RENSTRA BALAI POM DI KENDARI

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI

2015-2019

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPOM di KENDARI NOMOR : HK.04.106.04.27.769B TENTANG RENCANA STRATEGIS BPOM DI KENDARI TAHUN 2015 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI Menimbang :

a. Bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahap kedua Tahun 2010 – 2014 telah berakhir; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015 – 2019, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis; c. Bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan Strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri; d. Bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan. e. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disusun rencana pembangunan jangka menegah yang disebut Rencana Strategis BPOM; f. Bahwa Rencana Strategis BPOM perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM.

Mengingat :

a. b. c.

d.

e.

f.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangnan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Srategis Kementrian / Lembaga 2015 – 2019. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan


g.

2015-2019

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; Keputusan Kepala Badan POM RI, Nomor : HK.04.01.213.12.136103 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja BPOM.

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Startegis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Pertama

: Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran, penetapan kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPOM periode 2015 – 2019

Kedua

: Rencana Strategis BPOM Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : KENDARI PADA TANGGAL : 27 April 2015

KEPALA

Dra.Adilah Pababbari,Apt.MM NIP 19620928 198903 2 001


2015-2019

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya yang dilimpahkan kepada kita semua hingga proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BPOM tahun 2015 – 2019 ini berjalan lancar dan telah dihasilkan satu dokumen Renstra. Penyusunan Renstra merupakan amanat atas Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintahan wajib menyusun rencana Strategis sesuai dengan kaidah dalam peraturan perundang undangan tersebut agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Renstra BPOM Tahun 2015 – 2019 disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan POM RI Tahun 2015 – 2019 dalam mencapai tujuan yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Melindungi masyarakat merupakan tugas bersama. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi yang sinergi dari masyarakat luas dan stakeholder terkait. Tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah agar diperoleh acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran, penetapan kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPOM. Demikianlah kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga berhasil menyusun Rencana Strategis ini , kami ucapkan terimakasih. Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat bagi perkembangan pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, April 2015 Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Kendari

Dra.Adilah Pababbari,Apt.MM NIP 19620928 198903 2 001


2015-2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kemeterian/Lembaga (Renja K/L) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Menyadari hal hal tersebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kendari merasa perlu segera menyusun Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis tersebut merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, dalam rangka mengemban mandat yang diberikan pemerintah, dengan memperhatikan tantangan, peluang, potensi dan kelemahan yang dihadapi dari lingkungan Strategisnya. 1.1.1 Peran Balai POM di Kendari berdasarkan Peraturan Perundangundangan Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun


2015-2019

2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai amanat ini, BPOM menyelenggarakan fungsi : (1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; (4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni: (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar (pre-market) melalui: a) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu; b) Perkuatan standar, regulasi dan pedoman pengawasan obat, Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku; c) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practice (GDP) terkini; dan d) Penguatan kapasitas laboratorium BPOM. (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33 BB/BPOM, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Pusat dan Balai. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui: a) Publik Warning; b) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat. Balai POM di Kendari sebagai Unit Pelaksana Badan POM RI di Sulawesi Tenggara mengemban tugas dan fungsi tersebut. Sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, Balai POM di Kendari sangat perlu untuk diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasi dan lain sebagainya.


2015-2019

BPOM di Kendari idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun dengan luas wilayah Sulawesi tenggara, darat 38.140 km2 dan lautan 110.000 km2 merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai POM di Kendari melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kendari untuk melakukan revitalisasi terhadap kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan, baik produksi dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat. 1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber daya Manusia Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM No 05018/SK/KBPOM tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai POM di Kendari dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari

KEPALA BALAI

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN TERAPETIK, NARKOTIK, KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

KEPALA SEKSI PENGUJIAN MIKROBIOLOGI


2015-2019

Untuk mendukung tugas tugas Balai POM di Kendari sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Kendari untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Tenggara sampai tahun 2014 adalah 62 orang. Adapun jumlah pegawai Balai POM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1Profil pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Unit Kerja

S3

S2

Kepala Sub.Bag TU Seksi pemeriksaan dan Penyidikan Seksi pengujian pangan dan bahan berbahaya Seksi pengujian mikrobiologi Seksi pengujian prod.terapetik Seksi Serlik Pos POM Total

-

1

-

Apt

S1

Non S1

Jmlh

1

7

7

1 15

2

2

6

1

11

-

5

-

2

7

2

3

2

7

-

1

8

-

4

13

-

2 1 7

1 19

2 1 19

1 17

6 2 62

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa 27.4 % pegawai Balai POM di Kendari adalah non sarjana, 30.6 % S1, 30.6% Apt dan 11.3 % S2. Di bawah ini gambar 1.2 : grafik komposisi persentase SDM Balai POM di Kendari menurut pendidikan. Berdasarkan analisis beban kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tahun 2015 – 2019 maka Balai POM di Kendari membutuhkan tenaga sesuai dengan tabel di bawah ini : Tabel 1.2 Analisis beban kerja Balai POM di Kendari 2015 – 2019 No 1 2 3 4 5 6

Bagian Seksi pangan Seksi teranokoko Seksi mikrobiologi Seksi serlik Seksi pemdik Tata usaha

ABK 14 19 10 9 20 22

Pegawai yang ada 7 12 6 6 11 12

Pegawai yang dibutuhkan 7 7 4 3 9 10


2015-2019

Gambar 1.2 Profil pegawai Balai POM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014

Dari komposisi SDM Balai POM di Kendari sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel1.1 dan gambar 1.2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan Strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan Strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM , agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan Strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan. 1.1.3 Hasil Capaian Kinerja Balai POM di Kendari periode 2010 – 2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai POM di Kendari mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat beberapa tujuan yang akan di capai dalam renstra Balai POM di Kendari 2010 – 2014, yaitu : 1) Memberikan rasa aman kepada masyarakat Sultra, dari kemungkinan beredarnya produk yang tidak aman dan tidak bermutu yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, 2) meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan yang didukung oleh kemampuan uji mutu dan keamanan yang handal serta didukung pula oleh sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik– baiknya, 3) Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang dapat


2015-2019

bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPOM di Kendari dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran Strategis pada tabel 1.2 dibawah ini. Tabel 1.3 Capaian Kinerja BPOM di Kendari periode 2010 – 2014

5

95

4

3

2

1

4

3

2

1

0.8

0.7

0.6

0.5

76.5

81

85

90

14

99.2

99.2

99.8

99.67

1.2

2.73

0.95

2.41

0.6

0.53

0.78

1.6

0

0

0

1.25

91.65

92.44

95.20

94.11

baseline baseline

10

11

Rasio (%) 12 13

14

117

111

108

106

170

109

152 .5

41.3

185

182.3

161

33.5

200

200

20 0

50

119.8

114

112

104.6

baseline

92.4

Realisasi (%) 12 13

baseline

88.6

11

baseline

84.4

10

baseline

Persentase Suplemen makanan yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat

14

baseline

4

13

baseline

3

baseline

Persentase obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat Persentase kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

baseline

2

Target (%) 12

baseline

Persentase obat yang memenuhi standar

baseline

1

11

baseline

10

baseline

Indikator

baseline

No

Sebagaimana Tabel 1.2 pencapaian kinerja pada Renstra periode 2010-2014 tersebut di atas, kinerja Balai POM di Kendari telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja Balai POM di Kendari sesuai dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: Untuk indikator kinerja Obat yang beredar telah memenuhi syarat tercapai sebesar 99,6%, sedangkan Obat Tradisional beredar telah tercapai memenuhi syarat 97,6%, untuk kinerja Kosmetik beredar telah memenuhi syarat sebesar 98,2%, dan kinerja Suplemen Makanan tercapai sebesar 100,0%, dan Makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar 94,1%. Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019. Di bawah ini pada Gambar 1.3 dapat dilihat secara grafik pencapaian kinerja Balai POM dari tahun 2010-2014.


2015-2019

Gambar 1.3 Rasio pencapaian Kinerja BPOM di Kendari periode 2010 – 2014

Berdasarkan capaian kinerja utama Balai POM sesuai dengan Tabel 1.2 dan Gambar 1.3 di atas, terlihat bahwa kinerja Balai POM telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun hal ini tidak menjadikan peran Balai POM selesai. Bahkan dengan adanya perubahan lingkungan Strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Balai POM pada masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan. Balai POM diharapkan terus menjaga kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, yaitu agar pengawasan Obat dan Makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Selama periode 2010 – 2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Kendari tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. antara lain : 1) Belum sepenuhnya melayani masyarakat dalam hal pengujian sampel pihak ke III. 2) belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui


2015-2019

komunikasi, informasi, edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. 3) belum optimalnay pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan kondisi obyektif di atas, kapasitas Balai POM di Kendari sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa akan datang yang lebih baik. Untuk itu, ada 3 isu Strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai POM di Kendari sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa akan datang sebagai berikut: 1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendiororng peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. 3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai POM, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Dengan etos kerja yang tinggi, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Sejalan dinamika lingkungan Strategi, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu isu yang berdimensi lintas bidang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Balai POM di Kendari dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan patrisipasi masyarakat akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012, SKN adalah pengololaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia Indonesia secara terpadu dan aling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Salah satu sub sistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin : 1) aspek keamanan,khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi,alat kekesehatan dan makanan,yang beredar, 2) ketersediaan,pemerataan dan keterjangkauan obat ,terutama pada esensial, 3) perlindungan masyrakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat pengguna,4 ) upaya kemandirian dibidang kefarmasian sumber daya dalam negeri. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan


2015-2019

berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dlam berbagai upaya kesehatan tersebut. Disisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau Balai POM di Kendari untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif. Disamping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dan demografis juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkomsumsi Obat dan Makanan. Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kendari untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkomsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Balai POM di Kendari selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, Balai POM di Kendari juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. 1.2.2. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Program JKN diatur dalam UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN ). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah bervariasinya jenis obat yang beredar. Sedangkan dampak tidak langsung adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenis.


2015-2019

Selain itu sistem ini diharapkan dapat menaggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem jaminan Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merpakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan penerapan JKN, maka akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Selain itu dengan meningkatnya variasi obat sebagai implikasi penerapan SJSN, BPOM di Kendari juga dituntut harus lebih intensif dalam melaksanakan farmakovigilan, utamanya monitoring efek samping obat (MESO). Dari sisi penyediaan ( supply side ) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan keseimbangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan ( penguji ), evaluator, maupun inspektur, serta kuantitas SDM yang harus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

1.2.3. Globalisasi, perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipacu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transformasi. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (free Trade Area) Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari Negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikomsumsi. Untuk itu masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkomsumsi Obat dan Makanan tersebut. Dengan adanya Free Trade Area (FTA), maka pemerintah harus mengembangkan kesiapan industri farmasi untk dapat mendukung pemerataan, keterjangkauan dan ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri. 1.2.4 Perubahan Iklim Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetetitif. Dari sisi ekonomi


2015-2019

makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang, perangnya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor makanan, minuman dan tembakau serta sub sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Kendari untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain itu terdapat industri obat obatan, yakni obat kimia maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal yang juga akan menuntut peran dari Balai POM di Kendari untuk mengawasi produksi dan distribusinya. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan Balai POM di Kendari dalam mengawasi peredaran varian produk Obat dan Makanan serta kosmetik, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, makanan, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BPOM di Kendari melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredarannya. 1.2.5 Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Beberapa penyakit degenerative, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat obatan dalam jangka waktu yang relative.lama. Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dilakukan masyarakat, maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari Balai POM di Kendari. 1.2.6 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Secara umum, bahwa transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada transisi kesehatan di masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan dalam penggunaan layanan kesehatan baik secara personal, korporat maupun masyarakat luas. Efek ini akan dapat mempengaruhi besarnya beban fasilitas kesehatan dan sistem jaminan kesehatan masyarakat Indonesia dan sekaligus akan menambah beban kerja dari Balai POM di Kendari, sebagai pengawas di bidang Obat dan Makanan. Konsumsi obat, makanan dan kosmetik baik farmasi maupun herbal akan cukup besar pada kelompok usia produktif. Karena pola hidup dan orientasi konsumsi juga akan mengarah pada kesehatan jangka panjang dan juga penampilan, sehingga vitamin dan suplemen kesehatan menjadi komponen obat yang cukup besar konsumsinya. Hal ini menjadi tambahan tugas BPOM di Kendari untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap berbagai jenis Obat dan Makanan yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya.


2015-2019

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan dan penawaran terhadap produk Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Bertambahnya jumlah produsen tentunya menuntut peran BPOM di Kendari yang semakin besar dalam proses penilaian dan pengawasannya. Balai POM di Kendari harus membuat kebijakan yang mendukung kualitas SDM Indonesia. Kebijakan yang dibuat harus berorienstasi pada keamanan, manfaat, dan Mutu Obat dan Makanan juga persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga menjamin Obat dan Makanan yang sampai dimasyarakat aman, bermanfaat, dan bermutu. 1.2.7 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mengsinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan Obat dan Makanan. Desentralisasi di bidang kesehatan belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga belum secara optimal memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Kendari berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, merupakan tantangan bagi BPOM di Kendari untuk menyiapkan norma, standar, pedoman dan kriteria bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah. 1.2.8 Perkembangan Teknologi Kemajuan teknologi produksi dibidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain termasuk produk darah, produk jaringan, produk terapi gen, pangan hasil rekayasa genetic, produk perkembangan nano untuk produk dan kemasannya serta produk hasil inovasi lainnya. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Kendari meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai lembaga pengawas, utamanya pengetahuan dan tekhnologi laboratorium pengujian POM selaku diagnosis pasti adanya resiko yang beredar dimasyarakat. Kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk Obat dan


2015-2019

Makanan, Balai POM di Kendari dapat mendorong industri farmasi untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat dalam negeri. Selain teknologi produksi, teknologi transfortasi juga berkembang pesat, sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan secara efisien. Hal ini mengakibatkan pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Kendari untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun disisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai POM di Kendari terkait trend pemasaran dan transaksi produk makanan dan obat secara online, yang tentu saja juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. 1.2.9 Implementasi Program Fortifikasi Pangan Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional dan Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman,dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrient penting. Fortifikasi Pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan mikro. Sebagai langkah awal pemeritah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI ).Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh BPOM. Untuk mengawal program ini, BPOM mendapatkan mandat Strategis baik dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi ( RAN-PG) maupun rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi ( RAD-PG).Kegiatan Intensifikasi ini pengawasan produk fortifikasi Nasional ( tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk dalam rangka pemenuhan persyaratan ( complience maupun surveilance keamanan pangan). 1.2.10 Jejaring Kerja Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player untuk itu Balai POM di Kendari mengembangkan kerja sama dengan stakesholder lain. Jejaring yang luas ini sangat Strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas Balai POM. Jejaring kerja yang telah berhasil dilaksanakan dan membantu tugas Balai POM adalah Jejaring keamanan pangan. 1.2.11. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Dengan akan berakhirnya agenda Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak Negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bentuk


2015-2019

dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Terkait goal 2, End hunger, achieve food security and improved nutrition,and promote sustainable agriculture,selain ketahanan pangan, kondisi yang harus diciptekan antara lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses untuka mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi ini adalah tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya pangan diet khusus mengandung Angka kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina BPOM menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BPOM / Standar Nasional Indonesia / Standar Internasional. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat. Terkait goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa tercapai hanya jika industry farmasi yang telah diintervensi (diawasi dan dibina BPOM), mempraktekkan GMP dalam produksi obat yang aman, berkhasiat dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal mutu obat JKN. Tantangan bagi BPOM di Kendari ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya. 1.2.12 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan reformasi birokrasi sesuai PP No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran


2015-2019

sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir dalam pelaksanaan RB adalah : 1. Penataan dan penguatan struktur organisasi 2. Penataan peraturan perundang-undangan dan penegakan hokum 3. Penguatan akuntabilitas kinerja 4. Penguattan pengawasan 5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur 6. Manajemen perubahan Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang lingkungan Strategis baik secara internal maupun eksternal, maka Balai POM di Kendari harus melakukan upaya upaya agar pengaruh lingkungan khususnya eksternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Balai POM di Kendari sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan. Atas dasar pengaruh lingkungan Strategis tesebut, dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melaui analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah Strategis dan kebijakan Balai POM di Kendari kedepan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi dalam RENSTRA periode 2015 – 2019. Adapun hasil analisa SWOT dapat dijelaskan sbb : 1. Kekuatan (Strenggths) Balai POM di Kendari saat ini memiliki kualitas SDM yang sangat memadai, khususnya tenaga tenaga trampil dalam melakukan pengujian/penilaian dan pengawasan Obat dan Makanan yang ada. Disamping itu, Balai POM di Kendari juga telah memiliki hasil penilaian atas integritas pelayanan publik yang diakui secara nasional. SDM yang bertugas sebagai pelayanan publik sangat mutlak harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh Balai POM terhadap penilaian/pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Pengakuan stakeholder tentang keberadaan Balai POM di Kendari semakin meningkat yaitu dengan ditempatkannya Balai POM di Kendari sebagai Tim Teknis oleh Pemerintah Daerah di Dewan Ketahanan Pangan Kota Kendari. Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota sangat besar dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam kaitan ini Pemerintah provinsi dan kabupaten / kota memanfaatkan Balai POM di Kendari sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut. Di samping itu, beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara menjalin kerjasama dengan Balai POM di Kendari dalam rangka


2015-2019

pelaksanaan praktik kerja lapangan dan pelaksanaan penelitian tugas akhir bagi mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi Balai POM, komitmen pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran Balai POM di Kendari dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Kendari telah terakreditasi sejak tahun 2004 dan pada tahun 2009 dan tahun 2014 kembali di assessment oleh KAN BSN dalam rangka re-Akreditasi. Dalam rangka pengembangan laboratorium menuju laboratorium yang mandiri, unggulan dan di akui secara internasional, Balai POM senantiasa melakukan usaha peningkatan melalui penerapan sistem manajemen mutu, penambahan parameter uji, mengikuti uji profisiensi baik yang dilaksanakan oleh provider internal maupun eksternal. Laboratorium Balai POM di Kendari untuk tahun 2015 – 2019 akan melakukan penambahan dan penyesuaian ruang lingkup terakreditasi terhadap peta kemampuan uji laboratorium. Untuk memberikan pelayan publik yang bermutu dan konsisten Balai POM di Kendari telah menerapkan Quality Management Sistem (QMS). Penerapan QMS pada semua aspek akan menjadikan pengawasan Obat dan Makanan lebih konsisten dan berkelanjutan. 2. Kelemahan (Weaknesses) Saat ini SDM Balai POM di Kendari sudah memiliki kualitas yang memadai, namun disisi kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas Obat dan Makanan. Selain itu sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem kinerja yang lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai dan didukung dengan teknologi informasi serta struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai. Diharapkan penataan kelembagaan ke depannya bisa sesuai dan mengikuti prinsip structur follow fungtion follow stategy, sehingga struktur organisasi dan tata kerja (fungsi) dapat mewujudkan tujuan organisasi.


2015-2019

3. Peluang (opportunities) SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam berbagai upaya kesehatan. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari dapat mendorong pelaku usaha baik industri kecil maupun besar untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga menjadi tantangan dan peluang yang harus dihadapi Balai POM di Kendari. Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini mendororng pertumbuhan industri Obat dan Makanan secara pesat. Hal ini menjadi peluang dan tantangan Balai POM di Kendari dalam mengawasi Obat dan Makanan yang semakin banyak variannya. Kerjasama dengan instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Otonomi dan desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang undangan merupakan tantangan yang sangat penting. 4. Tantangan (Threats) Pengaruh perubahan iklim, khususnya produk bahan pangan semakin dirasakan ancamannya. Adanya gagal panen di sejumlah daerah dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan demikian, perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga yang kompetitif sehingga permintaan akan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan sulit mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sesuai dengan standarisasi kesehatan. Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan adanya produk produk yang tersedia di pasar tidak memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ii mengakibatkan ancaman bagi masyarkat.


2015-2019

Semakin meningkatnya usia harapan hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat juga semakin meningkat. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat, jika tidak ditata dengan baik akan menjadi potensi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Di bawah ini tabel 1.3 Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan pengaruh lingkungan Strategis dari internal dan eksternal.

Tabel 1.4 Rangkuman Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)

1 2 3 4 5 6 Kelemahan 1 (Weaknesses) 2 3 4 5 Peluang 1 (Opportunities) 2 3 4 5 Tantangan 1 (Treats) 2 3 4 5

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) Kualitas SDM Integritas pelayanan publik diakui secara nasional Networking yang kuat dengan lembaga lembaga Pedoman pengawasan yang jelas Laboratorium yang terakreditasi Komitmen pimpinan Masih terbatasnya jumlah SDM Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja Terbatasnya sarana dan prasarana baik pengdukung maupun utama Masih kurangnya dukungan IT Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja Adanya program Nasional (JKN dan SKN) Perkembangan teknologi yang sangat cepat Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait Desentralisasi dan otonomi daerah Perubahan iklim dunia Lemahnya penegakan hokum Perubahan pola hidup masyarakat Adanya perjanjian perdagangan bebas ( free trade area) Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di Kendari perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor faktor lingkungan Strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi periode 2015 – 2019 Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Balai POM di Kendari sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BPOM sesuai dengan bisnis proses Balai POM untuk periode 2015 -2019 sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini :


2015-2019

Gambar 1.4 Peran dan Kewenangan BPOM di Kendari sesuai dengan Bisnis Proses Utama

Bisnis Proses BPOM di Kendari Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan Standarisasi kebijakan teknis pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan (Pre market dan post market)

Sistem pengawasan Obat dan Makanan (regulator sistem)

Pembinaan dan bimbingan kepada stakeholder Kemandirian (stake holder)

Gambar 1.5 penjabaran bisnis proses utama kepada kegiatan utama BPOM KEGIATAN UTAMA BERDASARKAN BISNIS PROSES BPOM KEBIJAKAN TEKNIS STANDARISASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Riset terhadap pelaksnaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

Pre Market

Pengawasan (penilaian) Obat dan Makanan sesuai standar

Post Market

Pembinaan dan bimbingan kepada stakeholder

Pengawasan sarana produksi sesuai standar

Komunikasi, informasi danedukasi publik termasuk peringatan publik

Pengawasan sarana distribusi sesuai standar Sampling dan pengujian laboratorium

Penyidikan dan penegakan hukum

SISTEM (STANDARISASI) PENGAWASAN (REGULATOR)

KEMANDIRIAN

(Stakeholders)


2015-2019

Tabel 1.5 Penguatan Peran BPOM di Kendari Tahun 2015 – 2019

Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan

Kerjasama,komuni kasi, informasi dan edukasi publik

 Penyusunan kebijakan teknis pengawas Obat dan Makanan (NSPK)  Pengawasan (penilaian) Obat dan Makanan sesuai standar  Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar  Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar  Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan  Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik  Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan  Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar  Penyebaran informasi bahaya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar

1.2.12 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Dengan akan berakhirnya agenda Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak Negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Terkait goal 2, End hunger, achieve food security and improved nutrition,and promote sustainable agriculture,selain ketahanan pangan, kondisi yang harus diciptekan antara lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses untuka mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi ini adalah tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya pangan diet khusus mengandung Angka kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina BPOM menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BPOM / Standar Nasional Indonesia /


2015-2019

Standar Internasional. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat. Terkait goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa tercapai hanya jika industry farmasi yang telah diintervensi (diawasi dan dibina BPOM), mempraktekkan GMP dalam produksi obat yang aman, berkhasiat dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal mutu obat JKN. Tantangan bagi BPOM di Kendari ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.


2015-2019

Bab II Visi, misi, dan tujuan BPOM Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Kendari sesuai tugas dan fungsinya sebagai instansi yang diberi tanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan harus menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan. Untuk itu Balai POM di Kendari menetapkan visi, misi, tujuan, serta sasaran. II.1

Visi Visi BPOM di Kendari mengacu pada visi Badan POM RI yaitu : “ Obat dan Makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa” Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut : Aman : Kemungkinan resiko timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analia dan kajian, sehingga resiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obatdan Makanan meyakinkan,keamanan memadai.dan mutunya terjamin. Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar,baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

II.2

Misi Misi BPOM di Kendari mengembang Misi Badan POM RI dan didefenisikan sebagai tujuan mulia organisasi untuk : 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu diharapkan Balai POM di Kendari mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Satu sisi tantangan dalam


2.

3.

II.3

2015-2019

pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis resiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran Strategis ini. Mendoromg kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan akan menjadi pro active kontrol dengan mendorong penerapan risk manajemen program oleh industri. Sebagai salah satu pilar sistem pengawasan Obat dan Makanan, pelaku usaha harus bertanggung jawab memenuhi standard dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, Balai POM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar yang lain, masyarakat diharapkan memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standard dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi.

Budaya Organisasi 1. Profesional Meningkatkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjungjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI 5.

6.

II.4

Inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi inovasi Responsif / Cepat tanggap Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan di Kendari tahun 2015 – 2019 adalah : 1. Meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Balai POM 2.

II.5

2015-2019

Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim invasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah : a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategi Sasaran Strategis yang hendak dicapai selama lima tahun periode 2015 – 2019 adalah sasaran yang mengacu pada sasaran Strategis Badan POM RI yaitu : 1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan, Untuk mengukur capaian sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sbb : a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 94% pada akhir 2019 b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan target 84% pada akhir 2019 c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat dengan target 93% pada akhir 2019 d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 83% pada akhir 2019 e. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 90% pada akhir 2019


2015-2019

2.

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut : a. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat target 91% pada akhir tahun 2019 b. Jumlah kabupaten/kota yang memberkan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan target 6 pada akhir tahun 2019.

3.

Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan indikatornya adalah : a. Nilai SAKIP Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari target A pada akhir tahun 2019.

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan indikator kinerja utama BPOM di Kendari adalah : 1. Persentase obat yang memenuhi syarat target 94 pada akhir tahun 2019 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat target 84 pada akhir tahun 2019 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat target 93 pada akhir tahun 2019 4. Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat target 83 pada akhir tahun 2019 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat target 90 pada akhir tahun 2019. 6. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat target 91 pada akhir tahun 2019.

Adapun tabel 1.6 Visi, Misi, Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM di Kendari periode 2015 – 2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah :


2015-2019

Tabel 1.6 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja BPOM di Kendari

Visi

Misi

Tujuan

Obat dan Makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan -

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

-

Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

-

Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase OT yang memenuhi syarat Persentase kosmetik yang memenuhi syarat Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Jumlah kabupaten /kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Nilai SAKIP Pengawas Obat Makanan di Kendari

Balai dan


2015-2019

Bab Iii Arah kebijakan dan strategi III.1 Arah kebijakan dan Strategi BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran Strategis BPOM periode 20152019, dilakukan upaya secara terintegrasi dan focus pada pengawasan Obat dan Makanan. Arah kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan : 1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan; 3. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi public melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; 4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal : 1. Penguatan kemitraan dengan lintas sector terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal : 1. Penguatan regulatory sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu; 3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan.


2015-2019

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapka programnya sesuai RPJM periode 2015 – 2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut : a. Program teknis Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standarisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, sampling pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program generik 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana BPOM. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan kegiatan prioritas BPOM sebagai berikut : a. Kegiatan kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan 1. Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post market); 2. Peningkatan efektivitas evaluasi pre market melalui penilaian obat; 3. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan; 4. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi panagan dan bahan berbahaya; 5. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; 6. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 7. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan 8. Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; 9. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik 1. Koordinasi dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan; 2. Pengawasan dan penigkatan akuntabilitas aparatur BPOM;


2015-2019

3. Pengadaan, pemeliharaan dan pembinaan pengelolaan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur BPOM; 4. Peningkatan kompetensi aparatur BPOM; 5. Peningkatan kualitas produk hukum, serta layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat.

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM di KENDARI Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategi BPOM dI Kendari periode 2015 – 2019 adalah : 1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal : Eksternal : 1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Internal : 1. Penguatan regulatory sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko 2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga keinerja individu/pegawai 3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai 4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel


2015-2019

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan tersebut, BPOM di Kendari menetapkan program programnya sesuai RPJM periode 2015 – 2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut : a. Program teknis Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM di Kendari dalam menghasilkan pemenuhan mutu, keamanan, dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program generik 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 2) Program peningkatan sarana dan prasarana BPOM di Kendari Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM di Kendari menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu

program utama (teknis) dan program

pendukung (generik), sebagai berikut:

a.

Program Teknis Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b.

Program Generik 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.


2015-2019

Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Penyempurnaan instruksi kerja pengawasan Obat dan Makanan (pre dan postmarket); 2) Peningkatan efektivitas pengawasan pre-market melalui audit pelaksanaan pembuatan yang baik pada sarana produksi Obat dan Makanan; 3) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 4) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 5) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 6) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 7) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung): 1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan; 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan; 3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang; 4) Peningkatan Kompetensi SDM; 5) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Tabel 1.7 : Program, Sasaran program, kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator BPOM di Kendari

Program PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Program MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan Strategis Pengawasan Obat dan Makanan di BPOM

Sasaran kegiatan Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan BPOM

Indikator 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. 3. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor

PIC BPOM di Kendari


2015-2019 publik (JFK) 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. 5. Jumlah perkara di bidang Obat dan makanan 6. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan 7. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 8. Jumlah layanan informasi Balai POM 9. Desa / kelurahan yang diintervensi program keamanan panagan.

III.3. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan Strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebela mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor). Sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM di Kendari dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain : 1. UU pembinaan, pengawasan dan pengembangan sediaan farmasi; 2. Peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan ; 3. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta RPP label dan iklan pangan terkait Undang-Unadang No 18 Tahun 2012 tentang pangan; 4. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP;


2015-2019

5. Juknis / pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan; 6. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta peraturan kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dalam melaksanakan mandat renstra 2015 – 2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi BPOM di Kendari maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi / lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama. 1. Penataan kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif yang berpegang pada peraturan Menteri PAN No PER/18/MPAN/II/2008, TENTANG PEDOMAN ORGANISASI Unit pelaksana teknis kementrian dan lembaga pemerintah non kememtrian, dengan langkah penataan sebagai berikut : a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional, sekaligus sebagai ‘ ujung tombak’ dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM; b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang; Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan pada gambar 1.6. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce, provide, manage, dan apply .


2015-2019

Gambar 1.6, kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM Produce

Apply

Provide

REGULATING perumusan dann Penetapan kebijakan

Penetapan standar dan persyaratan

EMPOWERING

EXECUTING Penyediaan layanan publik

Kebijakan nasional dan pedoman pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan peredaran, promosi dan iklan

Fasilitasi, pengembanga n kapasitas

Pengujian lab,pemeriksaan sarana dan pepenyidikan

Pengawasan pembuatan, penandaan

Pengelolaan anggaran Pengelolaan sarana dan prasarana kerja

Ketersediaan anggaran

Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan

Perlindungan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standard an persyaratan

Perijinan, pengawasan peredaran obat danpengawasan industri farmasi Keterpaduan sistem informasi Obat dan Makanan nasional

Pengelolaan SDM ASN

Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Tata kelola dan tata laksana

perencanaan

Pengukuran kinerja

Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan (regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing dan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan kegiatan penguatan bagi pihak lain. Fungsi provide, menyediakan keluaran untuk dimanfaatkan langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage, pengelolaan sumber daya organisasi agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. 2. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan 3. Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum.


2015-2019

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1. Target Kinerja Sebagaimana sasaran Strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing- masing sasaran Strategis dan sasaran kegiatan sesuai tabel 1.8 dan tabel 1.9 adalah : Tabel 1.8 Sasaran Strategi dan Indikator kinerja Target Kinerja Sasaran Strategis

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat

92

92,5

93

93,5

94

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat

80

81

82

83

84

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat

89

90

91

92

93

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat

79

80

81

82

83

Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

88

88

89,,10

89

90

Peningkatan Tingkat Kepuasan Masyarakat

85

87

89

90

91

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

2

3

4

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

5

6

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN

2015-2019 A

A

A

A

A

Tabel 1.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator kinerja Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

2250

2250

2250

2250

2250

Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

100

100

100

100

100

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

21

21

22

22

22

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

25

25

26

26

27

Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan

5

5

5

6

6

Jumlah layanan publik BB/BPOM

330

330

335

340

345

Jumlah Komunitas yang diberdayakan

18

25

32

41

50

76.68

77.29

78.11

78.93

79.75

10

9

10

9

10

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

IV.2. Kerangka Pendanaan Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dari sasaran Strategis dan sasaran kegiatan BPOM di Kendari periode 2015 – 2019 sesuai tabel 2.0 dan tabel 2.1 :


2015-2019

Tabel 2.0 Sasaran Strategi, Indikator kinerja dan pendanaan Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makasnan

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Alokasi (Rp Milyar)

PIC

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat

0,8

0,9

1

1,1

1,2

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat

0,2

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat

0,6

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat

0,2

Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

1,2

Pemdik Pengujian Pemdik 0,3

0,4

0,5

0,6 Pengujian Pemdik

0,7

0,8

0,9

1 Pengujian Pemdik

0,3

0,4

0,5

0,6 Pengujian Pemdik

1,2

1,3

1,4

1,5 Pengujian

Peningkatan Tingkat Kepuasan Masyarakat

0,9

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

1

1,1

1,2

1,3

Serlik

Serlik TU 14,47

19,77

24,47

29,50

34,50

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN

1,8

1,9

2015-2019

2,0

2,1

2,2

TU

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan, Indikator kinerja dan pendanaan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Alokasi (Rp Milyar)

PIC

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

1.130

1.130

1.400

1.420

1.440

Pengujian

Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

0.090

0.090

0.090

0.090

0.090

Pemdik

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

0.078

0.078

0.078

0.079

0.082

Pemdik

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

0.920

0.920

0.930

0.940

0.940

Pemdik

Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan

0.035

0.043

0.050

0.060

0.070

Pemdik

Jumlah layanan publik BB/BPOM

0.800

0.800

0.960

1.000

1.08

Serlik

Jumlah Komunitas yang diberdayakan

0.540

0.540

0.540

0.540

0.540

Serlik

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

2.026

5.925

8.026

11.925

14.028

TU

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

1.670

1.840

2.000

2.177

2.344

TU


2015-2019

BAB V PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) BPOM di Kendari tahun 2015 – 2019 ini disusun dengan mengacu dari Renstra Badan POM RI sebagai lembaga induk. Renstra ini merupakan dokumen resmi BPOM di Kendari dan di syahkan melalui Surat Keputusan kepala Balai POM. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalan rencana Strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana kinerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPOM di Kendari. Dokumen ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke sub bagian dan setiap seksi dalam lingkup BPOM di Kendari, dan juga stakeholder terkait secara keseluruhan. Dokumen ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan tentang ke mana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana peran setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan nantinya akan di ukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan yang di rencanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya tujuan Strategis.


2015-2019

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KENDARI NOMOR HK.04.106.05.14.778 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI KENDARI TAHUN 2015 – 2019

..................... i ..................... ii ..................... iv ..................... v ..................... vi

..................... vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.1.1 Peran BPOM di Kendari berdasarkan Peraturan Perundang – undangan ...................... 1 1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ...................... 3 1.1.3 Hasil Capaian Kinerja BPOM di Kendari Periode 2010 – 2014 ...................... 5 1.2 Potensi dan Permasalahan ...................... 7 1.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) ...................... 8 1.2.2 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ...................... 9 1.2.3 Globalisasi, perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional ...................... 10 1.2.4 Perubahan Iklim ...................... 10 1.2.5 Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat ...................... 11 1.2.6 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk ...................... 11 1.2.7 Desentralisasi dan Otonomi Daerah ...................... 12 1.2.8 Perkembangan Teknologi ...................... 12 1.2.9 Implementasi program fortifikasi pangan ...................... 13 1.2.10 Jejaring kerja ………………. 13 1.2.11 Agenda Sutainable Development Goals (SDGs) …..………….. 13 1.2.12 Komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ……………. 14 BAB II VISI, MISI,DAN TUJUAN BPOM DI KENDARI II.1 VISI II.2 MISI II.3 Budaya Organisasi II.4 Tujuan II.5 Sasaran Strategi

...................... 22 ...................... 22 ...................... 22 ...................... 23 ...................... 24 ...................... 24

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

...................... 27 ...................... 27

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI III.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM di Kendari III.3 Kerangka Regulasi III.4 Kerangka Kelembagaan

2015-2019 ...................... 29 ...................... 32 ................. …. 33

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1 Target Kinerja IV.2 Kerangka Pendanaan

…............. …. 35 ................. …. 35 ...................... 36

BAB V

PENUTUP

................. …..39


2015-2019

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6

Struktur Organisasi BPOM di Kendari Profil pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014 Rasio pencapaian Kinerja BPOM di Kendari periode 2010 – 2014 Peran dan Kewenangan BPOM sesuai dengan Bisnis Proses Utama Penjabaran bisnis proses utama kepada kegiatan utama BPOM Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM


2015-2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Tabel 1.7 Tabel Tabel Tabel Tabel

1.8 1.9 2.0 2.1

Profil pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan Analisis beban kerja Balai POM di Kendari 2015 - 2019 Capaian Kinerja BPOM di Kendari periode 2010 – 2014 Rangkuman Analisis SWOT Penguatan Peran BPOM di Kendari Tahun 2015 – 2019 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategic dan Indikator Kinerja BPOM Periode 2015 – 2016 Program, Sasaran program, kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator BPOM di Kendari Sasaran Strategi dan Indikator kinerja Sasaran Kegiatan, Indikator kinerja Sasaran Strategi, indikator kinerja dan pendanaan Sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan


2015-2019

DAFTAR LAMPIRAN 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015 – 2019 Balai POM di Kendari 2. Matriks Kerangka regulasi BPOM 2015 - 2019


2015-2019

Lampiran 2. Matriks Kerangka regulasi BPOM 2015-2019 No

Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan regulasi

1 RUU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi

2 Peraturan perundang-undangan terkait pengawasaN Obat dan Makanan

3 RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 4 Norma, standar, prosedure dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren

5 Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP Dasar hukum provider Uji Profisiensi dan provder Baku 6 Pembanding 7 Memorandum of Understanding (MOU) Penguatan sistem Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisisting, Kajian dan Pelatihan

Unit Penanggungjawab

Regulasi pengawasan Obat dan Makanan belum lengkap. Payung 1. Direktorat standarisasi obat. hukum yang ada belum efektif untuk pengawasan Obat dan 2. Direktorat standarisasi Obat Makanan Tradisional Kosemtik dan suplemen kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas 4. PPOMN Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan 1. Direktorat Standarisasi Obat

Unit Terkait / Institusi

1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kementrian Kesehatan 4. Kemendag 5. Kemenperin 6. Kemendagri

2. Direktorat Standarisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Biro hukum dan Humas 1. Direktorat Standarisasi Pangan 2. Biro Hukum dan Humas Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: 1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Sebagai pedoman PemerintahDaerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan

1. Biro Hukum dan Humas 2. Direktorat Standarisasi Obat 3. Direktorat Standarisasi obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Standarisasi Produk Pangan

Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll Belum optimalnya quality Surveilance / monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau

1. PPOMN 2. Biro Hukum dan Humas 1. PPOMN 2. Biro Hukum dan Humas 1. Biro Hukum dan Humas 2. Direktorat Insert dan Pengawasan Kedeputian 1,2,3

1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kementrian kesehatan

8 Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan EWS yan informatif, antara lain : 1. Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovgilans. 2. Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS

No

Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan regulasi

9 Juknis / pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan 10 Peraturan kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala daerah ( Gubernur, Bupati, dan walikota) untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. 11 Peraturan dengan instansi / pihak terkait yang mengatur regulatory insentive

Sisten Outbreak response dan EWS belum optimal dan informatif. Diperlukan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (co.Obat terkontaminasi etilen glikol

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisisting, Kajian dan Pelatihan Sistem penyebaran informasi OM belum terintegrasi

1. Direktorat Surveilan Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik, dan suplemen makana. 3. Direktorat Pengawasan Distribusi Obat. 4. Biro Hukum dan Humas Unit Penanggungjawab

1. PIOM 2. Biro Hukum dan Humas 3. Biro Umum

Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil tenpa adanya kerjasama dan kmitmen dari daerah dalam mendukung BPOM 1. Direktorat standarisasi obat. 2. Direktorat standarisasi Obat Tradisional Kosemtik dan suplemen kesehatan 3. Biro Hukum dan Humas 4. PPOMN

Unit Terkait / Institusi

RENSTRA BALAI POM DI KENDARI

Recommend Documents