INFORMASI
INSA
Untuk Kejayaan Pelayaran Nasional
MERAH PUTIH
PASTI BISA DITERBITKAN : DPP INSA PERIODE 2015-2019 PENANGGUNGJAWAB : DPH INSA PERIODE 2015-2019 EDISI : 009/VI/I2016, JULI 2016
Pemerintah Akui Keberadaan Organisasi INSA dan P3N2I “INSA dan P3N2I dapat bersinergi, mengembangkan industri pelayaran secara seksama dan berdaya saing, mem-perkokoh jaringan keanggotaan, ber-koordinasi dan saling menghargai agar ke depan, programprogram INSA dan P3N2I dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah”
Ir. A. Tonny Budiono, MM. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Baca hal......2
INFORMASI
2
Kemenhub: INSA dan P3N2I agar Saling Bersinerji dan Menghargai Sudah seharusnya kedua organisasi tersebut mendapatkan pembinaan yang sama dan berkeadilan dari Kemenhub agar keduanya dapat bekerja melayani anggota JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah menerbitkan dua Surat Keputusan yang mengesahkan pendirian dua perkumpulan organisasi pelayaran niaga nasional di Indonesia. Surat keputusan pengesahan pendirian kedua perkumpulan organisasi tersebut adalah : 1. SK No. AHU0035091.AH.01.07 tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang mengesahkan pendirian badan hukum perkumpulan Indonesian National Shipowners Association (INSA) dengan Ketua Umum Johnson W. Sutjipto. 2. SK No. AHU0044492.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 12 April 2016 yang mengesahkan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) dengan Ketua Umum Carmelita Hartoto. “Kedua SK Menteri Hukum dan HAM tersebut sah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi lembaga lain, termasuk Kementerian Perhubungan untuk tidak mengakui kedua organisasi pelayaran niaga tersebut, meski bagaimanapun kondisi dan proses pembentukan organisasi dimaksud”, kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM melalui release resminya.
Kemenhub meyakini diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut telah melalui mekanisme dan proses kajian dan telaahan yang mendalam serta pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini UndangUndang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga SK tersebut lahir dan dilindungi oleh aturan perundangundangan. Seperti diketahui, hak berkumpul dan berserikat atas warga negara Indonesia dijamin oleh UUD 1945 sehingga Kementerian Perhubungan selaku pembina utama usaha bidang transportasi, dalam hal ini adalah transportasi laut, termasuk pembina bagi asosiasi dan perhimpunan dunia usaha, harus menjamin hak berkumpul dan berserikat setiap warga negara Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai institusi pembina organisasi di bidang pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.008/1/15/DPTL-16, tertanggal 20 Juli 2016 dan mengakui adanya dua organisasi pelayaran niaga yang berbeda yakni INSA dan P3N2I. Dia menjelaskan sudah seharusnya kedua organisasi tersebut mendapatkan pembinaan yang sama dan berkeadilan dari Kementerian Perhubungan agar keduanya dapatistimewa bekerja melayani anggota dan mendukung program andalan istimewa Pemerintah yakni Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan diakuinya eksistensi kedua organisasi tersebut, Kementerian Perhubungan mengharapkan INSA dan P3N2I dapat bersinergi, mengembangkan industri pelayaran secara seksama dan berdaya saing, memperkokoh jaringan keanggotaan, berkoordinasi dan saling menghargai agar ke depan, programprogram INSA dan P3N2I dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah. (IS)
INFORMASI
3
Johnson Sampaikan Terima Kasih kepada Kemenhub dan Anggota
Sumber: http://www.indonesiaferry.co.id/
istimewa istimewa
INSA siap bekerja sama dengan semua stakeholders, termasuk P3N2I demi memajukan industri pelayaran nasional. JAKARTA—ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah c.q Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi INSA dan organisasi pelayaran lainnya. Hal itu disampaikan setelah Johnson menerima Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.008/1/15/DJPL-16 tanggal 20 Juli 2016 yang mengakui INSA dan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) sebagai dua organisasi pelayaran niaga di Indonesia. “INSA siap bekerja sama dengan semua stakeholders, termasuk P3N2I untuk memajukan industri maritim nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang tangguh dan mandiri,” kata Johnson.
Johnson mengatakan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub tertanggal 20 Juli 2016 tentang Legalitas INSA telah menjawab secara jelas dan tegas mengenai tidak adanya perpecahan dalam tubuh INSA. Selain itu, tidak ada istilah INSA hasil RUA Jakarta atau INSA hasil RUA Surabaya. “Yang ada adalah dua asosiasi pelayaran yang berbeda yakni INSA dan P3N2I yang samasama memiliki legalitas dari Menteri Hukum dan HAM serta sama sama diakui oleh Kemenhub,” tutur Johnson. Johnson menambahkan di tengah lesunya bisnis industri pelayaran yang dihadapi anggota INSA saat ini, pihaknya terus bekerja keras memberikan masukan kepada Pemerintah agar industri pelayaran mendapatkan bantuan kebijakan seperti insentif dan lainnya. “Masalah-masalah yang dihadapi anggota INSA sudah kami identifikasi dan sudah diserahkan sebagai masukan kepada Pemerintah.”
Sementara itu, Ketua bidang anggota DPP INSA Djoli mengatakan setelah Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tersebut terbit, pihaknya mengharapkan anggota INSA yang belum melakukan e-registrasi keanggotaan dapat segera melakukannya. E-registrasi keanggotaan diperkenalkan DPP INSA untuk memudahkan seluruh anggota melakukan pendaftaran atau update keanggotaan secara online. ERegistrasi ini cukup mudah. Tinggal klik www.dppinsa.com, pilih kanal keanggotaan dan klik menu anggota. “Setelah itu, tinggal ikuti petunjuk di dalamnya,” ujar Djoli. Dia menambahkan akan memperkuat peran cabang INSA di sejumlah daerah dalam mendukung dan memperkuat pelaksanaan program-program INSA guna mencapai visi dan misi organisasi. INSA, katanya, fokus pada pelaksanaan program kerja dan penuntasan berbagai masalah anggota. “Untuk itu, anggota dan pengurus cabang wajib memperkuat koordinasi dengan DPP INSA,” ujarnya. (IS)
INFORMASI
4
Kemhub Layangkan Telegram soal SPB Kapal yang Layari Filipina Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kapal berbendera Indonesia mengalami pembajakan di perairan Filipina yakni kapal-kapal berjenis Tugboat yang berukuran kecil dengan kecepatan rendah serta memiliki lambung timbul yang rendah. Kapal-kapal Tugboat tersebut berlayar melewati Jalur Sibutu, Bangao dengan kedalaman yang rendah dan merupakan jalur pembajakan.
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi langkah tepat Kementerian Perhubungan yang melonggarkan kegiatan pelayaran Indonesia-Filipina. Kemenhub membuat telegram yang menindaklanjuti Surat Kedubes Filipina perihal tindak lanjut larangan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal yang akan berlayar menuju Filipina. Inti dari telegram tersebut adalah syahbandar dapat menerbitkan SPB bagi kapal yang akan berlayar ke Filipina dengan syarat: 1. Berlayar sesuai dengan alur yang direkomendasikan. 2. Dapat dipersenjatai sesuai aturan yang berlaku. 3. Berlayar dengan cara konvoi. Sebelumnya, Kemenhub menerbitkan Surat Edaran No. 80/IV/DN-16 tgl 21 April 2016 dan No. 129/VI/DN-16 tgl 24 Juni 2016 serta No. 134/VI/DN-16 tgl 11 Juli 2016, Surat tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kapal yang akan Berlayar menuju Filipina pasca meningkatnya kasus pembajakan terhadap kapal-kapal tug boat .
Wakil Ketua Umum INSA Djoni Sutji menjelaskan kegiatan perdagangan Indonesia - Filipina telah berjalan dengan baik dimana Filipina merupakan mitra dagang Indonesia nomor 5 di ASEAN dengan total perdagangan bilateral tahun 2013 mencapai US$4,59 miliar dengan surplus sebesar US$3,04 miliar bagi Indonesia. Selain itu, kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Filipina mengandalkan moda transportasi laut, terutama dengan menggunakan kapal-kapal jenis tugboat untuk ekspor muatan curah dan cair serta kapal jenis kontainer untuk ekspor berbagai produk Indonesia lainnya. Djoni menambahkan kegiatan ekspor ke Filipina dengan menggunakan kapal curah,cair dan kontainer sejauh ini relatif lebih aman karena kapal yang digunakan berukuran lebih besar dengan kemampuan melaju lebih cepat serta memiliki lambung timbul yang tinggi. Menurut Dia, kapal kontainer telah memenuhi ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code dan berlayar dari Bitung menuju Davao – Filipina yang merupakan jalur laut dalam sehingga berbeda dengan jalur kapal Tugboat. “Jadi sudah seharusnya di kecualikan.”
Untuk mengantisipasi peristiwa pembajakan kapal ke depan, istimewa Pemerintah berencana melakukan pengamanan tambahan, khususnya terhadap kapal-kapal tunda dan tongkang berukuran kecil yang melakukan kegiatan angkutan batu bara ke Filipina. Terhadap rencana tersebut, INSA meminta agar Indonesia mengadopsi IMO MSC.1/circ.1.405 revisi Ke-2 dan circ.1.406 Revisi Ke-3 serta circ.1.333 yang merupakan ketentuan internasional untuk dijadikan sebagai payung hukum bagi perusahaan pelayaran yang akan menggunakan jasa PCASP (Privately Contracted Armed Security Personnel) atau TNI/POLRI. Selain Indonesia, Malaysia juga mengalami hal yang sama. Kepala Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar mengungkapkan, lima Anak Buah Kapal tunda Malaysia diculik oleh kelompok pemberontak Filipina, Abu Sayyaf. Penculikan terjadi di tengah pelayaran di perairan antara kedua negara. Demikian dijelaskan Abu Bakar, Selasa (26/6/2016), seperti dikutip www.kompas.com dari kantor berita AFP. Kelima warga Malaysia itu diculik pada 18 Juli 2016, di lepas pantai Negara Bagian Sabah, Malaysia. "Mereka diculik untuk sejumlah uang tebusan oleh para pemberontak di selatan Filipina," kata dia. (IS)
BERITA FOTO
5
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menerima cenderamata sebagai pembicara pada acara ReCAAP ISC di Bangkok, Thailand.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto tampil sebagai pembicara pada acara yang membahas keamanan laut pada acara ReCAAP ISC di Bangkok, Thailand.
Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.
Ketua Umum DPP INSA hadir sebagai pembicara dalam Focus Discussion Group dengan Pimpinan Perwakilan BI se Pulau Sumatera di Mandarin Hotel, Jakarta
Rapat pembahasan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) di Ditjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan.
Pengurus DPP INSA hadir dalam rapat Bilateral antara Kemenhan Republik Indonesia dan Kemenhan Filipina di Jakarta
BERITA FOTO
6
Ketua Umum Umum INSA Johnson W. Sutjipto menerima cendera mata kepada Wakil Ketua Umum JSMEA
Ketua Umum INSA foto bersama dengan sejumlah stakeholders INSA dalam acara Lunch Business Meeting, di Kongres Teknologi Nasional.
Hiendra Soenjoto, Wakil Ketua Umum DPP INSA (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto dalam Rapat Pengurus DPP INSA, belum lama ini.
Pengurus INSA dan Iperindo foto bersama di sela-sela acara Kongres Teknologi Nasional.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto menjadi pembicara pada acara Kongres Teknologi Nasional.
Pengurus DPP INSA foto bersama dengan Pengurus JSMEA sebelum acara Business Matching Forum 2016
REDAKSI INFO INSA Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia P: +62 21 351 4348. F: +62 21 351 4347 Email:
[email protected]. Website: www.dppinsa.com
BERITA FOTO
7
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto foto bersama Menteri Perdagangan yang kini sebagai Kepala BKPM Thomas Lembong.
Ketua Umum INSA memberikan paparan pada acara Indonesia-Japan Business Matching Forum 2016.
Pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja dan Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto foto bersama dengan sejumlah kolega.
Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto memberikan sambutan pada acara Indonesia Japan Business Matching
Foto bersama Pengurus DPP INSA dan Iperindo, Pejabat Kemenko Maritim dan Kementerian Perhubungan serta sejumlah pengusaha Jepang pada Indonesia-Japan Business Matching Forum 2016 yang diadakan pada tanggal 27 July 2016 di Inter Continental Hotel, Jakarta.
BERITA
8
766 Perusahaan Anggota INSA Peroleh Penundaan PBI 17/2015 Untuk diketahui, pada pertemuan antara BI dengan DPP INSA pada 14 April 2016, BI bersedia menunda penerapan PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di industri pelayaran nasional. Untuk itu, INSA diminta menyediakan data perusahaan pelayaran yang membutuhkan fasilitas penundaan untuk selanjutnya di serahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna mendapatkan rekomendasi penundaan. “Kami lega, BI menyetujui pemberian fasilitas penundaan kebijakan penggunaan mata uang rupiah ini.” INSA kemudian mengajukan namanama perusahaan pelayaran kepada Kemenhub untuk memperoleh rekomendasi
Pelemahan industri pelayaran pada 2016 ini masih terus berlangsung bahkan belum bisa diprediksi batas waktunya. JAKARTA—Sebanyak 766 unit perusahaan pelayaran anggota INSA mendapatkan fasilitas penundaan penerapan kebijakan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah selama 10 tahun. Sekretaris Umum INSA Lolok Sujatmiko mengatakan fasilitas tersebut memberikan nafas kepada perusahaan pelayaran dalam menghadapi lesunya bisnis angkutan laut. “Ini berarti, perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap berkontrak kerja dengan menggunakan mata uang USD, sedangkan pembayaran menggunakan mata uang rupiah,” kata Lolok.
Bulan lalu, Kementerian Perhubungan melayangkan surat kepada Bank Indonesia (BI) yang merekomendasikan ratusan perusahaan pelayaran untuk diberi fasiilitas penundaan atas pelaksanaan peraturan PBI tersebut selama 10 tahun dengan pertimbangan kondisi ekonomi yang sedang melesu. Lolok menjelaskan pelemahan industri pelayaran pada 2016 ini masih terus berlangsung bahkan belum bisa diprediksi batas waktunya. “Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah merespon masalah kami di tengah melambatnya situasi berusaha di bidang industri pelayaran. ” katanya.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat No. KU.007/3/7/DJPL-16 tertanggal 26 Mei 2016 dan No. KU.007/3/16/DJPL-16 tertanggal 28 Juni 2016. Dalam surat yang ditandangani Dirjen Perla A. Tonny Budiono yang ditujukan kepada Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dirjen Perla merekomendasikan perusahaan pelayaran untuk diberikan penundaan kebijakan PBI 17 / 2015 dalam transaksi di bidang angkutan laut. Bagi anggota INSA yang perusahaannya tidak termasuk dalam 2 (dua) daftar sesuai surat Dirjen Perla tersebut diatas ke Bank Indonesia dan masih memerlukan penundaan PBI 17/2015, tidak perlu cemas. Silahkan informasikan ke
[email protected] , INSA akan menindak lanjuti lagi melalui Kemenhub dan BI sesuai process sebelumnya. “Kami sangat mengapresiasi atas rekomendasi Dirjen Perla tersebut. Ini akan membantu pelayaran nasional dalam melaksanakan proses recovery perusahaan di tengah lesunya pangsa pasar pelayaran,” kata Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto. (IS)
INSA Indonesian National Shipowners’ Association
Mengucapkan
SELAMAT ATAS DILANTIKNYA Bapak Luhut B. Panjaitan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya
Bapak Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia
TERIMA KASIH & PENGHARGAAN KEPADA Bapak Rizal Ramli Mantan Menteri Menko Maritim dan Sumber Daya
Bapak Ignasius Jonan Mantan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Atas binaan dan dukungannya kepada INSA dan Industri Pelayaran Nasional
INSA Indonesian National Shipowners’ Association
DEWAN PENGURUS PUSAT INSA
Menyampaikan
TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA BAPAK DJOHAN SUTJI Ayahanda Bapak Djoni Sutji Wakil Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019
Semoga Arwahnya Mendapat Tempat Terbaik di sisi-Nya
BERITA
10
Rushaffle, INSA Siap Bersinerji dengan Menhub dan Menko Maritim
detik.com
JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) siap bersinerji dan mendukung Budi Karya Sumadi atas amanah sebagai Menteri Perhubungan dan Luhut B. Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya. INSA optimistis dibawah kepemimpinan Luhut B. Panjaitan (Menko Maritim dan SDA) serta Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), akan dapat melanjutkan perkembangan dan pembangunan industri pelayaran nasional.
Menurut dia, banyak program kerja di bidang perhubungan laut yang harus dijalankan secara sinerji antara INSA dan Pemerintah. Masalah pelaut, kelaiklautan kapal, infrastruktur, beyond cabotage, perpajakan, tol laut dan sebagainya masih menjadi PR Pemerintah hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, Reshuffle Kabinet Kerja jilid II diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu, 27 Juli 2016. Ada sejumlah menteri yang diganti dan ada juga yang geser posisi.
DPP INSA juga menyampaikan terima kasih kepada Rizal Ramli yang selama menjabat sebagai Menko Maritim dan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan telah banyak kebijakan dan terobosan yang diberikan kepada industri pelayara sehingga dapat dirasakan hingga saat ini. Diharapkan, hubungan silaturahim yang sudah terjalin selama ini dapat dilanjutkan.
Jokowi mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM yang diganti di teras belakang Istana Merdeka yang menghadap ke gedung Istana Negara Dia didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Seskab Pramono Anung. "Saya berusaha maksimal agar Kabinet Kerja bisa bekerja lebih cepat, dalam tim yang solid dan saling mendukung," jelas Jokowi.
Ketua Umum DPP INSA Johnson W. Sutjipto optimis Kementerian Perhubungan dapat melanjutkan dan memacu perkembangan dan pembangunan industri pelayaran nasional. “INSA siap menjadi garda terdepan dalam mendukung Kemenhub menyelesaikan program kemaritiman.”
Menhub Budi Karya Sumadi
Berikut daftar lengkap reshuffle menteri: 1. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong 4. Menko Polhukam Wiranto 5. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 6. Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo 7. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 9. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita 10. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto 11. Menteri ESDM Arcandra Tahar 12. Men PAN-RB Asman Abnur (IS)
Menko Maritim Luhut B. Panjaitan
