Apakah kebijakan dapat dipidana? Totok Soeprijanto Pendahuluan Beberapa waktu yang lalu banyak dibicarakan tentang kriminalisasi kebijakan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menegaskan bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century pada November 2008 tidak bisa dipidanakan. Tapi jika dalam implementasi kebijakan itu ada hukum yang dilanggar, pelanggaran inilah yang bisa ditindak (Koran Tempo, 26 Januari 2010). Aspek kebijakan apabila ditinjau dari ilmu hukum dapat mempergunakan tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN). Secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (bestuurhandeling) dapat di pisahkan antara tindakan nyata (feitelijke handelingen) dan tindakan hukum (rechts handelingen). Tindakan dalam bidang hukum dapat dibagi menjadi tindakan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum privat. Tindakan dalam hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik. Sedangkan tindakan hukum privat artinya tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum privat. Kewenangan dan asas legalitas Dalam negara hukum, salah satu asas yang penting adalah asas legalitas. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus menjadi sumber wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan (bevoegdheids). Melalui kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah melakukan tindakan hukum. Pemberian wewenang tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi Negara, yang dilekati dengan kewenangan atau penyandang hak dan kewajiban hukum publik adalah jabatan. Sedangkan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat adalah adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid) dari subyek hukum. Subyek hukum dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, atau menyandang hak dan kewajiban serta dapat berwujud manusia dan badan hukum. Pengertian jabatan ini adalah fiksi dalam hukum. Oleh karena itu, jabatan dilaksanakan oleh pejabat, yaitu manusia yang menduduki jabatan itu agar berjalan secara nyata. Jabatan adalah
merupakan subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang tak terpisahkan dari pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Jabatan diberi wewenang agar dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban. Tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalah pada pejabat. Dengan demikian gugatan dalam sengketa tata usaha negara ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan. Terkait dengan pengertian jabatan,
perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai subyek
hukum. Subyek hukum yang bersengketa dalam perspektif Hukum Administrasi Negara adalah orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat adalah yang bertindak untuk dan atas nama jabatan. Hal tersebut karena jabatan yaitu suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Oleh karena jabatan merupakan fiksi atau abstraksi yang oleh hukum diangkat menjadi realita hukum, yang merupakan personifikasi yang diciptakan oleh hukum. Tindakan jabatan tersebut dilakukan oleh wakil, yaitu seseorang yang pada satu pihak sebagai manusia (natuurlijke persoon) yang tunduk pada hukum privat, pada pihak yang lain adalah untuk dan atas nama jabatan sebagai pejabat yang tunduk pada hukum publik. Pejabat ini juga disebut alat perlengkapan negara. Jadi apabila Direktur Jenderal (Dirjen) pada saat menandatangani keputusan adalah sebagai pejabat yang mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai manusia (natuurlijke persoon) dan dalam kualitasnya sebagai dirjen yang merupakan personifikasi dari alat perlengkapan negara. Seseorang sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangannya untuk dan atas nama jabatan. Dalam hal dirjen sebagai pejabat menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan melaksanakan kebijakan aparatur negara (overheidbeleids) yang merupakan lingkup hukum administrasi negara. Apabila terjadi sengketa dalam wilayah Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, maka semua aspek kewenangan, penyelesaian sengketa, proses pengajuan gugatan, pembuktian dan putusan pada prinsipnya diatur dengan peraturan perundang-undangan tersebut. W.F.Prins mengatakan bahwa pekerjaan pemerintahan sebagian besar di luar ditujukan kepada usaha memenuhi kebutuhan nyata yang untuk sebagian bergerak diluar bidang hukum yang disebut sebagai perbuatan materiel (feitelijke handeling) (W.F. Prins, tt). Kuntjoro Purbopranoto menyebut feitelijke handeling dengan tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (Philipus M Hadjon et al, 1994). Namun demikian setiap tindakan pemerintah agar
memiliki legitimasi harus mendasarkan pada wewenang yang diberikan oleh undang-udang. Artinya pejabat administrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan
wewenang kekuasaannya terikat pada peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang ini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Untuk memberi penilaian kewenangan seorang pejabat dalam membuat suatu kebijakan harus dilihat sumber kewenangan pejabat yang membuat kebijakan. Kewenangan dapat berasal dari atribusi, yaitu terjadinya pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Kewenangan dapat juga bersumber pada suatu delegasi atau mandat. Legislator yang kompeten untuk memberi atribusi wewenang dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator (Ridwan HR, 2007). Bagaimana apabila keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (onvoegdheid)? Dalam hal dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang maka disebut sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (bevoegdheidsgebreken) yang meliputi :
Onbevoegdheid ratione materiae, apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;
Onbevoegdheid ratione loci, keputusan yang diambil oleh pejabat yang berada diluar wilayahnya secara geografis;
Onbevoegdheid ratione temporis, apabila keputusan dibuat oleh pejabat yang belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan.
Kasus Beberapa kasus kebijakan yang dapat dilihat aspek legitimasinya Pertama, dalam hal Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century sebagai
bank
gagal
yang
berdampak
sistemik
melalui
Keputusan
KSSK
Nomor
04/KSSK.03/2008 dan meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS. Apakah keputusan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang? Menurut Komisi XI DPR RI, pasal 18 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang dijadikan
dasar pengambilan keputusan tidak sah. Sebab, pada 18 Desember 2008 Komisi XI DPR RI telah meminta pemerintah mengajukan RUU tentang JPSK. Permintaan ini oleh DPR kemudian dianggap sebagai penolakan. Perppu No 4 Tahun 2008 ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 15 Oktober 2008, namun perlu dicermati hakekat perppu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Dalam penjelasan UUD 1945 naskah asli pasal 22 dikatakan sebagai “ noodverordeningsrecht” atau “ hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa” Perppu akan berubah menjadi undang-undang apabila DPR menyetujui pengajuan yang dilakukan Presiden. Apabila DPR menolak maka perppu harus dicabut. Mekanisme pencabutannya melalui pengajuan RUU pencabutan yang diajukan presiden. Mekanisme ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Pasal 36 ayat 1 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan pembahasan rancangan undangundang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undangundang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undangundang. Selanjutnya dalam ayat 2 diatur bahwa DPR hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam ayat 4 dikatakan dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak DPR, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat pula segala akibat dari penolakan tersebut. Tanggal penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Beberapa fraksi di DPR beranggapan bahwa penolakan Perppu JPSK terjadi pada 18 Desember 2008. Sementara pemerintah menganggap penolakan terjadi pada 30 September 2009. Hasil rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, ditindaklanjuti dengan surat Ketua DPR kepada Presiden tanggal 24 Desember 2008. Sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam sidang DPR waktu itu, surat ketua DPR antara lain “ meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) sebelum tanggal 19 Januari 2009 “. Pilihan untuk meminta
Presiden mengajukan RUU JPSK adalah pilihan di luar kerangka aturan dalam UU No. 10 tahun 2004. Mengapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 ayat 2 UU No 10 Tahun 2004, DPR hanya menerima atau menolak. Barangkali karena suasana pada saat pengambilan keputusan masih belum “bulat”, maka DPR memakai bahasa “meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) sebelum tanggal 19 Januari 2009“ bukan menerima atau menolak Perppu. DPR mengembalikan surat Presiden mengenai RUU Pencabutan Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK. DPR berpendapat ada kekeliruan surat Presiden yang menyatakan Perppu berakhir pada tanggal 30 September 2009. Tanggal 30 September 2009 dijadikan dasar karena laporan Komisi XI DPR mengenai Pembahasan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi Kasus Bank Century dalam rapat paripurna DPR yang menegaskan hasil rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008 bahwa Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK tidak mendapat persetujuan. Kewenangan KSSK bersumber pada atribusi yang tersebut pada Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK. yang antara lain mengatur tujuan JPSK, fungsi dan tugas KSSK. Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi pencegahan dan penanganan Krisis. Sedangkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dibentuk untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota. Adapun tugas dan fungsi KSSK adalah mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai berdampak sistemik; menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/LKBB berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi KSSK adalah menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis (Pasal 7). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, KSSK dibantu oleh sekretariat. KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden. Dari dasar hukum diatas, tidak ada cacat kewenangan dalam pengambilan keputusan oleh KSSK, baik cacat dari unsur onbevoegdheid ratione materiae karena diputuskan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK sesuai dengan fungsi
dan tugasnya dalam Perppu No 4 Tahun 2008, unsur onbevoegdheid ratione loci, karena keputusan yang diambil oleh pejabat yang berada di dalam wilayah kerjanya; dan unsur onbevoegdheid ratione temporis, karena keputusan dibuat oleh pejabat yang masih berwenang untuk mengeluarkan keputusan dengan landasan pada tanggal 21 November 2008 adalah masih berlakunya Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Apakah keputusan ini mengandung penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?
Pertanyaan ini diperlukan jawabannya untuk mengetahui apakah terdapat
penyimpangan penggunaan wewenang. Disamping itu juga dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang di dalamnya terkandung asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Rumusan penyalahgunaan wewenang ini dengan meminjam aturan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 b bahwa “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “ Meskipun pasal ini sudah dicabut dengan UU No 9 Tahun2004 dan diganti dengan asas-asas pemerintahan yang baik, tetap bahwa Keputusan KSSK No 04/KSSK.03/2008 yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal dan meminta LPS untuk menangani berdasarkan UU LPS, tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta fungsi KSSK yaitu menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Kedua, Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Akbar Tanjung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/PID/2003, dikatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa I (Akbar Tanjung), maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Berikut pertimbangan MA dalam kasus Akbar Tanjung : “....Pemohon Kasasi/Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung tidak pernah menyimpang atau melampaui, apalagi menyalahgunakan kewenangan selaku Menteri Sekretaris Negara dalam perkara ini, kesemuanya hanya melaksanakan kebijaksanaan (beleid) Presiden. Presiden merupakan pengambil kebijaksanaan (beleid), penentu kebijaksanan, bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung. Descretionary power (lazim disebut Freies Ermessen) yang di lakukan Menteri Sekretaris Negara adalah dalam lingkup pelaksanaan kebijaksanaan (beleid) Presiden, bukan dalam kualitas penentu kebijaksanaan. “ Selanjutnya pertimbangan MA,
“…Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, disebutkan bahwa terpenuhinya unsur menyalahgunakan kewenangan ini adalah didasarkan pada pendapat ahli Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, SH, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, harus selalu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur); bahwa dalam melaksanakan kebijakan, selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya, tetapi kebebasan itu tetap dibatasi oleh dua hal, yaitu jangan ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak sewenang-wenang. Dalam lingkup Freies Ermessen, salah satu pengertiannya adalah yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir) ;...” Pertimbangan MA yang lain : “...Berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 104 Tahun 1998, Tanggal 23 Juli 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara, ditentukan antara lain sebagai berikut:Pasal 1: Sekretariat Negara adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden; Pasal 2: ayat (1) dan (2): Sekretariat Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara“ Tatkala
membahas
kebijakan
Negara
(staatsbeleid),
penyalahgunaan
wewenang
(detournement de pouvoir) yang merupakan bahasan Hukum Administrasi Negara, kemudian dimanfaatkan oleh Hukum Pidana, misalnya tertuang dalam
unsur “menyalahgunakan
wewenang” (Pasal 1 ayat 1 b UU No 3 Tahun 1971 jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999), unsur “melawan hukum” (Pasal 1 ayat 1 huruf a UU No 3 Tahun 1971 jo Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999), unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” (Pasal 2 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001). Permasalahan berikutnya apakah peradilan pidana mempunyai kompetensi untuk mengadili kebijakan Negara (staatsbeleids)? Dalam Hukum Pidana sejak 1930 dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld )
hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan
kepada pembuat yang dapat dipidana. Adapun kesalahan mengandung unsur kesengajaan; kelalaian (culpa) dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hazewinkel Suringa dalam Andi Hamzah (1994), syarat pengenaan pidana adalah adanya kesalahan dan melawan hukum. Melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hal ini bertentangan dengan hukum, pengertiannya sama dengan pasal 1365 BW. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain; kaedah kesusilaan; kepatutan dalam masyarakat
Melawan hukum dibedakan melawan hukum formel dan materiel. Melawan hukum secara formel adalah bertentangan dengan UU. Apabila
suatu perbuatan telah sesuai dengan
rumusan delik, dikatakan telah melawan hukum secara formel. Melawan hukum secara materiel, apabila perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, kepatutan. Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan baik oleh individu maupun penguasa. Namun kebijaksanaan yang diambil penguasa untuk kepentingan umum tidak dapat digugat. Bahwa soal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa di samping harus diukur dengan undangundang, peraturan-peraturan formal yang berlaku, juga harus tetap diukur dengan batas kepatutan dalam masyarakat. Sejauhmana batas-batas kepatutan dalam masyarakat itu, haruslah ditinjau kasus demi kasus. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan Dari hal-hal diatas, apabila terdapat kesalahan sebagaimana asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld)
hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang
dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana dan adanya unsur melawan hukum yang dirumuskan secara jelas, sebagai inti delik (bestand delen) serta unsur-unsur tindak pidana, maka peradilan pidana mempunyai kompetensi. Namun apabila suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan pejabat dalam kapasitasnya melaksanakan kewenangan dalam jabatan, maka hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum aspek Hukum Administrasi Negara (HAN), dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan
dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Daftar Pustaka: Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hamzah, Andi, 2005, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Philipus M. Hadjon, et al.1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta. WF Prins, tt, Hukum Tata Usaha Negara, terjemahan Tavip,Jakarta
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang- Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
