INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2015

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2014

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2014. Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2014 terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, 10 Lemtekda, 15 Dinas, 3 lembaga lain terdiri dari Satpol PP, Badan Narkotika Kota dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan. A. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Kota Bekasi terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 55o Bujur Timur dan 6o7o – 6o15o Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 21.049 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Kabupaten Bekasi

-

Sebelah Selatan

: Kabupaten Bogor dan Kota Depok

-

Sebelah Barat

: Provinsi DKI Jakarta

-

Sebelah Timur

: Kabupaten Bekasi

Kondisi Topografi relatif datar dengan kemiringan lahan 0 - 3 % dan ketinggian tanah antara 19 meter di atas permukaan air laut. Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang merupakan endapan pantai di bagian utara kota dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara 24 - 33ºC karena terletak di dataran rendah. Kota Bekasi relatif tidak memiliki sumber daya alam. Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengendalikan secara proporsional potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Disamping

itu

dalam

rangka

keseimbangan

lingkungan

hidup

diupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan lahan - lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru - paru kota. Kota Bekasi secara administrasi terbagi kedalam 12 Wilayah Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah terluas (24,73 km2), sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota, Kota Bekasi menjadi daerah penyangga

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

1

Ibu Kota. Hal ini berpegaruh dalam penggunaan lahan yang terdapat di Kota Bekasi. Sebagian besar lahan di Kota Bekasi digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Luas lahan pertanian di Kota Bekasi semakin berkurang sehingga sektor pertanian di Kota Bekasi tidak memperlihatkan kemajuannya. Luas lahan di Kota Bekasi yang diperuntukkan untuk lahan sawah hanya 2,33 persen dari luas Kota Bekasi, yaitu 491 Ha. Selebihnya merupakan lahan kering yang digunakan untuk bangunan dan halaman (15.086 Ha), Kebun (4.285 Ha) dan sedikit yang digunakan untuk kolam (69 Ha). Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah : a. Kondisi

topografi

kawasan

yang

relatif

datar

sehingga

memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal; b. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik; c. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (run off) diintegrasikan dengan jaringan drainase; d. Kondisi

iklim

relatif

tidak

berpengaruh

negatif

terhadap

sebagai

kawasan

pengembangan berbagai kegiatan perkotaan; e. Komposisi

pemanfaatan

lahan

diarahkan

perkotaan (urban area). 2. Kependudukan Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk

kota

terutama

dari

arus

pendatang

menimbulkan

permasalahan baru yang cukup kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung terhadap pertambahan penduduk. Fungsi Kota Bekasi yang pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser menjadi wilayah penyeimbang Ibu Kota Negara Republik

Indonesia,

sebagai

pusat

pemerintahan,

bisnis

dan

perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

2

tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kota

Bekasi

tergolong

sebagai

wilayah

yang

padat

penduduknya. Pada tahun 2008 Jumlah Penduduk Kota Bekasi 1.793.924. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.382.689. Dengan demikian, selama kurun waktu 6 tahun pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai 23,71 persen. Tabel dibawah ini menunjukkan persebaran penduduk di Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin. Tabel 1 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 Jenis Kelamin Kecamatan

Jumlah Penduduk

Laki - laki Jumlah

Perempuan %

Jumlah

%

Bekasi Timur

271.074

139.288 51,38

13.1786 48,62

Bekasi Barat

288.278

148.493 51,51

13.9785 48,49

Bekasi Selatan

319.164

163.859 51,34

15.5305 48,66

Bekasi Utara

203.351

103.829 51,06

99.522 48,94

Jatiasih

211.918

108.422 51,16

103.496 48,84

Pondok Gede

157.156

80.785 51,40

76.371 48,60

Jatisampurna

90.023

46.727 51,91

43.296 48,09

Pondok melati

251.645

130.066 51,69

121.579 48,31

Rawalumbu

208.854

107.231 51,34

101.623 48,66

93.780

48.285 51,49

45.495 48,51

Medan Satria

157.779

80.524 51,04

77.255 48,96

Mustika Jaya

129.667

66.921 51,61

62.746 48,39

Bantargebang

2.382.689

1.224.430

51,41

1.158.259 48,59

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014

Berdasarkan hasil data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2014 tercatat sebesar 2.382.689 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.224.430 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 1.158.259 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2014, Kecamatan Bekasi Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar

319.164

jiwa

(12,39%)

sementara

Kecamatan

Bantargebang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 90.023 jiwa (3,78%).


3

Tabel 2 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 NO

KECAMATAN

0-4Thn

5-9Thn

1014Thn

1519Thn

2024Thn

2529Thn

3034Thn

3539Thn

4044Thn

4549Thn

5054Thn

5559Thn

6064Thn

6569Thn

7074Thn

>74Thn

Jumlah

1

BEKASI TIMUR

10.074

18.418

20.089

19.936

23.185

27.204

30.841

25.855

19.944

17.631

17.483

16.364

11.490

5.786

3.188

3.586

271.074

2

BEKASI BARAT

9.711

19.775

22.450

22.200

24.457

27.294

31.048

28.428

23.576

20.008

18.060

15.669

11.121

6.361

3.922

4.198

288.278

3

BEKASI UTARA

6.844

14.102

16.331

16.029

17.391

18.680

21.743

19.572

16.375

14.328

12.570

11.338

8.143

4.426

2.581

2.898

203.351

4

BEKASI SELATAN

11.041

22.949

27.609

27.883

29.618

30.282

31.935

28.144

25.731

24.849

21.670

16.893

9.497

4.768

2.938

3.357

319.164

5

RAWALUMBU

7.530

14.627

17.783

18.339

20.282

20.745

21.899

20.178

17.522

15.995

14.385

10.417

5.594

2.866

1.707

2.049

211.918

6

MEDAN SATRIA

5.201

11.612

13.911

13.444

13.906

14.579

16.160

14.604

13.148

12.072

10.317

7.843

4.503

2.497

1.596

1.763

157.156

7

BANTARGEBANG

3.212

9.239

8.423

7.185

7.472

8.765

10.978

11.030

9.088

6.056

3.709

2.687

1.620

1.036

651

872

92.023

8

PONDOKGEDE

7.246

15.784

18.974

19.101

20.997

22.638

26.596

25.659

21.795

18.349

15.483

13.622

10.648

6.636

3.886

4.231

251.645

9

JATIASIH

6.536

15.186

18.549

17.960

17.724

18.094

20.537

20.093

18.730

16.460

12.817

9.546

6.393

3.980

3.038

3.211

208.854

10

JATISAMPURNA

2.905

6.835

8.349

7.780

9.031

8.294

9.280

8.925

8.061

7.243

6.251

4.404

2.585

1.470

1.068

1.299

93.780

11

MUSTIKA JAYA

6.225

14.061

16.532

14.174

12.548

12.062

14.644

16.457

15.859

13.134

8.333

5.491

3.247

2.007

1.359

1.646

157.779

12

PONDOK MELATI

3.844

8.811

10.689

10.020

10.529

10.744

13.038

12.852

11.278

9.763

7.918

6.854

5.487

3.295

2.166

2.379

129.667

171.399

199.689

248.699

231.797

JUMLAH

80.369

194.051

207.140

219.381

201.107

175.888

148.996

121.128

80.328

45.128

28.100

31.489

2.384.689

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014


4

3. Ketenagakerjaan Seiring dengan persebaran/pertumbuhan penduduk maka jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebanyak 26.697 jiwa. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SLTA Kejuruan sebesar 15.433 jiwa atau (57,80%). Penempatan tenaga kerja berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja tahun 2014 sebanyak 12.381 atau hanya 46,38%. Hal ini disebabkan Jumlah lowongan kerja lebih rendah dari jumlah pengangguran yang ada, ditambah lagi karena tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pekerjaan atau formasi yang ada. Untuk meningkatkan

dan

mengembangkan

tenaga

kerja,

disamping

pendidikan formal yang harus ditempuh perlu adanya sarana dan prasarana pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis. Beberapa lembaga pelatihan yang dikelola/dimiliki Pemerintah dan swasta antara lain Balai Latihan Keterampilan Kerja Kota Bekasi, sedangkan yang dikelola oleh swasta sebanyak 43 PJTKI (20 PJTKI yang berkantor pusat di Kota Bekasi dan 23 Penampungan), 86 LPK, serta 53 BLKLN. 4. Pendidikan Sesuai

dengan

kewenangan

khususnya

dalam

bidang

pendidikan yang disandarkan pada 3 (tiga) pilar kebijakan dasar dalam bidang pendidikan yaitu, (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu,

relevansi dan daya saing

pendidikan, (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Berangkat dari kebijakan tersebut Pemerintah Kota Bekasi melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkannya melalui upaya perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga dengan menyelenggarakan berbagai program pendidikan baik formal maupun non formal yang muaranya

diarahkan

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak akan lepas dari mutu terutama guru baik tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Jumlah guru Tingkat SD, Tingkat SMP, dan Tingkat SMU di Kota Bekasi tahun 2014 tercatat sebanyak 11.236, 5.016, dan 5.434 orang. Sedangkan Jumlah guru PNS yang memiliki tingkat pendidikan


5

sarjana antara lain sebanyak 3.058 guru berpendidikan S1, 285 guru berpendidikan S2, 1 guru berpendidikan S3. Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi adalah sebesar 90,34% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencapaian indeks pendidikan Jawa Barat, yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Besarnya indeks pendidikan ditentukan oleh angka melek huruf (AMH), angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data terakhir, penduduk yang berusia > 15 tahun di Kota Bekasi mencapai 1.738.967 jiwa. Jumlah penduduk usia > 15 tahun keatas yang dapat baca tulis sebanyak 1.739.191 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk usia >15 tahun yang dapat baca tulis mencapai 99%. Pada sisi lain, angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bekasi tahun 2014 telah mencapai indeks 10,83 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 10,23. Sedangkan dari sisi Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2014 sebagai berikut : APM SD 99%, APM SMP 86%, APM SLTA 86,36%. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partispasi Murni (APM) merupakan pencerminan sejauh mana masyarakat Kota Bekasi mengikuti dan menempatkan pendidikan baik formal maupun non formal. Target yang harus dicapai adalah penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan rintisan Wajar Pendidikan 12 Tahun.

5. Kesehatan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi dilakukan

antara

lain

melalui

pelayanan

kesehatan

dasar

di

Puskesmas. Program dan kegiatan yang dilakukan di Puskesmas diantaranya : program promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan

anak

serta

keluarga

berencana,

kesehatan

lingkungan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan gizi masyarakat dan pengobatan yang dilakukan di dalam gedung maupun luar gedung Puskesmas. Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, merupakan

Unit

Pelaksana

Teknis


(UPT)

Dinas

Kesehatan

6

Kabupaten/Kota

yang

bertanggung

jawab

menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan masalah, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah. Upaya kesehatan pengembangan di Puskesmas antara lain Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Sampai dengan tahun 2014 dari 31 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas yang ada, telah dikembangkan 10 UPTD Puskesmas Puskesmas dengan tempat perawatan dan mampu PONED, yaitu UPTD Puskesmas Pejuang, Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati Sampurna, Bantargebang, Mustika Jaya, dan Pekayon Jaya. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang dilaksanakan Puskesmas merupakan upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Puskesmas PONED bertujuan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Pengembangan UPTD Puskesmas juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Puskesmas biasa menjadi Puskesmas persalinan normal, antara lain UPTD Puskesmas Duren Jaya, Marga mulya, Marga Jaya, Kranji, Jaka Mulya, Jati Warna, dan Jati Luhur. Dengan demikian hingga tahun 2014 di Kota Bekasi terdapat 10 UPTD Puskesmas DTP mampu PONED, 7 UPTD Puskesmas persalinan normal, dan 14 UPTD Puskesmas biasa. Pengembangan status UPTD Puskesmas di Kota Bekasi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain dengan Akreditasi Program Puskesmas pada 7 UPTD Puskesmas antara lain: UPTD

Puskesmas

Seroja,

Jati

Asih,

Kali

Abang

Tengah,

Bantargebang, dan Jati Warna, serta UPTD Puskesmas Teluk Pucung dan Rawa Tembaga.


7

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sejak tahun 2008 kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di UPTD Puskesmas terus ditingkatkan hingga tahun 2014. Masyarakat miskin di Kota Bekasi yang menjadi peserta Jamkesmas tahun 2014 sebanyak 383.473 orang. Dan bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas, Pemerintah Daerah telah memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Sehat bagi 151.364 orang penduduk miskin di Kota Bekasi. Untuk

mengetahui

keterjangkauan

penduduk

terhadap

Puskesmas, salah satu indikator yang digunakan yaitu rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 1 : 116.410 yang berarti satu Puskesmas melayani 116.410 penduduk. Sedangkan idealnya adalah satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Untuk

meningkatkan

jangkauan

pelayanan

Puskesmas

terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dasar. Tahun 2014 terdapat 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), ditambah 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPTD Pengawasan Obat dan Makanan dan 1 UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi. Selain fasilitas kesehatan milik Pemerintah ada pula fasilitas kesehatan milik swasta seperti rumah sakit swasta, klinik dan rumah sakit bersalin, laboratorium kesehatan swasta, rumah bersalin dan lain-lain. Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi tahun 2014 sebanyak 37 rumah sakit. Dari 37 rumah sakit tersebut, terdapat 6 rumah sakit umum dengan tipe B (termasuk RSUD), 13 rumah sakit umum dengan tipe C, dan 11 rumah sakit dengan tipe D. Selain itu terdapat 5 rumah sakit ibu dan anak, 1 rumah sakit bersalin, dan 1 rumah sakit rehabilitasi medik. Dengan sarana dan prasarana serta program yang terintegrasi untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapkan dapat meminimalisir masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan salah satunya oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan


8

yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat

sehingga

sangat

diperlukan

mengingat

banyaknya

program-program kesehatan yang harus diselesaikan dan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi tahun 2014 berjumlah 955 orang yang terdiri dari 156 orang pegawai di kantor Dinas Kesehatan dan UPTD non Puskesmas (UPTD Labkesda, UPTD POM, serta UPTD POP & PF) dengan 134 orang PNS dan 22 orang non PNS, serta tenaga yang ada di UPTD Puskesmas berjumlah 799 orang terdiri dari 737 orang PNS dan 62 non PNS. Jenis ketenagaan yang ada di Puskesmas terdiri dari 117 orang dokter umum, 1 orang spesialis kulit dan kelamin, 1 orang spesialis mata, 1 spesialis kebidanan, 3 orang spesialis gigi, 72 orang dokter gigi, 13 orang apoteker, 200 orang bidan, 170 orang perawat, 33 orang perawat gigi, 33 orang nutrisionis, 23 orang sanitarian, 18 orang asisten apoteker, 21 orang analis kesehatan dan 62 orang tenaga pelaksana lainnya. Salah satu tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) adalah menurunkan kematian anak. Jumlah kematian neonatal (0-28 hari) yang dilaporkan tahun 2014 sebanyak 41 orang menurun dibandingkan kematian neonatal tahun 2013 sebanyak 53 orang. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah asfiksia (9 orang), diikuti oleh BBLR (7 orang), dan penyakit lainnya (25 orang). Sedangkan jumlah kematian bayi usia 1-11 bulan (tanpa neonatal) sebanyak 6 orang. Penyebab kematian bayi yaitu pneumonia (3 orang) dan penyakit lainnya (3 orang). Jumlah kematian ibu yang dilaporkan di Kota Bekasi tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014, jumlah kematian ibu yang dilaporkan sebanyak 24 orang dari 47.711 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2013 jumlah kematian ibu sebanyak 29 orang dari 45.765 kelahiran hidup. Penyebab kematian tertinggi yaitu perdarahan (7 orang), diikuti oleh penyakit jantung (4 orang), eklampsi (1 orang), infeksi (1 orang), dan penyebab lain (11 orang). Upaya pencegahan kasus kematian ibu dan bayi dilakukan dengan program Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K. Melalui program tersebut maka cakupan pelayanan antenatal dan post natal


9

semakin tinggi sehingga dapat mendeteksi setiap resiko maupun komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu juga diberikan imunisasi TT1 terhadap 33.121 ibu hamil (56,53 persen dari sasaran 58.590 ibu hamil), TT2 terhadap 28.562 ibu hamil (48,75 persen), TT3 terhadap 13.542 ibu hamil (23,11 persen), TT4 terhadap 8.644 ibu hamil (14,75 persen) dan TT5 terhadap 4.714 ibu hamil (8,05 persen). Selain itu, Kota Bekasi terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dengan peningkatan pelayanan gizi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah kasus gizi buruk yang difokuskan melalui kegiatan posyandu. Kegiatan Posyandu dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Sehingga bayi dan balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang dapat segera ditangani. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan gambaran status gizi balita di Kota Bekasi sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain pemantauan tumbuh kembang, di posyandu juga dilaksanakan kegiatan imunisasi, pelayanan ANC bagi ibu hamil dan pelayanan KB.

6. Keagamaan Seiring dengan makin banyaknya pemukiman baru di Kota Bekasi dan bertambahnya pendatang baru, maka bertambah semarak pula suasana kehidupan beragama di Kota Bekasi. Oleh karena itu, kerukunan beragama menjadi isu penting di dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Terkait isu-isu kerukunan umat beragama, sepanjang Tahun 2014

terdapat

beberapa

kasus

kerukunan

beragama

yang

berkembang. Kasus tersebut antara lain, kasus pendirian Gereja Stanislaus Cosca di Kalamiring, Permasalahan pendirian beberapa Gereja di Kavling Mangseng, dan sarana/prasarana tembat ibadah yang digunakan HKBP Ciketing masa izinnya telah habis. Selain isu yang disebabkan permasalahan pendirian rumah ibadah, kerukunan beragama juga terngganggu oleh isu berkembangnya gerakan radikal di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, serta penangkapan tersangka teroris di Kelurahan Margahayu. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol dalam menjaga kerukunan beragama adalah dengan memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Keberadaan kedua forum


10

tersebut memiliki nilai strategis dalam memelihara kerukunan melalui penyelesaian kasus-kasus keagamaan antar umat beragama di Kota Bekasi. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol melakukan tindakan preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah dengan mengadakan dialog mendalam diantara pemuka agama. Selain itu, usaha preventif juga dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan pemantauan. Terkait isu Kerukunan Beragama, Badan Kesbangpol melaksanakan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitasi kepada upaya FKUB di dalam mewujudkan kerukunan beragama di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol juga melaksanakan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Tujuan dari kegiatan ini adalah mendayagunakan FPK untuk meningkatkan

upaya

pembauran

di

masyarakat.

Pembauran

kebangsaan di masyarakat merupakan salah satu cara dalam upaya meningkatkan kerukunan beragama di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol juga melaksanakan giat pemantauan. Pemantauan berfungsi untuk menjaring informasi dan mendeteksi permasalahan kerukunan beragama yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pemantauan, cegah dini terkait dampak yang dimunculkan permasalahan kerukunan beragama dapat dilaksanakan. Pada Tahun 2014, upaya pemantauan ini terwujud dalam bentuk kegiatan Pelatihan Kewaspadaan Dini dan Manajemen Konflik, Penyelenggaraan Kominda, serta Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran dan fungsi dari forum bentukan pemerintah yang memiliki hubungan kerja di dalam kerukunan umat beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara umum, kasus kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena faktor pendirian rumah ibadah, penistaan ajaran agama dari kelompok tertentu dan perselisihan yang terjadi di internal pengurus rumah ibadah. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait gerakan radikal adalah melakukan fasilitasi pergantian pengurus DKM dari masjid-masjid yang diduga terdapat pergerakan radikal.


11

7. Perekonomian Kota Bekasi yang dibentuk Tahun 1997 sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bekasi, dimana masing-masing wilayah tersebut dalam perkembangannya mempunyai potensi perekonomian yang

berbeda.

Awalnya,

kedua

daerah

memiliki

karakteristik

perekonomian yang hampir sama yang ditunjukkan dengan besarnya peranan sektor industri dalam perekonomiannya. Namun, dalam perkembangannya perekonomian Kota Bekasi mengalami perubahan potensi ekonomi dari sektor Industri ke sektor Perdagangan dan Jasa. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah diperlukan suatu indikator ekonomi yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Data yang disajikan adalah data series tahun 2010 sampai 2013. Disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dimana PDRB Tahun 2013 merupakan angka sementara dan data Tahun 2012 merupakan angka perbaikan. PDRB perkapita di Kota Bekasi tahun 2013 adalah sebesar Rp.18.912.208,- meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 17.706.402,-. Angka ini memiliki makna bahwa rata-rata pendapatan masyarakat di Kota Bekasi pada tahun 2013 sebesar Rp.18.912.208,-. Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dalam Tahun 2010 s.d 2013 (Jutaan Rupiah)

No.

Lapangan Usaha

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

2010

2011

2012*

2013**

132.841

135.205

135.523

137.668

-

-

-

-

3.

Industri Pengolahan

6.539.236

6.868.060

7.290.967

7.703.205

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

627.785

696.315

755.573

814.640

5.

Bangunan

564.793

620.425

695.464

796.721

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

4.424.414

4.782.975

5.184.613

5.595.957

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

1.550.993

1.707.287

1.763.144

1.860.411

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

646.581

704.352

765.523

826.450


12

9.

989.466

1.056.921

1.115.595

1.177.156

15.476.109

16.571.540

17.706.402

18.912.208

Jasa-Jasa Jumlah

*Angka Perbaikan ** Angka Sementara Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014

Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d 2013 (Jutaan Rupiah)

No.

2010

Lapangan Usaha

2011

2012*

2013**

318.618

341.294

368.027

400.857

-

-

-

-

Industri Pengolahan

15.092.961

17.168.824

19.269.708

21.639.476

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

1.364.064

1.607.057

1.791.736

2.085.214

5.

Bangunan

1.218.520

1.376.313

1.719.379

2.058.944

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

11.077.001

12.491.928

14.320.618

16.377.800

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

3.137.586

3.572.443

3.937.104

4.343.739

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

1.360.573

1.566.220

1.763.490

1.944.664

9.

Jasa-Jasa

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.

Jumlah

2.109.743

2.404.729

2.613.099

3.028.966

35.679.065

40.528.808

45.783.161

51.879.660

*Angka Perbaikan ** Angka Sementara Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014

Berdasarkan data PDRB Tahun 2009 - 2013, pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor bangunan sebesar 14,56 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat

adalah

sektor

pertanian

yaitu

pada

tahun

2012

pertumbuhannya 0,24 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhannya 1,58 persen.


13

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi

Pertumbuhan Ekonomi 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,08

6,85

6,81

5,84 4,13

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014

Dari

grafik

di

atas

dapat

terlihat

bahwa

pertumbuhan

perekonomian Kota Bekasi periode Tahun 2009 - 2011 menunjukkan trend yang meningkat. Dimulai

dengan laju pertumbuhan ekonomi

4,13 persen, pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi meningkat menjadi 5,84 persen dan pada tahun 2011 perkonomian Kota Bekasi kembali meningkat, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 7,08%. Namun pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi terkoreksi menjadi 6,85 persen dan kembali terkoreksi 0,04 persen di tahun 2013 menjadi 6,81 persen.

B. Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi 1) Visi dan Misi Kota Bekasi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018. Visi Kota Bekasi yaitu ”Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Visi Kota Bekasi dapat dijabarkan sebagai berkut : “Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju. “Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi

yang

meningkat

dengan

terpenuhinya


kebutuhan

dasar

14

pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab Visi kota bekasi membutuhkan serangkaian misi yang memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang ditempuh antara lain : a) Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik; b) Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota; c) Meningkatkan

kehidupan

sosial

masyarakat

melalui

layanan

pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya; d) Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif; e) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai;

2) Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Prioritas

pembangunan

Kota

Bekasi

untuk

tahun

2014

merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018.

Adapun Arah

Kebijakan tahun pertama pada RPJMD adalah memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Sasaran Misi RPJMD dengan Program Prioritas (Kebijakan) yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018.


15

Tabel 5 Keterkaitan Antara Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2014 No 1

2

3

4

5

ARAH KEBIJAKAN UMUM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3. Program penanganan pengaduan masyarakat 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program peningkatan pelayanan perijinan

Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT

8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi

10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal.

11. Program Pengembangan data/informasi 12. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 13. Program perencanaan pembangunan daerah 14. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program Prioritas pembangunan tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 2. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 3. Program penanganan pengaduan masyarakat;


16

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 7. Program peningkatan pelayanan perijinan; 8. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 9. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 11. Program Pengembangan data/informasi; 12. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah; 13. Program perencanaan pembangunan daerah; 14. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 15. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Urusan Desentralisasi 1. Prioritas Urusan Wajib Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 urusan yang wajib dilaksanakan oleh Perintah Daerah meliputi 26 urusan

yaitu

urusan

pendidikan;

kesehatan;

lingkungan

hidup;

pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil menengah; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

pertanahan;

kependudukan

dan

catatan

sipil;

ketenagakerjaan; perhubungan; komunikasi dan informatika; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa;sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan dan perpustakaan. Tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berdasarkan Indikator Kinerja Kunci adalah sebagai berikut : a) Pendidikan 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebesar 85.843, sedangkan jumlah anak usia 4 - 6 Tahun sebesar 139.215 capaian kinerja pendidikan anak usia dini di Kota Bekasi sebesar 61,66%. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

17

2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara). Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 1.738.967 dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.739.191. Capaian kinerja Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebanyak 99,99%. 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MTs/Paket A. Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/Mt/Paket A sebanyak 227.454 sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 227.468 Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MTs / Paket A di Kota Bekasi sebesar 99,99%. 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjangSMP/MTs/Paket B sebanyak 108.564, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 126.036. Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kota Bekasi sebesar 86,14%. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MTs/Paket C. Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjangSMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 94.618, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 112.396, Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MTs/Paket C di Kota Bekasi sebesar 84,18%. 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI. Jumlah angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI sebesar 50, sedangkan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MIpada tahun ajaran sebelumnya sebesar 278.820.

Capaian

kinerja

Angka

Putus

Sekolah

(APS)

SMP/MTs di Kota Bekasi sebesar 0,02%. 7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs. Jumlah angka putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs sebesar 28, sedangkan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebesar 108.815. Capaian kinerja Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs di Kota Bekasi sebesar 0,03 %. 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA.


18

Jumlah

angka

putus

sekolah

pada

tingkat

&

jenjang

SMA/SMK/MA sebesar 35, sedangkan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 100.132. Capaian kinerja Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kota Bekasi sebesar 0,03%. 9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI. Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebesar 42.861, sedangkan Jumlah siswatingkat tertinggipada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 42.861.Capaian kinerja Angka kelulusan (AL) SD/MI di Kota Bekasi sebesar 100%. 10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs. Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebesar 33.789, sedangkan

Jumlah

siswatingkat

tertinggi

pada

jenjang

SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 33.789. Capaian kinerja Angka kelulusan (AL) SMP/MTs di Kota Bekasi sebesar 100 %. 11) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA. Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 25.972, sedangkan

Jumlah

siswatingkat

tertinggipada

jenjang

SMA/SMK/MApada tahun ajaran sebelumnya sebesar 25.972. Capaian kinerja Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA di Kota Bekasi sebesar 100 %. 12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MT sebesar 30.468, sedangkan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 38.719. Capaian kinerja Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

di Kota

Bekasi sebesar 78,69 %. 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 27.961, sedangkan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebesar 28.034. Capaian kinerja Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Bekasi sebesar 99,74%. 14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.


19

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 14.239, sedangkan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 20.268. Capaian kinerja guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV di Kota Bekasi sebesar 70,25%.

b) Kesehatan 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 10.126, sedangkan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 10.703 orang, sehingga capaian kinerja cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 94,61%. 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 47 505 orang, sedangkan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 55 924 orang,

sehingga

capaian

kinerja

cakupan

pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 84,95% 3) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Jumlah desa/kelurahan UCI sebanyak 56, sedangkan jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 56, sehingga capaian kinerja cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%. 4) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 137, sedangkan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 137, sehingga capaian kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%. 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.


20

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun sebanyak 1.359, sedangkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 2.774, sehingga capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 48,99%. 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun sebanyak 821, sedangkan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama sebanyak 821, sehingga capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%. 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 4.786, sedangkan jumlah seluruh penduduk miskin di Kota Bekasi sebanyak 534.837, sehingga capaian kinerja Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 0,89%. 8) Cakupan kunjungan bayi. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 40.375, sedangkan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 53.260, sehingga capaian kinerja cakupan kunjungan bayi 75,81%.

c) Lingkungan Hidup 1) Penanganan Sampah Volume sampah yang ditangani sebanyak 1.336.928 m3, sedangkan volume produksi sampah sebanyak 2.174.204 m3, sehingga capaian kinerja penanganan sampah 61,49%. 2) Kebersihan. Jumlah Pasar Tradisional yang Tergolong Baik sebanyak 12, sedangkan jumlah Seluruh Pasar Tradisional sebayak 12, sehingga capaian kinerja indikator kebersihan 100%.


21

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. Jumlah daya tampung TPS sebanyak 387 m3,sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2.382.689 orang, sehingga capaian kinerja tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk adalah 0,159 per 1000 penduduk. 4) Penegakan Hukum Lingkungan. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda sebanyak 8 kasus, sedangkan jumlah kasus lingkungan yang ada sebanyak 8

kasus,

sehingga

capaian

kinerja

penegakan

hukum

lingkungan 100%.

d) Pekerjaan Umum 1) Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebanyak 3.105,28 km, sedangkan panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut sebanyak 3.166,79 km, sehingga capaian kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik 98,06%. 2) Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah rumah tangga bersanitasi dalam kurun waktu tertentu sebanyak 528.650, sedangkan jumlah total rumah tangga dalam kurun waktu tertentu sebanyak 567.739, sehingga capaian kinerja rumah tangga bersanitasi sebanyak 93,11%. 3) Kawasan Kumuh. Luas kawasan kumuh yaitu seluas 34,38 hektar, sedangkan luas wilayah Kota Bekasi 21.049 hektar, sehingga capaian kinerja kawasan kumuh 0,16% dari luas wilayah Kota Bekasi

e) Tata Ruang Urusan tata ruang hanya memiliki satu IKK yaitu ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.Perhitungan IKK tersebut dilakukan dengan membandingkan luas ruang terbuka hijau pemerintah Kota Bekasi yaitu seluas 2.306,9 Ha, dengan luas wilayah ber HPL/HGB yaitu seluas 7.470,83 Ha, sehingga didapat capaian kinerja untuk ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 30,88 %.


22

f) Perencanaan Pembangunan 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA. Kota Bekasi sudah memiliki perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 - 2025 2) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD

yang

telah

ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Pemkot Bekasi memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 yang ditetapkan melalui

Perda

No.

11

Tahun

2013

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 3) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RKPD

yang

telah

ditetapkan dengan PERKADA. Pemkot Bekasi memiliki Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 yang

ditetapkan melalui Peraturan

Walikota Bekasi No 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 4) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD. Jumlah program RKPD tahun berkenaan sebayak 108 program, sedangkan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan sebanyak 129 program, sehingga capaian kinerja penjabaran program RPJMD kedalam RKPD 83,72%.

g) Perumahan 1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih disuatu wilayah dalam tahun 2014 sebanyak 525.141, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga disuatu wilayah dalam tahun 2014 sebanyak 567.739, sehingga capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih 92,50%. 2) Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh Luas lingkungan Permukiman kumuh disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu seluas 5,4 Ha, sedangkan luas wilayah


23

Kota Bekasi

seluas 21.049 Ha, sehingga capaian kinerja

lingkungan pemukiman kumuh 0.03%. 3) Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni sebanyak 911.456, sedangkan jumlah seluruh rumah di wilayah Kota Bekasi sebanyak 920.489, sehingga capaian kinerja rumah layak huni 98,91%.

h) Kepemudaan dan Olahraga 1) Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta). Jumlah gelanggang remaja di Kota Bekasi sebanyak 2 buah, sedangkan jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.382.689 jiwa, sehingga capaian kinerja Gelanggang / Balai remaja (selain milik swasta) 0,000904 per-1000 penduduk. 2) Lapangan olah raga. Jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 1.235 lapangan, yang terdiri dari lapangan sepak bola sebanyak 248 lapangan, lapangan basket sebanyak 13 lapangan, lapangan bola volley sebanyak 379 lapangan, lapangan bulu tangkis sebanyak 573 lapangan dan kolam renang sebanyak 22 lapangan Sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2.382.689 jiwa, sehingga capaian kinerja lapangan olahraga 0,518 per 10.000 penduduk.

i) Penanaman Modal Urusan Penanaman modal diukur dengan satu IKK yaitu Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah). Kota Bekasi

memiliki

realisasi

PMDN

tahun

2014

Rp.4.999.519.450.577, sedangkan realisasi PMDN tahun 2013 Rp.3.596.630.840.565 Dengan demikian terjadi kenaikan nilai PMDN pada tahun 2014. Perhitungan kenaikan PMDN dihitung dengan rumus = (realisasi PMDN tahun 2014 – Realisasi PMDN tahun 2013) / Realisasi PMDN tahun 2013 x 100%, sehingga didapat capaian kenaikan nilai realisasi PMDN sebesar 39,01%.


24

j) Koperasi dan UKM 1) Koperasi Aktif. Jumlah koperasi aktif sebanyak 525, sedangkan jumlah koperasi sebanyak 954, sehingga capaian kinerja koperasi aktif 55,03%. 2) Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak

1.150, sedangkan

jumlah seluruh UKM sebanyak 1.431, sehingga capaian kinerja usaha mikro dan kecil 80,36%.

k) Kependudukan & Catatan Sipil 1) Kepemilikan KTP. Jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 1.781.634, sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.813.730. Capaian kinerja kepemilikan KTP 98,23%. 2) Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk. Jumlah

penduduk

memiliki

akta

kelahiran

sebanyak

1.320.001, sedangkan jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.382.689 jiwa, sehingga capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran 553,9963 per 1000 penduduk 3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK. Kota Bekasi telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

l) Ketenagakerjaan 1) Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh Jumlah

pekerja/buruh

peserta

program

sebanyak

6.449

jiwa

sedangkan

sebanyak

6.854

jiwa,

sehingga

jamsostek

Jumlah capaian

aktif

pekerja/buruh kinerja

tingkat

partisipasi angkatan kerja 94,09%. 2) Pencarian Kerja yang Ditempatkan. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 12.381, sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 26.697,

sehingga

capaian

kinerja

pencari

kerja

yang

ditempatkan 46,38%.


25

m) Ketahanan Pangan 1) Regulasi Ketahanan Pangan. Kota Bekasi belum memiliki Perda yang mengatur tentang kebijakan ketahanan pangan. 2) Ketersediaan Pangan Utama. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) sebanyak 1.213.022kg, sedangkan jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.382.689 jiwa, sehingga capaian kinerja ketersediaan pangan utama 509,10 per-1000 Penduduk. n) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 147.240 sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 540.022, sehinggacapaian

kinerja partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan 27,27%. 2) Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas. Jumlah anak perempuan usia 15 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 851.139 orang, sedangkan jumlah anak usia 15 tahun keatas sebanyak 851.264 orang, sehingga capaian kinerja angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas 99,99%. 3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Jumlah

partisipasi

angkatan

kerja

perempuan

sebanyak

209.946 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 803.421 orang, sehingga capaian kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan 26,13%. o) KB & KS 1) Prevalensi Peserta KB Aktif. Jumlah peserta program KB aktif sebanyak 373.140, sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 492.552, sehingga capaian kinerja prevalensi peserta KB aktif 75,76%. 2) Rasio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 56 sedangkan jumlah PLKB/PKB sebanyak 70 sehingga capaian kinerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 80,00%. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

26

p) Perhubungan Urusan perhubungan diukur dengan IKK jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, dimana jumlah angkutan darat sebanyak 6.492, sedangkan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 966.292, sehingga capaian kinerja angkutan darat 0,67%. q) Komunikasi & Informasi 1) Website Milik Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi memiliki website dengan alamat www.bekasikota.go.id. 2) Pameran/Expo. Selama tahun 2014 Pemkot Bekasi mengadakan pameran/expo sebanyak 2 kali. r) Pertanahan 1) Luas Lahan Bersertifikat. Luas lahan bersertifikat di suatu daerah sebanyak 130,53 Ha, sedangkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebanyak 488,22 Ha, sehingga capaian kinerja luas lahan bersertifikat 26,74%. 2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara. Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan sebanyak 10, sedangkan jumlah kasus tanah negara yang terdaftar sebanyak 10, sehingga capaian kinerja penyelesaian kasus tanah negara 100%. 3) Penyelesaian Ijin Lokasi. Jumlah ijin lokasi sebanyak 26, sedangkan permohonan ijin lokasi sebanyak 26, sehingga capaian kinerja penyelesaian ijin lokasi 100%. s) Kesatuan Bangsa dan Politik 1) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Selama Tahun 2014 jumlah kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 3 kegiatan. 2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2013 sebanyak 4 kegiatan.


27

t) Otonomi Daerah 1) Sistim informasi manajemen Pemda. Pada saat ini Kota Bekasi terdapat sistim informasi manajemen Pemda sebanyak 20 buah, diantaranya SIMDA, SIMBADDA, SIMPEG, SIMYANDU, SIAK, dan SIM Kearsipan, SMS Center Masyarakat, LPSE, Aplikasi Layanan Pintar Sistem Informasi Multimedia Digital Satu Atap, Aplikasi Komunitas Online, SMS Broadcast, Media Informasi Digital,

Aplikasi E-Book Viewer,

dan lain-lain. 2) Indeks kepuasan layanan masyarakat. Pada tahun 2014 Kota Bekasi telah melaksanakan Survey Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Kinerja

dan

Pelayanan

Aparatur Pemerintah Kota Bekasi. Hasilnya diketahui bahwa Masyarakat

yang

mendapatkan

Pemerintah

Kota

Bekasi

pelayanan

menyatakan

dari

pada

Kantor

umumnya

pelayanan pada SKPD dinilai Baik dengan rata-rata nilai IKM yaitu 69,58. SKPD yang memiliki nilai IKM tertinggi yaitu Dinas Pendidikan dengan IKM 75,66. u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) PKK aktif. Jumlah PKK aktif di Kota Bekasi sebanyak 69, sedangkan jumlah seluruh PKK di Kota Bekasi sebanyak 69, sehingga capaian kinerja PKK aktif di Kota Bekasi 100%. 2) Posyandu aktif. Jumlah Posyandu aktif di Kota Bekasi sebanyak 1.543 sedangkan total posyandu di Kota Bekasi sebanyak 1.543 sehingga capaian kinerja Posyandu aktif di Kota Bekasi 100%. v) Sosial 1) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah sarana sosial seperti pantu asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll yang berada di Kota Bekasi s.d Tahun 2014 sebanyak 109 buah. 2) Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.


28

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun sebanyak 44 orang, sedangkan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun sebanyak 111 orang, sehingga capaian kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 39,64 %. 3) PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 22.387 panti, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 23.303 panti, sehingga capaian kinerja PMKS yang memperoleh bantuan sosial 96,07%. w) Budaya 1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 15 kali antara lain : a. HUT Kota Bekasi; b. Hari Pendidikan Nasional; c. Hari Kebangkitan Nasional; d. HUT RI; e. Hari Kesaktian Pancasila; f. Hari Sumpah Pemuda; g. Hari Ibu; h. Festival Musik Kolaborasi Etnik se-Jawa Barat di Kab. Garut; i.

Pasanggiri Seni Tari, Musik, Teater TK. Bakorwil II Provinsi Jawa Barat;

j. Pagelaran Seni Unggulan di Bakorwil IV Kab. Purwakarta; k. Festival Paduan Angklung antar Siswa SD/SMP/SMA seKota Bekasi; l.

Internasional Street Jogja Performance di Jogjakarta;

m. International Puppet Festival Egypt Alexandria 2014 di Mesir; n. Apeksi di Dumai; o. Bali Expo Invesment.


29

2) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2 buah, yaituDewan Kesenian Bekasi (DKB) di GOR Bekasi dan Panggung terbuka di Lapangan Multiguna Jl. Lapangan Tengah Bekasi 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 8 dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada sebanyak 17, sehingga capaian kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 47,06%. x) Statistik 1) Buku ”Kota dalam Angka”. Terdapat buku kota dalam angka yang berjudul “Data Primer Kota Bekasi” 2) Buku ”PDRB Kota”. Kota Bekasi memiliki Data PDRB Kota yang termuat dalam “Data Primer Kota Bekasi”

y) Kearsipan 1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku. Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 25, sedangkan jumlah SKPD (ditambah bagianbagian di Sekretrasi Daerah) sebanyak 43, sehingga capaian kinerja penerapan pengelolaan arsip secara buku 58,14%. 2) Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan. Jumlah

kegiatan

peningkatan

SDM

pengelola

kearsipan

sebanyak 2 kegiatan, yaitu Kegiatan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan Bimtek Kearsipan. z) Perpustakaan 1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 23.764, sedangkan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 125.890, sehingga capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 18,88%.


30

2) Pengunjung Perpustakaan. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2013 sebanyak

4.146orang.

Sedangkan,

jumlah

orang

dalam

populasi yang harus dilayani sebanyak 1.945.497. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani merupakan total jumlah penduduk usia 10 s.d 59 tahun ke atas. Dengan demikian didapatkan capaian kinerja pengunjung perpustakaan 0,21%.

2. Prioritas Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan urusan pilihan terdiri dari 4 urusan, meliputi urusan Pertanian, Pariwisata, Industri, perdagangan. Tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci adalah sebagai berikut : a) Urusan Pertanian 1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar. Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya 4.089,91 ton, seedangkan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya 475 Ha, sehingga produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya adalah 8,61 ton per hektar 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Jumlah

kontribusi

Rp.137.668,

PDRB

sedangkan

dari

sektor

jumlah

pertanian

total

PDRB

sebesar sebesar

Rp.18.912.208. Capaian kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 0,73%. b) Urusan Pariwisata 1) Kunjungan Wisatawan Tahun 2014. Kota Bekasi pada tahun 2014 memiliki kunjungan wisatawan sebanyak 167.771 orang 2) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB. Jumlah

kontribusi

Rp.1.177.156,

PDRB

sedangkan

dari

sektor

jumlah


pariwisata

total

PDRB

adalah adalah

31

Rp.18.912.208, sedangkan capaian kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6,22%. c) Urusan Industri 1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Jumlah

kontribusi

Rp.7.703.205,

PDRB

sedangkan

dari

sektor

jumlah

total

industri

sebanyak

PDRB

sebanyak

Rp.18.912.208, sehingga capaian kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 40,73%. 2) Pertumbuhan industri. Jumlah industri tahun 2014 adalah 3.389 jumlah Jumlah industri tahun

2013

adalah

3.345,

sehingga

capaian

kinerja

pertumbuhan industri 1,32%. d) Urusan Perdagangan 1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebanyak Rp.5.595.957, sedangkan jumlah total PDRB Rp.18.912.208, sehingga

capaian

kinerja

kontribusi

sektor

perdagangan

29,59%. 2) Ekspor bersih perdagangan Nilai ekspor US $508.792.384,95, sedangkan nilai import US $175.460.761,50 sehingga capaian kinerja ekspor bersih perdagangan US $333.331.623,45.

D. Tugas Pembantuan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan adalah : 1) Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ; Bentuk Kegiatan dalam program ini adalah Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas, Dukungan Administrasi Kegiatan, Perencanaan Bantuan Operasional Kesehatan, Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK, Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan. Sumber dana pelaksanaan program BOK berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014 melalui Kementerian Kesehatan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan pagu anggaran Rp.2.860.650.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu


32

Rupiah) dan jumlah anggaran yang digunakan sampai bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp.2.812.115.000,- (98,30%). 2) Pengelolaan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri Perkotaan (PNPM-NP) Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu “Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”, dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut “Masyarakat di Kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan lokal”. Dengan melaksanakan kegiatan ini, diharapakan untuk : 1. Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, refresentatif, akuntabel untuk mendorong tumbuh

dan

berkembangnya

partisipasi

serta

kemandirian

masyarakat; 2. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengan (JPM) sebagai wadah

untuk

mewujudkan

sinergi

berbagai

program

penanggulangan kemiskinan yang komprehesif dan sesuai dengan aspirasi

serta

kebutuhan

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; 3. Terbangunnya Forum LKM tingkat Kecamatan dan Kab/Kota untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; 4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kab/Kota dalam PNPM-MP sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

Perkotaan

yang

dananya

bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp.5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)

dan jumlah

anggaran yang

sudah terserap sebesar

Rp.5.100.000.000,- atau (100%).


33

E. Tugas Umum Pemerintahan 1. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan antara lain : a. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan TPA sampah Bantargebang

berdasarkan

Perjanjian

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Pemerintah

Kota

Bekasi

Kerja

Ibukota

Sama

Antara

Jakarta dengan

tanggal 3 Juli 2009 dan pada tahun

2013 dilakukan Perjanjian Tambahan (Addendum) sehingga terbentuk perjanjian Nomor 10 Tahun 2013

tanggal 18 Juli 2013

480.A Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi. Adapun kerjasama dimaksud meliputi pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi moderen yang ramah lingkungan berupa sistem 3 R (Ruduce, Reuce, Recycle), Insinerasi, Compositing, Gasifikasi, Waste to Energy dan teknologi lainnya yang ditetapkan dalam

rencana

induk

(Master

Plan)

TPST

Bantargebang,

pemanfaatan atau pengelolaan gas methana menjadi energi listrik, pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan atau dilakukan proses lainnya untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik atau bahan lain yang bermanfaat mempunyai nilai ekonomi b. Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Bekasi

dengan

Pemerintah Kota Bekasi tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah. Kerja sama ini juga mengatur kembali kepemilikan dan pengelolaan PDAM Kota Bekasi mengingat PDAM Kabupaten Bekasi untuk sementara lebih banyak berada dan melayani masyarakat Kota Bekasi. Kerjasama ini meliputi 3 komponen yaitu produksi air bersih, jaringan perpipaan, dan sambungan langganan. PDAM Thirta Bhagasasi melayani 177.211 sambungan langganan, dimana 87.330 sambungan langganan berada di wilayah Kota Bekasi. Sambungan langganan di wilayah Kota Bekasi tersebar di Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan


34

Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Rawa Lumbu, Pondokgede/Pondok Melati. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PDAM Tirta Patriot telah menandatangani dua buah Perjanjian Kerja Sama dengan PDAM Tirta Bhagasasi tentang Pemakaian Air Produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi dalam bentuk penjualan air bersih dari PDAM Tirta Patriot kepada PDAM Tirta Bhagasasi. c. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota

Jakarta,

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat,

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang dengan nomor kesepakatan : Nomor 19/NKB/D/2014; Nomor AM.01.09-DC/KSB/14/2014; Nomor 36 Tahun

2014;

Nomor

06/KB.134.4/5/AKS/2014; 073/4106/Pem-um;

119/58/OtdaKsm;

Nomor

Tanggal

04

94

Tahun

September

Nomor

2014;

Nomor

2014

tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan air minum di sepanjang saluran Tarum Barat sampai ke wilayah DKI Jakarta melewati Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. d. Adendum Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati

Cianjur

Kesejahteraan

tentang Sosial

Penanganan (PMKS)

di

Penyandang Wilayah

Masalah

Perbatasan

Jabodetabekjur tahun 2014. Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial

(PMKS)

di

wilayah

perbatasan

Jabodetabekjur. Sasarannya diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu kemiskinan, ketelantaran,


35

kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak ketiga pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Perjanjian Tambahan (Addendum) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dilakukan untuk menambah obyek kerja sama dalam perjanjian kerja sama yang semula hanya pembakaran gas di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Sumur Batu Kota Bekasi yang sebelumnya hanya berupa pembangunan sistem pembakarann TPA, penjuan CER (Certified Emission

Reduction)

Development)

dan

sekarang

pelaksanaan

ditambah

CD

dengan

(Community pembangunan

pembangkit listrik berbahan gas sampah TPA serta penjualan listrik di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Sumur Batu Kota Bekasi. Addendum perjanjian ini juga memuat bentuk kerja sama, peningkatan

nilai

investasi

PT.

Gikoko

Kogyo

Indonesia,

pembayaran kontribusi, dan jangka waktu perjanjian kerja sama, di mana perjanjian ini yang semula hanya berlaku selama 15 (lima belas) tahun berubah menjadi 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian kerja sama pada tanggal 27 November 2007. b. Bentuk Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga pada tahun 2014 dalam hal pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk keperluan sarana pendidikan dan ibadah terjalin sebanyak 11 kerjasama. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan dan sarana ibadah bagi masyarakat Kota Bekasi. Rincian kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut :


36

Tabel 6 Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga Mengenai Sarana Pendidikan dan Ibadah PERJANJIAN KERJASAMA NO. 1.

NOMOR PERJANJIAN & TANGGAL

JUDUL

PERUNTUKAN

LOKASI FASOS/FASUM

20 TAHUN 2014

Perjanjian Antara Pemerinta Kota

Gereja Toraja

Komplek Perumahan Taman

12/MGT-JG/IV/2014

Bekasi Dengan Gereja Toraja Jemaat

Jemaat Galaxi

Galaxi Blok BA 1, Kel. Jakasetia

Galaxi tentang Perpanjangan 24/04/2014

Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi

Pemanfataan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Toraja Jemaat Galaxi Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

2.

159 TAHUN 2014

Perjanjian Antara Pemerintah Kota

014/PKS-YMM/VII/2014

Bekasi Dengan Yayasan Mulia

BA I/51 A Kelurahan Kota Baru

Raharja tentang Perpanjangan

Kecamatan Bekasi Barat

Ke 4 (empat) Pemanfataan Aset

Kota Bekasi

21 Juni 2014

Jasa Kesehatan

Jl. Raya Harapan Baru Barat

Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Yayasan Mulia Raharja Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat

3.

157 TAHUN 2014


014/DKM/ARRIDHO/VII/2014

Bekasi Dengan Ketua DKM Masjid

Jl. Apel Raya No. 1 A RT. 01

Ar-Ridho tentang Pemanfaatan

RW. 04 Kel. Kota Baru

Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah

Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

21 Juli 2014

Masjid

Perumahan Harapan Baru I

Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Ar-Ridho Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi 4.

158 TAHUN 2014


014/sb/VII/2014

Bekasi dengan PT. Seni Pembangunan

Kelurahan Aren Jaya

tentang Perpanjangan Ke 4 (empat)

Bekasi Timur Kota Bekasi

21 Juli 2014

Sarana Niaga

Jl. Nusantara Raya RT. 03 RW. 17

Pemanfaatan Aset Dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk PT. Seni Pembangunan Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur

5.

162 TAHUN 2014


14/UM/ALQALAM/VIII/2014

Bekasi dengan Yayasan Al Qalam Citra

Blok L-02-U.2 RT. 001 RW. 014

Gran tentang Pemanfaatan Aset Dalam

Kelurahan Jatikarya

Bentuk Tanah Fasilitas Sosial di Bawah

Kecamatan Jatisampurna

Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi

Kota Bekasi

05 Agustus 2014

Masjid

Peruamahan Citra Gran

untuk Pembangunan Masjid Al-Qalam


37

PERJANJIAN KERJASAMA NO.


JUDUL

PERUNTUKAN

LOKASI FASOS/FASUM

Citra Gran Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

6.

160 TAHUN 2014

Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi

143/GEKARI-F/SPF/VII/14

dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia

Pekayon Indah Blok CC No. 38

"Gekari" Filadelfia Bekasi tentang

RT. 001 RW. 04 Kel. Pekayon Jaya

Perpanjangan Pemanfaatan Aset Dalam

Kec. Bekasi Selatan

22 Juli 2014

Gereja

Komplek Perumahan Pondok

Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Pengusaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Kasih Karunia Indonesia "Filadelfia" Bekasi.

7.

118 TAHUN 2014


Masjid dan

Taman Harapan Baru Jl. Taman

012/YYNF/VII/20144

Dengan Yayasan Nurul Firdaus Taman

TPA

Melati Utama No. 15A RT. 002

15 Juli 2014

Harapan Baru tentang Pemanfaatan Aset

RW. 026 Kelurahan Pejuang

Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas

Kecamatan Medan Satria

Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah

Kota Bekasi

Kota Bekasi untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Nurul Firdaus Kelurahan Pejuang kecamatan Medan Satria Kota Bekasi

8.

179 TAHUN 2014


046/GBKP-BKS/VIII/2014

dengan Gereja Batak Karo Protestan

Blok AAII No. 35 Kel. Jakasetia

(GBKP) tentang Perpanjangan Pemanfaatan

Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi

18 Agustus 2014

Gereja

Komplek Perumahan Taman Galaxi

Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

9.

185 Tahun 2014


Sekolah dan

Perumahan Villa Indah Permai

068/SDIT.BNH/VIII/2014

dengan Yayasan Bina Nurul Haq tentang

Masjid

Blok E 26 RT. 009 RW. 033

Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk 26 Agustus 2014

Kel. Teluk Pucung

Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di

Kec. Bekasi Utara

Bawah Penguasaan Pemerintah Kota

Kota Bekasi

Bekasi untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Masjid Nurul Haq Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 10.

775 Tahun 2014 007/JMAM/XII/2014 18 Desember 2014

Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Ketua Yayasan Masjid AlMuhajirin Perumnas I Bekasi tentang Pemanfaatan Sewa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Bawah Penguasaan Pemerinta Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Jami Al-


Masjid Jl. Komodo Raya No. 1 RT. 006 RW. 004 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi

38

PERJANJIAN KERJASAMA NO.


PERUNTUKAN

JUDUL

LOKASI FASOS/FASUM

Muhajirin Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 11.

793 TAHUN 2014

Masjid, TPA, TK

01.12/17.YFK.2014

29 Desember 2014

c. Kerjasama

Perjanjian Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Yayasan Fastabiqul Khoiraat tentang Perpanjangan Ke 3 (tiga) Pemanfaatan Sarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid, Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) dan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ma'ruf Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

dengan

pihak

ketiga

Perumahan Taman Narogong Indah Jl. Nuri No. 1 RT. 04 RW.022 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

terkait

pemanfaatan

aset

pemerintah Kota Bekasi yaitu pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi. Kerjasama ini terlaksana sebanyak 10 kerjasama, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 7 Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga Mengenai Pembangunan Infrastruktur Sarana Telekomunikasi PERJANJIAN KERJASAMA NO 1

NO PERJANJIAN/TANGGAL

LOKASI

JUDUL

161 Tahun 2014

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi

Perumahan Harapan Jaya I

011/DIR-TWRND/VII/2014

Dengan PT. Towerindo Konvergensi tentang

RT. 04 RW. 10

Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan

Kel. Harapan Jaya

Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan

Kec. Bekasi Utara

Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station

Kota Bekasi

24 Juli 2014

(BTS) di Perumahan Harapan Jaya I Jalan Mahoni I RT. 04 RW. 10 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

2

500 Tahun 2013

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota

003/LetPro1/GTI/VIII/2013

Bekasi Dengan PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan

02 Agustus 2013

Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Dengan Metode Kamuflase di Kota Bekasi.

3

177 Tahun 2014


002/MOU/IBST.PEMKOT BEKASI/VIII/2014

Bekasi dengan PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah

14 Agustus 2014

Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base


39

PERJANJIAN KERJASAMA NO


LOKASI

JUDUL Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.

4

184 Tahun 2014

Perjanjian Sewa Antara Pemrintah Kota Bekasi

350/ADM/CEM/VIII/2014

Dengan PT. Cipta Ekasari Mandiri tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base

21 Agustus 2014

Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.

5

342.A TAHUN 2014


075/isi/ext/PD/bekasi/IX/14

Bekasi dengan PT. Iforte Solusi Infotek tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver

18 September 2014

Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamusflase di Kota Bekasi.

6

528 Tahun 2013


004/QI/X/13

Bekasi dengan PT. Quarrtro Internasional tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver

01 Oktober 2013

Station (BTS) Microcell Hotel dengan Jaringan Serat Optik (Fiber Network).

7

462 TAHUN 2014

Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kota Bekasi

Perumahan Pondok Ungu

001/TBG_SKPOO/PRJ/X/2014

Dengan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama Tentang

Permai 2 Blok D RT. 03

Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan

RW. 13 Kelurahan

Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan

Kaliabang Tengah

Menara Telekomunikasi Base Transceiver

Kecamatan Bekasi Utara

Station (BTS) di Perumahan Pondok Ungu

Kota Bekasi

02 Oktober 2014

Permai 2 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

8

478 TAHUN 2014


050/MOU/MTIPEMKO.BEKASI/X/2014

Bekasi dengan PT. Mora Telematika Indonesia tentang Pemanfaatan Sistem Acces Point

07 Oktober 2014

Terintegrasi Berbasis Sistem Distribusi Antena Micro Selular (Base Transceiver Station Backhaul)


40

PERJANJIAN KERJASAMA NO


LOKASI

JUDUL Pada Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi.

9.

601 TAHUN 2014

Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Kota Bekasi

Lingkungan Kantor

001/PKS TCI-WBIBS/X/2014

Dengan PT Tower Capital Indonesia Tentang

Walikota Bekasi

Pemasangan Jaringan Penguat Sinyal Dengan

Jl. Jend. A. Yani Nomor 1

Sistem Indoor Building System dan Base Transceiver

Kel. Margajaya

System (BTS) Pada Bangunan Milik Pemrintah Kota

Kec. Bekasi Selatan

31 Oktober 2014

Bekasi Yang Berlokasi di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi Jalan Jend. A. Yani Nomor 1.

10.

751 TAHUN 2014 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota 0232/PKS-FUJA/XI/2014

Bekasi dengan PT. Fesamas Utama Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Tanah Milik Perintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base

27 November 2014

Transceiver Station (BTS) Hotel dan Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Bekasi. Koordinasi dengan instansi vertikal antara lain dengan: a. Kodim 0507 Bekasi : Ikut serta dalam rangka pangamanan dan penertiban; b. Batalyon 202 : Sebagai pelatih/instruktur Anggota Pol PP dalam teknik beregu penanganan huru hara; c. Polres Metro Bekasi : Penanganan demonstrasi SARA, operasi yustisi, operasi PKL, operasi PSK, pelaksanaan pemilihan Presidan dan Wakil Presiden, Pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan DPRD, Koordinasi pelaksanaan KOMINDA (Komunitas Intelijen

Daerah),

dan

penanganan

pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran narkoba; a. Kejaksaan Negeri Bekasi : Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi dilaksanakan dalam bentuk Tim Penanggulangan Perkara di dalam dan di luar pengadilan; d. Kantor Statistik : Konsultasi penyusunan data primer Kota Bekasi; Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

41

e. Kantor Departemen Agama : Koordinasi dalam penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, pengurusan zakat dan infak, Tim Pemberangkatan Haji Daerah dan terlibat dalam perayaan HariHari Besar Islam. f. Lembaga

Permasyarakatan

Kelas

II.a

Kota

Bekasi

:

Melaksanakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba kepada penghuni LAPAS.

4. Pembinaan Batas Wilayah Selama tahun 2014 telah dilaksanakan pembahasan 3 (tiga) segmen batas daerah Kota Bekasi yang difasilitasi oleh Kemendagri, yaitu segmen batas daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, segmen batas daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor dan segmen batas daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya terdapat batas daerah Kota Bekasi dengan Kota Administratif Jakarta Timur. Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Penegasan Batas Daerah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan penegasan batas daerah berupa mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat

dan

Kementerian Dalam Negeri, verifikasi tarikan garis batas daerah yang terdapat pada peta lampiran draft permendagri, melakukan tracking (menelusuri) titik batas daerah sesuai kenyataan di lapangan dan pengecekan terhadap hasil pemasangan pilar batas yang telah dilaksanakan oleh kemendagri. Adapun hasil kesepakatan terhadap penegasan garis batas daerah akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan akan menjadi acuan dan dasar bagi kedua belah pemerintah daerah yang berbatasan dalam melaksanakan perencanaan

pembangunan

dan

pelayanan

masyarakat

serta

pedoman bagi instansi vertikal maupun instansi lainnya sebagai objek pelaksanaan tugas masing-masing. . 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi pada tahun 2014 adalah banjir dan kebakaran. Berdasarkan data Dinas Sosial Sepanjang tahun 2014 bencana banjir yang terjadi di Kota Bekasi terdapat di 9 Kecamatan dengan jumlah korban banjir sebanyak 16.575 KK. Korban banjir terbanyak terdapat di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5.157 KK.


42

Sedangkan bencana kebakaran sepanjang tahun 2014 terjadi sebanyak

167

kasus

dengan

total

kerugian

mencapai

Rp.727.107.500.000,-. Sumber dana untuk penanggulangan bencana berasal dari APBD

Kota

Bekasi

yang

terdapat

di

Dinas

Sosial

sebesar

Rp.1.520.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.302.149.600,00 atau 85,57%.

Sedangkan

mengalokasikan

dana

untuk

Dinas

sebesar

Bangunan

dan

Kebakaran

Rp.1.395.0000.000,00

terealisasi

sebesar Rp.1.281.394.000,00 atau 91,86% Antisipasi terhadap penanggulangan bencana perlu dilakukan untuk meminimalisir korban dan kerugian yang dihadapi. Berikut ini antisipasi terhadap bencan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi; a) Antisipasi Penanggulangan Bencana Banjir :  Menyiapkan buffer stock logistik;  Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana melalui Kampung Siaga Bencana (KSB);  Menyiapkan SDM yang berkualitas melalui Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana;  Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait, lembaga sosial, Dunia Usaha dan masyarakat melalui Kecamatan dan Kelurahan setempat;  Menyiapkan sarana prasarana evakuasi. b) Antisipasi Penanggulangan Bencana Kebakaran :  Sosialisasi dan simulasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran diLingkungan Pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi;  Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat terhadap bahaya Kebakaran;  Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue;  Mengatur

hal-hal yang dimungkinkan

untuk

penanganan

kebakaran (Rekomendasi Kebakaran).


43

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi justru dilatarbelakangi oleh pengambilan beberapa kebijakan Pemerintah yang kurang dipahami oleh masyarakat. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus

pendirian

rumah

ibadah

yang

dikarenakan

belum

tersosialisasinya Keputusan Bersama Tiga Menteri secara baik sehingga timbul kesalahpahaman dalam proses pendirian rumah ibadah

tersebut.

Faktor

ketidakpahaman

tersebut

terkadang

menimbulkan anarkisme oleh sebagian kecil oknum diantara kedua pihak yang berseteru. Adapun konflik lainnya yang terjadi antara lain : unjuk rasa buruh dan masyarakat, penggusuran/pengosongan dan sebagainya, namun karena kesigapan petugas Satpol PP dan aparat pemerintah lainnya disertai pola pendekatan persuasif kepada masyarakat, penanganan setiap konflik tersebut dapat disikapi secara damai. E. Penutup Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Bekasi mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat, politisi, para wakil rakyat dan instansi vertikal terkait sehingga berbagai program dan kegiatan dapat terealisasi hingga menyentuh lapisan masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diupayakan dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan pencerminan dari RPJMD tahun 2013 - 2018. Capain Indikator Kinerja Kunci (IKK) cukup mencerminkan kondisi kota bekasi saat ini. Dengan demikian diharapkan evaluasi capaian IKK untuk Kota Bekasi dapat mendorong perbaikan dan peningkatan program dan kegiatan untuk masyarakat. Sebagai Tambahan Perlu Di Informasikan Selama Tahun 2014 Pemerintah Kota Bekasi Mendapatkan Apresiasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Prestasi Atau Raihan Penghargaaan Sebagai Berikut: 1. Penghargaan Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Atas Kategori Madya Sebagai Kota Yang Memiliki Komitmen

Dalam

Upaya

Mewujudkan

Kesetaraan

Gender,

Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak; Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

44

2. Penghargaan Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Harapan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2014; 3. Penghargaan dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

atas

Implementasi

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Predikat “CC"; 4. Penghargaan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Dengan Peringkat Biru Kepada Rsud Kota Bekasi; 5. Penghargaan Dari Provinsi Jawa Barat Atas Kategori Pengumuman Informasi Publik Terlengkap Dengan Kategori Peringkat Ke - 2; 6. Penghargaan Dari Provinsi Jawa Barat Atas Kategori Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik Terlengkap Dengan Kategori Peringkat Ke - 3 Mudah-mudahan ILPPD ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi. Kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi kami mengharapkan saran dan kritik sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan kami ucapkan terimakasih atas partisipasi aktif dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah-langkah serta upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan

akuntabilitas

dan

transparansi

penyelenggaraan

pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik.

Bekasi,

April 2015

WALIKOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI


45

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents