Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun A. KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa ( pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan yang terus meningkat. Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019. Selanjutnya Renstra Badan POM RI periode 2015-2019 akan menjadi pedoman bagi seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, yang selanjutnya di sebut BBPOM di Makassar. Renstra BBPOM di Makassar diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra BBPOM di Makassar merupakan penyusunan Renstra tahap ke 3 pada Era Reformasi, penyusunanya telah melalui beberapa tahap untuk kemudian menjadi pedoman kerja program dan kegiatan 5 tahun kedepan (2015-2019). 1. KONDISI UMUM Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001, Jo SK Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, maka BBPOM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

1

a.

Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropik dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya.

b.

Fungsi : 1. 2.

Penyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan; Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; 3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; 4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi; 5. Pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; 6. Pelaksanaan proses sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu; 7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; 8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 10. Pelaksaanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Makassar sebagai unit

pelaksana teknis Badan POM RI yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat sehingga sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi organisasi maupun kualitas Sumber Daya Manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya, dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut. BBPOM Di Makassar idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, dengan luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang mencapai 62.755,3 km² merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi BBPOM di Makassar melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena Sulawesi Selatan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dan merupakan pintu gerbang lalulintas peredaran Obat dan Makanan di wilayah timur Indonesia.


2

Dalam bidang pengawasan ini masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sekaligus pembina di bidang obat dan makanan agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan beredarnya produk yang tidak bermutu dan tidak aman yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sebagai implementasi dari hal tersebut perlu dilakukan peningkatan di beberapa sisi antara lain penajaman sasaran pengawasan, tindakan produktif terhadap masalah yang terjadi di wilayah kerja, meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang didukung oleh kemampuan uji mutu dan keamanan yang handal serta didukung pula oleh sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik–baiknya, sehingga apa yang diharapkan organisasi dapat segera tercapai. Upaya khusus untuk mengembangkan komitmen seluruh anggota organisasi perlu adanya koordinasi dan komunikasi dengan stake holder sebagai faktor kunci sukses terus diupayakan melalui peningkatan komunikasi efektif dan pertemuan dengan seluruh stake holder yang ada di daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk itu Balai Besar POM di Makassar akan selalu berupaya untuk mampu memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.


3

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

KEPALA BBPOM DI MAKASSAR

KA.SUB.BAGIAN TATA USAHA

TATA USAHA Ka.Bid.Peng Teranakoko

Ka.Bid.Peng Pangan & BB

tER

Pangan&BB

Teranakoko Klp. Jab. Fungsional

Ka.Bid.Peng Mirobiologi

Ka. Bid. Pemdik

Ka. Bid. Serlik

Ka. Sie. Pemeriksaan

Ka. Sie. Sertifikasi

Ka. Sie. Penyidikan

Ka. Sie. LIK

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.1, secara garis besar unit-unit kerja BPPOM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen 2. Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya 3. Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi 4. Bidang Pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya 5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen tugas melaksanakan penyusunanan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan


4

6.

pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen Sub. Bagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Makassar

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM di BBPOM di Makakassar sampai tahun 2014 adalah 122 orang. Gambar 1.1 Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 60 50 40 30 20 10 0

1 2 3 4 5 6

Bidang Pengujian Teranakoko Bidang Pengujian Pangan & BB Bidang Pengujian Mikrobiologi Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Bidang Sertifikasi dan LIK Sub Bagian Tata Usaha

2 1 1 6 4 2

14 6 9 14 9 -

5 3 2 5 1 9

3 1

5 3 4 3 1

7

2

Jumlah

D1

D3

S1

Apoteker/ Profesi

S2

No .

Tabel 1.1 Penyebaran SDM BBPOM di Makassar Unit Kerja

SLTA Umum SLTA Kejuruan

Dari gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa 29,51 % pegawai BBPOM di makassar adalah non sarjana. Adapun penyebaran SDM BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar dapat dilihat pada tebel dibawah ini :

29 14 16 28 14 21

Tabel 1.2 berdasarkan ABK Dari komposisi SDM sampai tahun 2014 seperti table diatas, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan terjadi untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.


5

3. Hasil Capaian Kinerja BPOM periode 2010-2014 Sesuai peran dan kewenangan Balai Besar POM di Makassar mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat. Adapun pencapaian hasil kinerja Balai Besar POM di Makassar dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu:

a. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar pada tahun terakhir RPJMN 2010-2014 adalah 1.84 yang diukur dengan memperhitungkan selisih dari persentase produk obat yg memenuhi standar pada tahun 2014 (99.34%) tehadap persentase produk obat yg memenuhi standar pada tahun 2010 (97.50%).

Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar Tahun 2010 Obat yang Memenuhi Standar (%) 97.50 Target kenaikan Obat Memenuhi Standar (%) 0 Realisasi kenaikan Obat Memenuhi Standar (%) 0 % capaian 0

2011 97.71 2.00 0.21 10.50

2012 98.40 5.00 0.9 18.00

2013 98.12 20.00 0.62 3.10

2014 99.34 13.00 1.84 14.15

Capaian kinerja semakin meningkat terlihat dari peningkatan jumlah cakupan obat yang memenuhi standar dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu dari sebesar 97.50% sampai dengan 99.34%. Jika dihitung dari capaian realisasi terhadap target, maka diperoleh capaian sebesar 14.15% dari target yang ditetapkan

b. Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

6

Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar di tahun 2014 mencapai hingga 18.47% dari tahun 2010. Interpretasi data dalam gambar :

Persentase Kenaikan Obat Tradisional Yang Memenuhi Standar Tahun 2010 Obat Tradisional Memenuhi Standar (%) 67.55 Target Kenaikan Obat Tradisional Memenuhi standar (%) 0 Realisasi Kenaikan Obat Tradisional Memenuhi standar (%) 0 % capaian indicator 0

2011 63.40 2 -4.15 -207.5

2012 62.71 5 -4.84 -96.8

2013 74.80 3 7.25 242

2014 86.02 4 18.47 461.75

Dari data dapat dilihat terjadi penurunan capaian obat tradisional yang memenuhi syarat dari tahun 2010 ke 2012, namun secara bermakna terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebesar yaitu 7.25% (yaitu dari 67.55% ke 74.80% ), bahkan pencapaian tahun 2014 sebesar 18.47% dari tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) terjadi peningkatan persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar.

c. Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar Persentase kenaikan kosmetik yang memenuhi standar di tahun 2014 adalah 15.48% jika dihitung dari tahun 2010.


7

Persentase Kenaikan Kosmetik Yang Memenuhi Standar Tahun 2010 Kosmetik Memenuhi Standar (%) 95.04 Target Kenaikan Kosmetik Memenuhi standar (%) 0 Realisasi Kenaikan Kosmetik Memenuhi standar (%) 0 % capaian indicator 0

2011 92.92 25 -2.12 -8.48

2012 99.09 25 4.05 16.2

2013 98.91 25 3.87 15.48

2014 98.91 25 3.87 15.48

Dari data nampak bahwa terjadi penurunan persentase kosmetik yang memenuhi standar pada tahun 2011 dari tahun 2010 sebesar 2.12%. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan kenaikan kosmetik yang memenuhi syarat hingga mencapai 99.09%, tahun 2013 terjadi penurunan tidak bermakna sebesar 98.91% demikian pula pada tahun 2014. Trend capaian kosmetik yang memenuhi standar dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebesar 3.87% dari tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa kosmetik yang yang terdapat pada beberapa sarana yang diperiksa menunjukkan peningkatan pemenuhan standar kosmetik yang aman bagi masyarakat. Persentase capaian yang diperoleh sebesar 15.48% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 25%.

d. Persentase kenaikan Suplemen makanan yang memenuhi standar


8

Suplemen

makanan

yang

memenuhi

standar

pada

tahun

2014

menunjukkan peningkatan sebesar 2.12% dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 97.52%.

Persentase Kenaikan Suplemen Makanan Yang Memenuhi Standar Tahun 2010 Suplemen Makanan Memenuhi Standar (%) 97.52 Target Kenaikan Suplemen Makanan Memenuhi standar (%) 0 Realisasi Kenaikan Suplemen Makanan Memenuhi standar (%) 0 % capaian indicator 0

2011 97.54 50.00 0.02 0.04

2012 100.00 50.00 2.48 4.96

2013 99.28 50.00 1.76 3.52

2014 99.64 50.00 2.12 4.24

Trend capaian kenaikan suplemen makanan mengalami peningkatan pada tahun 2011, bahkan mencapai 100% di tahun 2012. Meskipun pada tahun 2013 terjadi penurunan suplemen makanan yang memenuhi standar dari yang diperiksa di wilayah sulselbar, di tahun 2014 capaian kembali meningkat hingga mencapai kenaikan 2.12% yang menunjukkan dalam kurun wakt u 5 tahun (2010-2014) cakupan suplemen makanan yang memenuhi stndar yang beredar relatif tinggi sehingga masyarakat masih terlindungi dari suplemen makanan yang tidak memenuhi standar.

e. Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar Persentase makanan yang memenuhi standar pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2.79% dari tahun 2010.


9

Persentase Kenaikan Makanan Yang Memenuhi Standar Tahun 2010 Makanan Memenuhi Standar (%) 80.18 Target Kenaikan Makanan Memenuhi standar (%) 0 Realisasi Kenaikan Makanan Memenuhi standar (%) 0 % capaian indicator 0

2011 83.90 50.00 3.72 7.44

2012 89.00 25.00 8.82 35.28

2013 91.16 25.00 10.98 43.92

2014 77.39 50.00 -2.79 -5.58

Trend capaian persentase makanan yang memenuhi standar dari tahun 2011,2012 dan 2013 mencapai peningkatan sebesar 10.98%, hal ini menunjukkan hingga tahun 2013 makanan yang memenuhi standar di wilayah sulselbar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah makanan yang memenuhi standar sebesar disebabkan karena dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terdapat sampel PJAS (Pangan, Jajanan Anak Sekolah) yang tidak memenuhi standar yang sangat tinggi, untuk ke depannya Balai Besar POM di Makassar akan lebih menigkatkan pengawasan dan bimbingan kepada pihak sekolah dalam pemenuhan PJAS yang memenuhi standar.

f.

Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat, dan Mutu) Proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, mutu) di tahun 2014 adalah 99.34% yang diukur dari jumlah sampel obat yang memenuhi syarat (906 item) dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel obat (912 item) yang diuji di BBPOM di Makassar. Sedangkan persentase capaian target


10

tahun 2014 sebesar 99,71% yang diukur dari realisasi sebesar 99,34% dibagi dengan target sebsar 99,63%.

Capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah 98.26%, 98.45%, 99.09%, 98.61%, dan 99,71%. Proporsi obat yang beredar dalam wilayah Sulselbar berdasarkan hasil pemantauan dan kinerja menunjukkan hasil yang semakin mendekati 100%, artinya semua obat yang beredar pada sarana yang diperiksa secara umum telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

g. Proporsi Obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Pada tahun 2014, proporsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah 0.31 %. Dibandingkan terhadap target yang ingin dicapai sebesar 2% maka persentase capaian indikator ini adalah 184.50%. Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan realisasinya.

Trend capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut adalah 129.00%, 99.00%, 84.67%, -7.20%. Pada tahun 2013 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 7.20%. Dari data tersebut dapat Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

11

terlihat bahwa obat tradsional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) semakin berkurang pada tahun 2014, yaitu sebesar 0.31%. Capaian tahun 2014 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013 dimana persentase capaian kinerja mengalami penurunan. Jika dibandingkan tahun 2010 (0,71%) menjadi 0,31% pada tahun 2014, maka terjadi penurunan sebesar 0,40%. Hal ini menunjukkan bahwa obat tradisional yang mengandung BKO semakin berkurang.

h. Pencapaian proporsi kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya Pada tahun 2014, realisasi proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah 1,01 % dari target 1,00 % dihitung dari jumlah kosmetik tidak memenuhi syarat (15 item), dibagi dengan jumlah total sampel Kosmetik yang telah diuji (1380 item). Dan diperoleh nilai capaian realisasinya adalah 99,00 %.

Persentase capaian indikator ini berbanding terbalik dengan

realisasinya, semakin tinggi proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, maka semakin rendah persentase capaiannya.

Indikator ini mengalami peningkatan persentase realisasi namun mengalami penurunan persentase capaiannya. Persentase realisasi dari tahun 2010 – 2014 semakin meningkat, hal ini berarti meningkatnya kosmetik mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di pasaran. Dibandingkan dengan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 capaian realisasi indikator ini berturut-turut adalah 182.50%, 176.00%, 139.33% dan 112.80%. Terjadi penurunan trend capaian dari tahun 2010 – 2014. Hal ini disebabkan :


12

- Meningkatnya jumlah dan jenis produk kosmetik yang beredar dipasaran baik produk nasional maupun produk import. - Peningkatan diatas tidak berbanding lurus dengan produsen yang memenuhi Cara Produksi Kosmetika yang baik (CPKB) Untuk tahun 2015 Balai Besar POM di Makassar melakukan pengawasan kosmetik mengikuti perkembangan dimana pengawasan ditingkatkan pada penyebaran kosmetik misalnya via online, hal ini dilakukan agar pengawasan terhadap penggunaan dan penyebaran kosmetik berjalan optimal sehingga masyarakat tetap terlindungi dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

i. Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar keamanan Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pada tahun 2014 adalah 0,36% dari target yang ingin dicapai sebesar 1.0 % dan persentase capaiannya adalah 163.77%.

Persentase capaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut adalah

117.33%, 101.60%, 200%, 152.00%. Jika dibandingkan dengan

pencapaian sejak tahun 2010, indikator ini hanya memenuhi target capaian pada tahun 2012. Kedepannya, intensitas pengawasan tingkat distribusi akan lebih di tingkatkan demikian

juga

peningkatan

penyuluhan

kepada

masyarakat

terhadap

penggunaan suplemen makanan yang memenuhi standar.

j. Persentase pencapaian proporsi makanan yang memenuhi standar Proporsi makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014 adalah 72.39% dihitung dari jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat (1068 item) dibagi dengan jumlah sampel yang di uji (1380 item). Dibandingkan dengan


13

target yang ingin dicapai sebesar 91.00% maka capaian realisasi sebesar 85.05%. Interpretasi data dalam gambar :

Sejak tahun 2010-2013 realisasi indikator ini mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 karena adanya peningkatan produk makanan yang tidak memenuhi syarat. Tahun 2010 – 2012 realisasi indikator ini masih dibawah target yang di ditetapkan sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai target dan mengalami kembali penurunan pada tahun 2014. Capaian realisasi tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut adalah 89.59%, 93.22%, 98,61%, dan 100.73% dan untuk tahun 2014 sebesar 85,05%.

4. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi BBPOM di Makassar

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain: 1. belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), 2. belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) dan Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

14

3. belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi BBPOM di Makassar dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Makassar sebagai berikut: Gambar 1.4: Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya BELUM OPTIMALNYA PERAN BBPOM di MAKASSAR DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Penguatan kebijakan teknis pengawasan (RegulatorySystem)

Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di Makassar sebagai pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan dan Barat masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

15

akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut: 1.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3.

Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Makassar, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.


16

BAB II VISI, MISI dan Tujuan BBPOM DI MAKASSAR

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, Badan POM sebagai organisasi induk BBPOM di Makassar menyusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BPOM. A. VISI Visi BBPOM di Makassar sepenuhnya mengacu kepada Visi BPOM 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu: ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Penjelasan VISI Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.


17

B. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan Tugas dan Fungsi BBPOM di Makassar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Misi BPOM yang menjadi acuan BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi yang ditetapkan oleh Badan POM, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pelaku usaha Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. BBPOM di Makassar dalam melakukan pengawasan

harus bersikap

konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, bermutu dan berdaya saing. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

18

standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait

Obat

dan Makanan

sehingga dapat

berperan

aktif dalam

meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat,

BBPOM di Makassar

melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan seperti melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain. Terkait dengan bidang kesehatan, peran Kab/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. BBPOM di Makassar harus mampu mengelola sumber daya yang terbatas dari segi kuantitas dan kualitasnya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dari segi organisasi, BBPOM di Makassar perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi

pembelajar

(learning

organization)

dengan

memperkuat

koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). C. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.


19

1.

Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/ Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

D. TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja adalah Tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atas jaminan pengawasan BBPOM di Makassar. 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Dengan indicator kinerja : a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. E. SASARAN STRATEGIS Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

20

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diharapkan BBPOM di Makassar dapat mencapai sasaran strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM. 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Indikator Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat, 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat 2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku

kepentingan

serta

partisipasi

masyarakat

melalui

kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan Barat. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran

masih

berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BBPOM di Makassar harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Indikator dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

21

1. Tingkat kepuasan Masyarakat, dan 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM Dalam melaksanakan tugas, BBPOM di Makassar masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM SASARAN STRATEGIS

VISI

MISI

TUJUAN

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM


INDIKATOR KINERJA 1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat. 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasn Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan

1. Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM

22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, adalah: Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan

pemangku

kepentingan

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan Obat dan Makanan 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

23

5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a.

Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b.

Program Generik 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan

prioritas BPOM, sebagai berikut: Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

24

a.

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market); 2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat; 3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan. 4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; 9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;

4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM; 5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI MAKASSAR Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Makassar periode 2015-2019, adalah:


25

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat 2) Peningkatan jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui kerjasama, Komunikasi, informasi dan edukasi 3) Peningkatan kualitas kapasitas organisasi BBPOM di Makassar Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sector di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; 2) Membangun manajemen kinerja dari kinerja BBPOM di Makassar hingga kinerja individu/pegawai 3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja BBPOM di Makassar dan pegawainya; 8) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Makassar secara lebih proporsional dan akuntabel; 9) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah Provinsi dan pemerinta Kab/Kota, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil di Sulawesi Selatan dan Barat). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Makassar sendiri. Poin penting yang harus


26

diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPOM di Makassar Memiliki “Program Pengawasan Obat dan Makanan”, dimana sasaran dari program ini adalah menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Untuk mencapai sasaran program diatas, BBPOM di Makassar memiliki kegiatan strategis yaitu Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Makassar dengan sasaran meningkatnya kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selanjutnya, program dan kegiatan strategis tersebut tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas BBPOM di Makassar, sebagai berikut: a. Pengujian sampel menggunakan parameter kritis b. Peningkatan cakupan pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat c. Pemenuhan target sampling produk Obat disektor publik (IFK) d. Peningkatan cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat e. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan f. Peningkatan layanan informasi yang dilakukan ole BBPOM di Makassar g. Peningkatan intervensi program Keamanan Pangan di desa/kelurahan Kegiatan pendukung antara lain : a. Peningkatan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. b. Pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran

dan evaluasi tepat

waktu. C. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Selain regulasi teknis, regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis juga harus terpenuhi. Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat merupakan tugas BBPOM di Makassar yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan


27

kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota maupun swasta. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Sebagai contoh BBPOM di Makassar melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka BBPOM di Makassar perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

2.

Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP

3.

Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal


28

ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau. 4.

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).

5.

Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya laboratorium BBPOM di Makassar dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga internasional.

6.

Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BPOM perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat fungsi BBPOM di Makassar dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan organisasi, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi BBPOM di Makassar maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama di provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah: 1. penataan kelembagaanBBPOM di Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan

dengan

berpegang

pada

Peraturan

Menteri

PAN

No.

PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan langkah penataan sebagai berikut :


29

a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional, sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM; b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang; Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan pada Gambar 13. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce, provide, manage, dan apply. Gambar 13. Kerangka kelembagaan pelaksanaan mandat Badan POM

Fungsi produce, meliputi mandat untuk perumusan dan penetapan kebijakan (regulating), penyelenggaraan layanan publik (executing, dan pelenksanaan fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi pihak lain (empowering). Fungsi provide, merupakan menyediakan keluaran untuk dimanfaatkan langsung oleh mitra atau pengguna akhir. Untuk fungsi manage, merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam mendukung kegiatan operasional Badan POM. Sedangkan apply adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

30

2. Penguatan kerjasama dengan pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 3. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat; 4. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana. 5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan oleh BBPOM di Makassar serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.


31

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis BBPOM di Makassar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai indicator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 11 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran Strategis

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat

92

92.5

93

93.5

94

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat

80

81

82

83

84

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat

89

90

91

92

93

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat

79

80

81

82

83

Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

80

80

81

81

82

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Tingkat Kepuasan Pelanggan

65

65

70

75

80

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

3

3

4

5

11

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM RI

B

A

A

A

A

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan


32

Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Untuk

mencapai

Sasaran

Strategis

Meningkatnya

jaminan

kualitas

pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Jumlah layanan publik BB/BPOM, dan 2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dilaksanakan melalui kegiatan: 1.

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

2.

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

B. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Makassar periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 12 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan


33

Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Alokasi (Rp Milyar)

PIC

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

5,243

5,768

6,345

7,297

8,313

1.850

1,870

1,930

2,000

2,120

25,431

27,974

30,772

34,154

37,920

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat

BBPOM di Makassar

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan


Tingkat Kepuasan Pelanggan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Nilai SAKIP BBPOM di Makassar dari Badan POM

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Makassar. Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019

34

BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan BBPOM di Makassar, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen pimpinan dan staf BBPOM di Makassar. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BBPOM di Makassar, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Renstra BPOM Tahun 2015-2019 menjadi acuan kerja bagi BBPOM di Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan BBPOM di Makassar dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja balai dan kinerja pegawai. Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Badan POM RI.


35


36

LAMPIRAN 1. CONTOH LOGICAL FRAMEWORK RENSTRA BALAI BESAR/BALAI POM

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan


Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM

SP

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan


Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM

SK

2. Meningkat nya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard

SS

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar

IKK

1.1.Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis

1.2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)

2.1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

3. Meningkat nya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard

3.1. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

4. Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

4.1.Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

5. Meningkat nya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

5.1.Jumlah layanan Publik BB/BPOM

5.2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

7. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

6.1. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

7.1.Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Makassar Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Menguatnya sistem pengawasan Obat dan SS 1 Makanan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Provinsi Sulawesi Persentase obat yang memenuhi syarat Selatan dan Barat Persentase obat Tradisional yang memenuhi Provinsi Sulawesi syarat Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Selatan dan Barat Persentase Suplemen Makanan yang Provinsi Sulawesi memenuhi syarat Selatan dan Barat

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas SS 3 kelembagaan BPOM 3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM

2017

2018

2019

5,243

5,768

6,345

7,297

8,313

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

0,450

0,500

0,550

0,630

0,720

86,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

0,338

0,370

0,410

0,470

0,540

98,90

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

0,675

0,740

0,810

0,930

1,100

99,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

0,113

0,124

0,136

0,156

0,180

77,40

80,00

80,00

81,00

81,00

82,00

0,676

0,740

0,810

0,930

1,100

1,850

1,870

1,930

2,000

2,120

25,431

27,974

30,772

34,154

37,920

5

6

6

7

8


NA

65,00

65,00

70,00

75,00

80,00


NA

3,00

3,00

4,00

5,00

6,00


2016

99,00

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SS 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

2015

B

B

A

A

A

A

Program Pengawasan Obat dan Makanan SP 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat

99,00

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

Persentase obat Tradisional yang memenuhi Provinsi Sulawesi 1.2. syarat Selatan dan Barat

86,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00


98,90

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00


99,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

Provinsi Sulawesi 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Selatan dan Barat

77,40

80,00

80,00

81,00

81,00

82,00

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 1.4.

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

Balai Besar PengawasMeningkatnya Obat dan Makanan di Makassar jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat


NA

65,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


NA

3,00

3,00

4,00

5,00

6,00

SP 3


3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM


B

B

A

A

A

4 5 6 7 8 9

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat

Provinsi Sulawesi Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Jumlah layanan publik BB/BPOM Selatan dan Barat Provinsi Sulawesi Jumlah Komunitas yang diberdayakan Selatan dan Barat Persentase pemenuhan sarana prasarana Provinsi Sulawesi sesuai standar Selatan dan Barat Jumlah dokumen perencanaan, Provinsi Sulawesi penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan Selatan dan Barat tepat waktu

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

25

28

31

34

38

33

36

39

43

48

A

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Makassar Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Jumlah sampel yang diuji menggunakan 1 parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di 2 sektor publik (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana 3 produksi Obat dan Makanan

2015

4600

4300

4300

4300

4300

4300

2,515

2,767

3,044

3,501

4,026

N/A

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

13,14

13,39

14,03

14,67

15,31

15,94

0,325

0,358

0,394

0,453

0,521

30,47

30,77

31,08

31,38

31,69

31,99

1,263

1,389

1,528

1,757

2,021

36

14

14

14

14

14

1,140

1,254

1,379

1,586

1,745

25

30

30

35

35

37

1,308

1,310

1,350

1,400

1,500

3,00

3

3

3

3

3

0,542

0,560

0,580

0,600

0,620

78

80,56

82

84

86

88

20,390

22,429

24,672

27,139

29,853

8

10

9

10

9

10

5,041

5,545

6,100

7,015

8,067

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

LAMPIRAN 3. KAMUS INDIKATOR RENSTRA BPOM 2015-2019 NO

SASARAN STRATEGIS

1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.

PROGRAM/ KEGIATAN

IKU/IKK

DEFINISI OPERASIONAL

Program 1.1. Persentase obat a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM. Pengawasan Obat yang memenuhi dan Makanan syarat b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)

PEMBILANG

PENYEBUT

Produk obat yang Jumlah seluruh MS pada tahun obat yang diuji berjalan (sampel yang diuji)

Baseline /2014 92,00

2015 92,00

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 92,50 93,00 93,50

2019 94,00

c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium. a. Produk obat yang MS diambil dari data SBD tahun 2012

d. Data baseline produk obat MS diambil dari data SBD tahun 2012 e. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling. 1.2. Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat

a. Obat Tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.

Total Obat Tradisional yang disampling pada tahun berjalan (n)

70

80

81

82

83

84

1.3. Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat

a. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.

Kosmetik yang Total Kosmetik memenuhi syarat yang disampling b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun dengan jumlah total Kosmetik yang disampling pada tahun berjalan (n). berjalan (n)

88

89

90

91

92

93

1.4. Persentase produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

a.Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.

78

79

80

81

82

83

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.

87,60

88,10

88,60

89,10

89,60

90,10

NA

10

10

10

10

10

NA

3

5

7

9

11

b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan jumlah total Obat Tradisional yang disampling pada tahun berjalan (n).

b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan jumlah total Suplemen Kesehatan yang disampling pada tahun berjalan (n).

b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.

Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Suplemen Total Suplemen Kesehatan yang Kesehatan yang memenuhi syarat disampling pada tahun berjalan (n) Makanan yang MS Jumlah seluruh pada tahun sampel berjalan Makanan yang diuji

c. Data baseline makanan MS diambil dari data Badan POM tahun 2013 d.Kategori produk makanan yang diuji disesuaikan dengan kategori pangan. Program 2.1. Jumlah industri a. Kemandirian adalah kemampuan Industri Farmasi untuk menjaga mutu. 2 Meningkatnya jaminan kualitas Pengawasan Obat farmasi yang b. Kriteria mandiri: pembinaan dan dan Makanan meningkat Tingkat kepatuhan industri farmasi secara mandiri terhadap peraturan terkait dalam bimbingan kemandiriannya pembuatan Obat yang baik dalam c. Berdasarkan kriteria mandiri tersebut, industri farmasi dibagi ke dalam beberapa level mendorong kemandirian (Maturity level) kemandirian pelaku usaha 2.2. Persentase Jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib (kecuali garam) dan kemitraan industri pangan yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko (PMR) dibandingkan dengan jumlah dengan olahan yang sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib pemangku mandiri dalam kepentingan rangka menjamin keamanan pangan

Jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib (kecuali garam) yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko (PMR)

jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib

PENANG GUNG JAWAB

NO

SASARAN STRATEGIS

3

2015 5

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 10 15 20

2.4. Jumlah industri Jumlah industri kosmetika yang menerapkan CPKB kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

180

185

190

195

200

205

2.5. Tingkat Kepuasan Masyarakat

NA

B

A

A

A

A

PROGRAM/ KEGIATAN

IKU/IKK


PEMBILANG

PENYEBUT

2.3. Jumlah pelaku Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat CPOTB usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat CPOTB

Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Baseline /2014

2019 25

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini

3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

2.6. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat 3.1. dan NilaiMakanan SAKIP

Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratifdi Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM

BPOM

1

Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji

2

Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)

Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik di masing-masing balai.

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi (Industri Farmasi, Industri Obat Jumlah sarana Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), produksi yang Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD). diperiksa b. Cakupan pengawasan sarana produksi adalah kumulatif pemeriksaan sarana produksi pertahun c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah target sarana produksi yang terdapat di wilayah tersebut d. Target sarana produksi adalah jumlah total sarana produksi yang diinspeksi sampai dengan 2019 dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risiko

3

Jumlah sampel yang diuji menggunakan Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan parameter kritis keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji

Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan dalam Pedoman Sampling.

jumlah sampel target sampel yang diambil pada yang harus IFK disampling di sarana sektor publik di masingmasing balai Jumlah sarana produksi yang terdapat di wilayah tersebut Obat: 207 sarana Pangan: 2700 sarana OT:

…..

…

PENANG GUNG JAWAB

NO

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/ KEGIATAN

IKU/IKK 4

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan


PEMBILANG

Sarana distribusi Obat dan Makanan yang menjadi cakupan pengawasan termasuk tetapi tidak Jumlah sarana terbatas pada sarana berikut: distribusi yang a. Sarana distribusi Obat adalah jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi diperiksa Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas). b. Target sarana distribusi obat adalah jumlah total sarana distribusi yang diinspeksi sampai dengan 2019 dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risiko c. Sarana Distribusi OT, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan aktivitas importasi; penyaluran; jual beli obat tradisional; suplemen kesehatan dan/atau kosmetik. Sarana distribusi terdiri dari: --> Distributor adalah sarana distribusi yang dalam aktivitasnya memerlukan langkah lebih lanjut untuk menyalurkan produknya kepada konsumen, contoh: Pedagang Besar, Agen, Toko Grosir --> Pengecer adalah sarana distribusi yang berhubungan langsung dengan konsumen, contoh: Toko Swalayan, Apotek, Toko Obat, Toko Jamu, Depot Jamu, Toko Kosmetik, Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Stokis MLM, Klinik Kecantikan, Salon dan Spa. d. Sarana distribusi resmi bahan berbahaya adalah distributor dan pengecer yang memiliki SIUPB2, serta importir terdaftar bahan berbahaya, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang. e. Sarana Distribusi Pangan adalah tempat penjualan atau peredaran makanan (pangan olahan) di tingkat akhir yang dapat berupa importir/distributor, toko modern atau toko tradisional. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket), atau grosir yang berbentuk perkulakan. f. Cakupan populasi sarana distribusi pangan yang diawasi adalah 1 juta sarana.(tidak termasuk P & D (Toko Kelontong)

PENYEBUT Jumlah sarana distribusi yang terdaftar di instansi terkait di wilayah tersebut atau sarana distribusi lain yang tidak terdaftar yang terdapat di wilayah tersebut

Baseline /2014 …

Obat: 2622 PBF, IFK 396, Apotek: 16461, Toko Obat 7320, Klinik/Balai Pengobatan: 5903 Pangan: 1 juta BB: 170 sarana

Sarana Distribusi yang menjual lebih dari satu komoditi tetap dihitung menjadi 1 (satu) sarana dan jumlah temuan. Temuan komoditi lainnya pada sarana yang diperiksa dilaporkan sebagai temuan lainnya. 5

Jumlah Perkara di a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. bidang obat dan b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan makanan melalui Korwas PPNS

6

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Gedung Meubelair alat pengolah data Standar Sarpras mengacu pada PEDOMAN STANDAR SARANA PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Diukur dari inventarisasi pemenuhan sarana prasarana setiap tahun termasuk pengadaan alat laboratorium sesuai standar GLP untuk 15 alat utama: 1. Timbangan (Semi mikro, mikro, analitik, top loading) 2. FTIR 3. HPLC 4. GC 5. GCMS 6. LCMSMS 7. AAS 8. Alat uji disolusi 9. UPLC 10. TLC System (Automatic TLC System) 11. Inkubator 12. LAF 13. Autoclaf 14. Spektrofotometer 15. Protein Analyzer

…

sarana dan prasarana yang diadakan

standar yang ditetapkan

…

2015

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018

2019

PENANG GUNG JAWAB

NO

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/ KEGIATAN

IKU/IKK 7


PEMBILANG

Jumlah layanan Layanan publik terdiri dari Layanan informasi dan Layanan Sertifikasi. publik BB/BPOM Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik.

PENYEBUT

Baseline /2014

2015

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018

2019

…

Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjut pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber, Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk pengaduan targetnya jumlah pengaduan Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, Pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik, Laporan Hasil Pengujian Pihak Ketiga, SKI/SKE 8

Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.

115

Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait. 9

Jumlah dokumen diukur berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan Balai, meliputi Renstra, RKT tahun n+1, PK perencanaan, tahun n, POA/Renlak tahun n, LAKIP tahun n-1, LAPTAH tahun n-1, RKAKL/DIPA tahun n+1, laporan penganggaran, keuangan tahun n-1 dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Jumlah dokumen

…

131

131

131

131

PENANG GUNG JAWAB

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun A. KONDISI UMUM

Recommend Documents