LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2009 - 2010 TANGGAL 11-13 MARET 2010
BAB I PENDAHULUAN A Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009 tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat tanggal Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Halaman 1
Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI. b.
Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Papua , utamanya pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2009.
c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua
terkait pembangunan
infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN 2010 dan APBN 2011. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
Halaman 2
C. Lokasi dan Waktu Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 11 -13 Maret 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 3 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Agenda kunjungan di Provinsi Papua adalah: 1. Ekspose dan Peninjauan Bandara Sentani Jayapura. 2. Paparan oleh Maskapai MNA sebagai salah satu maskapai yang melayani jalur penerbangan perintis 3. Paparan oleh Stasiun Meteorologi Jayapura. 4. Paparan oleh Kansar Basarnas Jayapura. 5. Peninjauan Rusunawa Mahasiswa Yumasis – Abepura 6. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua oleh Gubernur Papua beserta jajaran. 7. Peninjauan Jalan Nasional Hamadi – Holtekamp – Skow 8. Peninjauan Rumah khusus perbatasan Mosso 9. Peninjauan kawasan Perbatasan RI - PNG 10. Peninjauan Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya 11. Peninjauan Pelabuhan Laut Jayapura 12. Peninjauan dan paparan Balai Diklat Penerbangan Jayapura 13. Ekspose dan Paparan bidang pembangunan Infrastruktur oleh Walikota Jayapura, Bupati Yahukimo dan Bupati Puncak Jaya.
Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada tanggal 1113 Maret 2010 adalah sebagai berikut: 1. H. Muhidin M. Said, SE. MBA
Ketua/ F-PG
2. C.P. Samiadji Massaid, SE.
Anggota/ F - PD
3. Drs. H. Achmad Syafi’i, Msi
Anggota/ F - PD
4. Etha Bulo
Anggota/ F - PD
5. Drs. H. Riswantony DK
Anggota/ F - PD Halaman 3
6. Drs. H. Eldie Suwandie
Anggota/ F - PG
7. Josef A. Nae Soi
Anggota/ F - PG
8. Drs. H Roem Kono
Anggota/ F - PG
9. Hj. Sadarestuwati, SP, MMA.
Anggota/ F - PDIP
10. Ir. Sudjadi
Anggota/ F - PDIP
11. Drs. Arifinto
Anggota/ F - PKS
12. Ir. Memed Sosiawan
Anggota/ F - PKS
13. Hj. Hanna Gayatri, SH
Anggota/ F - PAN
14. H.A. Bakri HM, SE
Anggota/ F - PAN
15. Capt. H. M. Epyardi Asda, M.Mar
Anggota/ F - PPP
16. H. Marwan Ja’far, SE. SH
Anggota/ F - PKB
17. Gunadi Ibrahim
Anggota/ F - P. Gerindra
18. Drs. Akbar Faizal, M.si
Anggota/ F - P. Hanura
Pendukung dari Sekretariat dan Staf Ahli Komisi V DPR RI 19. Dra. Hani Yuliasih
Sekretariat Komisi V DPR RI
20. Aan Yulianingsih, S.Sos
Sekretariat Komisi V DPR RI
21. Kunarto S. Sos
Sekretariat Komisi V DPR RI
22. Aditya Perdana, ST. MBA.
Staf Ahli Komisi V
Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Papua sebagai Tim Pendamping, adalah sebagai berikut: A. Kementerian Pekerjaan Umum: 1.
Ir. Chaerul Taher, M.Sc
Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Ditjen Bina Marga
2.
Ir. Gultom
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X
3.
Matius Baba P, BE
Kepala Balai Wilayah Sungai Papua
Halaman 4
4.
Ir. Beny Hermawan, M
Kabid Pelaporan Pimpinan – Puskom
5.
Ir. N. Sardjiono, MM
Kasubdit Pengembangan Air Minum Wilayah II Cipta Karya
6.
Dr. Ir. Edy Harsono, ME
Kasubdit Pengembangan Wilayah Timur Direktorat Rawa dan Pantai Ditjen S.D.A
7.
Dra. Etty Winarni, MM
Kabid Pelayanan dan Informasi Publik – Penghubung PU
7.
Ir. Sri Leksono Warisunu
Kasubdit Penataan Ruang Kota Metropolitan
B. Kementerian Perhubungan 1.
Budi Setiadjid
Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla
2.
Ichwanul Idrus
Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Hubud
3.
M. Fuschad
Kepala Pusdiklat Hubud
4.
Maryati Karma
Kabid Program Pusdiklat Udara
5.
M. Thohir
Kasubdit Pengerukan Ditpelpeng Ditjen Hubla
6.
Yudishari Sitompul
Kasubdit Fas. Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan Ditjen Hubud
7.
Polana BP
Kasubdit Prasarana Bandara Ditjen Hubud
Halaman 5
8.
Kasubag Analisa Evaluasi Biro
M. Zar’an Nuddin
Perencanaan 9.
Serbani Barus
Staf Dirjen Hubud
10.
Wahyu Ikhwandono
Staf Ditjen Hubud
11.
Adi Irawan
Biro Umum Kemenhub
C. Kementerian Perumahan Rakyat 1.
Nanang S.
Kemenpera
2.
Fitra
Kemenpera
3.
Toto Kunto
Kemenpera
D. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika: 1.
Untung Merdianto
Karo Perencanaan BMKG
2.
Aries Erwanto
Bag. Perencanaan BMKG
E. BASARNAS 1. Drs. Jahirin M.Si
Karo Perencanaan dan KTLN
F. Reporter 1.
Indah Pratiwi S.Sos
Reporter
2.
Tumin Setiawan
Kameramen TVRI
Halaman 6
BAB II Pengantar Provinsi Papua Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea, yang merupakan bekas koloni Inggris. Provinsi Papua awalnya mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah masuk dalam NKRI, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Nama tersebut kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini kemudian diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Gubernur Papua saat ini adalah Barnabas Suebu, SH. Dengan wakilnya yaitu Alex Hasegem, SE.
Potensi Tembaga dan Emas merupakan primadona sumber daya alam Papua saat ini. Namun masih banyak potensi lainnya yang belum digarap secara serius seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan lain-lain.
Halaman 7
Potensi minyak dan gas bumi selain terdapat di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang kini dikelola British Proteleum (BP), juga terdapat di Merauke. Diperkirakan Merauke menyimpan sekitar 14,4 Juta Metriks kubik feet potensi migas dengan kualitas terbaik di dunia. Adapun potensi batubara terdapat di Memberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika hingga Merauke dan sampai saat ini belum dieksploitasi. otensi yang sangat besar tersebut jika dapat dikelola secara baik dapat menjadi salah satu sumber energi murah terutama dalam mengatasi krisis energi di Indonesia. Saat ini setidaknya terdapat dua perusahaan tambang sedang merintis investasi di Papua yaitu PT Aneka Tambang (Antam) dan perusahaan Valli dari Brazil. Kedua perusahaan itu berencana berinvestasi di bidang pertambangan emas di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua New Guinea (PNG). Di wilayah perbatasan tersebut sebelumnya terdapat perusahaan tambang emas Oktedi yang beroperasi di Papua New Guinea yang meskipun telah ditutup tetapi menimbulkan masalah lingkungan lantaran perusahaan itu mengalirkan tailing melalui sungai ke wilayah Indonesia. Selain potensi pertambangan, Papua menyimpan kekayaan hutan berupa kayu terutama kayu merbau alias kayu besi dengan kualitas terbaik. Sesuai data Dinas Kehutanan Provinsi Papua, katanya, sekitar enam juta hektar hutan di Papua kaya dengan kayu merbau dimana setiap hektar menyimpan potensi kayu merbau sekitar 13,65 meter kubik. Sementara potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektar. Sagu kini bukan lagi sekedar untuk kebutuhan pangan, tapi juga terdapat potensi bio etanol untuk sumber energi alternatif. Setiap batang sagu menghasilkan sekitar 100 kg tepung yang jika diolah akan menghasilkan 25 liter etanol. Tentu saja hal ini merupakan cadangan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui yang sangat luar biasa dalam jumlah. Mengingat dan mempertimbangkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua maka diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai dalam mendukung eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Infrastruktur pendukung tersebut antara lain berupa jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara, perumahan, layanan air minum dan sebagainya. Untuk itu diperlukan dukungan seluruh pihak terutama DPR RI dalam mendukung pembangunan Provinsi paling timur di Indonesia ini secara terpadu dan berkelanjutan.
Halaman 8
BAB III Laporan Hasil Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Papua
Berikut merupakan laporan hasil kunjungan Kerja atas objek yang ditinjau dan atau pemaparan yang diterima Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua yang dilaporkan berdasarkan tata urutan peninjauan objek. 1. Bandara Sentani Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua berencana menambah panjang Runway (landasan pacu) dan Apron (tempat parkir pesawat) di Bandara Sentani Jayapura, karena semakin tingginya pergerakan jumlah pesawat di Bandara tersebut. Pergerakan pesawat setiap harinya di Bandara Sentani Jayapura, diperkirakan antara 120-130 pergerakan. Alasan perluasan adalah kapasitas apron sudah tidak dapat menampung seluruh pergerakan tersebut dalam satu waktu sehingga diperlukan penambaan luas Apron. . Run way atau landasan pacunya Bandara Sentani Jayapura untuk saat ini sudah menjadi 2.500 meter dari persyaratan standar 2180 meter. Dengan demikian, landasan pacu tersebut sudah dapat didarati pesawat berukuran Boeing 737-400. Kendati begitu, untuk mendukung kapasitas bandara, diusulkan untuk menambah panjang run way dari 2.500 menjadi 3.000 meter. Saat ini Bandara Sentani juga telah dilengkapi dengan fasilitas lampu Runway dan Radar sehingga diharapkan maskapai penerbangan dapat mengambil jadwal malam sehingga traffic (lalu lintas) tidak ramai.
Visi Bandara Sentani: Menjadi pintu gerbang udara di Kawasan Indonesia Timur dengan misi penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan dan jasa ke Bandarudaraan yang berkualitas dalam upaya mendukung arus pergerakan penumpang dan barang.
Kondisi existing fasilitas sisi udara, meliputi :
Runway
: 2.500 x 45 m;
Azimuth
: 12 – 30; Halaman 9
Taxiway A
: 200 x 23 m;
Taxiway B
: 206 x 23 m;
Apron I
: 100 x 400 m (7 nose in parking stand);
Apron II
: 81 x 298 m (12 remote parking stand) 6 Bae 146, 6 Twin
Otter.
Sedangkan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yaitu : MSSR Coverage 250 NM, PSR Coverage 70NM, DVOR Coverage 150 NM, DME Coverage 150 NM, ILS (Cat I), RVR dan NDB.
Operator/Airlines : Operator yang melayani penerbangan di Provinsi Papua, antara lain : Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Batavia Air, Express Air, Lion Air, Wings Air, Trigana Air, Manungal Air, Avia Star, Pelita Air, NAC, Deraya, Penas, Susi Air, Premi Air dan Air Pacific.
Program/Kegiatan yang tellah dilaksanakan, meliputi :
Pada Tahun Anggaran 2009, yaitu : pemasangan D.ATIS, pelebaran STRIP 300, pemasangan LIFT, perpanjangan landas pacu 320 M menjadi 2.500 M, pengadaan kendaraan PKP-PK Type 2.
Pada Tahun Anggaran 2010, yaitu : pekerjaan pergeseran approach light dan SQFL, konstruksi approach light di danau, pemindahan glide path, MM dan RVR, pengadaan mobil PKP-PK Type I, perluasan APRON, dan pelapisan landas pacu.
Usulan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 meliputi:
pembuatan parallel taxiway, perluasan appron, pemasangan AWOS, pemasangan AIS Automation, pemasangan peralatan pelayanan TMA Timika dan TMA Merauke, pemasangan Center Line Light, pengadaan tower mobile, dan pelapisan landas pacu untuk perataan pemukiman landasan.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam operasional Bandara:
utilisasi aset terminal belum optimal,
slot time tidak merata,
SDM operasional terbatas,
load factor internasional airlines rata-rata di bawah 80%; Halaman 10
Hal-hal lain di luar bandara Sentani yang terkait dengan Tupoksi Ditjen Perhubungan Udara di Provinsi Papua yang juga ikut dilaporkan adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan lapangan terbang rumput Pembangunan yang direncanakan pada lima titik distrik lapangan terbang rumput dikembangkan menjadi landasan pacu yang diaspal dan dilakukan pelebaran dan perpanjangan yang memenuhi standar persyaratan teknis keselamatan penerbangan. Sehingga diharapkan dengan tersedianya landasan pacu yang memadai untuk dapat didarati pesawat jenis twinotter dengan kapasitas penumpang 16 orang dapat dioperasikan penerbangannya dalam berbagai aktifitas pembangunan ekonomi wilayah. 2) Bandara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo Panjang landasan pacu (runway) 1.700 M dan lebar 30 M. Penambahan ketebalan pengerasan runway pada tahun anggaran 2010-2011, usul tambahan perpanjangan runway 500 M, sehingga seluruh perpanjangan (runway) 2.200 M. Informasi dari Dishub , dalam waktu dekat Bandara Nop Goliat Dekai akan dioperasikan oleh UPT Ditjen Hubud.
Sambil menunggu rancangan Perda dan penyiapan SDM untuk
dijadikan UPTD Provinsi Papua 3) Operasional Bandara Biak Sehubungan dengan naskah penandatanganan Berita Acara serah terima Bandara saat ini peresmian Bandara di Biak oleh Gubernur Provinsi Papua tanggal 22 Januari 2010 penyerahannya kepada Dirjen Perhubungan Udara. Bahwa informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam waktu dekat Bandara Nop Goliat Dekai akan dioperasikan oleh UPT Ditjen Hubud. Sambil menunggu rancangan Perda dan penyiapan SDM dari Dishub Provinsi Papua untuk dijadikan UPTD Provinsi Papua.
2. Paparan Maskapai Merpati Nusantara Airlines di Bandara Sentani:
Peran Merpati khususnya dalam melayani penerbangan perintis, memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui transportasi udara di wilayah Papua, tahun 2009 Merpati melayani 27 rute perintis di wilayah Papua di luar rute komersil; Halaman 11
Dalam rangka mendukung Otonomi Daerah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat. Merpati berkontribusi dalam pengembangan dan pengintegrasian sistem transportasi
udara
yang
selanjutnya
akan
mendukung
pembangunan
perekonomian;
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Merpati berperan juga sebagai agen pembangunan, melalui penyediaan sarana transportasi udara dari provinsi sampai pelosok pedalaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
Penambahan dan peremajaan armada perintis kapasitas 20 penumpang. Dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan dan pelayanan merpati khususnya penerbangan perintis, maka diperlukan penambahan dan peremajaan armada, yang meliputi : Casa 212-400 PT. Dirgantara Indonesia sebanyak 10 pesawat; Viking DHC-6 series 400 (Twin Otter) sebanyak 10 pesawat.
Perbaikan keamanan dan keselamatan penerbangan Keselamatan dan keamanan penerbangan khususnya penerbangan perintis di wilayah Papua yang perlu mendapat perhatian antara lain : Kondisi pesawat perintis yang dioperasikan Merpati saat ini berjenis DHC-6 200 yang masih menerapkan VFR (Visual Flight Rule), sehingga sangat tergantung kondisi cuaca. Dengan menggunakan pesawat DHC-6 400 yang baru dilengkapi IFR (Instrument Flight Rule) tingkat keselamatan dapat ditingkatkan; Meningkatkan intensitas penyampaian informasi terkait kondisi cuaca yang sering tidak menentu di wilayah pedalaman, termasuk akurasi cuaca Bandara tujuan; Perlunya dukungan peralatan navigasi Bandara perintis berupa pemasangan NDB dan/atau VOR untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.
3. Paparan BMKG Stasiun Meteorologi Jayapura tahun 2009 baru mendapatkan anggaran untuk pengadaan radar cuaca, guna melakukan pengamatan khususnya di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Dilaporkan saat ini Radar tersebut dalam kondisi baik dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang Halaman 12
memadai guna mengoperasionalkannya. Karena keterbatasan waktu tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tidak berkesempatan untuk meninjau secara langsung operasionalisasi Radar tersebut. Saat ini di Papua terdapat 12 stasiun Meteorologi dan 1 Stasiun Geofisika yang tergabung dalam Balai Besar MG Wilayah V Jayapura. Papua sendiri mempunyai daerah pengunungan yang berada di atas lempeng pasifik sehingga mengakibatkan wilayah ini termasuk rawan terhadap gempa. Cuaca Papua sendiri sangat cepat berubah secara ekstrim sehingga cukup mengakibatkan kerawanan baik terhadap moda transportasi laut maupun udara. Permasalahan yang dihadapi oleh Balai V MG Jayapura adalah sebagai berikut : 1. Kuantitas maupun kualitas SDM yang tersedia masih terbatas 2. Belum adanya pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim 3. Perlunya peningkatan kelas stasiun Meteorologi Sentani (terkait dengan kelengkapan fasilitas maupun penyediaan SDM) 4. Jaringan Pengamatan yang masih sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luas Provinsi Papua.
4. Paparan Basarnas Di wilayah Provinsi Papua terdapat satu Kantor SAR Type A di Biak, 3 kantor SAR type B di Jayapura, Timika dan Merauke dan 6 Pos SAR yang terletak di Waimena, Sarmi, Nabire, Serui, Agats dan Okaba. Kantor dan Pos tersebut didukung oleh 242 pegawai disertai dengan 1 Unit Rescue Boat 36 m, 2 Unit Rescue Boat 28 m,3 unit Rigid InflatableBoat, 4 Unit Rescue Truck dan 12 unit Rescue Car. Dilaporkan pada tahun 2009 telah dianggarkan pengadaan tanah beserta pembangunan gedung operasi SAR di pos SAR Wamena, Sarmi, Nabire, Serui, Agats dan Okkaba termasuk pula pengadaan peralatan. Adapun kendala yang dihadapi adalah sulitnya menjangkau daerah pegunungan dan masih banyaknya daerah yang belum terjangkau oleh jalur darat.
5. Rusunawa Yumasis Jayapura Program pembangunan Rusunawa Mahasiswa ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi Perguruan Tinggi dalam memberi fasilitas hunian yang layak bagi mahasiswanya dan Halaman 13
diperuntukkan bagi mahasiswa yang hendak menuntut ilmu di perguruan tinggi di Jayapura dan sekitarnya. Pertama kali dibangun pada tahun 2003 hanya terdiri dari 1 lantai bangunan. Pada tahun 2008 dengan bantuan Kementerian Perumahan Rakyat, Rusunawa ini ditingkatkan menjadi dua lantai dengan 28 kamar type 21 dimana masing-masing kamar dihuni oleh 4 orang mahasiswa. Mulai dibangun pada TA 2008 dan dapat diselesaikan pada bulan juni 2009. Adapun waktu pemeliharaan adalah 180 hari kerja dimana setiap kerusakan dalam masa waktu tersebut masih merupakan tanggungan dari pembangun. Saat ini tingkat hunian 100% dengan mayoritas penghuni adalah Mahasiswa Universitas/Sekolah Tinggi di sekitar Jayapura yang berasal dari Papua Barat.
6. Pelabuhan Laut Jayapura Pelabuhan Jayapura berada di Provinsi Papua, termasuk Pelabuhan Kelas II dalam wilayah kerja Pelabuhan Indonesia IV. Posisi pelabuhan Jayapura cukup strategis, karena berhadapan dengan Samudera Pasifik sebelah Utara. Transportasi laut mempunyai peran penting dalam menunjang dan mendukung proses pembangunan di daerah ini. 1) Komoditi Dominan yang melalui Pelabuhan Jayapura: Jenis komoditi hasil produksi daerah yang didatangkan dari sentra-sentra produksi antara lain : kayu, rotan, coklat dan minyak sawit. 2) Fasilitas dermaga pelabuhan Jayapura, meliputi : Alur Pelayaran, panjang alur : 1,62 Mil, lebar alur : 500 M, kedalaman minimum : 27 M, kedalaman maksimum : 234 M; Dermaga, dermaga beton I : 132 M’ (7 MLWS), dermaga beton II : 82 M’ (9 MLWS), dermaga APO : 32 M’; Gudang : 2.200 M2; Lapangan penumpukan : 13.227 M2, terdiri dari container : 11.867 M2 dan gudang lini I : 2.200 M2; Terminal penumpang : 800 M2; Peralatan pelabuhan meliputi : speed boat 1 unit kapasitas 25 ton, mobile crane 25 Ton 1 unit, forklift 2 unit kapasitas 2 ton, forklift 1 unit kapasitas 1 ton dan mobil PMK 1 unit;
Halaman 14
Alur Pelayaran, panjang : ± 1,62 Mil, lebar : ± 500 Meter, kedalaman minimal : 30 meter, keadaan tanah dasar : pasir/lumpur.
3) Rencana pengembangan pelabuhan Jayapura meliputi :
Tahun 2010-2011, penambahan dermaga petikemas 80 x 25 M sumber dana APBN;
Tahun 2012-2013, replacement dermaga dan trestel lama menjadi dermaga petikemas 132 x 25 M, sumber dana APBN;
Tahun 2012-2013, ganti rugi dan pengosongan lahan perkantoran untuk perluasan CY, sumber dana APBN;
Tahun 2012-2013, reklamasi dan pembangunan Talud, sumber dana APBN;
Tahun 2014-2015, perpanjangan dermaga petikemas sebelah barat 115 x 25 m, sumber dana APBN;
Ganti rugi dan pengosongan lahan perkantoran (bea cukai, karantina, kesehatan, KPLP dan KP3) untuk perluasan lapangan petikemas melalui APBN tahun 2012/2013.
4) Permasalahan fasilitas Pelabuhan Jayapura :
Kinerja pelayanan kapal di pelabuhan saat ini relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lamanya kapal berada di Pelabuhan (Turn Round-Time) yang mencapai 5 s.d. 7 hari;
Ketersediaan fasilitas dan back-up area Pelabuhan Jayapura sangat terbatas dan kapasitas pelayanan petikemas saat ini, dengan luas lapangan penumpukan 17.000 M2, hanya mampu melayani 50.000 TEU’s setahun;
Pelayanan B/M sebagaian besar masih mengandalkan crane kapal, sehingga produktivitas relatif rendah, hanya sekitar 8-10 box/crane/jam. Sebagai perbandingan bahwa untuk pelabuhan lain sekelas pelabuhan Jayapura (Pelabuhan Sorong) sedang dalam proses pemasangan alat bongkar muat petikemas Luffing Crane dengan produktivitas 15-20 box/crane/jam.
Adapun usulan tertulis dari Administratur Pelabuhan Jayapura adalah sebagai berikut: A. Pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso yang meliputi : a. Pembangunan Dermaga Khusus Penumpang 4.006 m2 b. Pembangunan Dermaga General Cargo 9m x 78 m 702 m2 c. Pembangunan Dermaga Container 167 x 23 m 3.841 m2 Halaman 15
d. Pembangunan L Sheep dan Lapangan Penumpukan 5.628 m2 e. Pembangunan Talud untuk areal parkir mobil penumpang kapal cepat 2.500 m2 B. Pembangunan Dermaga APO yang meliputi : a. Pembangunan Dermaga khusus Perintis 1.066 m2 b. Pembangunan Trestle 60 m2 c. Lapangan Parkir kendaraan 2000 m2 d. Terminal Penumpang e. Pembuatan Talud, Dolpin , Pagar Reservoir
Kebutuhan Anggaran A
=
Rp 269.632.750.000,00.-
Kebutuhan Anggaran B
=
Rp 28.324.500.000,00.-
Total kebutuhan Anggaran =
Rp 297.957.250.000,00.-
7. Rumah khusus Perbatasan Mosso Kampung Mosso merupakan wilayah pemekaran baru pada Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Letaknya yang strategis pada kawasan perbatasan Indonesia dengan PNG membuatnya memiliki arahan pengembangan yang bersifat strategis nasional. Wilayah Kampung Mosso di sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wutung (wilayah PNG), sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Yeti, Kabupaten Keerom, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini (PNG), dan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Skow Sae.
Distrik Muara Tami secara geografis terletak di sebelah paling timur pantai utara Papua dengan luas wilayah 860,62 km2. Letak astronomi Distrik Muara Tami adalah 1º,28’ 2 “ – 3º, 58’ 82” LS dan 137º, 34’-141º, 0’ BT. Distrik Muara Tami berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Utara, dengan Distrik Arso Kab. Keerom di sebelah Selatan, dengan Papua Nugini di sebelah Timur, dan dengan Distrik Abepura di sebelah Barat. Pada mulanya Kampung Mosso merupakan salah satu desa yang terbangun atas prakarsa TNI Mandiri dimana melalui program tersebut telah terbangun sebanyak 20 unit rumah semi bangunan dan diperbaikinya sejumlah unit rumah penduduk di kawasan tesebut. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Pemda Kota Jayapura telah menyediakan Halaman 16
perumahan bagi 30 KK yang terdiri dari 65 orang pria dan 43 wanita eks pelintas batas yang terdiri dari : 10 unit rumah tipe 36, satu sekolah dasar, jembatan gantung, 3 unit sumur gali, satu gereja GKI, satu unit lapangan volley, dan dua unit pos siskamling. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Menteri Perumahan Rakyat dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan di Kampung Mosso Kota Jayapura Provinsi Papua, antara lain adalah : a) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Khusus Perbatasan di Kampung Mosso pada tahun anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.421.313.200,-. b) Pelaksanaan pembangunan PSU kawasan pada tahung anggaran 2009 berupa pembangunan jalan akses kawasan sepanjang 1.200 m dengan lebar perkerasan 5 m dan jenis perkerasan aspal hotmix. Dengan nilai kontrak Rp.1.429.426.000,-. c) Pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan PSU Kawasan yang berupa jalan akses kawasan pada tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp.227.947.500,d) Pembangunan 20 unit rumah pada tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp. 789.692.000,e) Pelaksanaan pengawasan pembangunan 20 unit rumah pada tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak Rp.51.678.656,f)
Dengan demikian total investasi Kementerian Perumahan Rakyat dalam kerangka pengembangan kawasan khusus perbatasan negara di Kampung Mosso Kota Jayapura Provinsi Papua adalah berkisar : Rp.2.920.057.356,-
Disinyalir bahwa banyak dari rumah khusus di wilayah tersebut yang saat ini tidak berpenghuni disebabkan oleh alasan keamanan.
8. Jalan Nasional Hamadi-Hotelkamp-Skow Jalan Nasional Hamadi-Hotelkamp-Skow (Perbatasan RI – PNG) sepanjang + 53 km merupakan salah satu jalur dari 7 jalur strategis bagi Provinsi Papua terutama terkait transportasi darat dari dan menuju perbatasan dengan Papua New Guinea. Kondisi jalan rata-rata dalam keadaan baik dengan tingkat kepadatan lalu lintas rendah. Halaman 17
Selain itu juga dilaporkan kondisi jalan Nasional secara umum di Provinsi Papua. Jalan Nasional di Provinsi Papua terutama ditujukan bagi pengembangan 6 pusat pertumbuhan berdasarkan tata ruang Provinsi Papua yaitu : Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih, Kawasan Memberano, Kawasan Timika – Enarotali, Kawasan Pegunungan Tengah, Kawasan Jayapura – Lereh dan Kawasan Merauke-Oksibil. Dilaporkan saat ini terdapat 65 ruas jalan Nasional di Papua dengan 7 diantaranya merupakan ruas jalan Nasional Strategis dengan panjang Ruas Rencana sepanjang 2.076 km, dari jumlah tersebut sudah terbangun 1.822 km dan sisanya sepanjang 254 km belum tembus. Ketujuh ruas itu meliputi : 1. RuasNabire – Wagete – Enarotali 2. Ruas Timika – Mapurujaya – Pomako 3. Serui – Menawi – Saubeba 4. Jayapura – Wamena – Mulia 5. Jayapura – Sarmi 6. Jayapura – Hamadi – Holtekamp – Batas PNG 7. Merauke – Waropo
Selain ketujuh ruas tersebut terdapat 4 (empat) ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan Nasionla Strategis tambahan, dengan rencana ruas sepanjang 361 km. Dari jumlah tersebut baru terbangun sepanjang 9.40 km dan belum tembus sepanjang 351,60 km. Adapun keempat ruas tersebut meliputi : 1. Ruas Ring Road Jayapura 2. Ruas Depapre Bongrang 3. Ruas Timika Potowaiburu – Timika 4. Ruas Habema – Nduga – Kenyam (Yaguru)
Alokasi Dana APBN untuk bidang Binamarga TA 2009 Provinsi Papua mencapai 665,92 Milyar yang terdiri dari program pembangunan sebesar Rp 473,29 Milyar dan program pemeliharaan sebesar 191,629 Milyar. Untuk tahun 2010 jumlah ini meningkat menjadi Rp 1,159 Trilyun dengan rincian; Program Pembangunan sebesar Rp 729,61 Milyar Program Preservasi RP 347,05 Milyar, SKPD Rp 12 Milyar dan P2JJ sebesar 59,09 Milyar. Halaman 18
Adapun alokasi dana pada program 11 ruas jalan strategis di Papua mencapai 831,52 Milyar dengan perincian program pembangunan Jalan sebesar RP 559,7 Milyar, program pembangunan Jembatan sebesar Rp 34,89 Milyar, program rehabilitasi jalan sebesar Rp 219,89 Milyar dan Rehabilitasi jembatan sebesar Rp 17 Milyar. Total alokasi dana yang telah dikucurkan (termasuk anggaran 2010) untuk ruas-ruas jalan tersebut kurang lebih sekitar 2,53 Trilyun. Terdapat sisa kebutuhan sebesar 6,764 Trilyun yang diusulkan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2014.
Khusus untuk jalur Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Skow-Batas PNG sepanjang 53 km telah terdapat penanganan hingga 2009 sepanjang 31,9 km dan total panjang jembatan 198 meter. Terakhir adalah pembangunan jalan dengan target effektif 7,64 km dengan rincian lebar badan jalan 4,5 m (aspal HRS-WC) dan lebar bahu jalan 1,5 meter yang dibiayai oleh APBN secara multiyears 2008-2009 dengan total dana sebesar Rp 19,65 Milyar. Untuk 2010, untuk ruas ini telah dianggarkan sebesar 10,51 Milyar yang berasal dari APBN.
Usulan dari Balai X Jayapura: 1. Kebutuhan dana + Rp. 1,957 Trilyun pertahun (APBN), untuk penanganan Ruas Strategis dan Prioritas (Target Fungsional) 2. Perlu Penanganan Prioritas dan percepatan pada Ruas : a. Habema – Nduga – Kenyam (Yaguru) b. Timika – Potowaiburu - Enaratoli 3. Diperlukan Tambahan Dana melalui APBN-P TA-2010, yaitu sebesar Rp. 827 Milyar 4. Diperlukan Multi Years Contract untuk mempercepat Pembangunan / Penanganan Jalan serta menjaga ruas jalan agar tetap berfungsi (fungsional).
9. Perbatasan RI – Papua New Guinea Komisi V DPR RI juga berkesempatan untuk meninjau daerah perbatasan antara RI dan PNG. Mengingat nilai strategis wilayah tersebut dan potensi yang masih terpendam dan perlu dikembangkan ke depan perlu adanya perencanaan yang lebih matang terutama di bidang Penataan Ruang ke depannya.
Halaman 19
10. Bendung Irigasi Tami Propinsi Papua memiliki topografi pegunungan dengan kemiringan yang rata-rata curam, sementara dataran rendah yang luas umumnya terletak di sepanjang pantai dan di sisi kiri dan kanan sungai. Luas daerah yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan sekitar + 320.000 ha yang tersebar di beberapa kabupaten. Dari jumlah tersebut baru 273.000 yang dikembangkan dimana irigasi baru menjangkau 20% wilayah selebihnya berupa pengairan rawa dan sawah tadah hujan (10%). Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya sendiri telah mulai direncanakan pada TA 1990/1991, namun baru mulai dibangun secara bertahap sejak 1998. Permasalahan utama adalah besarnya laju endapan sungai. Total anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk Bendung Tami dan DI Koya sampai dengan Tahun 2009 adalah sebesar Rp 70 Milyar. Direncanakan Bendung Tami beserta Daerah Irigasi Koya dapat mengairi + 5.000 HA wilayah pertanian dan tambak. Adapun beberapa manfaat proyek direncanakan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup transmigran dan masyarakat lokal b. Menunjang swasembada pangan khususnya untuk kota Jayapura dan sekitarnya c. Menciptakan lapangan kerja baru (+ 2.175 kk dibutuhkan untuk menggarap lahan pertanian). d. Mengamankan daerah permukiman dan pertanian dari bahaya banjir pada musim hujan. Namun pada realitasnya hanya termanfaatkan 10-15% dari kapasitas terpasang. Saat ini bendungan dalam kondisi dengan baik namun tidak termanfaatkan secara maksimal karena berkurangnya luas lahan pertanian (faktor eksternal)
11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura tidak dimaksudkan untuk mencetak tenaga pilot/penerbang, namun khusus mendidik tenaga-tenaga pendukung sisi darat/bandara. Program Pendidikan yang terdapat pada Balai Diklat Penerbangan Jayapura: A. Program Diklat Diploma (Pembentukan) a. Diploma I Pendidikan Dasar Teknik Listrik (D 1 PDTL) b. Diploma I Pendidikan Dasar Teknik Radio (D 1 PDTR) Halaman 20
c. Diploma I Pendidikan Basic Air Trafic Service (D1 BATS) B. Program Diklat Non Diploma (Pembayaran) a. Diklat Teknis Basic Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (Basic PKP-PK) b. Diklat Teknis Junior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (Junior PKP-PK) c. Diklat Teknis Senior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (Junior PKP-PK) d. Diklat Teknis Hygiene dan Sanitasi Bandar Udara e. Diklat Teknis Bangunan dan Landasan Bandar Udara f.
Diklat Teknis Airport Inormation Officer
g. Diklat Teknis Digital h. Diklat Teknis Manajemen Bandara tingkat Dasar
Jumlah keseluruhan peserta program diklat dari tahun ke tahun pada umumnya meningkat dari 71 orang pada tahun 2005, 125 orang pada 2007 dan 116 orang pada 2009. Tahun 2010 direncanakan peningkatan peserta menjadi 180 orang yang direncanakan terus meningkat hingga 260 orang pada 2014.
Adapun anggaran yang diterima Balai Diklat Penerbangan Jayapura adalah sebagai berikut: Tahun 2005 :
Rp
1,997 Milyar
Tahun 2006 :
Rp
5,116 Milyar
Tahun 2007 :
Rp
7,900 Milyar
Tahun 2008 :
Rp
11,429 Milyar
Tahun 2009 :
Rp
9,565 Milyar
Tahun 2010 :
Rp
8,565 Milyar
Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pelatihan maka jumlah Instruktur Tetap dan Instruktur Tidak Tetap pun mengalami peningkatan dari 8 Instruktur Tetap dan 30 Instruktur tidak tetap pada 2005 menjadi 16 Instruktur Tetap dan 58 Instruktur Tidak Tetap pada 2009.
Halaman 21
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pun terutama D3 dan S1 meningkat dari 5 orang D3 menjadi 10 orang D3 dan 6 orang S1 menjadi 11 orang S1. Pada 2009 bahkan terdapat 1 orang S2 sebagai pegawai Diklat.
Berdasarkan data yang ada di wilayah papua terdapat + 269 lapangan terbang (yang memiliki runway > 600 meter) dimana sebagian besar
merupakan lapangan terbang
Perintis. Sedangkan bila dihitung dengan Lapangan Terbang perintis < 600 meter maka jumlah tersebut mencapai + 340 buah lapter. Dengan jumlah lulusan hanya sekitar 478 lulusan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir maka belum dapat memenuhi kebutuhan di lapangan.
12. Pertemuan dengan Bupati Yahukimo, Bupati Jayawijaya dan Walikota Jayapura Selain mengadakan peninjauan langsung ke lapangan Komisi V DPR RI juga mengadakan berbagai pertemuan baik dengan Pemprov TK I Papua, Bupati Yahukimo, Bupati Jayawijaya dan Walikota Jayapura. Ketiga Kepala Wilayah tersebut selain melaporkan hasil-hasil pembangunan di wilayahnya juga memaparkan berbagai kendala dan hambatan yang terjadi selama proses pembangunan. Selain itu juga diusulkan berbagai program kegiatan sebagai berikut:
A. Usulan Kabupaten Yahukimo: a. Peningkatan
5 lapangan terbang rumput menjadi lapangan terbang yang
diaspal agar lebih memenuhi persyaratan spesifikasi penerbangan bagi jenis pesawat penumpang berkapasitas 18 orang. b. Usulan perkerasan landasan setebal 12,5 cm melalui APBN 2010 dan 2011 di Bandara Nop Goliat Dekai Kabupaten Yahukimo sepanjang 1700 m dan lebar 30 meter. c. Rencana pengalihaoperasian Bandara Nop Geliat Dekai dari UPT Dirjen Perhubungan Udara ke UPTD Provinsi Papua. d. Usulan penambahan panjang runway sepanjang 500 m sehingga panjang total runway menjadi 2200 meter dengan didahului oleh pengalihan sungai Bonto. e. Permintaan bantuan 2 unit kapal fery LCT ukutan GT 204
Halaman 22
B. Usulan Kabupaten Puncak Jaya (untuk TA 2011): a. Pembangunan Jalan Ruas Ilu – Tiom b. Peningkatan jalan (Pengaspalan) Ruas Mulia – Ilu c. Peningkatan Jalan (Pengaspalan) 4 km d. Jembatan Multi Plate Kali Nioga II e. Jembatan Multi Plate Kali Nioga Atas f.
Jembatan Multi Plate Kali Habilik
g. Jembatan Multi Plate Kali Anggomegi h. Jembatan Multi Plate Kali Gurik i.
Jembatan Multi Plate Kali Toponombak
j.
Jembatan Multi Plate Kali Ilu Wage
k. Jembatan Multi Plate Kali Iminggame II l.
Talud Kantor Bupati
m. Jaringan Air Bersih n. PLTMH Distrik Mulia C. Usulan Kotamadya Jayapura i. Kotamadya Jayapura mengusulkan pembangunan jembatan HamadiHotelkamp sepanjang 600 meter senilai +Rp 950,864 Milyar sebagaimana diusulkan oleh Bina Marga. Jembatan ini direncanakan akan mempersingkat waktu tempuh sekitar 45 menit hingga 1 jam dari dan menuju perbatasan. ii. Kotamadya Jayapura juga menekankan perlunya sarana dan prasarana pelabuhan laut yang memadai sebagai pintu gerbang bagi penumpang maupun barang dari dan ke provinsi Papua. 13.
PDAM Kotamadya Jayapura Meskipun tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tidak melakukan peninjauan secara langsung ke PDAM Kotamadya Jayapura namun permasalahan terkait telah ikut dipaparkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua maupun Walikota Jayapura. Saat ini PDAM Jayapura berada dalam kondisi kurang sehat (skor dari BPP SPAM 1,80). Total kapasitas terpasang 895 liter per detik dan kapasitas produksi minimal (musim kemarau) sekitar 426 liter per detik. Jumlah pelanggan sekitar 26.918 sambungan dengan tarif air rata-rata Rp 3.500 per m3 tingkat kebocoran 52% dan efisiensi penagihan 70%. Halaman 23
Walikota Jayapura dan Bupati Jayapura direncanakan akan memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Jayapura. Kedua Kepala Daerah tersebut telah juga menandatangani MOU dimana PDAM Kabupaten Jayapura berganti nama menjadi PDAM Jayapura ikut juga melayani wilayah Kotamadya Jayapura. PDAM juga telah diberikan keleluasaan untuk tidak diminta menyetor keuntungan ke kas daerah sebelum tingkat pelayanan mencapai 80%
Halaman 24
BAB IV Rekomendasi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Berikut rekomendasi tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua terkait dengan berbagai objek peninjauan dan pemaparan yang dibagi berdasarkan sektor. A.
Sektor Perhubungan
A.1. Sub Sektor Perhubungan Udara A.1.1. Bandara Sentani: 1. Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan Bandara sentani, Jayapura untuk TA 2011 sebagai berikut : a. Pembuatan parallel taxyway b. Perluasan apron c. pemasangan AWOS d. Pemasangan AIS Automation e. Pemasangan Peralatan Pelayanan TMA Timika dan TMA Merauke f.
Pemasangan Center Line Light
g. Pengadaan Tower Mobile h. Pelapisan Landas Pacu untuk penyesuaian level
2. Apabila terdapat tanah pihak ketiga yang digunakan dalam perencanaan pengembangan maka pihak pengelola dan Pemda terlebih dahulu harus menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah tersebut sebelum APBN turun. Terkait Tanah adat/Ulayat maka Komisi V DPR RI meminta dilakukan pendekatan persuasif dengan pemuka adat setempat. 3. Adapun salah satu urgensi dari perluasan apron adalah dalam upaya menampung jumlah pesawat yang karena masalah operasional dan strategi maskapai berbarengan tiba di Jayapura pada pagi hari (sekitar pukul 07.00 – 08.00). Selain itu karena permasalahan cuaca di wilayah Papua yang cukup cepat perubahannya maka terkadang Bandara Wamena dinyatakan tertutup (dapat terjadi 1 – 3 kali sebulan). Dimana pesawat yang seharusnya mendarat di Bandara tersebut dialihkan ke Bandara Sentani. Bila terpaksa bermalam maka maskapai lebih memilih Bandara Sentani karena permasalahan keamanan dan ketersediaan Bahan Bakar. Halaman 25
4. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerbangan tidak berjadwal terkait misi maupun barang yang diangkut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya menjaga stabilitas keamanan NKRI serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Terkait usulan penambahan terminal penumpang dimana dibedakan terminal penumpang untuk penerbangan internal papua dan penerbangan jalur nasional (lintas provinsi), maka Komisi V DPR RI meminta pengelola Bandara untuk melakukan pengkajian urgensi kebutuhan tersebut dengan berlatarbelakang trend kebutuhan penumpang pesawat udara ke depan. 6. Mengingat keadaan geografis dan cuaca wilayah Papua yang rawan kecelakaan, dalam mendukung operasional penerbangan harus mengutamakan
faktor
keselamatan dan kemanan penerbangan;
A.1.2. Hal lain yang terkait tupoksi Ditjen Perhubungan Udara 1. Pembangunan infrastruktur
perhubungan
merupakan langkah strategis untuk
membuka isolasi suatu daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta menjamin kesediaan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pokok. 2. Komisi V DPR RI mendukung upaya pengembangan Lapangan Terbang Rumput menjadi Lapangan terbang beraspal agar dapat didarati oleh pesawat dengan jumlah penumpang 16 orang guna meningkatkan kapasitas transportasi udara khususnya di daerah-daerah terpencil di Provinsi Papua. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Perhubungan Udara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait mekanisme pembiayaan sesuai Undang-Undang yang berlaku. 3. Terkait permintaan anggaran bagi perpanjangan landasan maka Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah dan Maskapai Penerbangan yang ada sehingga pembangunan tersebut apabila telah dilaksanakan tidak akan mubazir dan dapat termanfaatkan secara optimal. Komisi V DPR RI juga meminta kejelasan status operasional dari Bandara tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Halaman 26
A.1.3. Paparan Penerbangan Perintis Maskapai PT. Merpati Nusantara Airlines 1. Komisi V DPR RI mendukung upaya Merpati Nusantara Airlines dalam meningkatkan pelayanan penerbangan khususnya penerbangan perintis di Provinsi Papua. Dilaporkan bahwa dari 10 pesawat yang melayani penerbangan perintis di Papua saat ini hanya 6 pesawat yang operasional dan laik terbang. Sebagian pesawat juga telah berusia di atas 30 tahun sehingga rentan terkendala permasalahan operasional. 2. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta MNA untuk melakukan upaya-upaya optimalisasi dan rehabilitasi pesawat yang ada maupun upaya peremajaan terhadap jenis dan usia pesawat. 3. Komisi V DPR RI juga mendukung pemberian Public Service Obligation (PSO) bagi penerbangan perintis dalam upaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. A.2.
Subsektor Perhubungan Laut
A.2.1. Pelabuhan Laut Jayapura 1. Komisi V DPR RI menilai bahwa pembangunan prasarana dan sarana transportasi termasuk pelabuhan laut merupakan hal yang vital bagi pengembangan provinsi Papua. 2. Untuk itu Komisi V DPR RI mendukung rencana pengembangan Pelabuhan Yos Sudarso dan APO ini namun sebelumnya Komisi V DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan terlebih dahulu seluruh permasalahan pembebasan lahan terkait pengembangan tersebut. 3. Komisi V DPR RI juga meminta Pemerintah Daerah dan Ditjen Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan
untuk
melakukan
penajaman
pada
rencana
pengembangan dengan memperhatikan trend kebutuhan penumpang dan kargo ke depan serta menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada agar pembangunan yang akan dilaksanakan terintegrasi dengan pembangunan hinterland sekitarnya terutama kota Jayapura.
Halaman 27
A.3.
Subsektor Pendidikan Kementerian Perhubungan
A.3.1. Pusat Pendidikan dan Latihan Penerbangan Jayapura 1. Untuk meningkatkan keselamatan Penerbangan khususnya di wilayah Papua maka Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sesuai dengan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk segera melengkapi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang profesional dan bersertifikat pada lapanganlapangan terbang tersebut, antara lain dengan mengutamakan lulusan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura. 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk memprioritaskan penyediaan Prasarana, Sarana, perlengkapan dan tenaga pendidik berkualitas yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan pelaksanaan di lapangan bagi pendidikan dan pelatihan penerbangan khususnya di Balai Diklat Penerbangan Jayapura.
B.
Sektor ke-PU-an
B.1.
Sub Sektor SDA
B.1.1. Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya 1. Komisi V DPR RI menilai positif program/kegiatan pembangunan bendung ini terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan kemandirian wilayah terutama terkait ketersediaan bahan makanan pokok. 2. Terkait tidak optimalnya pemanfaatan bendung, maka Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah setempat agar berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanian dalam melakukan
sosialisasi
dan
bimbingan
teknis
kepada
masyarakat
dalam
menggunakan dan memanfaatkan bendung dan saluran irigasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan. 3. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk melaporkan masalah kayu gelondongan di aliran sungai Tami yang diduga merupakan hasil penebangan liar ke pihak yang berwajib guna ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencegah erosi dan kelangsungan
Halaman 28
ekosistem pada pinggiran sungai serta menjamin daya dukung air baku baik bagi penyediaan air minum maupun irigasi. B.2.
Sub Sektor Bina Marga 1. Komisi V DPR RI menilai positif pengembangan jalur-jalur darat di Papua terutama dalam upaya membuka kota/kabupaten yang terisolir, terutama untuk menunjang Community Base Infrastructure Development dan Commodity Base Infrastructure Development di Papua. Untuk itu Komisi V DPR RI mendukung upaya pengembangan jalan nasional di provinsi papua terutama dalam rangka menstabilkan dan menurunkan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketahanan nasional. 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Binamarga untuk memprioritaskan jalur Jalan Nasional berikut dalam alokasi anggaran Kementerian PU disesuaikan dengan kemampuan APBN: i. Pembangunan jembatan Hamadi-Hotelkamp sepanjang 600 meter senilai +Rp 950,864 Milyar. Jembatan ini diusulkan untuk dibangun dalam jangka waktu maksimal 3 tahun sejak 2011. ii. Dana Pembangunan dan Preservasi/peningkatan bagi 11 ruas jalan (7+4), Prioritas. 3. Terkait panjang ruas jalan yang harus dibangun maka Komisi V DPR RI meminta Ditjen Binamarga untuk memasukan pembangunan pada point di atas ke dalam kontrak tahun jamak (Multy Years Contract) agar tercipta kesinambungan pembangunan di Provinsi Papua.
B.3. Sub Sektor Penataan Ruang a. Komisi V DPR RI meminta mitra Komisi V DPR RI untuk memberi perhatian lebih pada daerah perbatasan termasuk pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Tata Ruang dan Pemda setempat untuk memberi perhatian khusus pada penataan wilayah (tata ruang) di daerah perbatasan pada khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya agar kebijakan yang diambil saling sinergis dan mendukung pengembangan daerah ke depan.
Halaman 29
B.4. Sub Sektor Cipta Karya a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Public Services), Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk meneruskan bantuan program penyehatan PDAM, pembuatan Review Master Plan, FS, DED SPAM serta bimbingan teknis bagi pengembangan SPAM di kotamadya Jayapura pada khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya. b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya untuk membantu PDAM dalam menurunkan tingkat kebocoran saat ini yang dianggap masih relatif tinggi yaitu 52%. Hal ini menimbulkan ketidak efisienan yang berimbas pada tingginya harga produksi air minum per meter kubik. c. Komisi V DPR RI mitra Komisi V DPR RI juga mengharapkan agar berbagai permasalahan pelayanan seperti penggiliran air, keterbatasan pasokan air baku khususnya pada musim kemarau dapat segera ditanggulangi utamanya terkait air bersih sebagai salah satu kebutuhan primer masyarakat.
C.
Sektor Perumahan Rakyat
C.1.1. Rumah Susun Sederhana Sewa Yumasis (untuk Mahasiswa) 1. Pada saat peninjauan, Komisi V DPR RI melihat kurangnya PSU terutama jalan akses masuk yang masih belum diaspal. Kondisi Rusunawa sendiri masih terlihat baik dan terpelihara dimana setiap penghuni dikenakan biaya Rp 35.000 per bulan yang digunakan untuk pemeliharaan. 2. Terkait usulan untuk pembangunan Pagar dan Pengadaan Fasilitas Asrama Mahasiswa Yumasis (termasuk Furniture) senilai + Rp 3,5 Milyar merupakan wilayah kewajiban dan kewenangan Pemda untuk memfasilitasi hal tersebut. 3. Komisi V DPR RI meminta peningkatan partisipasi dari Pemda untuk program sejenis baik dalam pengelolaan dan pemeliharaan Rusunawa maupun penyediaan PSU pendukungnya. C.1.2. Rumah Khusus Perbatasan Kampung Mosso 1. Komisi V DPR RI menilai positif program pembangunan rumah khusus kawasan perbatasan beserta Prasarana dan Sarana pendukungnya sebagai upaya pengembangan kawasan perbatasan. Yang harus diikuti dengan pengadaan Halaman 30
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung serta program pemeliharaan yang memadai baik oleh penghuni maupun Pemda baik terhadap unit rumah dan PSU pendukungnya. 2. Komisi V DPR RI meminta dalam pembangunan ke depan untuk mengikut sertakan rakyat sekitar dalam pembangunan rumah beserta kawasannya, memperhatikan unsur kearifan lokal, serta memperhatikan kebutuhan real jumlah unit yang dibutuhkan. Dalam penentuan lokasi, Komisi V DPR RI meminta untuk memperhitungkan faktor kedekatan dengan tempat kerja maupun pusat-pusat kegiatan sosial masyarakat lainnya dengan disertai ketersediaan sarana transportasi yang memadai. 3. Terkait sinyalemen bahwa banyak dari rumah tersebut yang tidak berpenghuni karena alasan keamanan maka Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kestabilan keamanan di wilayah tersebut.
D.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 1. Melihat karakteristik kondisi geografis maupun cuaca wilayah Provinsi Papua yang sangat cepat berubah dan dengan mempertimbangkan cakupan stasiun pengamatan yang masih tidak memadai selama ini jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Papua maka Komisi V DPR RI mendukung upaya BMKG untuk memperbanyak stasiun pengamatan baik meteorologi maupun geofisika guna memberikan data yang akurat baik dalam antipasi mitigasi bencana maupun dalam meningkatkan keselamatan transportasi. 2. Mengingat luasnya wilayah lautan Negara kita, Komisi V DPR RI mendukung rencana BMKG untuk mendirikan Stasiun Meteorologi Maritim utamanya dalam mendukung keselamatan transportasi laut termasuk keselamatan para nelayan. 3. Komisi V DPR RI mendorong BMKG untuk segera meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDM yang dimiliki agar dapat mengoptimalkan peralatan yang ada dalam rangka meningkatkan akurasi dan dependability data hasil pengamatan serta analisa yang dihasilkan.
Halaman 31
E.
Basarnas Terkait kesulitan menjangkau daerah pegunungan/daerah tengah Provinsi Papua maka Komisi V DPR RI memberikan rekomendasi untuk melengkapi Kantor SAR di Provinsi Papua dengan Sarana Transportasi Udara seperti Helikopter atau pesawat kecil guna memberikan kemudahan dan kecepatan dalam waktu tanggap (respond time) terhadap suatu bencana/kecelakaan.
F.
Terkait Usulan Daerah Terkait berbagai usulan dan aspirasi daerah antara lain dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya dan Kotamadya Jayapura, maka tim kunjungan Kerja Komisi V DPR RI memberi rekomendasi agar usulan tersebut mendapatkan perhatian dari mitra kerja Komisi V DPR RI sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dengan memperhatikan apakah usulan tersebut benar-benar merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat / APBN (seperti pembangunan jalan nasional, pembangunan irigasi dll) dalam pelaksanaannya. Komisi V DPR RI juga meminta Pemda berperan lebih proaktif dalam penyelesaian permasalahan pembebasan lahan guna menghindari ketidakeffektifan dan ketidakefisienan anggaran.
Halaman 32
BAB V PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009 - 2010 yang dilaksanakan dari tanggal 11-13 Maret 2010. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI terutama sebagai bahan fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan kerja ini juga diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti
terutama dalam
melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan
prasarana bagi kesejahteraaan rakyat di Provinsi Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Jakarta,
April 2010
KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI KE PAPUA TTD H. Muhidin M. Said, SE. MBA
Halaman 33
