlampir pada proposal) yang ditandatangani oleh anggota masyarakat yang menyumbangkan lahan dan disaksikan oleh ketua masyarakat (“Kepala dusun”) atau kepala desa, dan oleh saksisaksi lainnya . Surat tersebut berisi, antara lain, nama dan alamat penyumbang tanah; lokasi dan luas tanah disumbangkan; tujuan sumbangan tanah. (c) setelah usulan proyek disetujui oleh BKM, pemilik tanah menunjukan lokasi definitif untuk membangun prasarana. B. Penyediaan Lahan melalui Konpensasi 10. Dalam hal bahwa tanah diperoleh melalui kompensasi, prosesnya adalah sebagai berikut: (a) KSM mengajukan proposal kepada BKM untuk diperiksa dan disetujui. Proposal tersebut menyebutkan bahwa tanah sudah akan diperoleh melalui kompensasi tunai. Biasanya tanah diperoleh melalui skema ini adalah area yang tak tergantikan oleh daerah lain karena kebutuhan spesifik dan pemilik tanah kemungkinan besar tidak mendapatkan manfaat langsung dari fasilitas tersebut. Bank mengamati ini sebagai kasus untuk fasilitas penampungan air yang terletak dekat dengan mata air. Penerima dibahas dan dinegosiasikan dengan pemilik tanah, dan setuju dengan tingkat kompensasi. (b) anggota masyarakat kemudian membahas dan menyepakati bagaimana kompensasi akan dibagi di antara mereka. (c) masyarakat membayar kompensasi kepada pemilik tanah; (d) BKM dan fasilitator memverifikasi proses dan ketersediaan lahan sebelum persetujuan proposal. (e) BKM memperoleh surat transaksi untuk tanah dari masyarakat dan tercantum pada proposal C. Penyediaan Lahan oleh Pemerintah Daerah 11. Dalam beberapa kasus tanah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Bank mencatat bahwa pemerintah daerah menyediakan tanah negara untuk fasilitas publik yang dibiayai bersama antara pemerintah daerah dan hibah proyek. Usulan proyek disusun bersamasama antara BKM dan pemerintah setempat dan diserahkan ke panitia seleksi di tingkat pemerintah daerah. OC dan panitia seleksi (yang terdiri dari perwakilan badan-badan lokal yang relevan dan BKM) memverifikasi ketersediaan lahan.



135

Dokumentasi Proses Pembebasan Lahan pada Tahap Usulan Subproyek 12. Meskipun sejumlah kecil tanah yang diperoleh dan konsultasi / negosiasi yang baik selama sebagian besar dari proses pembebasan tanah, dokumentasi perlu ditingkatkan. Pada tingkat KSM dan BKM: (a) proposal proyek yang membutuhkan lahan harus mencakup rencana yang lebih rinci untuk memperoleh tanah, (b) dokumentasi proses konsultasi / negosiasi dan perjanjian pada kontribusi lahan / transaksi perlu ditingkatkan. Pada Koordinator BKM dan Kota (“korkot”) dan tingkat OC, laporan konsolidasi yang lebih sistematis tentang pengambilalihan tanah perlu dipersiapkan per triwulanan. 13. Pembelajaran dari pengalaman P2KP-3, PNPM MP adalah proyek pengulang dari P2KP, diharapkan bahwa PNPM MP akan memiliki situasi yang sama dimana sebagian besar subproyek yang membutuhkan lahan akan memperoleh melalui kontribusi masyarakat. Dalam hal masyarakat dan pemerintah daerah secara sukarela berkontribusi tanah, OP 4.12 tidak dipicu. Namun, dokumentasi proses harus dipersiapkan 14. Dokumentasi ini akan disiapkan dengan mengacu pada daftar melekat pada usulan proyek, yang meliputi informasi mengenai (a) jenis dan ukuran investasi; (b) site / lokasi; (c) luas lahan yang dibutuhkan / diperoleh; (d) nomor pemilik tanah yang terkena dampak; (e) skema pembebasan lahan; (f) proses akuisisi lahan; (g) pendanaan / sumber dana jika uang kompensasi, (h) ketersediaan kesepakatan yang cukup pada kontribusi tanah; (i) sertifikasi, jika uang kompensasi, (j) ketersediaan dokumen pendukung (notulen rapat, daftar hadir, foto, dll) 15. Dalam kasus pembebasan lahan sukarela terjadi, proyek ini akan menggunakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali kerangka kebijakan P2KP-3, yang diadopsi pada AF P2KP-2 dan PNPM MP I dan AF. Jika ada proyek melibatkan akuisisi tanah atau pemukiman kembali yang memicu OP 4.12, kerangka kebijakan dan pedoman menyediakan prosedur untuk menyetujui kompensasi bagi orang-orang yang terpengaruh oleh proyek dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan tidak adil dengan diberi kompensasi yang rendah , atau keuntungan tidak adil dengan diberi kompensasi yang secara signifikan lebih tinggi per meter persegi dari pemilik lain yang menjual tanah di dekatnya yang serupa di pasar bebas.

136


III. Definisi 16. Definisi yang digunakan dalam Kerangka Kebijakan : a. “Sensus” berarti jumlah kepala orang-orang di bawah Subproyek yang diusulkan agar memenuhi syarat sebagai pengungsi. Tanggal Sensus adalah titik cut-off terbaru untuk merekam orang-orang di daerah Subproyek yang akan menerima kompensasi, pemukiman kembali dan / atau bantuan penghapusan dan rehabilitasi. b. “Kompensasi” berarti kompensasi biaya penggantian sebagaimana ditentukan dalam Bagian V Kerangka Kerja diberikan dalam pertukaran untuk mengambil tanah dan bangunan, secara keseluruhan atau sebagian, dan semua aset tetap pada tanah dan bangunan dan tanaman dan pohon c. “Pembebasan Lahan” berarti suatu aktivitas yang memerlukan perolehan tanah, bangunan atau aset lainnya dari pihak yang terkena dampak untuk kepentingan subproyek terhadap pemberian kompensasi dan bantuan d. “Orang yang tergusur” berarti seseorang yang pada pelaksanaan proyek, telah mengalami atau akan mengalami dampak ekonomi dan sosial secara langsung yang disebabkan oleh: (i) pengambilan tanah secara paksa, sehingga: (A) relokasi atau kehilangan tempat tinggal; (B ) kehilangan aset atau akses ke aset, atau (C) kehilangan sumber penghasilan atau sarana penghidupan, apakah atau tidak orang tersebut harus pindah ke lokasi lain, atau (ii) pembatasan secara paksa akses ke taman-taman secara hukum yang ditunjuk dan kawasan lindung, mengakibatkan dampak buruk pada kehidupan orang tersebut, dan “orang yang tergusur” berarti, secara kolektif, semua orang yang tergusur tersebut. e. “Orang yang tergusur secara fisik” berarti orang-orang yang dipaksa pindah dari lokasi sebelumnya mereka karena (i) semua atau sebagian besar (50% atau lebih) dari tanah mereka atau bangunan yang dipengaruhi oleh sub-proyek; atau (ii) kurang dari 50% tanah mereka atau bangunan yang dipengaruhi oleh proyek jika bagian yang tersisa tidak ekonomis atau layak huni. f. “Bantuan Rehabilitasi” berarti penyediaan uang tunai atau aset atau bentuk lain dari dukungan untuk mengaktifkan para Pengungsi tanpa hak hukum untuk aset yang diambil oleh Proyek untuk setidaknya sama atau meningkatkan standar hidup mereka,



137

tingkat pendapatan dan kapasitas produksi ke tingkat sebelum proyek. g. “Pemukiman Kembali” berarti upaya / kegiatan untuk memindahkan para Pengungsi ke pemukiman baru yang baik seperti yang disebutkan dalam bagian Vb sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik. h. “Penggusuran non swakarsa” berarti salah satu tindakan, ketika mereka terjadi tanpa persetujuan Pengungsi atau kekuatan pilihan, (a) mengambil tanah mengakibatkan: (i) relokasi atau kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses ke aset, atau (iii) hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian, apakah atau tidak pengungsi harus pindah ke lokasi lain, atau (b) pembatasan paksa akses ke taman-taman yang ditunjuk secara hukum dan kawasan lindung mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian para pengungsi. i. “Subproyek” berarti investasi proyek infrastruktur yang spesifik dilakukan dengan dana dari komponen BLM IV. Prinsip-Prinsip Dasar 17. Pemukiman kembali non swakarsa yang parah dapat mengakibatkan penderitaan dalam jangka panjang, kemiskinan dan kerusakan lingkungan kecuali tindakan yang tepat secara hati-hati direncanakan dan dilaksanakan. Untuk alasan ini, prinsip-prinsip keseluruhan untuk Kerangka ini adalah sebagai berikut a. Proposal subproyek harus meminimalkan tanah dan akuisisi aset dan pemindahan paksa. Kelompok mengusulkan subproyek harus memiliki desain dieksplorasi alternatif untuk meminimalkan perpindahan. b. Kelompok yang akan mengusulkan sub-proyek harus menggunakan proses yang transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pengungsi setuju pada setiap proyek yang diusulkan yang melibatkan akuisisi tanah atau pemukiman kembali. c. Kelompok yang akan mengusulkan sub-proyek harus setuju untuk menggabungkan biaya untuk akuisisi tanah dan / atau pemaksaan pemukiman kembali di proyek proposal mereka sebagai bagian dari biaya proyek. Biaya kompensasi akan ditutupi melalui dana masyarakat sendiri ‘atau dana pemerintah (dana Pinjaman Bank Dunia tidak akan digunakan untuk membiayai kompensasi).

138


d. Sesuai dengan praktik tradisional, anggota masyarakat dapat memilih untuk secara sukarela memberikan kontribusi tanah atau aset dan / atau relokasi sementara atau permanen dari tanah mereka tanpa kompensasi. Sukarela dalam konteks ini akan berarti sumbangan atau pemberian tanah dan aset lainnya dengan pengetahuan penuh dari tujuan yang aset sedang dibuat tersedia dan konsekuensi ekonomi, sosial dan hukum bahwa tindakan seperti itu pada orang yang memberikan aset dan yang bertindak secara bebas dan sukarela, tanpa ada jenis kohesi. e. Pengungsi harus dibantu dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan standar hidup atau setidaknya untuk memulihkan mereka, secara riil, untuk pra-perpindahan tingkat atau tingkat yang berlaku sebelum awal pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi V. Kerangka 18. Dalam hal sebuah usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek/program) memerlukan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, maka usulan sub-proyek/program tersebut harus sudah mengidentifikasi kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan, jumlah dan nama-nama orang yang terkena dampak proyek (tergeser dan tergusur), dan perkiraan anggaran biaya yang diperlukan untuk kompensasi. 19. Usulan/proposal yang akan mengakibatkan dampak pada 200 orang atau lebih, biasanya akan memerlukan waktu lama (jangka panjang), dan diperkirakan melampaui cakupan jangka waktu proyek. Dalam hal yang sangat tidak diharapkan bahwa lebih dari 200 orang yang akan terkena dampak dan memerlukan kompensasi, maka KMW/OC akan memeriksa untuk meyakinkan bahwa semua usulan tersebut dilengkapi dengan Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resttlement Action Plan = LARAP). LARAP tersebut akan mencakup; (a) survei identifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari orang yang terkena dampak, (b) rencana menyeluruh untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan (c) skema kompensasi yang sesuai dengan pedoman kompensasi seperti tertera dalam bagian V dan telah disetujui oleh orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat yang mengusulkan sub-proyek/program yang dikoordinasi oleh LKM. Usulan sub-proyek/program (proposal) perlu menjelaskan pula sumber dana untuk kompensasi yang diperlukan (dana dari PNPM MP tidak boleh digunakan untuk membiayai kompensasi). KMP/KMW/OC perlu mendapatkan persetujuan Bank Dunia terhadap LARAP dan pembiayaannya, dan melakukan perubahan-perubahan apabila bank menganggap perlu. Penjelasan lebih rinci mengenai LARAP terlampir. 20. Untuk setiap usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek/program) yang memerlukan



139

pemukiman kembali kurang dari 200 orang, LKM bersama Fasilitator dan tenaga ahli KMW/ OC akan membantu pembuatan usulan untuk menjamin bahwa langkah-langkah berikut diterapkan : a) Kelompok pengusul harus melakukan ”sensus” dari orang-orang yang terkena dampak sub-proyek/program yang teridentifikasi sebagai orang akan dipindahkan b) Orang-orang yang terkena dampak setuju pada usulan kegiatan masyarakat (subproyek/program), dan telah menyepakati hasil negosiasi dengan kelompok pengusul, baik dalam hal kompensasi atau merupakan sumbangan sukarela untuk subproyek tersebut. c) Persetujuan dibuat secara tertulis melalui sebuah proses yang transparan dan partisipatif d) Orang yang dipindahkan harus disadarkan akan hak mereka untuk mendapat kompensasi atau bantuan lain sesuai dengan bagian V. e) Dalam hal sumbangan sukarela dalam bentuk lahan atau aset-aset yang ada, maka persetujuan tertulis harus dibuat dengan jelas untuk semua orang yang dipindahkan dengan mencantumkan; nama-nama penyumbangnya dan rincian sumbangan yang diberikan; dan semua ini diperiksa dan secara teknis disetujui oleh KMW/OC. g) Sebuah format persetujuan sederhana untuk hal tersebut, juga disertakan dalam usulan sub-proyek/program. Surat persetujuan ini harus secara jelas menggambarkan setiap persil lahan dari masing-masing pemilik yang dibutuhkan untuk dibebaskan atau pemukiman kembali, jumlah dan nama-nama orang yang terkena dampak, skema kompensasi dan atau pemukiman kembali, serta perkiraan biaya untuk kompensasi pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. Dalam kasus sumbangan sukarela, persetujuan ini harus menjelaskan alasan mengapa hal tersebut dilakukan dan juga fakta bahwa yang bersangkutan sebenarnya punya pilihan untuk tidak menyumbang, sedangkan dalam kasus masyarakat terpaksa memberikan kontribusi maka cara penilaian kontribusinya harus dilakukan sesuai dengan sub Bab 4 di bawah ini. h) Surat persetujuan atau kesepakatan, harus menjelaskan bahwa dana untuk biaya kompensasi akan berasal dari masyarakat atau kontribusi pemerintah. Dana dari PNPM MP hanya dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan kecil yang membuka kesempatan kerja bagi anggota masyarakat yang akan dipindahkan (dimukimkan kembali). Hal ini harus sdh disetujui oleh kelompok yang mengusulkan sub-proyek/ program dan mencantumkannya dalam surat persetujuan j) Rincian kesepakatan/persetujuan akan diperiksa oleh KMW/OC/Tim Fasilitator yang bertugas sebelum LKM mempertimbangkan untuk mendanai. Apabila terjadi tidak adanya kesepakatan yang dapat dicapai dalam hal bentuk atau jumlah kompensasi, maka usulan kegiatan (sub-proyek/program) tidak perlu dipertimbangkan untuk didanai. l) Tidak boleh ada pembebasan lahan atau aset-aset dari orang yang akan digusur/

140


dipindahkan sebelum mereka menerima kompensasi seperti yang disepakati dan dijelaskan pada usulan sub-proyek/program. m) Pembayaran kompensasi, pemindahan penduduk, penggarapan lokasi pemukiman kembali, seperti yang telah disetujui harus sudah selesai dilaksanakan sebelum memulai dengan kegiatan sub-proyek/program. n) Sistem monitoring dan evaluasi terhadap kompensasi akan dilakukan untuk meyakinkan bahwa orang yang terkena dampak telah menerima kompensasi mereka seperti yang telah disepakati. Monitoring akan dilakukan oleh KMW/OC melalui survey penuh atau sample bergantung pada jumlah keluarga yang terkena dampak. Laporan dari hasil dan rekomendasinya akan diumumkan dan dipublikasikan oleh KMW/OC kepada masyarakat dan KMP

VI. Pedoman untuk Kompensasi, Pemukiman Kembali dan Bantuan Lain 21. Berdasarkan pada persetujuan yang dicapai dalam negosiasi, orang yang tergusur (displaced persons) dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai, pemukiman kembali atau pilihan-pilihan lain. Pilihan lainnya termasuk kapling siap bangun, pertukaran lahan yang sama ukurannya atau sama produktifnya, rumah sederhana, apartemen, perumahan yang dibangun pengembang dengan fasilitas kredit, atau skema lainnya. Dari semua pilihan tersebut, orang yang tergusur akan mendapatkan sebidang lahan dimana mereka tidak perlu membayar lebih dari pengeluaran rutin mereka sebelumnya. Dalam semua kasus, jumlah kompensasi, pemukiman kembali, atau lainnya harus cukup memadai untuk mencapai perbaikan atau sekurangnya tetap seperti sebelum proyek dalam hal kwalitas hidup, penghasilan dan produktifitas dari orang yang tergusur. A. Konpensasi 22. Orang yang terkena dampak pemindahan memiliki hak untuk menerima biaya penggantian/ pemindahan yang sebenarnya adalah: a. Untuk lahan di wilayah perkotaan, nilai pasar dari lahan di lokasi sebelum dipindahkan dengan ukuran dan penggunaan yang sama, dengan yang sejenis atau dengan pelayanan prasarana dan sarana umum yang lebih baik, serta berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang terkena proyek, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, biaya balik nama dan pajak. b. Untuk lahan pertanian, nilai lahan sebelum sub-proyek/program atau sebelum pemindahan, meskipun lebih tinggi. Lahan pengganti harus sama produktifnya atau potensi penggunaannya, berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang lama, termasuk biaya-biaya untuk penyiapan lahan sehingga menyerupai lahan sebelumnya, ditambah



141

biaya-biaya untuk pendaftaran, dan biaya balik nama dan pajak. c. Untuk rumah-rumah dan bangunan lainnya, nilai pasar dari material untuk membangun sebuah bangunan pengganti, atau untuk memperbaiki sebagian bangunan yang terkena, ditambah biaya pengangkutan material bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah biaya buruh dan jasa kontraktor, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, dan biaya balik nama dan pajak. Dalam hal perhitungan biaya penggantian dari sebuah aset yang terkena dampak, perlu dijelaskan bahwa depresiasi dari aset dan nilai dari sejumlah material tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, dan juga tidak diperhitungkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan sub-proyek/program yang dikerjakan. Kompensasi dari tanaman, pohon-pohon, dan aset lainnya akan didasarkan pada nilai penggantian dengan menggunakan harga yang ada per pohon yang disiapkan oleh lembaga / dinas terkait, diambil dari perhitungan harga pasar setempat (lokal). 23. Nilai kompensasi akan bergantung pada status penguasaan atas lahan dan bangunan dari orang yang akan dipindahkan seperti ditetapkan pada bagian VI. 24. Orang yang terkena dampak yang ; (a) sisa lahan dan bangunannya tidak bisa digunakan untuk hunian atau tempat bekerja; atau (b) sisa lahannya kurang dari 60 m2; (c) sisa lahan pertaniannya kurang dari 50% dari ukuran tertentu sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan; atau (d) sisa bangunan kurang dari 21 m2; memiliki pilihan dimasukkan sebagai orang-orang yang secara fisik dipindahkan/tergusur dan mendapat kompensasi untuk aset yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak yang sisa lahannya kurang dari 60 m2 dan bangunannya kurang dari 21 m2, akan memperoleh pilihan untuk pindah ke sebuah lokasi baru pada persil minimum seluas 60 m2 dan bangunan minimum seluas 21 m2. Mereka juga akan mendapat kompensasi di lokasi baru sesuai kerugian mereka. B. Tapak Permukiman Kembali 25. Tapak atau lahan pemukiman kembali yang disediakan untuk orang-orang yang tergusur akan termasuk juga sarana dan prasarana umum sehingga baik untuk tinggal dan memungkinkan pengembangan sebuah kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik, termasuk (a) jalan dan jalan setapak yang diperlukan; (b) sistem drainase; (c) penyediaan air bersih (jika distribusi air melalui pipa tidak memungkinkan, maka harus ada sumur dangkal yang memenuhi standar kesehatan); (d) listrik; (e) fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olahraga, sesuai dengan ukuran jumlah komunitas yang baru; dan (f) fasilitas transportasi umum untuk mencapai kehidupan yang layak. 26. Orang yang tergusur akan pindah ke lokasi baru setelah sarana dan prasarana di lokasi pemukiman kembali selesai dan layak untuk dihuni yang dinyatakan oleh KMW/OC dan

142


LKM. Orang yang terkena dampak akan diinformasikan tentang penyelesaian dari lahan pemukiman kembali sekurangnya satu bulan sebelum pemindahan, dan mereka akan diundang untuk meninjau lokasi baru tersebut. Tapak pemukiman sudah harus ada sebelum mulai dengan subproyek terkait. 27. Lokasi yang disediakan (dicadangkan) untuk pemukiman kembali secara luas akan dipublikasikan sehingga masyarakat secara luas akan mendapat informasi. C. Bantuan Lainnya 28. Orang yang terkena dampak sub-proyek/program yang kehilangan pekerjaan/sumber pendapatan, akan menerima bantuan untuk memulihkan ini. Bentuk-bentuk bantuannya akan dikonsultasikan oleh LKM dan disepakati oleh KMW/OC. Pelatihan dan bantuan yang dapat disediakan termasuk; pengembangan motivasi, pelatihan keterampilan dan jenis pekerjaan tertentu, bimbingan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, kredit usaha kecil, pengembangan pemasaran, bantuan selama periode transisi, dan penguatan dari organisasi masyarakat dan pelayanan lainnya. Dalam pelaksanaan bantuan melalui pendampingan, perlu diperhatikan untuk harmonisasi komunitas baru dengan masyarakat setempat di wilayah pemukiman kembali melalui upaya-upaya pendampingan dan upaya integrasi sosial. Pendampingan dapat dikaitkan dengan program-program dan sumberdaya yang ada lainnya.

VIi. Kriteria Seleksi Orang-Orang yang Terkena Dampak (Tergusur) 29. Orang yang terkena dampak dapat dikelompokan ke dalam golongan orang-orang sebagai berikut : (a) memiliki sertifikat lahan (akte hak milik), girik, atau hak adat; (b) secara hukum setempat/adat dinyatakan memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, atau industri di dalam wilayah proyek, atau tinggal di tapak prasarana atau sarana publik seperti sungai, jalan, ruang terbuka, sarana publik lainnya di wilayah sub-proyek/ program tetapi tidak memiliki sertifikat tanah atau bukti hak atas tanah lainnya yang legal; (c) tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri atau tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program tetapi yang saat sensus atau pra studi kelayakan dilakukan sudah tinggal disitu. (d) para penyewa; (f) mereka yang kehilangan pekerjaan karena kehilangan lahan; (g) tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri dan tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program dan baru mulai tinggal di lokasi tersebut setelah sensus atau pra studi kelayakan dilakukan. Kompensasi harus diberikan secara berbeda sesuai dengan kategori tersebut di atas.



143

a. Orang-orang yang memiliki sertifikat tanah, girik atau hak adat · Orang yang terkena dampak yang memiliki sertifikat tanah, girik atau hak adat akan menerima kompensasi untuk tanah, bangunan, dan aset-aset tetap. · Orang yang terkena dampak yang dipindahkan oleh proyek dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai atau pilihan lain seperti dijelaskan di paragraf 21). · Persil-persil di lahan pemukiman kembali akan memiliki status hak tanah dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya, dan sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah pemindahan dari orang-orang yang terkena dampak. · Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi untuk memindahkan barang-barang miliknya. · Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan seperti tercantum dalam paragraf 28). b. Orang-orang yang berdasarkan hukum setempat dinyatakan memiliki hak untuk tinggal; di kawasan permukiman, komersial atau industri di dalam wilayah proyek, tetapi tidak memiliki bukti sertifikat tanah atau bukti legal lainnya, begitu juga mereka yang berdasarkan hukum adat sudah tinggal di tanah negara atau tapak sarana publik pada saat dilakukan sensus: · Akan menerima kompensasi dari lahan, bangunan, dan aset-aset tetap menurut lamanya mereka menempati dan nilai penggantian dari aset mereka. · Dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai atau pilihan lainnya seperti dijelaskan di paragraf 21). · Persil-persil pada lahan pemukiman kembali akan memiliki hak pakai atau hak tanah lainnya yang lebih tinggi, dan sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah pemindahan dari orang-orang yang terkena dampak. · Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi untuk memindahkan barang-barang miliknya. · Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan seperti tercantum dalam paragraf 23 ini). c. Orang yang tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri atau tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/ program tetapi yang saat sensus atau pra studi kelayakan dilakukan sudah tinggal disitu: · Akan menerima bantuan rehabilitasi/pemulihan seperti yang diuraikan di paragraf 21 pada kompensasi yang cukup untuk tanah yang diduduki dalam jumlah yang cukup untuk mencapai tujuan dari Kerangka Kebijakan ini, dan kompensasi untuk penggantian biaya bangunan, barang tak bergerak begitu juga

144


· · · ·

tanaman dan pohon sesuai dengan harga pasar. Mereka dapat memilih antara kompensasi tunai atau pilihan lainnya seperti diuraikan di paragraf 21) Persil ditempat yang baru akan mendapatkan status ”hak pakai” atau lebih tinggi dan sertifikat akan diterbitkan dalam waktu 1 tahun setelah penggusuran Mereka akan mendapat biaya transport untuk memindahkan milik mereka Mereka akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan seperti tercantum dalam paragraf 21 ini).

d. Orang-Orang Penyewa: · Akan dibantu dengan biaya sewa selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan dasar rata-rata harga sewa dari perumahan sejenis di dalam areal yang sama. · Akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan serta transport untuk memindahkan milik mereka. e. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat tanahnya terambil dimana mereka bekerja dan urusan pendapatan mereka akan dibantu dengan bentuk bantuan yang dijelaskan dalam paragrap 2 f. Orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri dan tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/ program dan baru mulai tinggal di lokasi tersebut setelah sensus, mereka tidak akan mendapat kompensasi maupun bantuan apapun termasuk penggantian bangunbangunan yang mereka bangun atau tanaman yang mereka tanam.

VIII. Konsultasi dan Pengaduan 30. Kerangka kebijakan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari manual proyek dan pedoman, KMP, KMW/OC maupun Tim Fasilitator wajib menerapkannya. Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam mengembangkan transparansi dan konsultasi diharapkan mampu memberi pemecahan persoalan di tingkat lokal, cepat, dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak proyek, atau anggota masyarakat lainnya memiliki keluhan berkaitan dengan kerangka kebijakan ini atau praktek pelaksanaannya, proyek memiliki sebuah sistem yang baku untuk menangani keluhan/pengaduan pada tingkat kelurahan/ desa, tingkat kota/kabupaten begitu juga pada tingkat propinsi maupun nasional, dengan staf yang penuh dedikasi dan ditugasi untuk menangani dan menindak-lanjuti pengaduan tersebut. Pengaduan yang tidak dapat dipecahkan melalui sistem pengelolaan pengaduan



145

di tingkat LKM akan dirujuk ke KMW/OC, dan jika perlu ke KMP atau PMU. Namun, bila dalam musyawarah yang telah dilakukan berulang kali selama jangka waktu yang panjang, tetapi tidak melebihi satu tahun, untuk mencapai konsensus, dan tidak ada konsensus yang disepakati pada bentuk dan jumlah kompensasi, penyelesaian sengketa akan mengikuti Keputusan Presiden No 36/2005 dan No 65/2006 serta Peraturan BPN No 3 / 2007. 31. Kemajuan dari pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali serta bantuan lainnya akan dilaporkan kepada Bank Dunia secara teratur oleh KMW/OC/KMP. Jika diperlukan sebuah pemantau independen dapat diperbantukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan dari LARAP. Perusahaan tersebut harus memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan kerangka acuan kerja (TOR) untuk hal tersebut harus disetujui oleh Bank Dunia.

146


ANNEX 10B: LAMPIRAN 1 INDONESIA: PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN-3 Persyaratan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) untuk sub-proyek di bawah Hibah Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan mempengaruhi lebih dari 200 orang

1. Jika kegiatan masyarakat yang diusulkan (sub-proyek/program proposal) mengindikasi bahwa lebih dari 200 orang akan terkena dampak oleh sub-proyek/program, maka kelompokkelompok yang mengusulkan sub-proyek/program, LKM dan Dinas terkait akan dibantu dan didampingi oleh KMW/OC, untuk melakukan survey sosial-ekonomi penduduk yang terkena dampak agar : (i) menetapkan jumlah orang yang terkena dampak; (ii) mengumpulkan data tentang kondisi sosial dan ekonomi dari orang-orang yang terkena dampak dan kondisi fisik dari wilayah proyek; dan (iii) menetapkan potensi dampak dari sub-proyek/program. 2. Tanggal dari survey/sensus ini merupakan patokan waktu untuk mencatat orang-orang di wilayah sub-proyek/program yang akan menerima kompensasi, pemukiman kembali dan/ atau pemindahan maupun bantuan rehabilitasi. 3. Rincian sensus dan survei sosial-ekonomi akan mencakup hal-hal berikut (selanjutnya disebut sebagai survey sosio-ekonomi) akan mencakup antara lain: ·

Ukuran, kondisi, status legal dari tanah dan bangunan-bangunan (didaftar dalam kelompok yang terkena dampak mulai 0-25%, 25-50%, 75-100% terkena dampak); · Jumlah dari orang dan keluarga yang terkena dampak/dipindahkan · Karakteristik sosial yang gayut dari orang-orang yang terkena dampak (umur, jenis kelamin, pendidikan, dsb) · Karakteristik ekonomi yang gayut dari orang-orang yang terkena dampak seperti mata pencaharian (termasuk seperti halnya; tingkat produksi dan pendapatan yang dihasilkan secara formal dan informal dari kegiatan usaha/ekonomi); tingkat kwalitas kehidupan (termasuk status kesehatan). · Besaran dari kehilangan yang dapat diperkirakan – total atau sebagian – dari asetaset, dan dampak pemindahan, secara fisik atau ekonomi, dan; · Informasi tentang kelompok rentan atau orang-orang rentan dimana tindakan khusus perlu dilakukan 4. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi tersebut, KMW/OC akan membantu kelompok yang



147

mengusulkan sub-proyek/program dalam menyiapkan sebuah rencana yang menyeluruh mengenai pembebasan aset-aset untuk tujuan sub-proyek/program, penyediaan kompensasi, pemukiman kembali dan bantuan rehabilitasi untuk orang yang terkena dampak proyek sesuai dengan prinsip-prinsip dari kerangka kebijakan ini. Hal ini akan diuraikan dalam sebuah ”Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali” (LARAP) yang harus dikirim ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan. 5. Lingkup dan tingkat kerincian dari LARAP akan bervariasi sesuai dengan dampak dan kompleksitas dari pemukiman kembali. Rencana tersebut harus didasarkan pada data dan informasi terkini yang ada tentang : (a) pemukiman kembali yang diusulkan dan dampakdampaknya pada orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok lain yang dirugikan; dan (b) perkara hukum yang terkait dalam pemukiman kembali. Daftar berikut menjelaskan halhal yang biasanya perlu dimasukkan di dalam LARAP dan harus diikuti sebagai pedoman umum dalam penyiapan LARAP. Apabila ada sesuatu yang di dalam daftar tidak sesuai (relevan) dengan situasi proyek, harus dicatat di dalam rencana pemukiman kembali: a. Deskripsi tentang dampak sub-proyek dan analisisnya · ·

· · · · ·

Uraian tentang sub-proyek/program dan batas-batas lokasi sub-proyek/program Identifikasi (i) komponen sub-proyek/program atau kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pemukiman kembali; (ii) wilayah dampak dari komponen tersebut atau kegiatan-kegiatan; (iii) alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindarkan atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (iv) mekanisme yang dibangun untuk meminimalkan pemukiman kembali sejauh mungkin, selama pelaksanaannya. Tujuan utama dari program pemukiman kembali Temuan-temuan dari kajian sosial-ekonomi Temuan-temuan dari analisis kerangka hukum Temuan-temuan dari analisis kerangka kelembagaan Definisi tentang orang-orang yang terkena dampak/dipindahkan dan kriteria persyaratan untuk mendapat kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya termasuk batas waktu patokan pencacahan penduduk.

b. Metodelogi dan Prosedur-Prosedur ·

148

Metode yang digunakan dalam menilai kerugian untuk menetapkan biaya penggantian; uraian tentang usulan bentuk dan tingkat kompensasi menurut aturan setempat dan sejumlah suplemen tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai biaya penggantian yang tepat dari kehilangan asset mereka.


·

Sebuah deskripsi tentang strategi konsultasi dan partisipasi dari orang-orang yang dipindahkan maupun penduduk asli setempat di dalam rancangan dan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan pemukiman kembali mencakup; o Ringkasan dari pendapat dan pandangan yang dikemukakan dan bagaimana hal tersebut tertuang dalam rencana pemukiman kembali. o Tinjauan dari alternatif-alternatif diajukan dan pilihan yang dibuat oleh orangorang yang dipindahkan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan terhadap bentuk-bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, pola memindahkan sebagai kelompok keluarga lepas atau sebagai bagian dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau kelompok kekerabatan, untuk melestarikan pola organisasi masyarakat dan kekayaan budaya yang ada. o Melembagakan mekanisme dimana orang-orang yang dipindahkan dapat mengkomunikasikan kepentingan/kebutuhan mereka pada otoritas proyek melalui perencanaan dan pelaksanaannya; dan o Rencana tindakan untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok masyarakat seperti masyarakat tertinggal/rentan, yang tidak memiliki lahan, dan kaum perempuan cukup terwakili.

c. Paket Konpensasi Uraian paket-paket kompensasi dan aturan pemukiman kembali lainnya, yang akan membantu tiap kategori dari orang-orang yang terkena dampak/dipindahkan sehingga tercapai tujuan Kerangka Kebijakan ini. Kompensasi akan dihitung berdasarkan uraian pada bagian V. d. Alternatif Relokasi · Pengaturan kelembagaan dan teknis untuk identifikasi dan penyiapan lahan relokasi, baik perdesaan maupun perkotaan, dimana kombinasi dari potensi produktif, seperti keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lain sekurang-kurangnya sebanding dengan keunggulan dari lahan sebelumnya. · Perkiraan waktu untuk membebaskan dan mengalihkan lahan dan bantuan lainnya. · Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan dan masuknya orang-orang yang tidak berhak pada lokasi yang dipilih. · Prosedur untuk pemindahan secara fisik di dalam sub-proyek/program, termasuk jadwal untuk penyiapan lahan dan penyerahannya. · Penataan hukum untuk mengatur hak penguasaan dan pengalihan hak kepada orang-orang yang dipindahkan.



149

·

·

·

Rencana untuk penyediaan, atau pendanaan orang-orang yang dipindahkan, penyediaan perumahan, prasarana dan fasilitas pelayanan sosial bagi orang-orang yang dipindahkan (dengan mempertimbangkan keserasian pelayanan dengan penduduk setempat); maupun pengembangan tapak yang perlu dan rancang bangun dari fasilitas-fasilitas tersebut. Deskripsi dari batas-batas dari wilayah relokasi; dan penilaian terhadap dampak lingkungan dari usulan pemukiman kembali dan rencana tindakan untuk pencegahan dan pengelolaan dampak lingkungan (terkoordinasi secara tepat dengan penilaian lingkungan dari keseluruhan pemukiman kembali). Rencana tindakan untuk mencegah dampak pemukiman kembali ini pada masyarakat setempat yang ada.

e. Pelaksanaan Permukiman Kembali · Kerangka organisasi untuk pelaksanaan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan aturan-aturan pemukiman kembali dan penyediaan jasa. ·

Jadwal pelaksanaan (implementasi) yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk target waktu pencapaian manfaat yg diharapkan bagi orang yang dipindahkan maupun masyarakat setempat dan pengakhiran dari semua bantuan.

f. Biaya-Biaya · Rincian biaya untuk paket-paket kompensasi menyeluruh, biaya pemukiman kembali dan semua biaya-biaya yang terkait · Identifikasi sumber-sumber pendanaan (dana bank tidak dapat digunakan untuk membiayai kompensasi uang tunai untuk pembebasan lahan) g. Monitoring dan Prosedur Pengaduan · Penyiapan untuk monitoring dari kegiatan pemukiman kembali oleh Lembaga Pelaksana (PMU), diperkuat dengan pengamat independen yang juga dinilai cukup mampu (capable) oleh Bank Dunia. · Uraian tentang tata cara pengaduan 6. Harus dilakukan konsultasi secara periodik (reguler) dengan orang-orang yang terkena dampak, dan semua pelaku kunci (stakeholders) termasuk LSM selama perencanaan dan pelaksanaan LARAP.

150


7. LARAP yang dijelaskan diatas akan dipersiapkan bersama LKM yang mengusulkan subproyek/program, dengan bantuan KMW/OC dan selanjutnya dikonsultasikan ke Bank Dunia melalui KMW/OC/KMP. Apabila persetujuan Bank Dunia sudah diperoleh, maka hal ini akan dikeluarkan sebagai surat keputusan (SK) Walikota/Bupati. Apabila SK walikota/bupati tentang hal ini telah dikeluarkan, maka akan disebarluaskan oleh KMW/OC dan dinas terkait kepada orang-orang yang terkena dampak. 8. Persetujuan untuk penandatanganan kontrak dari sub-proyek/program yang perlu LARAP akan dipertimbangkan oleh Bank Dunia setelah diterimanya laporan kemajuan dari KMW/ OC/KMP yang menggambarkan pelaksanaan substansial dari LARAP, termasuk pembebasan semua lahan di lokasi-lokasi kritis. 9. LARAP, termasuk peta-peta terkait dan lampiran-lampiran, akan dipublikasikan di kantor KMP dan kantor-kantor KMW/OC terkait, kantor kelurahan/desa yang terkait, dan kantorkantor BKM/LKM yang terkait.



151

ANNEX C: KEBIJAKAN UNTUK PERLAKUAN PENDUDUK ASLI ATAU MASYARAKAT RENTAN TERISOLASI INDONESIA: PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN-3 Pengalaman dari P2KP 1. Seperti dalam kasus lingkungan dan pembebasan lahan / pemukiman kembali dampak, dampak potensial atau keterlibatan IVP diidentifikasi dalam proposal subproyek yang diajukan oleh kelompok masyarakat (KSM). Penyaringan dilakukan pada proposal proyek oleh BKM dan fasilitator. Untuk saat ini, di semua program P2KP, tidak ada laporan tentang keterlibatan atau dampak pada IVP, karena semua subproyek yang terletak di daerah urban. Semua misi pengawasan telah mengkonfirmasikan bahwa tidak ada IVPs terlibat atau dipengaruhi oleh proyek. Namun, seperti PNPM akan mencakup lebih banyak kelurahan di pulau-pulau timur, meskipun sangat tidak mungkin, dalam kasus yang melibatkan Proyek IVP, ia akan menggunakan kerangka kebijakan IVP dari P2KP-3, yang diadopsi di P2KP-2 AF. Tujuan 2. Rancangan proyek ini disusun untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok dalam masyarakat di pengambilan keputusan tingkat kelurahan/desa atas alokasi sumber daya. Namun, proyek ini mengakui bahwa Masyarakat Adat membentuk kelompok tertentu yang manfaat pendekatan yang berbeda dan dukungan spesifik. Oleh karena itu, sesuai dengan OD 4.20, kerangka berikut untuk mengatasi masyarakat adat akan diadopsi untuk proyek. 3. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk: · Memastikan bahwa masyarakat adat berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari proyek tersebut, dan; · Menghindari atau meminimalkan efek berpotensi merugikan dari proyek pada masyarakat adat. Definisi 4. “Masyarakat rentan terisolasi” adalah istilah yang digunakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik “masyarakat adat” sebagaimana digunakan dalam OD 4.20. Dokumen ini selanjutnya akan menggunakan istilah “masyarakat rentan terisolasi” 5. Untuk keperluan proyek ini, masyarakat rentan terisolasi didefinisikan sebagai mereka yang

152


hadir dari berbagai kalangan dengan karakteristik berikut: · Kedekatan dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di daerah-daerah; · Identifikasi sendiri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok budaya yang berbeda; · Bahasa adat, berbeda dari bahasa daerah pada umumnya (misalnya Jawa); · Keberadaan lembaga-lembaga sosial dan politik adat, dan · Terutama berorientasi subsisten produksi Kerangka Kerja 6. Komunitas penduduk asli tidak terdapat secara umum di semua lokasi proyek mereka mungkin ditemukan di kota/kabupaten tertentu atau propinsi tertentu. Langkah-langkah berikut dibawah ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa program-tempat komunitas asli tersebut berada-akan memenuhi kebutuhan khusus mereka. a. Selama pelatihan fasilitator, fasilitator akan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana mengidentifikasi penduduk-penduduk asli. Melalui kajian Pemetaan Swadaya (Community Self Survey) dan Refleksi Kemiskinan, fasilitator mengidentifikasi keberadaan dan jumlah penduduk asli di masyarakat sasaran dan memberikan laporan secara tertulis ke KMW/OC; b. Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi tersebut, KMW/ OC akan mengorganisasi pelatihan atau lokakarya orientasi bagi fasilitator terkait tentang bagaimana bekerja dengan komunitas asli tersebut dgn cara yang tepat dan bermanfaat untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi yang efektif, serta ditujukan langsung mengatasi tantangan khusu dalam bekerja dengan komunitas tersebut, misalnya bagaimana berhubungan dengan komunitas asli yang mungkin akan konflik dengan komunitas masyarakat yang lebih besar. d. Mengingat fasilitator sangat mungkin dikontrak dari penduduk setempat, maka mereka diharapkan lebih memahami kelompok komunitas asli tersebut. Fasilitator mungkin dirotasi sesuai kebutuhan dan untuk menjamin bahwa mereka yang telah dilatih bekerja dengan komunitas asli-atau setidaknya memiliki keterampilan khusus yang akan bermanfaat dalam bekerja dengan komunitas asli harus ditempatkan di lokasi yang tepat. Manajemen fasilitator merupakan tanggung jawab KMW/OC. f. Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi sebelumnya, akan dilakukan upaya-upaya yang dapat menjamin bahwa setidaknya tersedia dua relawan laki-laki dan perempuan yang berasal dari komunitas asli tersebut, sehingga lebih memudahkan komunikasi dengan kelompok komunitas asli tersebut. g. Di lokasi dimana komunitas asli berbicara dengan bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, maka dokumen dan brosur yang terkait akan diterjemahkan dalam bahasa setempat. Alokasi dana telah disediakan dalam anggran proyek untuk penterjemahan tambahan bagi dokumen-dokumen proyek yang relevan.



153

7. Langkah-langkah ini akan ditujukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang rentan terisolasi berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan tanggung jawab, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama latihan Pemetaan Swadaya dan dalam perumusan Rencana Pengembangan Masyarakat. Selain itu, mereka akan didorong untuk mengajukan proposal subproyek yang memenuhi kebutuhan kelompok mereka.

Monitoring Prosedur Pengaduan 8. Kerangka acuan KMW/OC dan KMP termasuk tanggungjawab untuk memonitor perlakuan atau penanganan komunitas penduduk asli dalam PNPM MP. Dalam hal ada komunitas penduduk asli, maka KMW/OC harus melaporkan partisipasi komunitas tersebut dalam proyek. SIM PNPM Mandiri akan mengakomodasi data tersebut utk dapat selalu memonitor keterlibatan penduduk asli dalam PNPM MP. Hal tersebut akan dilakukan juga oleh KMP, sama halnya waktu selama misi supervisi. 9. Proyek ini memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk mengadu diberbagai tingkatan; tingkat kelurahan/desa, tingkat KMW/OC (termasuk tingkat kota/ kabupaten atau tingkat propinsi), dan pada tingkat nasional. Ditingkat KMW/OC dan KMP yang ditunjuk petugas khusus yg bertanggung jawab untuk menangani pengaduan dan menjamin bahwa pengaduan tersebut ditangani dgn tepat dan layak. Bagi penduduk asli yang peduli, maka fasilitator/KMW/OC menjamin bahwa mekanisme pengaduan dibangun secara tepat berdasarkan budaya setempat.

Studi evaluasi proyek akan mencakup pemantauan dan evaluasi dampak dari proyek pada orang yang rentan terisolasi

154




155

156


PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Recommend Documents