PENJELASAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PEMBELIAN 7% SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSATENGGARA TAHUN 2010 OLEH PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN KOMISI XI DPR-RI
Jakarta, 1 Juni 2011
0
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, dan hadirin yang saya muliakan, Mengawali penjelasan ini, perkenankanlah kami mengajak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Welfare State), sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu : “…Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”. Untuk
mencapai
tujuan
tersebut,
Pemerintah
memiliki
kewajiban
melakukan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, keputusan Pemerintah untuk membeli saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sebesar 7%, melalui Pusat Investasi Pemerintah dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional dan kemanfaatan dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh bangsa dan negara. Investasi Pemerintah pada PT.NNT diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari dividen, pajak dan royalti. 1
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam pembelian 7% saham divestasi PT. NNT. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya Tahun 1986 antara PT. NNT dengan Pemerintah Republik Indonesia, PT. NNT berkewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Pemerintah 7% saham divestasi PT. NNT tersebut. Terkait dengan pembelian saham divestasi PT NNT, pada tahun 2009 Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli saham divestasi PT. NNT sebesar 24%. Namun demikian, hak pembelian saham tersebut diserahkan kepada pihak swasta, yang selanjutnya saham tersebut dijadikan agunan kepada pihak asing untuk pembiayaan pembeliannya.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Pemerintah memiliki Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang didirikan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PIP merupakan representasi Pemerintah Pusat yang struktur organisasinya berada di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai agent of development, PIP mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dengan demikian, PIP merupakan lembaga yang paling tepat untuk melakukan pembelian saham divestasi tersebut. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut digariskan bahwa Menteri Keuangan merupakan pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menegaskan pasal tersebut, dalam Pasal 8 2
huruf f Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu fungsi Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan selaku Pengelola Fiskal adalah sebagai Bendahara Umum Negara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tersebut dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lex Specialis). Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kewenangan tersebut antara lain meliputi pengelolaan investasi dan pengelolaan barang milik negara yang ditetapkan dalam APBN. Dalam melaksanakan Undang Undang tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku BUN,
antara
lain
berwenang
menempatkan
uang
negara
dan
mengelola/menatausahakan investasi.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Bab VI Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah. Dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi dimaksud dapat berbentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Ketentuan mengenai pengelolaan investasi pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah,
kewenangan
pengelolaan
investasi
pemerintah
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. 3
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Pemerintah sangat menghargai fungsi DPR sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan perlu tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan investasi pemerintah, Pemerintah memandang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami sebutkan diatas, persetujuan DPR untuk pembelian saham oleh PIP tidak diperlukan. Satu dan lain hal anggaran PIP telah disetujui dalam Undang Undang APBN pada setiap tahun anggaran. Berkenaan dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran dalam rangka pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN 2009 tanggal 29 Oktober 2008 dan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN 2010 tanggal 29 September 2009, dapat kami sampaikan bahwa Undang Undang APBN setiap tahun hanya berlaku untuk pelaksanaan APBN tahun yang bersangkutan. Di sisi lain, dana untuk pembelian 7% saham divestasi PT.NNT akan menggunakan saldo PIP tahun 2010, yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh Undang Undang APBN 2011. Dalam kaitan ini, Pemerintah berpendapat penggunaan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai dasar untuk mewajibkan Pemerintah meminta persetujuan DPR atas pembelian divestasi saham PT. NNT, tidak tepat. Hal ini mengingat dalam Undang Undang dimaksud telah dibedakan antara pengaturan pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan barang milik negara (BMN). Pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Bab VI, sedangkan pengelolaan barang milik negara diatur dalam Bab VII. Sementara, pembelian saham divestasi PT.NNT dilakukan sesuai dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Demikian pula, penggunaan pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 untuk mewajibkan Pemerintah meminta persetujuan DPR dalam 4
melakukan investasi adalah tidak tepat. Karena ketentuan dalam pasal tersebut mengatur penyertaan modal negara pada perusahaan swasta dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP telah dilakukan dengan didasarkan pada kajian manfaat ekonomi serta manfaat lainnya investasi yang bersangkutan. Secara historis, PT.NNT memiliki kinerja keuangan yang baik dengan profitabilitas yang cukup tinggi baik dihitung berdasarkan operating profit margin, net profit margin dan return on asset maupun return on equity. Tingginya profitabilitas yang dihasilkan tersebut, menunjukkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Berdasarkan kondisi di atas, keuntungan yang akan didapat pemerintah dari pembelian saham divestasi PT NNT melalui PIP, antara lain : 1. Kepemilikan 51% oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip international best practice. 2. Mendukung dan memastikan compliance perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, kewajiban corporate social responsibility sehingga multiplier effect dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar. Setiap tahunnya PT.NNT membayar pajak dan royalti langsung kepada pemerintah Indonesia. Sebagian besar royalti (80%) dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PT NNT akan menciptakan model bisnis yang lebih baik untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai PT NNT. 4. Membangun governance dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia sehingga menciptakan iklim
5
bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia yang kondusif, adil dan juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara. 5. Mendorong PT NNT untuk lebih mematuhi ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 6. Mendorong PT NNT untuk segera go public. 7. Pendayagunaan dana PIP untuk menghasilkan return yang lebih baik. 8. Memberikan arahan-arahan agar PT NNT dapat meningkatkan kinerjanya 9. Menjadi perekat antar pemegang saham nasional, yang dengan masuknya PIP menjadi pemegang saham, pemegang saham nasional akan menjadi pemegang saham mayoritas dari PT NNT; dan 10. Bersama-sama para pemegang saham nasional mengarahkan PT NNT untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat NTB pada khususnya.
Pembelian tersebut tidak mengganggu alokasi anggaran Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui PIP telah memiliki dana untuk membeli 7% saham divestasi tersebut, tanpa mengorbankan alokasi anggaran yang ada dan tidak bergantung pada pihak lain. Hal tersebut berbeda apabila pembelian saham divestasi dimaksud dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
mengingat keterbatasan
kemampuan
keuangan daerah. Dapat kami sampaikan berdasarkan data kondisi keuangan daerah, total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp 1,599 triliun. Lebih dari 50% pendapatan tersebut berasal dari dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat. Demikian juga untuk Kabupaten Sumbawa Barat, dari total pendapatan daerah sebesar Rp 649 miliar, lebih dari 50 % berasal dari dana transfer. Sedangkan Kabupaten Sumbawa dari total pendapatan daerah sebesar Rp 696,7 miliar, hampir 90% berasal dari dana transfer. Sementara itu, SILPA yang dimiliki oleh Provinsi NTB, Kabupaten
6
Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa pada awal tahun 2011 hanya sebesar Rp 171 miliar.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan PT. NNT akan mendorong peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan nasional melalui pengolahan konsentrat menjadi produk final dan mendorong perkembangan industri hilir melalui penyediaan bahan baku yang lebih berkesinambungan. Berdasarkan hasil kajian pembelian saham divestasi, diperkirakan pembagian dividen oleh PT. NNT sampai dengan 2028 akan mencapai US$6,9 miliar. Dengan total porsi penerimaan dividen bagi Pemerintah Pusat melalui PIP sebesar 7% , dividen yang akan diterima Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2028 diperkirakan sebesar US$485,3 juta. Dibandingkan dengan harga pembelian US$246,8 juta, maka Benefit and Cost Ratio mencapai 197%. Selain itu, pembelian saham ini juga memiliki potensi peningkatan nilai yang berasal dari capital gain dan potensi penambahan cadangan emas dan tembaga dari Blok Elang yang masih dalam tahap eksplorasi awal.
Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, Sesuai rangkaian penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, Pemerintah berpendapat : •
Menteri Keuangan selaku BUN mewakili pemerintah berwenang untuk melakukan investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010.
•
Pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT NNT telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
•
Investasi PIP pada 7% saham PT NNT akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya. 7
Pimpinan dan anggota Komisi XI yang terhormat, Demikianlah penjelasan Pemerintah terkait berbagai hal dalam proses pembelian saham divestasi PT NNT. Kiranya keputusan Pemerintah membeli saham divestasi ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara dan kelanjutan pembangunan di tanah air kita tercinta. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, kita panjatkan do’a semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 1 Juni 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd
AGUS DW MARTOWARDOJO
8
