LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA RESES MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2013 - 2014 TANGGAL 28-30 OKTOBER 2013 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara, utamanya terkait pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya yang didanai APBN tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Kalimantan Utara terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN di tahun-tahun mendatang. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 1
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi, disebutkan bahwa Tugas Komisi antara lain adalah : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Lokasi dan Waktu Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013 - 2014, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28-30 Oktober 2013. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Agenda kunjungan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pekerjaan Umum a. Proyek Pembangunan Embung Bengawan di Kota Tarakan b. Proyek Jalan Nasional di Kabupaten Bulungan (Perbatasan Bulungan - Tanjung Selor) 2. Bidang Perhubungan: a. Pelabuhan Kayan 1, Kabupaten Bulungan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 2
b. Bandar Udara Internasional Juwata 3. Bidang Perumahan Rakyat: Pelaksanaan Proyek Rusunawa Universitas Borneo di Kota Tarakan. Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan pada Hari Senin sampai dengan Rabu, 28-30 Oktober 2013 adalah sebagai berikut: NO.
NAMA
FRAKSI
JABATAN
DAERAH PEMILIHAN
1
DRS. LAURENS BAHANG DAMA
PAN
KETUA TIM
NTT I
2
IR. NOVA IRIANSYAH, MT
PD
ANGGOTA
NAD I
3
AGUNG BUDI SANTOSO, SH
PD
ANGGOTA
JABAR I
4
USMAWARNIE PETER
PD
ANGGOTA
LAMPUNG II
5
IR. H. BAHRUM DAIDO, MSI
PD
ANGGOTA
SULSEL III
6
IR. SUTARIP TULIS WIDODO
PD
ANGGOTA
JATENG X
7
DR. IR. HETIFAH, MPP
PG
ANGGOTA
KALTIM
8
JOSEF A. NAE SOI
PG
ANGGOTA
NTT I
9
DRS. H. RISWAN TONY, DK
PG
ANGGOTA
LAMPUNG II
10
DRS. GANDUNG PARDIMAN, MM
PG
ANGGOTA
DIY
11
IR. ERIKO SOTARDUGA, BPS
PDIP
ANGGOTA
DKI JAKARTA II
12
IR. H. DADOES SOEMARWANTO, M. ARCH
PDIP
ANGGOTA
JATIM IV
13
MANGARA M SIAHAAN
PDIP
ANGGOTA
JATENG IV
14
IR. SUDJADI
PDIP
ANGGOTA
JATENG VI
15
IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, MSI
PKS
ANGGOTA
JABAR IV
16
MAHFUDZ ABDURRAHMAN
PKS
ANGGOTA
JABAR VI
17
KH. IR. ABDUL HAKIM, MM
PKS
ANGGOTA
LAMPUNG II
18
HJ. HANNA GAYATRI, SH
PAN
ANGGOTA
SUMSEL II
19
H.A. BAKRI HM. SE
PAN
ANGGOTA
JAMBI
20
DRA HJ. NORHASANAH, MSI
PPP
ANGGOTA
KALTENG
21
DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLI
PKB
ANGGOTA
JATIM X
22
IQBAL ALAN ABDULLAH, M.SC
HANURA
ANGGOTA
BANTEN III
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 3
Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut:
NO. N A M A
JABATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1
Ir. Adriananda, M.Eng.Sc
Kepala BBPJN VII, Ditjen Bina Marga
2
Ir. Solo Riyadi Limbong
Kasubdit Wilayah II D, Ditjen Bina Marga
3
Dr. Eka Nugraha Abdi
Kasubdit Air Baku dan Air Tanah, Ditjen SDA
4
Ir. Suryahadiansyah, MT
SNVT Balai Kaltim, Ditjen SDA
5
Ir. Somba Tambing, Dipl.SE
Kasubdit Wilayah II Dip. PAM Ditjen Cipta Karya
6
Ir. Daldaria Hanoem, M.Sc
Kasubdit Bimbingan Teknis IIA Ditjen Penataan Ruang
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 7
Soeroyo Alimuso
Direktur Jenderal Perhubungan Darat
8
Hardi Sukartianto
Kasubdit Pelabuhan SDP, Ditjen Hubdat
9
Beta Margunadi
Kasi Rancang Bangun Pelabuhan, Ditjen Hubdat
10
Dinni
Kasubdit Manajemen Aeronautika, Ditjen Hubud
11
Anies Wardhana
Kasi Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara, Ditjen Hubud
12
Dwi Nurlina
Kasi Tatanan Kebandarudaraan
13
Sigit Widodo
Kasubag Aneva
14
Adang Rodiana, S.Sos
Kepala Kantor KSOP Tarakan, Ditjen Hubla
15
Dwi Utami Ch
Kasubag Anev Biro Perencanaan, Setjen
Informasi
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 16
Ir. Lukman Hakim, MSC
Asdep Penyediaan Rusun Dan Rumah
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 4
Tapak KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 17
M. Nurdin
Sesmen Kementerian Daerah Tertinggal
Pembangunan
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 18
Drs. Syamsul Huda, MSi
Kapus Meteorologi Penerbangan dan Maritim
19
Untoro Susanto
Kasubag PA-2
20
Haryanto, ST
Staf
BADAN SAR NASIONAL 21
Dadang Arkuni
Karo Perencanaan
22
Eko Sujihartono
Staf Bag. Anev II
23
Nino Agung Pratomo
Staf Bag Ren dan Program
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 5
BAB II SELAYANG PANDANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak dan Malaysia Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia (provinsi ke 34), resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun. Pada tanggal 22 April 2013 telah dilantik Penjabat Gubernur Kalimantan Utara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI. Pada waktu yang bersamaan pula maka, pemerintah provinsi kalimantan utara telah resmi diselenggarakan. Pejabat Gubernur Kalimantan Utara adalah Dr H Irianto Lambrie MM yang merupakan sekretaris daerah provinsi induk yaitu kalimantan timur. Pada tanggal 22 Juni 2013 Pejabat Gubernur Kalimantan Utara melantik secara resmi sekitar 200 PNS Pejabat Eselon II, III danIV yang berasal dari Pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Provinsi lain. ke 200 PNS tersebut dilantik untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disetujui oleh MENPAN dan MENDAGRI. Adapun OPD tersebut meliputi Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten I, II dan III dengan 7 Biro. Untuk Dinas 8 dan Lembaga Teknis/Badan sebanyak 4. Sementara untuk SEKDA Provinsi ditunjuk Asisten III sebagai Plt-nya yaitu Drs H Badrun M.Si Ibukota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Bulungan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 6
Sejarah Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Serawak, Brunei dan sebagian besar Sabah adalah wilayah mandala negara Kesultanan Brunei yang berbatasan dengan mandala negara Kerajaan Berau. Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabantangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara). Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan dan Kerajaan Tidung. Kedua-duanya, yaitu negeri Kesultanan Bulungan dan negeri Kerajaan Tidung merupakan bekas daerah bagian milik dari negara Berau yang telah melepaskan diri, namun kemudian menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau menurut Menurut Hikatat termasuk salah satu Vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan dan negeri Tidung masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan dan negeri Tidung sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei dan negeri Tidung dibawah kekuasaan menantu Raja Tidung yang merupakan Pangeran dari Sulu, namun kedua negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.
Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 7
yang diklaim sebagai bekas Vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kota waringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri Kesultanan Gunung Tabur, negeri Kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri Kesultanan Bulungan & distrik Tidung alias mantan Kerajaan Tidung yang dihapuskan tahun1916 Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan Suku Tidung yang ada di wilayahTawau.
Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Pemerintahan Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi lima (5) wilayah Administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut: 1.
Kota Tarakan
2.
Kabupaten Bulungan
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 8
3.
Kabupaten Nunukan
4.
Kabupaten Malinau
5.
Kabupaten Tana Tidung
Adapun jumlah kecamatan yang ada di seluruh provinsi kalimantan utara adalah sekitar 47 kecamatan. Seluruh wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Adapun jumlah populasi setiap daerah/wilayah administrasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1. Populasi Untuk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara Urutan Kabupaten/Kota
Populasi Ibukota
1
Kota Tarakan
239.973 Tarakan
2
Kabupaten Nunukan
140.567 Nunukan
3
Kabupaten Bulungan
226.322 Tanjung Selor
4
Kabupaten Malinau
62.460 Malinau
5
Kabupaten Tana Tidung 22.841 Tideng Pale
Maka, secara keseluruhan jumlah penduduk provinsi kalimantan utara adalah mencapai 738.163 jiwa dengan kepadatan 10/km2 (26/sq mi) dan luas wilayah provinsi kalimantan utara mencapai 72.567.49 km2 (28,018.46 mil²).
Demografi Provinsi Kalimantan Utara Suku Bangsa terdiri dari Suku Bulungan, Suku Tidung, Suku Dayak dan Suku Banjar. Sementara untuk Agama meliputi agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Sedangkan Bahasa yang digunakan antara lain, Bahasa Indonesia, Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung, Bahasa Dayak dan Bahasa Banjar. Rumah adat yang merupakan ciri khas di provinsi kalimantan Utara adalah Rumah Adat Baloy. Sedangkan senjata khas adalah Mandau.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 9
Potensi Alam Provinsi Kalimantan Utara Potensi Batu Bara Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi alam yang luar biasa. Mulai dari Minyak, Gas, Kelautan dan Tambang. Sebagaimana diketahui, wilayah Kalimantan Utara adalah wilayah strategis segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina. Kawasan perairan Kalimantan Utara juga memiliki wilayah Ambalat, yang diperkirakan kaya sumber daya minyak dan gas. Di wilayah ini pun ada potensi perikanan dan pariwisata yang belum dimanfaatkan.
Potensi Migas Provinsi Kalimantan Utara mencakup Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Daerah ini memiliki perbatasan sepanjang 2.004 kilometer yang selama ini tidak terpantau Pemerintah Provinsi Kaltim. Perbatasan darat Kaltara sangat potensial untuk pengembangan Perkebunan, dan perbatasan laut dapat menjadi tempat beroperasi Armada Kapal Ikan, sekaligus menjaga kedaulatan di kawasan Ambalat, sebagaimana Malaysia membangun ekowisata di Sipadan dan Ligitan untuk membuktikan pertuanan atas wilayah tersebut. Wilayah terluar perairan Kaltara mencakup Pulau Sebatik, Mercusuar Karang Unarang di Ambalat, Pulau Maratua, Pulau Sambit, dan Pulau Lingian.
Pariwisata Pada umumnya provinsi kalimantan utara memiliki potensi wisata yang sangat besar pada aspek Kebudayaan, khususnya budaya yang dimiliki oleh suku dayak. Suku dayak sendiri merupakan salah satu suku asli dan tertua yang ada di kalimantan utara. suku ini memiliki keunikan tersendiri yang memiliki ciri khas, mulai dari tari-tarian, kesenian melukis, kesenian musik hingga alat instrumen yang digunakan. Masyarakat dayak adalah masyarakat yang terkenal ramah, sopan dan santun dengan orang lain. Biasanya mereka hidup di daerah daratan dan sangat bergantung pada alam, khususnya Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 10
hutan dan aliran sungai. sebagian besar kehidupan mereka bermata pencaharian sebagai peladang, bercocok tanam, berburu, bertani dan nelayan pada sungai. Keunikan yang menjadi ciri khas masyarakat dayak merupakan sebuah aset besar yang dimiliki oleh kalimantan utara, sehingga hal ini dapat menjadi potensi wisata budaya yang tidak kalah menariknya dengan wisata budaya yang dimiliki oleh daerah lain, seperti Bali dan Tanah Toraja. Hampir setiap tahun daerah-daerah di kalimantan utara, khususnya kabupaten Bulungan menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang didatangi oleh para turis mancanegara dengan jumlah yang sangat besar hingga mencapai ratusan orang setiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kedepannya dapat tingkatkan lagi.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 11
BAB III Gambaran Umum Singkat Obyek-Obyek Yang Ditinjau A. Embung Bengawan Juwata Kerikil, Kota Tarakan Pembangunan Embung Bengawan dilatar belakangi adanya permasalahan akan kebutuhan pelayanan Air Baku di Kota Tarakan Kalimantan Timur. Konstruksi bangunan embung ini diharapkan mampu menampung air 206.000 m3, sehingga dapat menyelesaikan sebagian permasalahan air baku di Kota Tarakan, khususnya di Kecamatan Tarakan Utara secara menyeluruh dan terpadu. Lokasi pekerjaan Supervisi Lanjutan Embung Bengawan terletak di Desa Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur. Secara geografis berada pada posisi 03°20’ LS dan 117°38’ BT. Tujuan utama pembangunan Embung Bengawan adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga perkotaan dan industri (domestik, municipal & industri) di Kota Tarakan dengan debit pengambilan sebesar 100 liter/detik. Pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui pendanaan dari APBD II Tahun Anggaran 2008.
B. Proyek Jalan Nasional di Kabupaten Bulungan Proyek Jalan Nasional di Kabupaten Bulungan yang terletak di perbatasan Bulungan – Tanjung Selor adalah sepanjang 48,565 km. Jalan ini menghubungakan antara Kota Tanjung Selor dan Tanjung Redeb. Kegiatan pemeliharaan berkala pada tahun 2013 adalah sepanjang 10 km, sisanya kurang lebih 38 km dipelihara dengan anggaran tahun 2014. Total panjang jalan nasional di Provinsi Kalimantan Utara adalah 619, 047 km dan total panjang jalan strategis nasional adalah 307,110 km.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 12
C. Rumah Susun Universitas Borneo Rumah Susun Sewa Universitas Borneo berada di dalam Kampus Universitas Borneo, Kota Tarakan. Rumah Susun Sewa ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen dan pegawai Universitas Borneo. Rusunawa ini dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan dihibahkan kepada Universitas Borneo. Fasilitas yang terdapat di Rusunawa Universitas Borneo: a. Jumlah lantai : 4 lantai b. Kamar Tidur
: 96 Kamar (4 orang maks. per kamar)
c. Pantri
:8
d. Toilet
: di setiap laintai
e. Aula/ Ruang Terbuka f. Ruang Tamu g. Ruang Kantor/ Administrasi h. Akses Internet Dasar hukum pengelolaan Rusunawa Universitas Borneo adalah: a. Surat
Kepala
Pusat
Pengembangan
Perumahan
Kemenpera
No.
339/SM.5/UM.02.03/V/2013 Tanggal 3 Juni 2013 Perihal Ijin Penghunian Rusun Sewa Universitas Borneo Tarakan. b. SK Rektor Universitas Borneo Tarakan No. 483/UN51/SK/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Pengelola Rusunawa Universitas Borneo Tarakan Pemanfaatan Rusunawa Unieversitas Borneo telah dilakukan antara lain untuk: asrama mahasiswa (fungsi utama), wisuda periode I 2013, pertemuan mahasiswa perikanan se-Indonesia 2013, pembekalan KKN Tahun 2013, kegiatan sertifikasi guru tahun 2013 dan yudisium FKIP Periode II Tahun 2013. Rencana pengelolaan ke depan: a. Rusunawa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pada liburan semester (Juli – September); b. Penghuni Rusunawa diutamakan bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar daerah, kurang mampu dan berprestasi;dan Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 13
c. Secara bertahap akan dilengkapi fasilitas tambahan seperti kantin, koperasi, balai pengobatan dan sarana olah raga.
D. Bandar Udara Juwata International Airport Informasi Umum Bandar Udara Juwata International Airport, Tarakan: a. Jarak ke kota terdekat
: +3 km
b. Kelas
: I KHUSUS
c. Kemampuan
: F-100 / B-737
d. Koordinat / elevasi
: 030 19’36 LU – 1170 34’10 BT/20 Ft
e. Pelayanan LLU
: ADC
f. Panjang Landasan / Arah / PCN
: 1.850 m x 30 m / 06-24 / 49F/C/X/T
g. Apron
: 335 m x 70 m
h. Strip
: 1.935 x 100 m
i. Taxiway A
: 90 m x 20 m
j. Taxiway B
: 90 m x 18 m
k. Overrun 06
: 60 m x 30 m
l. Overrun 24
: 25 m x 30 m
m. Terminal
: 6.757 m²
Rute Penerbangan Domestik per hari: a. PT. Garuda Indonesia: Balikpapan – Tarakan (7 x) b. Pt. Lion Mentari Airlines: Balikpapan – Tarakan (21 x) c. PT. Kalstar : Berau – Tarakan
(7 x)
Nunukan – Tarakan
(7 x)
d. PT. Sriwijaya Air: Balikpapan – Tarakan: B-732 (7 x), B-733 (14 x) e. PT. Susi Air : Malinau – Tarakan (24 x) Rute Penerbangan Perintis per hari: PT. Asi Pudjiastuti Aviation : Tarakan – Long Bawan (3x)
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 14
TABEL JUMLAH ANGGARAN PER PROGRAM BANDARA INTERNATIONAL JUWATA TAHUN 2013 (Dalam Ribuan Rupiah) NO
PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2013
1
PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
2
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA
77.143.891
3
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA KEAMANAN PENERBANGAN
12.965.000
4
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
0
5
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA NAVIGASI PENERBANGAN
5.800.000
6
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
29.088.520
PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI UDARA
&
PENYELENGGARAAN
0
124.997.411.000
E. Pos SAR Tarakan Sarana dan prasarana Pos SAR Tarakan adalah sebagai berikut: Luas tanah Pos SAR Tarakan
: 2.573 m
2
Gedung Pos SAR dengan luas bangunan : 596 m Rescue Car
: 1 unit
Rescue Car Compartment
: 1 unit
Truck Personil
: 1 unit
Kendaraan Operasional roda 2
: 1 unit
Rubber Boat
: 1 unit
Rigid Inflatable Boat (RIB) 9 m
: 1 unit
Peralatan Komunikasi (Peralatan SAR Darat, Air dan Medis)
: 1 set
2
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 15
BAB III Hasil Temuan dan Rekomendasi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Utara A. Hasil Temuan Hasil temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di tempat kunjungan, di antaranya adalah sebagai berikut: A.1. Sektor Ke-PU-an A.1.1. Sub Sektor Sumber Daya Air Untuk merampungkan proyek Embung Bengawan pada tahun 2014, proyek ini memerlukan tambahan dana dari APBN; Proyek embung ini akan dipergunakan untuk penyediaan air baku dan bersih bagi warga Tarakan. A.1.2. Sub Sektor Bina Marga Pada peninjauan ruas Jalan Nasional sepanjang perbatasan Bulungan – Tanjung Selor ditemukan hal sebagai berikut: a. Kondisi jalan belum seluruhnya mantap karena masih banyak terdapat kerusakan di jalan. Meskipun sebagian kerusakan sudah diperbaiki, namun masih banyak yang belum mendapat perbaikan; b. Masih kurangnya penerangan dan rambu-rambu jalan sehingga rawan kecelakaan terutama pada malam hari. Ruas jalan nasional dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Tanjung Palas dan seterusnya menuju Malinau, kondisinya rusak dan sedang dalam proses pengaspalan sepanjang 192 km, yang ditargetkan selesai tahun 2015. Ruas jalan nasional yang menghubungkan Tanjung Selor ke batas Bulungan-Berau sepanjang 48 km, hanya sepanjang 13 km yang dalam proses pengaspalan, sisanya masih belum dispal. Selain itu, ruas jalan ini juga melewati daerah perbukitan sehingga rawan longsor.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 16
A.2. Sektor Perhubungan Belum terdapat fasilitas ruang transit yang memadai di Bandar Udara Juwata International Airport; Fasilitas garbarata pada Bandar Udara Juwata International Airport belum mencukupi, padahal untuk bandara internasional sudah selayaknya fasilitas ini ada dalam jumlah yang cukup demi kenyamanan penumpang yang jumlahnya akan terus meningkat. A.3. Sektor Perumahan Rakyat Rusunawa Universitas Borneo Tarakan belum ditempati karena kurangnya fasilitas air bersih; Kapasitas Rusunawa Universitas Borneo Tarakan belum dapat menampung seluruh mahasiswa. A.4. Sektor SAR Dalam peninjauan Pos SAR Tarakan, tim kunjungan kerja mendapatkan temuan bahwa Pos SAR Tarakan hanya didukung oleh 16 orang tenaga penyelamat. Jumlah ini harus menghadapi wilayah yang sangat luas yaitu selueas 72.567,49 km2 yang telah memiliki 1 bandara internasional dan 7 bandara perintis. B. Rekomendasi Secara umum, Komisi V DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara yang didanai oleh APBN, antara lain jalan, pelabuhan, Bandar Udara dan air bersih oleh karena Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi baru hasil pemekaran yang sangat membutuhkan dukungan kuat dalam pembangunan infrastruktur. Komisi V DPR RI juga akan memperjuangkan usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di APBN Tahun Anggaran 2014. Berikut merupakan Rekomendasi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara yang dibagi berdasarkan sektor :
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 17
B.1. Sektor Ke-PU-an B.1.1. Subsektor Sumber Daya Air Terkait dengan pembangunan Embung Bengawan di Kota Tarakan, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan secepatnya, sehingga untuk tahun 2014 embung tersebut sudah dapat dipergunakan untuk masyarakat. B.1.2. Subsektor Bina Marga Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan proses perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan nasional di kabupaten Bulungan. Terhadap ruas jalan Tanjung Selor ke batas Bulungan – Berau agar ruas jalan yang sedang dalam proses pengaspalan dapat diselesaikan tahun 2014. B.2. Sektor Perhubungan: Terkait dengan Bandar Udara Juwata Tarakan, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk : a. Segera menyelesaikan pembangunan terminal penumpang agar pada tahun 2014 sudah dapat beroperasi; b. Membangun fasilitas transit yang memadai dan nyaman sehingga dapat menampung penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. B.3. Sektor Perumahan Rakyat: Terkait dengan Rumah susun Sewa Universitas Borneo, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk: a. Melakukan penambahan twin blok sehingga jumlah kamar bertambah dan dapat menampung seluruh mahasiswa serta dosen khusususnya bagi pendatang; b. Mencari solusi untuk dapat meningkatkan pasokan air baku dan air bersih yang selama ini masih sangat minim. Selanjutnya, Komisi V juga mengharapkan agar: Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 18
a. Universitas Borneo Tarakan sebagai pihak pengelola Rusunawa, dapat memberlakukan tarif sewa yang terjangkau sehingga mahasiswa lebih tertarik untuk menempati Rusunawa daripada memilih tempat tinggal di luar kampus; b. Kampus
Universitas
Borneo
mengkhususkan
pada
studi
mengenai
permasalahan dan pengembangan kawasan perbatasan, yang sampai saat ini masih sangat kurang dimiliki oleh universitas-universitas di seluruh Indonesia. B.4. Sektor SAR: Komisi V DPR RI mendukung agar Pos SAR Tarakan dapat ditingkatkan menjadi Kantor SAR untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam menghadapi wilayah operasional yang sangat luas, yang mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Utara dan sekitarnya. C. Penutup Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara pada Masa Sidang I 2013-2014 yang dilaksanakan tanggal 28-30 Oktober 2013. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi alam yang melimpah antara lain di sektor pertambangan sehingga diperlukan dukungan dan kesiapan infrastruktur pendukung guna memanfaatkan sumber daya alamnya bagi masyarakat. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai masukan bagi Komisi V DPR RI terutama sebagai bahan bagi fungsi Pengawasan dan Penganggaran.
Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada
Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. PIMPINAN KOMISI V DPR RI KETUA,
DRS. LAURENS BAHANG DAMA
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan Utara
Page 19
