INFOBPJS MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN
EDISI 31 TAHUN 2016
Kesehatan
Langkah Terobosan dari Jajaran Baru Ditunggu
CEO CEO MESSAGE message
“
“
Ada satu kalimat menarik yang kerap disebutkan Reza Rahadian, pemeran tokoh Bossman dalam film My Stupid Boss, kala memerintahkan anak buahnya mengerjakan hal-hal rumit atau bahkan yang nyaris tidak mungkin diselesaikan, yaitu “impossible we do, miracle we try”. Kalimat ini terbilang singkat dan sangat mudah diucapkan, tetapi jika dipikirkan kembali, bagaimana caranya kita menyelesaikan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, dan upaya apa yang harus dicoba sehingga kita mampu menemukan kunci keajaiban yang pasti tersimpan sangat rahasia.
IMPOSSIBLE WE DO, MIRACLE WE TRY
Terlepas dari sikap si Boss, yang menurut hampir 100% pembaca buku aslinya atau penikmat versi film-nya yang dalam hitungan 3 minggu sudah hampir menembus angka 3 juta penonton, Bossman adalah sumber dari segala kerusuhan yang terjadi di kantornya sendiri. Ia adalah bos ajaib yang menjadi momok bagi semua pekerja. Selain menerapkan prinsip Bossman selalu benar, ia adalah tipikal bos yang penuh curiga dan tidak percaya kepada siapa pun, Cara bicara Bossman pun ceplas-ceplos tanpa aturan, membuat banyak peraturan namun ia sendiri yang melanggar. Namun, di balik segudang kekesalan yang ditimbulkan Bossman, nyatanya ia adalah sosok yang mendorong pegawai yang dipimpinnya untuk melakukan hal-hal yang bahkan sebelumnya tidak terbayangkan bisa dikerjakan. Ia mengganggap segala sesuatu itu ibarat barang elastis yang bisa ditarik hingga mulur sepanjangpanjangnya, sepanjang kita mau melakukannya. Meski dikemas dengan humor yang sangat kental dan menyuguhkan sikap si bos yang menurut kamus gaul anak sekarang sebagai sesuatu yang ga banget, jika direnungkan sesungguhnya kisah Bossman mengajarkan satu prinsip dasar bahwa bagaimanapun tidak oke-nya seorang bos di mata bawahan, dapat dipastikan ia (bos) pasti selalu memiliki pembeda dalam cara berpikir, dalam cara memandang masa depan dan dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi tujuan perusahaan, yang tentunya pasti ingin ke arah kemajuan. Cara berpikir dan cara memandang masa depan inilah yang sering kali disebut sebagai visi organisasi. Bos sebagai pemimpin (yang baik) tentu memiliki visi yang juga baik. Secara sederhana visi ini diibaratkan sebagai upaya memindahkan mimpi dari masa depan dengan cara melakukan perilaku yang mencerminkan mimpi tersebut di masa sekarang. Membuat jembatan mimpi antara masa depan dan realita saat ini dalam perilaku sehari-hari inilah yang kemudian dinamakan sebagai misi. Semakin jelas gambaran mimpi yang dirumuskan sebagai visi, maka akan semakin detail pula perilaku yang dilakukan dalam meraih mimpi (visi) tersebut. Ada satu kisah yang pernah disampaikan, yang menggambarkan bagaimana visi dan perilaku misi setiap individu itu berbeda. Di sebuah desa kecil tersebutlah 3 orang tukang bangunan yang sedang bekerja. Kepada ketiganya ditanyakan hal yang sama, yaitu apa yang sedang mereka lakukan. "Pak, sedang mengerjakan apa?" pertanyaan diajukan kepada tukang pertama. Ia pun menjawab, "Kamu bisa lihat sendiri, saya ini seorang tukang, saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan" jawabnya singkat. Lalu ditanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang kedua. "Pak, sedang mengerjakan apa?". Si tukang kedua pun menjawab, "Saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah." jawab tukang kedua. Dan akhirnya, ditanyakan kembali hal yang sama kepada tukang ketiga. "Pak, sedang mengerjakan apa?". Tukang ketiga lalu menjawab, "Saya sedang membangun mimpi anak-anak di desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya. Akan ku bangun gedung yang bagus, nyaman, dan penuh keindahan sehingga anak-anak senang sekolah, mau belajar dan akhirnya nanti mereka membawa manfaat di desa ini". Itulah visi. Bisa jadi yang kita lakukan adalah hal yang sama, namun bagaimana kita memandang mimpi ke depan yang kemudian akan membedakan kualitas apa yang sedang kita lakukan di masa sekarang. Semakin baik kualitas yang dilakukan di masa kini tentu akan mempengaruhi kualitas hasil di masa yang akan datang. Sebagaimana petani yang menanam anggur di kebun yang setiap hari ia siangi rumputnya, ia sirami tanahnya, dan ia rawat bunga, daun dan dahannya, tentu akan sangat berbeda hasilnya. Maka bermimpilah, seperti yang dikatakan James Allen, “Mimpikan hal-hal besar, dan ketika Anda bermimpi, maka terjadilah. Visi adalah janji yang akan menjadikan apa Anda pada suatu hari; gambaran ideal dan ramalan tentang akan bagaimana Anda pada akhirnya.” Dan kembali ke kisah My stupid Boss tadi, Bossman mungkin bukan bos yang baik, namun nyatanya ia mampu mewujudkan apa yang menjadi mimpinya, meski tentu dengan cara yang kurang baik pula. Namun, paling tidak kita bisa belajar satu hal darinya, bahwa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin dan yang ajaib bisa saja terjadi, selama kita mau melakukan dan mau terus mau mencoba. Tidak ada kata yang tidak mungkin dan tidak ada keajaiban yang tidak bisa dipecahkan. So, impossible (lets) we do, and miracle (lets) we try. Direktur Utama Fachmi Idris
SALAM REDAKSI 2016 TAHUN KEPATUHAN Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan, Ditahun 2016, terdapat momentum pergantian jabatan manajemen BPJS Kesehatan tahun 2014 - 2015. Berdasarkan Keppres 24P/2016, Presiden mengangkat dan melantik jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS Kesehatan periode tahun 2016 - 2021. Presiden Jokowi menganggap bahwa Anggota Direksi dan Dewan Pengawas periode tahun 2016 – 2021 tersebut merupakan individu terbaik dari ratusan orang pendaftar sejak Panitia Seleksi mengumumkan pendaftaran terbuka calon Direksi dan Dewan Pengawas pada tanggal 6-19 November 2015. Siapa-siapa saja yang menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode baru, Bagaimana proses seleksi dan apa saja visi dan misinya akan dibahas pada rubrik FOKUS. Tahun kepatuhan merupakan jargon baru yang terus didengungkan manajemen baru, yang diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran, mengikuti alur pelayanan, serta kepatuhan pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi peserta JKN. Dalam edisi 31 kali ini, Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),yang akan menjelaskan gagasan-gagasan serta trobosan juga evaluasi terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2 tahun ke belakang, kesemuanya akan dimuat dalam rubrik BINCANG. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.
INFOBPJS Kesehatan
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPIMAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa
DAFTAR ISI 9
INSPIRASI Kisah Laode Ardini 16 Tahun Mengabdi di Pelosok Negeri Minat para dokter atau tenaga kesehatan untuk mengabdi di pelosok negeri memang tergolong masih minim.
Fokus -Tingkatkan Layanan Yang Berkualitas dan Berkesinambungan
3
Bincang - Langkah Terobosan dari Jajaran Baru Ditunggu
5
Manfaat - Ini Peran BPJS Kesehatan, Dalam Pelaksanaan JKN
6
Testimoni - Tony Samosir Terlahir Kembali Setelah Mendapat Donor Ginjal Dari Sang Istri Persepsi - Peserta JKN-KIS Tak Perlu Bayar Lagi
7
Sehat - Diet Sehat Hindari Defisit Nutrisi
10
Kilas & Peristiwa - Jaga Likuiditas Faskes Swasta Kini Bisa Manfaatkan Supply Chain Financing (SCF) dari 4 Bank Mitra BPJS Kesehatan
11
8
3
FOKUS
2016 TINGKATKAN LAYANAN
YANG BERKUALITAS DAN BERKESINAMBUNGAN Setelah melalui seluruh tahapan seleksi dan penyaringan yang cukup ketat, Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk periode 2016-2021. Tujuh Dewan Pengawas (Dewas) dan delapan Direksi BPJS Kesehatan ini diangkat dan dilantik pada Selasa, 23 Februari 2016 di Istana Negara. Pelantikan tersebut sesuai dengan Keppres 24P/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021. PRESIDEN RI
Joko Widodo
Presiden Jokowi menganggap bahwa Anggota Direksi dan Dewan Pengawas periode tahun 2016 – 2021 tersebut merupakan individu terbaik ratusan orang pendaftar sejak Panitia Seleksi mengumumkan pendaftaran terbuka calon Direksi dan Dewan Pengawas pada tanggal 6-19 November 2015.
Setelah pelantikan dan melakukan serah terima, Fachmi langsung menggelar rapat direksi untuk mendengarkan terlebih dahulu visi dan misi individual masing-masing anggota. Hasil rapat tersebut kemudian dijadikan sebagai payung visi dan misi bersama Direksi masa jabatan tahun 2016 – 2021. Dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, Fachmi Idris berjanji akan bekerja secara profesional sesuai dengan amanat Presiden dan Undang-Undang yang berlaku.
dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan”, kata Fachmi. Pengelolaan dana dan program selama tahun 2015 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.
“Kalau kami mencoba bekerja profesional, kebetulan latar belakang profesional. Artinya, bekerja sesuai kaidahkaidah, ketentuan-ketentuan dan yang paling penting arahan dari pimpinan negara. Dengan target yang sudah ditetapkan, indikator yang terukur, berupaya minimal, indikator itu kita penuhi. Saya kira itu yang harus dilakukan”, kata Fachmi Idris kepada awak media usai pelantikan di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Fachmi juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada direksi sebelumnya yang telah meletakan landasan kuat bagi BPJS Kesehatan untuk bisa mencapai hasil seperti sekarang ini. Tidak mudah untuk mengelola sistem jaminan sosial yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dengan segala kompleksitas persoalannya. Namun, direksi sebelumnya berhasil menorehkan sejumlah keberhasilan. Beberapa keberhasilan BPJS Kesehatan selama periode awal operasionalisasinya di antaranya, adalah perluasan kerja sama dengan sekitar 25.000-an fasilitas kesehatan. Terdiri dari 19.969 fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama), 1.847 rumah sakit, dan 2.813 faskes penunjang, seperti apotik, optik, dan lainnya. Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yang membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya dan mencegah kecacatan atas penyakit yang dideritanya. Hal ini terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan. Sebanyak 100,62 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama), 39,81 juta kunjungan rawat jalan di rumah sakit, dan 6,31 juta kasus rawat inap di rumah sakit. “Dengan demikian kehadiran program JKN-KIS ini sangat
Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik, dengan capaian predikat tertinggi, yaitu 88,96 dari skor maksimal 100. BPJS Kesehatan juga telah memperoleh penilaian yang baik dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian cetak dan distribusi KIS melalui pihak ketiga sebanyak 100,70% atau 87.006.370 kartu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, program ini tentu masih membutuhkan perbaikan dalam berbagai segi. Perbaikan-perbaikan inilah menjadi pekerjaan rumah bagi direksi yang baru, sehingga kesinambungan program JKN-KIS tetap terjamin. Dengan komitmen dan integritas tinggi serta koordinasi yang baik di bawah kepemimpinan direksi baru, visi dan misi BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan berkualitas serta berkesinambungan tidak mustahil akan tercapai. Memasuki periode yang baru, tantangan yang akan dihadapi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan ini pun makin besar. Ini seiring dengan makin luasnya cakupan kepesertaan, tuntutan akan kualitas layanan yang lebih tinggi, memelihara kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga kesiapan menjelang Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2019 mendatang.
Edisi 31 2016
INFO BPJS KESEHATAN
P
emilihan Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan ini melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diangkat Presiden pada November 2015 lalu dan telah bekerja kurang lebih 3 bulan lamanya. Keputusan Presiden tersebut menggantikan Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan periode awal implementasi JKN, yaitu tahun 2014 - 2016. Berdasarkan Keppres 24P/2016, Presiden mengangkat dan melantik jajaran Dewas, yaitu Chairul Radjab Nasution sebagai Ketua dengan anggotanya Sri Hartati, Michael Johanis Latuwael, Roni Febrianto, Misbahul Munir, La Tunreng, dan Karun. Sedangkan untuk jajaran Direksi, Presiden mengangkat dan melantik Fachmi Idris sebagai Direktur Utama, Kemal Imam Santoso (Direktur Keuangan dan Investasi), Bayu Wahyudi (Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga), Maya Amiarny Rusady (Direktur Pelayanan), Andayani Budi Lestari (Direktur Kepesertaan dan Pemasaran), Mira Anggraini (Direktur SDM dan Umum), Mundiharno (Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko), Wahyuddin Bagenda (Direktur Teknologi Informasi).
4
FOKUS
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan BPJS Kesehatan Periode 2016-2021
Istana Negara Jakarta
TRI SUKSES 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Agar program JKN-KIS tetap berkesinambungan, BPJS Kesehatan menetapkan tiga fokus utama di tahun ini, yaitu pengelolaan keuangan yang berkelanjutan (financial sustainability), pemantapan layanan, dan optimalisasi revolusi mental. Pertama, keberlanjutan keuangan untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Fokus ini akan direalisasikan melalui optimalisasi rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan badan usaha, peningkatan pengawasan kepatuhan dan peningkatan upaya kolekting iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) serta penguatan investasi. Peta jalan JKN menargetkan kepesertaan dari segmen PPU dari badan usaha kecil hingga besar adalah 100% pada 2014-2015. Namun, target kepesertaan kelompok PPU sebanyak 57 juta orang di 2015 belum tercapai. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, badan usaha diberikan batas waktu paling lambat 1 Januari 2015 sudah harus mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. Namun, hingga saat ini diperkirakan kepesertaan PPU baru sekitar 10% dari seluruh pekerja yang ada. Berdasarkan Perpes nomor 19 tahun 2016, terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam program JKN. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapat layanan publik. Jika di tahun 2015 upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan masih bersifat persuasif, namun mulai tahun 2016 penegakan kepatuhan mulai dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat menambah jumlah peserta sehat dan produktif, sehingga kolektabilitas iuran dari peserta yang sehat semakin meningkat. Dengan begitu asas gotong royong dapat tercapai. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan, namun jumlah peserta JKN dari segmen PPU hingga akhir tahun 2015 mencapai 37,65 juta jiwa. Sebanyak 21,4 juta jiwa berasal dari badan usaha swasta, badan usaha milik negara 1 juta jiwa, dan badan usaha milik daerah 150.000 jiwa. Selain itu, ada 12,2 juta jiwa berasal dari pegawai negeri sipil, 2,6 juta jiwa anggota TNI/Polri, dan 300.000 jiwa dari pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PNPN).
DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN PERIODE 2016-2021
Edisi 31 2016
Fokus kedua, ialah pemantapan layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan seluruh peserta. BPJS Kesehatan menargetkan agar tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan mencapai 85% pada 2019. Meskipun saat ini tingkat kepuasaan peserta sudah cukup besar, yaitu 79%, namun mengingat prinsip hiearchy of needs, dimana harapan manusia akan selalu meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhannya, maka upaya meningkatkan kepuasan peserta akan semakin menantang pada periode ke depan. Beberapa upaya meningkatkan kepuasan peserta adalah dengan memperkuat sistem pelayanan online untuk peserta PPU, implementasi prinsip koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (COB), perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun lanjutan. Khususnya, optimalisasi peran FKTP sebagai lini pelayanan tingkat pertama. Fokus ketiga adalah optimalisasi revolusi mental. Ini dilakukan dengan cara semakin meningkatkan integritas,
etos kerja dan sosialisasi prinsip serta budaya bahwa dengan gotong royong maka target JKN-KIS menuju cakupan semesta untuk seluruh rakyat Indonesia akan lebih cepat tercapai.
“Pada prinsipinya, kami akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus walau hasilnya saat ini sudah di atas target tahunan yang sudah ditetapkan. Program JKNKIS yang dikelola BPJS Kesehatan sesungguhnya adalah re-aktualisasi dari budaya asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia kelak”, kata Fachmi Idris.
5
BINCANG
Langkah Terobosan dari JAJARAN BARU DITUNGGU
KETUA UMUM DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) Tubagus Rachmat Sentika
Banyak prestasi dan raihan yang telah dicapai oleh kepengurusan yang lama dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2015, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 156,7 juta jiwa dan dari jumlah itu, tingkat kepuasan para pasien yang menggunakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebesar 79%. Dibandingkan 2014 yang tingkat kepuasannya mencapai 75%, artinya pada 2015 terjadi peningkatan kepuasan yang cukup lumayan. Tentu saja raihan ini bukan menjadi pembenaran bagi direksi dan jajaran BPJS Kesehatan untuk berpuas diri. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris berpesan agar tingkat kepuasan harus bisa ditingkatkan terus. Ditargetkan pada 2019, tingkat kepuasan peserta harus mencapai 85%.
Bagaimana kinerja BPJS Kesehatan dalam dua tahun belakangan ini? Lewat penilaian, diketahui tingkat kepuasan peserta selama dua tahun berturut-turut selalu di atas 70%. Ini artinya layanan yang diberikan sudah bagus dan tentu saja masyarakat sangat berharap agar program ini bisa terus berputar. Namun, harus diakui keluhan peserta pada layanan yang diberikan masih ada di sana-sini. Panjangnya antrean, sulitnya pasien mendapatkan tempat rawat inap di rumah sakit (RS) masih saja muncul di media massa. Dari pantauan DJSN, setidaknya ada sekitar 10 ribuan keluhan yang masuk terkait layanan. Tidak hanya peserta, ketidakpuasan pada program juga datang dari kalangan medis yang menyatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan itu masih belum mencapai tingkat keekonomiannya. Apa upaya yang disarankan untuk memerbaiki layanan?
Kendati perbaikan sudah terjadi di sana-sini, sejumlah kendala juga masih belum terselesaikan. Sebut saja mulai dari lamanya antrean, rasio klaim yang tidak seimbang, ketersediaan sarana kesehatan, SDM dan sebagainya.
Belum maksimalnya layanan, tentu tidak bisa dibebankan pada BPJS Kesehatan semata. Peran pemerintah, khususnya dengan menambah jumlah sarana kesehatan yang bisa memberikan layanan pada peserta, bisa menjadi salah satu opsi untuk mengurai masalah yang ada.
Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dirut memprediksi setidaknya ada tiga masalah utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu peningkatan layanan, financial sustainability, dan optimalisasi revolusi mental di dalam kultur organisasi.
Selain peningkatan fasilitas kesehatan (faskes), peningkatan sistem teknologi informasi (TI), kemudahan sistem pembayaran iuran, pembaruan berkala tarif Ina CBG’s dan kapitasi, bisa menjadikan layanan ke depan akan membaik.
Berkaca dari evaluasi, kendala dan tantangan BPJS Kesehatan ke depan, Majalah Info BPJS Kesehatan berinisiatif untuk mewawancari Ketua Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Rachmat Sentika. Sebagai dewan yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi program JKN, tentu pandangan dan arahan dari Ketua DJSN menjadi sangat penting bagi dasar pembenahan program JKN ke depan. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di jakarta, beberapa waktu lalu.
Mengapa rasio klaim BPJS Kesehatan selalu defisit? Iya, memang masalah ketidakseimbangan rasio klaim ini sudah terlalu sering dilontarkan. Namun, perubahan kebijakan yang diambil memang masih belum signifikan. Bahkan beberapa praktisi sudah memprediksi pada pelaksanaan JKN 2016 ini, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp 7 triliun.
Kendala utamanya adalah masih rendahnya iur premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan pemerintah. Memang pemerintah sudah menaikan iur premi PBI dari Rp19.225 menjadi Rp23 ribu. Namun, jumlah itu tidak ideal. Berdasarkan hitungan, harusnya kenaikan minimal Rp33 ribuan. Itupuna rasio klaim hanya mencapai titik impas. Saat ini, biaya rata-rata layanan yang diberikan berkisar Rp33 ribuan. sedangkan rata-rata premi yang masuk dari peserta hanya Rp27 ribuan. ya, tentu saja akan merugi terus. Lalu apa solusi untuk menambal defisit? Yah, untuk kenaikan iur PBI yang diambil dari dana pemerintah memang sulit. Pasalnya, itu semua sangat tergantung dari kemampuan fiskal pemerintah. Namun, intinya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan untuk menekan defisit. Berdasarkan data, jumlah peserta yang berasal dari kelompok pekerja penerima upah (PPU) hanya sekitar 38,7 juta atau sekitar 23,5%. Jumlah ini sangat rendah. Seharusnya komposisi peserta PPU lebih dipacu lagi. Karena mayoritas mereka adalah kelompok usia produktif yang umumnya masih dalam kondisi tubuh sehat. Hal lain yang bisa dilakukan, bisa saja seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum, memermudah cara membayar iuran peserta, peningkatan penagihan piutang iur, mencegah fraud dan sebagainya. Apa pesan DJSN untuk direksi yang baru? Yah, sama seperti yang sering diungkapkan Pak Dirut. Yang utama adalah mengantisipasi agar pendanaan program jangan terus kolaps. Peningkatan layanan juga harus ditingkatkan. Harus ada upaya terobosan dari direksi baru untuk memerbaiki raiso klaim dan kenyamanan bagi peserta. Kami terus memberi masukan dan menunggu langkah terobosan dari direksi yang baru.
Edisi 31 2016
INFO BPJS KESEHATAN
T
anpa terasa pada Januari lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan genap berusia dua tahun. Pada tahun ini, kehadiran BPJS Kesehatan terasa lebih istimewa. Musababnya, terjadi pergantian mayoritas direksi dan anggota Dewan Pengawas pada tahun ini.
6
MANFAAT
Ini Peran BPJS Kesehatan
DALAM PELAKSANAAN DIREKTUR PELAYANAN BPJS KESEHATAN Maya Amiarny Rusady
JKN
Sesuai amanat UU No.24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada 5 program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS. BPJS Kesehatan bertugas menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan atau dikenal juga dengan JKN/ KIS. BPJS Ketenagakerjaan menggelar 4 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). Selain itu, mengacu PP No.70 Tahun 2015 PT Taspen menyelenggarakan program JKK dan JKm.
D
alam penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial itu, ketiga lembaga terkait saling bersinggungan. Sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga agar pelayanan yang diberikan kepada peserta berjalan baik. Diantaranya program JKK, walau program itu jadi ranah BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen, tapi BPJS Kesehatan ikut berperan. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady, mengatakan BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak menjamin kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun, BPJS Kesehatan berperan menjaga agar peserta JKN yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja mendapat penjaminan yang jelas. Pasalnya, peserta yang mengalami hal tersebut butuh penanganan yang cepat dari RS. Sementara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen perlu waktu untuk menetapkan apakah peserta tersebut mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Untuk menjaga pelayanan terhadap peserta JKN maka BPJS Kesehatan perlu berperan dengan cara menjadi penjamin pertama.
penyakit akibat kerja maka yang menanggung jaminannya BPJS Kesehatan. Menurut Maya hal itu bisa saja terjadi, misalnya seorang PNS mengalami kecelakaan pada hari libur, bisa jadi PT Taspen tidak menjamin peserta tersebut. Begitu pula dengan BPJS Ketenagakerjaan, mungkin saja tidak bisa menjamin peserta JKN yang juga peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan karena yang dialami peserta tidak masuk kategori kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Untuk peserta JKN kategori bukan penerima upah (PBPU) yang bekerja secara mandiri ketika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maka dijamin BPJS Kesehatan dan mengikuti prosedur JKN. Jika peserta PBPU itu bekerja atau dipekerjakan oleh orang lain, maka pemberi kerja wajib mendaftarkan peserta tersebut pada program JKK yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Enda Ilyas, menjelaskan kecelakaan kerja yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan meliputi peserta yang mengalami kecelakaan yang terjadi
Kemudian dalam beberapa hari, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen akan menyatakan apakah peserta yang bersangkutan masuk kategori kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Setelah ada pernyataan itu penjaminan yang tadinya ditanggung BPJS Kesehatan beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan atau PT Taspen.
“Selama ini BPJS Kesehatan sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen dalam rangka pelayanan peserta JKN yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. BPJS Ketenagakerjaan menggelar program JKK untuk pekerja non ASN dan PT Taspen untuk aparatur sipil negara (ASN),” kata Maya kepada Info BPJS Kesehatan.
INFO BPJS KESEHATAN
Lewat kerjasama itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen bisa menjalin koordinasi yang baik. Dengan begitu BPJS Kesehatan langsung berkoordinasi ketika ada peserta JKN yang diduga mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. RS yang melayani peserta diharapkan tidak bingung soal penjaminan dan peserta langsung dilayani sesuai kebutuhannya. Dalam melayani peserta yang diduga mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, RS sudah mengerti bisnis proses yang harus dilakukan. Jika peserta itu non ASN maka dijaminan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen kalau si peserta ASN. Tapi jika BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen tidak menyatakan peserta mengalami kecelakaan kerja atau
Edisi 31 2016
yang bersinggungan yakni BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja. Ketiga lembaga itu sudah menjalin kerjasama untuk menjamin pelayanan peserta di lapangan. Jika peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan lalu lintas yang masuk kategori kecelakaan kerja, PT Jasa Raharja jadi penjamin pertama. Setelah jaminan yang diberikan sudah sesuai plafon, penjamin berikutnya beralih ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika yang dialami peserta tergolong kecelakaan lalu lintas dan bukan kecelakaan kerja maka PT Jasa Raharja bertindak sebagai penjamin pertama dan setelah mencapai plafon penjaminan beralih ke BPJS Kesehatan. Ilyas menjelaskan kerjasama yang dijalin antar lembaga penyelenggara itu intinya untuk memudahkan peserta. Para penyelenggara harus memberkan pelayanan terbaik kepada peserta sesuai kewenangan masing-masing. Paling penting, peserta yang membutuhkan pelayanan harus segera mendapat pelayanan. “Jangan sampai ada peserta yang di ping-pong,” tegasnya. Soal kepesertaan, Ilyas menyebut peserta JKK yang digelar BPJS Ketenagakerjaan meliputi pekerja non PNS dan peserta bukan penerima upah (PBPU). Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program JKK. Merujuk PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKm, yang dimaksud pemberi kerja diantaranya orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain. “Semua kategori peserta JKK mendapat pelayanan dan manfaat yang sama,” jelasnya.
Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan
Enda Ilyas dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. “Jika seorang peserta JKK yang bekerja di pabrik semen lalu di kemudian hari paru-parunya bermasalah karena dampak menghirup debu semen maka itu dijamin BPJS Ketenagakerjaan,” papar Ilyas. Tapi tidak semua kecelakaan yang dialami peserta masuk kategori JKK, seperti kecelakaan lalu lintas, jadi ranah PT Jasa Raharja. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program JKK ada kewenangan yang saling beririsan antar lembaga penyelenggara. Ilyas mencatat sedikitnya ada 3 pihak
Bagi pemberi kerja yang lalai sehingga tidak mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program JKK harus bersiap mengeluarkan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Sebab, PP No.44 Tahun 2016 mewajibkan pemberi kerja memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut jika pekerja yang mengalami kecelakaan kerja belum didaftarkan pada program JKK. “Hak-hak pekerja untuk mendapat manfaat JKK tidak boleh hilang, pemberi kerja harus menanggungnya,” kata Ilyas. Ilyas menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hanya menjamin kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dialami peserta JKK. Jika belum terdaftar sebagai peserta JKK maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menjamin. Syarat untuk menjadi peserta JKK diantaranya mendaftar dan rutin bayar iuran. “Kalau ada peserta kategori PBPU sudah menjadi peserta JKN, tapi belum mendaftar jadi peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi kecelakaan kerja maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menjamin,” pungkasnya.
7
TESTIMONI
Tony Samosir
Terlahir Kembali Setelah Mendapat Donor Ginjal Dari Sang Istri
D
ari berbagai jenis terapi untuk penyakit gagal ginjal kronik, transplantasi ginjal masih dianggap sebagai pilihan terbaik untuk kembali meningkatkan kualitas hidup pasien. Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terapi tersebut juga termasuk yang ditanggung BPJS Kesehatan. Tony Samosir (32), pasien gagal ginjal yang selama tujuh tahun menjalani cuci darah telah merasakan manfaat yang besar dari proses ini. Mendapatkan donor ginjal dari istrinya, Eva Tampubolon, hidup Tony kini jauh lebih baik. Ia merasa seperti terlahir kembali, tak lagi bergantung pada jarum suntik dan mesin hemodialisa.
Tujuh Tahun Jalani Cuci Darah Diakui Tony, tahun-tahun pertama setelah didiagnosa menderita gagal ginjak kronik menjadi saat terberat dalam hidupnya. Karena dari segi pembiayaan, penyakit yang dideritanya itu termasuk yang paling menguras biaya. Apalagi saat itu belum ada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, atau pun program Jaminan Kesehatan Nasonal (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Banyak anggapan kalau penyakit gagal ginjal kronik hanya menyerang usia lanjut. Padahal penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun tingkat ekonomi. Bahkan banyak kasus gagal ginjal terjadi pada orang-orang di bawah usia 30 tahun, seperti yang menimpa Tony Richard Alexander Samosir. Tony bercerita, penyakit yang sering disebut “silent killer” ini baru diketahuinya tahun 2009 lalu setelah dia mengalami cegukan hebat berhari-hari, hingga membuatnya sulit bernafas. Ketika itu, Tony bahkan sampai harus dirawat di ruang ICU (Intensive Care Unite) Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta selama empat hari. Di hari kelima, kondisi Tony mulai membaik, sehingga bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Ada perasaan lega karena ia tak lagi merasakan sesak nafas yang menyiksa. Tony belum tahu kalau sebetulnya ada penyakit berbahaya yang sudah bersarang di tubuhnya. Penyakit gagal ginjal kronik yang tidak hanya akan menurunkan kualitas hidupnya, tetap juga mengancam jiwanya. “Di ruang perawatan rumah sakit, ketika kondisi saya sudah mulai membaik, dokter memberi tahu kalau saya harus menjalani cuci darah. Saya didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik. Di situ saya merasa kaget, takut, dan bingung. Semua perasaan benar-benar campur aduk,” cerita Tony. Dua tahun sebelum didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik, Tony memang sempat mengalami hipertensi, penyakit yang merupakan salah satu pencetus terjadinya masalah pada ginjal. Namun karena saat itu pengetahuannya tentang penyakit hipertensi masih sangat minim, ia tidak mengerti kalau pasien hipertensi ternyata harus mengonsumsi obat seumur hidup untuk mengontrol tekanan darahnya, dan juga mencegah risiko terkena gagal ginjal. “Namanya masih muda, waktu itu memang sangat tidak disiplin minum obat. Begitu badan terasa agak enakan, obatnya saya setop. Dari dokter pun tidak ada informasi yang disampaikan mengenai efek sampingnya kalau sampai berhenti minum obat. Ternyata hipertensi yang saya
“Dalam seminggu, saya harus cuci darah sebanyak tiga kali, tiap cuci darah waktu itu menghabiskan biaya Rp 700 ribu. Walau pun sudah punya surat keterangan tidak mampu, tapi saat itu sistemnya tidak bisa gratis. Bayarnya pakai sistem persentase, saya 75 persen dan Pemda 25 persen. Sangat berat untuk saya yang ketika itu baru mulai bekerja,” curhat Tony. Ketika Pemda DKI Jakarta mengeluarkan KJS, kemudian program tersebut terintegrasi dengan JKN, Tony merasa lega dan bersyukur karena tak lagi dipusingkan dengan biaya cuci darah. Saat ini, Tony tercatat sebagai salah satu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN. Namun, meski rutin menjalani cuci darah dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimilikinya, Tony merasa fisiknya kian lemah. Kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari tak lagi seperti dulu. Hidupnya benarbenar bergantung pada mesin cuci darah. Sementara ada istri dan satu orang anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi. “Tiap kali habis cuci darah, kadang saya merasa mual, menggigil, dan jantung berdebar kencang. Efek samping yang ditimbulkana ini sebetulnya sangat bergantung dari apakah rumah sakit atau klinik tempat cuci darah melakukan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar. Kalau sesuai prosedur, tentunya efek samping ini bisa diminimalisir,” ujar Tony.
Mendapat Donor Ginjal Dari Sang Istri Selain cuci darah, sebetulnya ada beberapa pilihan terapi untuk penyakit gagal ginjal kronik, antara lain Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD), Automated Peritoneal Dialysis (APD), hingga transplantasi atau cangkok ginjal. Sejauh ini, transplantasi ginjal masih dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengatasi penyakit tersebut dibandingkan terapi yang lain. Terapi inilah yang kemudian dipilih Tony setelah lebih dari tujuh tahun menjalani cuci darah. Apalagi cangkok ginjal juga masuk dalam skema pembiayaan program JKN. Namun, bukan perkara mudah untuk memperoleh donor ginjal yang cocok. Apalagi sampai hari ini, Indonesia belum memiliki lembaga donor organ. Kalau tak ada istrinya,
Eva Tampubolon, yang dengan rela mendonorkan satu ginjalnya untuk dia, mungkin sampai hari ini Tony masih harus bergelut dengan jarum suntik dan rutinitas cuci darah yang melelahkan.
"Tahun 2015, istri saya mengutarakan niatnya untuk mendonorkan salah satu ginjalnya. Karena tidak ada lembaga pendonor, dia anggap ini jalan terbaik untuk kembali memberikan saya kualitas hidup yang lebih baik, supaya kami bisa membesarkan putri kecil kami bersamasama," tutur Tony. Kerelaan sang istri mendonorkan satu ginjal itu membuat dia sangat terharu dan bangga. Diakui Tony, bukan kali itu saja Eva menunjukkan ketulusan cintanya pada dia. Saat masih pacaran, ketika Tony baru didiagnosa menderita gagal ginjang, Eva tetap setia mendampingi dirinya dalam suka dan duka. Penyakit yang diderita Tony tak sedikit pun melunturkan cinta Eva. "Kami berkenalan tahun 2010, setahun setelah saya didiagnosa menderita gagal ginjal kronik. Ketika saya ajak menikah, dia juga bersedia. Padahal dia tahu betul kalau penyakit saya ini sangat berbahaya. Tapi dia mau menerima saya apa adanya. Saya benar-benar kehabisan kata untuk menggambarkan pengorbanan dia. Saya anggap dia itu penolong hidup saya, penyelamatkan nyawa saya," ucapnya haru. 15 Maret 2016, proses transpantasi ginjal akhirnya dilakukan Tony di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta setelah melalui serangkaian uji klinik yang ketat. Operasi berjalan lancar, dan Tony tak lagi terbelenggu dengan rutinitas cuci darah. Dengan ginjal baru pemberian sang istri, Tony merasa seperti memiliki kehidupan baru, kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi sang istri pun diakuinya sangat baik. Sebulan setelah operasi, Eva sudah bisa lansung bekerja. Berbeda dengan Tony. Meski pun kondisinya berangsur membaik, dia masih harus beristirahat selama enam bulan pasca operasi. "Setelah menjalani transpantasi ginjal, kondisi saya memang masih naik turun. Tapi secara umum, saya merasa kualitas hidup saya jauh lebih baik, lebih bertenaga dan tidak gampang lelah. Kulit saya pun sudah tidak nampak gelap lagi seperti dulu. Hb saya juga semakin tinggi. Tetapi memang masih harus beristirahat selama enam bulan, tidak boleh ke mana-mana dulu. Karena ginjal baru ini butuh penyesuaian terhadap tubuh,” paparnya. Tony berjanji akan menjaga ginjal barunya pemberian sang istri dengan baik, tidak akan lagi memberatkan kerja ginjalnya seperti dulu. Merasa seperti terlahir kembali, Tony kini juga semakin optimis menatap masa depan. Dari setiap kesulitan hidup yang dihadapi, ia semakin percaya akan ada pertolongan Tuhan yang meringankan.
Edisi 31 2016
INFO BPJS KESEHATAN
derita itu menjadi penyebab gagal ginjal, penyakit yang sebetulnya bisa dicegah kalau seandainya saya tahu faktor risikonya,” ucap Tony.
8
PRESEPSI
PESERTA JKN-KIS
Tak Perlu Bayar Biaya Lagi Setelah begulir selama dua tahun lebih, program jaminan kesehatan nasional (JKN) semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya pemegang kartu JKN atau yang kini dikenal sebagai Kartu Indonesia Sehat (KIS), Banyak peserta JKN-KIS yang tertolong karena sembuh dari penyakit berat yang memerlukan biaya banyak.
D
i sisi lain, masih terdengar keluhan-keluhan yang disampaikan oleh sebagian peserta JKN-KIS karena diminta membayar sejumlah biaya saat memerlukan pelayanan di fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan. Padahal selama peserta mengikuti prosedur dan sesuai haknya, maka tak perlu menambah biaya sepeser pun. Beberapa waktu lalu, muncul keluhan peserta JKN-KIS dari kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Trimo, peserta itu, mengeluh saat bidan meminta tambahan biaya sebesar Rp300.000 untuk biaya persalinan anak keduanya. Sejak awal, bidan sudah menawarkan pilihan apakah Trimo ingin menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau tidak. Jika tidak, maka biaya persalinan sebesar Rp. 900.000,-. Tentu, Trimo memilih memakai KIS. Biaya tambahan sebesar Rp300.000 dibayar dari sumbangan para tetangganya. Namun, ketika ditelusuri, bidan menjelaskan dia mendapatkan klaim dari BPJS Kesehatan sebesar Rp. 600.000,-. Sisanya untuk menambah biaya lain-lain di luar program JKN hingga pengurusan akte kalahiran. Sehingga peserta JKN-KIS bisa menerima penjelasan itu dan tidak protes. Ada juga yang mengeluh karena dikenakan biaya perawatan yang cukup tinggi karena pindah kelas dari kelas 1 ke VIP. Peserta memang harus membayar selisih biaya yaitu biaya perawatan selama di VIP dikurangi biaya yang menjadi haknya yaitu di kelas 1. Hanya saja seringkali tidak terjalin komunikasi yang baik antara petugas rumah sakit dengan peserta, sehingga seringkali peserta kaget saat disodori tagihan biaya dan terkesan peserta JKN-KIS dipungut biaya tambahan. Kewajiban peserta JKN-KIS adalah membayar iuran secara tertib sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Untuk kelas 1 sebesar Rp80.000 perbulan, kelas 2 sebesar Rp51.000 perbulan, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 perbulan. Selain itu, jika memerlukan pelayanan kesehatan harus mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan tingkatan rujukan. Ada lagi peserta yang menjalani tindakan pasca operasi bedah di Rumah Sakit Abdul Moeloek dengan diagnosa terdapat gumpalan darah pada otak, dikenakan iur biaya Rp461.000. Keluhan ini disampaikan melalui portal LAPOR. Setelah ditindaklanjuti ternyata peserta tersebut membawa surat rujukan dari Puskesmas Karang Anyar Lampung Tengah yang ditujukan ke poli bedah RS Mitra tanpa membawa surat kontrol dari RS Abdul Moeloek sehingga surat eligibilitas peserta (SEP) tidak bisa diterbitkan. Kemudian pasien peserta JKN-KIS ini memilih menggunakan fasilitas pasien umum di RS Abdul Moeloek sehingga dikenakan biaya yang dibayar dari kantong sendiri. Tambahan iur biaya bisa saja terjadi jika pasien memilih merek obat tertentu atau menggunakan alat tertentu atas permintaan pasien (peserta) sendiri. Selama sesuai indikasi medis, periksa laboratorium, CT Scan dan tindakan lainnya tidak dipungut iur biaya lagi.
INFO BPJS KESEHATAN
Namun, semakin banyak peserta yang sudah merasakan betapa besar manfaat jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS). Seperti Ayu Larasati, peserta JKN-KIS kelas 2 dengan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Kramat, Jakarta Pusat. Akhir bulan Maret 2016, dia menjalani operasi tulang punggung karena menderita tuberkulosis (TB) Paru di RS Sumber Waras, Jakarta.
Edisi 31 2016
Biaya yang menghabiskan dana belasan juta rupiah tak perlu dikeluarkan dari kantongnya karena sudah ditanggung oleh program JKN. Orangtua yang mendampinginya mengaku sama sekali tidak dipungut biaya. Padahal sebelumnya dia belum pernah menggunakan Kartu JKN-KIS-nya karena sebelum operasi dia dijamin oleh jaminan kesehatan dari asuransi swasta. Kini, pasca operasi, dia kembali menggunakan asuransi swastanya di rumah sakit swasta. Itu lah manfaat yang besar bahwa JKN menjamin semua jenis penyakit. Bahkan saat pertama mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS tidak dilihat usia dan penyakit yang diderita calon peserta. Oleh karena itu, peserta JKN-KIS tak perlu ragu, jika memerlukan pelayanan kesehatan datanglah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dipilih saat mendaftarkan diri. Dan jangan takut ada iur biaya lagi. Selain itu, dapatkan informasi selengkap-lengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama soal iur biaya yang muncul setelah perawatan atau tindakan selesai dilakukan. Bagi warga masyarakat yang belum bergabung dengan program JKN-KIS, sebaiknya segera mendaftarkan diri melalui BPJS Kesehatan, agar jika sewaktu-waktu penyakit menyerang sudah ada jaminan kesehatan yang melindungi sehingga tidak perlu lagi bingung mencari dana untuk pengobatan. Beberapa kasus, pasien mendaftar JKN melalui BPJS Kesehatan ketika sudah sakit bahkan sudah dirawat di rumah sakit. Padahal untuk aktivasi kartu selama 14 hari. Sehingga biaya selama KIS belum aktif ditanggung oleh pasien. Hal ini sering terjadi, karena pasien belum paham soal kepesertaan program JKN-KIS, sehingga terkesan BPJS Kesehatan tidak beres. Bagi ibu hamil, sebaiknya segera mendaftarkan calon bayinya. Sehingga begitu lahir bayi tersebut sudah dilindungi oleh program JKN-KIS. Jika terjadi gangguan kesehatan pada ibu atau bayinya tidak lagi bingung soal biaya, karena semua sudah ditanggung oleh program JKN-KIS. Setelah menjadi peserta JKN-KIS, peserta harus tertib dalam membayar iuran agar sewaktu-waktu memerlukan pelayanan kesehatan menjadi lancar. Perlu dipahami juga, sebaiknya mendaftar menjadi peserta JKN-KIS saat masih muda dan sehat. Karena peserta yang sehat dan tidak memerlukan pelayanan, dananya akan dimanfaatkan oleh peserta yang sakit. Semakin banyak pesertanya, program JKN-KIS semakin kuat dan bisa terus berjalan. Jadi, jangan khawatir, peserta JKN-KIS tidak dipungut biaya apa pun selama mematuhi prosedur dan sesuai dengan indikasi medisnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama mendukung program JKN-KIS agar seluruh rakyat Indonesia segera mendapat perlindungan jaminan kesehatan. Untuk menyampaikan keluhan atau pun apresiasi terhadap program JKN-KIS, masyarakat bisa menyampaikan melalui kanal LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Kini BPJS Kesehatan telah terhubung dengan kanal LAPOR, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui www.lapor.go.id . Keluhan maupun aduan masyarakat melalui kanal LAPOR ini menjadi masukan untuk mengalisa dan mengidentifikasi persoalan primer untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan. Selanjutnya bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan berdasarkan bukti objektif melalui ketersediaan data yang sumbernya langsung dari masyarakat (evidence-based policy).
INSPIRASI
9
Kisah Laode Ardini,
16 Tahun Mengabdi Di Pelosok Negeri Minat para dokter atau tenaga kesehatan untuk mengabdi di pelosok negeri memang tergolong masih minim. Ini terlihat dari banyaknya kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Bahkan tak sedikit daerah terpencil yang puskesmasnya dibangun, namun tidak ada dokternya. Kondisi serupa juga sempat terjadi di Puskesmas Batu Atas yang letaknya ada di salah satu pulau kecil di laut Banda. Letaknya yang terpencil dan minim fasilitas membuat dokter tak pernah kerasan berlama-lama bertugas di sana. Beruntung ada Laode Ardini (39), seorang perawat yang sudah 16 tahun ini mengabdikan hidupnya untuk kesehatan masyarakat pulau tersebut. Sebagai warga asli Batu Atas, Ardini tak tergiur gemerlap kehidupan kota yang telah membuat sebagian warga di pulau tersebut merantau. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal di Batu Atas, di pulau kecil yang jauh dari akses informasi untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Seperti pulau-pulau kecil pada umumnya, sarana dan prasarana di pulau tersebut juga masih belum memadai. Untuk listrik, warga Batu Atas yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai nelayan memanfaatkan tenaga surya sebagai penerangan di malam hari. Namun tenaga surya tersebut hanya sanggup menerangi hingga jam 10 malam. Setelah itu, suasana menjadi gelap gulita. Hanya ada bulan yang memberikan sedikit cahaya, namun tidak setiap malam bulan hadir di Batu Atas. Pulau yang secara geografis merupakan daerah bebatuan ini juga belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Jangan harap bisa menelpon kerabat di pulau seberang, apalagi berselancar internet. Dengan segala keterbatasan tersebut, wajar kalau sebagian warga Batu Atas memilih untuk merantau ke kota Baubau, atau ke kota lain di pulau seberang. Namun, tidak demikian dengan Laode Ardini. Warga asli Batu Atas ini memilih untuk tetap bertahan di pulau tempat dia dilahirkan dan dibesarkan bersama istri dan ketiga anaknya. Bukannya tak ingin mencari penghidupan yang lebih baik, namun Ardini yang mempelajari ilmu keperawatan di Universitas Hasanuddin Makassar ini merasa punya tanggung jawab yang besar untuk ikut menjaga kesehatan warga kampung halamannya. Apalagi akses ke pelayanan kesehatan di Pulau Batu Atas juga masih sangat minim. Mengabdi di Puskesmas Batu Atas Ardini bercerita, dirinya mulai bertugas di Puskesmas Batu Atas pada tahun 2000 setelah menamatkan pendidikan ilmu keperawatan. Baru di tahun 2015 lalu, Ardini diangkat sebagai kepala puskesmas. “Ke mana pun saya menuntut ilmu, saya memang sudah bertekad untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di kampung halaman,” ucap Laode Ardini. Puskesmas Batu Atas sendiri merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama BPJS Kesehatan di Kabupaten Buton Selatan. Di pulau yang terdiri dari tujuh desa ini, Puskesmas Batu Atas merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang tersedia dengan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai sekitar 6.200 peserta. Puskesmas yang letaknya di Desa Batu Atas Timur tersebut sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 1991. Namun di awal berdirinya, tak banyak pelayanan kesehatan
yang bisa diberikan. Ardini bercerita, tak pernah ada satu pun dokter yang betah berlama-lama tugas di Batu Atas. Dalam hitungan hari saja, para dokter yang didatangkan dari kota biasanya sudah langsung menyerah. Letaknya yang terpencil dan minim fasilitas membuat para dokter tak kerasan. Bukan hanya persoalan ketiadaan listrik dan jaringan telekomunikasi, di Batu Atas juga tak ada alat transportasi yang menghubungkan antar desa. Untuk menuju puskesmas, para warga harus berjalan kaki sejauh empat hingga delapan kilometer. Kondisi tersebut tentunya sangat menyulitkan bagi warga yang ingin berobat, apalagi untuk wanita yang tengah mengandung. Makanya di pulau ini proses kelahiran masih banyak dilakukan di rumah warga, meskipun sudah ada gedung puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
"Di tiap-tiap desa belum ada pondok bersalin. Kami pun terpaksa menolong proses persalinan langsung di rumah warga karena jarak ke puskesmas bisa sampai delapan kilometer dengan berjalan kaki. Di pulau ini kebetulan ada tujuh desa. Ada dua desa yang dekat dengan puskesmas, sisanya jauh. Untuk yang jauh, solusinya kami datangi langsung ke rumah mereka untuk memberikan pertolongan,” ungkap Ardini. Namun sulitnya medan yang harus ditempuh tak lantas mengendurkan semangat Ardini untuk terus melakukan upaya promotif dan preventif yang memang menjadi tugas utama puskesmas. Selain mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), kegiatan Puskesmas Keliling dan mengunjungi rumah warga untuk mensosialisasikan pola hidup sehat tetap menjadi agenda wajib yang terus dilakukan Ardini beserta tenaga kesehatan lainnya dari Puskesmas Batu Atas. “Dalam sebulan, rata-rata ada sekitar 300-350 pasien JKN yang berobat ke puskesmas. Kami juga aktif mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pelayanan dan edukasi kesehatan melalui kegiatan Puskesmas Keliling. Meski pun untuk operasional puskesmas ada motor, tapi banyak desa yang tak bisa ditembus dengan kendaraan. Kami juga harus berjalan kaki dulu sejauh tiga kilometer untuk sampai ke rumah warga,” cerita Ardini. Tantangan lainnya datang ketika ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami kondisi kegawatdaruratan. Sebab rumah sakit terdekat adanya di kota Baubau. Sementara kapal penumpang tak bisa beroperasi setiap hari, apalagi kalau kondisi lautan sedang tak bersahabat. "Memang sulit kalau ada pasien yang harus dirujuk. Untuk carter kapal ke kota Baubau, biayanya bisa sampai Rp1,5 juta. Makanya kegiatan promotif dan preventifnya terus kami galakkan, supaya masyarakat yang
DOKTER PUSKESMAS PULAU BATU ATAS BUTON Laode Ardini
sehat tidak sampai sakit, dan yang sakit tidak semakin parah,” imbuhnya.
Bersahabat Dengan Ombak Laut Banda Di Puskesmas Batu Atas, ada empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas, termasuk Ardini. Dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga, Ardini juga dibantu oleh bidan PTT (pegawai tidak tetap) dan beberapa orang tenaga magang. Selama 16 tahun mengabdi di Puskesmas Batu Atas, menembus ganasnya ombak laut Banda dengan kapal kayu sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dalam sebulan, Ardini bisa beberapa kali pergi ke kota Baubau. Sebab laporan pertangggungjawaban puskesmas harus disampaikan ke Dinas Kesehatan di kota Baubau secara manual. Ini harus dilakukan lantaran di Batu Atas tidak ada saluran komunikasi seperti telepon, apalagi internet. “Kalau butuh sesuatu dari Dinas Kesehatan, saya harus pergi ke Kota Baubau. Setiap bulan pasti ke sana. Kadang sekali, kadang bisa beberapa kali. Berat memang, tapi ini sudah jadi tanggung jawab saya,” ucapnya. Tak banyak memang petugas kesehatan yang berani menembus ganasnya gelombang laut Banda, apalagi sampai harus bolak-balik setiap bulannya. Bahkan belum lama ini sempat tersiar berita tenggelamnya kapal motor yang membawa puluhan penumpang di perairan laut Banda dari Pulau Batu Atas menuju Baubau. Sebagai manusia biasa, wajar kalau Ardini juga merasa khawatir, terkadang rasa takut juga menyelinap di dadanya. Perahu yang ditumpanginya kapan saja bisa terhempas ombak. Namun tiap kali rasa takut muncul, buru-buru perasaan itu ditepisnya. “Perasaan takut dan khawatir pastinya ada, itu wajar. Mau bagaimana lagi, kondisi alamnya memang sudah begitu. Ini sudah jadi risiko atas jalan hidup yang saya pilih. Saya ikhlas menjalaninya,” ucap Ardini. Kehidupan yang dijalaninya di pulau Batu Atas memang jauh dari kata mewah. Namun bagi Ardini, bisa berkumpul dengan keluarga dan ikut memberikan sumbangsih untuk kampung halamannya menjadi kemewahan yang sesungguhya. Kebahagiaan Ardini sangat sederhana namun keikhlasan, rasa syukur dan tanggung jawab terhadap kesehatan penduduk di Batu Atas membuat tantangan bagai warna warni yang membuat perjuangan Ardini menjadi lebih indah dan berarti.
Edisi 31 2016
INFO BPJS KESEHATAN
D
i sebelah selatan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada sebuah pulau kecil yang terpisahkan cukup jauh oleh laut Banda bernama Batu Atas. Untuk mencapai salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Selatan tersebut, jarak yang harus ditempuh dari kota Baubau di Pulau Buton lebih dari 50 mil. Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan untuk menuju ke sana hanyalah kapal kayu berukuran kecil dengan waktu tempuh sekitar delapan jam. Namun kapal kayu tersebut tak beroperasi setiap hari karena sangat dipengaruhi oleh kondisi laut Banda yang ombaknya terkenal ganas.
SEHAT & GAYA HIDUP
10
D
Diet Sehat
INFO BPJS KESEHATAN
alam perbincangan sehari-hari kita tidak asing dengan istilah diet. Biasanya diet selalu terkait dengan upaya menurunkan berat badan. Terutama di kalangan perempuan muda hingga tengah baya yang ingin memiliki tubuh yang langsing, seksi, dan cantik. Untuk mewujudkannya berbagai cara dilakukan seperti berolah raga dan melakukan diet dengan cara mengurangi porsi makanan, atau bahkan mengkonsumsi obat pelangsing yang justeru tidak aman bagi kesehatan.
Edisi 31 2016
Hindari Defisit Nutrisi
Sebetulnya, diet itu tak hanya sekedar menurunkan berat badan. Menurut ahli gizi, dokter Ekky M Rahardja, diet sehat adalah cara mengatur pola makan dengan jumlah dan jenis makanannya sesuai dengan kondisi orang yang menjalani diet tersebut. Bagi orang dalam kondisi sehat bisa melakukan diet seimbang. Tetapi bagi pengidap penyakit tertentu menjalani diet sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya penderita diabetes mellitus, perlu melakukan diet sesuai dengan kemampuan tubuhnya mengolah karbohidrat. Ternyata diet yang sehat itu tidak asal mengurangi porsi makanan atau menghindari nasi yang notabene mengandung karbohidrat. Tidak makan karbohidrat sama sekali atau pun menambah makanan berprotein, atau hanya mengkonsumsi sayur saja, menurut ahli gizi ini langkah yang tidak tepat. Alasannya, tubuh kita memerlukan semua nutrisi atau zat gizi. Jika kita hanya mengkonsumsi mengkonsumsi makanan tertentu saja, tubuh kita bisa mengalami defisit salah satu zat gizi. Misalnya, tubuh yang mengalami defisit protein dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh secara perlahan. Hal ini terjadi karena protein tidak bisa dicadangkan oleh tubuh seperti halnya lemak dan karbohidrat, sehingga harus bersumber dari luar tubuh. Oleh sebab itu kurangnya asupan protein dari diet dapat mengganggu jaringan tubuh hingga mengalami kerusakan. Lain halnya jika tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak. Karena keduanya bisa dicadangkan oleh tubuh, maka pada kondisi kekurangan asupan, tubuh bisa mengambil pada cadangan yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh memerlukan asupan yang seimbang, artinya makanlah yang cukup, tidak dikurangi dan jangan berlebihan. Nah, asupan kalori juga perlu diwaspadai. Kalori yang keluar harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Agar kalori tidak berlebih maka kita harus membakarnya dengan cara berolahraga. Tidak perlu olahraga berat bahkan sampai terengah-engah tetapi cukup yang ringan hingga sedang saja. Jika sampai terengah-engah itu tanda kita kekurangan oksigen, padahal untuk membakar lemak diperlukan oksigen. Ada sebagian pelaku diet yang mengganti nasi dengan kentang karena menurut penelitian indeks glikemik kentang lebih rendah dari nasi. Indeks glikemik adalah nilai seberapa cepat karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh dapat diubah menjadi glukosa atau gula darah. Nilai indek glikemik berkisar antara 0 sampai 100. Semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan maka semakin cepat makanan tersebut diserap atau semakin cepat karbohidrat diubah menjadi glukosa. Makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan perubahan gula darah secara signifikan, sehingga tidak disarankan untuk penderita diabetes. Sejumlah pakar nutrisi mengatakan bahwa makanan yang tidak menyebabkan gemuk memiliki indeks glikemik tidak lebih dari 70. Makanan dengan indeks glikemik rendah memiliki waktu penyerapan yang lebih rendah, sehingga dapat memperlambat munculnya rasa lapar dan membantu mengontrol berat badan. Kentang ternyata memiliki indeks glikemik antara 50 hingga 60, sedangkan nasi putih indeks glikemiknya berkisar antara 89 hingga 90. Meski demikian, konsumsi kentang yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelebihan asupan karbo. Menurut pakar nutrisi dan fitness, Denny Santoso, diet tidak sekedar menurunkan berat badan saja. Namun, jika ingin menurunkan berat badan, dia mempunyai tips mengatur asupan kalori. Caranya dengan membagi asupan kalori secara merata dalam waktu-waktu makan setiap harinya.
Makan dengan waktu yang teratur dengan porsi yang wajar akan membantu pembagian kalori yang merata. Jadi, tidak boleh makan banyak di waktu pagi saja atau di waktu sore saja. Karena kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi juga terbatas, tidak bisa sekaligus terserap saat kita makan dengan porsi banyak. Jika nutrisi tidak terserap maka akan menumpuk menjadi lemak. Jadi, salah satu tips diet sehat adalah menurunkan kalori dan membagi rata asupan kalori dalam sehari. Meskipun kelihatannya mudah, namun bagi orang yang hobi makan memang agak sulit menjalani diet sehat karena mudah tergoda untuk mencoba berbagai sajian menu makanan. Sehingga perlu komitmen dan konsisten untuk bisa mengatur kebutuhan dirinya. Namun, tips satu ini bisa juga diikuti. Yaitu dengan mengkonsumsi air putih minimal dua liter perhari. Dan saat menjalani program diet bisa ditingkatkan hingga empat liter perhari. Setiap pagi saat bangun tidur, setelah beranjak dari tempat tidur sesegera mungkin minum dua gelas air putih. Bila dilakukan secara rutin, kita bisa merasakan perbedaannya dengan sebelum rutin minum air putih pagi hari. Badan terasa lebih rileks dan bugar. Ini juga bisa membantu menurunkan berat badan karena air putih membantu proses metabolisme tubuh. Selain itu, air putih juga bisa untuk membatasi makan berlebih, khususnya bagi pelaku diet yang mudah tergiur dan tergoda makan banyak. Caranya, minum air putih segelas sebelum makan. Begitu juga saat perut seperti lapar saat melihat makanan enak. Cobalah dengan minum air putih, jika sudah minum ternyata perut masih lapar berarti memang kita lapar. Jika belum waktunya makan, maka cukup makan sekedarnya saja atau diselingi cemilan ringan, namun tetap tidak boleh berlebihan. Di saat aktivitas meningkat rasa lapar mengikutinya sehingga kita ingin mengemil. Ini jangan menjadi kebiasaan. Jenis makanan yang dapat mengenyangkan dalam waktu lama yaitu bubur gandum, irisan buah segar, dan segelas susu rendah lemak dapat menjadi sarapan yang baik untuk diet sehat. Sebagai cemilan bisa mengkonsumsi 2 potong kue gandum, 1 buah jeruk, dan 1 bungkus keju tanpa lemak (non fat). Sedangkan makan siang dapat mengkonsumsi 2 irisan daging asap tanpa lemak, 1 butir telur rebus, dan 1 gelas jus jeruk yang cukup nikmat. Untuk makan malam bisa mencoba 30 gram sereal tanpa gula, 1 gelas susu rendah lemak (low fat), dan buah beri. Jika sedang menjalani diet sehat sebaiknya hindari mengkonsumsi gula, susu atau krim secara berlebihan. Sebaliknya, minumlah air yang cukup , minimal 8 gelas perhari. Tips diet sehat perlu memperhatikan enam langkah berikut. Pertama, diet sehat bukan sekedar mengurangi porsi makanan, namun tetap memperhatikan kualitas makanan yang kita konsumsi. Kedua, makanan yang mengandung protein hewani ataupun nabati, cenderung membuat perut merasa kenyang. Ketiga, makanan yang memiliki kemampuan rendah dalam melepaskan gula, cenderung mengenyangkan. Keempat, biasakan sarapan untuk menjaga nafsu makan agar tetap terkendali dan sarapan bisa mengurangi kelaparan yang tiba-tiba. Kelima. hindari minuman beralkohol yang dapat menyebabkan haus dan lapar, serta hindari cemilan yang tidak sehat. Keenam, biasakan mengunyah makanan yang cukup lama agar makanan terserap sempurna. Membiasakan diri untuk hidup sehat dengan menjalani pola hidup bersih dan sehat akan membawa diri kita pada keseimbangan. Apalagi dibarengi dengan ibadah kepada Tuhan, akan membuat jiwa ini semakin sehat. Jika jiwa kita sehat, mudah membangun mental yang sehat dan selanjutnya muncul keinginan untuk hidup secara sehat agar fisik juga sehat. Demikian, kata orang bijak. *Selamat mencoba, bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan sebelum melakukan diet sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda* (dari berbagai sumber).
11
KILAS & PERISTIWA
Jaga Likuiditas, Faskes Swasta Kini Bisa Manfaatkan Supply Chain Financing (SCF) dari 4 Bank Mitra BPJS Kesehatan
JAKARTA 20 Januari 2016
pelayanan kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas lengkap. Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit, kami bekerjasama dengan 4 bank mitra BPJS Kesehatan menawarkan program SCF ini, dengan harapan likuiditas dari Faskes khususnya Faskes swasta tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Plt. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Rabu (20/01). Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskes tingkat lanjutan makasimal N+15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Pasal 38 Perpres No. 12 Tahun 2013. Faskes tingkat lanjutan dalam hal ini rumah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.
D
alam rangka meningkatkan kemudahan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan serta pemanfaatan jasa dan produk juga layanan perbankan dalam rangka pembayaran tagihan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan (Faskes) khususnya Faskes tingkat lanjutan swasta, BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 4 (empat) Bank BUMN mitra kerja, dalam hal “Kerja Sama Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan(Supply Chain Financing)”. Pembiayaan tagihan Faskes tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply
“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar pembayaran tagihan Faskes dapat dilakukan tepat waktu, dan likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan dapat terjaga, sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Fachmi Idris.
Chain Financing) dari 4 bank yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN.
Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh Direksi 4 bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri serta BTN. Tindaklanjut dari MoU, yaitu masing – masing pihak akan menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk mendukung implementasi program ini. Selanjutnya akan dibuat Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan 4 (empat) Bank BUMN tentang Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan sebagai payung Faskes dapat menggunakan fasilitas ini, serta Perjanjian Kerjasama antara Bank BUMN dengan Faskes mitra BPJS Kesehatan yang membutuhkan fasilitas/program ini.
Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoicesebelum jatuh tempo pembayaran. “Kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan
KONSULTASI
•
Perihal BPJS Kesehatan, kenapa setiap kali pindah provinsi harus melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan? Kemudian solusi bagi kami seorang pekerja dengan sistem kerja roster, 4 minggu on kerja, 1 minggu off kerja? Haruskah setiap kali on maupun off harus lapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat? Peserta dianjurkan melapor ke Kantor BPJS Kesehatan apabila tinggal di daerah lain untuk sementara waktu, sehingga jika sewaktu-waktu mendadak memerlukan pelayanan kesehatan di tempat tinggal sementara tersebut, peserta dapat memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan-nya untuk digunakan di fasilitas kesehatan terdekat di daerah tersebut. Adapun dalam kondisi gawat darurat, peserta tidak harus melapor ke Kantor BPJS Kesehatan terlebih dulu, melainkan dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.
2.
Saya mau tanya, faskes saya adalah klinik umum. Saya ingin melahirkan di rumah sakit yang bekerja samadengan BPJS Kesehatan. Apakah bisa mendapatkan rujukan dari klinik umum tersebut?
•
Persalinan diutamakan dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar. Jika FKTPyang tercantum di Kartu BPJS Kesehatan peserta tidak melayani persalinan, maka peserta tersebut akan diarahkan ke jejaring fasilitas kesehatan pertama tersebut, seperti bidan desa/ bidan praktik mandiri atau puskesmas PONED. Jika kandungannya perlu penanganan spesialistik, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit oleh FKTP yang melayani peserta tersebut.
•
Persalinan di rumah sakit hanya dilakukan jika: 1) FKTP beserta jejaringnya tidak memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai, 2) peserta berada dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya.
3.
Pimpinan BPJS Kesehatan Indonesia, kami mau bertanya bagaimana caranya jika kami ada tunggakan BPJS Kesehatan dan sudah lama tidak membayar dikarnakan ekonomi tidak mampu? Kurang lebih 1 tahunan kami menunggak,apakah bisa minta keringanan? Kami minta tolong pak.
•
Jika dirasa dari segi perekonomian tidak mampu, maka peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat untuk selanjutnya namanya diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.
4.
•
Istri saya sedang hamil dan akan melahirkan. Jika Kartu Keluarga kami belum jadi, apakah bisa untuk membuat BPJS Kesehatan untuk anak kami sewaktu melahirkan? Apakah perlu menyertakan surat nikah kami bisa untuk mewakilkan?
Jika Bapak terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta perorangan, Bapak dapat mendaftarkan calon bayi Bapak sebelum lahir. Pendaftaran calon bayi dapat dilakukan dengan membawa surat rekomendasi dari dokter yang membuktikan adanya detak jantung bayi.
INFO BPJS KESEHATAN
1.
Edisi 31 2016
