INFOBPJS MEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATAN
EDISI 37 TAHUN 2016
Kesehatan
Jalan Panjang Memadukan DUA PROTEKSI KESEHATAN
message CEO CEO MESSAGE Seorang lelaki miskin yang tinggal di pinggiran Kota Ampari sedang larut dalam doa karena merasa lelah dengan penderitaan dunia yang demikian kerasnya. Begini doanya, “YaTuhan, bertahun-tahun aku berdoa pada-Mu, memohon agar Kau lepaskan aku dari kemiskinan yang sekian lama menjerat kehidupanku, tapi nyatanya sampai kini aku tetap miskin dan bahkan bertambah miskin, hingga aku menganggap bahwa Engkau tak pernah mendengar doaku, apalagi mengabulkannya. Karena saat ini aku sudah tak punya apa-apalagi selain badan dan sepasang pakaian yang kukenakan, aku ingin memohon pada-Mu untuk yang terakhir kali. Kalau sampai Matahari terbit esok hari Engkau tak juga mengabulkan doaku, aku mohon ampun padaMu untuk yang terakhir pula, sebab setelah itu aku akan meninggalkan-Mu.”
“
Lelaki bernama Monsera itu, ingin sekali melepaskan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang berasal dari Tuhan, yang diatur oleh Tuhan, dan pasti hanya Tuhan juga yang bisa memperbaiki. Jika ada kesalahan dalam hidup ini, baginya itu juga merupakan kesalahan Tuhan yang tidak mau mendengarkan keinginannya. Semua gara-gara Tuhan, demikian kira-kira yang ada hati dan pikiran Monsera. Tokoh yang diciptakan Jujur Prananto tahun 2002 dalam karya cerpennya berjudul Doa yang Mengancam.
“
DOA YANG MENGANCAM
Kisah cerpen yang kemudian di tahun 2008 diangkat menjadi film dengan judul yang sama, Doa yang Mengancam, secara singkat bercerita bagaimana Madrim (dalam cerpen bernama Monsera), selalu merasa menjadi manusia yang paling malang di dunia. Sudahlah miskin karena hanya menjadi kuli panggul dengan bayaran rendah, banyak hutang, diusir dari kontrakan, istri yang sangat dicintainya kabur pula. Dalam kesusahan tersebut, di awal-awal Monsera sesungguhnya sudah banyak berdoa dan berusaha. Sayangnya, bukan membaik nasibnya justru lebih buruk lagi, hingga akhirnya dia mengguggat Tuhan melalui doanya yang mengancam. Dalam kehidupan sehari-hari, cerita Monsera atau Madrim di atas bukan tidak mungkin terjadi. Suatu ketika seorang atasan berseteru dengan bawahannya. Saking kesalnya sang atasan mengumpat dan memohon kepada Tuhan dengan paksa, “Wahai Tuhan aku mohon pada-Mu, clear-kan segera. Aku atau staf-ku yang kurang ajar itu yang keluar dari kantor ini.....“. Kadangkadang manusia seperti lupa, atau memang karena manusia tempatnya salah dan alpa, Tuhan kok diperintah-perintah, diancam dan di-bully dalam doa. Padahal kalau saja manusia mau membaca, sebagaimana dikatakan dalam QS Thâha: 131, “Dan janganlah engkau tujukan penglihatanmu kepada yang Kami beri kesenangan dengannya berbagai golongan dari mereka berupa perhiasan dunia, supaya Kami menguji mereka padanya, sedang rezeki Tuhanmu lebih baik dan kekal.” Bisa jadi ketidaknikmatan yang kita rasakan ini sesungguhnya ujian yang diberikan Tuhan untuk meningkatkan level kehidupan kita. Seorang ulama pernah berkata, jangan butakan mata kita hanya sebab satu dua keinginan yang tidak tercapai, lalu kita menjadi manusia pengeluh, yang terhambat sebab fokusnya hanya pada kekurangan. Mata kita ini selalu terbiasa melihat kekurangan. Sangat sulit melihat keberkahan diantara kesulitan, selalu dan selalu yang kita lihat hanya kekurangannya. Andai saja kita mampu menggeser cara pandang kita ke arah rezeki yang ada di balik kesusahan mungkin kita akan dapat lebih berpikir dan bersyukur. Bersyukur jika ada anak buah kurang ajar, karena artinya ada ladang amal untuk mengajarkan akhlak yang lebih baik. Bersyukur banyak pekerjaan berat, karena artinya kita masih menjadi orang yang dihandalkan dalam pekerjaan. Bersyukur demi badan letih yang kurang istirahat, karena artinya waktu kita lebih banyak digunakan dijalan kebaikan. Dan bersyukur karena begitu banyak masalah di rumah, kantor, dengan atasan, mutasi dadakan, target yang tak putus-putus, pajak, tagihan, dll, karena semua itu menyadarkan kita bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Masih diberikan kesempatan untuk berbuat amal soleh, masih ada kesempatan untuk bertobat, bermunajat dan memperbaiki diri untuk nanti kembali dalam khusnul hotimah yang kekal pada Illahi. Kembali pada cerita Monsera tadi, akhirnya Tuhan menjawab doa Monsera dengan sambaran petir yang membuatnya mampu “melihat” hal-hal yang menjadi misteri seperti menemukan orang hilang, menemukan buron dll. Kemampuan ini membuat Monsera menjadi kaya, apalagi setelah ia dipelihara koruptor yang menyuapnya untuk tidak bicara pada polisi tentang dimana keberadaannya. Monsera pun menjadi orang yang sangat berkecukupan. Dengan kekayaan dan perjalanan hidup yang dilaluinya itu, Monsera merasa telah berhasil mengancam Tuhan lewat doanya. Sampai kemudian, dengan kemampuannya “melihat” itu, Monsera menjadi tahu bahwa ibunya adalah anak seorang pelacur dan meski ia berhasil menemukan istri yang dicintainya, namun ternyata sang istri telah menikah lagi. Monsera pun sedih sekali, ia merasa tersiksa dengan kemampuannya dan ingin kembali menjadi manusia biasa. Dengan segala hartanya, ia pun merasa tak ada kebahagiaan di sana, semua terasa hampa dan membosankan. Monsera kembali merasa hambar dengan kehidupan. Lantas dia berdoa kembali pada Tuhan, “Aku sungguh bersyukur Engkau telah memberiku rezeki yang melimpah, ya, Tuhan, tapi sekarang tolong bebaskan aku dari keahlianku melihat masa lalu, dan kembalikan aku sebagai manusia biasa.” Karena tak kunjung berubah nasib, Monsera pun kemudian berpikir jangan-jangan bukan Tuhan tetapi setan yang memberi kemampuannya. Kalau dari Tuhan mengapa ia menderita begini. Ia pun lantas berkata, “Hai, setan! Jangan kau siksa aku dengan pemberianmu yang justru membuatku menderita. Kembalikanlah aku seperti manusia biasa! Kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan kembali mengabdi pada Tuhan!” Semua diancam Monsera. Andai saja Monsera menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini sudah diatur yang Maha Kuasa. Tidak ada kejadian yang terjadi percuma, bahkan daun yang gugur pun berlaku karena perintah-Nya, tentu Monsera akan berhenti mengancam atau yang terburuk terperangkap dalam pemujaan kepada setan. Segala yang terjadi sudah menjadi suratan yang perlu disyukuri dan dicari pemecahan. Makna bersyukur tak hanya berhenti pada ucapan, tetapi juga perlu diperjuangkan dengan tindakan. Bersyukur juga tidak hanya ketika kita mendapat rezeki, tetapi yang lebih dalam lagi ketika kita sedang dalam kesusahan diuji. Berterimakasihlah pada Allah atas segala kebaikan-Nya, pasti Allah akan berkenan memberikan tambahannya. Jangan justru mengancam-Nya, karena pemilik siksa terberat pun ada pada-Nya. “… Jika kamu bersyukur, niscaya akan Kutambah nikmat-Ku padamu, tapi jika kamu lupa akan nikmat-Ku, ingatlah akan azab-Ku yang pedih.” (QS Ibrâhîm: 7). Direktur Utama Fachmi Idris
SALAM REDAKSI Penguatan Koordinasi Manfaat Optimalkan Pelayanan Bagi Peserta JKN-KIS Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan, Untuk memastikan rakyat Indonesia memiliki perlindungan kesehatan secara adil dan merata, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan beserta stakeholder terkait terus berupaya meningkatkan kualitas Program JKNKIS, salah satunya melalui penguatan implementasi koordinasi manfaat atau coordination of benefits (COB). Perbaikan terus dilakukan, dalam rangka memperkuat implementasi COB, salah satunya dengan telah terbitnya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Koordinasi Manfaat Bagaimana implemantasi koordinasi manfaat, Bagaimana teknis pelaksanaannya akan dibahas tuntas dalam Rubrik Fokus. Dalam rubrik BINCANG, secara khusus kami menghadirkan Direktur PT Asuransi Reliance Indonesia, yang akan bercerita bagaimana Reliance menerapkan produk asuransi kesehatan yang disinergikan dengan Program JKN-KIS. Apa yang menjadi harapan asuransi swasta terkait program JKN-KIS akan dikupas dalam rubrik tersebut. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terimakasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatandan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.
INFOBPJS Kesehatan
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akhmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa
DAFTAR ISI BINCANG
5
ASURANSI SWASTA PERLU ADAPTIF Hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dianggap dapat menggerus asuransi swasta atau komersial. Bahkan beberapa kalangan menilai asuransi swasta bakal gulung tikar karena kehilangan pasar.
Fokus - Jalan Panjang Memadukan Dua Proteksi Kesehatan
3
Manfaat - Teknis Pemberian Pelayanan Kepada Peserta COB
6
Testimoni - Pekerja Bank Syariah Mandiri Dapat Manfaat Lebih dari Sistem COB
7
Persepsi - COB Memberikan Nilai Tambah Pada Program JKN Inspirasi - Calon Peserta Ikuti Kelas Edukasi Sehat & Gaya Hidup - Kiwi Mengandung Actinidin, Amankan Pencernaan Kilas & Peristiwa - Gandeng BCA, BPJS Kesehatan Perluas Jaringan Pendaftaran Peserta Dan Pembayaran Iuran
8 9 10 11
3
FOKUS
Jalan Panjang Memadukan Dua Proteksi Kesehatan
Karena biaya operasinya besar, bapak satu anak ini ingin memanfaatkan kartu JKN-KIS. Kebetulan, oleh kantornya, dia sudah didaftarkan menjadi peserta kelas I JKN-KIS Artinya, dengan kelas itu, nantinya dia akan di rawat di kamar kelas I. Namun, Bimo ingin bisa dirawat di ruang perawatan eksekutif. Kebetulan, selain menjadi peserta JKNKIS, perusahaan Bimo juga memproteksi kesehatan karyawannya dengan sebuah asuransi swasta. Pria yang tinggal di kawasan Kelapa Dua, Depok, itu, kemudian menghubungi pihak asuransi swasta perihal keinginannya dirawat di poli eksekutif. Keinginan Bimo pun dikabulkan asalkan melalui prosedur yang telah ditentukan. Keinginan untuk naik kelas perawatan bisa dilakukan karena perusahaan asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan perusahaan Bimo telah menjalin koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Layanan bagus banget untuk peserta JKN-KIS seperti saya. Yang penting kita mengikuti prosedur yang telah ditetapkan saja,” ujar pria yang kini sudah kembali aktif bekerja, saat ditemui di rumahnya, di Depok, beberapa waktu lalu. Proses mengurus CoB, menurut Bimo, cukup sederhana. Pertama dia datang ke puskesmas untuk meminta surat rujukan ke RS. Di RS, dia mengatakan niatnya memakai
Mekanisme CoB, lanjut Togar, juga merupakan upaya akomodasi pemerintah terhadap keberadaan perusahaan asuransi kesehatan komersial. Dengan demikian, mereka akan tetap eksis dan berkembang kendati seluruh warga negara sudah menjadi peserta JKN-KIS.
Berkat CoB, Bimo ternyata tidak saja mendapatkan ruang perawatan yang lebih memadai. Dia mengaku bisa mendapatkan produk cincin jantung yang lebih berkualitas. Pasalnya, kelebihan selisih harga cincin jantung yang ditanggung BPJS Kesehatan, dibayar oleh asuransi komersialnya.
Saat ini sudah ada 52 perusahaan asuransi yang bergabung dalam program manfaat bersama ini. dan sebanyak 12 perusahaan asuransi telah aktif menjalankan CoB.
Dari kisah yang dialami oleh Bimo, manfaat CoB ternyata cukup besar bagi peserta. Definisi CoB sendiri kurang lebih adalah, proses dua atau lebih perusahaan asuransi yang bekerja sama untuk menanggung orang yang sama (payer) untuk manfaat (benefit) asuransi kesehatan yang sama. Menurut Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Togar Sialagan, lewat program ini, peserta BPJS Kesehatan yang juga memiliki polis asuransi kesehatan swasta bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung BPJS dalam program JKN-KIS. Sebelum program JKN-KIS beroperasi pada awal Januari 2014 lalu, skema CoB memang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Pasalnya, sudah terlanjur banyak individu/ badan usaha yang sudah ikut asuransi swasta. Untuk itu, di awal BPJS Kesehatan beroperasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku regulator program JKN-KIS telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 28 Tahun 2014 tentang JKN yang dalam salah satu pasalnya mengatur soal CoB Lewat CoB, diharapkan peserta asuransi tidak mengalami penurunan kenyamanan berobat. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu membayar dua iur premi asuransi (double payment) bagi karyawannya.
Beberapa perusahaan yang aktif menjalankan skema CoB seperti, asuransi Jiwa inHealth Indonesia, Asuransi Reliance Indonesia, Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan BNI Life Indonesia.
“Masih banyak perusahaan asuransi swasta belum menjalankan CoB, karena dianggap skemanya belum cocok bagi mereka,” ujar Togar. Upaya mengawinkan layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dalam bahtera skema CoB memang tidak mudah. Musababnya kedua lembaga asuransi ini menganut paham yang berbeda. BPJS Kesehatan menggunakan sistem managed care. Artinya, layanan dilakukan secara berjenjang. Misalnya, sebelum ke RS, pasien harus mendapatkan rujukan dari puskesmas terlebih dahulu. Selain itu, skema biaya pada layanan juga sudah ditentukan. Hal ini berbeda dengan asuransi swasta yang menganut sistem indemnity, yang tidak perlu rujukan dan bebas memilih layanan dan fasilitas. Bagi asuransi swasta, sistem rujukan ini kurang disukai konsumennya lantaran dianggap terlalu berbelit. Hal lain yang membuat swasta belum menjalankan CoB, menurut Togar, bersifat teknis, seperti kesepakatan pembagian pengurangan premi, penyatuan sistem informasi, teknis pembayaran dan sebagainya.
Edisi 37 2016
INFO BPJS KESEHATAN
D
ari hasil pemeriksaan di sebuah rumah sakit (RS), Bimo Suharyo, akuntan di sebuah perusahaan konsultan keuangan mengalami gangguan jantung. Kasusnya lumayan gawat, pria berumur 50 tahun itu harus dipasang ring (cincin) di jantungnya.
CoB dengan menunjukkan kartu JKN-KIS dan kartu asuransi swasta. Nantinya RS akan mencatatnya, sehingga setelah semua proses selesai perusahaan asuransi bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan.
4
FOKUS Akomodir Masih adanya polemik terkait CoB ini rupanya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurut Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo, belum berjalannya CoB secara maksimal, menjadi salah satu ganjalan bagi perusahaan besar dan RS swasta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Imbasnya, hal ini dapat menghambat layanan BPJS Kesehatan, lantaran RS swasta banyak yang belum bergabung. “Masuknya pegawai dari badan usaha besar juga bisa mengurangi potensi defisit JKN. Pasalnya, pegawai mayoritas masih masuk usia produktif dan sehat,” tambah untung, saat dihubungi via sambungan telepon. Guna menyempurnakan jalannya CoB, BPJS Kesehatan telah menerbitkan peraturan teknis terkait CoB yang terbaru. Hal itu tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program JKN. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2016. Ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, menyatakan, dengan peraturan ini diharapkan semakin banyak asuransi swasta yang menjalankan CoB JKN. Dengan demikian, semakin banyak perusahaan pemberi kerja yang bergabung dengan BPJS Kesehatan.
Lewat CoB ini, tambah Fachmi, perusahaan tidak perlu mengeluarkan anggaran kesehatan ganda untuk para pekerja. Dengan CoB perusahaan bisa menyiapkan satu anggaran kesehatan yang mencakup program JKN dan asuransi tambahan, dan pelayanan kesehatan yang selama ini diterima para pekerja tidak berkurang. Dihubungi terpisah, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady menjelaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) terkait CoB yang dirilis pada Febuari tahun ini tersebut sejatinya sudah cukup mengakomodir kebutuhan perusahaan asuransi. Beberapa masukan dari asuransi swasta, lanjut Maya, sudah dicoba dipenuhi. Misalnya pada bidang pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Berbeda dengan skema lama, peserta CoB bisa memanfaatkan FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di RS, kini peran asuransi kesehatan tambahan menjadi pembayar pertama dalam pelayanan rawat inap tingkat lanjutan. Dengan begitu, asuransi tambahan akan membayarkan terlebih dahulu seluruh tagihan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk kemudian diklaim ke BPJS Kesehatan. Hal ini berbeda dengan aturan lama, yakni BPJS Kesehatan membayar terlebih dulu, lalu asuransi tambahan baru mambayar saat ada on top benefit (manfaat lebih). “Hal ini membuat proses pembayaran lebih cepat. Tetapi penggantian klaim harus sesuai tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) rumah sakit kelas C di setiap regional,” tambah Maya. Bagi perusahaan yang sudah bekerja sama dengan asuransi komersial yang sudah melakukan perjanjian kerja sama CoB dengan BPJS Kesehatan, lanjut Maya, juga bakal dimudahkan dalam hal pendaftaran peserta. Pasalnya, pendaftaran peserta bisa langsung melalui perusahaan suransi komersial yang menjalankan CoB. Setelah itu, perusahaan asuransi lah yang mendaftarkan peserta kepada BPJS Kesehatan.
INFO BPJS KESEHATAN
Dari segi pembayaran iur premi, peserta/badan usaha peserta JKN-KIS kini bisa membayar iur premi melalui asuransi kesehatan komersial yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain lebih mudah, hal ini juga menghindari double payment dalam membayar iur premi kesehatan. Dengan juknis terbaru ini, Maya berharap semakin banyak asuransi kesehatan komersial yang menjalankan skema ini semakin bertambah.
Edisi 37 2016
Adanya juknis CoB baru ini mendapat sambutan positif dari pihak asuransi komersial. Menurut Chief Executive Officer (CEO) InHealth Indonesia Iwan Pasila, program CoB ini memberikan manfaat, baik untuk perusahaan asuransi maupun nasabah korporasi. Dengan kerja sama manfaat ini, sambung Iwan, premi yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sebesar jika mereka mengambil asuransi kesehatan terpisah (non-CoB). “Layanan yang didapat pun bisa in line dengan layanan BPJS Kesehatan tapi bisa up-grade kelas,” kata Iwan. Bagi perusahaan, menurut Iwan, penerapan CoB juga menguntungkan. Lewat CoB, perusahaan bisa mengalokasikan dana kesehatan pegawai dengan optimal karena memanfaatkan layanan JKN-KIS. Perusahaan akan terbebas dari masalah double payment. Dengan skema CoB, cakupan layanan yang diberikan perusahaannya pun bisa lebih luas. Misalnya, layanan cuci darah bagi nasabahnya kini bisa dilayani, karena sudah
ditanggung BPJS Kesehatan dan tidak di-cover oleh asuransi komersial. Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y Rasyid menyambut baik hadirnya juknis terbaru tersebut. Namun, dia berpendapat sejumlah peraturan memang perlu disempurnakan. “Ada beberapa hal yang masih belum setara. Namun, belum bisa saya rinci. Yah, kita perbaiki sama-sama sambil berjalan,” ucap Yasril. Deputi Komisioner Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly Pardede sendiri beranggapan bahwa peraturan terbaru ini sudah ada kemajuan. Namun, memang perlu dilakukan sosialisasi lebih jauh. Beberapa hal teknis, seperti perbedaan persepsi administrasi yang muncul memang masih perlu disamakan. “Tapi ini adalah awal yang baik. Lama-kelamaan kedua belah pihak pasti akan menyatu,” tutup Dumoly.
5
BINCANG
Asuransi Swasta Perlu Adaptif
Hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dianggap dapat menggerus asuransi swasta atau komersial. Bahkan beberapa kalangan menilai asuransi swasta bakal gulung tikar karena kehilangan pasar.
Seperti apakah fakta yang dihadapi asuransi komersial pasca diberlakukannya program JKN-KIS, dan adanya sistem CoB, berikut kutipan hasil wawancara Reporter Media Info BPJS Kesehatan dengan Direktur PT Asuransi Reliance Indonesia, Alamsyah, di Jakarta, baru-baru ini. Selama ini ada anggapan asuransi komersial tergerus. Faktanya? Di satu sisi memang kehilangan pasar. ‘Kue’ yang selama ini dinikmati oleh seluruh asuransi komersial mulai berkurang karena tergerus anggaran kesehatan untuk BPJS Kesehatan. Mungkin ada 20% pasar yang susut karena klien kami yang tadinya dananya terbatas hanya untuk asuransi komersial mesti dibagi untuk BPJS Kesehatan. Susutnya itu terasa setelah 1 Januari 2015, di mana seluruh badan usaha wajib mengikuti program JKN-KIS.
Tetapi di sisi lain ada perusahaan yang selama ini mengelola program asuransinya sendiri atau tidak menggunakan asuransi komersial, kemudian saat mereka menggunakan JKN-KIS timbul keinginan lebih. Misalnya, yang dulunya bisa langsung ke spesialis atau haknya di level VIP atau kelas 1 tidak terpenuhi di JKN-KIS, maka mereka menginginkan lebih sesuai kesepakatan bersama dengan asuransi komersial. Keinginan inilah yang di-cover oleh asuransi komersial. Jadi, BPJS Kesehatan bukan kompetitor karena segmen pasar kami berbeda. BPJS Kesehatan menjalankan asuransi sosial, sedangkan kami meng-cover keinginan. Bagaimana segmen pasar asuransi komersial setelah berlakunya JKN ? Kalau bicara metode pengobatan untuk orang sakit sebetulnya ada dua, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah pengobatan berdasarkan indikasi medis agar sembuh dan organ tubuh kembali berfungsi. Sedangkan keinginan, adalah layanan tambahan, misalnya pasien mau naik kelas, obat-obatan mau yang non-generik, dan lain sebagainya. Keinginan inilah yang menjadi pasarnya asuransi komersial. Dua tahun berjalan saya kira masih ada 30 persen pasar untuk asuransi komersial. Plus minusnya layanan dari JKN-KIS membuka ruang bagi orang untuk mendapatkan kenyamanan lebih. Apalagi ada klien yang menginginkan benefit yang sudah pernah diperoleh tidak boleh berkurang, maka inilah yang ditangkap asuransi komersial. Pasar ini bisa jadi tetap atau bahkan meningkat meskipun seluruh masyarakat menjadi peserta JKN-KIS di 2019, karena ada keinginan yang tidak pernah hilang utamanya dari masyarakat kelas menengah ke atas. Apa keuntungan sistem CoB untuk asuransi tambahan? Dengan ketentuan CoB mempermudah kami untuk menjual di pasar yang anggarannya termakan oleh iuran JKN-KIS. Ada perluasan pasar, yang tadinya tidak mau beli top up, sekarang berpikir untuk mengambilnya. Target baru mungkin tergerus, tapi di luar itu ada 30 persen market baru, yaitu mereka yang membutuhkan layanan top-up. Selain itu, karena BPJS Kesehatan sifatnya mandatori atau wajib, maka asuransi kami harus bisa beradaptasi. Artinya kami harus bisa membuat produk dan infrastruktur yang bisa mengikuti peraturan Jaminan Kesehatan yang terus berubah. Kami dituntut kreatif dan adaptif dengan membuat produk baru yang cocok dengan sistem JKNKIS. Misalnya menggunakan sistem rujukan berjenjang di mana FKTP sebagai gate keeper.
Direktur PT Asuransi Reliance Indonesia
Alamsyah
Keuntungan lainnya semakin banyak fasilitas kesehatan yang bekerja sama, sehingga memudahkan akses bagi klien. Faskes provider Riliance sendiri ada 380 di seluruh Indonesia. Jumlah ini makin bertambah dengan provider BPJS Kesehatan. Hanya saja belum semua faskes kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena harus mengikuti persyaratan yang lebih ketat. Apa keuntungan dengan adanya peraturan baru tentang CoB ?
Sistem CoB yang baru mempermudah secara proses. Kalau dulu, ada penjamin ganda, di mana BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama. Saat pasien keluar, yang menjadi sulit adalah proses klaimnya, mana biaya yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan dan mana untuk asuransi tambahan. Tetapi dengan peraturan CoB yang baru, klien kami dipermudah karena kartu kepesertaannya ada logo BPJS Kesehatan. Dengan logo itu diketahui dia peserta CoB. Asuransi tambahan yang membayarkan semua biaya di rumah sakit. Setelah itu, asuransi tambahan menagih selisih tarif INA-CBGs ke BPJS Kesehatan. CoB ini hanya rawat inap, sedangkan rawat jalan kami kelola sendiri. Peraturan CoB yang baru juga mempermudah marketing. Karena selama ini ada keraguan klien untuk beli asuransi tambahan, karena proses pejaminan masih sulit. Penjamin ada dua dan tidak semua rumah sakit bisa. Tapi dengan CoB baru ini rumah sakit umumnya bisa karena penjaminnya hanya asuransi swasta. Ini memudahkan kami untuk mencari pasar baru. Keuntungan lainnya dalam hal pendaftaran peserta. Selama ini pendaftaran peserta jadi kendala. Sekarang asuransi boleh mendaftarkan kliennya ke BPJS Kesehatan. Jadi semua urusan diserahkan ke asuransi tambahan. Tinggal bagaimana menjaga kerapian data. Dalam hal ini harus ada kesepakatan asuransi tambahan dengan klien bahwa kerahasiaan data klien dijamin. Ada juga keuntungan dari sisi klaim. Klaim pengobatan lebih terukur karena menggunakan sistem rujukan. Sebanyak 144 diagnosa non spesialistik dibatasi di faskes primer. Selama ini kita tidak bisa mengontrol ke mana peserta berobat. Karena berobat kadang menjadi ajang rekreasi. Ada kebanggaan pada beberapa orang bila berobat di faskes tertentu. Padahal seluruh standar pengobatan sama saja. Dengan CoB ini klaim yang tadinya membengkak karena peserta langsung ke rumah sakit atau spesialis bisa ditekan. Sejauh ini CoB ini rawat inap, belum rawat jalan. Kami menjual benefit lebih, seperti naik kelas. Karena BPJS Kesehatan memenuhi kebutuhan berobat, tetapi di sisi lain ada keinginan layanan atau top-up. Misalnya mau naik kelas. Itu yang harus diperoleh dari sistem CoB. Bagaimana kesiapannya? Sejauh ini kami sangat siap. Karena pelaksanaan CoB ini butuh proses, maka asuransi juga membutuhkan tenaga tambahan. Terutama tenaga yang mengetahui soal tarif INA-CBGs ketika datang tagihan dari rumah sakit. Mau tidak mau disiapkan tim khusus penjaminan dan proses pemanfaatan CoB. Kemudian meningkatkan hubungan dengan rumah sakit, khususnya yang menjadi provider BPJS Kesehatan. Kami berharap CoB ini tidak hanya berlaku untuk rawat inap, tetapi diperluas lagi sampai rawat jalan. Karena asuransi swasta juga melakukan mitigasi risiko dan kemudian verifikasi klaim. Jadi kami tidak asal mempersilahkan klien berobat saja, tetapi risikonya juga harus kami mitigas. Kami juga memverifikasi setiap klaim yang masuk ke provider untuk memastikan tidak ada kesalahan.
Edisi 37 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Di sisi lain, ada peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan manfaat lebih dari standar layanan medis yang diberikan dalam program JKN-KIS. Untuk mengakomodir kebutuhan ini diberlakukanlah sistem koordinasi manfaat atau Coordination of Benefits (CoB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi tambahan. CoB memberikan peluang bagi asuransi komersial untuk tetap tumbuh.
6
MANFAAT
TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN Kepada Peserta COB
Foto KC Bima
I
bu Ani, peserta JKN-KIS dengan hak kelas perawatan 1 sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit. Sesuai haknya, Ibu Ani dirawat di ruang rawat kelas I, keluarga Ibu Ani menginginkan kelas perawatan VIP. Sebagai peserta JKN-KIS Ibu Ani boleh mendapatkan kelas perawatan dengan cara membayar sendiri selisih biaya atau ikut asuransi kesehatan tambahan. Apa yang dialami oleh Ibu Ani sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 memperbolehkan kenaikan kelas perawatan bagi peserta yang menginginkan. Tapi perlu diingat, mekanisme itu tidak berlaku untuk peserta kategori penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Peserta yang mengikuti asuransi tambahan bisa menggunakan mekanisme koordinasi manfaat (Coordination of Benefit/CoB). Asuransi tambahan merupakan perusahaan asuransi komersial yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program CoB. Perusahaan asuransi tambahan itu mempunyai produk CoB yang bisa dipilih peserta. Tercatat ada puluhan perusahaan asuransi yang sudah bekerjasama untuk menjalankan CoB JKN-KIS.
INFO BPJS KESEHATAN
Guna menjalankan CoB selain peraturan perundangundangan yang berlaku, acuan yang digunakan adalah Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program JKN. “Koordinasi manfaat diberlakukan apabila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” begitu bunyi pasal 4 ayat (1) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 itu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan tujuan utama aturan terbaru tentang CoB adalah untuk kepentingan peserta. Khusus peserta kategori pekerja penerima upah (PPU), dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan perusahaan selaku pemberi kerja dapat mengoptimalkan anggaran kesehatannya. Pasalnya, dengan CoB peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin JKN dan asuransi tambahan sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lain.
Edisi 37 2016
Kemudahan yang diberikan kepada peserta CoB diantaranya, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tapi bekerjasama dengan asuransi tambahan. Untuk peserta CoB yang membutuhkan pelayanan spesialistik, tidak termasuk 144 diagnosa yang wajib diselesaikan di faskes tingkat pertama (FKTP), peserta yang bersangkutan bisa langsung datang ke faskes rujukan tingkat lanjut (FKRTL). “Kalau kasusnya ternyata masuk dalam kategori 144 diagnosis (non-spesialistik), BPJS Kesehatan tidak menjamin, itu ditanggung asuransi kesehatan tambahan,” kata Fachmi di Jakarta, awal Agustus. Untuk penyakit yang dikategorikan non spesialistik, mekanisme pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta CoB tetap mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku seperti rujukan berjenjang. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 mengatur mekanisme pemberian pelayanan kesehatan peserta CoB. Diantaranya, untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) di luar kasus non-spesialistik, bisa diberikan dengan 3 cara. Pertama, Rujukan dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kedua, Rujukan dari FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau; Ketiga, tanpa rujukan untuk kasus kegawatdaruratan medis. Teknis pemberian pelayanan kesehatan melalui rujukan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilakukan sebagai berikut; peserta karena indikasi medis mendapatkan pelayanan RITL; peserta menunjukkan kartu identitas bersama (CoB); peserta melampirkan surat rujukan dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; peserta mengurus administrasi pelayanan sebagai peserta asuransi kesehatan tambahan; penjaminan pelayanan rawat inap tingkat lanjutan oleh penyelenggara asuransi kesehatan tambahan diberikan selama satu periode perawatan. Kemudian, teknis pemberian pelayanan kesehatan melalui mekanisme rujukan dari FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dilakukan sebagai berikut; peserta karena indikasi medis mendapatkan pelayanan RITL; peserta menunjukan kartu identitas bersama (CoB); peserta melampirkan surat rujukan dari FKTP
yang bekerjasama dengan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan; peserta mengurus administrasi pelayanan sebagai peserta asuransi kesehatan tambahan; penjaminan pelayanan RITL oleh penyelenggara asuransi kesehatan tambahan diberikan selama satu episode perawatan. Selain itu untuk teknis pemberian pelayanan kesehatan lewat mekanisme tanpa rujukan untuk kasus kegawatdaruratan medis dilakukan dengan cara; peserta dengan kasus kegawatdaruratan medis datang ke FKRTL menunjukan kartu identitas bersama; peserta mendapatkan pelayanan kesehatan oleh FKRTL; peserta karena indikasi medis mendapatkan pelayanan RITL; peserta mengurus administrasi pelayanan sebagai peserta asuransi tambahan; penjaminan pelayanan rawat inap oleh penyelenggara asuransi kesehatan tambahan diberikan selama satu episode perawatan. Untuk setiap teknis pemberian pelayanan kesehatan peserta CoB itu, penyelenggara asuransi kesehatan tambahan diamanatkan memberi kemudahan kepada peserta dalam pengurusan administrasi pelayanan. Dalam kondisi gawat darurat, FKRTL yang bekerjasama ataupun tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memberikan penanganan pertama kepada peserta CoB. Penjaminannya diberikan berdasarkan kriteria gawat darurat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keadaan gawat darurat itu bisa diatasi dan peserta bisa dipindahkan, FKRTL yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera merujuk ke FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat peserta sudah dirujuk ke FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, penyelenggara asuransi tambahan bertindak sebagai pembayar pertama sejak keadaan daruratnya teratasi dan peserta dalam kondisi dapat dipindahkan. Tapi, jika peserta menolak dipindahkan ke FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sejak keadaan daruratnya teratasi dan peserta dalam kondisi dapat dipindahkan, BPJS Kesehatan tidak memberikan penjaminan.
7
TESTIMONI PEKERJA BANK SYARIAH MANDIRI
DAPAT MANFAAT LEBIH DARI SISTEM COB Untuk memastikan rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), seperti melalui penguatan implementasi koordinasi manfaat atau s (CoB). Salah satu badan usaha yang telah memanfaatkan skema tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui produk Mandiri InHealth. Melalui sinergi tersebut, para pekerja BSM beserta anggota keluarganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan lengkap, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja para pekerja.
D
alam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya, Bank Syariah Mandiri (BSM) awalnya menggunakan sistem reimburse, di mana para pekerjanya memakai dana pribadinya terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baru kemudian diganti oleh perusahaan. Sistem ini baru berakhir di awal tahun 2015 ketika seluruh pekerja BSM dan anggota keluarganya sudah terdaftar dalam program JKN-KIS.
untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di faskes yang bukan provider BPJS Kesehatan.
"Karena memang ada keharusan bagi Badan Usaha untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN-KIS, sejak akhir tahun 2014 kami sudah mulai berkoordinasi dengan KC Prima BPJS Kesehatan untuk melakukan proses pendaftaran. Jadi ketika bulan Januari 2015 dimulai, seluruh pekerja yang saat itu berjumlah 16.000-an orang sudah terdaftar ke dalam program ini," tutur Hartono, Employee Services Supervisor Bank Syariah Mandiri.
“Mengambil asuransi swasta yang sudah kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan sebetulnya lebih kepada langkah antisipasi. Jadi kalau ada penyakit yang tidak di-cover Mandiri InHealth, hak-hak pekerja bisa tetap terpenuhi dengan menggunakan kartu kepesertaan JKN-KIS,” imbuhnya.
Adanya perubahan sistem tersebut membuat prosedur mendapatkan layanan kesehatan juga berubah. Kalau dulunya saat masih menggunakan sistem reimburse, pekerja BSM bisa langsung berobat ke rumah sakit. Tapi dalam program JKN-KIS yang diselenggarkan BPJS Kesehatan, berlaku sistem rujukan berjenjang, di mana pesertanya harus ke faskes primer terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan kesehatan. "Awalnya memang sempat ada karyawan yang protes. Tapi dengan sosialisasi yang intens dari pihak BPJS Kesehatan dan juga perusahaan, para karyawan BSM akhirnya memahami kalau sistemnya memang harus seperti itu untuk menjaga program ini tetap ada. Masalah antrean yang panjang juga bayak dikeluhkan. Tapi kami coba memahaminya karena memang belum semua rumah sakit yang bekerjasama, sementara jumlah pesertanya sangat banyak," ujar Hartono.
Di sisi lain, kepesertaan di dalam program JKN-KIS juga sangat membantu para pekerja BSM dan anggota keluarganya apabila mengalami kondisi penyakit yang tidak ditanggung Mandiri InHealth. Karena diakui Hartono, jenis-jenis penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan memang lebih luas ketimbang asuransi swasta.
Hartono memberi contoh, ada pegawai yang menderita penyakit gagal ginjal dan mengharuskannya menjalani cuci darah rutin. Sementara dalam asuransi swasta, cuci darah tidak termasuk dalam skema pembiayaannya.
sebuah perusahaan. Meskipun mayoritas perusahaan sudah memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada pekerjanya dalam bentuk asuransi kesehatan atau apapun, hanya sedikit yang peduli akan pentingnya upaya pencegahan penyakit. Apa yang dilakukan BSM bisa menjadi contoh. Untuk menjaga kesehatan para pekerjanya agar tetap bugar dan tidak gampang sakit, BSM sudah sejak lama menjalankan program “Gesit” berupa olahraga bersama tiap hari Jumat, serta penyediakan fasilitas olahraga di seluruh kantor cabang BSM. Untuk kepesertaan seluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam program JKN-KIS, BSM juga tidak melakuan pemotongan gaji. “Untuk iuran yang disetorkan ke BPJS Kesehatan, tidak ada gaji yang dipotong. Seluruhnya ditanggung perusahan sebagai bentuk komitmen kami kepada para karyawan,” imbuhnya.
Employee Services Supervisor Mandiri Syariah
Hartono
“Pada kondisi seperti ini, adanya koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan Mandiri InHealth menjadi sangat membantu. Istri pegawai kami belum lama ini juga melahirkan. Ternyata anaknya mengalami masalah penyakit jantung bawaan, sementara penyakit-penyakit bawaan tidak ditanggung asuransi swasta. Akhirnya diproses menggunakan kartu kepesertaan JKN-KIS, alhamdulillah bisa tertolong,” paparnya. Hartono menambahkan, segala persoalan yang menyangkut selisih biaya pengobatan juga langsung diurus oleh pihak Mandiri InHealth, sehingga pekerja BSM tidak lagi direpotkan dalam pelaksanaannya.
Program Promotif Preventif
Untuk “menambal” hal-hal yang belum bisa dipenuhi program JKN-KIS, pada Maret 2015 manajemen BSM memutuskan untuk melengkapi jaminan kesehatan pegawainya dengan menggunakan asuransi Mandiri InHealth. Kebetulan asuransi tersebut termasuk salah satu asuransi swasta yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) program JKN-JKN.
“Dengan mengambil keduanya, manfaat yang didapatkan para karyawan semakin besar. Apalagi antara InHealth dan BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dalam pelaksanaan CoB. Keduanya pun sama-sama menggunakan skema managed care, jadi pelaksanaannya akan lebih mudah,” tuturnya. Dengan menjadi peserta CoB, lanjut Hartono, para pekerja BSM beserta anggota keluarganya bisa mendapatkan benefit lebih selayaknya menggunakan asuransi komersial. Mengingat belum semua fasilitas kesehatan swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, adanya koordinasi manfaat ini juga memungkinkan pekerja BSM
Selama implementasi CoB, para pekerja diakui Hartono cukup puas dengan layanan yang diterima. Baik Mandiri InHealth maupun program JKN-KIS, keduanya sama-sama memiliki sisi plus-minus, namun menjadi lebih sempurna ketika bersinergi. “Harus diakui, di tahun-tahun pertama ini masih banyak yang perlu dibenahi BPJS Kesehatan. Seperti antrean yang masih panjang, kualitas penanganan di rumah sakit yang tidak seragam, sampai jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi providernya. Dengan adanya koordinasi manfaat ini, hal-hal yang masih kurang tersebut bisa tertutupi. Begitu juga sebaliknya, apa yang kurang dari asuransi swasta bisa dilengkapi oleh program JKN-KIS,” tuturnya.
INFO BPJS KESEHATAN
Pelaksanaan CoB
BSM sendiri merupakan salah satu dari beberapa badan usaha yang menyadari bahwa karyawan yang sehat merupakan aset penting dalam
Edisi 37 2016
8
PERSEPSI
COB
Memberikan Nilai Tambah pada Program JKN-KIS
Foto Melpa Jesica Sitanggang
Program Jaminan Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) boleh dibilang merupakan salah satu program asuransi kesehatan sosial dengan manfaat terlengkap di dunia. Iuran yang sangat terjangkau, tidak ada batas usia maupun prasyarat kondisi kesehatan bagi calon peserta dan manfaat pelayanan kesehatan yang sangat lengkap.
W
ajar jika kemudian banyak masyarakat yang tadinya menjadi peserta asuransi kesehatan komersial, kini beralih menjadi program JKN-KIS. Namun demikian, ada juga masyarakat yang menggunakan keduanya; menjadi peserta JKN-KIS plus membeli asuransi kesehatan komersial lainnya.
MMC, Rumah Sakit Premiere Bintaro, Rumah Sakit Puri Cinere, dan Jogjakarta International Hospital. Secara total, jumlah RS yang dapat diakses oleh peserta CoB sudah lebih dari 1000 RS di seluruh Indonesia, sebagaimana data yang disajikan oleh Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan, dr. Togar Sialagan, MM.
Apabila asuransi kesehatan komersial yang dibeli oleh seseorang yang juga telah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS memiliki kesepakatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN-KIS untuk bersama-sama menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta apabila suatu saat ia sakit, maka kondisi ini dikatakan sebagai Coordination of Benefit atau disingkat CoB.
Secara teknis, peserta CoB tetap harus mengikuti mekanisme rujukan berjenjang dalam mengakses pelayanan kesehatan. Peserta harus terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Saat membutuhkan layanan kesehatan yang bersifat non-emergency, peserta harus datang ke puskesmas atau dokter keluarga tempat ia terdaftar terlebih dahulu. Pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis di RS selanjutnya dapat diberikan jika ada rujukan dari FKTP.
Pertanyaannya, apakah CoB diperlukan ? Pada sebagian masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas dengan tingkat kesadaran berasuransi yang memadai, pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis peserta sebagaimana ditawarkan oleh program JKN-KIS mungkin dirasa belum cukup. Rawat inap di ruang VIP, obat-obatan yang bersifat suplemen seperti vitamin, tindakan medis estetika seperti pemasangan kawat gigi, adalah beberapa contoh manfaat medis tambahan atau sering disebut dengan top-up benefit yang tidak tersedia di dalam program JKN-KIS. Manfaat tambahan inilah yang dapat diperoleh dengan cara membeli asuransi kesehatan komersial lainnya.
INFO BPJS KESEHATAN
Disamping itu, peserta JKN-KIS dengan CoB memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan. Peserta dapat berobat di RS swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selama RS tersebut bekerjasama dengan asuransi swasta yang dimiliki peserta. Peserta program CoB bahkan dapat mengakses RS eksklusif seperti Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit
Edisi 37 2016
CoB saat ini hanya berlaku untuk kasus rawat inap. Pada saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan, maka peserta harus memilih salah satu dari program asuransi yang akan ia gunakan sebagai penjamin, JKN-KIS atau asuransi komersial lain yang dimilikinya. Jika peserta memilih menggunakan JKN-KIS, maka ia akan dilayani sesuai haknya serta sistem dan prosedur yang berlaku di dalam program JKN-KIS. Sebaliknya jika ia menggunakan asuransi komersial, maka ia akan dilayani sesuai manfaat yang tertera di dalam polis asuransi yang dibelinya. Namun untuk kasus rawat inap, penjaminan bisa dilakukan bersama oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN-KIS dan asuransi kesehatan komersial. Misal, jika hak rawat inap peserta pada program JKN-KIS adalah di kelas 1, sementara peserta ingin dirawat di kelas VIP, maka selisih biaya yang muncul dikarenakan peserta naik kelas ini dapat dijamin oleh asuransi komersialnya.
9
INSPIRASI
Calon Peserta Ikuti Kelas Edukasi
KC Tegal
Tak seperti biasa, calon peserta yang mendaftar di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal, Jawa Tengah tidak sekedar antre menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan untuk didata sebagai peserta. Para calon peserta juga dianjurkan mengikuti kelas edukasi agar paham betul soal Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), termasuk hak dan kewajibannya sebagai peserta.
M
Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan KC Tegal Agus Budi Prasetyo
Sebelum mengkuti kelas edukasi, calon peserta yang datang dicek terlebih dahulu kelengkapan dokumennya yaitu fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), foto ukuran 3 kali 4, dan buku rekening tabungan. Jika sudah lengkap, calon peserta mendapat nomor antrean. Dalam sehari ada empat sesi kelas edukasi yaitu pada pukul 08.30, 9.30, 10.30, dan pukul 12.30 WIB. Setiap kelas terdiri maksimum 25 calon peserta. Peserta yang masuk ke kelas edukasi sesuai dengan nomor antrean. Jadi untuk kelas berikutnya menunggu sekitar satu jam.
“Semua peserta duduk, tidak ada yang berdiri agar nyaman dalam menyimak penjelasan dari Duta BPJS Kesehatan,” kata Agus. Di dalam kelas edukasi, calon peserta mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JKN-KIS. Mulai dari iuran yang harus dibayar setiap bulannya sesuai dengan kelas yang dipilih. Untuk kelas 1 Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000, dan kelas 3 Rp 25.500. jika terlambat membayar iuran, penjaminan pelayanan kesehatannya bisa diberhentikan sementara, dan tentu saja akan ada risiko denda apabila di rawat inap. Calon peserta juga jadi memahami sistem rujukan berjenjang dan bisa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dekat dengan tempat tinggal atau dekat tempat kerjanya. FKTP bermanfaat sebagai rujukan pertama saat sakit bahkan sebelum sakit sebagai tempat konsultasi kesehatan jika diperlukan. “Yang sering ditanyakan calon peserta adalah soal naik kelas perawatan dan kamar rawat inap yang sering penuh. Semua kami jelaskan,” kata Agus. Selesai mengikuti edukasi, calon peserta mengumpulkan lagi data di bagian kepesertaan. Di bagian ini, Duta BPJS Kesehatan memeriksa lagi data calon peserta. Kali ini dilihat secara detail nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukannya dengan menggunakan aplikasi Dukcapil. Jika NIK bermasalah, misalnya, nomornya tidak sama dengan di KTP, atau tanggal lahirnya berbeda. Calon peserta diminta untuk mengurus di Dinas Dukcapil. Jika sudah selesai pengurusan di Dukcapil. Calon peserta akan kembali lagi ke BPJS Kesehatan KC Tegal. Calon peserta yang sudah pernah mengikuti kelas edukasi tidak perlu mengikuti lagi. Calon peserta yang persyaratannya sudah lengkap, diminta untuk mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP/paspor, fotokopi buku tabungan salah satu peserta yang ada di dalam Kartu Keluarga. “Yang didaftarkan adalah anggota
keluarga yang tertera di dalam KK dan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan,” paparnya. Jika sudah selesai proses pendaftaran. Peserta akan mendapat nomor virtual account (VA) untuk keperluan pembayaran iuran bulanan melalui Bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah itu, BPJS Kesehatan akan melakukan proses administrasi kepesertaan yang dilaksanakan dalam waktu 14 hari kalender. BPJS Kesehatan KC Tegal akan mengirim SMS kepada calon peserta bahwa pembayaran iuran sudah bisa dilakukan mulai tanggal “sekian” dan maksimal sampai tanggal “sekian”. Peserta harus memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran pertama dengan menggunakan nomor virtual account tersebut, dan pembayaran dapat dilakukan melalui ATM (Automatic Teller Machine), setor tunai, internet banking, EDC (electronic data capture) atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah membayar, peserta dapat mengambil kartu peserta dan bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Khusus untuk pendaftaran bagi bayi yang akan dilahirkan peserta, dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter. Bayi tersebut didaftarkan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan peserta yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan/masih dalam kandungan tersebut. Setelah mendaftar akan diberikan Virtual Account. Pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut, dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup, dan dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Peserta juga wajib melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran. Namun, apabila bayi tersebut tidak didaftarkan selambatlambatnya 14 hari sebelum lahir, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sesuai pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Kebijakan waktu proses pendaftaran yang dilakukan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip gotong royong dan edukasi. Di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang kaya membantu yang miskin, peserta yang muda membantu yang tua. “Kelas edukasi ini sangat jelas membantu kenyamanan pelayanan. Peserta paham, provider lebih baik memberi pelayanan. Jadi semua menjadi nyaman,” kata Agus.
Edisi 37 2016
INFO BPJS KESEHATAN
emang Program Jaminan Kesehtan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin familiar di masyarakat karena sebagian besar masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Namun belum seluruh masyarakat menjadi peserta JKN-KIS. Kini, peserta JKN-KIS baru mencapai sekitar 167,8 juta jiwa. Sedangkan targetnya pada 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah terlindungi oleh JKN-KIS. Berbagai sosialiasi dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan agar masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Seiring dengan bertambahnya peserta baru, tentu diperlukan pelayanan yang semakin baik. Tetapi realisasinya, masih ditemui keluhan-keluhan peserta yang merasa tidak nyaman atas pelayanan yang diterimanya. Oleh karena itu calon peserta perlu mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya agar tidak bingung ketika akan memanfaatkan pelayanan JKN-KIS. “Calon peserta yang datang ke kantor kami akan mengikuti kelas edukasi. Selain menyampaikan sosialisasi soal JKN-KIS, kami juga memberi kesempatan untuk bertanya apa saja,” kata Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan KC Tegal, Agus Budi Prasetio.
SEHAT & GAYA HIDUP
10
KIWI
Mengandung Actinidin, Amankan Pencernaan Untuk menjaga kesehatan tubuh, para ahli kesehatan menyarankan agar kita mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Semua buah bagus bagi kesehtan, bermanfaat, dan ada juga yang memiliki khasiat tertentu. Tetapi ada buah yang kini semakin dikenal masyarakat bahkan sudah sampai ke desa yaitu buah kiwi.
Seperti diungkapkan pakar gizi dari Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr Fiastuti Witjaksono, SpGK, bahwa buah kiwi memiliki vitamin C dua kali lebih tinggi daripada jeruk. Selain itu, kiwi juga memiliki indek glikemik rendah, sehingga memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Oleh karenanya aman bagi penderita diabetes. Dan kiwi juga aman dan sangat baik dikonsumsi ibu yang sedang hamil karena mengandung asam folat. Oleh karenanya, sangat tepat memilih buah kiwi disajikan di kapan saja, baik saat puasa, lebaran, bahkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nutrisi sangat penting untuk menjaga vitalitas tubuh. Tetapi nutrisi akan percuma dikonsumsi jika nutrisi tersebut tidak bisa dicerna dan diserap dengan baik oleh tubuh. Agar makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat bermanfaat dengan baik, maka sistem pencernaan kita harus baik, meskipun saat kita berpuasa. “Semua buah baik dikonsumsi, tetapi memang buah kiwi mengandung serat yang tinggi,” ujarnya. Sekaitan dengan sistem pencernaan, ternyata buah kiwi, utamanya kiwi hijau mengandung enzim actinidin yang dapat mengurai protein dan mencernanya sehingga protein lebih mudah diserap tubuh. Protein dibutuhkan tubuh antara lain untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kandungan actinidin di dalam buah kiwi melengkapi kandungan nutrisi yang dapat menyehatkan saluran cerna bagi orang mengkonsumsinya secara rutin. Saluran cerna yang sehat, menurut Fiastuti, dapat mencegah masuknya bakteri, racun, dan dapat menjaga daya tahan tubuh tetap tangguh. Dia menyarankan setiap hari mengkonsumsi dua buah kiwi, karena kiwi mengandung serat tinggi, prebiotik, enzim actinidin, vitamin, mineral, dan anti oksidan, serta mempunyai indek glikemik rendah. Selain itu, enzim actinidin yang terdapat pada buah kiwi dapat mencerna protein secara maksimal sehingga lebih mudah diserap tubuh, baik di lambung maupun di usus halus. Efeknya, perut terasa kenyang lebih lama.
B
Sedangkan kandungan serat pada buah kiwi hijau sangat tinggi dibandingkan jenis buah lain seperti pisang, apel, dan jeruk. Buah apel hanya mengandung 2,4 nilai serat per 100 gramnya, sedangkan kandungan serat kiwi hijau mencapai 3 per 100 gram. Serat bermanfaat untuk menjaga kesehatan saluran cerna, mencegah konstipasi, menjaga kadar lemak darah dan kadar glukosa darah, serta mampu menjaga agar tidak cepat lapar.
Padahal buah kiwi yang bulat oval seperti sawo tapi kulitnya berbulu ini, ternyata mengandung vitamin C yang tinggi dan sangat aman bagi penderita diabetes, dapat menjaga tubuh tetap langsing, dan tetap bugar. Jika sudah mengetahui kelebihan buah kiwi, soal harga bisa menjadi nomor dua.
Ada dua jenis serat pada buah kiwi yaitu serat larut dan serat tidak larut. Serat larut berfungsi menjaga kadar gula darah tetap stabil karena dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga kadar gula lebih terkendali. Selain itu, serat larut juga dapat mengendalikan kadar lemak darah lebih stabil, karena serat larut dapat mengikat lemak.
INFO BPJS KESEHATAN
uah kiwi kini tidak hanya tersedia di supermarket di kota besar tetapi sudah ada di gerai buah di pinggir jalan. Namun, sebagian masyarakat masih berpikir dua kali untuk membeli buah kiwi. Karena buah asal China yang dibudidaya di Selandia Baru itu masih dinilai mahal bagi sebagian masyarakat.
Edisi 37 2016
Sedangkan, serat tidak larut bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus dan mencegah konstipasi (sulit buang air besar). Prebiotik dalam kiwi dapat memberi makan bakteri baik. Ini artinya, buah kiwi dapat membantu fungsi usus sebagai pencerna makanan sekaligus menjaga kesehatan usus dan lambung, sehingga bakteri jahat dan racun yang akan masuk ke dalam tubuh dapat dicegah. Apa yang disampaikan Friastuti, diperkuat dengan dua hasil penelitian laboratorium dan satu penelitian dengan percobaan pada binatang yang dilakukan oleh Riddet Institute, Massey University dan Zespri International. Penelitian menggunakan ekstrak buah kiwi hijau Zespri sebagai sumber enzim actinidin. Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian laboratorium untuk melihat pencernaan di lambung dan usus. Kiwi hijau dengan indeks glikemik yang rendah, bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan jeruk, pisang, dan mangga, Sehingga membantu menjaga kadar gula darah stabil, dan menjaga rasa kenyang yang lebih lama. Oleh karena itu, kiwi hijau sangat bagus apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes atau kencing manis.
Peneliti menggunakan berbagai makanan sumber protein seperti daging sapi, protein susu (whey protein), susu kedelai, protein gandum (gluten) protein dari jagung, kolagen dan gelatin. Kemudian makanan itu dicoba dicerna dengan simulasi pencernaan lambung dan usus dengan diberi tambahan actinidin, yang berasal dari ekstrak buah kiwi. Hasil yang diujicobakan pada tikus, kandungan actinidin dan serat pada kiwi dapat membantu pencernaan protein lebih baik, dan dapat mengendalikan kadar gula, lemak darah dan menjaga kesehatan usus. Nah, khusus ibu hamil (bumil) pun aman mengkonsumsi kiwi karena mengandung mineral dan vitamin sehingga mampu menjaga bumil dari penyakit berbahaya. Jika ibu sehat, maka pertumbuhan janin pun akan baik. Asupan nutrisi bumil sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin di dalam rahim. Kandungan asam folat yang tinggi dalam buah kiwi akan menjadi gizi utama bagi perkembangan saraf dan kecerdasan janin. Sehingga dengan makan buah Kiwi secara rutin dalam masa kehamilan dipercaya dapat mencegah bayi lahir dalam keadaan cacat saraf atau mental. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dalam buah kiwi akan melancarkan sistem pencernaan sekaligus mengurangi masalah kembung bumil. Serat dalam kiwi juga mengatasi masalah sembelit yang menyerang ibu hamil muda pada umumnya. Maka sangatlah tepat jika bumil mengkonsumsi buah kiwi, karena kandungan serat yang tinggi bisa menjaga berat badan tidak terlalu gemuk atau obesitas semasa kehamilan.
11
KILAS & PERISTIWA Gandeng BCA, BPJS Kesehatan Perluas Jaringan Pendaftaran Peserta Dan Pembayaran Iuran
JAKARTA 20 Juni 2016
D
alam rangka memperluas jaringan pendaftaran peserta dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menambah jaringan perbankan. Setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN), kini BPJS Kesehatan menggandeng Bank Central Asia (BCA). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan BCA adalah bank swasta yang pertama kalinya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai bank swasta terbesar BCA telah memiliki 14 juta nasabah, 1.194 kantor cabang, 16.999 ATM dan ratusan ribu EDC. Diharapkan dengan kerjasama ini akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peserta JKN, khususnya dalam pembayaran iuran. Melalui kerjasama ini juga diharapkan bagi Badan Usaha Swasta yang sudah banyak menggunakan BCA sebagai mitra kerja untuk pembayaran gaji pegawai, dsb, akan lebih memudahkan dalam membayar iuran program Jaminan Kesehatan tanpa perlu biaya tambahan. Adapun program kerjasama yang dilakukan dengan BCA adalah perluasan kepesertaan melalui pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, dan peluasan channel pembayaran di seluruh kantor, electronic banking dan sistem autodebet iuran BPJS Kesehatan. “Ini merupakan langkah strategis, dan diharapkan kedepan akan bertambah bank-bank lain yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan khususnya kemudahan dalam pembayaran iuran, salah satunya dengan memperluas channel jaringan pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” jelas Fachmi Idris di sela-sela acara penandatanganan kerjasama tersebut di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
Fachmi Idris berharap agar dengan bertambahnya channel pembayaran, kesadaran peserta JKN-KIS untuk membayar iuran bulanan juga semakin meningkat. Jangan sampai channel semakin banyak tapi kesadaran peserta untuk membayar semakin berkurang. Berbagai inovasi dilakukan BPJS Kesehatan dalam rangka mempermudah masyarakat membayar iuran. Selain melalui channel perbankan, BPJS Kesehatan
memperluas channel pembayaran dengan memanfaatkan jasa pembayaran dari jaringan non perbankan atau disebut Payment Point Online Bank (PPOB) yang dilakukan baik tradisional (melalui agen perorangan) maupun modern (melalui minimarket). Selain itu BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Kantor Pos dan Agen Pos.
KONSULTASI Iuran saya tertunggak selama 1 tahun lebih, apakah masih bisa saya bayar? Dulu waktu tertunggak 4 bulan, saya bayar via ATM MANDIRI tapi tidak bisa. Saya kebingungan. Akhirnya sampai sekarang saya belum bayar. Mohon penjelasannya
Jawab: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran bulanannya secara teratur. Untuk mempermudah akses pembayaran iuran, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Kantor Pos, Agen Pos, Minimarket (Indomaret dan Alfa Group), dan outlet tradisional berlogo khusus. Jika tidak
2.
Saya mau tanya untuk Kartu JKN-KIS suami saya. Beliau pindah kantor per Agustus 2015, di kantor yang baru bilang itu akan diurus atau dipindahkan. Tapi pada Desember 2015, saat saya berobat di klinik dinyatakan kepesertaan kami tidak aktif. Setelah dikonfirmasi ke kantor baru, ternyata kepesertaan-nya belum diurus. Setelah dua minggu suami saya di panggil oleh HRD-nya yang menyatakan kalau kartu JKNKIS dia tidak bisa diurus karena dari kantor lama masih ada pembayaran aktif. Suami saya sudah cek ke kantor yang lama, mereka bilang sudah tidak ada pembayaran dari bulan Agustus terakhir. Lalu suami saya diminta untuk datang ke tempat kantor lama. Mohon kejelasannya untuk
3.
Mengapa masalah infertilitas tidak ditanggung BPJS Kesehatan?
4.
Jika perusahaan sudah 8 bulan tidak bayar iuran apakah kami bisa pindah menjadi peserta mandiri?
Jawab: Tidak bisa, kecuali Anda resign dari perusaahan tersebut, maka Anda dapat pindah status kepesertaan menjadi Peserta Bukan
bisa membayar melalui ATM Mandiri, maka peserta dapat mencoba alternatif lain tersebut. Jika tunggakan iuran peserta melebihi 6 bulan (khusus peserta perorangan), maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan untuk sementara hingga peserta yang bersangkutan membayar seluruh iuran yang tertunggak beserta dendanya. Untuk mengaktifkannya, peserta dapat membawa bukti pembayaran seluruh iuran yang tertunggak kepada petugas BPJS Kesehatan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat. Selanjutnya, status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dan peserta dapat memperoleh layanan kesehatan lagi sesuai dengan haknya.
penyelesaiannya bagaimana, apakah memang harus suami saya urus sendiri, sedangkan ini untuk kepesertaan perusahaan. Kalau memang harus diurus sendiri, bagaimana caranya? Jawab: Terkait hal tersebut, jika kami boleh menyarankan, mohon Ibu dapat meminta surat keterangan dari kantor lama bahwa sudah tidak ada pembayaran aktif sejak bulan Agustus terakhir. Surat keterangan tersebut dapat diserahkan kepada HRD perusahaan baru untuk selanjutnya dilampirkan sebagai dokumen penunjang dalam proses pengurusan pendaftaran suami Ibu sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Jawab: Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pelayanan untuk mengatasi infertilitas merupakan salah satu pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan
Pekerja Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri/perorangan. Jika perusahaan tidak membayar disiplin membayar iuran, mohon laporkan kepada kami melalui care center 1500400 atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat (cek alamat dan nomor kontaknya di www.bpjs-kesehatan.go.id). Karena jaminan kesehatan adalah hak karyawan perusahaan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tempat karyawan bekerja.
Edisi 37 2016
INFO BPJS KESEHATAN
1.
CARA MEMERIKSA
KEASLIAN KARTU BPJS KESEHATAN
Anggota BPJS Kesehatan bisa memeriksa keaslian kartu yang dimiliki melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang dapat diunduh gratis melalui Google Play Store.
Pastikan aplikasi BPJS Kesehatan yang anda unduh adalah resmi seperti dibawah ini :
P O ST O L A C Hindari Penggunaan Jasa Calo saat mendaftarkan diri sebagai Anggota BPJS Kesehatan
Bila kartu yang anda gunakan palsu maka secara otomatis nama dan nomor kartu keanggotaan anda tidak terbaca dalam master file BPJS Kesehatan.
Kantor Pusat : Jl. Letjend. Suprapto Kav. 20 No.14 Cempaka PutihJakarta Pusat 10510 Telp : (021) 4212938 , Fax : (021) 4212940
www.bpjs-kesehatan.go.id
Para Calon Peserta diharap langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat didaerahnya masing-masing atau menghubungi care center BPJS Kesehatan di 1 500 400 (24 Jam)
