LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012
DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan akuntabilitas kinerja
tahun 2012
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dapat tersusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan dan perjanjian kinerja, Bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup. Dengan berakirnya
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran
2012 maka Dinas
Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun yang ketiga jika dikaitkan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009. Rencana strategis tahun 2010 telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Dinas pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman di dalam upaya memenuhi visinya yaitu terwujudnya tertib penggunaaan dan pemanfaatan tanah melalui misinya yaitu : 1. Meningkatkan penyelenggarakan penatagunaan tanah 2. Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan tanah. 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah Selama tahun 2012, sasaran capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja DPPD untuk tahun 2012 ini kemudian dituangkan ke dalam laporan Akuntabilitas Kinerja DPPD Kabupaten Sleman. Laporan akuntabilitas kinerja DPPD ini disusun berdasarkan Inpres No 7 tahun 1999. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi untuk menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahuntahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.
2
Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi DPPD Kabupaten Sleman .
Sleman,
25 Februari 2013
Kepala,
PURWATNO WIDODO SH,CN NIP.19600528 198610 1 001
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
...................................................................................................
2
DAFTAR ISI ....................................................................................................................
4
BAB I
: PENDAHULUAN .......................................................................................
5
A. Latar belakang ....................................................................................
5
B. Struktur organisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPPD .........................
5
C. Tugas Pokok dan Fungsi DPPD .........................................................
5
: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ....................................
5
A. Program dan Kegiatan IKU .................................................................
9
B. Rencana Strategis ..............................................................................
9
1. Visi dan Misi ..................................................................................
9
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
9
Strategis ........................................................................................
9
C. Rencana Kerja Tahunan .....................................................................
16
D. Penetapan Kinerja ..............................................................................
17
: AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................
20
A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ................................................
20
B. Pencapaian Sasaran Strategis ...........................................................
20
: PENUTUP ..................................................................................................
33
A. Kesimpulan .........................................................................................
33
B. Saran ..................................................................................................
33
BAB II
BAB III
BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1.
Rencana Kinerja tahunan
2.
Penetapan Kinerja Tahunan
3.
Pengukuran Pencapaian Sasaran
4.
Pengukuran Kinerja SKPD
4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam
rangka
itu
diperlukan
pengembangan
dan
penerapan
sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu maka berdasar Inpres No 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, maka DPPD sebagai salah satu instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No : 22 tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, bahwa : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DPPD Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai struktur organisasi : a.
Kepala Dinas
b. Sekretariat yang terdiri dari
c.
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Tataguna Tanah yang terdiri dari : 1.
Seksi Data dan Informasi Pertanahan
2.
Seksi Penatagunaan Tanah
d. Bidang Perizinan Pertanahan, yang terdiri dari : 1.
Seksi Administrasi dan Penagihan Perizinan Pertanahan 5
2.
Seksi Pengkajian dan Penetapan Perizinan Pertanahan
e. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan yang terdiri dari : 1.
Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
2.
Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah
3.
Seksi Penanganan Masalah Pertanahan
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPD Tugas : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; b. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan; c. Penyelengaraan pelayanan umum bidang pertanahan; d. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1. Sekretariat : Tugas
:
Melaksanakan urusan umum,kepegawaian,keuangan, perencanaan evaluasi
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan
tugas
satuan
organisasi Fungsi
:
Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan rencana kerja sekretariat;
2.
Perumusan kebijakan kesekretariatan;
3.
Penyelenggaraan urusan umum;
4.
Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5.
Penyelenggaraan urusan keuangan;
6.
Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7.
Pengkioordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
6
2. Bidang Tata Guna Tanah : Tugas
:
Menyelenggarakan penatagunaan tanah dan pengolahan data informasi pertanahan
Fungsi
:
Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Guna Tanah mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Guna Tanah;
2.
Perumusan
kebijakan
teknis
penatagunaan
tanah
dan
pengolahan data dan informasi pertanahan; 3.
Penyelenggaraan penatagunaan tanah;
4.
Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pertanahan;
5.
Evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tata Guna Tanah.
3. Bidang Perizinan Pertanahan : Tugas
:
Menyelenggarakan pelayanan administrasi, penagihan, pengkajian dan penetapan perizinan pertanahan.
Fungsi
:
Dalam melaksanakan tugas Bidang Perizinan Pertanahan mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Pertanahan;
2.
Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, penagihan, pengkajian,
dan
menyelenggarakan
penetapan pelayanan
perizinan
administrasi
pertanahan,
dan
penagihan
dan
penagihan
perizinan pertanahan; 3.
Penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
pertanahan; 4.
Penyelenggaraan
pengkajian
dan
penetapan
perizinan
pertanahan; 5.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perizinan Pertanahan.
4. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan Tugas
:
Menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan tanah dan penanganan masalah pertanahan
7
Fungsi
:
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan rencana kerja Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan;
2.
Perumusan kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tanah dan penanganan masalah pertanahan;
3.
Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah;
4.
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah kas desa;
5.
Penyelenggaraan
dan
pembinaan
penanganan
masalah
pertanahan; 6.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengawasaan Pemanfaatan pertanahan.
8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA A. Program dan Kegiatan IKU 1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah prosentase penurunan jumlah keluhan dalam perizinan. 2. Program Peningkatan Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah. Prosentase penyelesaian perizinan pertanahan : •
Ijin Lokasi
•
Izin Pemanfaatan Tanah
•
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
•
Izin Konsolidasi Tanah
•
Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Prosentase menurunya pelaku masyarakat yang melanggar peruntukan penggunaan tanah. B. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi VISI Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah adalah : “ Terwujudnya tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah ”
Sedangkan “MISI” Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah adalah : 1. Meningkatkan penyelenggaraan penatagunaan tanah; 2. Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan tanah; 3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah 2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Startegis Tujuan: Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Bertolak dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka ditetapkanlah tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :
9
1. Mewujudkan
penggunaan
tanah sesuai dengan
arahan fungsi kawasan
dalam RTRW; 2. Mewujudkan pelayanan perijinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah; 3. Mewujudkan tertib pemanfaatan dan peruntukan tanah.
Sasaran Startegis: 1
Mewujudkan
penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan
dalam RTRW, dengan sasaran : a) Terkendalinya perubahan peruntukan penggunaan tanah; b) Terwujudnya system informasi pengendalian pertanahan; c) Terwujudnya pengendalian penatagunaan tanah. 2
Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah , dengan sasaran : a) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pertanahan; b) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan pertanahan sesuai dengan fungsinya; c) Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan tanah.
3
Mewujudkan tertib pemanfaatan dan peruntukan tanah , dengan sasaran : a) Terwujudnya tertib administrasi pertanahan; b) Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan pertanahan; c) Terwujudnya tetib pemanfaatan tanah.
Indikator kinerja sasaran startegis Tujuan 1 : Mewujudkan penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsii kawasan dalam RTRW
10
Sasaran
Indikator sasaran
Target
Terkendalinya perubahan
% perubahan peruntukan penggunaan
peruntukan penggunaan tanah
tanah
Terwujudnya system informasi
%
pengendalian pertanahan
pengendalian
pemanfaatan
sistem
informasi
pertanahan
0,7%
20%
dalam
pengambilan keputusan Terwujudnya pengendalian
%
dipergunakan
nya
perencanaan
penatagunaan tanah)
pengendalian penatagunaan
76%
tanah, di
kawasan budidaya, dan non budidaya
Tujuan 2 : Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah Sasaran
Indikator sasaran
Target
Meningkatnya kualitas
% Menurunnya jumlah keluhan dalam
pelayanan perizinan
pelayanan perizinan
8%
pertanahan
Meningkatnya pemahaman
%
menurunnya
Jumlah
pemohon
masyarakat tentang perizinan
perizinan yang tidak sesuai dengan
pertanahan sesuai dengan
fungsi
15%
fungsinya Meningkatnya pelaku
kesadaran %
Menurunnya
penyalahgunaan
9%
pembangunan peruntukan penggunaan tanah
terhadap pemanfaatan tanah
Tujuan 3 : Mewujudkan tertib pemanfaatan dan peruntukan tanah Sasaran
Indikator sasaran
Terwujudnya tertib
%
administrasi pertanahan
bersertipikat
11
jumlah luas tanah yang telah
Target 58%
Terwujudnya ketaatan
%
jumlah masalah/kasus pelanggaran
masyarakat terhadap
pertanahan
60%
yang ditindaklanjuti
peraturan perundangan bidang pertanahan Terwujudnya tertib
% menurunnya pelaku/masyarakat yang
pemanfaatan tanah
melanggar peruntukan , pemanfaatan
84%
dan penggunaan tanah
Rumusan Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan penyelenggaraan penatagunaan tanah Tujuan
:
Mewujudkan penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RT/RW
Sasaran
:
a.
Terkendalinya perubahan peruntukan penggunaan tanah
b.
a. Terwujudnya
system
informasi
pengendalian
pertanahan c.
b. Terwujudnya pengendalian penatagunaan tanah
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan tanah Tujuan
:
Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah
Sasaran
:
a.
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pertanahan
b.
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan pertanahan sesuai dengan fungsinya
c.
Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan tanah
Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah Tujuan
:
Mewujudkan tertib pemanfaatan dan peruntukan tanah
12
Sasaran
:
a.
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
b.
Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan bidang pertanahan
c.
Terwujudnya tertib pemanfaatan tanah
Setelah ditetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, kemudian ditindaklanjuti dengan menentukan misi organisasi ,dimana misi ini ditetapkan dengan mengambil beberapa prioritas dari sekian banyak alternative yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Dearah. Berawal dari visi dan misi serta factor penentu keberhasilan inilah kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang pertanahan yang bermuara pada terkendalinya pertanahan dan terwujudnya system infomasi daerah yang handal yang pada akhirnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar sehingga pemerintahan yang baik akan terwujud. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka harus dapat dirumuskan berbagai program dan kegiatan secara rinci dengan volume kegiatan selama kurun waktu 5 tahun mendatang ( 2010 – 2015 ). Adapun berbagai program penjabaran dalam bentuk kegiatan adalah sebagai berikut ini. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Langganan
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.
Penyediaan Alat tulis Kantor
7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Rapat-Rapat KoordinasidanKonsultasi 13
12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 13. Penyediaan Jasa Arsip dan Perpustakaan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.
Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
4.
Pemeliharaan Rutin BerkalaTaman
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. BimbinganTeknis Workshop, Seminar, Lokakarya, diskusi dan
outbound
3. Pengelolaan Kepegawaian
4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.
Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan
3.
Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
4.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
5.
Penyusunan Profil data SKPD lima tahun terakhir
5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.
Penyuluhan Hukum Pertanahan
2.
Inventarisasi
Penataan
Penguasaan
Pemilikan
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah 3.
Inventarisasi peta persil TKD
4.
Inventarisasi tanah kosong
5.
Iventarisasi penguasaan obyek izin lokasi
6.
Inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah SG untuk Kab. Sleman
7.
Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah
8.
Pemetakan tanah kosong 14
9.
Penyusunan peta klasifikasi lahan
10. Pelayanan Izin Lokasi,Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan Izin Konsolidasi Tanah 11. Intensifikasi Retribusi 12. Monitoring dan Evaluasi TKD 13. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pertanahan 14. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah 15. Pengelolaan administrasi perizinan 16. Pelaksanaan pemutihan IPPT 17. Inventarisasi bukti kepemilikan 18. Tertib Administrasi Tanah Kas Desa 19. Pembuatan Batas-Batas Wilayah (Kecamatan dan Desa)
6) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.
Tertib Administrasi Pertanahan
2.
Tertib Administrasi Tanah SG
3.
Monitoring dan evaluasi IPPT dan evaluasi pendelegasian kewenangan
4.
Peningkatan Kapasitas Pemda di Bidang Managemen Pertanahan
5.
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
6.
Pengawasan Pemanfaatan Tanah
7.
Pengawasan dan Penyelesaian Masalah TKD
8.
Penyelesaian Masalah Pertanahan
7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal (SLIM) 2. Update data peruntukan tanah 3. Update database lokasi tanah SG hasil inventarisasi 4. Update database pertanahan 5. Pengelolaan Single Base Map 6. Pengelolaan SIM Perizinan 7. Pengelolaan dan pemeliharaan website
15
C. Rencana Kerja Tahunan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
Terkendalinya perubahan
% perubahan
0,7%
Program penataan
peruntukan penggunaan
peruntukan
penguasaan pemilikan
tanah
penggunaan tanah
penggunaan dan pemanfaatan tanah 20%
Program Pengembangan
Terwujudnya system
% pemanfaatan
informasi pengendalian
sistem informasi
Sistem Informasi
pertanahan
pengendalian
Pertanahan
pertanahan dalam pengambilan keputusan Terwujudnya
% dipergunakan nya
pengendalian
perencanaan
Sistem Informasi
penatagunaan tanah
pengendalian
Pertanahan
76%
Program Pengembangan
penatagunaan tanah, di kawasan
Program penataan
budidaya, dan non
penguasaan pemilikan
budidaya
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Meningkatnya kualitas
% Menurunnya
8%
pelayanan perizinan
jumlah keluhan
penguasaan pemilikan
pertanahan
dalam pelayanan
penggunaan dan
perizinan
pemanfaatan tanah
Meningkatnya
% menurunnya
pemahaman masyarakat
Jumlah pemohon
penguasaan pemilikan
tentang perizinan
perizinan yang tidak
penggunaan dan
pertanahan sesuai
sesuai dengan
pemanfaatan tanah
dengan fungsinya
fungsi
16
15%
Program penataan
Program penataan
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya kesadaran % Menurunnya pelaku terhadap
(4)
9%
pembangunan penyalahgunaan
penguasaan pemilikan
pemanfaatan peruntukan
tanah
Program penataan
penggunaan dan
penggunaan tanah
pemanfaatan tanah Penyelesaian konflik pertanahan
Terwujudnya tertib
% jumlah luas
administrasi pertanahan
tanah yang telah
penguasaan pemilikan
bersertipikat
penggunaan dan
58%
Program penataan
pemanfaatan tanah Terwujudnya ketaatan
% jumlah
60%
masyarakat terhadap
masalah/kasus
penguasaan pemilikan
peraturan perundangan
pelanggaran
penggunaan dan
bidang pertanahan
pertanahan
yang
Program penataan
pemanfaatan tanah
ditindaklanjuti
Penyelesaian konflik pertanahan
Terwujudnya tertib
% menurunnya
84%
pemanfaatan tanah
pelaku/masyarakat
Penyelesaian konflik pertanahan
yang melanggar peruntukan , pemanfaatan dan penggunaan tanah
D. Penetapan Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Strategis (1) Terkendalinya
% perubahan
Program penataan
Penyuluhan
perubahan
peruntukan
penguasaan
pertanahan
peruntukan
penggunaan tanah
pemilikan
penggunaan tanah
0,7%
penggunaan dan pemanfaatan tanah
17
hukum
Pelayanan IPPT
113.650.000
159.688.500
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Monitoring
dan
35.000.000
Pelayanan IL, IPT, IKT
170.329.300
evaluasi TKD
dan IPL P4 TKD
35.000.000
Inventarisasi
dan
pemetaan
55.000.000
tanah
kosong Terwujudnya
% pemanfaatan
Program
Pemeliharaan
system informasi
sistem informasi
Pengembangan
informasi pertanahan
pengendalian
pengendalian
Sistem Informasi
pertanahan
pertanahan dalam
Pertanahan
20%
pengambilan
sistem
Update
data
48.875.000
single
73.875.000
peruntukan tanah Pengelolaan
keputusan
28.650.000
base map Terwujudnya
% dipergunakan
pengendalian
nya perencanaan
penguasaan
penatagunaan
pengendalian
tanah
76%
Program penataan
Ploting peta IPPT
64.650.000
pemilikan
Ploting
bidang
48.875.000
penatagunaan
penggunaan dan
TKD
tanah, di kawasan
pemanfaatan tanah
dan
27.970.000
peta
budidaya, dan non budidaya Meningkatnya
% Menurunnya
Program penataan
Monitoring
kualitas pelayanan
jumlah keluhan
8%
penguasaan
pembinaan perolehan
perizinan
dalam pelayanan
pemilikan
tanah
pertanahan
perizinan
penggunaan dan
Monitoring
pemanfaatan tanah
evaluasi
dan IPPT
pelaksanaan
94.290.000
dan
Kepbup
no.57/2006 22.610.000
Pengelolaan administrasi perizinan pertanahan
Meningkatnya
% menurunnya
Program penataan
Pelayanan
pemahaman
Jumlah pemohon
penguasaan
IPL, IKT
masyarakat
perizinan yang
pemilikan
P4 TKD
35.000.000
tentang perizinan
tidak sesuai
penggunaan dan
Pengawasan
37.000.000
pertanahan sesuai
dengan fungsi
pemanfaatan tanah
pemanfaatan tanah
Penyelesaian konflik
Pengawasan
pertanahan
pemanfaatan TKD
dengan fungsinya
15%
IL,
IPT,
Penyelesaian masalah pertanahan
18
170.329.300
35.000.000
67.000.000
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tertib
penyalahgunaan
penataan
pertanahan
pembangunan
peruntukan
penguasaan
Tertib administrasi SG
140.000.000
terhadap
penggunaan tanah
pemilikan Tertib
225.000.000
% Menurunnya
kesadaran pelaku
9%
pemanfaatan
penggunaan dan
tanah
pemanfaatan tanah
administrasi
249.100.000
Program
Meningkatnya
administrasi
TKD
Penyelesaian
Pengawasan
konflik
pemanfaatan tanah
pertanahan
37.000.000
Pengawasan
35.000.000
pemanfaatan TKD Terwujudnya tertib
% jumlah luas
Program
Tertib
administrasi
tanah yang telah
penataan
pertanahan
pertanahan
bersertipikat
penguasaan
Tertib
pemilikan
TKD
58%
administrasi
249.100.000
administrasi
225.000.000
dan
27.970.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah Terwujudnya
% jumlah
ketaatan masyarakat
60%
Program
Monitoring
masalah/kasus
penataan
pembinaan perolehan
pelanggaran
penguasaan
tanah
terhadap
pertanahan
pemilikan
P4 TKD
35.000.000
peraturan
yang
penggunaan dan
perundangan
ditindaklanjuti
pemanfaatan
Penyelesaian
Pengawasan
35.000.000
konflik
pemanfaatan TKD
pertanahan
Penyelesaian masalah
bidang pertanahan
tanah
67.000.000
pertanahan Terwujudnya tertib
% menurunnya
Penyelesaian
Pengawasan
pemanfaatan
pelaku/masyarakat
konflik
pemanfaatan tanah
tanah
yang melanggar
pertanahan
Pengawasan
84%
peruntukan ,
pemanfaatan TKD
pemanfaatan dan
Penyelesaian masalah
penggunaan tanah
pertanahan
19
37.000.000
35.000.000
67.000.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pencapaian IKU No
Uraian
Rumus
Alasan
Sumber Data
1
(Jml keluhan th lalu – jml keluhan th ini) penurunan jumlah ----------------------- x 100% keluhan dalam Jml keluhan th lalu
Pelaksanaan pemberian
dan
perizinan
perizinan
tahunan
Prosentase
(4–5) ------------ x 100% = 25 % 4
Tupoksi
Laporan
dalam bulanan
bidang Tata Guna Tanah
2
Prosentase penyelesaian
Jml ijin yg keluar ------------------------- x 100% Jml pemohon ijin
perijiana pertanahan : • IL • IPT
873 ------- X 100 % = 65,88% 1325
Pelaksanaan Tupoksi
Laporan
dalam bulanan
pemberian
dan
perizinan
tahunan bidang Perizinan
• IPPT • IKT • IPL.K.Um 3
Prosentase
(2 X target) - realisasi ------------------------ x 100% menurunya pelaku target masyarakat yang (2 x 50) – 88 ------------- x 100% = 24% melanggra 50 peruntukan penggunaan tanah
Mengendalian
Laporan
peruntukan
bulanan
penggunaan
dan
lahan
tahunan bidang Pengawas an Pemanfaat an Tanah
20
B. Pencapaian Sasaran Strategis Secara umum, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 9 sasaran sudah dapat dilaksanakan, tetapi belum mencapai 100% karena ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan baru memasuki tahun pertama dari renstra Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (2011-2015). Hal ini disebabkan karena perencanaan sasaran tersebut akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan , dan tahun 2012 adalah tahun kedua dari perencanaan dimaksud. Adapun sasaran tersebut adalah 1.
Mewujudkan penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW, dengan sasaran :
2.
a)
Terkendalinya perubahan peruntukan penggunaan tanah;
b)
Terwujudnya system informasi pengendalian pertanahan daerah;
c)
Terwujudnya pengendalian penatagunaan tanah.
Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah , dengan sasaran : a)
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pertanahan;
b)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan pertanahan sesuai dengan fungsinya;
c)
Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan tanah.
3.
Mewujudkan tertib pemanfaatan dan peruntukan tanah , dengan sasaran : a)
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan;
b)
Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan pertanahan;
c)
Terwujudnya tetib pemanfaatan tanah.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 21
1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. a.
Penyuluhan Hukum Pertanahan Tersosialisasikannya informasi pertanahan kepada masyarakat melalui iklan media cetak 6 kl, ILM radio 6 paket, pembuatan papan informasi 3 buah, perawatan papan informasi 1 paket, layanan informasi 500 orang, laporan rekom permasalahan pertanahan.
b.
Pelayanan Izin Peruntukan penggunaan Tanah Permohonan IPPT yang diproses 600 buah.
c.
Monitoring dan Evaluasi TKD. Terlaksanya monitoring dan evaluasi TKD yang sudah berizin 20 buah.
d.
Tertib administrasi pertanahan Kajian tentang penggunaan peta nilai tanah sebagai dasar pengenaan BPHTB, sosialisasi dan pelayanan pertanahan.
e.
Penyusunan kebijakan pertanahan Tersusunya draft perbup pengelolaan TKD.
f.
Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (TKD) Terbitnya rekom izin pemanfaatan / penggunaanTKD 30 pemohon dan revisi perbaikan izin dari tahun 2008 s/d 2010.
g.
Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong Terinventarisasinya data tanah yang diindikasikan kosong dari tanaman pangan 2 kecamatan.
h.
Plotting Peta Bidang TKD Ploting peta TKD dan PL-nya 1.200 bidang.
i.
Pelayanan Ijin Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ijin LC
22
Permohonan IPPT yang diproses 400 buah. j.
Pengelolaan Administrasi Perijinan Pertanahan Tertatanya dokumen IPPT 2008 s/d 2011, Entri dta IPPT 770 pemohon dan pengiriman arsip ke KAD.
k.
Monitoring dan Evaluasi IPPTdan Pelaksanaan Kep. Bupati No.57 / 2006 Terlaksanya monitoring 40 pemegang ijin, Laporan evaluasi Pendelegasian Kewenangan IPPT
1 laporan, Laporan kajian akademis pengendalian
perumahan 1 buah, forum diskusi terbatas pengendalian perumahan 1 kali. l.
Monitoring dan pembinaan perolehan tanah Data monitoring dan pembinaan pemanfaatan tanah 40 badan hukum.
m.
Tertib Administrasi SG Terbitnya rekomendasi SG yang dipakai Pemkab 10 bidang.
n.
Tertib Administrasi TKD Pensertifikatan TKD 120 bidang
o.
Pemetaan batas wilayah kecamatan Peta batas wilayah Kecamatan Sleman
p.
Ploting Peta IPPT Terplotingnya peta lokasi 900 lokasi
2) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. a.
Pengawasan Pemanfaatan Tanah Terlaksanya pengawasan dan penertiban Pemanfaatan tanah 50 lokasi.
b.
Pengawasan pemanfaatan TKD Terlaksananya pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah 35 lokasi.
c.
Penyelesaian masalah pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan tanah sesuai hukum yang berlaku 12 permasalahan.
23
3) Program Pengembangan sistem informasi. a.
Pemeliharaan Sistem informasi pertanahan Pengelolaan SLIM di 4 Kecamatan (Kec. Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik).
b.
Update data pertanahan tanah Terupdatenya peta penggunaaan lahan 1 kabupaten.
c.
Pengelolaan Single base map Sinkroniksasi peta batas Kab. Sleman (Kec. Depok, Prambanan , Berbah) dengan Kabupaten Bantul.
d.
Pengelolaan Website Terkelolanya Sub Domain dppd.slemankab.go.id 12 bulan.
4) Program pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat Terlayaninya surat menyurat 12 bulan sebanyak 5.000 surat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan. Terbayarnya langganan listrik, telepon, air dan media cetak 12 bulan c. Penyedian jasa administrasi keuangan Terbayarnya Tunjangan bendaharawan, pengurus barang 10 orang 12 bulan. d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kontrak 1 orang 12 bulan dan belanja barang . e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor. Perbaikan komputer, mesin ketik, servis AC 12 bulan f. Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor 12 bulan. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 12 macam. h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
24
Perawatan listrik dan elektronik 12 bulan. i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan GPS Geodetik 1 paket. j. Penyediaan makanan dan minuman rapat. Terfasilitasinya rapat dan penerimaan tamu 12 bulan. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat – rapat koodinasi dan konsultasi 12 bulan. l. Penyediaan jasa administrasi kantor. Tersedianya materai, perangko, dan jasa pengiriman 12 bulan. m. Pengelolaan dokumen SKPD Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan
5) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Terpeliharanya gedung / kantor DPPD 1 unit. b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua) 9 unit dan roda 4 (empat) 5 unit. c. Pemeliharaan rutin / berkala mebeler. Terpeliharanya mebeler.
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pengkajian Kompetensi Kepegawaian Tersusunnya file pegawai 2 kl 46 orang , daftar nominatif 2 kali , daftar formasi dan bezetting PNS 2 kl, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat 2 kl, penjagaan dan pemrosesan KGB 12 bln , penjagaan dan pemrosesan pensiun
25
pegawai 12 bln, pemrosesan karsi/karsu dan askes 12 bln, pembuatan laporan bulanan 12 bulan.
7) Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja 1 kali dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 kali. b. Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan Laporan bulanan / SPJ 12 kali, laporan realisasi fisik dan keuangan 12 kali , laporan tahunan dan CALK 1 kali c. Perenyusunan Perencanaan Kerja SKPD Penyusunan RKA 1 buku, DPA 1 buku, Renja SKPD 1 buku, Program kerja 1 buku, DPPA 1 buku. d. Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD Tersusunnya LAKIP 1 kali, LPPD 1 kali, Laporan bulanan 12 kali, laporan tahunan 1 kali. e. Penyusunan Profil SKPD 5 tahun terakhir` Tersusunnya profil DPPD 150 buku , Leaflet 3.000 lembar
Sedangkan indikator tercapainya masing-masing sasaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini . Pencapaian No
Sasaran
Tercapai
1
Terkendalinya perubahan peruntukan penggunaan tanah
v
2
Terwujudnya system informasi pengendalian pertanahan
v
3
Terwujudnya pengendalian penatagunaan tanah)
v
4
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pertanahan
v
5
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan
v
pertanahan sesuai dengan fungsinya
26
Tidak
6
Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap
v
pemanfaatan tanah 7
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
v
8
Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan
v
perundangan bidang pertanahan 9
Terwujudnya tertib pemanfaatan tanah
v
Sedangkan indikator tercapainya masing-masing program adalah sebagai berikut : PROGRAM
KEGIATAN
JUMLAH
REALISASI
ANGGARAN
ANGGARAN
3
4
hukum
113.650.000,-
110.482.910,-
Pelayanan izin perubahan
159.688.500,-
146.683.350,-
evaluasi
35.000.000,-
30.566.975,-
administrasi
249.100.000,-
244.012.000,-
kebijakan
20.000.000,-
19.049.050,-
Pengendalian Pemanfatan
35.000.000,-
26.107.670,-
55.000.000,-
47.209.625,-
1
2
Program penataan, Penyuluhan penguasaan,
pertanahan
pemilikan, penggunaan
dan
penggunaan tanah
pemanfaatan tanah Monitoring
dan
TKD Tertib pertanahan Penyusunan pertanahan
Penggunaan
Penguasaan
dan Pemilikan Tanah Kas Desa Inventarisdasi
dan
Pemetaan Tanah Kosong
27
Plotting Peta Bidang TKD
48.875.000,-
46.244.335,-
170.329.300,-
163.614.850,-
22.610.000,-
22.598.900,-
94.290.000,-
93.303.300,-
27.970.000,-
26.774.500,-
Tertib administrasi SG
140.000.000,-
136.616.675,-
Tertib Administrasi TKD
225.000.000,-
206.587.080,-
44.650.000,-
39.084.955,-
Ploting Peta IPPT
64.650.000,-
64.081.390,-
Program
Pengawasan pemanfaatan
37.000.000,-
34.900.900,-
Penyelesaian
tanah dan
35.000.000,-
32.711.195,-
masalah
67.000.000,-
60.224.175,-
Sistem
28.650.000,-
27.558.370,-
48.875.000,-
48.469.150,-
Pelayanan Ijin Lokasi Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Penetapan
Lokasi
Pembangunan
untuk
Kepentingan Umum, Ijin LC Pengelolaan
Administrasi
Perijinan Pertanahan Monitoring IPPT
dan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kep. Bupati no.57/2006 Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah
Pemetaan batas wilayah kecamatan
Konflik
Konflik
Pertanahan
Pengawasan pemanfaatan TKD
Penyelesaian pertanahan Pemeliharaan Program pengembangan
informasi pertanahan Update
data
28
peruntukan
sistem
informasi tanah
pertanahan
Pengelolaan single base
73.875.000,-
66.697.160,-
38.550.000,-
37.595.380,-
surat
7.000.000,-
6.991.750,-
Penyediaan
jasa
39.000.000,-
28.524.326,-
komunikasi,
sumberdaya
jasa
21.300.000,-
17.800.000,-
jasa
13.742.000,-
13.738.750
Penyediaan jasa perbaikan
13.500.000,-
13.484.000,-
Penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,-
6.995.650
Penyediaan barang cetakan
9.000.000,-
8.898.750,-
3.500.000,-
3.490.000,-
200.000.000,-
197.908.500,-
8.000.000,-
6.717.025,-
map Pengelolaan
dan
Pemeliharaan Sub Domain
Program pelayanan Penyediaan administrasi perkantoran
jasa
menyurat
air, listrik dan langganan Penyediaan administrasi keuangan Penyediaan kebersihan kantor
peralatan kerja
dan penggandaan Penyediaan instalasi
komponen listrik
penerangan
/
bangunan
kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan
makan
minuman
29
dan
Rapat-rapat konsultasi dan
22.500.000,-
22.176.000,-
jasa
6.000.000,-
6.000.000,-
Dokumen
25.875.000,-
25.169.400,-
rutin
/
11.250.000,-
10.815.000,-
/
174.035.000,-
173.961.484,-
/
2.500.000,-
2.496.500,-
Kompetensi
33.500.000,-
29.645.300,-
Penyusunan laporan kinerja
22.500.000,-
21.867.700,-
25.875.000,-
25.644.050,-
22.875.000,-
22.670.300,-
17.625.000,-
12.768.125,-
koordinasi Penyediaan administrasi kantor Pengelolaan SKPD Program
Pemeliharaan
Peningkatan sarana berkala gedung kantor dan
prasarana
aparatur
Pemeliharaan
rutin
berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan
rutin
berkala mebeler Program
Pengkajian
Peningkatan
Kepegawaian
Kapasitas sumberdaya aparatur Program
Peningkatan sistem dan ikhtisar realisasi kinerja pelaporan capaian SKPD kinerja keuangan
dan
Penyusunan keuangan
laporan dan
realisasi
keuangan Penyusunan
perencanaan
kerja SKPD Monitoring
dan
evaluasi
program/ kegiatan SKPD
30
Penyusunan profil SKPD 5
19.875.000,-
17.648.600,-
tahun terakhir
Seperti pada uraian sebelumnya, bahwa setelah tujuan dan sasaran ditetapkan maka harus dapat dirumuskan berbagai program dan kegiatan secara rinci dengan volume kegiatan selama kurun waktu tahun 2012 sebanyak 45 kegiatan. Dari 45 kegiatan yang ada, capaian hasil sampai dengan bulan Desember 2012 ada beberapa kegiatan yang sudah melampaui 100% dari target yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan jasa surat menyurat Terlayaninya surat menyurat 12 bulan sebanyak 5.495 surat .(109%).
2.
Penyuluhan Hukum Pertanahan. Tersosialisasikannya informasi pertanahan kepada masyarakat melalui iklan media cetak 6 kl, ILM radio 6 paket, pembuatan papan informasi 3 buah, perawatan papan informasi 1 paket, layanan informasi 1028 orang, laporan rekom permasalahan pertanahan (121%)
3.
Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (TKD) Terbitnya rekom ijin pemanfaatan penggunaan TKD 85 pemohon dan revisi perbaikan permohonan izin dari tahun 2008 s/d 2010.(283%)
4.
Pelayanan Ijin Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ijin LC Permohonan IPPT yang diproses 439 permohonan.(109,75%).
5.
Pengelolaan Administrasi Perijinan Pertanahan Tertatanya dokumen IPPT 2008 s/d 2011, Entri data IPPT 1325 pemohon .(136%).
6.
Tertib Administrasi TKD Pensertifikatan TKD 233 bidang terbayar SPS nya. (194%)
7.
Ploting Peta IPPT Terplotingnya peta lokasi IPPT 1057 lokasi. (117%)
8.
Pengawasan Pemanfaatan Tanah 31
Terlaksanya pengawasan dan penertiban Pemanfaatan
tanah 98 lokasi,
Berita Acara 88 buah dan Surat Peringatan 1 57 buah . (176%) 9.
Pengawasan pemanfaatan TKD Terlaksananya pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah kas desa 37 lokasi. (106%)
10. Penyelesaian masalah pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan tanah sesuai hukum yang berlaku 15 permasalahan. Permasaahan yang masuk 15 buah. (112,5%)
32
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Secara umum Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Dari 45 kegiatan yang telah ditetapkan 10 kegiatan melampaui target. Dari alokasi dana yang telah ditetapkan tahun 2012 Rp. 2.541.215.300,- realisasi sebesar Rp. 2.406.685.105,- dan setor kembali sebesar
Rp. 134.530.195,-
atau sebesar 5,29% B. Saran Perlu peningkatan koordinasi baik internal maupun eksternal dan perlunya pemberdayaan staf lintas bidang dalam menutup kekurangan personil.
33
