Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 78- 84
7 Pages
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) 1)
Apriyanti1, Dahlan Ali2, Suhaimi3 Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School Banda Aceh 2,3) Teaching Staffs at Syiah Kuala Law School
Abstract : The Criminal Justice Procedure Law and the Supreme Court Directive of Republic of Indonesia Number 7, 1985 regulates the Guidance for the Implementation of Monitoring and Watching Judges Duties requiring the existence of active judge after the guilty decision to correct directly towards the prisoners during their punishment. The research shows that the role of judges who monitor and watch the prisoners as ruled in Article 277 to article 285 of the Criminal justice procedure Law and the Supreme Court Directive Number 7, 1985 still limited in terms of control towards the report by the prisoners made and reported by the Head of Correctional Institution. It is recommended that in terms of the well implementation from the duties and roles of the judges, there should be the role of the judges of monitoring and watching not only to monitor and watch the prisoners that has been convicted but also to control them who have been accomplishing the punishment that is outside the correctional institution in terms of avoiding the repetition of the crime commission. Key Words: Monitoring and Watching the Conviction. Abstrak : Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menghendaki adanya hakim yang aktif sesudah putusan dijatuhkan untuk mengoreksi secara langsung terhadap narapidana selama mereka mengalami pemidanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim pengawas dan pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 285 KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 masih terbatas dalam pelaksanaan kontrol terhadap hasil laporan narapidana yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakat, peran dimaksud dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya kesalahpahaman antara hakim pengawas dan pengamat dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Hambatan yang ditemui selain undang-undang tidak mengatur secara jelas hak dan wewenang dan sanksi hakim pengawas dan pengamat, Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, seharusnya peran hakim pengawas dan pengamat tidak hanya sebatas mengawasi dan mengamati narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap tapi hendaknya juga mengamati narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai hakim pengawas dan pengamat, dan menunjukkan hakim pengawas dan pengamat tidak dibatasi satu orang untuk masingmasing wilayah hukum Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana.
. PENDAHULUAN
putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar,
Ketentuan hukum bahwa hakim
karena
khususnya
dalam
hal
pidana
tanggung
perampasan kemerdekaan (pidana penjara)
jawabnya berakhir dengan diberikannya
ketetapan putusan pengadilan tersebut masih
pengadilan
mengambil
sikap
Volume 1, No. 2, Mei 2014
- 78
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perlu diuji. Dengan demikian, hakim tetap diberikan peranan dan tanggung jawab untuk mengikuti pelaksanaan putusan, oleh aparat penegak hukum yang lainnya pada tingkat eksekusi. (Bambang Poernomo, 1993 : Hal tersebut sesuai dengan jika
pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (2). Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Tugas
melihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009
Tentang
Kehakiman.Ketentuan
Pasal
Kekuasaan tersebut
hakim
pengawas
dan
pengamat (bandingkan, Moh. Koesnoe, 1996
:
100)
adalah
mengontrol
pelaksanaan
pelaksanaan putusan pidana pengadilan
putusan pengadilan tetap diawasi oleh ketua
(pidana penjara dan kurungan) semenjak
pengadilan. Dalam KUHAP pengaturan
putusan
mengenai hakim pengawas dan pengamat,
kekuatan hukum yang tetap sampai dengan
diatur dalam Pasal 277 sampai dengan
selesai
Pasal 283. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)
wewenangnya mengoreksi secara langsung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
aparat yang melalaikan atau menyimpang
menyatakan :
dari putusan pidana yang telah dijatuhkan.
menghendaki
agar
setiap
pidana
tersebut
memperoleh
pelaksanaannya,
dengan
Menurut ketentuan dari Pasal 280 1). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa; 2). Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
KUHAP, hakim pengawas dan pengamat mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pidana pengadilan yaitu
melakukan
melakukan
pengawasan
pengamatan.
dan
(Bandingkan
Ketua pengadilan yang bersangkutan
Yahya Harahap, 1998 : 32). Ketentuan
dalam melaksanakan pengawasan dan
mengenai tugas melakukan pengawasan
pengamatan terhadap putusan pengadilan,
dari hakim pengawas dan pengamat adalah
pada pelaksanaannya dibantu oleh seorang
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal
hakim dari pengadilan yang bersangkutan
280 ayat (1) KUHAP, yaitu “Hakim
dimana hakim tersebut diberi tugas oleh
pengawas
ketua pengadilan selama 2 (dua) tahun
pengawasan guna memperoleh kepastian
untuk
bahwa putusan pengadilan dilaksanakan
melakukan
pengawasan
dan
pengamatan, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 277 KUHAP yang
dan
pengamat
mengadakan
sebagaimana mestinya” Pasal tersebut mengandung arti,
menyatakan bahwa :
bahwa hakim yang diberi tugas khusus
(1). Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan
tersebut, melakukan pengawasan untuk
79 -
Volume 1, No. 2, Mei 2014
menjamin
bahwa
putusan
mengenai
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala penjatuhan
pidana
kemerdekaan
itu
perampasan
benar-benar
telah
dalam kamar hunian, pemerasan, transaksi narkoba,
dan
sebagainya,
merupakan
dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai
kasus-kasus yang kerap sekali terjadi di
asas perikemanusiaan dan perikeadilan
Lembaga Pemasyarakatan.
selain
itu
yang
mencegah
dimaksudkan
timbulnya
anggapan
untuk dari
KAJIAN KEPUSTAKAAN Perlunya kesamaan pandangan di
masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya
dijadikan
simbul
saja.(Suryono
antara penegak hukum tentang tujuan pidana
Sutarto, 1990 : 10) Lembaga pemasyarakatan sebagai
semata-mata
kepentingan
bukan
lembaga
untuk
pemasyarakatan,
tempat bagi narapidana untuk menjalankan
tetapi lebih kepada usaha rehabilitasi
pidananya, wajib membina narapidananya
narapidana, serta mencegah agar tidak
agar
terjadi residivis, maupun penolakan pada
sesudah
hukumannya
menyelesaikan dapat
masa
diterimadalam
saat kembali ke masyarakat.
masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim
Teori utilitarian hendak mencari
(Bandingkan, M Mardjono Reksodiputro, ,
suatu
1994 : 63), pengawas dan pengamat
hukuman.
dengan
memeriksa
penjeraan dari hukuman itu tidak ada,
tentang pelaksanaan putusan pengadilan
maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh.
sudah dijalankan dengan benar atau tidak
Pemahaman teori ini mengatakan, bahwa
dan
tidak mutlak suatu kejahatan itu harus di
kewenangannya
juga
pembinaan
terhadap
narapidananya.
keseimbangan Kalau
akan
perlunya
seandainya
efek
ikuti dengan suatu pidana melainkan harus
Ironisnya,
berdasarkan
penelitianawal penulis, pada kenyataan
dipersoalkan manfaat dari suatu pidana 1983 : 26 – 27).
saat ini banyak narapidana yang dalam
Lebih
jauh
teori
semacam
ini
masa menjalani pidananya di lembaga
diuraikan
pemasyarakatan dapat keluar dari tempat
Bemmelen, 1984 : 27) yang berpendapat,
lembaga pemasyarakatan tersebut. Bahkan
bahwa pidana itu bersifat :
yang sangat ironisnya lagi, bahwa ada beberapa sebagaian besar narapidana yang telah
selesai
menjalani
1.
pidananya
kemudian menjadi terdakwa atau terpidana dalam
perkara
sejenisnya
pidana
(residive).
lainnya
atau
Selain
itu,
munculnya kasus-kasus melarikan diri, perkelahian sesama narapidana, bunuh diri 80 -
Volume 1, No. 2, Mei 2014
2.
oleh
Van
Bemmele
(Van
Prevensi umum (pencegahan umum). Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat, bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana; Prevensi khusus (pencegahan khusus). Mereka yang beranggapan, bahwa pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
3.
bertolak dari pendapat, bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar), bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki; Fungsi perlindungan. Mungkin sekali, bahwa dalam pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas. Pendapat tersebut dengan demikian
dapat ditarik kesimpulan pidana bukan lagi sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi
memiliki
tujuan-tujuan
yang
pelanggaran
atau
perbuatan-perbuatan
yang melanggar aturan tata tertib dari Lembaga
pemasyarakatan
yang
dapat
berupa : Penganiayaan atau perkelahian; Pencurian; Perjudian; Melawan petugas; dan Melarikan diri. Berdasarkan hasil penelitian hakim pengawas dan pengamat menunjukkan
bahwa pengawasan
dan
pengamatan yang dilakukan 1-2 kali tersebut karena mereka sibuk dengan tanggung jawab pokok, yaitu mengadili perkara. Sebagai hakim pengawas dan pengamat, karena peranan tersebut telah diatur dalam KUHAP (Pasal 277).
bermanfaat. Jadi jelaslah, bahwa perlunya
Oleh karena itu, hakim pengawas
pidana terletak pada tujuannya bukan
dan pengamat mengatakan mereka turun
karena orang melakukan kejahatan tetapi
ke lapangan mengadakan pengontrolan ke
supaya orang jangan melakukan kejahatan.
lembaga
(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 :
mewawancarai
10).
pemasyarakatan tanpa menyinggung secara detail
pemasyarakatan
sampai
petugas menyangkut
dan lembaga perlakuan
terhadap narapidana, bahkan mengontrol METODE PENELITIAN
pelaksanaan hak-hak narapidana. Dengan
Metode Penelitian mengungkapkan cara-
demikian,
terjauhkan
pengadilan
dari
cara yang digunakan dalam proses penelitian.
permusuhan
Bila terdapat persamaan matematika ataupun
pemasyarakatan.
rumus maka harus diberi nomor secara
dilaksanakan oleh hakim pengawas dan
berurutan dan dimulai dengan (1) sampai akhir
pengamat dilaksanakan dengan cara :
dengan
lembaga
Kontrol
yang
makalah termasuk appendix. 1) HASIL PENELITIAN Berdasarkan
2) hasil
penelitian
diperoleh jawaban bahwa dalam lembaga pemasyarakatan dalam hubungan sesama narapidana masih terdapat pelanggaran81 -
Volume 1, No. 2, Mei 2014
Mengadakan wawancara dengan petugas dan narapidana; Observasi melihat-lihat keadaan Lapas, tanpa diikuti tindakan mengoreksi dan 1ain-lain. Setalah itu, berdasarkan format yang
ada seperti disebutkan di atas hakim
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengawas dan pengamat melaporkannya
mengenai
pengawasan
kepada Ketua Pengadilan tanpa tindakan
pengamatan
pelaksanan
lanjutan lainnya. Sehubungan dengan tugas
Pengadilan, dan juga dalan Surat
pengamatannya yang ditujukan sebagai
Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7
bahan penelitian bagi pemidanaan yang
Tahun
akan datang, tidak terealisir dengan jelas.
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas
Dengan
telah
dan Pengamat. Bila dilihat ketentuan-
dilakukan oleh hakim pengawas dan
ketentuan di atas, tidak dimuat secara
pengamat
berpengaruh
tegas apa yang merupakan tugas
terhadap pemidanaan jika telah kembali ke
pengawasan dan pengamatan terhadap
pengadilan. Selanjutnya kendala-kendala
putusan pidana termasuk hak-hak dari
yang dihadapi adalah sebagai berikut :
narapidana, dan untuk itu hakim
1.
pengawas dan pengamat ini harus
2.
3.
demikian, tidak
apa
tampak
yang
Undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas, khususnya yang menyangkut hak hak asasi narapidana mana yang harus dilindungi olehnya. Kurang personil hakim, sehingga menyulitkannya dalam menyediakan waktu untuk pengawasan dan pengamatan yang dianggap sebagai tugas sampingan. Tidak ada fasilitas pendukung terhadap hakim pengawas pengamat dalam melaksanakan tugasnya.
1985
dan putusan
tentang
Petunjuk
melihatnya dalam KUHP, UU No. 5 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan
Pemerintah
Nomor
99
Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan . 2.
Fasilitas Hambatan fasilitas yang diperlukan
Melihat kepada pelaksanaan yang
hakim pengawas dan pengamat dalam
dapat dilakukan oleh hakim pengawas dan
melaksanakan kontrol ke lapangan
pengamat dan tujuan yang hendak dicapai
adalah segi dana bagi operasionalnya.
dari kontrol yang dilaksanakan hakim
Fasilitas
pengawas dan pengamat ini, maka dapat
tranportasi dan bila tidak dipunyainya
dikatakan faktor-faktor yang menghambat,
maka kontrol ke lembaga pema-
yaitu:
syarakatan tidak dapat dilaksanakan
1.
Hakim pengawas dan pengamat ini
pengaturannya
telah dalam
mendapat Pasal
diperlukan
untuk
oleh hakim pengawas dan pengamat.
Peraturan Perundang-Undangan
memang
ini
55
3.
Aparat
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan putusan pengadilan Aparat Yang dimaksudkan di sini
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
adalah hakim pengawas dan pengamat
tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab
sendiri
yang bertugas
kontrol
dari
melakukan
XX KUHAP (Pasal 277 s/d pasal 283) 82 -
Volume 1, No. 2, Mei 2014
pelaksanaan putusan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengadilan,
supaya
hak-hak
dari
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas pengamat dalam
narapidana dapat dilindunginya.
melaksanakan tugasnya adalah undangundang tidak memberikan batasan yang jelas, khususnya menyangkut hak-hak
KESIMPULAN DAN SARAN
asasi narapidana mana yang
Kesimpulan Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Hakim
pengawas
dan
pengamat
pengaturannya diatur dalam KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, melakukan control terhadap pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kenyataannya hakim pengawas dan pengamat belum pernah mengikuti sidan
TPP
baik
ditingkat
kanwil
maupun di tingkat pemasyarakatan. 2. Hakim dalam pelaksanaan tugas tidak
harus
dilindungi, kurangnya personil hakim sehingga
menyulitkan
dalam
menyediakan waktu untuk pengawasan dan pengamatan yang dianggap sebagai tugas sampingan dipihak lain dengan tidak disediakan transportasi dan biaya operasional
lapangan
seharusnya
hakim
berdampak
pengawas
dan
pengamat melakukan control ke Lapas dalam jangka waktu 3 bulan sekali menjadi sekali atau 2 kali dalam setahun,
dengan
pengawas
dan
memenuhi
tujuan
demikian
hakim
pengamat
belum
sistem
peradilan
pidana. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan
semerta-merta mencapai target akhir
kesimpulan
yaitu
menyarankan hal-hal sebagai berikut :
menjatuhkan
pidana
bagi
terdakwa, tetapi kepada setiap hakim
1. Disarankan
di
atas,
maka
pemerintah
agar
penulis
dapat
masih
membentuk lembaga tersendiri yang
dibebani kewajiban untuk mengetahui
keberadaannya dibawah pengawasan
sampai dimana pelaksanaan putusan
Mahkamah Agung.
pengawas
dan
pengamat
untuk
2. Disarankan agar peran hakim pengawas
hakim
dan pengamat tidak hanya sebatas
pengawas dan pengamat harus turun ke
mengawasi dan mengamati narapidana
Lembaga Pemasyarakatan.
yang masih berstatus tahanan, tetapi
hakim
telah
mengetahui
dilaksanakan, hal
tersebut
hendaknya juga mengamati narapidana 83 -
Volume 1, No. 2, Mei 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diterjemahkan oleh Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1984.
yang tidak keluar dari Lapas. 3. Disarankan perbandingan
hendaknya yang
ada rasional
antarajumlah hakim pengawas dan pengamat dengan jumlah narapidana untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara efektif.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Andi, H dan S. Rahayu. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta,. Bambang, P. 1993. Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1984. Moh. Koesnoe, Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Varia Peradilan tahun XI, No. 129 Juni 1996. M. Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Ketiga, Pusat pelayananan Keadilan, dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI Jakarta, 1994. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Suryono Sutarto, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990. Van 84 -
Bemmelen,
Hukum
Pidana
Volume 1, No. 2, Mei 2014
I,
Yahya
Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1998.
