IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Yiska Juniarti Mokola Patar Rumapea Sony Rompas
ABSTRACT
: This research was carried out by focusing the discussion on the problem of policy implementation in the public service population and civil registry offices in North Halmahera Regency in making ID cards. This study aimed to determine how the implementation of public service policy has been conducted in the department of population and civil registration district of North Halmahera in terms of ID cards, and to help authors understand how the implementation of the pubic service policy is applied in the sphere of local government, particularly the official residence and recording civil. This research was conducted using qualitative research methods in the Department of Population and Civil Registration, the Government of North Halmahera, North Maluku province the number of respondents is as much as 10 employees in the Department of Population and Civil Registration District of North Halmahera. The technique used to perform data collection is observation Participation (participan Observation), in-depth interviews (in depth interviews), and study documentation. Data analysis techniques used in qualitative research is a model of Miles and Huberman. Based on the research conducted, it is known that there are objective or objectives are clear and consistent policy regarding the ID card in the office of population and civil registration district of North Halmahera; There is strong theoretical support in formulating policy ID card at the Office of Population and Civil Registration District of North Halmahera; law foundation policy implementation process of policy-making government-issued ID card at the Office of Population and Civil Registration District of North Halmahera which ensures compliance of the employees in the Department of Population and Civil Registration in North Halmahera district to collect data of ID cards; There is a good commitment from the employee to perform the tasks in the success of local government programs in the field of Population and Civil Registration; There is support from stakeholders as well as the entire community in supporting the Office programs to create an orderly society in terms of administration; and support the development of social, economic and political in an effort to prosperity. Keywords: Implementation, Public Services Policy, Office of Population and Civil Registration
lingkup pemerintahan. Di tengah-tengah
PENDAHULUAN Implementasi
kebijakan
perkembangannya,
upaya
untuk
pelayanan publik adalah sebuah tema
mengembangkan studi implementasi di
baru dalam bidang pemerintahan yang
Indonesia
akhir-akhir ini banyak dibicarakan dalam
relevansinya.
semakin Relevansi
memperoleh tersebut
1
berkaitan
dengan
perkembangan
publik ini adalah dengan menilai dan
kebijakan publik di Indonesia yang
mecermati pelayanan publik di daerah.
kontradiktif khususnya setelah zaman
Sebagai warga Halmahera Utara, penulis
reformasi. Purwanto dan Sulistyastuti
tertarik
(2012:v)
implementasi kebijakan pelayanan publik
Seiring dengan otonomisasi yang
untuk
melihat
upaya
ini pada Dinas Kependudukan Dan
ditanamkan dalam sistem pemerintahan
Pencatatan
di Indonesia saat ini, peningkatan kualitas
Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera
pelayanan publik merupakan salah satu
Utara adalah salah satu kabupaten yang
agenda reformasi birokrasi, yang bertitik
berada di Kawasan Timur Indonesia,
tolak dari kenyataan buruknya kondisi
tepatnya di Propinsi Maluku Utara.
faktual kualitas pelayanan publik yang
Kabupaten ini memiliki karakteristik
sebagian besar ditentukan oleh kualitas
yang berbeda dengan kabupaten atau kota
sikap, dan karakter aparatur pemerintah
lain baik di propinsi Maluku Utara atau
yang tidak terpuji, korup, dan tidak
pun di Propinsi lain di Indonesia. Salah
bertanggungjawab.
Surjadi,
satu perbedaannya yaitu pada realitas
sektor
penduduk pasca pemisahan dari propinsi
(2012:
1),
Menurut
birokrasi
pada
Sipil
Maluku
yang
dan
kesenjangan antar Kabupaten/Kota di
yang
Maluku Utara saat ini. Ada Kabupaten
berskala besar dengan jumlah personil
yang cepat dalam hal pertumbuhan
yang
melaksanakan
ekonomi dan ada juga yang lambat dalam
penyelenggaraan negara, pemerintahan,
hal pertumbuhan ekonomi. Misalnya,
termasuk
dan
Kota Ternate lebih cepat pertumbuhan
birokrasi
ekonominya dibanding Kabupaten/kota
melibatkan
bentuk
banyak
kompleks organisasi
untuk
pelayanan
pembangunan. pemerintah
luas,
Peran
dipandang
umum,
sebagai
yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan
cukup
Kabupaten
pemerintahan mencakup bidang tugas sangat
yang
Di
menciptakan
yang lain. Administrasi
kependudukan
pembangunan suatu negara, maupun
memuat tentang Peristiwa Kependudukan
untuk memenuhi segala kebutuhan dan
dan Peristiwa Penting, yang dimaksud
kepentingan masyarakat.
dengan Peristiwa Kependudukan antara
Salah satu contoh yang dapat
lain perubahan alamat, pindah datang
dijadikan objek penelitian pelaksanaan
untuk menetap, tinggal terbatas, serta
atau implementasi kebijakan pelayanan
perubahan status orang asing tinggal 2
terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan
yang outentik tentang peristiwa-peristiwa
Peristiwa Penting antara lain kelahiran,
tersebut,
kematian, perkawinan, dan perceraian,
kedudukan hukum seseorang menjadi
termasuk pengangkutan, pengakuan, dan
tegas dan jelas. Hal tersebut telah
pengesahan anak, serta perubahan status
ditegaskan didalam Undang–Undang No.
kewarganegaraan,
dan
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
peristiwa penting lainnya yang dialami
Kependudukan dan telah di tetapakan
oleh seseorang merupakan kejadian yang
dalam Peraturan Menteri Dalam Nageri
harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
Sipil,
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
karena
perubahan
ganti
nama
membawa
implikasi
data identitas atau surat
keterangan
kependudukan.
dengan
demikian
maka
Administrasi Kependudukan.
Dengan
Masalah riil yang dijumpai di
demikian, setiap peristiwa kependudukan
lapangan adalah bahwa implementasi
dan peristiwa penting memerlukan bukti
kebijakan pelayanan publik di Dinas
yang
Kependudukan
sah
untuk
dilakukan
dan
Catatan
sipil
pengadministrasian dan pencatatan sesuai
Kabupaten
Halmahera
Utara
adalah
dengan ketentuan Undang-Undang.
pelayanan
pembuatan
KTP
yang
Oleh karena Dinas Kependudukan dan
Pencatatan
masyarakat
dari
suatu
administrasi
Pemerintah
yang
pemungutan biaya dan penundaan masa
menangani hal-hal seperti di atas, maka
pengambilan KTP. Banyak masyarakat
lembaga ini diadakan oleh Pemerintah
yang dimintakan biaya yang tidak sedikit.
dan
Atau
resmi
bertugas
mendaftarkan selengkap
untuk serta
membukukan
dalam
hal
pelayanan
pembuatan dan penerbitan akta nikah dan pembatalan akta nikah terhadap warga
keperdataan
yang mengurusnya. Jika dilihat dari
seseorang. Seluruh peristiwa penting
mekanisme sebagaimana diatur dalam
yang
(yang
undang-undang
tentang
perlu
daerah,
dinas
bagi
terjadi
memiliki
setiap
bahkan
seperti
peristiwa
penting
mungkin
mencatat,
pelayanan,
segi
adalah
lembaga
Sipil
menyulitkan
status
dalam
aspek
keluarga hukum),
peran
pemerintahan terkait
birokrasi
dalam
didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik
menunjang
adalah
yang bersangkutan maupun orang lain
mempermudah pelayanan publik dan
yang berkepentingan mempunyai bukti
bukannya menyusahkan. 3
Tentang persoalan kependudukan
sebagaimana
yang
dijelaskan
oleh
ini, dinas kependudukan dan pencatatan
Mazmanian dan Sabatier ini diharapkan
sipil memegang peran penting dalam
persoalan implementasi kebijakan di
penertiban administrasi dan pencatatan
Discapil Kabupaten Halmahera Utara
semua penduduk di daerah ini. Dalam
bisa terlaksana dengan babik.
kenyataannya
kebijakan
Oleh karena itu, maka dalam
kurang
dipahami
penulisan karya tulis ini, penulis tertarik
baik
sehingga
untuk meneliti tentang implementasi
membutuhkan kreatifitas dan peran dinas
kebijakan pelayanan publik di Dinas
terkait
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di
pelayanan
acap
publik
masyarakat
kali
dengan
dalam
meningkatkan
kualitas
pelayanan publik melalui implementasi kebijakan pelayanan publik yang relevan dengan
kebutuhan
masyarakat
Kabupaten.
METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian Metode yang digunakan dalam
Model yang bisa digunakan oleh Dinas
Kabupaten Halmahera Utara.
dalam
upaya
implementasi
rancangan penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif.
Alasan
penulis
kebijakan pelayanan publik adalah model
menggunakan metode kualitatif adalah
Mazmanian dan Sabatier (1986:268).
karena masalah yang akan dihadapi
Menurut model ini, ada enam variabel
sangat holistic (menyeluruh), kompleks,
utama yang dianggap memberi kontribusi
dan dinamis sehingga tidak
keberhasilan
kegagalan
data pada situasi sosial tersebut dijaring
implementasi, yakni: Tujuan atau sasaran
dengan metode penelitian kuantitatif
kebijakan yang jelas dan konsisten;
dengan instrument seperti test, kuesioner,
Dukungan
dalam
pedoman wawancara. Selain itu, peneliti
Proses
bermaksud mengetahui dan memahami
atau
teori
merumuskan
yang
kuat
kebijakan;
implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin kepatuhan
mungkin
situasi sosial secara lebih mendalam. B. Tempat Dan Waktu Penelitian
para petugas di lapangan dan kelompok
Tempat penelitian adalah Dinas
sasaran; Komitmen dan keahlian para
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
pelaksana kebijakan; Dukungan para
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,
stakeholder; dan Stabilitas kondisi sosial,
Provinsi Maluku Utara. Waktu penelitian
ekonomi, dan politik. Melalui penerapan
dilakukan sejak bulan Maret sampai
implementasi
dengan bulan Mei 2014.
oleh
para
pegawai
4
C. Responden Penelitian
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu
mementingkan
informan/responden,
jumlah
tetapi
lebih
Menurut Sugiyono (2010: 225), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
peneltian
kualitatif
mementingkan content, relevansi, sumber
Observasi
yang benar-benar dapat memberikan
Observation), wawancara mendalam (in
informasi,
depth Interview), dan studi dokumentasi.
baik
mengenai
orang,
Partisipasi
adalah
peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik
F. Indikator Penelitin
pengambilan responden/informan yang
Indikator
(participan
sebagai
alat
ukur
digunakan dalam penelitian ini ialah
implementasi kebijakan pelayanan publik
teknik
atau
dalam konteks ini menggunakan konsep
pengambilan sampel bertujuan. Adapun
Sabatier sebagaimana telah dijelaskan
yang menjadi responden/informan dari
dalam bagian Bab II. Sabatier (1986:268)
penelitian ini adalah pegawai Dinas
menyebut, ada enam variabel utama yang
Kependudukan
dianggap
purposive
sampling
dan
Catatan
Sipil
memberi
kontribusi
atau
kegagalan
Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 10
keberhasilan
orang.
implementasi, yakni : 1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang
D. Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dan dibantu oleh dua orang peneliti lain yang
berada
Instrumen dokumen
di
lain, yang
implementasi publik,
baik
Lokasi
Penelitian.
yakni:
dokumen-
berhubungan kebijakan
dengan
pelayanan
yang
berupa
pustaka/literature perpustakaan maupun
jelas dan konsisten; 2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; 3. Proses implementasi memiliki dasar hukum
yang
jelas
sehingga
menjamin kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; 4. Komitmen
dan
keahlian
para
pelaksana kebijakan;
dokumen yang berasal dari instansi
5. Dukungan para stakeholder;
terkait. Sedangkan teknik pengumpulan
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi,
data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.
dan politik. G. Teknik Analisis Data Teknik
analisa
data
yang
digunakan dalam penelitian kualitatif 5
dilakukan sejak selama di lapangan dan
Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan
setelah selesai di lapangan. Analisa data
politik.
di lapangan dalam penelitian ini, peneliti
a) Secara umum, responden memiliki
akan menggunakan model Miles dan
tanggapan
Huberman.
dan
sehubungan
dengan
Huberman dalam Sugiyono (2010: 246),
wawancara
yang
aktivitas dalam analisis data kualitatif
kepada mereka. Untuk pertanyaan
dilakukan
indokator
Menurut
secara
Miles
interaktif
dan
yang
hampir
sama
pertanyaan disampaikan
pertama
tentang
berlangsung secara terus menerus sampai
implementasi
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
pemerintahan, yakni Tujuan atau
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
sasaran kebijakan yang jelas dan
reduction (reduksi data), data display
konsisten
(penyajian
KTP, kesepuluh responden hampir
data),
dan
conclusion
drawing/verivication (penyimpulan atau
sama
verifikasi)
bahwa
Sipil
indikator-indikator
dalam
pembuatan
menjawab,
tujuan
Kependudukan
1. Analisa Data pengumpulan
mengenai
dan
yakni
sasarannya
mengikuti visi dan misi dinas
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN Hasil
kebijakan
data
sesuai
implementasi
kebijakan di Dinas Kependudukan dan
dan
Kabupaten,
Administrasi
Pencatatan
yaitu:
Tertib
Kependudukan
dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk berkualitas tahun 2015.
Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yakni Tujuan atau sasaran
b) Dukungan teori yang kuat dalam
kebijakan yang jelas dan konsisten
merumuskan kebijakan;
khususnya tentang pembuatan KTP;
Berdasarkan data yang dipaparkan
Dukungan teori yang kuat dalam
di
merumuskan
Proses
memiliki pandangan yang hampir
implementasi memiliki dasar hukum
sama, yakni bahwa dukungan teori
yang
dalam merumuskan kebijakan di
jelas
kebijakan;
sehingga
menjamin
atas,
kesepuluh
kepatuhan para petugas di lapangan
Dinas
dan kelompok sasaran; Komitmen dan
Pencatatan
keahlian para pelaksana kebijakan;
mengatakan
Dukungan
peraturan
para
stakeholder;
dan
responden
Kependudukan Sipil mengikuti
dan rata-rata sistem
perundang-undangan 6
yang berlaku tentang Pemerintah Daerah
dan
Peraturan
Daerah
Komitmen dan keahlian para pegawai dalam
melaksanakan
kebijakan
(Perda), selain itu, dukungan teori-
pemerintah
teori implementasi kebijakan dan
Kependudukan
administrasi
Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
publik
diangkat
di
bidang
dan
Pencatatan
sebagai dasar dukungan teori yang
Para
kuat dalam merumuskan kebijakan
menyatakan
dinas.
komitmen yang baik dari pegawai
c) Proses
implementasi
responden
umumnya
bahwa
terdapat
kebijakan
untuk melaksanakan tugas dalam
pembuatan KTP memiliki dasar
mensukseskan program pemerintah
hukum
sehingga
daerah di bidang Kependudukan
menjamin kepatuhan para petugas
dan Pencatatan Sipil, namun dalam
di lapangan dan kelompok sasaran;
hal keahlian, dibutuhkan berbagai
yang
jelas
Berdasarkan paparan data, diketahui
pelatihan guna meningkatkan lagi
bahwa responden pada umumnya
profesionalisme
mengatakan, dasar hukum proses
seperti mengikuti pendidikan dan
implementasi kebijakan pelayanan
pelatihan (diklat) baik di tingkat
publik yang menjamin kepatuhan
propinsi maupun pada tingkat pusat
para
dengan tujuan untuk meningkatkan
pegawai
Kependudukan
di dan
Dinas Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Utara dalam
melakukan
kerja
pegawai,
sumber daya manusia (pegawai). e) Dukungan
para
stakeholder
pendataan
terhadap program Dinas dalam
pebuatan KTP umumnya mengikuti
mengajak masyarakat melakukan
sistem perundang-undangan yang
pebuatan KTP;
berlaku, misalnya UU No. 24
Responden pada umumnya sepakat
Tahun
bahwa
2013Tentang
Pemerintah
Pada
prinsipnya
ada
Daerah, PP 37 Tahun 2007, Perpres
dukungan dari stakeholders serta
25 Tahun 2008, dan Peraturan
seluruh
Daerah Nomor 4 Tahun 2007.
dalam menunjang program Dinas
d) Komitmen pelaksana KTP;
dan
keahlian
kebijakan
para
pembuatan
untuk
kompenen
menciptakan
masyarakat
masyarakat
yang tertib dalam hal administrasi kependudukan nyata.
sudah
Kebijakan
baik di
dan
bidang 7
penertiban
administrasi
kependudukan pembuatan
keragaman objek, dan perubahan
khususnya KTP
mendapat
seperti apa yang dikehendaki. 2.
Intervening;
Diartikan
dukungan dan tanggapan positif
sebagai kemampuan kebijakan untuk
dari seluruh stakeholders dan tokoh
menstrukturkan proses implementasi
masyarakat.
dengan
f) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi,
indikator
kejelasan
dan
konsistensi tujuan, dipergunakannya
dan politik sebagai faktor eksternal
teori
yang
dukungan
sumber dana, keterpaduan hirarkis di
berjalan
antara lembaga pelaksana, aturan
dengan baik. Dari wawancara yang
pelaksana dari lembaga pelaksana,
dilakukan diketahui bahwa rata-rata
dan perekrutan pejabat pelaksana
responden
bahwa
yang memiliki keterbukaan kepada
Kabupaten Halmahera Utara dalam
pihak luar, variabel di luar kebijakan
hal kehidupan sosial, ekonomi dan
yang
politik
implementasi
memberikan
pembuatan
KTP
bisa
mengatakan
sedang
dalam
kausal,
ketepatan
alokasi
mempengaruhi yang
berkenaan
dengan
menuju
sehingga
ekonomi dan teknologi, dukungan
umumnya dalam hal ketiga sektor
publik, sikap dan sumber daya
ini
(resources)
kemakmuran
menurut
penuturan
mereka
indikator
proses
perkembangan dan dalam upaya
stabil dan baik adanya. 2.
Variabel
konstituen,
komitmen
Berdasarkan kerangka teori yang
indikator
yang
ada
enam
kualitas
dari
pejabat
pelaksana. 3.
Variabel Dependen; Yaitu tahapan
mempengaruhi
dalam proses implementasi kebijakan
keberhasilan suatu implementasi. Keenam
publik dengan lima tahapan, yang
indikator ini dikelompokkan dalam tiga
terdiri dari: pertama, pemahaman
variabel, yaitu:
dari lembaga/badan pelaksana dalam
1.
Variabel
dapat
dukungan
dan
kepemimpinan
dijelaskan dalam bab dua, diketahui bahwa mengemukakan
sosio-
pejabat yang lebih tinggi, serta
Pembahasan
Sabatier
kondisi
Independen;
Mudah-
tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori
dan
teknis
pelaksanaan,
bentuk
disusunnya
kebijakan
pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga,
hasil
penerimaan
nyata. atas
Ke-empat,
hasil
nyata. 8
Terakhir,
kelima,
tahapan
yang
sehingga menjamin kepatuhan para
mengarah pada revisi atas kebijakan
petugas di lapangan dan kelompok
yang dibuat dan dilaksanakan, baik
sasaran,
sebagian
sekabupaten.
maupun
keseluruhan
kebijakan yang bersifat mendasar.
yakni
masyarakat
4) Terdapat komitmen yang baik dari pegawai untuk melaksanakan tugas
KESIMPULAN DAN SARAN
dalam
A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan di atas,
mensukseskan
pemerintah
daerah
program di
bidang
dapat disimpulkan bahwa:
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
1) Secara umum, Tujuan atau sasaran
namun
dalam
hal
keahlian,
kebijakan yang jelas dan konsisten
dibutuhkan berbagai pelatihan guna
mengenai pembuatan KTP di dinas
meningkatkan lagi profesionalisme
kependudukan dan pencatatan sipil
kerja pegawai.
Utara,
5) Ada dukungan dari stakeholders serta
dinas
seluruh kompenen masyarakat dalam
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menunjang program Dinas untuk
Kabupaten,
menciptakan masyarakat yang tertib
Kabupaten mengikuti
Halmahera visi
dan
misi
yaitu:
Tertib
Administrasi Kependudukan dengan
dalam
hal
administrasi
Pelayanan Prima menuju Penduduk
kependudukan sudah baik dan nyata. 6) Kabupaten Halmahera Utara dalam
berkualitas tahun 2015. 2) Dukungan teori yang kuat dalam
hal kehidupan sosial, ekonomi dan
merumuskan kebijakan pembuatan
politik sedang dalam perkembangan
KTP di Dinas Kependudukan dan
dan
Pencatatan
kemakmuran
Sipil
Kabupaten
dalam
upaya
menuju
sehingga
umumnya
Halmahera Utara mengikuti sistem
dalam hal ketiga sektor ini menurut
peraturan perundang-undangan yang
penuturan mereka stabil dan baik
berlaku.
adanya.
3) Proses
implementasi
pembuatan pembuatan
kebijakan
KTP KTP
kebijakan di
Dinas
B. Saran Berdasarkan penelitian
ini,
kesimpulan maka
dapat
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
direkomendasikan secara umum Saran
Kabupaten
Utara
untuk Pemerintah Kabupaten Halmahera
memiliki dasar hukum yang jelas
Utara dalam hal ini Dinas Kependudukan
Halmahera
9
dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera
tentang Pedoman Pendataan Dan
Utara bahwa:
Penerbitan Dokumen Kependudukan
1.
Diharapkan
3.
dapat
Kependudukan
di bidang implementasi kebijakan
mempertahankan citra baiknya dalam
pemerintah
pelayanan lewat komunikasi yang
untuk
pegawai
ditempatkan negeri
sipil
namun
tetap
telah di bangun oleh implementor,
sehingga membantu mempermudah
pelaksana
kinerja pegawai. hal ini mengingat,
terhadap penerima pelayanan yakni
dari gelar para pegawai yang bekerja
masyrakat, agar pelayanan lebih di
di Discapil kabupaten, hampir tidak
tingkatan
ada yang memiliki lulusan sarjana
kebijakan yang sudah dibuat dapat
ilmu pemerintahan.
dijalankan dengan baik.
Agar supaya dalam menjalankan
5.
pelayanan
lagi
dan
Diharapkan
bahkan
pokok-pokok
agar
Dinas
kebijakan pembuatan KTP terhadap
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
seluruh
sangat
dapat selalu menjaga relasi dan kerja
diharapkan supaya urusannya jangan
sama dengan stakeholders dan tokoh
dipersulit dan berbelit-belit agar
masyarakat,
dalam
kredibiulitas kinerja pegawai bisa
mendukung
program
mendapat tanggapan positif dari
menertibkan
masyarakat pada umumnya.
kependudukan dan pencatatan sipil.
masyarakat,
Harus ditingkatkan lagi kerja sama
6.
Mengingat
upaya
untuk
pemerintah administrasi
pertumbuhan
dan
dengan seluruh lembaga terkait dan
perkembangan sosial, ekonomi dan
stakeholders
politik turut memberikan pengaruh
guna
menunjang
program pemerintah daerah dalam
dalam
hal ini Discapil untuk penertiban
kebijakan, maka sangat diharapkan
administrasi
agar kerja sama pemerintah daerah
kependudukan
Kabupaten ke depan. 4.
Bagi Penduduk Rentan Administrasi
meningkatan jaminan mutu pegawai
sebagai
2.
Pemerintah
Diharapkan dan
Dinas
Catatan
proses
implementasi
dalam upaya peningkatan kualitas Kependudukan
pertumbuhan
Sipil
sosial, ekonomi dan politik perlu
dapat
mengimplementasikan berbagai jenis
dan
perkembangan
selalu dilaksanakan.
peraturan pemerintah lain seperti Permendagri Nomor 11 tahun 2010 10
DAFTAR PUSTAKA
dalam
http://ide2-
Anderson, James E. (1969). Public Policy
pendidikan.blogspot.com/2009/06/3
Making. (New York: Holt, Rinehart
-tahapan-analisis-kebijakan-
and Winston, 2nd ed.).
pendidikan.html (Senin 01 Februari
Eyestone, Robert (1971). The Threads of Policy:
A
Study
in
Police
2010). Sabatier, P.A. (1986), “Top-Down and
Leadership. (Indianapolis: Bobbs
bottom-up
Merril).
implementation research” Journal
Friedrich Carl J. (1963). Man and His Government. (New York: McGraw Hill)
approaches
to
of Public Policy. Vol.6 PP. 21-48. Schneider, Anne L. (1982), Studying Policy
Implementation:
a
Hogwood, Brian W. and Lewis A. Gunn,
conceptual framework, Evaluation
(1984). Policy Analysis for the Real
Review, Vol.6 No.6 Desember:
World.
715-730.
(New
York:
Oxford
Singarimbun,M dan S. Effendi. 1995,
University Press). Jones, Charles O. (1984). An Introduction
Metode Penelitian Survei, Jakarta,
to the Study of Public Policy. Third edition.
(Monterey:
Books/Cole
Publishing Company).
LP3ES. Sugiyono, (2010). Metode Penelitian
Nasution, S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito).
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta). http://www.halmaherautarakab.go.id/info
Nugroho, Riant, (2012). Public Policy; Dinamika
Kebijakan,
Analisis
Kebijakan, Manajemen Kebijakan, (Jakarta: Kompas Gramedia). Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). Implementasi
rmasi-skpd/dinas-kependudukandan-catatan-sipil.html,
Undang-Undang
No.25
Tahun
2009
tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Aplikasinya
Kependudukan
Indonesia,
10
maret 2014-03-10
Kebijakan Publik: Konsep dan di
senin,
Administrasi
(Yogyakarta: Gava Media). Rahardjo, H. Mudjia, (2010). Tahapan Analisis
Kebijakan
Pendidikan, 11
