LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH
EDISI MEI 2016
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Mei 2016.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 1
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja Selama bulan Mei 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan sembilan perjanjian yaitu enam perjanjian pinjaman dan tiga perjanjian hibah.
Selain itu, telah dilakukan amandemen terhadap empat perjanjian yang terdiri dari tiga perjanjian hibah dan satu perjanjian pinjaman.
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru
Perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada bulan Mei 2016 akan digunakan untuk mendanai tiga kegiatan. Dua kegiatan didanai pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB), yaitu (i) National Slum Upgrading senilai USD329,770 juta dan (ii) Development of Four Higher Education Institutions Project senilai total USD176,500 juta. Perjanjian pinjaman dengan IDB ditandatangani bersamaan dengan Sidang Tahunan ke-41 IDB di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2016. Satu kegiatan didanai pinjaman bilateral bersumber dari Hungarian Exim Bank senilai USD36,44 juta, yakni IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas (SPAM-IKK). Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 2
Kegiatan National Slum Upgrading bertujuan untuk penataan kampung kumuh di wilayah perkotaan, bertindak sebagai executing agency adalah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Pembiayaan kegiatan NSU senilai USD329,77 juta merupakan bagian dari parallel financing dengan Word Bank dan Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB). Perjanjian pinjaman dari IDB untuk kegiatan ini terdiri dari tiga scheme, yaitu (1) Service Ijarah Agreement senilai USD8 juta (2) Framework/Istisna’a Agreement senilai USD311,76 juta (3) ISFD Loan Agreement senilai USD10 juta.
Kegiatan NSU sebagai lanjutan dari program sebelumnya Kegiatan Development of Four Higher Education Institutions Project bertujuan untuk mendukung strategi Pemerintah dalam pengembangan Pendidikan Tinggi (2015-2019). Kegiatan ini secara khusus akan meningkatkan lingkungan pendidikan, kualitas, relevansi, dan tingkat persaingan pada empat Institusi Pendidikan Tinggi yaitu: (1) Universitas Jember, (2) Universitas Malang, (3) Universitas Mulawarman, dan (4) Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pembiayaan kegiatan senilai USD 176,500 juta terdiri dari dua scheme pinjaman, yaitu (1) Service Ijarah Agreement senilai USD13.870.000 dan (2) Framework/Istisna’a Agreement senilai USD162.630.000. Kegiatan IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas (SPAM-IKK) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mengatasi kelangkaan air bersih serta jaringan distribusi air kepada masyarakat. Pembiayaan kegiatan senilai USD36,443 juta dilaksanakan di 34 lokasi yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tiga perjanjian hibah multilateral yang ditandatangani pada bulan Mei 2016 seluruhnya bersumber dari World Bank. Perjanjian hibah yang pertama adalah untuk kegiatan Replication and Mainstreaming of REKOMPAK (Community-based Settlement Rehabiltation and Reconstruction) Project senilai USD1,60 juta. Kegiatan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan kegiatan REKOMPAK (Community-based Setlement Rehabiltation and Reconstruction) dengan tujuan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan pemukiman pasca bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 3
Perjanjian hibah yang kedua adalah untuk kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Development senilai USD8,28 juta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/Public Private Partnership/PPP) baik secara kelembagaan, regulasi, maupun teknis dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Keuangan. Perjanjian hibah yang ketiga adalah untuk membiayai kegiatan Indonesia EITI PostCompliance Project (EITI Phase 3) senilai USD440 ribu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan transparansi dalam kegiatan usaha sektor industri ekstraktif meliputi minyak bumi, gas bumi, sektor pertambangan dan menjaga status kepatuhan dalam Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI). Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.
Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan Mei 2016 terdiri dari satu perjanjian pinjaman bilateral dan tiga perjanjian hibah multilateral. Satu perjanjian pinjaman bilateral yang diamandemen bersumber dari Saudi Fund for Development (SFD) untuk kegiatan The Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University Project di Kementerian Ristek dan Dikti. Amandemen yang disetujui SFD pada tanggal 27 April 2016 ini ditujukan sebagai pemanfaatan saving loan untuk pembiayaan pekerjaan tambahan kegiatan pembangunan Universitas Sebelas Maret teaching hospital. Amandemen ini baru dilaporkan karena dokumen amandemen diterima pada bulan Mei 2016. Satu perjanjian hibah multilateral yang diamandemen bersumber dari World Bank adalah hibah untuk pembiayaan kegiatan Generasi Sehat Cerdas senilai USD121,77 juta . Amandemen yang disepakati pada tanggal 1 April 2016 ini ditujukan untuk (1) Perubahan Nama PNPM Generasi Sehat dan Cerdas menjadi Generasi Sehat dan Cerdas, (2) Penambahan komitmen hibah sebesar USD2,400juta untuk pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (3) Perubahan pada result framework guna menyesuaikan penambahan komitmen hibah. Amandemen ini baru dilaporkan karena dokumen amandemen diterima pada bulan Mei 2016. Bertindak sebagai Executing Agency adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Amandemen dua perjanjian hibah multilateral pada bulan Mei 2016 bersumber dari United Nations Development Programme (UNDP). Amandemen perjanjian hibah yang pertama adalah untuk pembiayaan kegiatan Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC) disepakati pada tanggal 2 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia bergerak maju dari paradigma hubungan donor-recipient menjadi kemitraan untuk pembangunan yang efektif. Tiga amandemen pada perjanjian hibah ini terdiri dari : (1) Perpanjangan masa proyek sampai dengan 31 Desember 2016 (2) Perubahan atas National Project Director dari Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas menjadi Direktur Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 4
Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas dan (3) perubahan nilai hibah dari USD1,470 juta menjadi USD1,466 juta. Bertindak sebagai Executing Agency dari kegiatan ini adalah Bappenas. Amandemen perjanjian hibah kedua dari UNDP adalah untuk pembiayaan kegiatan Safer Communities Through Disaster Risk Reduction in Development (SC-DRR) Phase II disepakati pada tanggal 24 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan inisiatif dan intensitas kemitraan di tingkat lokal dalam rangka menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian normal dari proses pembangunan. Amandemen perjanjian hibah meliputi: (1) Perpanjangan masa proyek sampai dengan 31 Desember 2016 (2) perubahan nilai hibah dari USD1,88 juta menjadi USD1,89 juta dengan memperhitungkan pendanaan aktual dari donor dan internal UNDP. Bertindak sebagai Executing Agency dari kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Mei 2016– hal 5
