LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016 - 2017 Tanggal 30 Oktober – 2 November 2016
____________________________________________________________________________________________________ KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONSIA TAHUN 2016 1
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016 – 2017 TANGGAL 30 Oktober - 2 November 2016 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° -100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km2 dengan Luas Lautan110.000 km2 danmemiliki 419 Pulau. Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 13,937 juta orang. Tahun 2015, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai 8,67 Triliun rupiah atau meningkat sekitar 11,58 % dibandingkan dengan Tahun 2014. Sebagian besar anggaran pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,26Triliun atau sebesar 60,48% dan sekitar 21,22% dari Dana Perimbangan. Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional yaitu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2013-2015 mengalami fluktuasi dancenderung meningkat. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin 1,51 jiwa. Meningkat sebanyak 150ribu orang secara nominal dibandingkan tahun 2014 atau sebesar 10,79% dari Jumlah Penduduk dan tercatat sebagai Provinsi yang berpenduduk miskin terbanyak ke-4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia dengan komoditi perkebunan utama yaitu kelapasawit, karet, kelapa, kopi arabika dan coklat. Sektor industri lain yang cukup berperan adalah Industri pengolahan. Tahun 2015 jumlah industry pengolahan dalam skala besar dan sedang tercatat sebanyak 1.012 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 155.662 2
pekerja dengan nilai tambah sebesar 76,15 Triliun Rupiah. Industrilainnya antara lain hotel dan pariwisata. Energi yang meliputi listrik, air, minyak dan gas memiliki kedudukan strategis dalam mendukung kegiatan pembangunan. Pada posisi tahun 2015 jumlah listrik yang diproduksi sendiri, dibeli dan dari unit lain oleh PT PLN Kit Sumbagut sebesar 12.509,67 gwh, meningkat sebesar 10,03 % dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan kondisi kelistrikan per Maret 2016 untuk Realisasi COD Pembangkit Program 35 & 7 GW sesuai RUPTL 2015-2024 untuk wilayah Sumatera telah terealisasi 0,4% untuk Program 35GW dan 48% untuk Program 7 GW. Diharapkan dengan rencana ini, pasokan listrik khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara juga bias meningkat.
B. Dasar Hukum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 6 April 2016 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 serta merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI. C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energy dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI. Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah: 1.
Mendapatkan
masukan
dan
berbagai
informasi
terkait
dengan
pelaksanaan bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI; 2.
Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sector energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3
3.
Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, riset dan teknologi.
4.
Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
Hasil kunjungan kerja ini akandigunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya pada bidang pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
D. Waktu dan Lokasi Kegiatan Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara adalah tanggal 30 Oktober – 2 November 2016. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 1. Pertemuan dan peninjauan ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dalam rangka mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pertambangan mineral, masalah lingkungan dan konstribusi CSR dan implementasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba serta mendapatkan informasi terkini tentang rencana pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) bersama PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. 2. Peninjuan lokasi Technopark LIPI Samosir untuk melihat secara langsung format kegiatan, fungsi dan manfaat yang dapat dinikmati dan diberdayakan masyarakat dengan adanya technopark dimaksud 3. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba instansi serta mitra kerja Komisi VII DPR RI terkait dalam rangka mendapatkan informasi tentang kebijakan 4
dan masalah energi, lingkungan hidup dan tindak lanjut kunjungan kerja di tanggal 21-24 Maret 2016 tentang 2 (dua) issu penting yaitu Harga Gas di Sumut saat itu di kisaran 13,8 US $ per MMBTU dan kondisi kelistrikan di Pulau Nias yang kerapkali terjadi pemadaman. E. Susunan Tim Kunjungan Kerja Kunjungan kerja ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VII DPR RI dengan jumlah 12 (duabelas) orang yang terdiri dari : No.
No. Anggota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Nama
Jabatan
Fraksi
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA Kunjungan yang dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI pada tanggal 30 Oktober -2 November 2016 dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu : 1.
Lokasi PLTA PT Inalum (Persero), Paritohan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pada awalnya merupakan perusahaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang yang diwakili oleh Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd dan resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 1976 untuk mengelola Proyek Asahan yaitu proyek pembangunan PLTA dan Pabrik Peleburan Alumunium Asahan. Saat ini PT Inalum merupakan perusahaan BUMN. PT INALUM (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. Ada 6 (enam) hal yang cukup penting untuk dicatat dari hasil kunjungan ke lokasi pabrik PT Inalum, yaitu : a) Sejak PT Inalum berubah status kepemilikan dari perusahaan swasta asing menjadi BUMN pada akhir tahun 2013, cukup mampu menjaga kinerja perusahaan. Pada tahun 2015 produksi aluminium ingot tercatat 196 ribu ton dan pada semester I/2016 telah mencapai 130 ribu ton. Hal ini berarti meningkat dibandingkan pada saat masih dimiliki dan dikelola oleh swasta asing (Jepang) yang mencatat produksi di tahun 2012 hanya sebesar 101 ribu ton. Sejak akhir tahun 2013 PT Inalum focus pada pemasaran domestik guna memenuhi kebutuhan aluminium primer dalam negeri. Terkait laba yang dapat dicetak PT Inalum, pada tahun 2015 perusahaan dapat membukukan laba bersih sebesar 79.048 ribu US $ pada harga jual rata-rata aluminium per ton sebesar 1.815 US $. Sementara sebagai perbandingan pada akhir tahun 2011 dan 2012 pada saat dikelola swasta asing Laba Bersih masing-masing sebesar 57.911 ribu US $ dan 17.463 US $.
6
b) Dana CSR yang telah didedikasikan oleh PT Inalum kepada masyarakat tercatat pada tahun 2015 sebesar 27,4 Milyar Rupiah. Ini sangat meningkat dibandingkan dengan Dana CSR tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 5 Milyar Rupiah dan 3,7 Milyar Rupiah c) Program Bina Lingkungan baru dilaksanakan setelah PT Inalum berubah status menjadi BUMN dan telah dimulai pada tahun 2014 untuk keperluan pembangunan antara lain Sarana Ibadah, Sarana Umum, Pendidikan, Pelestarian Alam, Bencana Alam, Kemiskinan dan Kesehatan d) PT Inalum memiliki fasilitas produksi dan pendukung yang terdiri dari Pabrik Anoda, Pabrik Reduksi, Pabrik Pencetakan, Sistem Pembersih Gas, Pelabuhan, Bendungan ( Siruar, Siguragura, Tangga), Stasiun Pembangkit Siguragura dengan 4 set generator berkapasitas 286 MW, Stasiun Pembangkit Tangga dengan 4 set generator berkapasitas 317 MW, Jalur Transmisi sepanjang 120 km dan 2 (dua) kompleks pemukiman masing-masing Pemukiman Tanjung Gading dan Paritohan e) Jumlah karyawan per 30 September 2016 adalah sebanyak 1.923 orang yang terdiri dari 1.348 tenaga pelaksana, 420 tenaga supervisor dan 156 tenaga pada lini manajemen. Yang menarik adalah dari jumlah 1.923 orang tenaga kerja, 1.523 orang berlatar belakang pendidikan SLTA (79,2%), 227 D3 (11,8%) dan 173 S1 (9%) serta mayoritas adalah laki-laki sebanyak 96%. f) PT Inalum juga telah menandatangani kerjasama pembangunan smelter untuk SGA bersama dengan PT Antam pada bulan Juli 2016. Pada saat ini telah selesai pada tahap Pre FS dan akan dilanjutkan dengan penetapan skema kerjasama dengan target minimal IRR 12%. 2.
Lokasi Technopark, Samosir Technopark secara umum merupakan kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan ilmu
7
pengetahuan dan inovasi, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi, dan pembelajaran. Pembangunan technopark diarahkan untuk pusat penerapan teknologi pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pascapanen yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi.
LIPI dipercaya untuk membangun
technopark di tujuh lokasi yaitu Kabupaten Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Ternate, Kabupaten Samosir, Kabupaten
Enrekang,
dan
Kabupaten
Tasikmalaya.
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah berhasil melahirkan Technopark Samosir yang diresmikan pada 30 Juni 2015. Fokus technopark ini adalah pada pengembangan bidang perikanan dan pengelolaan sumber daya perairan. Keberhasilan dari suatu technopark adalah kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, agar berdaya guna optimal kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan secara hasil telah terbukti selama setahun mampu menghasilkan benih ikan dari hanya sebelumnya 10.000 ekor per tahun menjadi 2.000.000 ekor per tahun. Dalam kunjungan ke lokasi Technopark Samosir hadir pada kesempatan tersebut Bupati Samosir,Ketua DPRD Samosir, Pemuka dan anggota masyarakat di wilayah technopark. Harapan mereka adalah agar LIPI tetap menjadi partner bagi masyarakat Kab Samosir agar bias senantiasa membantu meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan visi dan misi dibentuknya technopark. 3.
Hotel Niagara, Parapat Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh : Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mewakili Gubernur Sumatera Utara
8
Perwakilan dari 7 Kabupaten Kawasan Danau Toba yaitu Karo, Dairi, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun dan Humbang Hasundutan Perwakilan dari Mitra Kerja Komisi VII DPR RI yaitu Kementerian ESDM, LHK, SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina, PT PLN, PT PGN, PT Inalum dan PT Toba Pulp Lestari Beberapa informasi yang dapat dicatat dari hasil diskusi dimaksud, sebagai berikut : a) Harga Gas di Sumatera Utara Kondisi harga gas per Oktober 2016 di Sumatera Utara masih pada angka dua digit yaitu US $12,3. Sebagai tindak lanjut dari hasil Kunjungan Komisi VII DPR RI pada tanggal …., pihak Kementerian ESDM, PT Pertamina dan PT PGN telah melakukan upaya dengan mengkalkulasi ulang harga gas yang diharapkan dan telah pada 1 kesimpulan bahwa harga gas di Sumatera Utara dapat ditetapkan di angka US $ 9,9. Dari penjelasan pihak ESDM dalam penerapannya masih terkendala dengan belum didapatkannya surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yg dalam hal ini menginginkan harga yang lebih rendah lagi. Pihak ESDM mengharapkan adanya surat permohonan khusus dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Perindustrian agar dapat menyetujui dan memberikan surat rekomendasi terkait usulan harga US $ 9,9 agar kelangsungan industri di Sumatera Utara dapat dipertahankan. Dan Komisi VII DPR RI akan menyampaikan dukungan dan melakukan kontak dengan Menteri Perindustrian. b) Kondisi Umum Ketenagalistrikan, BBM dan Pengelolaan Gas di Sumatera Utara
9
Ketenagalistrikan PT PLN Wilayah Kerja Sumatera Utara meliputi 25 Kabupaten/Kota, 417 Kecamatan dan 5.856 Desa/Kelurahan.
Adapun kondisi
ketenagalistrikan secara operasional dan keuangan di wilayah sumatera utara per September 2016, sebagai berikut : KETERANGAN
2013
1. Pelanggan
2014
2015
Sept’2016
2.930.584 3.051.822 3.171.291 3.266.362
2. Income (M)
6.173
7.202
8.389
6.386
3. R.Elektrifikasi
86,31
90,68
91,3
93,89
4. Daya Mampu*
1.426
1.744
1.813
1.910
5. Beban Puncak*
1.746
1.863
1.889
1.971
*MW Sementara untuk Kawasan Danau Toba dan P. Nias dapat dilihat dari table di bawah ini : Sistem Kelistrikan Kawasan Danau Toba – Beban Penyulang 20KV Gardu Listrik
10
Trafo Daya
Penyulang
Beban Puncak
Rayon
1. P. Siantar
TD.1
PS.3
248
Prapat
2. Tele
TD.1
TL.1
91
Pangururan
3. Tele
TD.1
TL.3
79
Pangururan
4. Porsea
TD.1
PO.1
54
Porsea
5. Porsea
TD.1
PO.4
204
Balige
6. Tarutung
TD.1
TR.5
259
Si borong2
7. Brastagi
TD.2
BT.7
75
Kabanjahe
8. Sidikalang
TD.1
SD.4
114
Sidikalang
RE dan Desa Berlistrik Nias KABUPATEN/KOTA
Rumah Tangga
PLN
NON PLN
TOTAL
RE (%)
1. Gunung Sitoli
27.568
27.076
276
27.352
99,22
2. Nias
27.184
10.220
1.343
11.563
42,54
3. Nias Selatan
63.028
24.604
5.314
29.918
47,47
4. Nias Utara
27.371
10.316
1.787
12.103
44,22
5. Nias Barat
16.905
6.825
944
7.769
45,96
BBM Wilayah Kerja PT Pertamina – Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Keppri dan Sumatera Barat, dengan Terminal BBM, DPPU dan Depot LNG sebagaimana di bawah ini : Wilayah
Terminal BBM
DPPU
Depot LNG
1. Aceh
5
1
0
2. Sumut
5
4
2
3. Riau
3
2
1
4. Keppri
5
3
1
5. Sumbar
1
1
1
Adapun Trend Kuota dan Realisasi BBM di Sumut 2012 – 2015 tertera dalam tabel berikut :
11
BBM
2012
2013
2014
2015
1. Premium Kuota
1.609.249
1.708.769
1.667.120
1.816.317
Realisasi
1.599.597
1.637.652
1.661.304
1.616.823
Kuota
1.122.516
1.109.439
1.041.233
1.154.141
Realisasi
1.120.882
1.100.210
1.092.692
949.644
Kuota
13.760
12.936
11.525
11.653
Realisasi
13.015
11.610
11.625
11.630
2. Solar
3. Karosene
Pengelolaan Gas Pengelolaan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh PT PGN adalah pengelolaan gas bumi yang terintegrasi melalui system pipa atau moda lain seperti CNG dan LNG, baik yang langsung terhubung Bahan Bakar Rumah Tangga, Komersial, Bahan Bakar Pembangkit, Bahan Baku Petrokimia dan Pupuk. Infrastuktur Gas PT PGN adalah 78% dari seluruh infrastruktur gas hilir di Indonesia. Adapun sumber pasokan gas PT PGN terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
Sumber Gas Konvensional – Pasok Gas Utama dari Conoco Phillips Corridor PSC, Pertamina EP Asset 2 Sumsel, Santos Madura Offshore PSC
Sumber Gas Konvensional dari Pertamina EP Asset 1, Pertamina TAC Ellipse, Husky CNOOG dan beberapa lainnya
12
Sumber LNG dari PSRU Lampung, LNG Tangguh dan LNG Bontang
Dalam Triwulan III Tahun 2016 telah disalurkan gas bumi sebesar 793 BBTUD ke 122.978 pelanggan yaitu 1.631 Pelanggan Industri dan Pembangkit Listrik sebesar 770 BBTUD, 1.929 Pelanggan Komersial dan Usaha Kecil sebesar 21 BBTUD dan 119.418 Pelanggan Rumah Tangga sebesar 2 BBTUD. Di Sumatera Utara sendiri, jumlah pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 20.211 pelanggan dengan pemakaian gas sebesar 8,47 BBTUD yang terdiri dari 19.668 Pelanggan Rumah Tangga sebesar 0,58 BBTUD, 498 Pelanggan Komersial sebesar 0,38 BBTUD dan 45 Pelanggan Industri Manufaktur sebesar 7,5 BBTUD c) Aspirasi dari 7 (tujuh) Kabupaten di Kawasan Danau Toba Beberapa aspirasi yang dapat dicatat dari hasil pertemuan ini, adalah :
Perlunya pihak PT PLN melaksanakan program listrik desa dengan azas prioritas dan berdasarkan masukan yang riil dari pihak pemerintah daerah. Misalnya di kabupaten Toba Samosir masih terdapat 15 Desa di 6 Kecamatan yang belum teraliri listrik.
Kendala di bidang pertambangan dan sumber daya mineral sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, karena kewenangan untuk ijin pertambangan mineral non logam dan batuan
menjadi
kewenangan
Provinsi
dan
dalam
kenyataannya waktu pengurusan semakin lama, biaya bertambah dan berlapis ke Distamben, Dispenda dan BPPT Provinsi
Belum ada pengganti Annual Fee dari PT Inalum kepada Pemerintah Daerah sejak berubah menjadi BUMN dan juga
13
penggunaan Dana Lingkungan yang cukup besar (1,4 T?) belum terealisir III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasakan pada hasil kunjungan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dan diskusi yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja terkait serta mempertimbangkan perlunya mencari solusi yaang dapat memberikan manfaat kepada semua, maka dapat beberapa hal penting antara lain: 1. Bahwa project seperti Technopark Samosir perlu terus didorong agar dapat menciptakan kemandirian usaha bagi masyarakat di desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan Technopark Samsosir di Kabupaten Samosir, yang dibantu oleh LIPI menghasilkan peningkatan benih ikan buat para petambak ikan dari 10.000 per tahun menjadi 2 juta benih yang bisa dimanfaatkan per tahun 2. Harga Gas telah secara sepakat antara PT PGN, PT Pertamina dan pihak ESDM di Sumatera Utara pada harga 9.9 US $. Kedalanya adalah belum didapatkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. 3. PT Inalum pada satu sisi telah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan sejak berubah status menjadi BUMN, namun di sisi lain ada aspirasi dari pemerintah daerah terkait dana annual fee yang dulu ada tapi sekarang hilang dan dana lingkungan, meskipun dari laporan PT Inalum telah dilaksanakan Program CSR dan Bina Lingkungan meningkat dari tahun 2013 – 2015. 4. Masukan dari pemerintah daerah terkait Program Listrik Desa menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, agar dampak social ekonomi di desa menjadi semakin nyata dan terasa. Dengan memperhatikan keseluruhan informasi, data dan masukan serta kesimpulan dari hasil kunjungan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di atas, maka perlu dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut : 14
Pertama. Melaksanakan koordinasi sebagai tindak lanjut surat yang akan ditandatangani
Gubernur
Sumatera
Utara
dan
ditujukan
ke
Menteri
Perindustrian agar penetapan harga gas sebesar US $ 9,9 bisa dilaksanakan Kedua. Perlu memanggil Direksi PT Inalum (Persero) untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Program CSR dan Bina Lingkungan berkaitan dengan aspirasi pemerintah daerah tentang annual fee dan dana lingkungan. Ketiga. Mendukung usulan yang akan diajukan oleh LIPI terkait RAPBNP 2017 memasukkan
anggaran
untuk
pengembangan
dan
peningkatan
fungsi
technopark di Technopark Samosir dan beberapa technopark yang strategis lainnya.
IV. PENUTUP Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi SumateraUtara, agar dapat menjadi referensi dan bahan masukan di dalam menetapkan langkah langkah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara secara luas. Jakarta, 14 November 2016 KETUA TIM, KUNKER SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE. Ak, MM, CA
15
