LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH
EDISI DESEMBER 2015
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Desember 2015.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah.
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari: Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Desember 2015– hal 1
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja Selama bulan Desember 2015, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan perjanjian pinjaman serta amandemen perjanjian pinjaman dan hibah. Penandatanganan dilakukan untuk sembilan perjanjian pinjaman baru, amandemen untuk enam perjanjian pinjaman dan enam perjanjian hibah.
Nilai Pinjaman (Juta USD) 552.2 27.91%
3.9 0.20%
500.0 25.27% 252.2 12.75%
670.1 33.87%
Kemenhan
Kemenko Perekonomian
KemenPUPERA
Kemenhub
PT PLN
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 1.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru
Penandatanganan perjanjian pada bulan Desember 2015 dilakukan untuk sembilan perjanjian pinjaman yang terdiri dari enam perjanjian Pinjaman Bilateral, satu perjanjian Pinjaman Multilateral, Realisasi PDN, dan Pinjaman KSA/LPKE. Enam perjanjian Pinjaman Bilateral yang telah ditandatangani akan dilaksanakan oleh tiga executing agency, yakni PT.PLN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA) dan Kementerian Perhubungan. Masing-masing executing agency akan melaksanakan dua perjanjian pinjaman. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Desember 2015– hal 2
Dua perjanjian Pinjaman Bilateral untuk KemenPUPERA yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2015 bersumber dari China Exim Bank dengan skema Preferential Buyer Credit Loan Agreement. Kedua pinjaman tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda senilai USD 53,405,755.75 dan ruas Saran-Kertosono Section senilai USD 198,772,234.89. Empat perjanjian Pinjaman Bilateral bersumber dari JICA dimanfaatkan untuk dua kegiatan di Kementerian Perhubungan yaitu Construction Jakarta Mass Rapid Transit Phase 1 Stage 2 senilai JPY 75.218.000.000, dan Engineering Services Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I senilai JPY 1.919.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2015. Sedangkan dua kegiatan lainnya dimanfaatkan PT PLN untuk kegiatan Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (II) senilai JPY 62.914.000.000 dan Geothermal Development Acceleration Program (Hululais Geothermal Power Plant Project-Engineering Service) senilai JPY 657.000.000 yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2015.
*)Pembangunan Mass Rapid Transit jalan M. Husni Thamrin Jakarta
Terdapat satu perjanjian Pinjaman Multilateral, dari World Bank yaitu First Indonesia Sustainable and Inclusive Energy Development Program Loan (DPL Energy I) dengan Executing Agency Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2015. Pinjaman ini merupakan pinjaman tunai yang bertujuan untuk membiayai defisit anggaran. Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Desember 2015– hal 3
Pada tanggal 4 Desember 2015 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Realisasi PDN tahun 2015 yang bersumber dari PT. Bank BNI (Persero) senilai Rp 18.622.233.744 (eq. USD1,3 juta). Pada tanggal 29 Desember 2015 telah ditandatangani perjanjian Pinjaman LPKE/KSA yang bersumber dari Bank BNI Cabang Singapura senilai EUR2.549.966. Kedua pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.
2.
Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Perjanjian pinjaman dan hibah yang diamandemen pada bulan Desember 2015 terdiri dari tiga perjanjian Hibah Bilateral, tiga perjanjian Hibah Multilateral, tiga perjanjian Pinjaman KSA/LPKE, dan tiga perjanjian Pinjaman Multilateral Tiga perjanjian Hibah Bilateral yang diamandemen pada bulan Desember 2015 bersumber dari JICA sebanyak satu perjanjian, dan dari DFAT Australia sebanyak dua perjanjian. Amandemen perjanjian Hibah Bilateral dari JICA untuk pembiayaan kegiatan The Project for Enhancement of Vessel Traffic System in Malacca and Singapore Straits, Phase 2 ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2015. Amandemen berupa perpanjangan masa laku penarikan hibah. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan sistem lalu lintas kapal laut di selat Malaka dan selat Singapura yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional dengan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency. Sedangkan amandemen dua perjanjian Hibah Bilateral lainnya bersumber dari DFAT Australia, ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 23 Desember 2015. Pertama adalah Subsidiary Arrangement untuk program The Australia-Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health (AIP-EIDAH) bertujuan membangun sistem informasi hewan terintegrasi (iSIKHNAS), pembangunan laboratorium penyakit hewan termasuk jaringan laboratorium beserta peraturan dan perangkat kebijakan pendukungnya di Kementerian Pertanian. Yang kedua adalah perjanjian Direct Funding Agreement (DFA) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) yang ditujukan sebagai pilot project pengelolaan jalan daerah yang lebih baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan melibatkan kontribusi pemerintah daerah di Kementerian PUPERA. Kedua amandemen dilakukan untuk memperpanjang masa laku penarikan hibah. Tiga perjanjian Hibah Multilateral yang diamandemen pada periode Desember 2015, yang dilakukan untuk memperpanjang masa laku penarikan hibah, bersumber dari World Bank sebanyak dua perjanjian dan Uni Eropa sebanyak satu perjanjian. Amandemen perjanjian Hibah World Bank untuk kegiatan ASTAE Grant for Clean Stove Initiative (Cooperation Relating to Clean Cooking Solution) ditandatangani pada 3 Desember 2015. Hibah ini bertujuan mendukung pelaksanaan Indonesia Clean Stove Initiative Program dalam rangka meningkatkan akses ke tungku bersih dan efisien di Indonesia. Amandemen perjanjian Hibah World Bank untuk kegiatan Readiness Fund for the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2015. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Desember 2015– hal 4
Indonesia untuk merancang strategi nasional dalam hal pengurangan emisi melalui deforestasi (penggundulan) dan degradasi (penurunan fungsi) hutan/REDD. Amandemen perjanjian Hibah Multilateral dari Uni Eropa ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2015 untuk mendukung kegiatan Support to Indonesia’s Climate Change Response. Kegiatan ini bertujuan mendorong Indonesia untuk mencapai tujuan perubahan iklim dalam sektor LULUCF (Land Use, Land-Uses Change and Forestry) melalui perencanaan dan pelaksanaan pengembangan rendah karbon. Tiga amandemen perjanjian Pinjaman KSA/LPKE digunakan untuk membiayai alutsista Kementerian Pertahanan dan almatsus Polri. Amandemen berupa partial cancellation dilakukan untuk perjanjian KSA/LPKE yang bersumber dari Bank BNI cabang Tokyo ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015. Dua amandemen Pinjaman KSA/LPKE yang bersumber dari Bank BNI cabang Singapura dilakukan untuk memperpanjang availability period telah ditandatangani pada tanggal 30 November 2015, dan amandemen disbursement plan and Seller’s Bank ditandatangani pada tanggal 23 November 2015. Amandemen baru dapat dilaporkan pada edisi bulan Desember 2015 karena dokumen amandemen pinjaman dimaksud diterima Direktorat Pinjaman dan Hibah pada akhir bulan Desember 2015.
Tiga amandemen Pinjaman Multilateral yang ditandatangani pada bulan Desember 2015 bersumber dari World Bank sebanyak dua perjanjian pinjaman dan ADB sebanyak satu perjanjian pinjaman. Amandemen perjanjian Pinjaman Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II (WISMP-2) senilai USD150.000.000 telah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2015. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan irigasi. Sedangkan amandemen untuk kegiatan Power Transmission Development Project di PT PLN Persero telah ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2015. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu Pemerintah memenuhi permintaan tenaga listrik di Jawa, Bali, dan Sumatera bagian Tengah dan Selatan. Kedua amandemen dimaksud dilakukan untuk perpanjangan masa berlaku penarikan pinjaman. Amandemen Pinjaman Multilateral dari ADB ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2015 bertujuan untuk memperpanjang grace period yang semula tiga tahun dari penandatanganan menjadi tiga tahun dari penarikan pinjaman. Pinjaman ini dimanfaatkan untuk kegiatan Precautionary Financing Facility merupakan pinjaman siaga yang bertujuan untuk menyediakan dana cadangan bagi Pemerintah manakala dibutuhkan.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Desember 2015– hal 5
