LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI MALUKU MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016 – 2017 TANGGAL 31 OKTOBER S.D 1 NOVEMBER 2016
KOMISI VIII DPR RI JAKARTA
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
UMUM
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 telah membentuk 3 Tim yakni ke Provinsi NTT, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku.
B. DASAR KUNJUNGAN KERJA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesianomor 1tahun 2014 tentangtata Tertib 4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 22 Agustus 2016
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR –RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Penanggulangan Bencana.
2
Anak
dan
Badan
Nasional
Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, khususnya
berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3
BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN
A.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
NO
NO ANGG
1.
A-86/F.PKS
NAMA ANGGOTA
H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA
KET
WAKIL KETUA K VIII KETUA TIM
2.
A-227/F-PDIP
DRS. SAMSU NIANG, M.Pd
ANGGOTA
3.
A-175/F-PDIP
ALFIA REZIANI
ANGGOTA
4.
A-154/F-PDIP
DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.
ANGGOTA
5.
A-152/F-PDIP
DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.Sc
ANGGOTA
6.
A-298/F-PG
H. MUHAMMAD LUTFI
ANGGOTA
7.
A-394/F-GER
DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL
ANGGOTA
8.
A-328/F.GER
SUASANA DACHI, SH
ANGGOTA
9.
A-472/F-PAN
HJ. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi
ANGGOTA
10.
A-70/F.PKB
H. AN’IM F MAHRUS
ANGGOTA
11.
A-92/F-PKS
DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI
ANGGOTA
12.
A-526/F.PPP
ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM
ANGGOTA
13.
SIGIT BAWONO PRASETYO, M.Si
SEKRETRIAT
14.
ABDUL ROJAK
SEKRETRIAT
15.
YUSUP KAMALUDIN
SEKRETRIAT
16.
Dr. ASTRIANA BAITI SINAGA, MS.
TENAGA AHLI
17.
SUCIATI
JURU KAMERA
4
B.
KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1. Kunjungan lapangan Desa Tangguh Bencana ke desa Laha. Dalam kunjungan ke desa Tanggung Bencana ini Tim Kunker sempat melakukan dialog dengan masyarakat yang berada di Desa Tanggunh Bencana ini . Adapun hasil dialog tersebut adalah: a. Bahwa wilayah ini merupakan daerah pesisir yang sangat rawan terjadi bencana, keinginan masyarakat adalah memperpanjang waktu untuk daerah tangguh bencana yang akhir berakhir 3 tahun. b. Kesuloitan melakukan koordinasi dan komunikasi karena tidak ada jaringan komunikasi c. Membutuhkan dibangunnya posko-posko sekretariatan Desa Tangguh Bencana serta mengharapkan bahwa setelah terjadi bencana tetap dilakukan pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk tanggap bencana. 2. Tim juga melakukan kunjungan ke IAIN Ambon. Tim Kunjungan selain diterima oleh Rektor IAIN Ambon dan seluruh civitas Akademik juga dihadiri oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen. Dalam Dialog yang dilaksanakan di IAIN Ambon ada beberapa catatan sebagai berikut: a. Keinginan alih status Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN ) IAIN dengan beberapa lasan antara lain : 1) Ambon adalah satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Maluku. 2) Jumlah dan animo masyarakat untuk berkuliah di IAIN Ambon dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan. 3) IAIN memiliki lahan baru yang sangat memadai dan strategis dalam pengembangannya sebagai perguruan tinggi yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan berikut memberi jawaban solutif akibat effect multiplayer yang diakibatkannya terutama di Maluku.
5
4) Dukungan Pemerintah Daerah Maluku untuk pengembangan status dari IAIN menjadi UIN. 5) Dukungan Kemetrian Agama terhadap pengembangan IAIN Ambon sebagai kampus yang concern pada pengembangan multikulturalisme. 6) IAIN Ambon mendapat kepercayaan masyarkat dan pemerintah daerah sebagai dapur untuk menggodok pengembangan Maluku sebagai laboratorium kerukunan dan perdamaian Selanjutnya berkaitan dengan alih status IAIN menjadi UIN, rektor juga menyampaikan mengharapkan agar agar persyaratan administrasi
tidaklah
harus sama dengan persyaratan yang ditetapkan Pusat sebagaimana PTAIN yang berada di Jawa, khususnya terkait dengan jumlah mahasiswa. b. Keinginan memiliki Ma’had buat mahasiswa baru c. Sementara Ketua STAK Ambon memohon bantuan laboratorium Musik. 3. Kunjungan ke P2TP2A, namun karena gedung P2TP2A masih baru belum digunakan akhirnya Tim langsung ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku.
4. Pertemuan dengan Pertemuan dengan Gubernur Prov. Maluku, Anggota DPRD Prov. Maluku, Kakanwil Kemenag, Kadinsos, Kepala BPBD, Kepala Badan PP & PA, Kapolda Prov. Maluku beserta jajarannya, Tokoh Masyarakat.Dalam pertemuan dengan Gubernur dengan seluruh jajaran SKPD ada beberapa hal yang menjadi catatan antara lain: a. Berkaitan dengan agama 1). Terkait kondisi sarana dan prasarana Kanwil Kementerian Agama maupun Kankemenag Kab/Kota di Provinsi Maluku sesungguhnya belum bisa dikatakan
terpenuhi
secara
kuantitas
maupun
kualitas
karena
sesungguhnya keberadaan Kanwil dan Kankemenag Kab/Kota belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
6
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama secara baik sesuai tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan Moratorium pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual dan Maluku Barat Daya, berdampak pada pelayanan publik yang dilakukan kementerian Agama tidak bisa maksimal karena terbatasnya infrastruktur dan SDM. 2). Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kerukunan hidup beragama di Provinsi Maluku. Pasalnya pasca konflik belasan tahun lalu yang melanda daerah ini, kini masyarakat Maluku hidup dalam kerukunanan beragama yang mendapat acungan jempol, bahkan bisa dijadikan laboratorium kerukunan hidup beragama. 3). Berkaitan dengan haji,
Maluku adalah daerah kepulauan, sehingga
mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lain memerlukan tenaga dan waktu dan biaya yang sangat besar lebih-lebih lagi jika jama haji harus bertolak dan menginap di kota Makassar. Selanjutnya juga disampaikan bahwa Kondisi asrama Haji Maluku sangat tidak layak dilihat dari banyak aspek, mulai dari ketersediaan air, kebersihan, kenyamanan kamar tidur dan fasilitas yang lain. Ambon
mengusulkan
agar
berubah menjadi
embarkasi haji antara (EHA), b. Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Secara umum permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku antara lain : 1)
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan akan di Provinsi Maluku masih terjadi dan cenderung meningkat;
2) Kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap hak-hak perempuan dan
anak; 3) Penanganan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih bersifat prasial, sehingga dan yang diperoleh sangat beragam;
7
4) Belum maksimalnya pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, karena secara geografis Provinsi Maluku berbentuk kepulauan. 5) Masih adanya perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang belum terlaporkan/tertangani; c. Berkaitan dengan Kebencanaan Dalam rangka membangun kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Maluku telah memiliki peta Risiko Bencana sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan sesuai tahun anggaran berjalan. Namun tentunya peta rawan bencana perlu disusun pada masing-masing kabupaten/kota, sehingga kerawanan bencana di suatu wilayah dapat dilihat secara detail. Salah satu poin penting yang harus dilaksanakan adalah sosialisasi peta kerawanan bencana kepada masyarakat serta integrasi peta kerawanan dengan proses perencanaan daerah. Tindak lanjut program kesiapsiagaan yang sesuai dengan Rencana Aksi di Provinsi Maluku belum tertangani secara baik. Hal ini disebabkan kurangnya alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN. d. Berkaitan dengan Permasalahan sosial Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Maluku pada Tahun 2015-2016 adalah : 1) Penanganan Fakir Miskin dengan mekanisme pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 1.900 kk / 190 kelompok di Kab.MTB, MBD, SBT, Tual dan Malteng pada tahun 2015, dan 1.300 kk/ 130 kelompok di Aru, Malra, Bursel, SBB, Ambon dan Malteng pada tahun 2016. 2) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan pola pemukiman sebanyak 179 kk di lokasi Waeflan dan Waereman, Kab.Buru pada tahun 2015 dan 86 kk di lokasi Manusela, Kab.Maluku Tengah pada tahun 2016.
8
3) Penghambat/Kendala
dalam
pelaksanaan
kegiatan tersebut adalah
Rasionalisasi Anggaran melalui penghematan oleh Kementerian Sosial RI menjadikan seluruh kegiatan tahun 2016 tertunda.dan kondisi iklim yang berubah-ubah turut mempengaruhi kegiatan terutama pada daerahdaerah terpencil dan jauh.
9
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil Kunker Ke Provinsi Maluku ini maka dapat disimpulkan dan direkomendasikan antara lain: A. Berkaitan dengan Agama 1) Alih status IAIN menjadi UIN Ambon adalah hak setiap Provinsi untuk mengusulkannya namun pengalihan status ini tentunya namun perlu
tiga di
dasari atas 3 value utama, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkannya di Badan Anggaran. 2) Ambon adalah provinsi yang dijadikan sebagai laboratorium kerukunan agama, Kementerian Agama tentunya perlu menginisiasi program yang tepat dan strategis bagi Ambon sehingga
“ Ambon sebagai laboratorium kerukunan
Agama “ ini bisa terawat. . 3) Terkait kondisi sarana dan prasarana Kanwil Kementerian Agama maupun Kankemenag Kab/Kota di Provinsi Maluku sesungguhnya belum bisa dikatakan terpenuhi secara kuantitas maupun kualitas, untuk itu perlu dilakukan oleh Kementerian Agama perimbangan yang adil antara Indonesia Timur dan Jawa. 4) Ambon mengusulkan
agar
berubah menjadi embarkasi haji antara (EHA),
yang tentunya perlu dilakukan kajian yang mendalam ditinjau dari berbagai aspek baik oleh Provinsi maupun Pusat.
B. Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1)
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan akan di Provinsi Maluku masih terjadi dan cenderung meningkat;
2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak; 3) Penanganan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih bersifat prasial, sehingga dan yang diperoleh sangat beragam; 10
4) Belum maksimalnya pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, karena secara geografis Provinsi Maluku berbentuk kepulauan.
Selanjutnya direkomendasikan untuk mengoptimalkan fungsi dari BP3 A Provinsi dengan melibatkan berbagai stakeholder di daerah.
C. Berkaitan dengan Kebencanaan Perpanjangan waktu desa Tangguh Bencana Peningkatan Program pendidikan, pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat akan bencana atau tanggap bencana. Direkomendasikan untuk senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah melalui BPBD dan BNPB
untuk menyampaikan berbagai
kendala dalam penanggulangan bencana baik dari aspek anggaran, kelembagaan serta regulasi.
D. Berkaitan dengan permasalahan sosial Penanganan Fakir Miskin dengan mekanisme pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
dan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dengan pola pemukiman dirasakan masih sangat sedikit jangkauannya, sehingga perlu ada peningkatan jumlah sasarannya dengan mempertimbangkan kondisi wilayah di Provinsi Ambon, khususnya pada daerah-daerah terpencil dan jauh.
11
BAB IV PENUTUP
Demikianlah laporan kunjungan kerja ini dibuat, yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI bersama mitra.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA TIM
H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA
12
