2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROCESS MODEL PROCESS MODEL
Co‐mission
Shared Shared values
Compelling vision
Stakeholder needs
Clear strategy
Pathfinding Hasil Work on direction Win‐win agreements
Understand the whole : “d ’ “don’t tamper”
Trustworthiness Empowering
Levels of empowerm ent
Modeling
Aligning
Bekerja dn Work with people
Leadership Leadership style
Conditions of Conditions of empowerment
Work on System
Align the parts: “the six rights” g
VISI MISI PEMBINAAN KONSTRUKSI VISI 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia 1 2. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor‐ sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWA CITA PRESIDEN RI BUTIR 5,6 DAN 7)
MISI 1. Meningkatkan g kapitalisasi p konstruksi oleh badan usaha nasional. 2. Meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. 3. Meningkatkan budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan. 4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat. k 5. Meningkatkan nilai tambah produk konstruksi unggulan.
UUJK 18/99 1. Iklim Pengusahaan 1 Ikli P h 2. Tertib Penyelenggaraan 3. Partisipasi Masyarakat RPJMN/RENSTRA 2015‐2019 / 1. Tertib Penyelenggaraan 2. Pengunaan Dan Nilai Tambah DN 3. Produktivitas BU & TK 4. Volume Pengusahaan 5. Penguasaan Pasar/ Kemandirian Penguasaan Pasar/ Kemandirian KEBUTUHAN STAKEHOLDER ISU REGIONAL & INTERNASIONAL DAN DAYA SAING REFORMASI BIROKRASI
Pengembangan Konstruksi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Pembinaan Produktivitas Badan Usaha dan Sumber Daya Konstruksi dan Sumber Daya Konstruksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Masyarakat
IklimUsaha Tertib dan Mutu Produk Unggulan Produk Unggulan Kompetensi dan kesadaran masyarakat
Ketahanan Masyarakat Konstruksi (Mandiri, Berdaulat Daya Saing, Nilai Tambah)
3
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. Fungsi: g a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya di sektor konstruksi; b pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan kelembagaan dan sumber daya di sektor konstruksi; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan konstruksi; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, k l b kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; d b d k k f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 4
PROSES BISNIS PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN PENYELENG‐ GARAAN
INVESTASI
SUMBER DAYA
KOMPETENSI
PEMBERDA‐ YAAN KUANTITAS
PENGATURAN
KUALITAS
`
PENGAWASAN
BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI •KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT, HUMAN CAPITAL MANAGEMENT •KNOWLEDGE MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
K/L
LPJK
Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi PROYEK KONSTRUKSI
Asosiasi Badan Usaha TPJKP/D
Masyarakat
Balai
` Satminkal Unit Sertifikasi
• Tenaga Kerja • Pengguna • Masyarakat • Penyedia
PT/Politeknik/SMK LDK
Badan Usaha
O Output
Media
Outcome
Segitiga Pemasaran Jasa DIRJEN
Teknologi
Staff
Perwujudan
Pelanggan
Multi Level Engagement DIRJEN
Staff
M t I t kt /F ilit t Master Instruktur/Fasilitator
Pelanggan
I t kt /F ilit t Instruktur/Fasilitator
Pengguna Penyedia SDM SDM Masyarakat
Multi Level Engagement Dit 1
Subdit
Dit 2
Stakeholder (Satminkal/Swasta)
ULP
Dit 4
Dit 3
Subdit
Subdit
Provinsi
Subdit
Dit 5
LDK
Subdit
Pelatihan
7 Komponen p Utama dalam Project Management (1) j g ( )
CONTROL
PLANNING
METHOD S
INFORMATION
CULTURE
HUMAN
ORGANIZATION
2 0 1 6
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TERIMA KASIH
IN‐BOUND ACTIVITY SEKRETARIAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT 1
DIREKTORAT 2
DIREKTORAT 3
DIREKTORAT 4
DIREKTORAT 5
• Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur • Subdit Sinkronisasi Evaluasi Investasi Infrastruktur • Subdit Fasilitasi dan Mitigasi Resiko Investasi Infrastruktur
• Subdit Sistem Penyelengga‐ raan • Subdit Kontrak Konstruksi • Subdit Konstruksi Berkelanjutan
• Subdit Kelembagaan • Subdit Material dan Peralatan Konstruksi • Subdit Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri
• Subdit Standar dan Materi Kompetensi • Subdit Penerapan Kompetensi • Subdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
• Subdit S bdit Kerjasama • Subdit Pemberdayaan Wilayah 1 • Subdit Pemberdayaan Wilayah 2 • Subdit Pemberdayaan Wilayah 3
TATA USAHA
TATA USAHA
TATA USAHA
TATA USAHA
BALAI ‐ BALAI
BUSINESS PROCESS FOKUS BUSINESS PROCESS FOKUS PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI KONSTRUKSI Subdit Pasar Infrastruktur
DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
Subdit Manajemen Mutu
DIREKTORAT BINA PENYEMEGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Subdit Usaha Jasa Konstruksi
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
Subdit Produktifitas
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS KONSTRUKSI
DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
DIREKTORAT 4 Subdit Penerapan Kompetensi
Subdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
Subdit Standar & Materi Kompetensi
Subdit Produktivitas
TATA USAHA
Misi bersama
Nilai‐nilai
Kebutuhan Stakeholder
Visi yang menarik Strategi yang jelas yang jelas
Pencarian arah
Hasil
Bekerja sesuai tujuan Kesepakatan yang saling menguntungkan Kepercayaan Pemberdayaan
Tingkat pemberday b d aan
Modeling
Penyesuaian
Kesadaran Bekerja dengan orang lain
Gaya Gaya kepemimpi nan Kondisi Pemberdayaan
Pengertian terhadap sistem: i “jangan merusak sistem”
Bekerja dalam sistem
Penyesuaian Pembagian peran : “the six p rights”
BUSINESS PROCESS BUSINESS PROCESS • Keterkaitan antar direktorat dalam y gg tugas g dan fungsi g Direktorat menyelenggarakan Jenderal Bina Konstruksi sangat besar • Terhentinya satu proses di salah proses di salah satu Direktorat akan menyebabkan terkendalanya pelaksanaan tugas dari Direktorat k l lainnya
