KATA PENGANTAR. LAKIP LAN TAHUN 2012 i

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012 dapat tersusun. LAKIP LAN ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan LAN. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2011. Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, tugas LAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAN menetapkan visi menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan Sistem Administrasi dan Peningkatan Kompetensi SDM Penyelenggara Negara. Dalam mencapai visi di atas, LAN menetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu (1) Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara; (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; (3) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur LAKIP LAN TAHUN 2012| i

negara; (5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; (6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; dan (7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) LAN Tahun 2010-2014 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). RKT dan PK berfungsi sebagai pedoman kerja operasional, yang harus dipertanggungjawabkan dalam LAKIP. Semoga LAKIP LAN Tahun 2012 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, 14 Maret 2013 Kepala Lembaga Administrasi Negara

Agus Dwiyanto

LAKIP LAN TAHUN 2012| ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2010. LAKIP LAN tahun 2012 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome daripada output. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, daripada sekedar pencapaian output kegiatan. Sehingga dengan demikian, analisis pada LAKIP ini lebih mengulas dan mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2012 ditetapkan berdasarkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2012. Ke sembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari Sembilan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2012 menunjukkan 8 (delapan) sasaran telah berhasil dilaksanakan dengan baik sedangkan 1 (satu) sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja LAN adalah sebesar 94,99 %. Rincian capaian kinerja masingmasing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

LAKIP LAN TAHUN 2012| iii

SASARAN STRATEGIS 1: Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah IKU

Target

Persentase hasil kajian/litbang LAN 100% yang disebarluaskan kepada stakeholders

Realisasi

Capaian

100%

100%

Realisasi

Capaian

SASARAN STRATEGIS 2: Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan IKU

Target

Persentase hasil kajian dan litbang 100% LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders

100%

100%

SASARAN STRATEGIS 3: Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan IKU Jumlah lembaga terakreditasi Jumlah ajar/modul diterbitkan

Target diklat

yang 43 Lembaga Diklat

Pedoman/bahan 8 Kediklatan yang Pedoman/b ahan ajar/modul

Realisasi

Capaian

40 Lembaga Diklat

93,02%

1 Modul

12,5%

SASARAN STRATEGIS 4: Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar IKU

Target

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar

100%

73,68 %

73,68 %

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan

40%

52.44 %

118.18%

Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur

Baik

Baik

100%

LAKIP LAN TAHUN 2012| iv

Realisasi

Capaian

SASARAN STRATEGIS 5: Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi IKU

Target

Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi

100%

Realisasi 100%

Capaian 100%

SASARAN STRATEGIS 6: Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi IKU

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

50 Penerbita n

55 Penerbita n

110%

Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun

70%

73,5%

105%

Target

Realisasi

Capaian

WTP

WTP

100%

B

B

100%

90%

78,75%

87,5%

SASARAN STRATEGIS 7: Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja IKU Opini BPK terhadap pengelolaan Skor Evaluasi SAKIP LAN Persentase pelaksanaan Birokrasi LAN

Reformasi

SASARAN STRATEGIS 8: Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi IKU

Target

Realisasi

Capaian

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN

Sedang

Baik

120%

SASARAN STRATEGIS 9: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana IKU

Target

Realisasi

Capaian

Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras kerja yang memadai

90%

94,69%

105%

LAKIP LAN TAHUN 2012| v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _______________________________________ i IKHTISAR EKSEKUTIF_____________________________________ iii DAFTAR ISI ____________________________________________ vi DAFTAR GAMBAR _______________________________________ vii DAFTAR TABEL _________________________________________ vii BAB I PENDAHULUAN ___________________________________ 1 A. Latar Belakang _______________________________________ 1 B. Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Manusia __________________ 2 C. Sistematika Laporan __________________________________ 9 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ____________ 11 A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ___________________ 11 B. Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014 _________________ 14 C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 _________________________ 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN _________ 22 A. Pengukuran Kinerja __________________________________ 22 B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) __________________ 22 C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ___________________________ 27 D. Kinerja Lainnya ______________________________________ 46 E. Analisis Capaian Keuangan ____________________________ 47 BAB IV PENUTUP _______________________________________ 50

LAKIP LAN TAHUN 2012| vi

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN ..................................................7 Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................................................8 Gambar 1.3 Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana ...............................................9 Gambar 3.1 Perkembangan Pagu LAN ...............................................48 Gambar 3.2 Grafik Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2010-2012 ..49

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama LAN ____________ Tabel 2.2. Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011 ___________________ Tabel 3.1 Indikator Kinerja utama (IKU), Target, Realisasi dan Capaiannya tahun 2012 _____________________________ Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011-2012 ______ Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2012 ___________________________ Tabel 3.4. Capaian IKU 2 Tahun 2012 ___________________________ Tabel 3.5. Capaian IKU 3-4 Tahun 2012 _________________________ Tabel 3.6. Capaian IKU 5-7 Tahun 2012 _________________________ Tabel 3.7. Capaian IKU 8 Tahun 2012 ___________________________ Tabel 3.8. Capaian IKU 9-10 Tahun 2012 ________________________ Tabel 3.9. Profil Lulusan STIA LAN ______________________________ Tabel 3.10. Capaian IKU 11-13 Tahun 2012 _____________________ Tabel 3.11. Hasil Penilaian RB __________________________________ Tabel 3.12. Capaian IKU 14 Tahun 2012 ________________________ Tabel 3.13. Tingkat Kepuasan Stakeholderss ____________________ Tabel 3.14. Rentang Nilai Penilaian PMPRB ______________________ Tabel 3.15. Capaian IKU 15 Tahun 2012 ________________________ Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran Per ProgramTahun 2012 _______

16 19 23 25 27 31 32 33 36 39 40 41 42 43 44 45 45 48

LAKIP LAN TAHUN 2012| vii

BAB I PENDAHULUAN

B

agian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan LAKIP LAN 2012, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LAKIP 2012. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia, serta sistematika laporan.

A.

Latar Belakang

Suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka external accountability maupun internal accountability. Hal ini karena dalam perspektif External accountability, instansi pemerintah adalah penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik. Sedangkan internal accountability adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan LAKIP kepada Presiden. Penyampaian LAKIP LAN tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai LAKIP LAN TAHUN 2012 | 1

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis LAN yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 20102014 LAN, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2012. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja LAN di masa yang akan datang

B.

Tugas, Fungsi dan Sumberdaya Manusia

1) Tugas dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, tugas LAN adalah “melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, LAN kemudian mengembangkan sejumlah fungsi. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011, fungsi LAN adalah sebagai berikut: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;

LAKIP LAN TAHUN 2012 |

2

e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur negara; f.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;

g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pemerintah di bidang administrasi negara; dan

instansi

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LAN dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 5 (lima) Deputi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Sekretaris Utama Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LAN. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

tugas

tersebut,

Sekretariat

Utama

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAN; b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan perumusan kebijakan teknis LAN serta penyelenggaraan administrasi kerja sama internasional di bidang administrasi negara; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, pelengkapan, dan rumah tangga LAN; d. pemberian dukungan administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan LAN; e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LAN; f.

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LAN;

LAKIP LAN TAHUN 2012 | 3

g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang Kepala LAN

ditetapkan oleh

2. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur atau Deputi K3SDA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kinerja kelembagaan, dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur, dan otonomi daerah; b. penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur, dan otonomi daerah; c. pengkajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur, dan otonomi daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 3. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, atau Deputi Bidang KMKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang KMKP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan LAKIP LAN TAHUN 2012 |

4

manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; c. pengkajian kebijakan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; dan d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 4. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara, atau Deputi Bidang P2APOAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang P2APOAN menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara, kerja sama regional dan internasional di bidang administrasi negara, dan kajian hukum administrasi negara; b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara, kerja sama regional dan internasional di bidang administrasi negara, dan kajian hukum administrasi negara; c. pengkajian administrasi pembangunan dan regional; LAKIP LAN TAHUN 2012 | 5

kerja sama

d. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara; e. pengkajian dan pengembangan hukum administrasi negara; f.

pengembangan kerja administrasi negara;

sama

internasional

di

bidang

g. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 5. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, atau Deputi Bidang P3A mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

Deputi Bidang P3A

a. pengkajian, perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi, serta sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur; b. pengkajian, perumusan kebijakan jabatan fungsional Widyaiswara, pembinaan dan pemantauan Widyaiswara di lingkungan Departemen, LPND, dan instansi lainnya; c. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala LAN. 6. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional, atau Deputi Bidang Diklat SPIMNAS mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Diklat SPIMNAS menyelenggarakan fungsi: LAKIP LAN TAHUN 2012 |

6

a. perencanaan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN), evaluasi dan pelayanan informasi serta bahan pustaka di bidang administrasi negara; b. perencanaan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, serta evaluasi; c. pengkajian, perencanaan, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa asing, serta evaluasi; d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Kepala LAN. Bagan Struktur Organisasi LAN sampai dengan Unit Kerja Eselon II dapat disajikan sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN LAKIP LAN TAHUN 2012 | 7

2) Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, LAN didukung oleh 785 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai LAN dapat diklasifikasikan ke dalam 7 golongan, meliputi : SD, SLTP, SLTA, D-3, S-1, S-2, dan S-3. Rincian jumlah pegawai LAN berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :

Sumber : Bagian Kepegawaian, Tahun 2012

Gambar 1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S-2, yaitu 255 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebesar 228 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya LAN telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik. Bahkan, total jumlah pegawai yang berpendidikan S-1, S-2 dan S-3 mencapai 521 orang, atau sekitar 66% dari total pegawai yang dimiliki LAN pada tahun 2012. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya manusia aparatur LAN, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut : LAKIP LAN TAHUN 2012 |

8

Gambar 1.3 Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana

C.

Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP 2012 ini diuraikan tentang Renstra LAN, Renja LAN 2012, Penetapan Kinerja LAN 2012, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja LAN maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP LAN tahun 2012 Bab I – Pendahuluan, Menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi serta sistimatika penulisan; Bab II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan rencana strategi LAN untuk periode 2010 – 2014, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. LAKIP LAN TAHUN 2012 | 9

Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menguraikan analisis pencapaian kinerja LAN dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012, dalam bab ini juga diinformasikan juga capaian dari kegiatan-kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2012. Bab IV – Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012.


10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B

ab ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi nasional, rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja Tahun 2012. Arah kebijakan dan strategi nasional berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMN sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra LAN memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan Penetapan kinerja memuat Sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudukan LAN pada Tahun 2012. A.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN 20102014) yang menitikberatkan pada: Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni: a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme b. Peningkatan kualitas pelayanan publik c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi d. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi LAKIP LAN TAHUN 2012 | 11

Berdasarkan fokus prioritas baik RPJPMN tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa sasaran yang akan dicapai berikut indikator yang digunakan, yakni: 1. Fokus Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan prioritas kegiatan: a. Harmonisasi Peraturan perundangan dalam pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi.

rangka

b. Pengembangan sistem integritas (kebijakan kode etik, pakta integritas, konflik kepentingan) c. Pengembangan sistem e-procurement nasional. 2. Fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan prioritas kegiatan: a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan sistem dan manajemen pelayanan publik yang berkualitas: standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem pengaduan, ganti rugi, reward and punishment. b. Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. c. Penyusunan kebijakan diklat pelayanan publik. d. Fasilitasi penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 3. Fokus Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi prioritas kegiatan: a. Penataaan kelembagaan instansi pemerintah. b. Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan isntansi pemerintah. c. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah. d. Penyusunan kebijakan penerapan e-government. e. Penyusunan rencana induk penerapan e-government. f.

Penyusunan kebijakan pemantapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian negara. LAKIP LAN TAHUN 2012 |

12

g. Penyusunan kebijakan gaji dan pensiun pegawai negeri dan pejabat negara. h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pegawai negeri. i.

Penyusunan kebijakan manajemen kinerja.

j.

Penyusunan kebijakan kontrak kinerja.

pendidikan

dan

k. Penyusunan kebijakan reward and punishment untuk kinerja instansi pemerintah. 4. Fokus Pemantapan Reformasi Birokrasi Instansi dengan prioritas kegiatan: a. Penyusunan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan output: tersusunnya grand design reformasi birokrasi, penyempurnaan pedoman umum reformasi birokrasi, tersusunnya juklak/juknis reformasi birokrasi, terlaksananya asistensi dan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada instansi, terlaksananya monitoring evaluasi dan penialian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, terlaksananya penetapan remunerasi bagi instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. b. Kebijakan penanganan realokasi pegawai. c. Kebijakan diklat menunjang realokasi pegawai 5. Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah, dengan prioritas kegiatan: a. Penyiapan prosedur, mekanisme dan langkah - langkah untuk evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah b. Penyiapan konsep pengkajian ulang dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi khusus c. Evaluasi sistem dan peningkatan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah d. Pengembangan konsep pemerintah daerah LAKIP LAN TAHUN 2012 | 13

peningkatan

kapasitas

aparatur

B.

Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Sebagai tindak lanjut undang – undang tersebut, LAN telah menyusun Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 – 2014 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan LAN untuk periode lima tahun sesuai Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014. Secara ringkas subtansi Renstra LAN Tahun 2010 – 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1. Visi Visi LAN untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi LAN adalah : “Menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan Sistem Administrasi dan Peningkatan Kompetensi SDM Penyelenggara Negara” 2. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, LAN telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan yaitu : 1) Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara; 2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; 3) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; 6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; 7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN.


14

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, LAN menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2014. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistic, Tujuh tujuan strategis LAN tersebut adalah sebagai berikut : 1) Menyediakan Rekomendasi Kebijakan bagi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Negara; 2) Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten dan Berkelanjutan; 3) Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional; 4) Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN; 5) Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas di Bidang Administrasi Negara; 6) Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; dan 7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional.

dan

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan,diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujdukan LAN dalam jangka menengah, sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan LAN untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama LAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan 1 : Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi negara; Sasaran Strategis 1

Persentase hasil kajian/litbang LAN yang Tersedianya rekomendasi kebijakan yang disebarluaskan kepada berkualitas bagi instansi pusat dan daerah stakeholderss. Tujuan 2

: Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan;

Sasaran Strategis 2

Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang Ketepatan kajian dan litbang dengan dijadikan bahan referensi kebutuhan stakeholderss. Tujuan 3 : Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;

Sasaran Strategis 3

1) Jumlah lembaga diklat yang diakreditasi

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur 2) Jumlah Pedoman Kediklatan/bahan ajar/kurikulum/ modul yang diterbitkan Tujuan 4 : Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;


16

SASARAN


Sasaran Strategis 4 :

1) Persentase aparatur Penyelenggaraan diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar standar

diklat yang sesuai

2) Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan 3) Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur Tujuan

5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Berkualitas di Bidang Administrasi Negara

Sasaran Strategis 5 : Profesionalisme pelaksanaan advokasi

yang


Tujuan 6 : Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi Sasaran Strategis 6 : Pengembangan administrasi

Ilmu

dan

1) Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu teknologi administrasi 2) Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun.


SASARAN


Tujuan 7 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional Sasaran Strategis 7 :

1) Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, LAN Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. 2) Skor Evaluasi SAKIP LAN 3) Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN Sasaran Strategis 8 :

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk Publikasi dan diseminasi produk LAN yang LAN terintegrasi Sasaran Strategis 9 : Peningkatan prasarana

C.

kualitas

sarana

Persentase kebutuhan dan prasarana memadai

pemenuhan sarana dan kerja yang

Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, LAKIP LAN TAHUN 2012 |

18

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. LAN telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penetapan Kinerja LAN tahun 2012 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan.Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target LAN tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011 No Sasaran Strategis Indikator Target 1

2

3

Tersedianya Persentase hasil rekomendasi kajian/litbang LAN kebijakan yang yang disebarluaskan berkualitas bagi kepada stakeholders instansi pusat dan daerah Ketepatan kajian dan Persentase hasil kajian litbang dengan dan litbang LAN yang kebutuhan dijadikan bahan referensi bagi stakeholders Peningkatan pembinaan aparatur

kualitas Jumlah lembaga diklat diklat yang terakreditasi Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan


100%

100%

43 Lembaga Diklat 8 Pedoman

No Sasaran Strategis 4

Indikator

Penyelenggaraan Persentase Diklat Diklat Aparatur yang Aparatur yang sesuai standar terselenggara sesuai standar Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur

5

6

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi


Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi

Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun

7

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

Skor Evaluasi SAKIP LAN

Target

100%

40%

Baik

100%

50 Penerbitan

70%

B

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN

WTP

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi

90%


20

No Sasaran Strategis

Indikator

Target

LAN 8

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN

Sedang

9

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai

90%


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja LAN pada tahun 2012 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra LAN 2010 – 2014, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2012 dan Penetapan Kinerja 2012. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima LAN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pencapaian kinerja LAN.

A.

Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur capaian indikator kinerja LAN tahun 2012, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 1. Angka maksimum capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% 2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

B.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2012, LAN menetapkan 15 IKU yang merupakan ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap 15 IKU tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut :


22

Tabel 3.1 Indikator Kinerja utama (IKU), Target, Realisasi dan Capaiannya tahun 2012

SASARAN STRATEGIS/IKU

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders

100%

100%

100%

Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders

100%

100%

100%

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi

43 Lembaga Diklat

40 Lembaga Diklat

93,02%

Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan

8 Pedoman

1 Modul

12,5%

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar

100%

73,68 %

73,68 %


40%

52.44 %

118.18 %


Baik

Baik

100 %


SASARAN STRATEGIS/IKU

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi

100%

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

50 Penerbitan

55 Penerbitan

110%


70%

73,5%

105%

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN

B

B

100%


WTP

WTP

100%

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN

90%

78,75%

87,5%

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi Tingkat kepuasan stakeholders atas produkproduk LAN

Sedang

Baik

120%

94,69%

105%

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Persentase kebutuhan prasarana memadai


90%

Rata – rata capaian IKU

94,99%


24

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa dari 15 indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil dicapai 11 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, bahkan 4 indikator dapat melebihi target, sedangkan 4 indikator yang belum tercapai targetnya. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2011 seperti digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 20112012 No

Indikator Kinerja

Realisasi Indikator Tahun 2011

Tahun 2012

(%)

(%)

1

Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders

100%

100%

2

Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders

100%

100%

3

Jumlah lembaga yang terakreditasi

diklat

22 Lembaga Diklat

40 Lembaga Diklat

4

Jumlah Kediklatan diterbitkan

Pedoman yang

12Pedoman

1 Modul

5

Persentase Aparatur terselenggara standar

100%

73,68 %

6

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat

39,65%

52.44 %

Diklat yang sesuai


No

Indikator Kinerja

Realisasi Indikator Tahun 2011

Tahun 2012

(%)

(%)

minimal memuaskan 7


Baik

Baik

8


100%

100%

9

Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi

55 Penerbitan

55 Penerbitan

10


83,85%

73,5%

11

Opini BPK pengelolaan LAN

WTP

WTP

12


CC

B

13

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN

72,25%

78,75%

14

Tingkat kepuasan stakeholders atas produkproduk LAN

Belum dilakukan pengukuran

Baik

15

Persentase kebutuhan prasarana memadai

Belum dilakukan pengukuran

94,69%

terhadap keuangan



26

Dari tabel di atas menunjukan realisasi indikator kinerja LAN secara agregasi meningkat, peningkatan tertinggi dicapai melalui realisasi peningkatan lembaga diklat yang terakreditasi, bahkan beberapa IKU seperti tingkat kepuasan stakeholders atas produk – produk LAN dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai telah dilakukan pengukuran. Namun demikian, masih terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan realisasi, kondisi ini terjadi karena adanya transisi perubahan kebijakan khususnya di bidang diklat sedangkan penurunan realisasi persentase kelulusan mahasiswa STIA LAN antara lain disebabkan oleh faktor motivasi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir disamping kurangnya monitoring dari pengelola program studi. C.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 1.

Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas Bagi Instansi Pusat dan Daerah

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU yaitu Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah yang disebarluaskan baik secara langsung, maupun melalui media lainnya. Pencapaian Sasaran Strategis yang diukur dengan menggunakan IKU ini, adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Capaian IKU 1 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian

Persentase Hasil Kajian/Litbang LAN yang disebarluaskan

100%

100%

100


Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011, dari sisi persentase capaian dapat dikatakan LAN terus mempertahankan capaiannya. Realisasi 100% didapatkan dari hasil – hasil kajian yang telah dihasilkan oleh LAN yang dalam hal ini direpresentasikan dengan penyebarluasan hasil kajian baik pada lingkup internal, maupun eksternal. Pada tahun 2012, LAN menghasilkan 34 kajian yang dibiayai oleh DIPA LAN. Selain 34 kajian tersebut unit kajian di LAN juga terlibat dalam berbagai kegiatan kajian dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Penyebarluasan hasil kajian ini dilakukan melalui berbagai cara seperti: pengiriman hasil kajian kepada pemangku kepentingan, upload di website, penyebarluasan melalui media informasi seperti radio, tv, surat kabar, majalah, jurnal (internal dan eksternal) maupun melalui press release. Penyebarluasan ini menunjukkan besarnya perhatian LAN dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang merupakan salah satu proses utama di dalam Knowledge Management (KM). Selanjutnya penjelasan dari IKU ini adalah sebagai berikut : a. Jumlah hasil kajian yang dicetak Pencetakan hasil kajian merupakan salah satu dasar pengukuran persentase hasil kajian yang disebarluaskan. Jumlah hasil kajian yang dicetak merupakan hasil kajian yang di biayai oleh DIPA LAN. Pada tahun 2012 ini dari 34 kegiatan kajian yang dilakukan telah dicetak sebanyak 4508 eksemplar yang selanjutnya akan disebarluaskan kepada stakeholderss. b. Pengiriman kepada pemangku kepentingan Hasil kajian yang telah dicetak selanjutnya dikirim kepada stakeholderss, antara lain Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lainnya. Gambaran penyampaian hasil kajian pada beberapa kegiatan kajian prioritas adalah sebagai berikut (1) Kajian Penyusunan Indikator Aparatur, sebanyak 80 Stakeholders, (2) Kajian penyusunan database aparatur, sebanyak 520 stakeholders, dan (3) Kajian Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan, sebanyak 25 Stakeholders


28

Gambaran lainnya tentang penyebarluasan beberapa kegiatan kajian adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat, sebanyak 25 Stakeholders 2) Evaluasi Sistem Manajemen Kinerja, sebanyak 17 Stakeholders 3) Kajian Reformasi Stakeholders

Sistem

Pensiun

PNS,

sebanyak

194

4) Pengembangan Pola Partisipasi, sebanyak 76 Stakeholders 5) Kajian Badan Layanan Umum Daerah, sebanyak 85 stakeholders 6) Kajian Pemodelan dan Instrumentasi Good Global Governance Dalam Penanganan Isu-Isu Global, sebanyak 9 stakeholders 7) Kajian Desentralisasi Assimetris, sebanyak 250 stakeholders 8) Kajian sistem kesejahteraan PNS, sebanyak 380 stakeholders 9) Potret Pemekaran Daerah : Implikasi bagi Pelayanan Publik di Sektor Pendidikan dan Kesehatan, sebanyak 6 stakeholders 10) Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, sebanyak 337 stakeholders 11) Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Aceh, sebanyak 80 stakeholders 12) Kajian Keseimbangan Pembangunan stakeholders c.

Aceh, sebanyak 120

Jumlah kajian yang diunggah

Website saat ini menjadi media yang sangat efisien dan efektif dalam penyebarluasan informasi. Menyadari hal tersebut, salah satu cara yang ditempuh LAN untuk knowledge sharing adalah dengan mengunggah hasil-hasil kajian dalam website, baik website LAN maupun website yang dikembangkan secara mandiri oleh unit-unit kajian di LAN, termasuk seluruh hasil kegiatan kajian tahun 2012 sudah di upload dalam website. Kondisi ini menunjukkan bahwa knowledge sharing yang dilakukan LAN mempertimbangkan aspek kemudahan dan antisipasi perkembangan teknologi. Kemudahan akses terhadap berbagai hasil LAKIP LAN TAHUN 2012 | 29

kajian LAN diharapkan pada akhirnya akan berkontribusi pada perkembangan ilmu administrasi negara pada umumnya. d. Jumlah kajian yang disampaikan dalam bentuk press release Pada tahun 2012, press release dibuat dan disampaikan pada kegiatan Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan secara nasional. Pada tahun ini, tercatat 2 buah press release formal yang berhasil disusun yaitu ”Grand Design Pensiun : Reformasi Sistem Pensiun PNS di Indonesia (Tantangan dan Solusi)” dan ”Evaluasi Otonomi Khusus Papua”. Press release ini disampaikan pada peserta yang hadir pada 2 kegiatan tersebut dan juga kepada media yang hadir seperti Metro TV, Media Indonesia, Seputar Indonesia, TVOne, Liputan6, RRI, Tempo, Bisnis Indonesia, dan lain-lain. 2.

Sasaran Strategis 2 : Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan

Sasaran ini merupakan wujud dari komitmen LAN dalam mengemban amanah penyelenggaraan kajian dan litbang. Diharapkan dengan ditetapkannya sasaran ini, setiap kajian dan litbang yang dilakukan akan memberikan manfaat yang luas bagi para stakeholderss LAN. Ketepatan kajian/litbang ini menjadi sangat penting karena terkait dengan tanggung jawab LAN untuk terlibat secara langsung dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bidang administrasi negara, sesuai bidang LAN. Keterlibatan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus didukung dengan bahan berupa hasil laporan kajian/litbang yang sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan 1 (satu) IKU yaitu IKU Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders adalah sebagai berikut :


30

Tabel 3.4. Capaian IKU 2 Tahun 2012 IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian

Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders

100%

100%

100

Bahan referensi yang dimaksud adalah semua hasil kegiatan kajian yang digunakan pihak lain dalam hal perumusan kebijakan, kutipan (melalui upload maupun hard copy), dan permintaan kajian (dengan asumsi kajian bermanfaat dan dibutuhkan stakeholderss). Mengingat keluaran utama yang diharapkan dari hasil kajian adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, maka indikator diukur dari hasil kajian yang berupa rancangan kebijakan (naskah akademis dan rancangan awal kebijakan). Target capaian indikator berupa rekomendasi kebijakan/buku/pedoman/model sebanyak 100%. Dari hasil kajian yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pada tahun 2012 ini, telah teridentifikasi 6 hasil kajian yang telah menjadi rancangan kebijakan, yaitu (1) Perkalan tentang Diklat Khusus Reformasi Birokrasi dari hasil kajian Penyelenggaraan Diklat Khusus sebagai Implikasi RB, (2) Draft Perkalan tentang Diklat Magang dari hasil kajian Magang bagi Calon Pimpinan Aparatur Negara pada Institusi Bertaraf Internasional tahun 2011, (3) masukan atau usulan terhadap draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), (4) RUU Pemerintah Daerah dari hasil kajian Grand Design Reformasi PNS tahun 2010), (5) RPP Penggajian PNS dari hasil kajian Sistem Penggajian PNS Tahun 2010, dan (6) Naskah Akademis Sistem Pensiun PNS dari hasil kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS tahun 2012. Selain capaian untuk kegiatan tersebut, terdapat beberapa capaian terkait dengan IKU ini yang berupa kontribusi hasil kajian LAN terhadap sejumlah kebijakan pemerintah antara lain : Permenpan dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan (kontribusi kajian penyusunan standar pelayanan tahun 2009). LAKIP LAN TAHUN 2012 | 31

3.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : (1) Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi dan (2) Jumlah Pedoman kediklatan yang diterbitkan. Pencapaian terhadap IKU tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut : Tabel 3.5. Capaian IKU 3-4 Tahun 2012 Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Persentase Capaian

Jumlah lembaga 43 Lembaga 40 Lembaga 93,02 diklat yang Diklat Diklat terakreditasi Jumlah Pedoman/bahan ajar/kurikulum kediklatan yang diterbitkan

8

1 Modul

12,5

Pedoman/Bah an Ajar/kurikulu m/modul

Lembaga diklat yang terakreditasi adalah jumlah satuan organisasi penyelenggara Program Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Program Diklat tertentu. Pada tahun 2012 LAN telah melakukan proses pembinaan dalam rangka akreditasi terhadap 43 lembaga diklat pemerintah. Proses akreditasi terhadap lembaga diklat tersebut dilaksanakan untuk program diklat prajabatan, kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional. Kriteria yang digunakan dalam proses akreditasi mengacu pada peraturan kepala LAN Nomor 2 tahun 2008, tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah yang meliputi kelayakan terhadap tiga unsur kediklatan yakni, unsur tenaga kediklatan (bobot 45%), unsur program Diklat (bobot 30%), dan unsur fasilitas diklat (bobot 25%). Setelah melalui proses rapat tim verifikasi dan sidang tim penilai, diperoleh hasil sebanyak 40 Lembaga diklat terakreditasi.


32

Dalam proses akreditasi lembaga diklat, salah satu unsur yang menjadi penilaian adalah aspek sertifikasi widyaiswara. Sertifikasi Widyaiswara merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Amanah tersebut mensyaratkat bahwa sampai dengan 2014 semua widyaiswara sudah tersertifikasi. Sampai dengan tahun 2012, LAN telah melakukan sertifikasi terhadap 342 orang widyaiswara. Terkait Indikator Kinerja ini jumlah pedoman kediklatan yang diterbitkan, pencapaian kinerjanya 12,5%. Dari target 8 (delapan) Pedoman (draft pedoman dan modul) sampai akhir 2012, 4 (empat) pedoman yang direncanakan masih berupa draft sedangkan 4 (empat) modul yang dihasilkan dan merupakan paket dari draft pedoman, hanya 1 (satu) modul yaitu Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan sudah siap untuk digunakan.

4.

Sasaran Strategis 4 : Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu : (1) Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar, (2) Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan dan (3) Tingkat Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur. Indikator Kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : Tabel 3.6. Capaian IKU 5-7 Tahun 2012 IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar

100 %

73,68 %

73,68 %


IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian


40 %

52.44 %

118.18 %

Tingkat Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur

Baik

Baik

100 %

Indikator Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai dengan standar didasarkan pada seberapa banyak diklat yang diselenggarakan yang telah sesuai dengan standar dibandingkan dengan jumlah diklat yang telah diselenggarakan pada tahun 2012. Sejak tahun 2001, LAN telah menetapkan standar-standar penyelenggaraan diklat yang meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional, termasuk standar-standar yang memfasilitasi proses pembelajaran pada diklatdiklat tersebut antara lain : 1) Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 2) Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis 3) Keputusan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Diklat Fungsional 4) Keputusan Kepala LAN Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I 5) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 6) Keputusan Kepala LAN Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 7) Keputusan Kepala LAN Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV


34

Secara keseluruhan diklat yang diselenggarakan di LAN berjumlah 76 diklat dengan rincian (1) Diklat Kepemimpinan dan Prajab berjumlah 22, dan (2) Diklat Teknis berjumlah 54. Dari jumlah tersebut, penyelenggaraan yang sesuai standar adalah 56 Diklat sehingga pencapaian IKU persentase diklat yang terselenggara sesuai standar ini, dicapai sebesar 73,68 % dari target yang ditetapkan. Capaian ini dikarenakan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah peserta dengan standar yang ditetapkan dimana peserta diklat melebihi rasio jumlah yang dipersyaratkan dalam pedoman penyelenggaraan diklat teknis. Selanjutnya, capaian terhadap IKU persentase peserta diklat dengan nilai memuaskan diukur berdasarkan prestasi peserta diklat kepemimpinan dan pra jabatan. Secara keseluruhan realisasinya sudah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, yaitu dari target yang ditetapkan 40 % realisasinya mencapai 52.44 % atau prosentase capaiannya 118.18 %. Capaian ini terjadi seiring dengan dilakukannya screening yang ketat terhadap kepesertaan sebagai row material diklat serta secara internal dilakukan perbaikan terhadap metode pembelajaran dan penyamaan persepsi diantara widyaiswara terkait skenario pembelajaran. Predikat tingkat kelulusan peserta diklat ditentukan dengan melakukan penilaian yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek sikap perilaku dan aspek kognitif. Adapun untuk pengukuran IKU tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur, dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner kepada seluruh peserta diklat baik Diklat Kepemimpinan, Pra Jabatan maupun Diklat Teknis dan Fungsional. Kuesioner tersebut mengukur tingkat kepuasan peserta dengan skala 1 – 10. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan secara keseluruhan berada di range ”baik” yaitu pada interval 7.75. Jika standar ini mengacu pada Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/2011 kriteria pelayanan yang baik berada pada interval 6.251 – 8.125. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang selalu dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan diklat, secara umum peserta diklat menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil evaluasi tersebut juga terdapat masukan dalam rangka peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan Diklat meliputi antara LAKIP LAN TAHUN 2012 | 35

lain : (a) perlunya up dating sarana prasarana diklat yang lebih technological friendly; (b) perlunya peningkatan kapasitas widyaiswara khususnya dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan; dan (c) perlunya pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik.

5.

Sasaran Strategis Advokasi

5

:

Profesionalisme

Pelaksanaan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu jumlah pihak yang diberikan advokasi di bidang administrasi negara. Kegiatan advokasi ini dilakukan oleh unit lini dilingkungan LAN yakni kajian, diklat, dan STIA kepada Kementerian, Lembaga, Daerah, dan instansi lainnya baik yang dilakukan secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung. Pelaksanaan advokasi secara langsung dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, asistensi/pendampingan, dan diskusi sedangkan secara tidak langsung advokasi dilakukan melalui media telepon, surat maupun email. Materi yang diberikan dalam pemberian advokasi ini mencakup bidang tindak lanjut reformasi birokrasi, pelayanan publik, kelembagaan, sumber daya aparatur, pengelolaan perkantoran dan sebagainya Pencapaian terhadap advokasi ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan advokasi dengan jumlah yang dapat dipenuhi, dengan angka pencapaian kinerja untuk sasaran ini adalah 100%. Indikator Kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : Tabel 3.7. Capaian IKU 8 Tahun 2012 IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian


100 %

100 %

100


36

Gambaran pemenuhan permintaan advokasi pada tahun 2012 diantaranya adalah: 1. Pendampingan penyusunan rencana pencapaian target standar pelayanan minimal pemerintah kabupaten Samosir Sumatra Utara 2. Permintaan Penyusunan standar grading untuk fungsional umum dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Kementerian Riset dan Teknologi 3. Pendampingan Penyusunan analisis jabatan dan evaluasi beban kerja pada Pemerintah Kabupaten Kaimana 4. Evaluasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan dan asistensi penyusunan SOP Pemerintah Kabupaten Muara Enim 5. Pendampingan Penguatan Sumber Daya Aparatur dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 6. Bimbingan teknis penyusunan SOP Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang 7. Fasilitasi Bidang Pemberdayaan SDM dan Kepemerintahan yang baik pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri 8. Fasilitasi kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Badan Diklat Kalimantan Barat 9. Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Tugas dan Fungsi Camat dalam melaksanakan pelayanan terpadu se Kab. Lampung Utara 10. Fasilitasi Bimbingan Teknis Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat kajian dan pelatihan MSDM Fakultas Ekonomi Univ Mulawarman 11. Fasilitasi Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat Bidang Geologi Untuk Aparatur Pemerintah Daerah Pusdiklat Geologi kementrian ESDM 12. Fasilitasi Pemberdayaan dan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam cakupan kelurahan di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang LAKIP LAN TAHUN 2012 | 37

13. Fasilitasi penyusunan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Kemenpan dan RB 14. Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 15. Sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Berau 16. Sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 17. Fasilitasi Penyusunan Kejaksaan RI

Standar

Operating

Procedure

18. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure Hukum dan HAM 19. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara

Procedure

20. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure Kota Medan 21. Fasilitasi Penyusunan Standar Operating Procedure BKD Kota Medan 22. Bimtek SOP dengan Kab. Barito Selatan 23. Bimtek SOP RSUD dan BKD Kota Bontang 24. Bimtek SOP Dinas PU, Dinas Pariwisata, dan Setda Kab. Berau 25. Implementasi PermenPAN No. 13 Tahun 2009 dengan RS Kanujoso Prov. Kaltim 26. Implementasi PermenPAN No. 13 Tahun 2009 dengan Dinkes Kota Bontang


38

6.

Sasaran Strategis 6 : Pengembangan Ilmu dan teknologi administrasi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, LAN mengidentifikasikan 2 (dua) IKU yaitu jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi dan Persentase lulusan STIA yang memuaskan yaitu mahasiswa S1 dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun dan mahasiswa S2 dengan IPK di atas 3,25 dengan masa studi di bawah 2 tahun. Sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 3.8. Capaian IKU 9-10 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Penerbitan di Bidang Ilmu Administrasi

50

55

110

Persentase lulusan STIA yang memuaskan yaitu Mahasiswa S1 dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun dan Mahasiswa S2 dengan IPK di atas 3,25 dengan masa studi di bawah 2 tahun

70%

73,5%

105

Untuk pemenuhan terhadap IKU Jumlah penerbitan di bidang Ilmu administrasi dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN dan unit kerja kajian di lingkungan LAN. Pada tahun 2012, telah terealisasi sebanyak 55 penerbitan yang berarti capaian terhadap IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 110%. Jumlah penerbitan di bidang Ilmu Administrasi menjelaskan pentingnya peran LAN dalam mengembangkan ilmu administrasi dengan menghasilkan berbagai penerbitan ilmiah dalam bentuk Jurnal, Buku Teks dan hasil Penelitian. Beberapa jurnal yang telah diterbitkan diantaranya: Jurnal Wacana Kinerja, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik, Jurnal Ilmu Administrasi, Jurnal Borneo dan Jurnal Desentralisasi. LAKIP LAN TAHUN 2012 | 39

Selain jurnal yang diterbitkan oleh LAN, beberapa penulis LAN juga aktif berkontribusi pada beberapa penerbitan ilmiah yang dipublikasikan oleh institusi lain baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk karya ilmiah/artikel/makalah/book chapter/prosiding, dan lainnya, seperti: Jurnal Internasional ASIA Review of Public Administration; Jurnal Warta Bappeda Jawa Barat; Prosiding Seminar Nasional dipublikasikan oleh Universitas Brawijaya Press; Prosiding Seminar nasional Planocosmo ITB, Book chapter Evaluasi Kebijakan dalam Upaya Peningkaan Mutu Human Capital di Sektor Publik (Comparative Study dengan Australia) dalam Pengembangan Human Capital: perspektif nasional, regional, dan global. Terkait kapasitas pendidikan di STIA-LAN dalam menghasilkan alumni yang berkualitas, yang merupakan indikator kedua dari IKU Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Administrasi ini. Ketiga kampus telah menghasilkan profil lulusan dengan standar kelulusan sangat memuaskan pada masing-masing program studi. Bahkan sebagian lulus dengan predikat cumlaude. Salah satu lulusan STIA-LAN terpilih sebagai Indonesia Young Moslem Creative award 2012 yang diselenggarakan oleh British Council dan mewakili Indonesia dalam Social Impact Finance Forum, di Madrid tahun 2012. Pencapaian terhadap IKU persentase lulusan STIA LAN yang memuaskan yaitu sebesar 105%. Secara lebih rinci, profil lulusan STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar untuk tahun akademik 2012 dapat ditabulasikan sebagai berikut : Tabel 3.9. Profil Lulusan STIA LAN Indikator

Jakarta

Bandung

Makassar

S1

S2

S1

S2

S1

S2

Jumlah Lulusan dengan hasil sangat memuaskan

77

90

70

47

194

190

Total Jumlah Lulusan

113

119

204

129

210

244

68%

76%

63%

67%

92%

78%

Persentase dengan Memuaskan

Lulusan Hasil


40

Meskipun capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu 105%, namun masih terdapat permasalahan yang diantaranya : 1) Kurang optimalnya peran dosen dalam pengembangan STIA. 2) Pengelolaan metode pembelajaran yang kurang memotivasi mahasiswa STIA-LAN dalam penyelesaian studinya. Tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah : 1)

Pembimbingan tugas akhir secara intensif dan terstruktur. Misalnya dengan melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, termasuk juga mengingatkan dosen pembimbing untuk melakukan proses pembimbingan secara intensif.

2)

Memberikan fasilitasi kepada mahasiswa dalam penyelesaian studi misalnya penyediaan sumber-sumber pustaka yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada perpustakaan, memberikan pelatihanpelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa.

7.

Sasaran Strategis 7 : Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu (1) Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN, (2) Skor Evaluasi AKIP LAN dan (3) Prosentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Tabel 3.10. Capaian IKU 11-13 Tahun 2012 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase Capaian

Opini BPK atas laporan keuangan LAN

WTP

WTP

100 %

Skor Evaluasi AKIP LAN

B

B

100%

Prosentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN

90%

78,75%

87,5%


Pada indicator kinerja pertama yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan, LAN telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Opini WTP, sebagaimana Surat BPK Nomor 81/S/VXVI/06/2012, tentang Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LAN Tahun Anggaran 2011. Dengan keberhasilan ini, Pemerintah (Kementerian Keuangan) memberikan Piagam Penghargaan kepada LAN atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Sejak tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2011 secara berturut-turut LAN mendapatkan opini dengan predikat WTP, sedangkan opini BPK atas laporan keuangan LAN tahun 2012 belum dikeluarkan karena sampai saat ini proses pemeriksaan BPK sedang berlangsung. Indikator kedua yaitu Skor Evaluasi AKIP LAN telah berhasil memperoleh predikat penilaian dengan kategori “B” (66,02) sebagaimana surat Menteri Negara PAN & RB nomor B/3346/M.PANRB/11/2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu kategori ‘CC’ menjadi ‘B’. Hal ini menunjukkan bahwa LAN telah mengimplementasikan AKIP dengan baik, meskipun masih memerlukan perbaikan dari tingkat institusi sampai unit kerja. Indikator ketiga, terkait persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LAN. Penilaian ini diperoleh berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang baru dilaksanakan di LAN pada pertengahan tahun 2012. Hasil penilaian pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan RB LAN adalah 78,75% atau tercapai 87,5% persen dari target 90%. Secara rinci hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut : Tabel 3.11. Hasil Penilaian RB No

Tahapan

Skor

1

Manajemen Perubahan

70,2%

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

71,8%


42

No

Tahapan

Skor

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

82,4%

4

Penataan Tata Laksana

81,5%

5

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

84,7%

6

Penguatan Pengawasan

80,4%

7

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

79,7%

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

73,5%

9

Monitoring dan Evaluasi

84,5%

Rata – rata persentase tingkat pelaksanaan

78,75%

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformassi Birokrasi Secara Online.

8.

Sasaran Strategis 8 : Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kepuasan stakeholderss atas produk-produk LAN. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Tabel 3.12. Capaian IKU 14 Tahun 2012 IndikatorKinerja

Target

Realisasi

Tingkat kepuasan stakeholderss atas produk-produk LAN

Sedang

Baik


Persentase Capaian 120

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk – produk LAN diukur berdasarkan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terutama untuk komponen yaitu hasil yang dirasakan dari para pemangku kepentingan/stakeholders berdasarkan dan hasil pengukuran sosial Pengukuran kepuasan masyarakat/Pengguna layanan. Berdasarkan hasil pengukuran ke dua komponen tersebut dapat ditabulasikan hasil sebagai berikut : Tabel 3.13. Tingkat Kepuasan Stakeholderss Satker Hasil Pengukuran Hasil yang Kepuasan dirasakan dari para Masyarakat/ stakeholderss pengguna layanan berdasarkan hasil pengukuran sosial Sekretariat Utama 85 70 Kedeputian I 75 78 Kedeputian II 77 77 Kedeputian III 77 77 Kedeputian IV 70 70 Kedeputian V 83 85 PKP2A I LAN 80 77 PKP2A II LAN 57 66 PKP2A III LAN 85 86 PKP2A IV LAN 57 10 STIA LAN Jakarta 80 70 STIA LAN Bandung 72 70 STIA LAN Makassar 89 89 Rata – rata Persentase 75.92 71.15 Rata – rata persentase keseluruhan hasil 73.54 pengukuran


44

Rentang nilai untuk penilaian PMPRB tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.14. Rentang Nilai Penilaian PMPRB Rentang Nilai PMPRB

Level

Tingkat Kepuasan

0 – 10

0

Sangat Kurang

11 – 30

1

Kurang

31 – 50

2

Cukup

51 – 70

3

Sedang

71 – 90

4

Baik

91 - 100

5

Sangat Baik

Nilai rata – rata persentase keseluruhan hasil pengukuran hasil kepuasan sebesar 73,54 berada pada rentang 71 – 90 sehingga dapat dikatakan tingkat kepuasan stakeholders terhadap produk – produk LAN adalah baik.

9.

Sasaran Strategis 9 : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3.15. Capaian IKU 15 Tahun 2012 IndikatorKinerja Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai LAKIP LAN TAHUN 2012 | 45

Target 90%

Realisasi 94,69%

Persentase Capaian 105

Realisasi penyediaan sarana dan prasarana adalah sebesar 94,69 persen. Rincian pengadaan sarana prasarana tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1)

Pembangunan gedung di Aceh dari target 25% pembangunan fisik gedung baru tercapai sebanyak 19,69% sehingga pencapaian yaitu sebesar 78,76%, hal ini disebabkan karena pembangunan gedung yang mengalami beberapa kali proses gagal lelang sehingga baru terlaksana setelah 3 (tiga) kali lelang dan belum adanya sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan multi years contract selain itu faktor cuaca dengan curah hujan yang tinggi juga menyebabkan pembangunan gedung PKP2A IV LAN di Aceh tidak optimal.

2)

Pengadaan 2 (dua) buah Lift pada gedung Assessment PKP2A I LAN di Jatinangor Jawa Barat mencapai realisasi 100% seperti target yang telah ditetapkan

3)

Renovasi Gedung Graha Wisesa, Kampus PPLPN – LAN Jakarta mencapai realisasi 100% terdiri dari : Pekerjaan Kamar tidur peserta Diklatpim Tk I Lantai III, Kamar tidur peserta Diklatpim Tingkat II Lt I dan II, Kamar tidur Diklatpim Tk I Lt. III, Perluasan ruang kelas Diklatpim Tk. I Lt. III, Renovasi ruang makan Diklatpim Tk I Lt III, pekerjaan koridor, Pekerjaan Lt. Granit Area Sirkulasi Lt. I, Pekerjaan Ruang Poliklinik, Perbaikan Instalasi Air Bersih Induk, Pekerjaan Waterproofing Plat Atap, Lift dan Pekerjaan Pengecatan dinding luar.

4)

Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin terealisasi sebesar 100% terdiri dari : Laptop, Komputer PC, Faxcimile, dan Scanner.

D.

Kinerja Lainnya

Selain dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan capaian sebagaimana diuraikan pada butir A dan B di atas, Lembaga Administrasi Negara juga telah melakukan beberapa hal berikut ini yang merupakan kegiatan-kegiatan


46

yang bersifat adhoc dan terkait dengan tugas fungsi Lembaga Administrasi Negara. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JAK). Keterlibatan dilakukan pada level perencanaan (Naskah Akademis), perumusan dan pembahasan sampai pada persiapan pelaksanaan JAK. Dalam Permenpan No.005 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa LAN merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 2. Pengembangan Reform Leaders Academy, project ini merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi Nasional yang ingin menciptakan agen-agen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Keterlibatan unit kajian dimulai dari level perencanaan dan pembahasan sampai pada penyiapan pelaksanaan RLA.

E.

Analisis Capaian Keuangan

Pagu anggaran LAN Tahun 2012 pada awal penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 243,332,942,000 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan karena adanya kenaikan Pagu PNBP, sehingga pada akhirnya Pagu LAN Tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 276,666,494,000 ,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2011 dimana LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 246.091.148.000,- (Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), maka pada tahun 2012 ini pagu anggaran yang dimiliki LAN mengalami kenaikan sebesar Rp. 30,575,346,000 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) Perkembangan pagu anggaran LAN dari tahun 2011 s.d. 2012 secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 3.1 Perkembangan Pagu LAN Dari pagu anggaran yang diterima LAN tahun 2012 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang menyebar di 13 (tiga belas) satuan kerja yang ada. Alokasi anggaran per program tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.16. Penyerapan Anggaran Per ProgramTahun 2012 NO

PROGRAM

PAGU

REALISASI

%

1

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

149.383.358.000

132,172,538,551

88.48%

2

Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur

103.632.204.000

84,103,972,510

81,17%

3

Peningkatan Sarpras

23.650.932.000

23,438,588,109

99,10%

276.666.494.000

239,715,099,170

86,64%

Jumlah


48

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran tahun 2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2010, penyerapan anggaran LAN adalah sebesar 93,39%, selanjutnya tahun 2011 adalah sebesar 93,11%. Penurunan ini lebih dikarenakan adanya faktor efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa, dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang bersumber dari PNBP. Tren penurunan penyerapan anggaran ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Grafik Tren Penyerapan Anggaran Tahun 20102012


BAB IV PENUTUP LAKIP LAN Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis LAN tahun 2010–2014. Di dalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis LAN pada tahun 2012. Mengacu pada sembilan sasaran yang diturunkan ke dalam 15 IKU, telah berhasil dicapai 11 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan 4 indikator dapat melebihi target, sedangkan 4 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rata–rata pencapaian kinerja pada tahun 2012 adalah sebesar 94,99% yang berarti pencapaian kinerja sudah baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2012 adalah sebesar 86.64% atau 239,715,099,170 dari jumlah pagu sebesar 276.666.494.000. Capaian kinerja LAN pada tataran lembaga ini merupakan agregat dari pencapaian kinerja unit di lingkungannya. Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal–hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja LAN lebih baik lagi, yaitu: (1) penguatan fungsi penjaminan kualitas terhadap standarisasi penyelenggaraan diklat aparatur dan (2) Peningkatan sinergitas dan koordinasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LAN. Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAKIP diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja LAN secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LAKIP LAN Tahun 2012 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indicator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga LAKIP LAN Tahun 2012 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja LAN Tahun 2012, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja LAN di tahun selanjutnya. LAKIP LAN TAHUN 2012 |

50

KATA PENGANTAR. LAKIP LAN TAHUN 2012 i

Recommend Documents