LAMPIRAN - LAMPIRAN PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

i

123 i


Lampiran 1. Rekap Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan TA. 2009



95i


96 i




97 i


98 i


Lampiran 2. Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan 2009

Lampiran 2. Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan 2009


99 i

Lampiran 3. Langkah-Langkah Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

A.

Tahap Persiapan

Lampiran 3. Langkah-langkah Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

100 i




101 i


102 i

B.

Tahap Pelaksanaan

1.

Pelaksanaan Pendampingan di Lokasi Baru

Tahapan pelaksanaan kegiatan di lokasi baru secara garis besar dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini. Secara rinci kegiatan, pelaku, dan hasil dari setiap kegiatan dapat dilihat pada matriks berikut ini.


Tahapan Kegiatan di Lokasi Baru


103 i

104 i



105 i

Berkaitan dengan Penyusunan PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan (Ren-Ta), beikut adalah langkah-langkahnya: PJM Pronangkis :

Langkah 1: Pembentukan Tim Inti Perencana(TIP) Tim inti perencana adalah tim yang secara sengaja dibentuk untuk memimpin proses perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan. • Anggota Tim Inti Perencana (TIP) • Anggota LKM • Anggota Tim PS • Para relawan yang peduli dan memiliki perhatian dalam perencanaan Langkah 2 : Membahas hasil PS TIP memimpin proses pembahasan hasil PS sehingga diperoleh : • Gambaran umum kondisi kelurahan; jumlah penduduk, mata pencaharian utama, dsb • Kondisi warga miskin • Persoalan-persoalan yang akut dan yang kronis • Potensi kelurahan; sumberdaya alam, ekonomi, social dan manusia Langkah 3 : Musyawarah warga perumusan misi kelurahan TIP mengundang warga untuk: • Menjelaskan kondisi kelurahan saat ini • Merumuskan dan menyepakati visi kelurahan 5 tahun ke depan

106 i


Langkah 4 : Perumusan PJM Berdasarkan hasil Langkah 3 tersebut diatas TIP memimpin timnya untuk menyusun PJM dengan cara merumuskan : • Tujuan jangka menengah (3 tahun) PJM Tujuan jangka menengah ini sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 sektor; sosial, ekonomi dan fisik (masih bersifat indikatif, dengan besaran yang belum jelas) • Halangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut, Halangan ini harus memuat paling tidak ; persoalan yang dihadapi (kondisi cita-cita dibanding dengan kondisi actual), hambatan, yaitu segala sesuatu yang mungkin menghambat pencapaian tujuan • Kegiatan-kegiatan untuk menyingkirkan hambatan dan menyelesaikan persoalan • Waktu kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan dan berapa lama Rencana Tahunan (Ren-Ta) :

Dengan cara yang sama maka TIP memimpin timnya untuk menyusun Ren-Ta Mengingat Ren-Ta adalah program investasi dengan sumber daya yang terbatas maka perlu dilakukan proses prioritasi (lihat Pedoman Teknik Sistem Prioritasi), kemudian dilanjutkan dengan merumuskan : • Tujuan; Kondisi yang ingin dicapai diakhir kegiatan tahunan. Harus “SMART Objectives” yaitu Specific, memenuhi kaídah Measurable, Aceptable, Realistic, Time frame (spesifik, terukur, diterima, realistik, kerangka waktu jelas) • Halangan; persoalan dan hambatan untuk mencapai kondisi cita-cita • Kegiatan-kegiatan untuk menyingkirkan hambatan dan menyelesaikan persoalan • Penanggung jawab tiap kegiatan • Waktu kapan statu kegiatan harus dilaksanakan dan berapa lama Langkah 5 : Konsultasi Publik Konsultasi publik ini merupakan dialog antara warga masyarakat kelurahan dengan TIP oleh sebab itu komunikasi yang digunakan haruslah mudah diterima dan merakyat. Hal Ini dapat dilakukan dengan cara pameran pembangunan, basar amal, dan sebagainya. Langkah 6 : Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Setelah konsultasi publik maka TIP dapat menyempurnakan dokumen perencanaan dengan masukan dari warga. Langkah 7 : Konsultasi Teknik Langkah ini merupakan proses konsultasi dengan pihak yang berwenang mulai dari perangkat kelurahan hingga kota/kabupaten untuk mendapat masukan teknik, PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

107 i

persetujuan/approval bila terkait dengan pembangunan yang membutuhkan ijin dan peluang integrasi dgn program daerah. Cara komunikasinya dapat berbentuk tatap muka langsung atau lokakarya. Langkah 8 : Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Setelah konsultasi teknik maka TIP dapat menyempurnakan dokumen perencanaan dengan masukan dari dinas dan instansi terkait Langkah 9 : Musyawarah penetapan PJM dan Ren-Ta Pronangkis Hasil Langkah 8 ini kemudian di musyawarahkan di pimpin oleh Lurah dan didampingi oleh LKM, hasilnya ditetapkan sebagai PJM dan Ren-Ta Pronangkis kelurahan.

108 i


2.

Pelaksanaan Pendampingan di Lokasi Lama

a. Tahapan Review Partisipatif Pronangkis

b. Tahapan Re-orientasi Pemetaan Swadaya


109 i

c. Tahapan Re-orientasi PJM Pronangkis

d. Tahapan Koodinasi PJM Pronangkis

110 i


3. Pendampingan Pencairan Dana BLM


111 i

Mekanisme pencairan dana BLM baik untuk lokasi baru, lokasi lama maupun lokasi lanjutan secara teknis sama, yang berbeda adalah waktu pelaksanaan pencairan. Penjelasan lebih rinci mengenai pencairan dan pemanfaatan dana BLM dijelaskan dalam buku pedoman teknis pencairan dan pemanfaatan dana BLM C.

112 i

Tahap Menerus dan Berkala Di samping tahap persiapan dan tahap pelaksanaan ada beberapa tahap yang berlaku menerus dan atau berkala yang bersifat menunjang kegiatan utama dalam kedua tahap terdahulu (persiapan dan pelaksanaan), seperti diuraikan di bawah ini. Secara khusus sosialisasi dan pengorganisasian KSM/Panitia harus dilakukan terus menurus sesuai kebutuhan yang selalu berkembang sehingga seluruh kemiskinan terentaskan.


D.

Tahap Pendampingan Tingkat Kabupaten/Kota Untuk dapat mencapai tingkat efektifitas yang tinggi dari kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan perlu juga dilakukan intervensi di tingkat kota/kabupaten sehingga tercapai sinergi program pembangunan dari berbagai sektor dengan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan/desa.


113 i

114 i



115 i

Lampiran 4. Pedoman Perlakuan Penduduk Asli

1. Pengertian

Berkenaan dengan tujuan dan kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan, maka kelompok-kelompok penduduk asli diterjemahkan sebagai mereka atau orangorang, yang saat ini dalam berbagai variasi tingkatannya, memenuhi karakteristik sebagai berikut : a. Komunitas yang berada di sekitar atau berhimpitan dengan lokasi wilayah adat/leluhur dan sumber daya alam yang dilindungi seperti komunitas masyarakat Dayak, Baduy, Suku Naga, masyarakat adat di Bali, dll.; b. Mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi oleh pihak lain sebagai anggota anggota dari komunitas budaya tertentu; c. Komunitas yang berbahasa asli/khas dan berbeda dari bahasa setempat secara umum (misalnya; Bahasa Dayak); dan d. Mengutamakan bergantung pada produksi yang menjadi tulang punggung dan tumpuan nafkah hidupnya. 2. Kerangka Kerja

Komunitas penduduk asli tidak terdapat secara umum atau merata dilokasi-lokasi PNPM Mandiri Perkotaan. Langkah-langkah berikut dibawah ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa program-tempat komunitas asli tersebut berada-akan memenuhi kebutuhan khusus mereka.

116 i

a.

Selama pelatihan fasilitator, fasilitator akan memperoleh pemahaman mengenai bagaimana mengidentifikasi penduduk-penduduk asli. Melalui kajian Pemetaan Swadaya (Community Self Survey) dan Refleksi Kemiskinan, fasilitator mengidentifikasi keberadaan dan jumlah penduduk asli di masyarakat sasaran dan memberikan laporan secara tertulis ke KMW;

b.

Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi tersebut, KMW akan mengorganisasi pelatihan atau lokakarya orientasi bagi fasilitator terkait tentang bagaimana bekerja dengan komunitas asli tersebut dengan cara yang tepat dan bermanfaat untuk mengidentifikasi mekanisme partisipasi yang efektif, serta ditujukan langsung mengatasi tantangan khusus dalam bekerja dengan komunitas tersebut, misalnya bagaimana berhubungan dengan komunitas asli yang mungkin akan konflik dengan komunitas masyarakat yang lebih besar.

c.

Mengingat fasilitator sangat mungkin dikontrak dari penduduk setempat, maka mereka diharapkan lebih memahami kelompok komunitas asli tersebut. Fasilitator mungkin dirotasi sesuai kebutuhan dan untuk menjamin bahwa mereka yang telah dilatih bekerja dengan komunitas asli-atau setidaknya memiliki keterampilan khusus yang akan bermanfaat dalam bekerja dengan komunitas asli harus ditempatkan


di lokasi yang tepat. Manajemen fasilitator merupakan tanggung jawab KMW.

d.

Di lokasi keberadaan penduduk asli yang telah teridentifikasi sebelumnya, akan dilakukan upaya-upaya yang dapat menjamin bahwa setidaknya tersedia dua relawan laki-laki dan perempuan yang berasal dari komunitas asli tersebut, sehingga lebih memudahkan komunikasi dengan kelompok komunitas asli tersebut.

e.

Di lokasi dimana komunitas asli berbicara dengan bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, maka dokumen dan brosur yang terkait akan diterjemahkan dalam bahasa setempat. Alokasi dana telah disediakan dalam anggaran proyek untuk penterjemahan tambahan bagi dokumen-dokumen proyek yang relevan.

Langkah-langkah ini dapat dilengkapi dengan langkah-langkah tambahan untuk memberi peluang dan menjamin komunitas penduduk asli berpartisipasi penuh dalam PNPM Mandiri Perkotaan, sadar dan paham hak serta kewajibannya, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama proses pelaksanaan kajian Pemetaan Swadaya dan Penyusunan PJM Pronangkis. Lebih jauh lagi, kelompok penduduk asli akan diperkuat dan didorong mengajukan usulan kegiatan/subproyek yang bertujuan memenuhi kebutuhan mereka. 3. Monitoring Dan Prosedur Pengaduan

Kerangka acuan KMW dan KMP termasuk tanggungjawab untuk memonitor perlakuan atau penanganan komunitas penduduk asli dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal ada komunitas penduduk asli, maka KMW harus melaporkan partisipasi komunitas tersebut dalam proyek. SIM PNPM Mandiri akan mengakomodasi data tersebut utk dapat selalu memonitor keterlibatan penduduk asli dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Hal tersebut akan dilakukan juga oleh KMP, sama halnya waktu selama misi supervisi. PNPM Mandiri Perkotaan memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk mengadu diberbagai tingkatan; tingkat kelurahan/desa, tingkat KMW (termasuk tingkat kota/kabupaten atau tingkat propinsi), dan pada tingkat nasional. Ditingkat KMW dan KMP yang ditunjuk petugas khusus yg bertanggung jawab untuk menangani pengaduan dan menjamin bahwa pengaduan tersebut ditangani dgn tepat dan layak. Bagi penduduk asli yang peduli, maka fasilitator/ KMW menjamin bahwa mekanisme pengaduan dibangun secara tepat berdasarkan budaya setempat. Studi evaluasi proyek yang akan dilakukan, termasuk juga memonitor dan mengevaluasi dampak proyek terhadap komunitas penduduk asli.


117 i

Lampiran 5. Pedoman Pengelolaan Lingkungan

1. Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a. b. c.

dalam

penilaian

kelayakan

lingkungan

adalah

Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya; Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara LingkunganHidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya.

2. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan Secara Umum

Setiap proposal kegiatan program (proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari 4 kategori berikut ini: a b c 118 i

Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL secara menyeluruh yang untuk itu Kantor Menteri Negara Lingkungan telah menetapkan kriterianya (lihat Tabel 1). Proyek/ subproyek semacam ini tidak akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan; Proposal yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek. Menteri PU telah menetapkan kriteria untu menentukan sub-proyek yang membutuhkan UKL/UPL dan Menneg LH telah menetapkan kriteria untuk ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan); Diharapkan tidak ada proposal yang masuk kategori ini. Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur operasi standar


d)

utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalulintas di lokasi konstruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb). Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini Usulan-usulan yang tidak memerlukan studi lingkungan, karena jenis kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan konstruksi, tidak menimbulkan gangguan atas tanah atau air dan tidak melibatkan pembuangan limbah. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini

Tabel 1. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan

(Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN PU-17/KPTS/M/2003 untuk UKL-UPL)


119 i

3. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan Secara Khusus

Pemeriksaan khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini : • • • • • • • • 120 i

Perikanan : Standar dari Dinas Perikanan akan diterapkan pada seluruh proposal subproyek perikanan. Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya: seluruh kegiatan program yang mengandung unsur ini tidak akan didanai atau ditolak. Asbes: subproyek/proyek yang menggunakan asbes atau komponen yang mengandung asbes tidak akan didanai. Tatacara penanggulangan khusus penggunaan asbes untuk perbaikan bangunan yang sudah menggunakan asbes (seperti renovasi gedung sekolah yang menggunakan atap asbes) akan diterapkan. Keluaran atau emisi yang menyebabkan polusi: Subproyek yang memproduksi keluaran atau emisi baik cair atau gas yang dapat menyebabkan polusi tidak akan didanai, kecuali : (a) Penggunaannya sangat kecil dan (b) Bapedalda melakukan peninjauan dan sertifikasi bahwa proyek tersebut memenuhi standar pengendalian polusi air dan udara. Material berbahaya dan limbah: proyek yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya (racun, bahan peledak dan korosif) atau tergolong dalam B3 (Bahan Baku Berbahaya) tidak akan didanai. Penebangan: Sub-proyek yang melakukan operasi penebangan atau pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai. Pembangunan di wilayah yang dilindungi: Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-17/ MENLH/2001 berjudul: Jenis aktivitas pekerjaan yang diharuskan melakukan ANDAL, menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas di lokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan perubahan peruntukan lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL. Termasuk didalamnya adalah: hutan yang dilindungi bantaran sungai, konservasi laut dan sungai, taman wisata alam, area padat penduduk, daerah sekitar sumber air/reservoir, area hutan bakau (mangrove), area serapan air, taman nasional, pinggiran pantai, taman hutan, area budaya yang dilindungi, area seputar mata air, area penelitian ilmiah, wilayah konservasi alam dan area yang rawan bencana alam. Tidak boleh ada permukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah yang dilindungi yang termasuk dalam usulan proyek yang akan didanai. Kecuali jika permukiman sudah ada di wilayah tersebut dan kebijakan pemerintah mengijinkannya, proposal untuk pendanaan melalui ReKompak dapat dilakukanoleh masyarakat permukiman tersebut asal sesuai dengan prosedur.


•

ReKompak dan sejalan dengan peraturan setempat yang secara jelas tercantum dalam rencana manajemen kawasan yang dilindungi. Tidak diperkenankan membangun atau merehabilitasi jalan yang berada dalam kawasan yang dilindungi

4. Prosedur Operasi Standar (POS)

Rencana spesifikasi termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk air bersih, jamban umum, jalan kota, TPS dan jembatan akan diterapkan dalam program ini dalam bentuk POS (prosedur operasi standar). Mengingat kegiatan semacam ini kemungkinan dibiayai melalui ”Paket/PAPG” maka harus dimungkinan POS daerah diberlakukan. 5. Pertimbangan Dampak Lingkungan dan Sosial dalam Proposal

Setiap KSM harus menyiapkan proposal subproyek dalam format standar yang disediakan oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. Format standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan harus memenuhi semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yang disyaratkan (termasuk pembebasan tanah/aset dan dampak terhadap masyarakat/ penduduk asli). Semua proposal akan dinilai oleh staf proyek untuk kelayakannya, persyaratan teknik dan kesesuaiannya dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum kemudian di nilai oleh LKM. Tenaga ahli proyek secara teliti akan menyaring proposal terkait dgn dampak lingkungan berdasarkan pada pedoman diatas, yang menjadi bagian dari Pedoman Operasional Umum ini. Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua subproyek yang melibatkan perubahan tanah dan air (seperti; reklamasi, irigasi), kegiatan ekonomi yang memberikan dampak lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan/standar yang ditetapkan. LKM dengan bantuan Fasilitator harus memastikan tindakan pengurangan dampak lingkungan dilakukan. Pemilihan proposal yang menggunakan dana BLM oleh LKM akan dilakukan dalam suatu pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan terbuka untuk umum. 6. Pelaporan

Fasilitator dan KMW akan mengumpulkan dan meninjau laporan lingkungan dan menandai dengan bendera pada laporan tigabulanan mereka. Pedoman akan mencakup matriks dari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif dan langkah-langkah untuk menangulanginya. Tenaga ahli KMW dan KMP akan merangkum semua perkembangan memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.


121 i

7.

Pendekatan Pengendalian Mandiri Perkotaan

Dampak

Lingkungan

Dalam

PNPM

Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi. Dalam proses perencanaan digunakan daftar periksa (checklist) kemungkinan/potensi persoalan lingkungan (lihat Tabel 2) yang kemudian harus ditindak lanjuti selama dan sesudah konstruksi oleh kelurahan/desa dan Tim Fasilitator. Setiap sub proyek harus diperiksa oleh fasilitator teknik untuk menentukan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan. Pada pertengahan proses kontruksi daftar yang sama di cocokkan lagi disaat peluang untuk memperbaiki masih dapat dilakukan. Di akhir konstruksi daftar yang sama dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli lingkungan di NMC harus selalu memutakhirkan daftar periksa kemungkinan persoalan lingkungan untuk menemukenali perkara lingkungan dan usulan mitigasinya. 8. Pedoman Teknis

Untuk setiap subproyek, disediakan standar teknik dalam pedoman. Contoh; saluran drainasi untuk jalan harus dipasang dengan gorong-gorong dilintasan masuk agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan untuk latrine atau tanki septik harus berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air bersih dan diletakkan di bawah aliran air dan penampungan air bersih tidak boleh dekat dgn semua sumber kontaminasi. Berdasarkan pengalamam P2KP sebelumnya maka dibawah ini adalah daftar periksa dari perkara lingkungan dan tindakan mitigasi yang harus dilakukan dalam PNPM Mandiri Perkotaan (lihat Tabel 2).

122 i


Tabel 2. Daftar Periksa Perkara Lingkungan dan Mitigasinya


123 i

Lampiran 6. Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali

1.

Definisi-definisi

Definisi-definisi yang digunakan dalan kerangka kebijakan ini adalah : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 124 i

Sensus adalah hitungan per kepala dari orang-orang yang diusulkan dalam subproyek yang memenuhi persyaratan sebagai orang yang terkena dampak (displaced person). Tanggal sensus adalah patokan tanggal pencacahan penduduk dalam wilayah sub-proyek/program yang akan menerima kompensasi, pemukiman kembali dan atau penggusuran dan bantuan rehabilitasi lainnya. Kompensasi, yang dimaksud adalah biaya penggantian seperti yang ditentukan dalam Sub Bab 4 Kerangka Kebijakan ini, yang diberikan sebagai penggantian atas tanah dan bangunan yang dibebaskan secara keseluruhan atau sebagian dan semua aset/benda tak bergerak di atas tanah dan bangun-bangunan serta tanaman dan pohon. Pembebasan lahan, yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari orang-orang yang terkena dampak untuk kepentingan sub-proyek/proyek yang diusulkan masyarakat. Orang yang tergeser, adalah orang-orang yang tanah atau bangunannya dibebaskan sebagian sebagai akibat pelaksanaan subproyek/program tetapi masih mungkin tinggal lokasi lama. Mereka mengalami atau akan mengalami dampak negatif, seperti (i) memburuknya kwalitas kehidupan, (ii) hilang/berkurangnya hak atas tanah dan rumah (termasuk tanah pertanian dan tanaman) atau aset fisik lainnya yang dimiliki secara permanen/sementara, (iii) hilang/berkurangnya akses ke aset produktif secara permanen sementara, (iv) hilang/berkurangnya penghasilan/bisnis/pekerjaan tempat kerja atau sumber penghasilan. Orang yang tergusur, dalam hal ini adalah orang-orang yang dipaksa pindah dari lokasi mereka sebelumnya karena : (i) semuanya atau lebih dari 50% dari lahan atau bangunan mereka terkena subproyek program, atau (ii) kurang dari 50 % dari lahan atau bangunan mereka terkena sub-proyek/program dan bagian yang tersisa secara ekonomi tidak layak atau tidak dapat dihuni Bantuan rehabilitasi, yang dimaksud adalah penyediaan dana tunai atau berupa aset-aset atau dalam bentuk bantuan lain yang diberikan kepada orang yang terkena dampak proyek yang tidak memilik lagi hak hukum atas aset-aset yang dibebaskan oleh proyek sampai paling sedikitnya sama atau meningkatkan tingkat kehidupan mereka hingga lebih baik dari sebelum proyek. Pemukiman kembali, yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merelokasi orang yang terkena dampak proyek (tergusur) ke suatu permukiman baru, sehingga kemudian


8). 9). 2.

mereka dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Penggusuran non swakarsa (involuntary displacement), yang dimaksud adalah kegiatan memindahkan penduduk tanpa penjelasan yang cukup atau tidak memberikan pilihan kepada yang bersangkutan dalam bentuk; (a) membebaskan lahan yg berakibat (i) relokasi atau kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses ke aset, (iii) kehilangan penghasilan atau sumber penghasilan tidak peduli yang bersangkutan harus pindah ke tempat lain atau tidak; atau (b) larangan paksa untuk memasuki ruang terbuka resmi dan wilayah lindung yang memberi dampak negatif kepada yangbersangkutan. Sub-proyek/program adalah investasi pembangunan perumahan dan atau prasarana/sarana yang didanai PNPM Mandiri Perkotaan.

Prinsip-Prinsip Dasar

Pemukiman kembali non swakarsa dapat mengakibatkan penderitaan dalam jangka panjang, kemiskinan dan kerusakan lingkungan kecuali dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar yang baik sebagai berikut ini: 1). 2). 3). 4).

Usulan (proposal) kegiatan masyarakat (sub-proyek/ program) harus meminimalkan pembebasan lahan dan kelompok yang mengusulkan harus telah memperhitungkan alternatif-alternatif rancangan yang memungkinkan minimalisasi penggusuran. Kelompok-kelompok yang mengusulkan akan melakukan proses-proses secara transparan dan partisipatif untuk meyakinkan bahwa semua orang yang terkena dampak proyek menyetujui tiap usulan kegiatan masyarakat (subproyek/program) yang mengandung pembebasan lahan atau pemukiman kembali. Kelompok-kelompok yang mengusulkan kegiatan (subproyek/program) harus menyetujui untuk memasukkan biaya pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali non swakarsa didalam usulan kegiatan mereka sebagai bagian dari biaya sub-proyek/programnya. Biaya kompensasi harus dibayar dengan dana swadaya masyarakat sendiri atau dana pemerintah (dana yang berasal dari PNPM Mandiri Perkotaan tidak boleh digunakan untuk membayar kompensasi). Sejalan dengan kebiasaan/tradisi, anggota masyarakat dapat memilih secara sukarela menyumbang lahan atau aset-aset dan/atau relokasi secara sementara atau permanen dari tempat tinggal mereka tanpa kompensasi. PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

125 i

5). 3.

Kerangka Kerja

Dalam hal sebuah usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek/program) memerlukan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali, maka usulan sub-proyek/program tersebut harus sudah mengidentifikasi kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan, jumlah dan nama-nama orang yang terkena dampak proyek (tergeser dan tergusur), dan perkiraan anggaran biaya yang diperlukan untuk kompensasi dan pemukiman kembali.

Usulan/proposal yang akan mengakibatkan dampak pada 200 orang atau lebih, biasanya akan memerlukan waktu lama (jangka panjang), dan diperkirakan melampaui cakupan jangka waktu proyek. Dalam hal yang sangat tidak diharapkan bahwa lebih dari 200 orang yang akan terkena dampak dan memerlukan kompensasi, maka KMW akan memeriksa untuk meyakinkan bahwa semua usulan tersebut dilengkapi dengan Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resttlement Action Plan = LARAP). LARAP tersebut akan mencakup; (i) survei identifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari orang yang terkena dampak, (ii) rencana menyeluruh untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan (iii) skema kompensasi yang sesuai dengan pedoman kompensasi seperti tertera dalam sub Bab 4 dan telah disetujui oleh orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat yang mengusulkan sub-proyek/program yang dikoordinasi oleh LKM. Usulan sub-proyek/ program (proposal) perlu menjelaskan pula sumber dana untuk kompensasi yang diperlukan (dana dari PNPM Mandiri Perkotaan tidak boleh digunakan untuk membiayai kompensasi). KMP/KMW perlu mendapatkan persetujuan Bank Dunia terhadap LARAP danpembiayaannya, dan melakukan perubahan-perubahan apabila bank menganggap perlu Penjelasan lebih rinci mengenai LARAP terlampir (lihat sub lampiran 6a).

126 i

Sumbangan lahan atau aset ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan alasan/tujuan mengapa lahan tersebut disumbangkan berikut semua konsekwensinya (hukum sosial dan ekonomi) dalam menyumbang lahan atau aset tersebut. Masyarakat yang terkena dampak harus mendapat bantuan agar dapat memulihkan kondisi kehidupan dan penghidupan mereka minimum sama dengan kondisi sebelum proyek atau malah lebih baik.

Untuk setiap usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek/program) yang memerlukan pemukiman kembali kurang dari 200 orang, LKM bersama Fasilitator dan tenaga ahli KMW akan membantu pembuatan usulan untuk menjamin bahwa langkah-langkah berikut diterapkan : 1). Kelompok pengusul harus melakukan ”sensus” dari orang-orang yang terkena dampak sub-proyek/program yang teridentifikasi


2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9).

sebagai orang akan dipindahkan Orang-orang yang terkena dampak setuju pada usulan kegiatan masyarakat (sub-proyek/program), dan telah menyepakati hasil negosiasi dgn kelompok pengusul, baik dalam hal kompensasi atau merupakan sumbangan sukarela untuk subproyek tersebut. Persetujuan dibuat secara tertulis melalui sebuah proses yang transparan dan partisipatif Orang yang dipindahkan harus disadarkan akan hak mereka untuk mendapat kompensasi atau bantuan lain sesuai dengan sub Bab 4. Dalam hal sumbangan sukarela dalam bentuk lahan atau aset-aset yang ada, maka persetujuan tertulis harus dibuat dengan jelas untuk semua orang yang dipindahkan dengan mencantumkan; nama- nama penyumbangnya dan rincian sumbangan yang diberikan dan semua ini diperiksa dan secara teknis disetujui oleh KMW. Sebuah format persetujuan sederhana untuk hal tersebut, juga disertakan dalam usulan sub-proyek/program. Surat persetujuan ini harus secara jelas menggambarkan setiap persil lahan dari masingmasing pemilik yang dibutuhkan untuk dibebaskan atau pemukiman kembali, jumlah dan nama-nama orang yang terkena dampak, skema kompensasi dan atau pemukiman kembali, serta perkiraan biaya untuk kompensasi pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali. Dalam kasus sumbangan sukarela, persetujuan ini harus menjelaskan alasan mengapa hal tersebut dilakukan dan juga fakta bahwa yang bersangkutan sebenarnya punya pilihan untuk tidak menyumbang, sedangkan dalam kasus masyarakat terpaksa memberikan kontribusi maka cara penilaian kontribusinya harus dilakukan sesuai dengan sub Bab 4 di bawah ini. Surat persetujuan atau kesepakatan, harus menjelaskan bahwa dana untuk biaya kompensasi akan berasal dari masyarakat atau kontribusi pemerintah. Dana dari PNPM Mandiri Perkotaan hanya dapat digunakan untuk membiayai pekerjaan kecil yang membuka kesempatan kerja bagi anggota masyarakat yang akan dipindahkan (dimukimkan kembali). Hal ini harus sdh disetujui oleh kelompok yang mengusulkan sub-proyek/program dan mencantumkannya dalam surat persetujuan Rincian kesepakatan/persetujuan akan diperiksa oleh KMW/Tim Fasilitator yang bertugas sebelum LKM mempertimbangkan untuk mendanai. Apabila terjadi tidak adanya kesepakatan yang dapat dicapai dalam hal bentuk atau jumlah kompensasi, maka usulan kegiatan (sub-proyek/program) tidak perlu dipertimbangkan untuk didanai. Tidak boleh ada pembebasan lahan atau aset-aset dari orang yang akan digusur/dipindahkan sebelum mereka menerima kompensasi seperti yang disepakati dan dijelaskan pada usulan sub-proyek/ PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

127 i

10). 11). 4.

program. Pembayaran kompensasi, pemindahan penduduk, penggarapan lokasi pemukiman kembali, seperti yang telah disetujui harus sudah selesai dilaksanakan sebelum memulai dengan kegiatan subproyek/program. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap kompensasi akan dilakukan untuk meyakinkan bahwa orang yang terkena dampak telah menerima kompensasi mereka seperti yang telah disepakati. Monitoring akan dilakukan oleh KMW melalui survei penuh atau sample bergantung pada jumlah keluarga yang terkena dampak. Laporan dari hasil dan rekomendasinya akan diumumkan dan dipublikasikan oleh KMW kepada masyarakat dan KMP.

Pedoman untuk Kompensasi, Pemukiman Kembali dan Bantuan Lain

Berdasarkan pada persetujuan yang dicapai dalam negosiasi orang yang tergusur (displaced persons) dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai, pemukiman kembali atau pilihanpilihan lain. Pilihan lainnya termasuk kapling siap bangun pertukaran lahan yang sama ukurannya atau sama produktifnya rumah sederhana, apartemen, perumahan yang dibangun pengembang dengan fasilitas kredit, atau skema lainnya. Dari semua pilihan tersebut, orang yang tergusur akan mendapatkan sebidang lahan dimana mereka tidak perlu membayar lebih dari pengeluaran rutin mereka sebelumnya. Dalam semua kasus, jumlah kompensasi, pemukiman kembali, atau lainnya harus cukup memada untuk mencapai perbaikan atau sekurangnya tetap seperti sebelum proyek dalam hal kwalitas hidup, penghasilan dan produktifitas dari orang yang tergusur. 1).

Kompensasi

a). Orang yang terkena dampak pemindahan memiliki hak untuk menerima biaya penggantian/pemindahan yang sebenarnya adalah : • Untuk lahan di wilayah perkotaan, nilai pasar dari lahan di lokasi sebelum dipindahkan dengan ukuran dan penggunaan yang sama, dengan yang sejenis atau dengan pelayanan prasarana dan sarana umum yang lebih baik, serta berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang terkena proyek, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, biaya balik nama dan pajak. • Untuk lahan pertanian, nilai lahan sebelum sub proyek/program atau sebelum pemindahan, 128 i


•

meskipun lebih tinggi. Lahan pengganti harus sama produktifnya atau potensi penggunaannya, berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang lama,termasuk biaya-biaya untuk penyiapan lahan sehingga menyerupai lahan sebelumnya, ditambah biayabiaya untuk pendaftaran, dan biaya balik nama dan pajak. Untuk rumah-rumah dan bangunan lainnya, nilai pasar dari material untuk membangun sebuah bangunan pengganti, atau untuk memperbaiki sebagian bangunan yang terkena ditambah biaya pengangkutan material bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah biaya buruh dan jasa kontraktor, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, dan biaya balik nama dan pajak. Dalam hal perhitungan biaya penggantian dari sebuah aset yang terkena dampak, perlu dijelaskan bahwa depresiasi dari aset dan nilai dari sejumlah material tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, dan juga tidak diperhitungkan keuntungan- keuntungan yang diperoleh dari kegiatan sub-proyek/program yang dikerjakan. Kompensasi dari tanaman, pohon-pohon, dan aset lainnya akan didasarkan pada nilai penggantian dengan menggunakan harga yang ada per pohon yang disiapkan oleh lembaga/dinas terkait, diambil dari perhitungan harga pasar setempat (lokal).

b).

Nilai kompensasi akan bergantung pada status penguasaan atas lahan dan bangunan dari orang yang akan dipindahkan seperti ditetapkan pada sub Bab 5.

c).

Orang yang terkena dampak yang ; (i) sisa lahan dan bangunannya tidak bisa digunakan untuk hunian atau tempat bekerja; atau (ii) sisa lahannya kurang dari 60 m2; (iii) sisa lahan pertaniannya kurang dari 50% dari ukuran tertentu sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan; atau (iv) sisa bangunan kurang dari 21 m2; memiliki pilihan dimasukkan sebagai orang orang yang secara fisik dipindahkan/tergusur dan mendapat kompensasi untuk aset yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak yang sisa lahannya kurang dari 60 m2 dan bangunannya kurang dari 21 m2, akan memperoleh pilihan untuk pindah ke sebuah lokasi baru pada persil minimum seluas 60 m2 dan bangunan minimum seluas 21 m2. Mereka juga akan mendapat kompensasi di lokasi baru sesuai kerugian mereka PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

129 i

2).

Tapak Pemukiman Kembali

a).

Tapak atau lahan pemukiman kembali yang disediakan untuk orang-orang yang tergusur akan termasuk juga sarana dan prasarana umum sehingga baik untuk tinggal dan memungkinkan pengembangan sebuah kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik, termasuk (a) jalan dan jalan setapak yang diperlukan; (b) sistem drainase; (c) penyediaan air bersih (jika distribusi air melalui pipa tidak memungkinkan, maka harus ada sumur dangkal yang memenuhi standar kesehatan); (d) listrik; (e) fasilitas kesehatan pendidikan, tempat kerja, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olahraga, sesuai dengan ukuran jumlah komunitas yang baru; dan (f) fasilitas transportasi umum untuk mencapai kehidupan yang layak.

b).

Orang yang secara fisik dipindahkan akan pindah ke lokasi baru setelah sarana dan prasarana di lokasi pemukiman kembali selesai dan ayak untuk dihuni yang dinyatakan oleh KMW dan LKM. Orang yang terkena dampak akan diinformasikan tentang penyelesaian dari lahan pemukiman kembali sekurangnya satu bulan sebelum pemindahan, dan mereka akan diundang untuk meninjau lokasi baru tersebut. Tapak pemukiman sudah harus ada sebelum mulai dengan subproyek terkait.

c).

Lokasi yang disediakan (dicadangkan) untuk pemukiman kembali secara luas akan dipublikasikan sehingga masyarakat secara luas akan mendapat informasi.

3).

Bantuan Lainnya

130 i

Orang yang terkena dampak sub- proyek/program yang kehilangan pekerjaan/sumber pendapatan, akan menerima bantuan untuk memulihkan ini. Bentuk-bentuk bantuannya akan dikonsultasikan oleh LKM dan disepakati oleh KMW. Pelatihan dan bantuan yang dapat disediakan termasuk; pengembangan motivasi, pelatihanketerampilan dan jenis pekerjaan tertentu, bimbingan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, kredit usaha kecil, pengembangan pemasaran, bantuan selama periode transisi, dan penguatan dari organisasi masyarakat dan pelayanan lainnya. Dalam pelaksanaan bantuan melalui pendampingan, perlu diperhatikan untuk harmonisasi komunitas baru dengan masyarakat setempat di wilayah pemukiman


kembali melalui upaya-upaya pendampingandan upaya integrasi sosial. Pendampingan dapat dikaitkan dengan program-program dan sumberdaya yang ada lainnya. 5.

Kriteria Seleksi Orang-Orang yang Terkena Dampak

Orang yang terkena dampak dapat dikelompokan ke dalam golongan orang-orang sebagai berikut : 1). Memiliki sertifikat lahan (akte hak milik), girik, atau hak adat; 2). Secara hukum setempat/adat dinyatakan memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, atau industri di dalam wilayah proyek, atau tinggal di tapak prasarana atau sarana publik seperti sungai, jalan, ruang terbuka, sarana publik lainnya di wilayah sub-proyek/ program tetapi tidak memiliki sertifikat tanah atau bukti hak atas tanah lainnya yang legal; 3). Tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri atau tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program tetapi yang saat sensus atau pra studi kelayakan dilakukan sudah tinggal disitu. 4). Para penyewa. 5). Mereka yang kehilangan pekerjaan karena kehilangan lahan 6). Tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri dan tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program dan baru mulai tinggal di lokasi tersebut setelah sensus atau pra studi kelayakan dilakukan. Kompensasi harus diberikan secara berbeda sesuai dengan kategori tersebut di atas. 1). Orang-orang yang memiliki sertifikat tanah, girik atau hak adat. • Orang yang terkena dampak yang memiliki sertifikat tanah, girik atau hak adat akan menerima kompensasi untuk tanah, bangunan, dan aset-aset tetap. • Orang yang terkena dampak yang dipindahkan oleh proyek dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai atau pilihan lain seperti dijelaskan diatas. • Persil-persil di lahan pemukiman kembali akan memiliki status hak tanah dengan tingkat yang sama atau lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya, dan sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah pemindahan PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

131 i

dari orang-orang yang terkena dampak. • Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi untuk memindahkan barang-barang miliknya. • Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan seperti dijelaskan diatas. 2). Orang-orang yang berdasarkan hukum setempat dinyatakan memiliki hak untuk tinggal; di kawasan permukiman, komersial atau industri di dalam wilayah proyek, tetapi tidak memiliki bukti sertifikat tanah atau bukti legal lainnya, begitu juga mereka yang berdasarkan hukum adat sudah tinggal di tanah negara atau tapak sarana publik pada saat dilakukan sensus. • Akan menerima kompensasi dari lahan, bangunan, dan aset aset tetap menurut lamanya mereka menempati dan nilai penggantian dari aset mereka. • Dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai atau pilihan lainnya seperti dijelaskan di paragraf g). • Persil-persil pada lahan pemukiman kembali akan memiliki hak pakai atau hak tanah lainnya yang lebih tinggi, dan sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun setelah pemindahan dari orang-orang yang terkena dampak. • Orang yang terkena dampak akan menerima biaya transportasi untuk memindahkan barang-barang miliknya. • Orang yang terkena dampak juga akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan. 3). Orang yang tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri atau tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program tetapi yang saat sensus atau pra studi kelayakan dilakukan sudah tinggal disitu. • Akan menerima bantuan rehabilitasi/pemulihan seperti yang diuraikan di paragraf f pada kompensasi yang cukup untuk tanah yang diduduki dalam jumlah yang cukup untuk mencapai tujuan dari Kerangka Kebijakan ini, dan kompensasi untuk penggantian biaya bangunan, barang tak bergerak begitu juga tanaman dan pohon sesuai dengan harga pasar. • Mereka dapat memilih antara kompensasi tunai atau pilihan lainnya seperti diuraikan di paragraf f • Persil ditempat yang baru akan mendapatkan status ”hak pakai” atau lebih tinggi dan sertifikat akan diterbitkan dalam waktu 1 tahun setelah penggusuran • Mereka akan mendapat biaya transport untuk memindahkan milik mereka • Mereka akan mendapat bantuan pendampingan dan 132 i


pelatihan seperti tercantum dalam paragraf g ini)

4). Orang-orang penyewa • Akan dibantu dengan biaya sewa selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan dasar rata-rata harga sewa dari perumahan sejenis di dalam areal yang sama. • Akan mendapat bantuan pendampingan dan pelatihan serta transport untuk memindahkan milik mereka. 5). Orang-orang yang kehilangan pekerjaan • Akan mendapat bantuan seperti paragraf g ini

diuraikan

dalam

6). Orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri dan tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/ program dan baru mulai tinggal di lokasi tersebut setelah sensus atau pra studi kelayakan dilakukan. • Mereka tidak akan mendapat kompensasi maupun bantuan apapun termasuk penggantian bangun-bangunan yang mereka bangun atau tanaman yang mereka tanam 6.

Konsultasi dan Pengaduan Kerangka kebijakan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman proyek dan staf proyek, KMP, KMW maupun Tim Fasilitator wajib menerapkannya. Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam mengembangkan transparansi dan konsultasi diharapkan mampu memberi pemecahan persoalan di tingkat lokal, cepat, dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak proyek, atau anggota masyarakat lainnya memiliki keluhan berkaitan dengan kerangka kebijakan ini atau praktek pelaksanaannya, proyek memiliki sebuah sistem yang baku untuk menangani keluhan/ pengaduan pada tingkat kelurahan/desa, tingkat kota/kabupaten begitu juga pada tingkat propinsi maupun nasional, dengan staf yang penuh dedikasi dan ditugasi untuk menangani dan menindak lanjuti pengaduan tersebut. Pengaduan yang tidak dapat dipecahkan melalui sistem pengelolaan pengaduan di tingkat LKM akan dirujuk ke KMW, dan jika perlu ke KMP atau PMU. Bagaimanapun juga bila kesepakatan penyelesaian persoalan tidak dapat dicapai dalam waktu120 hari maka akan diberlakukan Peraturan Presiden No 36/2005 and No 65/2006.


133 i

Kemajuan dari pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali serta bantuan lainnya akan dilaporkan kepada Bank Dunia secara teratur oleh KMW/KMP. Jika diperlukan sebuah pemantau independen dapat diperbantukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan dari LARAP. Perusahaan tersebut harus memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan kerangka acuan kerja (TOR) untuk hal tersebut harus disetujui oleh Bank Dunia.

134 i


Sub Lampiran 6a

Persyaratan untuk Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Requirements for Land Acquisition and Resttlement Action Plan = LARAP) 1. Jika kegiatan masyarakat yang diusulkan (sub-proyek/program proposal) mengindikasi bahwa lebih dari 200 orang akan terkena dampak oleh sub proyek/program, maka kelompok-kelompok yang mengusulkan sub proyek/program, LKM dan Dinas terkait akan dibantu dan didampingi oleh KMW, untuk melakukan survey sosial-ekonomi penduduk yang terkena dampak agar : (i) menetapkan jumlah orang yang terkena dampak; (ii) mengumpulkan data tentang kondisi sosial dan ekonomi dari orang- orang yang terkena dampak dan kondisi fisik dari wilayah proyek; dan (iii) menetapkan potensi dampak dari sub-proyek/program. 2.

Tanggal dari survey/sensus ini merupakan patokan waktu untuk mencatat orang-orang di wilayah sub-proyek/program yang akan menerima kompensasi, pemukiman kembali dan/atau pemindahan maupun bantuan rehabilitasi.

3.

Rincian sensus dan survei sosial-ekonomi akan mencakup hal-hal berikut : a. Ukuran, kondisi, status legal dari tanah dan bangunan-bangunan (didaftar dalam kelompok yang terkena dampak mulai 0-25%, 25-50%, 75-100% terkena dampak); b. Jumlah dari orang dan keluarga yang terkena dampak/dipindahkan c. Karakteristik sosial yang gayut dari orang-orang yang terkena dampak (umur, jenis kelamin, pendidikan, dsb) d. Karakteristik ekonomi yang gayut dari orang-orang yang terkena dampak seperti mata pencaharian (termasuk seperti halnya; tingkat produksi dan pendapatan yang dihasilkan secara formal dan informal dari kegiatan usaha/ekonomi); tingkat kwalitas kehidupan (termasuk status kesehatan). e. Besaran dari kehilangan yang dapat diperkirakan – total atau sebagian– dari aset-aset, dan dampak pemindahan, secara fisik atau ekonomi, dan; f. Informasi tentang kelompok rentan atau orang-orang rentan dimana tindakan khusus perlu dilakukan.

4.

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi tersebut, KMW akan membantu kelompok yang mengusulkan sub-proyek/program dalam menyiapkan sebuah rencana yang menyeluruh mengenai pembebasan aset-aset untuk tujuan sub-proyek/program, penyediaan kompensasi, pemukiman kembali dan bantuan rehabilitasi untuk orang yang terkena dampak proyek sesuai dengan prinsip-prinsip dari kerangka kebijakan ini. Hal ini akan diuraikan PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

135 i

dalam sebuah ”Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali” (LARAP) yang harus dikirim ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan. 5. Lingkup dan tingkat kerincian dari LARAP akan bervariasi sesuai dengan dampak dan kompleksitas dari pemukiman kembali. Rencana tersebut harus didasarkan pada data dan informasi terkini yang ada tentang : (a) pemukiman kembali yang diusulkan dan dampak-dampaknya pada orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok lain yang dirugikan; dan (b) perkara hukum yang terkait dalam pemukiman kembali. Daftar berikut menjelaskan hal-hal yang biasanya perlu dimasukkan di dalam LARAP dan harus diikuti sebagai pedoman umum dalam penyiapan LARAP. Apabila ada sesuatu yang di dalam daftar tidak sesuai (relevan) dengan situasi proyek, harus dicatat di dalam rencana pemukiman kembali:

136 i

a.

Deskripsi tentang dampak sub-proyek/program dan analisisnya 1). Uraian tentang sub-proyek/program dan batas-batas lokasi sub proyek/program 2). Identifikasi; (i) komponen sub-proyek/program atau kegiatan kegiatan yang menyebabkan pemukiman kembali; (ii) wilayah dampak dari komponen tersebut atau kegiatan-kegiatan; (iii) alternatif - alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindarkan atau meminimalkan pemukiman kembali; (iv) mekanisme yang dibangun untuk meminimalkan pemukiman kembali sejauh mungkin, selama pelaksanaannya. 3). Tujuan utama dari program pemukiman kembali 4). Temuan-temuan dari kajian sosial-ekonomi 5). Temuan-temuan dari analisis kerangka hukum 6). Temuan-temuan dari analisis kerangka kelembagaan 7). Definisi tentang orang-orang yang terkena dampak/dipindahkan dan kriteria persyaratan untuk mendapat kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya termasuk batas waktu patokan pencacahan penduduk.

b.

Metode dan prosedur-prosedur 1). Metode yang digunakan dalam menilai kerugian untuk menetapkan biaya penggantian; uraian tentang usulan bentuk dan tingkat kompensasi menurut aturan setempat dan sejumlah suplemen tindakan yang dibutuhkan untuk


mencapai biaya penggantian yang tepat dari kehilangan asset mereka. 2). Sebuah deskripsi tentang strategi konsultasi dan partisipasi dari orang-orang yang dipindahkan maupun penduduk asli setempat di dalam rancangan dan pelaksanaan dari kegiatan kegiatan pemukiman kembali mencakup; • Ringkasan dari pendapat dan pandangan yang dikemukakan dan bagaimana hal tersebut tertuang dalam rencana pemukiman kembali. • Tinjauan dari alternatif-alternatif diajukan dan pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan terhadap bentuk bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, pola memindahkan sebagai kelompok keluarga lepas atau sebagai bagian dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau kelompok kekerabatan, untuk melestarikan pola organisasi masyarakat dan kekayaan budaya yang ada. • Melembagakan mekanisme dimana orang-orang yang dipindahkan dapat mengkomunikasikan kepentingan/ kebutuhan mereka pada otoritas proyek melalui perencanaan dan pelaksanaannya; dan • Rencana tindakan untuk menjamin bahwa kelompok kelompok masyarakat seperti masyarakat tertinggal/ rentan, yang tidak memiliki lahan dan kaum perempuan cukup terwakili. c.

Paket Kompensasi Uraian paket-paket kompensasi dan aturan pemukiman kembali lainnya, yang akan membantu tiap kategori dari orang-orang yang terkena dampak/dipindahkan sehingga tercapai tujuan Kerangka Kebijakan ini. Kompensasi akan dihitung berdasarkan uraian pada sub BabV pedoman ini.

d.

Alternatif Relokasi 1). Pengaturan kelembagaan dan teknis untuk identifikasi dan penyiapanlahan relokasi, baik perdesaan maupun perkotaan, dimana kombinasi dari potensi produktif, seperti keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lain sekurang kurangnya sebanding dengan keunggulan dari lahan sebelumnya. 2). Perkiraan waktu untuk membebaskan dan mengalihkan lahan dan bantuan lainnya.


137 i

3). 4). 5). 6). 7). 8).

138 i

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan dan masuknya orang-orang yang tidak berhak pada lokasi yang dipilih. Prosedur untuk pemindahan secara fisik di dalam subproyek/program, termasuk jadwal untuk penyiapan lahan dan penyerahannya. Penataan hukum untuk mengatur hak penguasaan dan pengalihan hak kepada orang-orang yang dipindahkan. Rencana untuk penyediaan, atau pendanaan orang-orang yang dipindahkan, penyediaan perumahan, prasarana dan fasilitas pelayanan sosial bagi orang-orang yang dipindahkan (dengan mempertimbangkan keserasian pelayanan dengan penduduk setempat);maupun pengembangan tapak yang perlu dan rancang bangun dari fasilitas-fasilitas tersebut. Deskripsi dari batas-batas dari wilayah relokasi; dan penilaian terhadap dampak lingkungan dari usulan pemukiman kembali dan rencana tindakan untuk pencegahan dan pengelolaan dampak lingkungan (terkoordinasi secara tepat dengan penilaian lingkungan dari keseluruhan pemukiman kembali). Rencana tindakan untuk mencegah dampak pemukiman kembali ini pada masyarakat setempat yang ada.

e.

Pelaksanaan Pemukiman Kembali 1). Kerangka organisasi untuk pelaksanaan pemukiman kembali, termasuk identifikasi dari lembaga-lembaga yang bertanggung-jawab untuk menyediakan aturan-aturan pemukiman kembali dan menyediakan pelayanan prasarana. 2). Jadwal pelaksanaan (implementasi) yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk target waktu pencapaian manfaat yang diharapkan bagi orang yang dipindahkan maupun masyarakat setempat dan pengakhiran dari semua bantuan.

f.

Biaya-biaya 1). Rincian biaya untuk paket-paket kompensasi menyeluruh, biaya pemukiman kembali dan semua biaya-biaya yang terkait. 2). Identifikasi sumber-sumber pendanaan (bantuan dana dari PNPM Mandiri Perkotaan tidak boleh digunakan untuk membayar kompensasi)


g.

Pemantauan (Monitoring) dan Prosedur Pengaduan 1). 2).

Penyiapan untuk monitoring dari kegiatan pemukiman kembali oleh Lembaga Pelaksana (PMU), diperkuat dengan pengamat independen yang juga dinilai cukup mampu (capable) oleh Bank Dunia. Uraian tentang tata cara pengaduan.

6.

Harus dilakukan konsultasi secara periodik (reguler) dengan orang- orang yang terkena dampak, dan semua pelaku kunci (stakeholders) termasuk LSM selama perencanaan dan pelaksanaan LARAP.

7.

LARAP yang dijelaskan diatas akan dipersiapkan bersama LKM yang mengusulkan sub-proyek/program, dengan bantuan KMW dan selanjutnya dikonsultasikan ke Bank Dunia melalui KMW/ KMP. Apabila persetujuan Bank Dunia sudah diperoleh, maka hal ini akan dikeluarkan sebagai surat keputusan (SK) Walikota/Bupati Apabila SK walikota/bupati tentang hal ini telah dikeluarkan, maka akan disebarluaskan oleh KMW dan dinas terkait kepada orangorang yang terkena dampak.

8.

Persetujuan untuk penandatanganan kontrak dari sub-proyek/ program yang perlu LARAP akan dipertimbangkan oleh Bank Dunia setelah diterimanya laporan kemajuan dari KMW/KMP yang menggambarkan pelaksanaan substansial dari LARAP, termasuk pembebasan semua lahan di lokasi-lokasi kritis.

9.

LARAP, termasuk peta-peta terkait dan lampiran-lampiran, akan dipublikasikan di kantor KMP dan kantor-kantor KMW terkait kantor kelurahan/desa yang terkait, dan kantor-kantor LKM yang terkait.


139 i

Sub Lampiran 6b

Belajar dari Pengalaman P2KP dalam Penyediaan Lahan Secara umum ada 3 pola penyediaan lahan dalam pengalaman P2KP yang lalu: a) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima manfaat b) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi c) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat A.

Kontribusi Lahan oleh warga Proses penyediaan lahan melalui kontribusi warga adalah sebagai berikut; • KSM menyerahkan usulan subproyek ke BKM. Dalam proposal tersebut sudah termasuk ketersediaan lahan sebagai kontribusi dari warga. • BKM dan Fasilitator melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan bahwa pemilik lahan menghibahkan lahan tersebut secara sukarela. • BKM dan Fasilitator juga memastikan bahwa keputusan menghibahkanlahan tersebut dilakukan secara partisipatif dimana BKM dan Fasilitator sendiri hadir dlm pertemuan tersebut. • Penyerahan lahan ini dilakukan secara tertulis dan juga dilakukan dihadapan saksi yaitu Lurah atau Kepala Desa. Dalam surat penyerahan tersebut sekurang-kurang berisi nama dan alamat yang menghibahkan, lokasi dan luas lahan yang dihibahkan serta tujuan penghibahan lahan tersebut. • Segera setelah proposal disetujui maka pemilik lahan menunjukkan lokasi definitif untuk membangun prasarana.

B.

Penyediaan Lahan Melalui Kompensasi Proses penyediaan lahan melalui kompensasi adalah sebagai berikut; • KSM menyerahkan usulan subproyek ke BKM. Dalam proposal tersebut sdh menyebutkan penyediaan lahan akan dilakukan melalui kompensasi tunai. Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat digantikan dengan lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata air. • Penerima manfaat melakukan negosiasi dengan pemilik lahan sampai suatu kesepakatan harga. Kemudian anggota KSM membahas bagaimana kompensasi ini akan dibebankan • KSM membayar kompensasi lepada pemilik lahan • BKM menerima bukti transaksi dari KSM dan dilampirkan dalam proposal

140 i


C.

Penyediaan Lahan oleh Pemerintah Setempat

Secara terbatas lahan setempat sebagai berikut :

juga

disediakan

oleh

pemerintah

Pemerintah setempat menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana, biasanya adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan. Proposal subproyek juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah setempat dan diserahkan ke Komite Kemitraan, KMW dan Komite Kemitraan memverifikasi ketersediaan lahan tersebut.


141 i

i


LAMPIRAN - LAMPIRAN PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents