Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yangmana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tupoksinya telah menjalankan program dan kegiatan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2016. Laporan Akutabilitas Kinerja ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2016. Berbagai data kinerja yang disajikan telah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematik, agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja untuk mendukung perencanaan kegiatan di tahun mendatang. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAPORAN KINERJA ini. Jakarta, Februari 2017 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, Apt NIP.196706051993031003

1


IKHTISAR EKSEKUTIF

S

esuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, dalam mendukung visi dan misi tersebut Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan”. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016merupakan bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran sepanjang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan. Adapun indikator pencapaian sasaran pada tahun 2016 adalah: 1) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 9 Provinsi; 2) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas sebanyak 25 dokumen; dan 3) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 34 rekomendasi. Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat dari pencapaian pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan cakupan output kegiatan: 1. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang kesehatan; 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pembangunan kesehatan; 3. Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah;

2


4. Laporan kegiatan dan pembinaan; 5. Laporan administrasi dan ketatausahaan; 6. Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan; 7. Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan; 8. Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan; 9. Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan; 10. Layanan perkantoran; 11. Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan 12. Output cadangan. Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada Tahun 2016 secara keseluruhan dapat mencapai penyerapan dana sebesar 85.49%. Pencapaian indikator sasaran pertama tercapai 16 provinsi dari 16 provinsi yang menjadi target Tahun 2016. Pencapaian indikator sasaran kedua sebesar 25 dokumen dari 25 dokumen yang menjadi target Tahun 2016. Sedangkan indikator sasaran ketiga tercapai 34 dari 34 rekomendasi yang ditargetkan pada Tahun 2016. Dengan demikian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 telah tercapai. Keberhasilan yang dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran pada Tahun 2016 ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Penyusunan pedoman perencanaan, kebijakan dan anggaran yang dilakukan secara rutin mengikuti perubahan kebijakan nasional setiap tahunnya; 2) Meningkatkan kapasitas pelaksana perencanaan program dan anggaran di Pusat dan Daerah; 3) Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dalam koordinasi pelaksanaan tugas antar bagian; 4) Pengembangan bank data kebijakan sehingga dinamika kebijakan dapat dipantau dan ditindaklanjuti; 5) Kerja sama tim dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar bagian; 6) Pemanfaatan data dan informasi kesehatan (Riskesdas, Rifaskes, SKRT, dll) sebagai dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (evidence based); 7) Peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam bidang health planning dan health financing; 8) Penggabungan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang sama untuk sinkronisasi dan efisiensi; 9) Memperkuat jejaring institusi perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah; 10) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dokumen mendukung Reformasi Birokasi; dan 11) Menyusun peta jalan (road map) dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran adalah: 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun berikutnya; 2) Belum optimalnya proses penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; 3) Belum sinkronnya kebijakan teknis antar unit kerja; 4) Belum optimalnya penerapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan; 5) Belum harmonisnya kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi

3


dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi; 6) Sulitnya memperoleh pasokan data dan informasi baik dari fasilitas kesehatan (facility based) maupun data dan informasi berbasis masyarakat (community based) serta data sekunder dari luar sektor kesehatan; 7) Kurang cepatnya analisis data yang masuk menjadi penyediaan informasi yang bisa digunakan dalam perumusan kebijakan dan program kesehatan; 8) Belum optimalnya pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran yang mempengaruhi kinerja kegiatan dan keuangan; 9) Belum optimalnya kemampuan adaptasi Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengakomodir perubahan kebijakan keuangan secara administratif yang terjadi sangat dinamis; 10) Jadual kegiatan terkait dengan anggaran sedemikian ketat dan rigid, tergantung pada stakeholders, utamanya Kementerian Keuangan RI. Implikasinya, beberapa kegiatan ada kalanya tidak dapat dihadiri oleh Nara Sumber atau Peserta Satker Lain berhalangan hadir, karena mengikuti kegiatan yang sama di lingkungan kerjanya; 11) Pelaksanaan kegiatan kurang terjadual dengan baik, sehingga penunjukan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan terlambat. Hotel yang terpilih, unit cost-nya berada di bawah standar biaya yang dialokasikan. 12) kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di akhir tahun, realisasi kurang optimal karena pelaksanaan pada waktu ritme kegiatan yang padat sehingga mengurangi jumlah peserta yang dapat hadir dan berdampak pada rendahnya realisasi anggaran dari kegiatan tersebut; 13) Pola Pengadaan barang dan jasa yang baru, adaptasi terhadap e-procurement; 14) Belum optimalnya sinkronisasi waktu antar kegiatan di internal Biro Perencanaan dan Anggaran; 15) Beban kerja ganda; 16) Belum adanya sistem informasi perencanaan, anggaran dan yang terintegrasi; 17) Penempatan SDM yang belum the righ man on the right place; 18) Sistem pelaporan kegiatan yang belum optimal; 19) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, khususnya penganggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif dan efisien yang berimplikasi rendahnya penyerapan anggaran; 20) Motivasi SDM untuk meningkatkan kinerja serta merubah pola kerja ke arah yang lebih efektif dan efisien masih perlu mendapatkan perhatian yang seksama; 21) Menjalin hubungan kerja yang lebih baik dengan stakeholders, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Satker-satker di jajaran Kementerian Kesehatan.

4


Upaya tindak lanjut dari pencapaian dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan hasil-hasil laporan, evaluasi, kajian, study dan sebagainya sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya; 2. Memfasilitasi sinkronisasi kebijakan antar unit kerja untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan; 3. Memfasilitasi harmonisasi kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi; 4. Mempersiapkan dan menerapkan sistem elektronik melalui teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi (e-Planning, e-Budgeting, e-Monev); 5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua unit, lembaga/kementerian terkait dalam rangka perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan/evaluasi; 6. Mempererat komunikasi dan koordinasi dengan unit/lembaga/kementerian terkait dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran yang terkait dengan jadwal lembaga/kementerian lain yang telah direncanakan; 7. Menguatkan koordinasi internal dalam rangka mengoptimalksan penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan antisipasi terhadap dinamika perkembangan kebijakan anggaran (efisiensi), administratif keuangan termasuk mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan kebijakan mekanisme pengadaan barang/jasa; 8. Menyiapkan panduan/standar kualitas dalam pelaksanaan tugas dan distribusi tanggung jawab seluruh SDM di Biro Perencanaan dan Anggaran melalui penyusunan SOP, ISO dan lain-lain termasuk dalam rangka Reformasi Birokrasi; 9. Memperkuat SDM melalui pelatihan, kursus, pendidikan dan dukungan tenaga yang lebih kompeten (penyediaan konsultan/tenaga ahli) serta menjalin koordinasi/bekerja sama dengan unit/pihak terkait dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan dan program kesehatan. Pada akhirnya, diharapkan LAPORAN KINERJA Biro Perencanaan dan Anggaran ini dapat bermanfaat dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sehingga dapat diperoleh gambaran kebutuhan manajemen yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan program, pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan kesehatan.

5


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. DAFTAR ISI ...............................................................................................

i ii vi

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... A. LATAR BELAKANG ................................................................ B. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................... C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... D. SISTEMATIKA ........................................................................

1 1 2 2 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... A. TUJUAN DAN SASARAN ....................................................... 1. Tujuan .............................................................................. 2. Sasaran ............................................................................ B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ................................................ 1. Kebijakan .......................................................................... 2. Program ............................................................................

6 6 6 7 8 8 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... A. PENGUKURAN KINERJA ...................................................... B. SUMBER DAYA ...................................................................... 1. SUMBER DAYA MANUSIA .............................................. 2. SUMBER DAYA ANGGARAN .......................................... C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2015 .......................... 1. INDIKATOR PERTAMA .................................................... 2. INDIKATOR KEDUA ......................................................... 3. INDIKATOR KETIGA ........................................................ D. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ......................................... E. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015 ..........................................................................

10 10 11 12 14 16 16 17 20 20

BAB IV PENUTUP .....................................................................................

24

22

LAMPIRAN

6


BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

7


didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masingmasing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari instansi pemerintah, Biro Perencanaan dan Anggaran yang dibentuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/ PER/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran secara tertulis kepada atasan (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan) atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/ PER/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).I,II, dan III Dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran. Biro Perencanaan dan Anggaran Mempunyai Tugas

Melaksanakan

Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Kementerian Kesehatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8


Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari: 1. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program; 2. Bagian APBN I; 3. Bagian APBN II; 4. Bagian APBN III; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi; a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan transfer darah; b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, dan anggaran pendapatan dan belanja negara; c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan

9, Biro program program evaluasi standar

pelayanan minimal bidang kesehatan;dan d. Pelaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

9


Sesuai dengan susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, maka tugas dari bagian-bagian tersebut adalah: a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program (PSKP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas. Selain tugas diatas, Bagian PSKP memiliki fungsi antara lain: 

Penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan;



Penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer; dan



Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Bagian PSKP terdiri dari: 1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan; 2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, dan merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja

10


pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden. b. Bagian APBN I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi: 

Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;



Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;dan



Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian APBN I terdiri atas: 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Anggaran;dan 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selain tugas diatas Bagian APBN II memiliki fungsi: 

Penelaahan dan penyusunan rencana;



Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan



Evaluasi dan pelaporan.

11


Bagian APBN II terdiri atas: 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; 2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. d. Bagian

APBN

III

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan,

perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dant ugas pembantuan. Selain tugas di atas Bagian APBN III memiliki fungsi: 

Penelaahan dan penyusunan rencana;



Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan



Evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN III terdiri atas: 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

Teknis

(UPT)

vertikal,

12


2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Disamping empat Bagian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Biro Perencanaan dan Anggaran juga memiliki satu Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.

D.

SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Perencanaan dan Anggaran ini adalah sebagai berikut:

Kinerja

Biro



Kata Pengantar



Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang



Daftar Isi



BAB I Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum Tupoksi).



BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13


Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan Tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.



BAB IV Penutup



LAMPIRAN-LAMPIRAN o Formulir Penetapan Kinerja o o

Formulir Rencana Kinerja Tahunan Formulir Pengukuran Kinerja

14


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran didasarkan pada rencana sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam perencanaan strategis Kementerian Kesehatan. Sasaran tersebut merupakan tekad sekaligus janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja pada tahun berjalan. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Target sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan”.

A.

TUJUAN DAN SASARAN 1.

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam periode tahun 2016 – 2019 adalah: a. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan. b. Tertatalaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

15


c.

Meningkatnya sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

d.

Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan kesehatan yang dapat menjadi input dalam perumusan kebijakan pembangunan

kesehatan. e. Meningkatnya jumlah perencanaan pembangunan kesehatan yang strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan kesehatan baik global maupun nasional. Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien tersebut mutlak diperlukan perencanaan yang akuntabel. 2.

Sasaran Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 Dokumen Sandingan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan 2016 Sasaran

Indikator Kinerja 1. Jumlah Kementerian lain yang

Meningkatnya sinergitas antara Kementerian/Lembaga

mendukung pembangunan kesehatan 2. Presentase Kabupaten/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan Standar Minimal Peyanan

Target 2015

Target 2016

40%

(-)

30%

45%

9

34

24

25

34

34

(SPM) 3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

4. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas 5. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu

16


B.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1.

Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kementerian Kesehatan. Guna mendukung perwujudan sasaran dan tujuan Organisasi (Satker) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 2015 – 2019 serta Permenkes RI No. 64 Tahun 2016, maka kebijakan dalam melaksanakan kegiatan “Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan” tahun 2016 adalah sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

e.

Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan mulai dari kebijakan strategis dan program pembangunan kesehatan yang didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM perencana kesehatan di pusat dan daerah dengan tetap berpedoman pada kebijakan dan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJN, RPJMN, RKP, RPJPK, dan SKN. Meningkatkan akses data dan informasi yang akurat untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang didukung dengan pemanfaatan teknologi Memberikan pendampingan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun daerah Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan sinergisitas pembangunan kesehatan antar pusat dan daerah serta memperhatikan kewenangan setiap tingkatan administrasi. Meningkatkan analisis hasil pembangunan kesehatan dan perencanaan kesehatan agar perencanaan pembangunan kesehatan semakin efektif dan efisien.

17


2.

f.

Meningkatkan good goverment melalui penyusunan norma,

g.

standar, dan prosedur serta kriteria untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penerapan SOP, penelaahan RKAKL, dan didukung dengan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung perencanaan.

Program Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. Adapun Output dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: a. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang kesehatan; b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

pembangunan kesehatan; Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah; Laporan kegiatan dan pembinaan; Laporan administrasi dan ketatausahaan; Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan; Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan; Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan; Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan; Layanan perkantoran; Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan Output cadangan.

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu Januari – Desember 2016. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran khususnya dibandingkan dengan Tahun 2016. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan

19


misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja output yaitu: 1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber; 2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas; dan 3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. Tabel 2.2 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sasaran

Meningkatnya sinergitas antara Kementerian/Lembaga

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

1. Jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan

40%

100%

45%

100%

16

16

25

25

34

34

2. Presentase

Kabupaten/Kota

yang

mendapat predikat baik dalam pelaksanaan Standar Minimal Peyanan (SPM) 3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

4. Jumlah

dokumen

kebijakan

perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas

5. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu

20


B.

SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia dan Anggaran. 1.

Sumber Daya Manusia Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 jumlah pegawai 77 (Tujuh puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut: a. Menurut Jabatan:

b.



Jabatan Struktural



Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

16 orang 8 orang

 Staf/Jabatan Fungsional Non Angka Kredit Menurut Golongan:

53 orang



Golongan II

3 orang



Golongan III

68 orang



Golongan IV

6 orang

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Menurut Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

SMA/SMEA

11 Orang

2

Diploma III

4 Orang

3

a

Kesehatan Lingkungan

2 Orang

b

Teknik Komputer Informatika

2 Orang

Strata I

28 Orang

a

Ekonomi

1 Orang

b

Kesehatan Masyakat

c

Psikologi

1 Orang

d

Statistik

1 Orang

e

Teknik Informatika

1 Orang

f

Ekonomi Manajemen

2 Orang

g

Teknik Komputer

1 Orang

h

Sosial Politik

2 Orang

i

Administrasi Negara

2 Orang

11 Orang

21


NO

4

PENDIDIKAN

JUMLAH

j

Ekonomi Manajemen Keuangan

2 Orang

k

Ekonomi Akutansi

3 Orang

l

Administrasi Publik

1 Orang

Strata II

34 Orang

a

Dokter Umum

b

Magister Kesehatan Masyarakat

c

Magister Manajemen Sumber Daya Manusia

1 Orang

Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

1 Orang

Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit

1 Orang

f

Magister Manajemen

2 Orang

g

Magister Ekonomi Kesehatan

2 Orang

h

Magister Perencanaan Kebijakan Publik

d e

7 Orang 16 Orang

dan 2 Orang

i

Manajemen Sumber Daya Aparatur

1 Orang

j

Magister Manajemen Publik

1 Orang

TOTAL

77 Orang

Di tahun 2016 sebanyak 8 orang pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perencana sebagai upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Selain itu pada tahun yang sama 3 orang staf Pelaksana juga telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perencana. Selain itu, di tahun 2016 juga terdapat 2 orang pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV. Bagi pengembangan pendidikan akademis, Biro Perencanaan dan Anggaran telah memberikan kesempatan kepada empat orang staf untuk mengikuti Tugas Belajar dan satu orang staf mengikuti Izin Belajar. Diharapkan kedepannya pengembangan kompetensi dan profesioanlisme pegawai dapat terus dilakukan dan ditingkatkan setiap tahunnya.

22


2.

Sumber Daya Anggaran Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2016, anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal berjumlah Rp. 54.465.370.000,00.

Realisasi Anggaran Untuk tahun 206, Biro Perencanaan dan Anggaran mendapat dukungan anggaran sesuai DIPA Tahun 2016 Nomor: SP DIPA024.01.1.465915/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dengan pagu sebesar Rp. 55.148.696.000,00 (Lima Puluh Lima Miliyar Seratus Ema Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh enam Ribu Rupiah). Pada tahun 2016 terdapat 4 (empat) kali revisi DIPA dalam rangka optimalisasi anggaran sebagai berikut: a. Revisi ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

b.

c.

d.

Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA024.01.1.465915/2015 tanggal 04 Februari 2016 Sebesar Rp. 55.148.696.000,00 (untuk Safe blokir); Revisi ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA024.01.1.465915/2016 tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp. 54.465.370,00 (Pembayaran Tunggakan Paket Jasa Konsultan Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kapasitas Perencana Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 165.550.000.00 Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA024.01.1.465915/2016 tanggal 13 September 2016 (Efisiensi) Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA024.01.1.465915/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Refocusing)

Sesuai dengan DIPA revisi terakhir tanggal 07 Oktober 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mengelola anggaran sebesar Rp. 54.465.370.000,00 Realisasi yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 46.562.405.480,00 atau 85.49%. Besaran realisasi anggaran

23


tahun 2016 dipengaruhi oleh adanya efisiensi, refocusing, dan buka blokir. Faktor lain adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional yang selanjutnya diubah (dikembalikan kepada satker semula) namun prosesnya cukup memakan waktu sehingga sedikit banyak telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.4 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Output Tahun 2016 KODE AKUN

OUTPUT

PAGU SEMULA

PAGU REVISI

REALISASI DIPA

%

2036.040 Kebijakan Strategi Kenterian Kesehatan ( Dokumen)

20.576.117.000

16.781.275.340 81.56

2036.041 Dokumen Perencanaan, Penggaran Evaluasi yang berkualita

28.121.911.000

24.848.355.832 88.36

1.732.542.000

1.386.981.293 80.05

2036.042 Dukungan Layanan Manajemen ( Bulan Layanan) 2036.994 Layanan Perkantoran TOTAL

C.

4.034.800.000 54.465.370.000

3.545.793.051 87.88 46.562.405.480 85.49

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2016 Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja output kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. 1. Indikator Pertama Indikator pertama untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga adalah jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Dari total 34 kementerian, sebanyak 12 kementerian yang telah mendukung pembangunan kesehatan pada tahun 2016. Daftar kementerian tersebut sebagai berikut:

24


Tabel 2.5 Daftar Kementerian dengan Dukungan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2016 No. 1

Kementerian Kementerian Dalam Negeri

Dukungan Program Pembangunan Kesehatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, Gerakan Masyarakat Sehat, Posbindu, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2

Kemnterian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Gerakan Masyarakat Sehat

3

Kementerian Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

4

Kementerian Pertanian

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

5

Kementerian Desa, Perbatasan, dan Daerah Tertinggal

Desa Siaga, Desa Sehat

6

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rumah Sehat

7

Kementerian Perindustrian

Riset Tanaman Obat dan Jamu, Produksi dan Distribusi Farmasi

8

Kementerian

Produksi

Perdagangan

Kesehatan

9

Kementerian Sosial

Jaminan (JKN)

10

Kementerian Pertahanan

Nusantara Sehat

11

Kementerian Perhubungan

Keselamatan Berkendara

12

Kementerian Agama

Kesehatan Haji, Pos Kesehatan Pesantren, Vaksinasi TT Calon Pengantin

dan

Distribusi

Alat

Kesehatan Nasional

25


Jumlah kementerian yang mendukung program pembangunan kesehatan pada tahun 2016 telah melebihi target. Hal ini akan terus ditingkatkan kedepannya untuk menjadikan pembangunan nasional yang berorientasi kesehatan. 2.

Indikator Kedua Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan. 2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – Tahun 2015: a. Pelayanan Kesehatan Dasar : 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015; 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015; 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015; 4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015; 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010; 6. Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010; 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010; 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010; 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;

26


10.

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010; 11. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010; 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010; 13. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015. b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015; Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahu 2015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga 3.

Indikator Ketiga Indikator ketiga untuk mencapai sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber. Secara umum, indikator ketiga telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai target indikator ketiga adalah atau dari total anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran. Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sejumlah 16 Provinsi atau mencapai 100%. Berikut rincian 16 Provinsi tersebut: a. DKI Jakarta b. Jawa Barat c. Sumatera Utara d. Sulawesi Selatan e. Lampung

27


f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Banten Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Raiu Maluku Nusa Tenggara Timur Gorontalo Sulawesi Barat

Pencapaian indikator ketiga yang mampu mencapai target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut: a. Undang – undang Kesehatan b. c.

4.

Permenkes Nomor 7 Tahun 2014 Hasil trilateral metting

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah monitoring dan evaluasi secara berkala ke propinsi. Indikator Keempat Indikator keempat untuk mencapai sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas. Secara umum, indikator keempat telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai target indikator keempat adalah atau dari total anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran. Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah 25 dokumen yang ditetapkan atau mencapai 100%. Berikut rincian 25 dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan:

28


Tabel 2.6 Tabel Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan NO PROSES JUMLAH DOKUMEN A.

PERENCANAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bahan RKP

9.

Petunjuk

Trilateral Meeting Renja-KL Perencanaan PNBP/BLU Perencanaan Belanja Mengikat Perencanaan PHLN Perencanaan Dekon/TP Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Teknis

Dana

Alokasi

Khusus (Juknis DAK)

10. Data Dukung 11. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga B.

C.

yang

PENGANGGARAN

EVALUASI

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

RKL-KL DIPA POK SBU SBK OUTPUT Penyusunan Formula DAK Evaluasi Inpres Evaluasi Program Prioritas Evaluasi PHLN Evaluasi PNBP/BLU Evaluasi Belanja Mengikat Evaluasi Dekon/TP Laporan DAK

Pencapaian indikator keempat yang mampu mencapai target direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

29


a.

b.

c.

d.

Umumnya kegiatan yang terkait dengan pencapaian target indikator keempat merupakan kegiatan rutin setiap tahun sehingga pihak-pihak terkait sudah mengetahui langkahlangkah yang harus dilakukan dan bahan-bahan yang perlu disiapkan; Komitmen pimpinan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan evaluasi yang lebih berkualitas; Adanya arahan/permintaan pimpinan di tingkat nasional atau tingkat kementerian dan munculnya kegiatan-kegiatan inovatif atau terobosan yang menghasilkan dokumen-dokumen tambahan yang telah direncanakan (executive briefing ISO 9001:2008, Rakontek Perencanaan dan Pra Rakerkesnas); serta Koordinasi dan komunikasi di tingkat internal dan eksternal (lintas program dan lintas sektor) yang semakin baik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap

pelaksanaan kegiatan. Rencana Tindak Lanjut untuk indikator ini meliputi: a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun secara lebih baik dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan unit/kementerian/lembaga terkait. b. Menguatkan team work, menganalisis beban kerja, menyusun SOP, penyiapan penerapan standar mutu (ISO), penyiapan sarana-prasarana penunjang pencapaian kinerja. c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unit/instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dihasilkan output yang d. e. f. g.

lebih baik. Integrasi kegiatan yang mempunyai tujuan atau target yang sama. Meningkatkan kapasitas SDM perencana Pusat dan Daerah; Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan/evaluasi; Pemanfaatan data-data dan informasi kesehatan serta hasil kajian, analisis, dan assesment yang tersedia sebagai dasar

30


5.

penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (evidence based). h. Mengembangkan bank data/informasi kebijakan, perencanaan, dan anggaran. Indikator Kelima Indikator kelima untuk mencapai sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. Secara umum, indikator kelima jika dilihat dari terlaksananya kegiatan telah tercapai seluruhnya. Waktu pelaksanaan pembinaan wilayah mulai dari bulan Januari s.d. Desember 2016 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan melibatkan tim binwil yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/ MENKES/ 221/2016. Hasil Pembinaan yang telah Dilaksanakan Hasil pembinaan di wilayah binaan di 34 provinsi telah menunjukkan kinerja yang baik Jumlah provinsi yang tidak mengirimkan laporan sebanyak 3 provinsi dari 34 atau 8,8%. Provinsi Binaan Wilayah yang belum mengirimkan laporan adalah Jambi, Bangka Belitung dan Maluku. Hasil rekapan permasalahan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh wilayah binaan tahun 2016 sebagai berikut :

1) Pencapaian derajat kesehatan yang belum optimal seperti AKI, AKB, Gizi Buruk, Akses air minum, PHBS, pengendalian penyakit berpotensi KLB, angka morbiditas penyakit yang masih tinggi (AIDS/TB/ Malaria/DBD/ISPA/ Pnumonia), peningkatan penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Jantung, stroke, KLL). 2) Permasalahan Sumber Daya Kesehatan yaitu : a) Kurang Terpenuhinya SDM Kes, Maldistribusi, Rotasi Dan Retensi Pegawai, b) Keterbatasan Sarana Komunikasi Jaringan Internet, c) Kurangnya pemanfaatan dana BOK dan Kapitasi JKN untuk promotif preventif, d) Keterbatasan alokasi APBD untuk akreditasi PKM dan RS, dll; 3) Permasalahan pada Manajemen meliputi : bervariasi SOTK di daerah dan belum sesuainya SOTK dengan PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah, sebagian besar sarana prasarana alkes dan majemen PKM belum sesuai dengan PMK 75/2014 ttg Puskesmas, belum semua RS memiliki ijin operasional mengacu

31


pada Permenkes 56/2014 ttg Klasifikasi RS, kurangnya perhatian RS ttg pengurusan ijin operasional laboratorium dan radiologi, dll. 4) Permasalahan dalam Pelaksanaan JKN yaitu : belum terpenuhi semua kebutuhan regulasi terkait pelaksanaan JKN, kesulitan/perselisihan terkait klaim, pending klaim, belum optimal implementasi MoU/kerjasama BPJS Kesehatan-BPJS Ketenagakerjaan-Jasa Raharja dan Taspen, belum optimalnya peran dan fungsi Tim Pengendali Mutu dan Biaya, kurangnya ketersediaan dan ketepatan data base kepesertaan JKN, server P-Care BPJS yang sering error loading sehingga mempengaruhi pengiriman laporan atau menghambat pelayanan, dll. 5) Akreditasi Puskesmas dan RS; masih banyak PKM dan RS yang belum terakreditasi dikarenakan keterbatasan pendamping akibat kurangnya pelatihan, beberapa daerah belum membentuk Tim Pendamping Akreditasi dan belum mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, kurangnya sarana, prasarana, alkes, fasilitas dan SDM untuk mendukung akreditasi PKM dan RS serta belum adanya Tim Percepatan Akreditasi PKM dan RS di beberapa daerah. 6) Masalah pemberdayaan masyarakat; kesehatan ibu dan anak masih dibebankan utamanya kepada sektor kesehatan saja dan masih berpusat pada ibu hamil dan suami saja sehingga belum menyertakan semua komponen masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi wanita (PKK) belum maksimal, belum kontinyu dan berjenjang sehingga belum bisa meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap masalah kematian ibu dan bayi. Pembinaan Wilayah sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Filosofi yang mendasari diterapkannya mekanisme pembinaan wilayah adalah untuk membangun intensitas komunikasi dan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Pembinaan wilayah bermanfaat untuk : 1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pencapaian tujuan upaya pembangunan kesehatan secara nasional, 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di daerah binaan, 3. Memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat di masing-masing daerah binaan,

32


4. Membuat rekomendasi upaya percepatan/ perbaikan untuk daerah binaan.

D.

TEROBOSAN YANG DILAKUKAN Pada tahun 2016 Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan beberapa kegiatan terobosan, antara lain: pada pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan. 1. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diintegrasikan dengan aplikasi E-renggar di website http://www.e-renggar.depkes.go.id dengan penambahan menu aplikasi E-Monev DAK. Gambar 3.1 Tampilan E-Monev DAK

Aplikasi E-Monev DAK ini berisi rencana kerja anggaran DAK Kesehatan Tahun 2016 yang telah disepakati oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinkes Provinsi dan Pusat (Roren dan Unit Utama). Berbeda dengan penggunaan aplikasi sebelumnya (Googledrive) dimana yang melakukan pelaporan ke kementerian dilakukan secara kolektif oleh Dinkes Provinsi, pada aplikasi

33


E-Monev DAK yang melakukan pelaporan adalah SKPD penerima DAK itu sendiri, sehingga dapat dipantau secara langsung SKPD mana saja yang sudah melakukan pelaporan atau belum. Fungsi Dinkes Provinsi pada E-Monev DAK ini berbeda dengan fungsi pada googledrive, dimana pada E-Monev DAK fungsi Dinkes Provinsi hanya sebagai verifikator dari laporan yang diinput oleh SKPD. Penggunaan E-Monev DAK ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan SKPD penerima DAK untuk melaporkan pelaksanaan DAK di lingkungannya, karena kepatuhan SKPD dalam melaporkan pelaksanaan DAK akan menjadi salah satu untuk penilaian dalam pengalokasian DAK di tahun berikutnya. Selain itu dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan penyajian data bagi Pimpinan di Kementerian Kesehatan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai DAK baik untuk tahun berjalan maupun tahun anggaran yang akan datang. 2.

3.

Meningkatkan kompetensi tenaga perencana dalam menyusun perencanaan pembagunan kesehatan melalui: a. Meningkatkan pemahaman tentang perkembangan baru dalam sistem perencanaan pembagunan nasional termasuk mekanisme perencanaan Kementerian Kesehatan. b. Meningkatkan pola pikir petugas perencana yang Out of the Box dan berpikir secara holistik. Meningkatkan kompetensi tenaga evaluator dalam proses monitoring dan evaluasi pembagunan kesehatan melalui: a. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi terpadu program Kementerian Kesehatan, untuk mengintergasikan pelaksanaan monitoring evaluasi program sehingga lebih efisien, akan tetapi penyusunan instrumen ini belum selesai, dikarenakan adanya efisiensi APBN dan Cost Cuthing dan donor AIPHSS. b. Membuat Mailing List petugas evapor dan social media (What’s Application) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mempermudah komunikasi

34


E.

PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016. Pencapaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dibandingkan dengan gambaran sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.7 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian (%) 2015

Sasaran

Meningkatnya sinergitas antara Kementerian / Lembaga

Indikator Kinerja

1. Jumlah Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

(-)

(-)

40%

100%

(-)

(-)

45%

100

(-)

(-)

16

100%

24

100%

25

100%

(-)

(-)

34

100%

2. Presentase Kabupaten/Kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan Standar Minimal Peyanan (SPM) 3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber 4. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas 5. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari lima indikator yang ditetapkan untuk dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dapat mencapai seluruhnya. Pada indikator pertama, kedua, ketiga, dan kelima pada tahun 2016 tidak ada. Sedangkan indikator keempat pada tahun 2016 targetnya naik 1 poin dan terealisasi seluruhnya. Peningkatan target tersebut terjadi karena adanya dinamika dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga menghasilkan output dokumen yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran di tengah berbagai kendala dan hambatan yang ada selama tahun 2016 telah memberi hasil yang tidak mengecewakan.

35


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan dokumen yang strategis karena berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan sebagai salah satu satuan kerja telah melaksanakan sejumlah aktivitas kegiatan untuk mencapai tiga target indikator sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2016. Hasil akhir pencapaian terhadap dua indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Perencanaan dan Anggaran untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya. Ke depan, akan semakin banyak tantangan dalam proses perencanaan dan anggaran yang membutuhkan respon yang lebih cepat dan cerdas dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi internal di Biro Perencanaan dan Anggaran, lintas program di Unit Utama Kementerian Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus ditingkatkan. Sebagai penutup, mohon kiranya masukan, saran dan kritik positif dari semua pihak untuk dapat terus memperbaiki proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Perencanaan dan Anggaran di masa mendatang.

36

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016

Recommend Documents