KATA PENGANTAR. Renstra Balai POM di Gorontalo Tahun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Gorontalo tahun 2015 – 2019 ini berjalan lancar dan telah dihasilkan satu dokumen Renstra. Renstra Balai POM di Gorontalo Tahun 2015 – 2019 disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang merupakan penjabaran dari Renstra badan POM RI Tahun 2015 – 2019 dalam mencapai tujuan yaitu meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global. Melindungi masyarakat merupakan tugas bersama. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi yang sinergi dari masyarakat luas dan stakeholder terkait Tujuan utama dalam penusunan Renstra adalah agar diperoleh acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran, penetapan kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPOM. Sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 -2019, program pengawasan Obat dan Makanan diprioritaskan untuk percepatan keunggulan produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia, utamanya provinsi Gorontalo Permintaan Obat dan Makanan yang semakin meningkat itu, menjadi peluang dalam pengembangan mutu dan kuantitas produksi. Disisi lain hal tersebut menjadi tantangan penyelenggaraan pengawasan karena mendorong masuknya produk dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia. Dengan berlakunya era pasar bebas, pengawasan Obat dan Makanan bergeser menjadi semakin komplek. Menyadari hal tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo perlu terus ditingkatkan, dengan memanfaatkan

dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Target kinerja

Renstra Balai POM di Gorontalo Tahun 2015 - 2019

i

1

pengawasan harus dioptimalkan untuk menjaga mutu, kemanan dan manfaat, agar produk Obat dan Makanan menjadi unggul dalam penguasaan pasar global. Terkait dengan target dimaksud, maka Balai Pengawas Obat Makanan di Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan dilakukan pengembangan pemberdayaan sumber daya secara optimal, melibatkan pemangku kepentingan secara tersinergi, percepatan tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian. Diharapkan langkah percepatan dapat memberikan capaian target kinerja secara produktif dan efisien. Untuk hal tersebut pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo disusun dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 melalui kajian risiko secara komprehensif sehingga mampu menghasilkan keunggulan produk yang berdampak kesejahteraan sejalan dengan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Demikianlah kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga berhasil menyusun Rencana Strategis ini , kami ucapkan terimakasih. Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat bagi perkembangan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo Gorontalo,

Februari 2015

Kepala Balai POM di Gorontalo

Drs. Edi Witanto, Apt NIP. 195804231985031001


i

2

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….

Iii

SURAT KEPUTUSAN ……………………………………………………………………

iv

BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………………..

1

A. KONDISI UMUM ………………………………………………………

1

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN ………………………………….

13

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPOM ……………

27

A. VISI ……………………………………………………………………..

27

B. MISI …………………………………………………………………….

29

C. BUDAYA ORGANISASI ………………………………………………

33

D. TUJUAN ………………………………………………………………..

33

E. SASARAN STRATEGIS ………………………………………………

34

BAB II

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN …………………………………………… .

40

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM ………………….. 40

BAB IV

BAB V

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM GORONTALO …

43

C. KERANGKA REGULASI ………………………………………………

46

D. KERANGKA KELEMBAGAAN ………………………………………..

49

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………

52

A. TARGET KINERJA ……………………………………………………..

52

B. KERANGKA PENDANAAN …………………………………………….

52

PENUTUP …………………………………………………………………….

55

LAMPIRAN


iii 1

PERATURAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR : HK.04.102.04.15.1198 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2015 – 2019 KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO Menimbang

:

a. Bahwa berdasarkan evaluasi tahunan dan evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2010 s.d. 2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Srategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015 s.d. 2019; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015 s.d. 2019; 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat

:

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s.d. 2019;

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

iv

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s.d. 2019; 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-K/L) 2015 – 2019; 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004; 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714); 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 s.d. 2019.


vi

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2015 s.d 2019

Pasal 1

:

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2015 s.d 2019 mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI Tahun 2015 s.d. 2019.

Pasal 2

:

(1) Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015 s.d. 2019 dievaluasi secara berkala setiap tahun, paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo.

Pasal 3

:

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2010 s.d .2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 30 April 2015


vi

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km2. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah propinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. GAMBAR : 1.1 Peta Provinsi Gorontalo

Jumlah Kabupaten Kota Di Provinsi Gorontalo Terdiri Dari 1 Kota Dan 5 Kabupaten Dengan 77 ( Tujuh Puluh Tujuh ) Kecamatan & 732 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua ) Desa Dengan Wilayah Kerja Balai POM Gorontalo : Kabupaten Boalemo Dengan Luas Wilayah 1.736,61 Km2 ,

Kabupaten Gorontalo Dengan Luas Wilayah 2.143,48 Km2, Kabupaten

Pohuwato Dengan Luas Wilayah 4.455,60 Km2, Kabupaten Bone Bolango Dengan Luas Wilayah 1.891,49 Km2 , Kabupaten Gorontalo Utara dengan Luas Wilayah 2.141,86 Km2 Kota Gorontalo Dengan Luas Wilayah 65,96 Km2 dan Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis


1

1

(Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN kedua, RPJMN ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara terus menerus mengalami peningkatan. Sebagaimana amanat tersebut dalam rangka mendukung pencapaian programprogram prioritas pemerintah, Balai POM di Gorontalo sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategis dan indikator kegiatan untuk periode 2015 s.d. 2019. Penyusunan renstra ini berpedoman kepada RPJMN dan Renstra Badan POM periode 2015 s.d. 2019. Proses penyusunan renstra Balai POM di Gorontalo didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2010 s.d. 2014 serta masukan-masukan dari Badan POM. Renstra Balai POM di Gorontalo periode 2015 s.d. 2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai POM di Gorontalo dibanding periode renstra sebelumnya. Adapun kondisi umum Balai POM di Gorontalo pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1. Peran BPOM di Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Balai POM di Gorontalo bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. Tugas, fungsi Balai POM di Gorontalo diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai amanat ini, Balai POM Gorontalo menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian mutu Produk; (2) Pelaksanaan Pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi; (3) Pelaksanaan Penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran Hukum; (4) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh


2

2

Kepala BPOM; (5) Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan Makanan (6) Penyelenggaraan Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,keuangan, kearsipan,persandian,perlengkapan dan rumah tangga. Dilihat dari fungsi Balai POM di Gorontalo terdapat kegiatan: a) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; b) Penguatan kapasitas laboratorium BPOM; c) Pengambilan sampel dan pengujian; d) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya; e) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo; f) Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; g) Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat. 2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan & Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, sampling untuk pengujian pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hokum dibidang produk terpetik, narkotika, psikotropika, obat


3

3

tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya serta evaluasi dan penyusuna laporan, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi serta memberikan layanan informasi konsumen. 2. Seksi Pengujian Pangan Bahan Berbahaya & Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan secara laboratorium pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi, serta pengujian dan penilaian mutu dibidang pangan, bahan berbahaya serta pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi. 3. Seksi pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan secara laboratorium, serta pengujian dan penilaian mutu dibidang Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. 4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan Balai POM di Gorontalo. Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai POM di Gorontalo

KEPALA BALAI KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN PANGAN, BAHAN BERBAHAYADAN MIKROBIOLOGI

KEPALA SEKSI PENGUJIAN TERAPETIK, NARKOTIKA, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

JABATAN FUNGSIONAL


4

4

Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah sejumlah 44 orang. Adapun jumlah pegawai Balai POM di Gorontalo yang tersebar beberapa Seksi/Sub Bagian dan dapat dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini: Tabel 1.1

4

Berbahaya dan Mikrobiologi Seksi Pengujian Teranokoko Seksi Pemeriksaan Penyidikan Dan Layanan Informasi Konsumen (ULPK) TOTAL

0

0

3

1

6

10

0

1

4

3

2

10

0

0

5

1

5

11

0

0

5

4

4

13

0

1

17

9

17

44

Profesi

Apoteker/

Jumlah

3

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan

Diploma 3

2

Sub Bagian Tata Usaha

S1

1

Seksi / Sub Bag

S2

No

S3

Profil pegawai Balai POM di Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa 38,63% pegawai Balai POM di Gorontalo adalah Diploma (Non Sarjana), Dominan di Sub Bagian Tata Usaha Sebanyak 6 Orang, Seksi Pengujian Teranokoko Sebanyak 5 Orang, Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan Layanan Informasi Sebanyak 4

orang dan Seksi

Pengujian Pangan Bahan Berbahaya dan

Mikrobiologi sebanyak 2 Orang . Di bawah ini gambar 1.2: grafik komposisi persentase SDM BPOM menurut pendidikan.


5

5

Grafik : 1.1 Profil pegawai Balai POM di Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014 7 6 5 S2 Apoteker S1 Diploma 3

4 3 2 1 0 Tata Usaha

Pangan

Teranokoko Pemdi Serlik

Dari komposisi SDM Balai POM DI Gorontalo sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 1.1 dan gambar 1.2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Balai POM di Gorontalo , agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan. Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai selama lima tahun mulai tahun 2015 s.d. 2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama kurun waktu tersebut. Hal ini semakin menyebabkan terjadinya kesenjangan jumlah pegawai Balai POM di Gorontalo, apalagi pada tahun 2015 ada 2 pegawai yang sudah mengajukan pindah, sementara beban kerja makin meningkat. Dengan adanya kekurangan pegawai tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan yang akan dilakukan menjadi kurang optimal.


6

6

Grafik 1.2 : Tahun 2015 s.d. 2019 berdasarkan Analisis Beban Kerja

70 60 50 Standar Kebutuhan SDM

40

SDM yang tersedia

30

SDM Pensiun, Pindah, dll

20

SDM Kurang

10 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

3. Hasil Capaian Kinerja Balai POM di Gorontalo Periode 2010 s/d 2014 Sesuai dengan peran dan kewenangan Balai POM di Gorontalo Mempunyai Tugas Mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo dalam rangka menjalankan menjalankan tugas tersebut, maka terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Renstra Balai POM di Gorontalo.

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai POM di Gorontalo tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 Capaina Kinerja Balai POM Gorntalo Periode 2010 s/d 2014

T*)

Tahun 2014

Indikator Kinerja 2014

%C***)

R**) (%)

thd 2014

Tahun 2013

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2010

R (%)

R (%)

R (%)

R (%)

Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar

0,1

3,78

3781,25

0,55

3,36

-3,08

96

Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar

0,25

-0,74

296,44

0

-3,54

-1,27

100

Persentase kenaikan kosmetik yang memenuhi standar

0,25

0

0

0

0

0

100


7

7

Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar

0,5

-6,25

-1.250

0

0

5

95

Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar

3,75

2,26

194,29

-8,87

-1,48

-11,96

92,2

Proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, dan mutu)

99,63

100

100,37

99,36

96,55

92.92

96

Proporsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

1

1,79

99,21

3,54

0

1.27

0

Proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

1

0

101

0

0

0.00

0

Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan

2

6,25

95,66

0

0

0.00

5

Proporsi makanan yang memenuhi syarat

90

90,12

100,14

83,33

90,72

80.24

92,2

Sumber : Lakip 2014 BPOM di Gorontalo Catatan: T = Target R = Realisasi %C = Persentase capaian (realisasi dibandingkan terhadap target)

*) **) ***)

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa target kinerja tahun 2014 telah tercapai untuk 10 indikator. terdapat 3 indikator yang capaiannya jauh melebihi target. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adalah karena belum tepatnya penetapan target, atau indikator yang digunakan tidak sensitif untuk mengukur kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat di Provinsi Gorontalo”. Grafik 1.3 Profil Obat yang Memenuhi Standar Tahun 2010-2014 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90

Persentase/proporsi obat yang memenuhi standar

2010 2011 2012 2013

Target presentase/proporsi obat yang memenuhi standar 2014

Sumber : Lakip 2014 BPOM Gorontalo


8

8

Grafik 1.4 : Profil Proporsi kenaikan Obat Tradisional yang Memenuhi Standar Tahun 2010-2014

3 2

Target

1 0 2010

-1

2011

2012

2013

2014

-2

Proporsi kenaikan obat tradisional yang Memenuhi Syarat

-3 -4


Grafik 1.5 Profil Proporsi Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2010-2014

3,5 3 2,5

Proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

2 1,5

Target Proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

1 0,5 0 2010 2011 2012 2013 2014



9

9

Grafik 1.6 Profil Proporsi Kenaikan Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya Tahun 2010-2014

0,3 Target Proporsi Kenaikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

0,25 0,2 0,15

Proporsi kenaikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

0,1 0,05 0 2010 2011 2012 2013 2014


Grafik 1.7 Profil proporsi kenaikan Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010-2014

1 0 -1

2010

2011

2012

2013

2014 Proporsi Kenaikan Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar

-2 -3

Target Proporsi Kenaikan Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar

-4 -5 -6 -7



10

10

Grafik 1.8 Profil Proporsi Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010-2014 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70

persentase/Proporsi makanan yang memenuhi syarat Target persentase/Proporsi makanan yang memenuhi syarat

2010 2011 2012 2013 2014


4. Isu-isu strategis Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Gorontalo telah diupayakan secara optimal untuk mencapai target kinerja. Tiga hal yang secara terus menerus menjadi perhatian dalam memberikan perlindungan masyarakat yang semakin optimal: (1) Masih Belum kuatnya sistem pengawasan obat dan makanan ( Regulatory System), (2) Masih lemahnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha,dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta partidipasi masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, (3) Masih rendahnya kualitas dan Kapasitas kelembagaan BPOM . Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab potensial dan strategis bagi BPOM Gorontalo untuk dilakukan pembenahan di masa mendatang. Diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan sebagai berikut:


11

11

Gambar 1.3 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

BELUM OPTIMALNYA PERAN BPOM DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Masih Belum kuatnya sistem pengawasan obat dan makanan ( Regulatory System)

Masih lemahnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha,dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta partidipasi masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

Masih rendahnya kualitas dan Kapasitas kelembagaan BPOM

PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO Pengujian produk, pemeriksaan dan penyidikan, sertifikasi produk, serta sarana produksi dan distribusi

Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Berdasarkan kondisi tersebut, Balai POM di Gorontalo sebagai unit pengawas obat dan makanan di provinsi Gorontalo masih perlu dilakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja di masa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terdapat 3 isu strategis permasalahan pokok yang dihadapi Balai POM di Gorontalo sesuai peran dan kewenangannya untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang: 1.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik untuk mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan


12

12

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, 3.

Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan sumber daya. Dalam memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Balai POM di Gorontalo secara

terus menerus akan melakukan perbaikan baik di bidang laboratorium, pemeriksaan dan penyisikan, serta sertifikasi produk, dan sarana produksi serta distribusi. Dengan adanya lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi, unit Balai POM di Gorontalo perlu terus melakukan evaluasi dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian dalam mempercepat pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, lokal maupun nasional, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah semakin kompleks demikian juga yang dihadapi Balai POM di Gorontalo. Nasionalisasi membawa kemudahan dalam memperoleh informasi dan pendistribusian barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas antarprovinsi serta percepatan penyebaran wabah penyakit mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh Balai POM di Gorontalo. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas unit Balai POM di Gorontalo dalam mengawasi perederan Obat dan Makanan. Secara garis besar lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Gorontalo secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk


13

13

menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalagunaan obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya di Provinsi Gorontalo. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No 1

2

3 4

5

6

Upaya terkait jaminan aspek Upaya terkait kemandirian Obat dan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan No Makanan mutu Obat dan Makanan yang beredar Pengawasan melibatkan berbagai 1 Pembinaan terhadap industri rumah pemangku kepentingan yaitu pemerintah tangga pangan (IRTP) agar dapat daerah, SKPD, pelaku usaha dan melakukan produksi sesuai CPMB dan masyarakat secara terpadu dan dapat melakukan usaha dan bertanggung jawab; menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya Pelaksanaan pengawasan yang baik saing. didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan; Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi; Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal; Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; Perlindungan

masyarakat

terhadap


14

14

cemaran sediaan farmasi dari bahanbahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan; 2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah produk obat yang akan beredar di Provinsi Gorontalo baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar baik di distributor maupun di sarana-sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan komposisi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand Obat akan mendorong banyak industri farmasi malakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Gorontalo termasuk monitoring efek samping obat (MESO). Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja. 3. Globalisasi, Perdagangan Bebas Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat


15

15

menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Gorontalo khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / Free Trade Area (FTA). Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data Balai POM Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan pada hasil uji laboratorium pada tahun 2014 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS) masih banyak. 4. Perubahan Iklim Ancaman perubahan iklim di Indonesia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Provinsi Gorontalo. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan Nasional. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya


16

16

virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai POM di Gorontalo dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang banyak juga beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai POM di Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran Obat dan Makanan tersebut. 5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan post-market. Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang di ada di provinsi Gorontalo tahun 2014 (sarana produksi Obat dan Makanan 80, sarana distribusi Obat dan makanan 1369, ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut. 6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km2. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah propinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian


17

17

utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2013 adalah 1.097.990 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 550.004 jiwa sementara Perempuan berjumlah 547.986 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2014). Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 141.547 atau Laju Pertumbuhannya 2,88 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo

sebesar 365.781

atau Laju

Pertumbuhannya 0,80 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 139.675 atau Laju Pertumbuhannya 2,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 148.971 atau Laju Pertumbuhannya 1,48 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 108.324 atau Laju Pertumbuhannya 1,17 %,dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 193.692 atau Laju Pertumbuhannya 2,29 %. Persentase Penduduk berumur > 15 Tahun yang melek huruf menurut kabupaten Boalemo 95,82 %, Kabupaten Gorontalo 95,55% , Kabupaten Pohuwato 97,09%, Kabupaten Bone Bolango 98,87%, Kabupaten Gorontalo Utara 96,67 % dan Kota Gorontalo sendiri sebesar 99,67%. Laju Pertumbuhan Pendapatan regional Kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 berdasarkan sumber BPS adalah Kabupaten Boalemo 1.114.582, Kabupaten Gorontalo 3.313.516, Kabupaten Pohuwato 1.908.921, Kabupaten Bone Bolango 1.217.569, Kabupaten Gorontalo Utara 676.634 dan Kota Gorontalo 2.620.739. 7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara berkelanjutan antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.


18

18

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Gorontalo dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah (SKPD) terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan

potensi yang

dimiliki

masing-masing

untuk

menghasilkan

tata

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman Kriteria dengan Pemerintah Daerah terkait Obat dan Makanan. 8. Perkembangan Teknologi Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain , pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi,. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo . Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu potential problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga


19

19

dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. 9. Implementasi Program Fortifikasi Pangan Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo. Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance)maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang bak di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. 10.Jejaring Kerja Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.


20

20

11.Komitmen Pelaksanaan Repormasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Gorontalo melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 s.d. 2025. a. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai POM di Gorontalo adalah UPT Badan POM RI di daerah. Peran Balai POM di Gorontalo perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas dan SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara optimal. Tantangan Balai POM di Gorontalo ke depan adalah melakukan pengawasan yang makin kompleks dengan area yang Cukup luas. b. Penataan Tata Laksana Balai POM di Gorontalo berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Gorontalo tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. c. Penguatan Akuntabilitas Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai POM di Gorontalo telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Balai POM di Gorontalo. Namun, masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Kedepan, untuk menjawab ekspektasi masyarakan terhadap akuntabilitas Balai POM di Gorontalo yang menargetkan SAKIP dengan nilai A. d. SDM Aparatur


21

21

SDM aparatur di Balai POM di Gorontalo adalah hasil seleksi secara transparan, objektif, akuntabel, bebas KKN dan berbasis kompetensi yang telah memperoleh gaji dalam bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perencanaan kebutuhan pegawai oleh Balai POM di Gorontalo diusulkan ke Badan POM untuk dievaluasi kemudian dilakukan proses perekrutan secara terpusat. Hasil yang direkrut lalu didistribusikan kepada Balai POM sesuai perencanaan. Saat ini, SDM Balai POM di Gorontalo telah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Balai POM di Gorontalo belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Gorontalo. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. e. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. f.

Penguatan Pengawasan Penguatan

pengawasan

bertujuan

untuk

meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Gorontalo, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai POM di Gorontalo sehingga menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Gorontalo antara lain melalui kebiijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),


22

22

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Gorontalo tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran Tim SPIP Balai yang fokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara. g. Penegakan Hukum Telah banyak Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Gorontalo. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang. Terkait dengan hal tersebut perlu didorong terbitnya aspek legal berupa Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota. Tantangan ke depan, Balai POM di Gorontalo harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif. Upaya ini pun perlu diikuti dengan evaluasi Balai POM di Gorontalo mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan. Tabel 1.3: Rangkuman Analisis SWOT

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) Kekuatan

1. Kualitas SDM

(Strengths)

2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional 3. Hubungan yang kuat dan baik dengan SKPD 4. Pedoman Pengawasan yang jelas 5.

Komitmen Pimpinan Balai POM Gorontalo Dalam Menerapkan Repormasi Birokrasi

6. Dukungan Sistem Manajemen Mutu


23

23

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) 7. Edukasi dan Pemberian Informasi Kepada Masyarakat 8. Sistem Pemgawasa Post- Market 9. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kelemahan (Weaknesses)

1. Terbatasnya jumlah SDM 2. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja 3.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama

4. Kurangnya dukungan IT 5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja 6. Masih ada ASN yang memerlukan Peningkatan Kompetensi 7. Payung Hukum Pengawasan Obat dan Makanan belum Memadai Peluang (Opportunities)

1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) 2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat 3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat 4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait 5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 6.

Tantangan (Threats)

Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan Peningkatan permintaan Obat dan Makanan

1. Perubahan iklim dunia yang Mempengaruhi 2. Masih Banyaknya Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan 3. Lemahnya penegakan hukum 4. Penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online 5. Perubahan pola hidup masyarakat 6. Munculnya Penyakit Baru 7. 8. 9

Masih Rendahnya Pemahaman / Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Belum Optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan oleh pemangku kepentingan didaerah Perkembangan jumlah penduduk yang cepat


24

24

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di Gorontalo perlu melakukan penguatan pengawasan obat dan makanan baik pengujian maupun pemeriksaanpenyidikan, serta sertifikasi produk sarana peroduksi dan distribusi. Bisnis proses Balai POM di Gorontalo untuk periode 2015 s.d. 2019 sebagaimana pada Gambarl 1.4 di bawah ini:

Gambar 1.4 Peta Bisnis Proses Utama BPOM di Gorontalo sesuai Peran dan Kewenangan Pengawasan Obat dan Makanan

Post Market Pengawasan Obat dan Makanan

SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku Usaha

KEMANDIRIAN PELAKU USAHA

Gambar 1.5 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM di Gorontalo

Post Market Pengawasan Sarana Produksi sesuai

Standar

Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku Usaha

Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Pengawasan Sarana Distribusi sesuai Standar Sampling dan Pengujian Laboratorium Penyidikan dan Penegakan Hukum SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


KEMANDIRIAN PELAKU USAHA

25

25

Tabel 1.4 Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019 Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

• Pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar • Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan • Penyidikan dan penegakan hukum • Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik kepada masyarakat • Penywbaran Informasi bahaya obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar • Mendorong kemandirian pelaki usaha dan memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.


26

26

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPOM

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai POM di Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, visi, misi serta tujuan dan sasaran Balai POM di Grontalo disusun. Gambar II.1 Peta Strategis BPOM Periode 2015-2019

A.

VISI Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BPOM harus memberikan kontribusi yang

signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.


27

27

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan; 2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Obat dan Makanan sesuai standar. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BPOM telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 20152019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri

dan

Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong” Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019 adalah sebagai berikut:


28

28

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul

adalah

seminimal

mungkin/dapat

ditoleransi/tidak

membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. Daya Saing

: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.

B.

MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan

penguatan peran BPOM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Misi BPOM adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber


29

29

daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. 2.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 20042012). Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun


30

30

mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.


31

31

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM di Gorontalo Untuk melaksanakan misi pertama dan kedua, Balai POM di Gorontalo memerlukan sumber daya yang memadai untuk mencapai model kelembagaan yang kuat sebagai penggerak organisasi. Sumber daya yang dimaksud terkait SDM dan sarana-prasarana penunjang kinerja.Dengan keterbatasan sumber daya, Balai POM di Gorontalo harus mampu mengelola sumber daya secara optimal agar dapat mendukung terwujudnya kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Balai POM di Gorontalo sebagai unit pelaksana Teknis Badan POM untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), tetapi juga melaksanakan fungsi, pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering).Untuk itu, diperlukan penguatan unit/organisasi.Unit tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Selain itu, Balai POM di Gorontalo juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan/atau ilegal. Secara organisasi, Balai POM di Gorontalo sangat memerlukan peningkatan kualitas kinerja sistem manajemen mutu serta prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk itu, Balai POM di Gorontalo perlu memperkuat koordinasi secara internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pertukaran informasi (knowledge sharing).


32

32

C.

BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan

diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. D. TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;


33

33

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah:

1.

Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

E. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Gorontalo tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pengawasan pada seluruh mata rantai, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Gorontalo merupakan suatu proses yang komprehensif, yaitu pengawasan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan


34

34

yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar. Kedua, pengujian laboratorium.Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip

ini

sudah

sejalan

dengan

kaidah-kaidah

dan

fungsi-

fungsipengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara nasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut: 1.

Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,

2.

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 79,11% pada akhir 2019,

3.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019,

4.

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019,

5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.


35

35

2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin

suatu

Kerjasama,

Komunikasi,

Informasi

dan

Edukasi yang baik.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan

produk Obat dan Makanan

yang memenuhi syarat (aman,

khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Gorontalo bertugas dalam menerapkan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing khususnya Makanan. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai

pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas

pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai POM di Gorontalo. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap SKPD / Kelompok Masyarakat, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing

SKPD

tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat Balai POM di Gorontalo, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masingmasing SKPD dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasama, atau dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di Balai POM di Gorontalo kepada SKPD/ kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan Balai POM di Gorontalo dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang


36

36

mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan. Untuk itu 5 tahun ke depan, Balai POM di Gorontalo perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawasan obat dalam JKN. Selain itu, subsistem

pengawasan Obat dan Makanan

oleh

masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi tidak

memenuhi

syarat,

sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran

masyarakat dilakukan Balai POM di Gorontalo

melalui

kegiatan

pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut: 1.

Peningkatan indeks Kepuasan masyarakat, dengan target 90% di akhir tahun 2019,

2.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memeberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

3.

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Gorontalo Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam Renstra Badan POM 2015 s.d. 2019, Balai POM di Gorontalo berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitaspelayanan publik Balai POM di Gontalo akan meningkat. Pada tahun 2015 s.d. 2019, Balai POM di Gorontalo berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP. Hal tersebut memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM Gorontalo agar beban kerja lebih realistis.


37

37

Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan Sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Gorontalo untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan kualitas pembinaan BPOM perlu memperkuat kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk menjawab tantangan yang terjadi (emerging issus). Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah: 1.

Nilai SAKIP Balai POM di Gorontalo dari Badan POM.

Adapun Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi, Misi,Tujuan,Sasaran Strategis, Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019

VISI Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

TUJUAN

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman


SASARAN STRATEGIS/SASARA N PROGRAM Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

38

38

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM


Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

1. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

1. Nilai SAKIP Balai POM Gorontalo dari Badan POM

39

39

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 s/d 2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA, sebagai berikut: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam kerjasama global dan regional), 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah), 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat), 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam

melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (pemberantasan narkotika dan psikotropika), 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat), 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi), 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan), 8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan) yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.


40

40

1.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam kerjasama global dan regional)

2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah),

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat),

4.

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (pemberantasan narkotika dan psikotropika),

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Tabel III.1 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)


41

41

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilainilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan tercakup dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5: Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini persentase obat yang telah memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan baru mencapai 92 persen. Pada tahun 2014 industri farmasi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terkini baru mencapai 83,66 persen. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator yang terkait BPOM sebagai berikut: No

Indikator

1

Persentase obat yang memenuhi syarat

2

Persentase makanan yang memenuhi syarat

Status Awal

Target 2019

92

94

87,6

90,1 (Sumber: RPJMN 2015-2019)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Tersebut Badan BPOM Berupaya “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui: 1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;


42

42

3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan; 4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; 5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan 6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI GORONTALO Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Badan POM, serta memperhitungkan lingkungungan strategis Balai POM Grontalo, telah dilakukan Analisis SWOT untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Gorontalo periode 2015 s.d. 2019. Adapun arah kebijakan dan strategi Balai POM di Gorontalo sebagai berikut: Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1. Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlindungan kepada masyarakat 2. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 4. Penguatan kualitas kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1. Penguatan jejaring kemitraan dengan lintas sektor secara permanen, terstruktur dan terukur terkait pengawasan Obat dan Makanan;


43

43

2. Meningkatkan jangkauan pengawasan di kabupaten-kabupaten terjauh dari ibukota provinsi . 3. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, lebih khusus terkait praktik hygiene sanitasi pengolahan pangan untuk mengatasi masalah masih tingginya tingkat cemaran mikroba pada pangan olahan di Provinsi Gorontalo. Internal: 1. Implementasi manajemen pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas. 2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/ pegawai; 3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas Balai POM di Gorontalo secara lebih proporsional dan akuntabel; 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya pengembangan laboratorium mikrobiologi

untuk mem-backup permasalahan

keamanan pangan terkait hygiene sanitasi yang masih rendah. 6. Melaksanakan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Hal tersebut sangat diperlukan untuk memperluas dan memperkuat jejaring serta cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini masih terkendala dengan keterbatasan sumberdaya organisasi khususnya ketersediaan SDM. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan manajemen (tata laksana) serta sumber daya pegawai BPOM di Gorontalo dengan mengembangkan sistem pengawasan yang berkualitas, manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.


44

44

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Gorontalo menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015 s.d. 2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program Generik 1. Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2. Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai POM. Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Balai POM di Gorontalo, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan. 2. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 3. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 4. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 5. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 6. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.


45

45

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik pendukung :

1. Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan;

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;

3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM di Gorontalo;

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur ASN Balai POM di Gorontalo; 5. Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. C. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di daerah, Balai Besar / Balai POM melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten / kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, tetapi juga kehidupan seorang manusia. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan


46

46

dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai beberapa maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutu / gizinya, maka secara tidak langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. seseorang akan tumbuh sehat, cerdas baik jasmani dan rohani. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat risiko kematian. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka Balai POM di Gorontalo perlu ditunjang oleh regulasi yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Balai POM Gorontalo dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan seperti : 1. Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Kepala BPOM yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat diidentifikasi oleh unit kerja baik di pusat maupun balai sebagai pelaksana dari kegiatan. Beberapa contoh peraturan ini adalah Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang obat kuasi; Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan; Pemutakhiran Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan. 2. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. 3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah


47

47

konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: 1.

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dan

2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan antara BPOM dengan SKPD terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. 4. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar

kompetensi tersebut BPOM dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.). 5. Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil. 6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol). 7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS). 8. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya semua laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga internasional.


48

48

9. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Balai POM di Gorontalo perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan. 10.Balai POM di Gorontalo akan menginisiasi dan melengkapi regulasi bersama pemerintah daerah meliputi: a. Pengawasan / Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan obat-obat psikoaktif ini diperlukan pemutusan mata rantai distribusi obat dan pembinaan terhadap kelompok yang berpotensi menyalahgunakannya dan meningkatkan efektifitas penangan dan tindak lanjut temuan obat dan makanan illegal termasuk produk palsu, Hal tersebut memerlukan peran serta berbagai instansi pengawas dan pembina. Karena itu diperlukan regulasi untuk mengatur kegiatan tim terpadu penanggulangan penyalahgunaan obat, berkaitan dengan Hal tersebut telah diterbitkan Surat keputusan bersama Oleh Gubernur dengan kerjasama dengan Unit dan Instansi terkait. b. Sistem Jejaring Keamanan Pangan Daerah. Saat ini Tim Terpadu Jejaring Keamanan Pangan Daerah baru terbentuk di tingkat Provinsi Gorontalo dengan SK Gubernur. Tentang pembentukan TIM Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Terpadu Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Tujuan untuk mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan yang dilaksanakan pada masing-masing instansi di daerah. D. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai ke daerah sesuai mandat Renstra 2015 s.d. 2019, Balai POM di Gorontalo perlu menciptakan tata hubungan kerja yang baik dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tengah. Adapun dasar untuk memperkuat kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah sesuai Peraturan Menteri PAN No. PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah sebagai berikut:


49

49

a. Penguatan UPT BPOM sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional, sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM; b. Peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang; Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan pada Gambar. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce, provide, manage, dan apply. Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM RI dan Balai POM APPLY

P R O D U C E

P R O V I D E REGULATI NG

Perumusan dan penetapan kebijakan

EXECUTIN G

Penyedia an layanan publik

EMPOWERI NG

Fasilitasi, pengemban gan kapsasitas

Penetapan standar dan persyaratan

Pengawasan peredaran, promosi dan iklan

Pegujian lab, Pemeriksaan sarana, dan penyidikan

Perlindungan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan Kebijakan nasional dan pedoman pengawasan obat dan makanan Perijinan, pengawasan peredaran obat dan pengawasan industri farmasi

Pengawasan pembuatan, penandaan dan informasi

Keterpaduan sistem informasi obat dan makanan nasional

M A N A G E

Pengelolaan anggaran Pengelolaan sarana dan prasarana kerja

Pengelolaan data, informasi dan pengetahua n

Ketersediaan anggaran

Pengelolaan SDM ASN Tatakelola dan tatalaksana

Perencanaan

Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan

Pengukuran Kinerja

Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan (regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing, dan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi pihak lain (empowering). Fungsi provide, merupakan menyediakan keluaran untuk dimanfaatkan


50

50

langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage, merupakan fungsi pengelolaan sumber daya organisasi agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka perkuatan kelembagaan UPT Balai POM di Gorontalo, diperlukan: 1.

Memperkuat fungsi koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

2.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;

3.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penegakan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

4.

Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan BPOM di Gorontalo untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

5.

Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-mekanisme penanganan konflik antar unit organisasi melalui kaji ulang manajemen dan revisi SOP dan IK di Balai POM di Gorontalo.

6.

Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.

7.

Percepatan pemerataan kompetensi personil dibidang pengujian laboratorium melalui pelaksanaan in house training secara berkelanjutan.


51

51

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

A. Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel IV.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan parsitipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Indikator

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

92.00

92,50

93,00

93,50

94.00

75,11

76,11

77,11

78,11

79,11

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

88,10

88,60

89,10

89,60

90,10

Tingkat Kepuasan Masyarakat

81,40

82,00

83,00

84,00

85,00

Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

6

6

6

6

6

Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM

B

B

A

A

A

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat

B. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Gorontalo periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :


52

52

Tabel IV.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatny a kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan parsitipasi masyarakat

Alokasi (dalam Rupiah)

PIC

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

1.810.770.000

1.991.874.000

2.191033.000

2.410.138.000

2.651.154.000

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tingkat Kepuasan Masyarakat

Pemdik,Pe ngujian

Pengujian

Pemdik, Pengujian

Pemdik, Pengujian

Pemdik, Pengujian

937.185.000

1.030.903.000

1.133.993.000

1.247.392.000

1.372.131.000

Serlik

Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


53

53

Sasaran Strategis Meningkatny a kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Alokasi (dalam Rupiah)

PIC

Indikator Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

2015

2016

2017

2018

2019

B

B

A

A

A


Tata Usaha

54

54

BAB V PENUTUP Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015- 2019. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf BPOM di Gorontalo. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Renstra Tahun 2015-2019 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BBPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja dan kinerja pegawai. Diharapkan hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Gorontalo Tahun 2015 - 2019 memberi dukungan capaian target kinerja Badan POM, dan dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai POM di Gorontalo. Rencana Strategis Balai POM di Gorontalo 2015 - 2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi di lingkungan Balai POM di Gorontalo dan sektor terkait. Dengan dirumuskannya rencana Strategis Balai POM di Gorontalo 2015 - 2019 ini, semua kegiatan Balai POM di Gorontalo dalam periode 2015-2019 diharapkan akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama.


55

55

BADAN POM RI

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM Gorontalo Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Menguatnya sistem pengawasan Obat SS 1 dan Makanan 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang 1.2. memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi 1.3. syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang 1.4. memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi 1.5. syarat Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SS 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Lokasi

2015

2016

Target 2017

2018

2019

Provinsi Gorontalo

91,80

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

Provinsi Gorontalo

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

74,11 78,00 88,00

75,11 79,00 88,10

76,11 80,00 88,60

77,11 81,00 89,10

78,11 82,00 89,60

83,00

84,00

85,00

6

6

6

6

6

6

Provinsi Gorontalo

B

B

B

A

A

A

Provinsi Gorontalo

91,80

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

Provinsi Gorontalo

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

SS 3

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi Gorontalo alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

SP 3

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Gorontalo

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Jumlah sampel yang diuji menggunakan 1 Provinsi Gorontalo parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di 2 Provinsi Gorontalo sektor publik (IFK)

78,00 88,00

75,11 79,00 88,10

76,11 80,00 88,60

77,11 81,00 89,10

78,11 82,00 89,60

83,00

84,00

85,00

6

6

6

6

6

6

B

B

B

A

A

A

800

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

100

100

1.810.770.000

1.991.847.000

2.191.033.000

2.410.138.000

2.651.154.000

937.185.000

1.030.903.500

1.133.993.000

1.247.392.000

1.372.131.000

3.201.187.000

8.576.306.000

6.513.936.000

7.665.330.000

8.831.863.000

1.810.770.000

1.991.847.000

2.191.033.000

2.410.138.000

2.651.154.000

937.185.000

1.030.903.500

1.133.993.000

1.247.392.000

1.372.131.000

3.201.187.000

8.576.306.000

6.513.936.000

7.665.330.000

8.831.863.000

5.949.142.000

11.599.056.500

9.838.962.000

11.322.860.000

12.855.148.000

585.760.000

644.336.000

708.770.000

779.647.000

857.612.000

90,10

82,00

100

2019

83,00

81,40

100

2018

79,11

81,30

100

Alokasi (dalam rupiah) 2017

90,10

82,00

74,11

2016

83,00

81,40

Provinsi Gorontalo

2015

79,11

81,30

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi Gorontalo alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan 3,1 POM Program Pengawasan Obat dan Makanan Menguatnya sistem pengawasan Obat SP 1 dan Makanan 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang 1.2. memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi 1.3. syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang 1.4. memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi 1.5. syarat Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Baseline

100

13.285.000

14.614.000

16.076.000

17.684.000

19.453.000

Unit Organisasi K/L-N-B-NSPelaksana BS

3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Jumlah layanan publik BB/BPOM Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

25

25

51

30

51

4

51

4

266 10

76,76

8

52

5

286 13

70,96

35

10

306 16

82,37 9

5

326 19

88,08 10

40 52 6

45

935.940.000

1.029.534.000

1.132.488.000

1.245.737.000

1.370.311.000

6

251.822.000

277.004.000

304.704.000

335.175.000

368.693.000

1.950.000.000

7.200.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

52

23.963.000

346 22

366 25

9

10

93,79

100

637.185.000 300.000.000

1.251.187.000

Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1 b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7 c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available) Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama) 613

1

95

709

743

26.359.000

700.903.500 330.000.000

1.376.306.000

28.995.000

770.993.000 363.000.000

1.513.936.000

31.895.000

848.092.000 399.300.000

1.665.330.000

35.085.000

932.901.000 439.230.000

1.831.863.000

0,94

613

130 244 374

1000 374 626

0,511322133

1369

sarana

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Gorontalo 2015 -2019 No 1.

2.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor Meningkatkan efektifitas penanganan dan tindak lanjut 317/34/VII/2014 tentang Pembentukan Satuan temuan obat dan makanan ilegal termasuk produk palsu Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Provinsi Gorontalo

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 13/34/I/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Terpadu Pemerintah Provinsi Gorontalo

Forum komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait di daerah dalam mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan yang dilaksanakan pada masingmasing instansi

Unit Penanggung Jawab 1. Balai POM di Gorontalo

1. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo 2. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Unit Terkait/Instansi 1.

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

2.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

3.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

4. 5.

Kepolisian Daerah Gorontalo Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Gorontalo

6.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo

7. 8. 9. 10.

Kantor Pos Besar Gorontalo Bandara Djalaludin Gorontalo Kejaksaan Tinggi Gorontalo Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gorontalo

11. Satpol PP Provinsi Gorontalo 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo 2.

Dinas Pertanian Daerah Provinsi Gorontalo

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung Jawab

Unit Terkait/Instansi

3. Balai POM di Gorontalo

3

Laboratorium Kesehatan Daerah

4. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

4

Kantor Kesehatan Pelabuhan Provinsi Gorontalo

5. Badan Koordinasi Penyuluh Daerah

5

UPT Karantina Bandara Djalaludin Gorontalo

6

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

7 8 9 10

Bappeda Provinsi Gorontalo Dinas Infokom Universitas Negeri Gorontalo Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Gorontalo

11 12 13

Ikatan Dokter Indonesia Ikatan Apoteker Indonesia Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo

KATA PENGANTAR. Renstra Balai POM di Gorontalo Tahun

Recommend Documents