BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2013 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2013 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa urusan Pemerintahan di bidang perumahan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

penyelenggaraannya Minimal

dan

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Kabupaten/Kota,

berpedoman

Pemerintah

pada

Daerah

Standar

dan yang

Pelayanan

menyusun

rencana

pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

dengan

mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

berdasarkan

ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\39-SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT_23470E.doc

1

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan

Peraturan

Bupati

Belitung

tentang

Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Republik Indonesia Tahun

Belitung

(Lembaran

2000 Nomor 217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pembinaan

Pemerintah dan

Nomor

Pengawasan

79

Tahun

2005

Penyelenggaraan

tentang

Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah


3

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2007

tentang

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun

2007

tentang

Pedoman

Penyusunan

Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan

Menteri

Perumahan

Rakyat

Nomor

:

22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);


4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaran

Pelayanan

Publik

Dd

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas

Pekerjaan

Umum

adalah

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

hak

dan

penyelenggaraannya undangan

pelayanan

dasar

diwajibkan

oleh

kepada

konstitusional,

Daerah

kepentingan

warga

negara

peraturan

untuk

yang

perundang-

perlindugan

nasional,

hak

kesejahteraan

masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.


5

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 14. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung

penyelenggaraan

dan

pengembangan

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. 17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD

adalah

rencana

keuangan

tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh


6

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dibidang penyelenggaraan perumahan dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perumahan kepada masyarakat; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perumahan; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib perumahan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Perumahan adalah : a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan perumahan secara merata; b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Daerah dalam


7

menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan perumahan; d. menjadi

acuan

kuantitas

bagi

masyarakat

pelayanan

perumahan

mengenai yang

kualitas

disediakan

dan oleh

Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan perumahan di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f.

alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan di daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan pelayanan perumahan sesuai SPM bidang perumahan. (2) SPM perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan perumahan yang wajib dilaksanakan Daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015, yang terdiri dari : a. indikator kinerja pelayanan rumah layak huni dan terjangkau yang wajib dilaksanakan Kabupaten sesuai SPM perumahan : 1. cakupan ketersediaan rumah layak huni 99,14 % (sembilan puluh sembilan koma empat belas perseratus) pada tahun 2015. 2. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 66,72 % (enam puluh enam koma tujuh puluh dua perseratus) pada tahun 2015. b. indikator kinerja pelayanan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), yaitu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 42,85 % (empat puluh dua koma delapan puluh lima perseratus) pada tahun 2015.


8

(3) Dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. (4) Target

pencapaian

indikator

kinerja

tahunan

setiap

jenis

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan fungsinya

menurut wajib

wewenang

bertanggung

dalam

jawab

tugas

pokok

melaksanakan

dan tugas

pelayanan minimal sesuai dengan SPM bidang perumahan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM bidang perumahan. (3) Diluar

jenis

pelayanan

dalam

urusan

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang perumahan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM bidang perumahan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan

daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

perumahan. (2) Penyelenggaraan pelayanan perumahan sesuai SPM bidang perumahan dilakukan oleh tenaga

dengan kualifikasi dan

kompetensi yang dibutuhkan.


9

Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang perumahan adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang perumahan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perumahan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang perumahan untuk menentukan skala perioritas kegiatan pembangunan; c. SKPD

penyelenggara

SPM

bidang

perumahan

melakukan

sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan; d. Bupati

membentuk

Tim

Evaluasi

SPM

bidang

perumahan,

melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang perumahan; e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

terhadap

kinerja

SKPD

SPM

bidang

perumahan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 (1) Biaya pelaksanaan pelayanan perumahan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang perumahan, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pemerintah

Kabupaten

bertanggung

jawab

melaksanakan

mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi perumahan melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan di Kabupaten.


10

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perumahan sesuai SPM bidang perumahan; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang perumahan; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang perumahan. Pasal 11 (1) Pengawasan perumahan

dan

evaluasi

dilaksanakan

penyelenggaraan Tim

yang

SPM

bidang

dibentuk

Bupati

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan

kapasitas

Pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM bidang perumahan; dan b. bahan

pertimbangan

penerapan

SPM

dalam

bidang

pembinaan

perumahan,

dan

termasuk

pengawasan pemberian

penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. Pasal 13 (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada setiap orang dalam penyelenggaraan perumahan yang mendukung keberhasilan pencapaian SPM dengan baik berdasarkan monitoring dan evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan. (2) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang dalam penyelenggaraan

perumahan


yang

tidak

mendukung

11

keberhasilan pencapaian SPM bidang perumahan dengan baik berdasarkan monitoring dan evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan. (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pencapaian penyelenggaraan SPM bidang perumahan, berupa : a. pembangunan serta pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan; dan b. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah layak huni. (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mengurangi atau meniadakan akibat tidak tercapainya penyelenggaraan SPM bidang perumahan, berupa : a. mengurangi

atau

meniadakan

pembangunan

serta

pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan; dan b. mengurangi atau meniadakan pemberian bantuan sebagian pembiayaan

pembangunan,

pemilikan,

atau

perbaikan

rumah layak huni. BAB VIII PELAPORAN Pasal 14 Dinas Pekerjaan Umum secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang perumahan Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan Rakyat serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


12

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 39


13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG NO.

1.

2.

JENIS PELAYANAN

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

SATUAN

KONDISI TAHUN 2012

TARGET NASIONAL 2009-2025

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

%

98,79

b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

%

%

INDIKATOR KINERJA SPM

Cakupan lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2015

100,00

98,90

99,02

99,14

34,83

70,00

49,31

59,66

66,72

30,61

100,00

34,69

38,77

42,85

BUPATI BELITUNG,

ttd. DARMANSYAH HUSEIN


14


15

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 39 TAHUN 2013 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents