MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 296 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Konsolidasi Data 2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan penyiapan bahan konsolidasi data pinjaman dan hibah, menyusun data, dan mengembangkan data pinjaman dan hibah. 3. TUJUAN JABATAN: Tersedianya data pinjaman dan hibah untuk pelaporan pinjaman dan hibah yang valid, informatif dan tepat waktu. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat. 4.1.1. Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun lalu dan tahun berjalan; 4.1.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1.3. Menyerahkan draft bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi; 4.1.4. Membahas draft bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersama para kepala seksi. 4.2. Menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat. 4.2.1. Menerima disposisi dari kepala subdirektorat dan mempelajari Profil Risiko Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.2.2. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.2.3. Melakukan pembahasan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat dengan kepala subdirektorat dan para Kepala seksi; 4.2.4. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.2.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko Direktorat dan menyampaikan kepada kepala subdirektorat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 297 -
4.3. Merencanakan dan menyusun bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk Buku Saku Perkembangan Utang Negara. 4.3.1. Merencanakan penyusunan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk Buku Saku Perkembangan Utang Negara yang dilengkapi dengan kondisi/persyaratan data dan waktu yang memadai; 4.3.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; 4.3.3. Menerima konsep bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; 4.3.4. Menguji validitas bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah serta menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah yang telah terkoreksi dan menyiapkan konsep nota dinas penyampaian kepada Kepala Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi sebagai bahan penyusunan Buku Saku Perkembangan Utang Negara Bulanan; 4.3.5. Menerima dan menandatangani nota dinas penyampaian dan menugaskan pelaksana untuk meneruskan ke Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi; 4.4. Merencanakan dan menyusun bahan konsolidasi data pinjaman dan hibah untuk permintaan data adhoc. 4.4.1. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun rancangan penyediaan data dalam rangka memenuhi permintaan data terkait pinjaman dan hibah dari stakeholder; 4.4.2. Merumuskan format data dan memberi petunjuk ke pelaksana untuk mengolah data pinjaman dan hibah disesuaikan dengan kondisi/persyaratan data dan waktu yang memadai; 4.4.3. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit-unit terkait apabila diperlukan. 4.4.4. Menugaskan pelaksana untuk mencetak laporan hasil pengolahan data pinjaman dan hibah dan menyiapkan konsep nota dinas penyampaian ke stakeholder; 4.4.5. Menerima, meneliti, dan memaraf laporan konsolidasi data pinjaman dan hibah dan meneruskannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.5. Merencanakan dan menyusun bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk penyusunan Central Government Debt-Statistical Tables. 4.5.1.
Merencanakan penyusunan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk penyusunan Central Government Debt-Statistical Tables yang dilengkapi dengan kondisi/persyaratan data dan waktu yang memadai;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 298 -
4.5.2. 4.5.3. 4.5.4.
4.5.5.
Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; Menerima konsep bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; Menguji validitas bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah serta menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah yang telah terkoreksi dan menyiapkan konsep nota dinas penyampaian kepada Kepala Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi sebagai bahan penyusunan Buku Central Government Debt-Statistical Tables triwulanan; Menerima dan menandatangani nota dinas penyampaian dan menugaskan pelaksana untuk meneruskan ke Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi.
4.6. Merencanakan dan menyusun bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk penyusunan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. 4.6.1. Merencanakan penyusunan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi untuk penyusunan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang dilengkapi dengan kondisi/persyaratan data dan waktu yang memadai; 4.6.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; 4.6.3. Menerima konsep bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah; 4.6.4. Menguji validitas bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah serta menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan konsolidasi data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah yang telah terkoreksi dan menyiapkan konsep nota dinas penyampaian kepada Kepala Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi sebagai bahan penyusunan Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia bulanan; 4.6.5. Menerima dan menandatangani nota dinas penyampaian dan menugaskan pelaksana untuk meneruskan ke Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi; 4.7. Melakukan Rekonsiliasi Data Penarikan Pinjaman Luar Negeri dengan instansi terkait. 4.7.1. Mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan rekonsiliasi data, pengumpulan data penarikan pinjaman dan hibah dari instansiinstansi terkait; 4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep/net surat permintaan data penarikan pinjaman dan hibah luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 299 -
4.7.3. Merumuskan, menugaskan dan memberi petunjuk pelaksana untuk menyiapkan data setiap bulan terkait penarikan pinjaman dan hibah luar negeri yang dicatat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang pada Debt Management and Fiscal Analyses System dalam bentuk soft copy sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan. 4.7.4. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep/net surat permintaan data penarikan pinjaman dan hibah luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan meneruskannya kepada Kepala Subdirektorat 4.7.5. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan hibah. 4.7.6. Menugaskan pelaksana dan memberikan petunjuk untuk melakukan kompilasi data yang berkaitan dengan penarikan pinjaman dan hibah dalam satu periode tertentu yang meliputi pencatatan data transaksi penarikan pinjaman dan hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bersumber dari database Debt Management and Fiscal Analyses System, data penarikan pinjaman dan hibah yang tercatat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta hasil rekonsiliasi data periode sebelumnya; 4.7.7. Menugaskan pelaksana dan member petunjuk untuk melakukan rekonsiliasi terhadap data penarikan pinjaman dan hibah yang telah dikompilasi, mengklasifikasi dan menyusun laporan hasil rekonsiliasi; 4.7.8. Menerima, meneliti dan mengoreksi laporan hasil rekonsiliasi; 4.7.9. Menugaskan pelaksana mencetak hasil rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan hibah dan menyiapkan konsep/net surat penyampaian laporan hasil rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan hibah kepada Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi; 4.7.10. Menerima, meneliti dan memaraf konsep/net surat penyampaian laporan hasil rekonsiliasi data penarikan pinjaman dan hibah dan menyampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Akuntasi dan Pelaporan. 4.8. Menyiapkan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.8.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.8.2. Membahas bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama kepala subdirektorat dan pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 300 -
4.8.3. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, sesuai dengan hasil pembahasan; 4.8.4. Meneliti, menyiapkan, dan menyampaikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional kepada kepala subdirektorat. 4.9. Menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.9.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.9.2. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kepala subdirektorat dan pelaksana; 4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan hasil pembahasan; 4.9.4. Meneliti, menyiapkan, dan menyampaikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada kepala subdirektorat. 4.10. Melakukan pembinaan Pegawai pada Seksi Konsolidasi Data untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kinerja. 4.10.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.10.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.10.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.10.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
5.6.
Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan hibah; Surat Permintaan Data Pinjaman dan hibah Untuk Penyusunan LKPP Departemen dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan; Laporan Pelaksanaan Transaksi Pinjaman dan Hibah dari Subdirektorat Setelmen Transaksi; Bukti-bukti penarikan/pembayaran kembali pinjaman dari Bank Indonesia/Bank Operasional KPPN; Tembusan SP2D dan rekening koran mengenai penarikan/pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok Pinjaman dan hibah Negara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai arsip, dan data lain yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan akuntansi pinjaman dan hibah negara; Data Realisasi Pinjaman dan/atau Hibah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 301 -
5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20.
Draft Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah (NPPH); Usulan perpanjangan closing date ataupun perubahan NPPH; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dan hibah; Rencana pembayaran berdasarkan output Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS); Surat pemberitahuan dari kreditor/lender mengenai jumlah disbursement yang disetujui; Surat tagihan dari kreditor/lender mengenai jumlah cicilan hpinjaman dan hibah; Surat perpanjangan closing date ataupun perubahan NPPH; Surat penangguhan atau pembatalan Pinjaman dan Hibah; Rencana kerja masing-masing Direktorat; LHP dari instansi pemeriksa; Pertanyaan DPR; Data penyusunan LAKIP.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
Undang-undang tentang APBN; Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang tentang Keuangan Negara; Peraturan perundang-undangan mengenai Pinjaman dan Hibah; Peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Negara; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan hibah/Surat Edaran; 6.10. Standard Operating Procedur (SOP); 6.11. Peraturan yang telah ditetapkan oleh lender; 6.12. Sistem jaringan aplikasi DMFAS dan SASPEM. 7. HASIL KERJA: 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
Bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja direktorat Konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko Direktorat Softcopy dan laporanan pengolahan data transaksi pinjaman dan hibah untuk Buku Saku Perkembangan Utang Negara bulanan; Softcopy, printout dan laporan pengolahan data transaksi pinjaman dan hibah untuk permintaan data adhoc dari stakeholder; Softcopy pengolahan data transaksi pinjaman dan hibah untuk Central Government Debt-Statistical Tables triwulanan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 302 -
7.6.
Softcopy dan laporan pengolahan data transaksi pinjaman dan hibah untuk Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia bulanan; 7.7. Softcopy dan laporan hasil rekonsiliasi data transaksi penarikan pinjaman dan hibah. 7.8. Konsep pengembangan laporan pinjaman dan hibah dalam rangka pengembangan sistem informasi pengelolaan pinjaman dan hibah dan bahan tindak lanjut pengembangan laporan pinjaman dan hibah; 7.9. Masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 7.10. Masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR. 7.11. DP3. 8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat; 8.2. Mengoreksi dan memaraf konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah; 8.3. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Substansi usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat; 9.2. Substansi konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah; 9.3. Tersedianya data pinjaman dan hibah pada Buku Saku Perkembangan Utang Negara secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; 9.4. Tersedianya data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah untuk pemenuhan permintaan data adhoc. 9.5. Tersedianya data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah pada Central Government Debt-Statistical Tables secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; 9.6. Tersedianya data posisi dan transaksi pinjaman dan hibah untuk laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia secara berkala, termasuk laporan perkembangannya; 9.7. Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: 10.1.1. Pinjaman: 10.1.1.1 Posisi Pinjaman dan hibah pemerintah; 10.1.1.2 Penyerapan Pinjaman dan hibah Pemerintah: 10.1.1.2.1. Jumlah Komitmen; 10.1.1.2.2. Jumlah Pencairan; 10.1.1.2.3. Jumlah yang belum Dicairkan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 303 -
10.1.2. Surat Berharga Negara: Jumlah transaksi Surat Berharga Negara yang dilaksanakan (menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN) yang terdiri dari: 10.1.2.1 Penerbitan Surat Pinjaman dan hibah Negara dalam Negeri: Total nilai nominal penerbitan. 10.1.2.2 Penerbitan Surat Pinjaman dan hibah Negara dalam Valuta Asing; 10.1.2.2.1. Total nilai nominal penerbitan Penerbitan Obligasi Negara Ritel; 10.1.2.2.2. Total nilai nominal penerbitan Penukaran Surat Pinjaman dan hibah Negara (Debt Switch/buyback): 10.1.2.3 Menata kembali profil jatuh tempo SUN dengan menukarkan SUN yang jatuh tempo jangka pendek dengan SUN jangka panjang sebesar. 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Karakterisitik pinjaman: 10.2.1.1 Tipe kreditor (creditor type): 10.2.1.1.1. Multilateral; 10.2.1.1.2. Bilateral; 10.2.1.1.3. Commercial Banks; 10.2.1.1.4. Suppliers, dan; 10.2.1.1.5. Bond Holders. 10.2.1.2 Tipe suku bunga (interest rate type): 10.2.1.2.1. Comercial Loan; 10.2.1.2.2. Soft Loan. 10.2.1.3 Jenis mata uang (currency): 10.2.1.3.1. Hard Currency (Japanese Yen, US dollar dan Euro); 10.2.1.3.2. Soft Currency (etc). 10.2.1.4 Term of Loan: 10.2.1.4.1. ODA; 10.2.1.4.2. NON ODA; 10.2.1.4.3. Concessional; 10.2.1.4.4. Non Concessional. 10.2.2. Jumlah NPH (loan agreement/grant agreement); 10.2.3. Jumlah Peraturan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas; 10.2.4. Instrumen SUN: 10.2.4.1 Obligasi Negara (domestik/valas); 10.2.4.2 Obligasi Negara Ritel (ORI); 10.2.4.3 Surat Perbendaharaan Negara (SPN); 10.2.4.4 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk. 10.2.5. Jenis transaksi: 10.2.5.1 Penjualanan Penerbitan Obligasi/Surat Pinjaman dan hibah Negara;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 304 -
10.2.5.2
10.2.6.
10.2.7. 10.2.8. 10.2.9.
Penjualanan Pembelian Kembali Obligasi/Surat Pinjaman dan hibah Negara (Buyback); 10.2.5.3 Penjualanan Penukaran Obligasi/Surat Pinjaman dan hibah Negara (Debt Switch); 10.2.5.4 Penjualanan Obligasi/Surat Pinjaman dan hibah Negara Valuta Asing; 10.2.5.5 Penjualanan Obligasi/Surat Pinjaman dan hibah Negara Ritel; 10.2.5.6 Penjualanan SPN (Surat Perbendaharaan Negara); 10.2.5.7 Penjualanan Surat Berharga Syariah Negara; 10.2.5.8 Penjualanan Transaksi Derivatif. Unit koordinasi dalam pelaksanaan transaksi dan publikasi: 10.2.6.1 Menteri Keuangan; 10.2.6.2 KKPU; 10.2.6.3 Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10.2.6.4 Internal Ditjen Pengelolaan Pinjaman dan hibah; 10.2.6.5 Bank Indonesia; 10.2.6.6 Bapepam; 10.2.6.7 SROs/Dealers; 10.2.6.8 Market analysts dan pelaku pasar/ investors. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntansi pinjaman dan hibah; Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan/akuntansi pinjaman dan hibah dan publikasi data pinjaman dan hibah; Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban pinjaman dan hibah.
11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.
11.5.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan hibah dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan hibah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal pelaksanaan tugas; Para pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran dalam hal diseminasi laporan pinjaman dan hibah, alokasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara, dan penerapan standar akuntansi pinjaman dan hibah; Para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal penelitian alokasi data PHLN dalam DIPA, diseminasi laporan pinjaman dan hibah, pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 305 -
yang timbul dari pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara dan penerapan standar akuntansi pinjaman dan hibah; 11.6. Para pejabat di lingkungan Bappenas dalam hal pelaksanaan tugas monitoring PHLN; 11.7. Para pejabat Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsolidasi data dan setelmen pinjaman dan hibah (pinjaman dan SBN); 11.8. Para pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dalam hal publikasi laporan pinjaman dan hibah; 11.9. Para lender dalam hal pelaksanaan tugas verifikasi loan agreement; 11.10. Para Pejabat dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal pelaksanaan tugas laporan pengelolaan pinjaman dan hibah. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1. Untuk keperluan pencatatan dan publikasi data pinjaman dan hibah, konsolidasi data masih sangat tergantung kepada pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan hibah, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi secara berkala dan komunikasi kerja koordinatif yang kondusif; 12.2. Realisasi data pinjaman dan hibah seringkali tidak sama dengan dokumen pengeluaran APBN (SP2D/SP3-Surat Pengesahan Pembukuan) maupun data dari lender, hal ini disebabkan adanya transaksi pinjaman dan hibah yang biasanya ditarik melalui mekanisme L/C (letter of credit) dan telah dicatat sebagai realisasi dalam APBN mengalami koreksi pembukuan akibat tidak terserap/dikembalikan ke lender oleh penerima L/C, sehingga realisasi data pinjaman dan hibah perlu selalu di-update meskipun untuk periode APBN beberapa tahun sebelumnya; 12.3. Terdapat realisasi pinjaman dan hibah yang tidak sesuai dengan masa berlakunya dokumen pelaksanaan APBN (DIPA) yang menampung realisasi tersebut mengakibatkan proses pencatatan data pinjaman dan hibah harus menunggu terbitnya kembali DIPA baru yang dapat menampung realisasi pinjaman dan hibah tersebut, sehingga upaya penerbitan DIPA baru untuk menampung realisasi pinjaman dan hibah perlu dipercepat; 12.4. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara masih dalam proses persiapan, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan pembuatan dasar hukum maupun pengkajian jenis-jenis instrumennya. 13. RISIKO BAHAYA FISIK: Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 306 -
14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/ golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.3. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.4. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.5. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai pinjaman dan hibah negara; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan pinjaman dan hibah negara; 14.4.7. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi surat pinjaman dan hibah negara; 14.4.8. Standar Kompetensi: 14.4.8.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.8.2. Planning and Organizing (2); 14.4.8.3. Continuous Improvement (2); 14.4.8.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.8.5. Stakeholder Service (3); 14.4.8.6. Integrity (3); 14.4.8.7. Team Work and Collaboration (2); 14.4.8.8. Organizational Savy (2); 14.4.8.9. Interpersonal Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 307 -
15. KEDUDUKAN DALAM JABATAN:
KEPALA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEPALA SEKSI AKUNTANSI PINJAMAN DAN HIBAH
KEPALA SEKSI AKUNTANSI SURAT BERHARGA NEGARA
KEPALA SEKSI KONSOLIDASI DATA
KEPALA SEKSI PENYAJIAN LAPORAN DAN PUBLIKASI
Administrator Konsolidasi Data PH Pemroses Data Konsolidasi Data PH Senior Pemroses Data Konsolidasi Data PH Junior Penyaji Data Konsolidasi PH Senior Penyaji Data Konsolidasi PH Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula