INFOBPJS MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN
EDISI 33 TAHUN 2016
Kesehatan
Ini Strategi Kepatuhan dan Pemantapan Layanan
BPJS Kesehatan 2016
message CEO CEO MESSAGE
“
“
GALLUP Inc. sebuah perusahan riset Amerika, pada 10 Mei 2016 di Omaha, Nebraska telah menganugerahkan The Gallup Great Workplace Award (GGWA) kepada 35 perusahaan dunia yang dinilai paling berkomitmen dan berhasil mengembangkan serta membangun lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Untuk mendapatkan pengakuan atas penghargaan ini, suatu perusahaan haruslah mengikuti employee engagement survey dengan jumlah responden minimal 1.000 karyawan dan response rate 80 persen, menerima kualifikasi skor dalam perhitungan Gallup Q12 employee engagement dan menunjukkan hasil yang nyata antara engagement dengan hasil bisnis.Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang paling memahami bagaimana kemampuan engagement karyawan mampu mendorong hasil bisnis perusahaan secara maksimal, adalah luaran dari kriteria pemenang GGWA yang tahun ini merupakan tahun ke-10 Gallup memberikan penghargaannya.
The Different Way
Salah satu pemenang GGWA 2016 adalah ABC Supply Co., Inc. Penghargaan ini adalah yang ke-9 kali bagi ABC Supply Co., Inc. Bagaimana mungkin perusahaan ABC Supply mampu bertahan selama 9 tahun dan menjadi satu-satunya perusahaan di dunia yang secara berturut-turut menerima penghargaan yang sama? Padahal hasil riset Gallup menunjukan bahwa hanya ada 13% karyawan di seluruh dunia yang benar-benar enggage dalam pekerjaan mereka. Mereka yang termasuk ke dalam 13 % ini adalah mereka yang benar-benar terlibat, antusias dan berkomitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan di mana mereka bekerja. Sementara sisanya yang 87 % adalah mereka yang tidak terlibat langsung atau acuh tak acuh terhadap perusahaannya, atau lebih buruknya lagi secara sengaja tidak ingin terlibat dan berpotensi menjadi 'pembangkang’ (dis-enggage) bagi perusahaan. Ternyata kuncinya adalah ABC Supply memahami benar bagaimana menciptakan pegawai yang enggage sehingga mampu menjadi motor-motor pengerak massal dalam memajukan perusahaan. Dengan mendeklarasikan diri sebagai tempat bekerja paling nyaman di Amerika, ABC menerapkan 7 value di dalam kehidupan pekerjaannya yaitu respect, opportunity, work hard/have fun, entrepreneurial spirit, family, give back, dan American pride.Dengan value tersebut, pegawai dilatih dengan sangat serius untuk dapat melayani dengan standar pelayanan istimewa ABC Supply. Selain meningkatkan layanan bagi pelanggan, di dalam perusahaan sendiri ABC Supply menghargai betul kinerja para pegawainya. Mereka dikenalkan pada cara berpikir enterpreneur, yaitu dimana setiap pegawai seolah-olah menjual atas nama dirinya bukan untuk perusahaan. Mereka bertarung mendapatkan pelanggan atas dasar passion dari dalam dirinya bukan sekedar mengejar target tahunan. Cara berpikir inilah yang oleh CEO ABC Supply David Luck dikatakan sebagai “To grow beyond, You have to come up with a different way even comes with common values”. The different way sebetulnya merupakan kata lain dari cara berpikir yang berbeda. Perusahaan-perusahaan papan atas dunia meyakini satu pemahaman yang mungkin bagi sebagian kalangan di dunia adalah hal yang asing, karena selama ini mereka menyerahkan arah kebijakan perusahaan semata-mata kepada owner atau menjadi hak mutlak pimpinan tertinggi perusahaan.Pada leading organization, paradigma tadi telah berubah dengan keyakinan baru bahwa karyawan yang enggage adalah juga merupakan penentu luaran hasil bisnis perusahaan, karena mereka yang enggage bukan hanya bekerja namun juga adalah para thing-tank yang merumuskan strategi sekaligus menciptakan inovasi, kemudian menjalankannya sebagai perwujudan dari mimpi dan paling tidak menyebarkan keterikatan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang menjadi partner atau team kerja. Mereka menginspirasi pegawai lain dengan keberhasilan mereka dan menularkan adrenalin perubahan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah, murah dan mengikuti arus kekinian (tuntutan perubahan). Namun untuk menciptakan lingkungan yang menyuburkan rasa enggage ini, masih menurut penelitian Gallup minimal diperlukan komposisi angka ideal antara pegawai yang enggage dengan mereka yang dis-enggage, yaitu 14 pegawai enggage berada di antara 1 pegawai yang dis-enggage. Bayangkan betapa sulitnya! Belajar dari ABC Supply di atas, ada satu tips yang diberikan CEO Luck. Luck berkata bahwa untuk memenangkan persaingan usaha, perusahaan harus memiliki komitmen dalam menerapkan employeefocused strategy, yaitu strategi bagaimana menumbuhkan perasaan emosional pegawai untuk terikat kepada perusahaan melalui nilai-nilai yang mereka terapkan sehari-hari dalam pekerjaannya. Dengan cara ini, keyakinan untuk meraih mimpi masa depan bukan hanya menjadi milik pimpinan tertinggi, namun justru menjadi mimpi bersama yang ingin diraih secara bersama-sama. Konsekuensinya, perusahaan memang perlu berinvestasi dengan menciptakan lingkungan kerja berstandar global dan sangat nyaman. Dan sesungguhnya hal ini telah dilakukan hampir seluruh perusahaan. Bedanya,we do in different way, yaitu bagaimana fokus pada strategi pegawai dan menciptakan lingkungan yang mampu menstimulus mereka untuk melahirkan berbagai perubahan. Seperti yang dikatakan Larispique Philidor, “Jangan pernah ragu membuat perubahan karena jika saja kupu-kupu memiliki keraguan-raguan,maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak."Maka, benar apa yang dikatakan Luck untuk berubah meski awalnya kita berangkat dari nilai yang sama. We may come with common value, but we we do in a very different way... and it a must..!!! Direktur Utama Fachmi Idris
SALAM REDAKSI Patuh Membayar Iuran dan Memberikan Pelayanan Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan, Tahun kepatuhan merupakan jargon baru yang terus didengungkan manajemen baru, yang diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran, mengikuti alur pelayanan, serta kepatuhan pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi peserta JKN. Bagaimana Strategi Kepatuhan dan Pemantapan Layanan BPJS Kesehatan 2016, kesemuanya akan dibahas dalam rubrik FOKUS yang akan menghadirkan wawancara bersama Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan dan juga Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam rubrik BINCANG, secara khusus kami menghadirkan Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, yang akan bercerita bagaimana dukungan APINDO terkait dengan Program JKN. Apa yang menjadi harapan beliau dalam perbaikan pelayanan peserta JKN ke depan. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.
INFOBPJS Kesehatan
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta PusatT lp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPIMAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa
DAFTAR ISI INSPIRASI
9
Bidan Ikut Bantu Sosialisasi Program BPJS Kesehatan Bidan merupakan ujung tombak dalam proses menolong ibu hamil, persalinan hingga pemasangan alat kontrasepsi.
Fokus - Ini Strategi Kepatuhan dan Pemantapan Layanan BPJS Kesehatan 2016 Bincang - Apindo Dukung JKN , Direksi dan Dewas Baru diharapkan Membawa Perubahan Manfaat - Peserta JKN-KIS Hamil Sehat Ikut KB- pun Aman Testimoni - PT Semen Bosowa Maros, Makassar Sangat Terbantu Layanan BPJS Kesehatan Yang Responsif Persepsi - Pengobatan Tidak Kenal Pilih Kasih Sehat - Cara Melepas Jerat Nikotin Dalam Rokok Kilas & Peristiwa - Hasil Kajian PKMK Universitas Gadjah Mada Menunjukan Indeks Kualitas Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan Rata-Rata Tinggi
3 5 6 7 8 10 11
3
FOKUS
Ini Strategi Kepatuhan dan Pemantapan Layanan
BPJS Kesehatan 2016
Untuk menjaga keberlanjutan program JKN dibutuhkan sustainabilitas finansial yang kuat. BPJS Kesehatan mengahadapi tantangan yang tidak mudah untuk menjaga sustainabilitas finansial. Diantaranya, besaran iuran peserta terutama penerima bantuan iuran (PBI) belum ideal sebagaimana penghitungan aktuaria dan akademis. Misalnya, iuran PBI tahun 2014 mestinya Rp22.700 tapi pemerintah hanya sanggup Rp19.500, begitu pula tahun 2015 yang harusnya Rp36 ribu tapi anggaran pemerintah hanya Rp23 ribu per orang setiap bulan. DIREKTUR HUKUM, KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN Bayu Wahyudi
Direktorat Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan yang dipimpin Bayu Wahyudi punya strategi untuk mencapai target di tahun 2016. Salah satu bidang yang jadi fokus yaitu sustainabilitas finansial. Sebagaimana diketahui program JKN memberi dampak yang besar bagi masyarakat, seperti membuka akses lebar bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan.
Tantangan yang dihadapi makin besar karena tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) sangat rendah, padahal klaim rasio mereka tinggi. Dengan kondisi finansial tersebut memaksa BPJS Kesehatan menghadapi ketidaksesuaian (mismatch) antara iuran yang terkumpul dengan klaim yang dibayar BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes).
“Kami mendorong agar makin banyak peserta JKN yang sehat. Dalam melaksanakan kepatuhan tidak selalu harus diancam dengan sanksi walaupun itu bisa dilakukan BPJS Kesehatan karena setiap orang wajib jadi peserta JKN,” kata Bayu kepada Info BPJS Kesehatan. Dalam rangka menegakan kepatuhan, BPJS Kesehatan telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti Kejaksaan Agung yang bertindak sebagai pengacara negara, KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Pajak. Lewat kerjasama itu BPJS Kesehatan bisa mengingatkan pihak terkait agar menunaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JKN.
itu akan memudahkan BPJS Kesehatan untuk mengecek data peserta apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak. Bayu melihat keluhan peserta terhadap pelayanan faskes paling banyak ditemui. Itu terjadi karena ada disparitas pelayanan yang belum merata antar daerah di Indonesia. Misalnya, sarana dan prasarana, jumlah dokter, perawat, bidan serta obat-obatan. Menurutnya pemerintah ditingkat pusat dan daerah punya kewenangan untuk membenahi kondisi itu. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan dengan cara mengubah faskes menjadi badan layanan umum (BLU). Selama ini BPJS Kesehatan selalu membayar klaim yang ditagih faskes. Untuk faskes milik pemerintah daerah, biasanya klaim yang sudah dibayar itu tidak bisa langsung diterima faskes yang bersangkutan tapi melalui mekanisme keuangan pada bendahara daerah baik di tingkat pemerintah provinsi, kota atau kabupaten. Agar klaim yang dibayar BPJS Kesehatan itu bisa diterima langsung oleh faskes, maka faskes itu perlu diubah statusnya jadi BLU.
Pemeriksaan Kepatuhan Mengacu PP No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Bayu mengatakan sampai saat ini masih ada badan usaha yang belum patuh untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JKN.
Bersama sejumlah lembaga diantaranya BKPM dan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan bekerjasama untuk memudahkan pendaftaran kepesertaan badan usaha lewat pelayanan satu pintu atau Ease of Doing Business. Selain itu BPJS Kesehatan juga membantu badan usaha yang mengalami kesulitan mendaftarkan kepesertaan JKN.
Ada juga badan usaha yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya saja. Modus lainnya, badan usaha tidak melaporkan data pekerjanya sesuai dengan fakta. Dalam rangka menegakan kepatuhan di tahun 2016 pemeriksaan yang akan dilakukan petugas BPJS Kesehatan meliputi beberapa hal seperti pemeriksaan penyampaian data secara lengkap dan benar serta ketidakpatuhan pendaftaran badan usaha.
BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka sinkronisasi data kepesertaan. Sehingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan punya data kepesertaan yang akurat. Hal
Petugas BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan secara rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin dilakukan mengacu rencana kegiatan pemeriksaan tahunan (RKPT). Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan pengaduan
Edisi 33 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Masyarakat menaruh harapan besar terhadap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan periode tahun 2016-2021 yang belum lama ini dilantik. Terobosan dan strategi yang mampu memberi perubahan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih baik sangat ditunggu masyarakat. BPJS Kesehatan menargetkan tahun 2016 sebagai tahun Kepatuhan dan Pemantapan Layanan.
4
FOKUS
dari masyarakat terkait dugaan ketidakpatuhan program jaminan sosial yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan. Setiap kantor cabang BPJS Kesehatan minimal memiliki satu orang petugas pemeriksa.
Pemantapan Layanan Selain kepatuhan, fokus BPJS Kesehatan di tahun 2016 melaksanakan Pemantapan Layanan. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady, melihat dua tahun terakhir banyak pihak yang mengeluhkan pelayanan JKN. Contohnya, antrian panjang di RS, iur biaya yang dikenakan faskes kepada peserta dan obat-obatan yang tidak tersedia. Untuk meningkatkan pelayanan dibutuhkan faskes yang jumlahnya cukup, berkualitas dan berkomitmen melayani peserta sesuai dengan kontrak kerjasama yang dijalin faskes dengan BPJS Kesehatan.
Layanan di FKTP perlu diperkuat agar mampu menangani 144 diagnosis penyakit. Untuk mewujudkan itu perlu kerjasama berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah serta asosiasi pelayanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan di FKTP. Selaras itu kapitasi yang akan dibayarkan disesuaikan dengan komitmen dan kinerja FKTP yang bersangkutan. Makin bagus layanan yang diberikan maka kapitasi yang diterima lebih besar.
Rujukan Fleksibel JKN menerapkan mekanisme rujukan berjenjang dalam melayani peserta. Maya mencatat FKTP yang merujuk peserta ke faskes rujukan tingkat lanjut (FKRTL) biasanya tidak punya sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Ada kasus dimana rujukan tidak dilakukan secara berjenjang seperti FKTP merujuk penyakit asma ke RS tipe A. Padahal, penyakit jenis itu bisa ditangani di RS tipe D, C atau B.
Lewat aplikasi itu petugas verifikator BPJS Kesehatan bisa melakukan verifikasi di kantor. Cara itu diharapkan mempercepat proses verifikasi. Setelah verifikasi dinilai lengkap BPJS Kesehatan akan membayar sesuai tagihan. Bukan berarti setelah klaim dibayar kerja BPJS Kesehatan selesai, klaim yang sudah dibayar itu akan diaudit untuk kepentingan evaluasi. “Perlu dilakukan sosialisasi ke RS, tujuan kami melakukan simplifikasi karena jumlah SDM khususnya verifikator tidak bisa ditambah dalam jumlah besar,” papar Maya. Maya mengakui salah satu keluhan yang disampaikan RS kepada BPJS Kesehatan terkait dengan jangka waktu verifikasi sehingga pembayaran klaim dianggap lambat. Itu terjadi karena jumlah verifikator terbatas dan mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Dengan menggunakan aplikasi, mekanisme verifikasi klaim diharapkan lebih mudah dan cepat.
Selama ini dikeluhkan rujukan berjenjang diterapkan secara kaku sehingga rujukan dilakukan bertahap mulai dari RS tipe D, lalu ke C, B dan A. Untuk memperbaiki itu maka rujukan berjenjang akan diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan peserta dan kompetensi FKRTL. Sehingga peserta tidak perlu dipaksakan untuk dirujuk ke RS tipe D tapi bisa langsung ke tingkat yang lebih tinggi jika fasilitas yang tersedia di RS tipe D itu tidak memadai untuk melayani peserta. “Rujukan selama ini kan harus bertingkat dan kaku dari RS tipe D kemudian dirujuk ke C, B dan A. Mekanisme rujukan itu terlalu bertingkat, kami jalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi untuk sempuranakan itu,” urai Maya. Maya menjelaskan rujukan berjenjang yang fleksibel itu terkait juga dengan upaya untuk menjaga sustainabilitas finansial. Sebab, setiap RS tempat peserta dirujuk bisa mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan. Oleh karenanya agar pelayanan efektif dan efisien rujukan dilakukan secara fleksibel sehingga peserta bisa langsung dirujuk ke RS yang punya fasilitas, sarana dan prasarana serta SDM yang memadai untuk melayani peserta sesuai kebutuhannya. DIREKTUR PELAYANAN BPJS KESEHATAN Maya Amiarny Rusady
INFO BPJS KESEHATAN
“Semua faskes primer dan rujukan yang ingin menjadi provider BPJS Kesehatan harus lolos seleksi. Itu ditujukan untuk menjamin pelayanan yang diberikan kepada peserta harus berkualitas,” kata Maya. Maya menekankan direktorat yang dipimpinnya saat ini berupaya memastikan jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN berkualitas, terpercaya dan berkeadilan melalui kemitraan yang strategis. Jumlah peserta JKN setiap tahun semakin banyak, guna meningkatkan pelayanan harus diimbangi dengan jumlah faskes yang cukup untuk melayani peserta.
Edisi 33 2016
Untuk menangani perselisihan medis yang berpotensi muncul dalam JKN, tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) serta dewan pertimbangan medik beperan penting. Misalnya, membantu menuntaskan perselisihan yang terjadi antara RS dengan petugas verifikator BPJS Kesehatan terkait verifikasi klaim. Kementerian Kesehatan juga membentuk Clinical Advisory Board untuk melakukan mediasi.
Simplikasi juga menyasar proses seleksi faskes. Maya menjelaskan ada keluhan dari faskes yang telah mengajukan diri sebagai provider JKN tapi tak kunjung diproses oleh BPJS Kesehatan. Selama ini proses seleksi itu dilakukan secara manual oleh petugas BPJS Kesehatan. Agar lebih akuntabel dan transparan, proses seleksi itu akan menggunakan aplikasi berbasis website yang dinamakan Health Facilities Information System.
Simplifikasi Melalui Aplikasi
Faskes yang mau jadi provider JKN bisa menggunakan aplikasi itu. Setiap tahap yang dilalui akan diinformasikan secara otomatis lewat aplikasi tersebut sehingga faskes yang bersangkutan bisa memantau prosesnya. Ketika membuka aplikasi tersebut faskes hanya perlu mengisi format kredensialing yang tersedia. Prosesnya dibuat sederhana dan ada panduan bagi faskes yang menggunakan aplikasi itu. “Dengan menggunakan aplikasi itu faskes bisa mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi provider JKN,” tukasnya.
Dalam memberi informasi kepada pemangku kepentingan dan pelayanan yang berkeadilan, BPJS Kesehatan perlu mencari cara terbaik. Untuk itu simplifikasi prosedur dilakukan. Misalnya, petugas verifikator BPJS Kesehatan jumlahnya terbatas, padahal klaim yang diajukan RS semakin banyak. BPJS Kesehatan akan menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses verifikasi klaim.
Bertambahnya faskes provider JKN yang sesuai standar diharapkan mampu menjawab kebutuhan peserta. Pasalnya, selama ini sering dikeluhkan kamar dan ruang ICU di RS penuh. Sementara masih banyak RS swasta yang belum menjadi provider JKN. Melalui simplifikasi itu diharapkan berbagai persoalan tersebut mampu dituntaskan.
5
BINCANG Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani
P
eserta penerima upah (PPU) berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, dibandingkan dengan kategori peserta lain seperti peserta bukan penerima upah (PBPU) rasio klaim peserta PPU jauh lebih rendah. Selain itu pembayaran iuran PPU relatif lancar. Untuk itu perlu upaya yang serius dalam mendorong perluasan kepesertaan PPU. Oleh karenanya peran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat penting untuk mendorong jumlah kepesertaan PPU. Mengacu Laporan Tahunan 2014 DPN Apindo, Info BPJS Kesehatan mencatat berbagai upaya dilakukan Apindo dalam mendukung JKN diantaranya menggelar pertemuan rutin seluruh perusahaan anggota Apindo dalam sebuah forum dan membahas isu tertentu salah satunya implementasi JKN. Selain itu Apindo menggelar berbagai forum diskusi tentang pelaksanaan JKN yang melibatkan pemangku kepentingan diantaranya serikat pekerja dan pemerintah. Kemudian menggelar jumpa pers terkait berbagai kebijakan dan isu seputar JKN. Apindo dan BPJS Kesehatan pada 28 April 2014 bekerjasama mengadakan pertemuan antara badan usaha skala besar dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program JKN. 1 Juli 2014 Apindo Training Center (ATC) menyelenggarakan diskusi tentang JKN yang diikuti 450 praktisi hubungan industrial dari berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Tahun 2014 ATC mengadakan pelatihan tentang manajemen program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Serta melaksanakan kursus singkat bertema implementasi JKN. Lewat pelatihan itu diharapkan mempertajam pengetahuan peserta tentang implementasi JKN seperti kepesertaan, iuran, payroll dan strategi lima tahun kedepan pelaksanaannya di perusahaan.
asuransi komersial dan penjamin lainnya. Kemudian masalah kesiapan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama (FKTP) dan rujukan (FKRTL) dalam melayani peserta. Apa upaya yang dilakukan Apindo untuk mengatasi kendala yang dihadapi anggotanya dalam melaksanakan JKN? Apindo dan BPJS Kesehatan sempat membentuk tim kerja untuk membenahi persoalan yang dihadapi di lapangan. Namun, sampai akhir Mei 2015 Apindo mencatat belum semua persoalan dapat diselesaikan sesuai harapan. Sehingga Apindo menilai pelaksanaan JKN masih jauh dari harapan, itu membuat kami kecewa.
Apa harapan Apindo terhadap jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan yang baru dilantik tahun ini? Dengan kondisi pelaksanaan JKN saat ini kami merasa kategori PPU “dikorbankan” karena harus mematuhi peraturan perundang-undangan tapi pelayanan yang didapat kurang memuaskan. Tapi kondisi itu tidak lantas membuat Apindo menolak JKN, kami bersuara keras agar program itu dibenahi secara serius. Mengingat telah dilantik jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan yang baru diharapkan dapat memberi perubahan yang signifikan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam pelaksanaan JKN.
Sampai saat ini Apindo berpendapat program COB belumber jalan baik. Sehingga menyulitkan perusahaan yang sudah memberi pelayanan kesehatan yang lebih baik dari program JKN. Untuk menjaga agar manfaat yang diperoleh pekerja tidak turun, perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan anggaran ganda untuk memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja dan keluarganya. Diantaranya, mendaftarkan pekerja dan keluarganya pada program JKN karena menjalankan amanat UU sekaligus membeli produk asuransi kesehatan swasta. Kami mengusulkan agar pemerintahdan BPJS Kesehatanserta para pemangku kepentingan terkait membenahi secara serius kendala dalam implementasi JKN. Terutama tercukupinya fasilitas kesehatan yang berkualitas sehingga mampu memberi pelayanan terbaik kepada peserta. Apindo melihat sampai saat ini peserta JKN masih menghadapi bermacam persoalan diantaranya antrian yang sangat panjang di faskes.
Apindo juga melakukan sosialisasi JKN keberbagai perusahaan, asosiasi industri dan sektor UKM. Sosialisasi itu dilakukan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu sejumlah perwakilan Apindo ikut dalam lembaga yang mengawasi JKN seperti di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Dewan Pengawas (Dewas) di BPJS Kesehatan. Bagaimana komitmen Apindo kedepan dalam mendukung program JKN? Berikut ini hasil wawancara Info BPJS Kesehatan dengan Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani. Apakah Apindo mendukung program JKN?
Dukungan Apindo terhadap JKN dimulai dengan adanya MoU antara Apindo dan BPJS Kesehatan pada akhir 2014. Lewat MoU itu Apindo mendorong perusahaan agar mendaftarkan para pekerjanya jadi peserta JKN. Dalam implementasinya dihadapi beberapa kendala seperti koordinasi manfaat (CoB) antara BPJS Kesehatan dengan
Apindo
Dukung JKN,
Direksi dan Dewas Baru Diharapkan Membawa Perubahan Edisi 32 33 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah, kami taat aturan. Program JKN merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Namun, kami merasa implementasi JKN saat ini terutama di bidang pelayanan terhadap peserta masih jauh dari harapan. Rasanya tidak fair jika kami patuh aturan tapi tidak mendapat pelayanan yang baik.
6
MANFAAT
PESERTA JKN-KIS Hamil Sehat Ikut KB-pun Aman
B
adan Penyelenggaa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya membiayai peserta jaminan kesehatan nasinonal (JKN) yang sakit saja, tetapi juga peserta hamil sampai persalinan hingga masa nifas. Selain itu, JKN memberi manfaat berupa pelayanan keluarga berencana (KB) yaitu konseling hingga pemberian obat dan pemasangan alat kontrasepsi. Semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama sesuai prosedur dan sesuai dengan indikasi medis. Tetapi, perlu diketahui oleh perserta JKN atau sekarang dikenal dengan JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat), bayi yang baru lahir tidak termasuk dalam pembiayaan JKN ibunya. Bayi baru lahir harus sudah terdaftar sebagai peserta JKNKIS agar bisa mendapatkan manfaat JKN. Oleh karena itu, ibu hamil (yang sudah menjadi peserta JKN-KIS) diminta mendaftarkan bayinya sejak masih dalam kandungan paling cepat setelah mendapatkan kepastian dokter bahwa janin sudah ada denyut jantungnya dan paling lambat 14 hari sebelum perkiraan hari lahir. Kelengkapan administrasi yang perlu disiapkan untuk mendaftar JKN-KIS untuk bayi sebelum kelahirannya adalah surat keterangan dokter/bidan jejaring JKN-KIS yang menyatakan sudah ada denyut jantung pada janin, perkiraan usia janin, dan perkiraan hari lahir.
Prosedur layanan persalinan
INFO BPJS KESEHATAN
Ibu hamil (bumil) peserta JKN-KIS mendapatkan manfaat memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat I seperti Puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri yang memiliki sarana dan prasarana persalinan atau di bidan yang sudah masuk dalam jejaring JKN-KIS. Pemeriksaan selama masa kehamilan dan masa nifas atau pascamelahirkan sangatlah penting untuk menjaga kesehatan itu dan janinnya. Dengan memantau kesehatan kehamilan diharapkan dapat mencegah risiko kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. BPJS Kesehatan menanggung pemeriksaan kehamilan sebelum melahirkan atau antenatal care (ANC), yaitu pada trimester 1, dilakukan 1 kali saat usia kehamilan 1-12 minggu. Ttrimester 2, dilakukan 1 kali pada usia kehamilan 13-28 minggu, dan trimester 3, dilakukan 2 kali dimasa usia kehamilan 29-40 minggu. Pada setiap pemeriksaan ANC, bidan akan memberi jadwal pemeriksaan berikutnya. Jika peserta ingin memeriksakan kehamilannya lebih dari empat kali, maka selebihnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan alias bayar dari kantong sendiri. Jika kondisi kehamilan tidak ada kelainan maka persalinan ditangani
Edisi 33 2016
oleh Puskesmas atau Faskes Tingkat I yang memiliki sarana dan prasarana bersalin atau pada bidan jejaring JKN-KIS. Jika ada kelainan pada kehamilan atau ada penyulit, dan kondisi yang berisiko tinggi, maka bumil akan dirujuk ke rumah sakit. BPJS Kesehatan akan menanggung semua biaya persalinan di rumah sakit tersebut baik persalinan normal atau pun harus melalui operasi caesar. Jika kehamilan ada kelainan secara indikasi medis, maka dokter atau bidan akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Indikasi medis itu antara lain karena posisi bayi sungsang, ari-ari atau placenta menutupi jalan lahir baik sebagian maupun seluruhnya, bayi dalam kandungan berat badannya di atas 4,5 kilogram menjelang perkiraan hari lahir. Selain itu, bumil mengalami pendarahan terlalu banyakyang mengancam keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Bayi dalam kandungan mengalami fetal stress yaitu kelainan karena stress, kondisi ini diketahui dari denyut jantung bayi yang melemah. Atau, saat akan melahirkan ibu mengalami kontraksi yang melemah dan terus semakin lemah, dan bisa berhenti. Kondisi lainnya yang perlu segera ditangani oleh rumah sakit adalah usia kandungan sudah melewati hari perkiraan lahir dan sudah terjadi pengapuran pada placenta. Air ketubaan sudah habis tetapi belum ada kontraksi. Placenta atau ari-ari terlepas lebih dahulu, tali placenta melilit tubuh bayi yang terlalu banyak dan erat. Bayi dalam kandungan kembar lebih dari dua, dan jarak operasi caesar terlalu dekat dengan persalinan sebelumnya.
Pelayanan KB bisa dilakukan di fasilitas kesehatan (Faskes) KB. Faskes KB sederhana dan Faskes KB lengkap menjadi bagian Faskes Tingkat I bisa melayani semua jenis KB kecuali MOW. Karena MOW memerlukan penanganan khusus di Faskes KB sempurna dan Faskes KB pari purna yang menjadi bagian Faskes Tingkat Lanjutan. Jika di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dari Kepala Dinkes setempat, maka bidan maupun perawat dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Pemberilayanan KB ini juga terintegrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, pelayanan KB juga menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafetaria, artinya peserta JKN-KIS bisa memilih sesuai kebutuhannya. Kemudian mengisi dan menandatangani informed consent, yaitu persetujuan atas pilihannya sendiri untuk setiap pelayanan KB suntik, IUD, implant, vasektomi, dan tubektomi. Sebelum memutuskan pilihannya, peserta bisa medapatkan informasi melalui konseling. Jika ditemui kontraindikasi medis dalam penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih maka peserta JKNKIS perlu dirujuk ke Faskes yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai kontrasepsi yang dipilih itu. Dengan demikian, peserta JKN-KIS bisa ikut KB secara aman dan nyaman. Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya, antara lain dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (PP-IMS) dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja yaitu pemberian informasi tentang KB.
Di sejumlah daerah masih terdapat Puskesmas yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk persalinan normal dan tidak memiliki jejaring bidan. Dalam kondisi seperti ini, bumil peserta JKN-KIS bisa dirujuk ke rumah sakit tanpa melihat ada kelainan atau pun tidak pada kehamilannya. Pasca persalinan atau pada masa nifas, peserta JKN-KIS mendapatkan hak pemeriksaan postnatal care (PNC) yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan sebanyak tiga kali. PNC pertama (nifas 1) dilakukan pada nol hari hingga tujuh hari setelah melahirkan, PNC kedua (nifas 2) dilakukan pada 8 hingga 28 hari setelah melahirkan, dan PNC ketiga (nifas 3) dilakukan pada 29 hingga 42 hari setelah melahirkan.
Pelayanan KB dalam JKN Setelah melahirkan, peserta JKN-KIS juga bisa langsung mendapatkan layanan program keluarga berencana (KB). Pelayanan (KB) adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualita melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta JKN. Pelayanan KB terdiri dari konseling, pemberian kondom, pelayanan pil KB, suntik KB, IUD atau dikenal spiral, implant atau biasa disebut susuk, pelayanan vasektomi/ MOP (medis operasi pria), pelayanan tubektomi/ MOW (medis operasi wanita), rekanalisasi, dan penanggulangan infertilities, penanggulangan efek samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan.
7
TESTIMONI PT Semen Bosowa Maros, Makassar
Sangat Terbantu Layanan BPJS Kesehatan Yang Responsif
Saat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2014, PT Semen Bosowa Maros di Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu perusahaan yang paling getol mendaftarkan karyawannya ke dalam program ini. Selain memang ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN, program yang sudah memasuki tahun ketiga ini juga diakui sangat membantu perusahaan dalam memberikan jaminan layanan kesehatan kepada para karyawan, serta sebagai wujud gotong royong demi tercapainya cakupan kesehatan semesta (universal health coverage).
P
rogram JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dikelola dengan prinsip gotong royong. Subsidi silang antara yang mampu dengan yang tidak mampu, antara yang sehat dengan yang sakit, menjadi bagian nyata dari program ini. Karenanya, disamping peserta perorangan atau mandiri, keberadaan peserta dari badan usaha menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di bidang kesehatan, yaitu tercapainya cakupan kesehatan semesta (universal health coverage). Hal ini juga disadari betul oleh para petinggi di PT Semen Bosowa Maros yang beroperasi di Makassar, Sulawesi Selatan. PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu unit usaha terdepan yang dimiliki oleh Bosowa Corporindo, sebuah perusahaan pionir dari kawasan timur Indonesia, yang didirikan HM Aksa Mahmud pada tahun 1973 di Makassar, Sulawesi Selatan. Perusahaan ini mengelola bisnis semen secara full integrated yang terletak di Maros Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi sebesar dua juta ton klinker semen per tahun dan 2,4 juta ton semen per tahun. Selain menjadi perusahaan semen terbesar di kawasan timur Indonesia, PT Semen Bosowa Maros juga dikenal sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan kesehatan para karyawannya. Saat program JKN mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2014, para karyawan Bosowo Semen Group, termasuk PT Semen Bosowa Maros yang merupakan bagian di dalamnya, sudah langsung didaftarkan menjadi peserta JKN. “Proses pendaftaran karyawan kami untuk program JKN sudah dimulai sejak Januari 2014. Pendaftaran ini dilakukan secara bertahap, sampai akhirnya pada September 2015 seluruh karyawan sudah terdaftar pada program ini,” papar Mukhsin Alwy, HRGA & SHE Division Head PT Semen Bosowa Maros kepada media Info BPJS Kesehatan. Sebelum era JKN, terang Mukhsin, Bosowo Semen Group sebetulnya telah memberikan fasilitas layanan kesehatan untuk para karyawannya yang dikelola secara mandiri oleh Perusahaan. Fasilitas yang diberikan terdiri dari biaya rawat jalan dan rawat inap untuk karyawan beserta keluarganya. “Saat ini kami juga tetap menjalankan program kesehatan karyawan yang dikelola secara mandiri dan mengkombinasikannya dengan program JKN. Karena JKN ini kan memang kewajiban perusahaan yang diamanatkan oleh Undang- Undang dan juga berdasarkan asas gotong royong,” ujar Mukhsin.
Proses Pendaftaran Mudah
Ketika mendaftarkan para karyawan beserta anggota keluarganya ke kantor BPJS Kesehatan, Mukhsin mengaku proses yang harus dilalui tidaklah sulit. Cukup melampirkan formulir registrasi badan usaha beserta data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. “Saat proses pendaftaran, kami merasa dimudahkan. Ketika ada permasalahan yang dihadapi terkait program JKN, respon Relationship Officer BPJS Kesehatan juga cukup responsif dan solutif. Untuk operasional dan konsolidasi data, sehari-harinya perusahaan kami berhubungan dengan Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Maros,” terang Mukhsin. Ketika mulai melakukan sosialisasi program JKN kepada para karyawan, diakui Mukhsin memang sempat muncul reaksi pro dan kontra. Begitu juga ketika para karyawan mulai dijelaskan mengenai prosedur mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan, di mana sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. “Pro dan kontra memang kami temui pada tahap-tahap awal. Namun kami dapat memberikan penjelasan yang akhirnya dapat diterima oleh para karyawan,” imbuhnya. Adanya program JKN menurutnya sangat membantu para karyawan Bosowo Semen Group, apalagi dalam hal pelayanan kesehatan atau penyakit yang berkepanjangan. Misalnya saja seperti diabetes mellitus, jantung, atau gagal ginjal. Bila dibandingkan dengan program kesehatan yang dikelola secara mandiri oleh perusahaan, Mukhsin mengatakan di antara keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan karakteristik programnya.
“Perusahaan terbantu dengan adanya program JKN ini. Kami memiliki kesan yang positif terhadap pelayanan JKN, terutama untuk kategori penyakit yang membutuhkan perawatan intensif dan berkesinambungan. Karena dari segi biaya, penyakitpenyakit tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar,” papar Mukhsin. Karena telah merasakan manfaat besar dari program JKN, Mukhsin juga memberi saran kepada badan usaha yang masih ragu agar dapat segera mendaftarkan para karyawannya ke dalam program JKN. Meski pun punya kesan yang positif terhadap program JKN maupun BPJS Kesehatan, ia tetap berharap agar program ini dapat terus meningkatkan pelayanannya menjadi lebih baik lagi. “Harapannya prosedur pelayanan kesehatan untuk peserta JKN bisa dibuat tidak terlalu lama dan rumit,” imbuhnya.
Pendaftaran Peserta Dari Badan Usaha Baru Makin Dipermudah Untuk mempermudah akses pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Badan Usaha baru saat ini dapat langsung terdaftar dalam program jaminan kesehatan melalui sistem yang terintegrasi dengan pelayanan publik, seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Jakarta, Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) di Surabaya, kantor pelayanan pajak dan lainnya. Melalui layanan satu pintu, Badan Usaha baru yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di BPTSP atau BKPPM otomatis akan terdaftar dalam program jaminan kesehatan, serta memperoleh nomor Virtual Account (VA) dan hak akses (username dan password) ke aplikasi online pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran dan Pelaporan Iuran secara Online bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dalam Rangka Kemudahan Berusaha, setelah memperoleh hak akses aplikasi peserta, Badan Usaha baru dapat melakukan entry data peserta. Jika Badan Usaha baru belum meng-entry data peserta lebih dari 3 bulan setelah menerima hak akses aplikasi peserta, maka Badan Usaha baru tersebut harus melakukan pendaftaran kembali. BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi data kepesertaan yang telah di-entry Badan Usaha baru tersebut paling lama 1x24 jam. Setelah memasukkan data peserta dan anggota keluarganya, tahapan selanjutnya adalah proses approval oleh Badan Usaha baru. Tagihan iuran pertama akan diterima Badan Usaha baru tersebut dalam waktu 1x24 jam. Jika sudah melakukan pembayaran iuran pertama, selanjutnya Badan Usaha baru dapat mencetak e-ID untuk masing-masing karyawan Badan Usaha baru beserta anggota keluarganya.
INFO BPJS KESEHATAN
HRGA & SHE Division Head PT Semen Bosowa Maros Mukhsin Alwy
Edisi 33 2016
8
PRESEPSI
Pengobatan Tidak Kenal PILIH KASIH
T
idak seperti hari biasanya, Soetarti kini bangun lebih pagi. Usai mandi, sarapan nasi goreng dengan lauk telur ceplok dan dandan secukupnya, sebelum pukul 6.00, diantara tukang ojek langganan, ibu 68 tahun ini sudah melesat ke Puskesmas Haji Dogol, yang berada di bilangan Duren Sawit. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ibu tiga anak ini sudah paham benar, antrian di puskesmas lumayan panjang. Apalagi sejak publik semakin paham dalam memanfaatkan kartu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-nya. Lantaran berangkat awal, nenek satu cucu ini cukup beruntung mendapat nomor antrean 17. Saat menunggu giliran dipanggil, dia memperhatikan antrian sudah sampai nomor 117. Padahal saat itu waktu baru menginjak pukul 7.00 pagi. “Yah, beginilah kalau pakai kartu BPJS Kesehatan. Harus lebih sabar menunggu,” ujar pensiunan pegawai rumah sakit (RS) swasta itu. Diusianya yang sudah lansia, Soetarti mengaku sudah terkena berbagai macam penyakit. Mulai dari penyakit diabetes sampai vertigo. Sebelum terdiagnosa penyakit kronis, biasanya dia berobat ke RS swasta bila sakit.
Namun, seiring meningkatnya jenis penyakit, biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat semakin banyak. Akhirnya pada awal tahun lalu, Soetarti mencoba menggunakan kartu BPJS Kesehatannya. Sebagai mantan perawat, layanan dan yang diberikan dokter di puskesmas sejatinya sama saja dengan di RS swasta. Kendati merek obat yang diberikan berbeda, tetapi kandungan isinya sama.
“Saya percaya saja dengan diagnosa dokter. Obat juga gratis. Hanya kalau perikasa laboratorium yang bayar. Tetapi ya itu, harus sabar mengantri,” ujarnya. Kendati mengeluhkan antrian, Soetarti adalah salah satu peserta BPJS Kesehatan yang puas dengan layanan dokter di JKN. Namun, tidak semua peserta mengaku puas dengan layanan yang diberikan. Banyak orang beranggapan, dokter cenderung pilih kasih dalam memberikan layanan. Bila pasien umum, dokter memberikan layanan sungguh-sungguh. Perlakuan berbeda alias seadanya diberikan pada pasien dari jalur BPJS Kesehatan. Anggapan dokter cuma ‘pegang-pegang’ pasien BPJS Kesehatan bisa jadi ada benarnya. Hasil penelitian sebuah survei menunjukan hanya 29% dokter di puskesmas yang melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan kepada setiap pasien. Sisa 71% lainya, dokter puskesmas hanya pegang-pegang pasien saja. Namun, pandangan itu dibantah oleh Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi. Menurutnya, layanan kepada pasien umum dan BPJS Kesehatan tidak ada yang dibeda-bedakan. Di bangku sekolah, lanjut spesialis ortopedi ini, siswa kedokteran hanya diajarkan ilmu dan penerapan SOP
pemeriksaan. Tidak ada pelajaran cara menghitung biaya bagi pasien miskin atau kaya, tua atau muda, dan sebagainya. Menurutnya, dalam mendiagnosa pasien, dokter harus menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Bila standar itu tidak dilakukan, artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etika kedokteran. Di sisi lain, tambah dia, PB IDI telah mengeluarkan himbauan agar seluruh dokter mendukung program JKN. Terlebih pada 2019 ditargetkan akan tercapai universal coverage, yang artinya semua penduduk akan ikut program JKN. Menurut Adib, ada dua macam cara menegakan diagnosa, yaitu macam cara menegakkan diagnosa yaitu anamnesa dan pemeriksaan fisik. Anamnesa dilakukan dengan cara berbicara dan mengambil informasi dari pasien. Dengan anamnesa, yang menurut awam hanya dengan ‘ngobrol-ngobrol’ saja itu, pada umumnya dokter sudah berhasil menegakan 60% diagnosa. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yaitu dengan cara inspeksi (melihat), palpasi (menyentuh), perkusi (mengetuk) dan auskultasi yaitu dengan mendengar menggunakan stetoskop. “Prosedur diagnosa seperti ini berlaku universal. Dilakukan di setiap negara tanpa membeda-bedakan status sosial pasien,” tambah dia. Untuk memastikan pemeriksaan diperlukan pemeriksaan penunjang. Di puskesmas, misalnya, ada pemeriksaan laboratorium sederhana dan juga ada mikroskop untuk pemeriksaan sputum tetapi tidak semua puskesmas memilkinya. Pemeriksaan penunjang yang lain seperti Rontgen,USG, CT Scan, MRA,MRI,Laboratorium Klinik dilakukan, kata Adib, dilakukan di RS. Namun, Adib mengakui, tidak semua dokter bisa melakukan pemeriksaan dengan waktu ideal. Idealnya pemeriksaan dilakukan antara 15-30 menit, tergantung dari tingkat keparahan penyakit. Waktu selama itu digunakan untuk wawancara, pemeriksaan dan edukasi bagi pasien. Tetapi dalam kasus pelayanan kesehatan sosial seperti JKN, penangananya tentu sedikit berbeda. Bayangkan, kata Adib, kalau per hari pasien yang datang bisa sampai 200 orang, tentu maksimal pemeriksaan yang bisa dilakukan hanya 1,5 menit sampai 3 menit saja per pasien.
INFO BPJS KESEHATAN
“Dokter juga manusia biasa. Bisa juga faktor kelelahan dan stres menangani panjangnya atrean pasien membuat proses pemeriksaan tidak ideal,” tambah dia. Karena itu, penambahan fasilitas kesehatan, tenaga dokter dan kebutuhan alat dan biaya bagi layanan dokter perlu lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Semua itu, lanjut Adib, bukan hanya semata-mata bagi kepentingan dokter, tetapi juga para peserta BPJS Kesehatan.
Edisi 33 2016
9
INSPIRASI
Bidan Ikut Bantu Sosialisasi
Program JKN-KIS
Oleh sebab itu, tidak salah memang, jika BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan bidan, untuk kepentingan kemajuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu kerja sama yang telah dijalin adalah, partisipasi para bidan untuk mendukung sosialisasi ibu hamil mendaftarkan janin mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan sebelum melahirkan.
KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA Emi Nurjasmi
Bidan yang mengawali karirnya di RSU Bukit Tinggi ini menambahkan, bidan harus bisa memberi pengertian kepada para ibu hamil bahwa janin mereka memiliki resiko mengalami gangguan kesehatan saat dalam kandungan atau usai persalinan.
Dalam sistem rujukan berjenjang, bidan merupakan akses pertama bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan pemeriksaan kehamilan atau persalinan secara normal. Untuk itu, kerjasama dengan IBI dinilai mampu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran janin dalam kandungan tersebut.
Kebanyakan gangguan tersebut, lanjut dia, sebagian bakal menelan biaya yang cukup tinggi. Bila janin sudah terdaftar, setidaknya sesudah lahir, kartu BPJS Kesehatan bagi sang buah hati sudah bisa digunakan. Ini bisa mengantisipasi tingginya pembiayaan bayi yang mengalami gangguan.
Ajakan untuk mengajak ibu hamil mendaftarkan janin mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, mendapat sambutan baik dari para bidan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Emi Nurjasmi, bahkan mengatakan pihaknya telah meminta para bidan untuk aktif mengajak ibu hamil mendaftar.
“Perawatan pada bayi bermasalah itu mahal lho. Misalnya perawatan Neonatal Intensive-Care Unit (NICU) yang besar biayanya. Inilah peran kita nanti mmberikan informasi, mendorong dan menyarankan ibu-ibu khususnya yang hamil semester akhir untuk mendaftarkan calon bayinya,” ujar dia.
“Kalau ke daerah-daerah, saya selau menghimbau agar bidan rajin untuk mengingatkan para ibu untuk mendaftarkan janinnya,” sebut Emi, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dari hasil pantauan di lapangan dan laporan para bidan, umumnya ibu hamil menuruti nasehat para bidan untuk mendaftar. Ada juga bidan yang melaporkan bahwa proses persalinan ibu hamil menjadi lebih lancar pasca yang bersangkutan mendaftar. “Mungkin secara psikologis ibu itu lebih tenang. Karena kelak bayinya sudah terlindungi BPJS Kesehatan,” ujar Emi sembari tersenyum. Edukasi kepada para ibu hamil, lanjut Emi, merupakan bagian dari dukungan para bidan untuk mendukung program JKN. Menurut dia, para bidan sudah menyadari bahwa bila JKN berhasil, niscaya derajat kesehatan masyarakat, termasuk pula tenaga medisnya otomotis akan terangkat. Emi percaya, karena kedekatan bidan dengan ibu ini akan membantu para ibu yang dominan berasal dari golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Saat ini, lanjut dia, 65% persalinan ditolong bidan. “Dari situ bisa ditarik kesimpulan, yang paling dekat dengan masyarakat adalah bidan. Sehingga kepersertaan janin ini bisa optimalisasi JKN,” ujar dia. INFO BPJS KESEHATAN
B
idan merupakan ujung tombak dalam proses menolong ibu hamil, persalinan hingga pemasangan alat kontrasepsi. Di banyak daerah, secara psikologis para ibu hamil juga merasa lebih afdol jika ditangani oleh bidan, karena sama-sama perempuan.
Tidak bisa dipungkiri, ketersediaan bidan mumpuni dengan disertai peralatan kerja yang cukup, dapat bermakna menekan kasus kematian ibu yang cukup tinggi di Indonesia. Banyak riset membuktikan, tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Tanah Air, disebabkan oleh tidak meratanya sebaran tenaga medis, khususnya bidan.
Edisi 33 2016
SEHAT & GAYA HIDUP
10
Cara Melepas Jerat Nikotin am
Dal k o k Ro
Semua Racun Jadi Satu
Bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok sebetulnya sudah sering dipublikasikan di berbagai media. Namun mayoritas dari perokok aktif seolah tidak menghiraukan bahaya tersebut. Padahal dalam sebatang rokok, ada begitu banyak racun berbahaya yang bisa mengancam nyawa, di antaranya nikotin yang menyebabkan ketergantungan, tar yang bersifat memicu kanker, eugenol yang bersifat psikotropika dan juga menyebabkan ketergantungan, serta aseton (cat pembersih kuku) DDT (pestisida) dan karbonmonoksida (asap knalpot mobil) yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah.
S
ebagian besar perokok aktif sebetulnya sudah tahu akan bahaya rokok bagi kesehatan. Namun berhenti merokok setelah sekian lama menjadi bagian hidup memang bukan perkara yang mudah. Ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung di dalamnya akan merangsang otak untuk melepaskan zat yang memberi rasa nyaman (dopamine), sehingga menyebabkan rasa ketergantungan. Tapi, bukan berarti kita tak bisa lepas dari jeratan zat beracun dalam rokok. Kunci utamanya adalah memiliki motivasi dan niat yang kuat untuk benar-benar berhenti merokok dan mulai menjalani gaya hidup sehat.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Data terakhir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 memperlihatkan jumlah perokok di Indonesia mencapai sekitar 90 juta jiwa atau 36,3 persen, naik 2,1 persen dibandingkan tahun 2007. Prevalensi perokok berdasarkan jenis kelamin juga meningkat cukup signifikan. Di tahun 2007, prevalensi perokok laki-laki sebesar 65,6 persen dan perempuan 5,2 persen. Sementara di 2013, prevalensi perokok laki-laki meningkat menjadi 68,8 persen dan perempuan 6,9 persen.
INFO BPJS KESEHATAN
Sebuah studi di Skotlandia juga menemukan bahwa tingkat polusi udara di rumah seseorang yang merokok sama seperti di sebuah kota yang polusi udaranya sangat tinggi. Partikel-partikel kecil yang dihasilkan dari pembakaran rokok dapat menembus ke dalam paru-paru dan bahkan ke dalam darah orang di rumah tersebut. Hal ini dikaitkan dengan penyakit jantung, stroke dan kanker.
Edisi 33 2016
1. Berhenti seketika. Jika hari ini masih merokok, besok berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini yang paling berhasil. 2. Penundaan.Bila keinginan untuk menghisap rokok datang, lakukan penundaan dengan cara mengalihkan keinginan itu melalui kegiatan lain. Bila punya kebiasaan merokok setelah makan, penundaan bisa dilakukan mulai dari 1 jam, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 2 jam, dan seterusnya hingga berhenti sama sekali. Dengan cara ini, tubuh Anda akan menyadari bahwa dorongan untuk merokok semakin lama akan menghilang secara perlahan. 3. Pengurangan. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang dan seterusnya. Pola pengurangan rokok dan target tanggal berhenti menjadi nol sudah harus ditetapkan sejak dini. Sebaiknya beritahunkan hal ini kepada keluarga atau kerabat untuk membantu mengingatkan.
Dalam sebatang rokok juga mengandung methanol (bahan bakar roket), naphtalena (bahan pembuat kapur barus), cadmium (untuk aki mobil / baterai), vinyl chlorida (bahan pembuat plastik), hidrogen sianida (racun mematikan), amonia(pembersih lantai), toluena(pelarut industri), arsen (racun mematikan), phenol butane (bahan bakar korek api), formalin (bahan pengawet), urea (zat yang terdapat dalam air seni, tinja, pukuk), dan lainnya.
perokok aktif yang mulai beralih ke rokok elektrik, terutama di kalangan anak muda. Mayoritas pecandu perokok meyakini bahwa rokok elektronik menjadi cara teraman menghindari bahaya rokok tanpa harus meninggalkannya. Padahal menurut dokter spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Budhi Antariksa, tidak ada bedanya antara rokok elektrik dengan rokok konvensional.
Apabila dalam sehari kita menghabiskan satu bungkus rokok, sudah berapa racun yang dihisap? Racun itu kemudian terakumulasi dari bertahun-tahun menjadi perokok, sehingga mulai menggerogoti organ vital, terutama paru-paru.
"Ini cara berhenti merokok yang salah, karena bahaya rokok elektrik itu sama saja dengan rokok biasa, baik dari kandungan nikotinnya maupun dari zat-zat berbahaya lainnya," tegas spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan ini.
Zat beracun yang dihisap si perokok akan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-parunya mengalami radang, pneumonia, bahkan hingga kanker paru-paru. Efek samping rokok juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Pasalnya, setiap nafas yang dihirup berasal dari asap rokok yang mengganggu pembuluh darah di dalam tubuh. Belum lagi masalah pada lambung, impotensi, dan mengurangi tingkat kesuburan wanita.
Rokok elektrik atau disebut Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paruparu, di mana zat kimia tersebut merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glycol. Ditegaskan Budhi, apapun yang dihirup dan masuk ke paru-paru atau darah, itu pasti akan memberi efek pada kesehatan, apalagi nikotin yang terdapat dalam rokok. WHO pun telah mengeluarkan pernyataan bahwa rokok elektrik sangat berbahaya untuk kesehatan.
Bagaimana Berhenti Merokok?
Untuk melepaskan jerat bahan-bahan beracun dalam rokok, Mohamad Subuh menegaskan, kunci utamanya adalah memiliki motivasi yang kuat untuk benar-benar berhenti merokok. Bila sudah memiliki motivasi dan alasan yang kuat, maka proses untuk berhenti merokok akan menjadi lebih mudah.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok bagi kesehatan, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, bukan lagi sekedar kata-kata. Pasalnya dalam rokok terkandung 4.000 bahan kimia, di mana 40 di antaranya bersifat karsinogenik dan merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. “Tidak hanya membahayakan si perokok, asap rokok juga bisa mengancam nyawa orang lain di sekitarnya atau perokok pasif, misalnya yang tinggal serumah dengan perokok," tegas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM.
Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mulai berhenti merokok :
Sebelum berhenti merokok, mulailah untuk menentukan alasan yang lebih spesifik dan kuat. Misalnya, niatkan bahwa Anda ingin melindungi keluarga atau perokok pasif dari risiko terkena penyakit akibat paparan asap rokok. Anda bisa menentukan alasan tersebut sebagai motivasi.
Bahkan menurut organisasi kesehatan dunia WHO, setiap 6,5 detik satu orang meninggal dunia karena rokok.
Rokok Elektrik Lebih Aman?
Selain rokok konvensional, belakangan ini juga banyak
Yang juga penting, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Coba alihkan kebiasaan merokok di tempat tersebut dengan aktifitas lain, misalnya mengunyah permen sebagai pengganti. Kemudian berolahraga secara teratur seperti jogging dan jalan kaki untuk mendapatkan mood yang lebih baik, serta tubuh dan pikiran yang lebih segar. Aktifitas ini juga akan membuat Anda terhindar dari stress, sehingga tak perlu merokok lagi sebagai alasan untuk menghilangkan stres. Bulan Ramadhan ini juga bisa menjadi momen yang baik untuk mulai berhenti merokok. Karena selama berpuasa, seorang perokok akan terlatih untuk tidak merokok dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari selama satu bulan penuh. Perilaku tersebut diharapkan dapat berlanjut setelah bulan Ramadhan, sampai benar-benar bisa terbebas dari kebiasaan merokok.
11
KILAS & PERISTIWA Hasil Kajian PKMK Universitas Gadjah Mada Menunjukan Indeks Kualitas Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan RataRataTinggi JAKARTA 31 Maret 2016
H
asil kajian indeks kualitas fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan menunjukkan pencapaian kualitas input sebesar 79%, proses 65%, dan outcome 76%, dengan rata-rata sebesar 73%. Kajian dilakukan di 49 kabupaten/kota dari 14 provinsi yang dipilih secara acak. Data diambil melalui survei dan wawancara kepada 533 orang pengelola Puskesmas, dokter praktek pribadi, klinik, dan rumah sakit, serta dari kuesioner kepada 1.893 pasien peserta BPJS. Kajian dilakukan oleh Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 2015 dalam rangka mulai membangun sistem pengukuran cakupan efektif dari program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Kualitas input dinilai melalui survei dan wawancara kepada pimpinan atau pengelola fasilitas kesehatan meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan saranaprasarana. Kualitas proses dan outcome dinilai berdasarkan pendapat atau persepsi dari pasien berdasarkan pengalaman mereka saat mendapatkan pelayanan. Proses meliputi lama tunggu, interaksi antara dokter dengan pasien, pemeriksaan fisik dan terapi. Sedangkan outcome terdiri dari perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku, serta kepuasan pasien. Cakupan efektif atau effective coverage adalah informasi seberapa banyak masyarakat yang membutuhkan suatu pelayanan kesehatan (need), mendapatkan pelayanan tersebut (use) dengan mutu pelayanan yang baik (quality). Ukuran ini diajukan oleh WHO dan Bank Dunia untuk
digunakan oleh seluruh negara yang sedang berusaha mewujudkan cita-cita cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai kebutuhan tanpa beban finansial bagi seluruh penduduk. Kajian yang telah dilakukan ini belum dapat memberi informasi apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas fasilitas kesehatan, namun peningkatan jumlah peserta BPJS diikuti dengan peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tanpa disertai dengan peningkatan kapasitas pelayanan akan sangat mempengaruhi kualitas. Metode kajian ini menggunakan metode dan instrumen yang sama seperti telah digunakan oleh BPJS pada tahun 2014. Meski belum dapat memberikan informasi jelas
mengenai cakupan efektif, namun kajian ini dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyusun berbagai upaya peningkatan kualitas di Fasilitas Kesehatan dan akan dijadikan acuan BPJS Kesehatan untuk membangun mekanisme pengukuran cakupan efektif bersama stakeholders kesehatan lainnya. Mekanisme pengukuran tersebut diusulkan akan meliputi penggunaan mekanisme pemantauan yang telah ada seperti oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan institusi lainnya. Instrumen pengukuran juga akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013, yaitu mencakup aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya.
KONSULTASI
Saya punya teman yang mau daftar BPJS Kesehatan, karena tidak ada waktu dia minta tolong saya untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Apakah daftar BPJS Kesehatan boleh didaftarkan orang lain? Terima kasih.
Jawab: Jika yang calon peserta yang bersangkutan tidak bisa mendaftar BPJS Kesehatan karena keterbatasan waktu, maka pendaftarannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga calon peserta tersebut (dibuktikan dengan fotocopy KK). Jika tetap tidak memungkinkan, maka alternatif kedua adalah dapat diwakilkan orang lain dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup.
2.
Assalamualaikum. Saya sedang hamil 7 bulan. Dari pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis mata, saya disarankan untuk bersalin secara caesar karena saya memiliki tingkat miopi atau minus yg tinggi (R-5 L-7). Nah apa nanti ketika hendak persalinan bisa langsung dirujuk ke RS atau ada syarat lain yang harus dipenuhi dan apakah semua biaya ditanggung BPJS? Terima kasih. Jawab: Pertama, Ibu dapat mengunjungi faskes tingkat pertama tempat Ibu terdaftar. Ibu dapat menunjukkan riwayat pemeriksaan dari dokter yang telah Ibu kunjungi sebelumnya, sebagai pertimbangan dokter di faskes tingkat pertama dalam memberikan rujukan ke RS. Untuk persalinan di RS, dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan selama peserta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan operasi caesar tersebut dilakukan berdasarkan indikasi medis yang jelas (bukan atas permintaan peserta sendiri).
3.
Ada salah satu karyawan sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan mandiri dan bermaksud untuk migrasi kepesertaan ke BU. Ybs telah melunasi tunggakannya, setelah itu petugas HRD melaporkan migrasi kepesertaan karyawan tersebut dan struk pelunasannya ke kantor BPJS Kesehatan, namun petugas BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa karyawan tersebut belum dapat diproses ke Kepesertaan BU dikarenakan dalam aplikasi keuangannya belum terbaca ‘Lunas’. Apakah karyawan tersebut harus membayar iuran bulan depan lagi hanya karena belum terbaca ‘Lunas’? Padahal pada kenyataannya ybs telah melunasi tunggakannya.
Jawab: Pertama kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami peserta. Terkait hal tersebut, peserta dapat membawa bukti pembayaran yang telah dilakukan ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan update status bayar. Selanjutnya, HRD perusahaan dapat melakukan migrasi peserta yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4.
Apakah pasang gigi palsu di tanggung BPJS?
Jawab: Ya. Selama peserta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan pemasangan gigi palsu tersebut berdasarkan indikasi medis yang jelas yang ditetapkan dokter gigi sebagai bentuk penanganan atas kondisi peserta (bukan atas keinginan peserta sendiri), maka biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Untuk ketentuan besaran biaya yang ditanggung, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. INFO BPJS KESEHATAN
1.
Edisi 33 2016
www.bpjs-kesehatan.go.id
