Evaluasi kebijakan kebijakan JKN: Apakah diperlukan di tahun 2017?

Evaluasi kebijakan kebijakan JKN: Apakah diperlukan di tahun 2017? Laksono Trisnantoro Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Tujuan penulisan paper • Memahami mengenai Monitoring dan Evaluasi kebijakan yang diaplikasikan ke JKN • Membahas mengenai relevansi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN • membahas rencana Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN di tahun 2017 Catatan: PKMK UGM tidak “anti” JKN. Tahun 1997, menyusun naskah akademik untuk RUU Askes

Isi Bagian 1. Memahami Proses Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bagian 2: Situasi saat ini: Apakah kebijakan JKN ini dapat mencapai sasarannya? Bagian 3. Risiko tanpa Evaluasi Kebijakan di tahun 2017 Bagian 4: Brainstorming kemungkinan perubahan kebijakan di masa mendatang Penutup: Bagaimana alur dari Hasil Studi Evaluasi Kebijakan?

Bagian 1: Memahami Proses Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan • Konsep Evaluasi Kebijakan • Apa perspektif evaluasi? • Apa indikatornya?

Siklus Kebijakan

5

Proses Kebijakan Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan

Perumusan Kebijakan UU SJSN: 2004 UU BPJS: 2011

Pelaksanaan Kebijakan

Monitoring Pelaksanaan

2014 - 2016 6

Hal yang alamiah: Tidak ada UU yang sempurna Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan




2014 - 2016 7

Hal yang alamiah: Tidak ada UU yang sempurna Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan


Proses kebijakan yang sangat dinamis dan butuh waktu lama



2014 - 2016 8

Evaluasi dan Monitoring Kebijakan • Monitoring : Pemantauan terus menerus • Evaluasi Formatif : Memberi masukan mengenai bagaimana memperbaiki rancangan kebijakan, pembagian tugas dan peran dalam implementasi kebijakan • Evaluasi Sumatif : Memberi masukan mengenai bagaimana kebijakan telah atau belum mencapai tujuannya

9

Bukti Ilmiah Pengalaman Bukti Anekdot Opini

Kepercayaan

Nilai-nilai Keputusan

Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika

Model Evidence Based Policy Making

Cookson R. Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn’t. Journal of Health Service Research Policy. Vol 10 No 2 April 2005

Bukti Ilmiah Pengalaman Bukti Anekdot Opini

Pengalaman JKN 2014-2016

Kepercayaan

Nilai-nilai Keputusan

Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika

Model Evidence Based Policy Making

Cookson R. Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn’t. Journal of Health Service Research Policy. Vol 10 No 2 April 2005

Perspektif Monitoring dan Evaluasi • Kinerja Operasional • Efisiensi • Pemerataan

Mengapa perspektif pemerataan perlu? UUD 1945: Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2: Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan .

UU SJSN • UU SJSN menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN • Iuran sesuai dengan besaran pendapatan • UU SJSN menyatakan bahwa subsidi iuran JKN harus untuk orang miskin dan orang tidak mampu

Apa indikator pemerataan pelayanan? Misal, • Perbaikan Rasio Klaim dan dana kapitasi antar Kelompok • Perbaikan Rasio Klaim dan dana kapitasi antar kabupaten/kota • Menurunnya kesenjangan supply side (jumlah dan distribusi faskes, dan SDM)

Apakah ideologi berperan dalam evaluasi kebijakan JKN?

Ideologi • A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system

• Ideologi negara dan partai politik • Ideologi sektor kesehatan • Ideologi dalam kehidupan seorang manusia (budaya)

17

Ideologi Pasar Product Market Pengeluaran rupiah oleh rumah tangga

Penerimaan

Barang dan jasa yang dibutuhkan

Pasokan Barang

Firm

Household Pasokan input dari rumahtangga Pemasukan rupiah dari produksi

Input yang dibutuhkan firma

Biaya Produksi yang dibayar firma

Production factors market

18

Intervensi Pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar Sistem JKN

Product Market Pengeluaran rupiah oleh rumah tangga

Penerimaan

Barang dan jasa yang dibutuhkan

Pasokan Barang

Firm

Household Pasokan input dari rumahtangga Pemasukan rupiah dari produksi

Input yang dibutuhkan firma

Biaya Produksi yang dibayar firma

Subsidi pendirian dan penyelenggaraan faskes

Insentif para dokter

Production factors market

Ideologi: Meningkatkan peran pemerintah dalam pembiayaan

19

Dimana letak ideologi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional? Sosialisme

Neoliberal Sosial Demokrat

Ideologi Kanan

Ideologi Kiri

Jaminan Kesehatan Nasional Nawacita Ke arah pemerataan 20

Pajak

Pendapatan Negara bukan Pajak

Contoh Debat Ideologis: Siapa pengguna dana pajak? Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll

BPJS

APBN R p

PBI

Rp

Kemenkes Kementerian lain

R p

Non-PBI Mandiri Askes Swasta

Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan

Pemda Pendapatan Asli Daerah

Dana dari Masyarakat langsung 21

Pajak

Apakah boleh dana PBI yang sebagian dari pajak dipakai oleh Non-PBI mandiri (PBPU)?


Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll

BPJS

APBN R p

PBI

Rp


R p

Askes Swasta

Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan


Non-PBI Mandiri

Apakah memenuhi nilai keadilan sosial?


Catatan tentang Pajak • Pajak Langsung. • Pajak Tidak Langsung.

• Kekuatan pajak langsung di Indonesia tidak tinggi • Kekuatan pajak tidak langsung kuat, termasuk yang berasal dari cukai rokok

Penggunaan Kubus WHO saat ini

Penggunaan Jika Menggunakan lensa Ideologi pro-pemerataan

Regional 1 Regional 5

Bagian 2: Situasi saat ini Antara lain: a. Tantangan Pembiayaan b. Perkembangan Supply-side; c. Problem Klaim PBPU, dan potensi melebarnya jurang pemisah antar daerah ( Desentralisasi dan Sentralisasi Jaminan Kesehatan); d. Kemungkinan tercapainya sasaran 2019.

a. Tantangan pembiayaan di BPJS Pada 2015, pemerintah menanggung defisit anggaran BPJS Kesehatan Rp 10 T. Tahun ini, pemerintah harus menutup defisit BPJS Kesehatan yang hingga bulan September mencapai Rp 6,7 T. Hingga akhir tahun 2016, defisit anggaran BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 7 T. (sumber : Kompas, 2016)

Sumber : http://setkab.go.id/

"Saya minta pemerintah pusat dan daerah bisa berbagi peran dan tanggung jawab berdasarkan semangat gotong royong. Namun, pembagian tugasnya harus jelas antara pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan,” (Presiden Jokowi) 27

Gambaran Masalah dipandang dari pemasukan BPJS - BPJS Defisit - PBI - PBPU merugikan......

Non-PBI eks PT Askes dll

APBN PB BPJS I

Pemda

Pelayanan Dasar/FKTP

Prof. dr. Laksono Trisnantoro

Non-PBI Mandiri (PBPU)

Rujukan/FKT L

Pajak

Masih belum ada pagar di dalam BPJS yang single pool



BPJS

APBN R p

PBI

Rp


R p


Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan



Pajak

Akibatnya: Dana untuk PBI dipergunakan oleh PBPU



BPJS

APBN R p

PBI

Rp


R p

Askes Swasta

Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan


Non-PBI Mandiri



b. perkembangan Supply Side (khusus RS)

31

Jumlah RS di Indonesia 1,800 1,600

1,400

Publik, 1,540

Publik, 1,562

Publik, 1,592

Publik, 1,607

Publik, 1,405

1,200 1,000

Privat, 870

800 Privat, 543

600 400

Privat, 984

Privat, 666

Privat, 314

200 2012

2013

2014

2015

Updated (Dec 2016)

RS di Indonesia terdiri dari rumah sakit publik dan rumah sakit privat dengan jumlah total 2,591 buah. Pertumbuhan RS publik selama 5 tahun terakhir tidak sepesat pertumbuhan RS privat. Rata-rata pertumbuhan RS publik sebesar 3%, sedangkan RS privat sebesar 35%.

Trend Jumlah RS di Indonesia Berdasar Kepemilikan 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -

Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan RS swasta profit lebih agresif dibandingkan jenis RS lainnya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 44%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan RS swasta non profit hanya sebesar 2%. RS publik milik Pemprov hanya sebesar 9%, dan RS lain pertumbuhannya tidak terlalu signifikan.

Pertumbuhan RS per Regional Pertumbuhan RS per Regional 1,600 1,400 1,200 1,000

Region 1

800

Region 2

600

Region 3

400

Region 4 Region 5

200 2012

2013

2014

2015

Updated (Dec 2016)

Keterangan: Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Kaltara, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

Sebagian besar RS Kelas A dan B di Regional 1

Letak Kelas-Kelas RS No

Region

A

B

C

D

Non Class

Per Dec 2015

1 Region 1 2 Region 2 3 Region 3 4 Region 4 5 Region 5

39 208 442 240 8 32 140 70 8 78 213 86 2 6 25 11 2 16 67 67

Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten Region 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB Region 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar Region 4: Kalteng, Kalsel Region 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua

355 81 189 11 65

Mempengaruhi besaran klaim RS

Perkembangan Dokter Spesialis dan Dokter Layanan Primer • Belum ada data yang menunjukkan perubahan signifikan dokter spesialis • Penyebaran dokter spesialis oleh Kemenkes masih tertunda. Baru berjalan di tahun 2017 • Residen sudah mulai disebut sebagai pekerja • Untuk DLP Pemerintah dan IDI tetap ada konflik; Permasalahan di Gate Keeper terus berjalan 36

c. Problem Klaim PBPU, dan potensi melebarnya jurang pemisah antar daerah ( Desentralisasi dan Sentralisasi Jaminan Kesehatan);

Data dari Menteri Kesehatan di Konas IAKMI di Makassar, 2016

Rasio Klam PBPU bermasalah karena adanya Adverse Selection dan yang sudah mendaftar kemudian menunggak

Catatan: Subsidi untuk masyarakat miskin dipakai yang menengah ke atas

PBPU: Di awal JKN: 2014 1300%

PBPU: Di akhir tahun 2015: 284 %

PPU: DI bawah 100% PBI: Paliing rendah

Isu Pemerataan dan Ketidak adilan menonjol: • Dana PBI tidak dipakai seluruhnya oleh mereka yang miskin (Klain Rasio PBI 80%, PBPU di atas 250%) • Dana Kompensasi tidak berjalan; Kebijakan pusat belum ada. • Dana PBI dari Pemda, di berbagai daerah sulit tidak bisa dipakai sepenuhnya karena kesulitan Akses faskes dan SDM Kesehatan. Dana ini (karena sifat single pool BPJS) mungkin dipakai oleh Propinsi/Kab yang overshot

Situasi yang dihadapi JKN dalam hal klaim dan premi - BPJS Defisit - PBPU merugikan...Dana PBI, dipergunakan oleh PBPU - Dana Pemda yang terpencil ke BPJS pusat, dipergunakan oleh daerah lain. (Iuran sama, fasilitas jauh berbeda) - Benefit Package terlalu lebar - ...

Masalah Inequity Masalah Mutu

d. Apakah sasaran 2019 dapat tercapai?

Sebuah penilaian subyektif untuk pencapaian

Sasaran 1: BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik. Mungkin tidak tercapai. Argumen: • Data menunjukkan bahwa terjadi defisit (mismatch) yang besar di BPJS selama 3 tahun pertama pelaksanaannya. • Defisit ini merupakan indikator ketidak baikan operasional BPJS.

Sasaran 2: Seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Sulit dicapai di tahun 2019 Argumen: •Sampai dengan akhir tahun 2016, peserta yang mendaftar adalah sekitar 170 juta. Masih kurang 80 juta. •Disamping itu peserta Mandiri-PBPU yang sudah mendaftar sebagian dropout.

Sasaran 3. Paket Manfaat medis dan non-medis sudah sama , tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan tercapai Argumen: • Sampai sekarang belum ada kebijakan yang menyatakan mengenai Paket Manfaat Dasar yang harus tersedia. • Paket-manfaat yang menggunakan teknologi canggih dan klaim besar-besar hanya dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar kota besar. • Perkembangan Supply side sangat berbeda antara daerah yang maju dan yang belum maju. Penyebaran spesialis baru akan berjalan di tahun 2017 • Kebijakan kompensasi sampai tahun 2016 belum berjalan

Sasaran 4. Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan medis mereka.

Tidak akan tercapai Argumen: • Sampai pada tahun 2016, hasil monitoring mengenai supply-side menunjukkan bahwa belum terjadi keseimbangan pelayanan kesehatan. • Yang terjadi adalah justru kebalikannya. Terjadi pertumbuhan yang sangat kuat dalam jumlah RS di Pulau Jawa. • Di daerah-daerah sulit, dana PBI tidak terpakai karena masih kekurangan tenaga dan fasilitas kesehatan. • Kebijakan kompensasi belum berjalan

Sasaran 5. Semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan secara berkala untuk menjamin kualitas yang memadai dengan harga keekonomian yang layak

Sulit dicapai Argumen: - Masih banyak perdebatan tentang harga keekonomian dengan provider - Konsep CoB dan cost-sharing masih terus menjadi perdebatan - Sistem kapitasi masih belum memberikan pengaruh pada kinerja

Sasaran 6. Paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS. Dapat tercapai Argumen - Survei yang dilakukan oleh BPJS memberikan hal ini. - Dukungan dana BPJS sangat dibutuhkan saat sakit - Jaminan dana saat sakit sangat dibutuhkan masyarakat

Sasaran 7. Paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan menyatakan puas atau mendapat pembayaran yang layak dari BPJS.

Belum tentu dapat dicapai Argumen: - Belum ada data mengenai hal ini. - Keluhan dokter dan RS semakin sering - Debat tentang PMK no 64

Sasaran 8. BPJS dikelola secara terbuka efisien dan akuntabel. Belum tentu dapat dicapai Argumen: • Sampai sekarang masyarakat, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota masih kesulitan mendapatkan data pelayanan dan data keuangan dari BPJS. • Walaupun sudah ada kerjasama yang membaik untuk penelitian, sebagian peneliti masih kesulitan akses ke data BPJS.

Ringkasan situasi saat ini: Bagaimana skenario di tahun 2019? Perspektif pemerataan

Pencapaian Universal Coverage Skenario Optimis

3 dimensi UC menurut WHO tercapai

Daerah yang baik

Daerah yang buruk

Zero 2014 I: Maret

2015 II: Nov

maret

2016 Nov

Maret

2017 Nov

Maret

2018 Nov

Maret

2019 Nov

Pencapaian Universal Coverage Skenario Skenario Pesimis 2 Pesimis DIY

NTT

Zero 2014 I: Maret

2015 II: Nov

maret

2016 Nov

Maret

2017 Nov

Maret

2018 Nov

Maret

2019 Nov

Bagian 3. Risiko tanpa Evaluasi Kebijakan di tahun 2017 BPJS menjadi lembaga yang mempunyai risiko semakin tinggi: - Benefit Package besar - Open-ended - Penetapan premi PBPU pertimbangan politik - Risiko ditanggung oleh BPJS dan pemerintah - Potensi masyarakat diabaikan

Pemerintah: Mengabaikan pemerataan 53

Risiko yang dihadapi: Skenario Skenario Pesimis 2 Pesimis DIY

NTT

Memburuknya pemerataan

Zero 2014 I: Maret

2015 II: Nov

maret

2016 Nov

Maret

2017 Nov

Maret

2018 Nov

Maret

2019 Nov

• Dana dari Pajak akan mengalir ke PBPU terus • Pemberi Pelayanan Kesehatan kekurangan dana akibat keterbatasan kemampuan BPJS • Konsep Single Pool memperparah ketidak adilan

Pendapatan Bukan dari Pajak

Pendap atan dari Pajak Dana Asing

Non-PBI eks PT Askes (PPU)

APBN PB BPJS I

Non-PBI Mandiri (PBPU)

Kemenkes Asuransi Swasta

5% Kementerian Lain terkait Kesehatan

Pelayanan Dasar/FKTP

Rujukan/FKT Dana L

Pemda

Out of pocket 10% Prof. dr. Laksono Trisnantoro

Kemanusiaan 55

Pajak

Dana PBI akan terus dipergunakan oleh PBPU



BPJS

APBN R p

PBI

Rp


R p

Askes Swasta

Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan


Non-PBI Mandiri



Pajak

Dana PBI akan terus dipergunakan oleh PBPU



BPJS

APBN R p

PBI

Rp


R p


Pelayanan Primer:

Pelayanan Rujukan


Ada Adverse Selection



Situasi Pooling Risiko di BPJS • Non-PBI-Mandiri (PBPU) Sebagian tidak miskin, dapat kaya. mempunyai risiko lebih besar . Akses baik. • Anggota PBI yang miskin: • Resiko sakit tersebar merata, namun akses relatif rendah. • Jumlah banyak • Eks PT Askes • Resiko sakit dan sehat tersebar merata, akses lebih baik dibanding PBI

Kelompok sakit

Kelompok sakit

Kelompok sakit

Kelompok sehat

Kelompok sehat

Kelompok sehat 58

Sebagian dana PBI dari pajak (yang rendah) dipergunakan oleh PBPU: Gotong Royong terbalik

GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue

Potensi dana di masyarakat tidak dimanfaatkan oleh sektor kesehatan karena tarif PBBU rendah dan cost sharing sulit 14,000,000.00

12,000,000.00

GDP Nasional (harga berlaku)

GDP

Penerimaan Pajak

8,000,000.00

Tax Penerimaan Bukan Pajak Revenue Non-Tax

6,000,000.00

Revenue

Hibah 4,000,000.00

2,000,000.00

Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN 2016

Tahun

*) 16

20

15 20

20 14

20 13

20 12

11 20

20 10

20 09

20 08

-

20 07

Miliar Rupiah

10,000,000.00

Pemburukan In-equity antar daerah karena tarif PBI daerah sama, faskes dan SDM jauh berbeda

• Ada kemungkinan dana iuran PBI daerah tidak bisa dipergunakan kembali oleh daerah yang bersangkutan karena akses; • Masuk ke BPJS pusat dan dipergunakan untuk daerah-daerah yang kekurangan dana (khususnya Jawa, Regional 1) • Tidak ada pelaksanaan kebijakan kompensasi

Kasus di Kabupaten Melaka, NTT: 1 D-Class hospital with 1 specialist:

180.000 people. Member of BPJS PBI: around 101 ribu. BPJS-Non-PBI: around 12.500 Expenditure by BPJS in 2015: •Capitation Rp 7.5 Billion •Claim Rp 5.5 B di RS Kab A •Claim in Hospital B in District is assumed around Rp 4 Billion •Total expenditure: around Rp 17 B.

How much BPJS budget should be spent in this district? • PBI: 101.000 x Rp 19.500 x 12 month= around RP 24 B. • Non-PBI: 12.500 x Rp 45.ribu (on average) x 12 month = Rp 6 B . • Total budget from BPJS: around Rp 30 B.

Unspent budget: Rp 13 B (Rp 30 B – 17 B)

62

Ada kemungkinan: Dana PBI dari Pemda di Regional 5 akan masuk ke Regional 1


Ada kemungkinan: Dana PBI dari Pemda di Regional 5 akan masuk ke Regional 1


Regional 1 semakin mendapat banyak dari BPJS Regional 5 meningkat sedikit

BPJS kekurangan dana terus menerus • Benefit Package sangat luas. Tidak ada batas untuk benefit • Tidak ada batas atas untuk PBPU yang kaya • Tidak ada batas atas untuk RS • Tidak ada batas untuk propinsi dan kabupaten

Tidak adanya Manfaat Dasar Benefit Package

At current: No Basic Benefit Package

Propinsi-propinsi maju seperti DKI

Propinsi-propinsi sulit 66

Benefit Package

At Current

Inpatient Services Tertiary/ Super specialty inpatient services Secondary-level Inpatient hospital services Emergency Services Child Birth / Maternity/ Delivery Outpatient Services Public health services, such as immunizations

Yes Yes Yes Yes Yes

Outpatient primary care contacts

Yes

Outpatient specialist contacts

Yes

Pharmaceuticals for outpatient services

Yes

Clinical laboratory tests

Yes

Diagnostic imaging for outpatient services

Yes

Other services Eyeglasses

Yes

Dental care

Yes

Mental health/behavioral

Yes

Dialysis

Yes

Home-care services

No

Benefit Package yang lebar dengan INACBG tinggi menjadi semakin dipergunakan oleh masyarakat dengan akses yang baik (PPU dan PBPU)

67

Penggunaan Paket Dasar Benefit Package

Paket Dasar

Propinsi-propinsi maju seperti DKI

Propinsi-porpinsi sulit 68

Tanpa ada batas atas untuk perorangan Benefit Package Penanganan-penanganan medik dengan INACBG tinggi akan dipergunakan oleh masyarakat kaya anggota BPJS di propinsi-propinsi maju Memperburuk in-equity

Standard minimum package Tanpa ada kebijakan kompensasi, di berbagai tempat mendapatkan pelayanan dasar ..sulit Propinsi-propinsi maju seperti DKI

Propinsi-propinsi sulit 69

Pemberlakuan batas atas untuk PBPU kelas 1 dan 2 Benefit Package

Catastrophic Insurance atau bayar sendiri

Standard minimum package Kebijakan kompensasi untuk mendatangkan tenaga kesehatan Propinsi-propinsi maju seperti DKI

Propinsi-porpinsi sulit 70

Batas Atas untuk Pemda • Di atas pengeluaran Jumlah tertentu, akan menjadi tanggung jawab Pemda • Diharapkan Pemda (Propinsi dan Kab/Kota) bergotong royong membayarnya. • Memberi motivasi untuk pengendalian pengeluaran dan pencegahan penyakit

•

Dibayar

•

Pemda

2014 15

16

17

Batas Atas untuk Rumahsakit • Di atas pengeluaran yang direncanakan akan menjadi tanggung jawab RS yang bersangkutan • Memberi motivasi bagi RS untuk pengendalian pengeluaran

•

Dibayar

•

RS

2014 15

16

17

Q: Evaluasi kebijakan JKN. Apakah diperlukan di tahun 2017?

•Ya… • Secara alamiah dan menjawab kebutuhan situasi saat ini

Poin Evaluasi Kebijakan • Bagaimana menjamin Pemerataan Sistem Kesehatan? • Bagaimana menjamin mutu pelayanan kesehatan? • Bagaimana meningkatkan pendanaan untuk sektor kesehatan (aturan JKN membikin “sesak napas”)? • Bagaimana keberlangsungan JKN dan BPJS? • Apakah pencapaian UHC harus melalui BPJS semua Apakah tidak lebih baik masyarakat menengah atas dipisahkan dari BPJS?

Bagian 4: Pengumpulan Ide (brainstorming) untuk kemungkinan perubahan kebijakan di masa mendatang

Brainstorming: Berbagai Opsi Kebijakan terkait BPJS 1 BPJS tanpa PBPU kelas 1 dan kelas 2. Masyarakat kaya mencari sendiri. Tidak bertumpu ke BPJS. Meninggalkan kebijakan Single Pool. Perlu perubahan UU. 2 BPJS dengan PBPU, namun menaikkan Premi kelas 1 dan 2 dengan perhitungan aktuarial. Kelas III tetap sama, dengan tidak boleh naik kelas. 3 Untuk ketimpangan Geografis: Sistem BPJS tidak diberlakukan di propinsi-propinsi sulit. Mungkin perlu merubah UU

Klaim Rasio

PBPU: Di awal JKN: 2014 1300%

Kapan Rasio Klaim PBPU bisa di bawah 100%?

PBPU: Di akhir tahun 2015: 284 %

PPU: DI bawah 100% PBI: Paliing rendah

Opsi 1:

JKN meninggalkan kebijakan Single Pool di BPJS. Masyarakat atas boleh tidak mengikuti BPJS

- BPJS tanpa PBPU kelas 1 dan kelas 2. - PBU kelas 3 menjadi kelas BPJS. Tidak boleh naik kelas. - Masyarakat kaya mencari sendiri. Tidak menjadi anggota BPJS.

• Memisahkan ciri “Askes Komersial” dari BPJS • Skema askes komersial bisa dilakukan perusahaan swasta • Pola Premi berbeda (Regional) • Membutuhkan aktuarial

Opsi 2

JKN tetap Single Pool di BPJS. Ada Kompartemen tegas PB BPJS I

BPJS tetap dengan PBPU. Menaikkan Premi kelas 1 dan 2 dengan perhitungan aktuarial yang full-cost. Kelas III tetap sama, dengan tidak boleh naik kelas • Tetap Single Pool • Kompartemenisasi tegas • Tidak boleh ada dana yang cross-kelompok • Premi Regional yang berbeda sesuai kondisi daerah

Opsi 3

Perlu dilakukan kebijakan untuk penyeimbangan supply side dulu

Untuk mengurangi ketimpangan Geografis: Sistem BPJS tidak diberlakukan di propinsipropinsi sulit


Penutup: Bagaimana alur dari Hasil Studi Evaluasi Kebijakan?

Apakah Yudisial Review, Review UU, atau Review berbagai peraturan di bawah UU?

Penetapan agenda Evaluasi Kebijakan


Pelaksanaan Kebijakan 2014 - 2016


81

Produk Hukum apa yang perlu di ubah?

• • • • • •

UU SJSN dan UU BPJS Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Kegiatan Hukum apa yang akan ditempuh? Peraturan Menteri Kesehatan- Yudisial Review ke MK. - Legislative Review dan Peraturan BPJS masuk ke Prolegnas. Tahun berapa? ….. - Review kebijakankebijakan.

Judicial review: • upaya pengujian oleh MK terhadap berbagai pasal dalam UU SJSN dan UUBPJS • Harus ada yang memulai proses hukum ini • Membutuhkan support akademi dan buktibukti kuat bahwa asa aspek dalam Kebijakan JKN (UU SJSN dan UUBPJS) yang bertentangan dengan UUD

Legislative review: – DPR melakukan revisi terhadap UU SJSN dan UU BPJS, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. – Membutuhkan naskah akademik yang baik dengan bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti tersebut dapat berasal dari penelitian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN

Plus pengujian berbagai kebijakan di bawah UU • Executiver Review

Pertanyaan penutup: • Siapa pelaku Evaluasi Kebijakan yang independen? • Apa tantangan tim independen? Anggaran, kepercayaan, akses data, kecurigaan • Bagaimana mengatasinya? • Apa program di tahun 2017?

Siapa yang akan melakukan Monev Kebijakan?

Interest tinggi

Power besar

Power sedang Power kecil

Tidak ada power

DJSN BPJS Kementerian Kesehatan?

Asosiasi RS? (PERSI) Perhimpunan Professi

RS Pemerintah? FKTP Pemerintah? Akademisi

Masyarakat? RS Swasta? FKTP swasta?

Asosiasi Profesi?

Asuransi swasta?

NGOs Interest sedang

Kementerian Keuangan?

Media?

Interest rendah Tidak ada interest 87

Bagaimana strategi Monev JKN 2017?

Semua kegiatan akan dikomunikasikan melalui Web • www.kebijakankesehatanindonesia.net • www.manajemen-pembiayaankesehatan.net

Kegiatan Monev JKN di tahun 2017

Kuartal 1

• Februari 2017 Tema • Seminar: Ideologi dalam kebijakan JKN • Seminar dan Workshop: Stakeholders JKN dan Kemampuan Lobbying dalam proses kebijakan: Dimana peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Perhimpunan Profesi. • Workshop 1. Protokol Penelitian Monev JKN Maret 2017 • Seminar: Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Jaminan Kesehatan dalam perspektif keadilan sosial • Workshop 2. Protokol Penelitian Monev JKN dan Uji-coba. • Workshop: Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif (1) : Apakah akan Judicial Review ataukah Legislative Review.


Kuartal 2

April 2017 •Seminar: Proses penyusunan UU SJSN dan UU BPJS: Telahan akademik dari peneliti asing. •Diskusi dan Workshop Hasil Uji-coba: Data monitoring tahun 2014 – triwulan 1 2017. (Presentasi Hasil Uji-coba Penelitian) Mei 2017 •Seminar: Proses Revisi kebijakan yang memperhatikan mereka yang dipinggiran.

Juni 2017: •Seminar: Sentralisasi JKN dan Desentralisasi sektor kesehatan •Workshop: Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif (2) : Apakah akan Judicial Review ataukah Legislative Review.


Kuartal ke 3

Juli 2017 •Diskusi dan Workshop: Data monitoring tahun 2014 – triwulan 2 2017. Agustus 2017 •Seminar: Kesiapan supply side di berbagai daerah •Seminar: Kesiapan SDM kesehatan di berbagai daerah September 2017 •Seminar: Conflict of Interest dalam Proses Monitoring dan Evaluasi Kebijakan


Kuartal ke 4

Oktober 2017 •Diskusi Monitoring: tahun 2014 – triwulan 3 2017. •Pertemuan Nasional Jaringan Kebijakan Keehatan Indonesia: •Apakah Kebijakan JKN dapat mencapai tujuan? November 2017 •Workshop 3: Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif. Desember 2017: Outlook 2018

terimakasih

Evaluasi kebijakan kebijakan JKN: Apakah diperlukan di tahun 2017?

Recommend Documents