TANGGAL 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BULAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
2014 AGS
SEP
OKT NOV DES
Media Indonesia Jurnal Nasional
Overview:
Seputar Indonesia
Jumlah Media Meliput
: 1 Media
Kompas
Volume Pemberitaan
: 6 Artikel
Jakarta Globe
Leading Media
: Media Indonesia
Koran Tempo
Leading Isu
Investor Daily Republika The Jakarta Post
Sentimen Isu
: Raskin, Pekerja Migran, BPJS, Penyandang Disabilitas, Bencana Alam, OdMK : Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif
Sinar Harapan
Positif :
Suara Pembaruan
Validasi Data raskin Terbentur Anggaran, Anak Jalanan belum Masuk JKN
Harian Pelita
Netral :
Bisnis Indonesia Indopos Koran Jakarta Sriwijaya Post Pos Kota Rakyat Merdeka
Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait dengan pemberitaan Kemensos salah satunya adalah Validasi Data raskin Terbentur Anggaran seputar pemberitaan Pemerintah mengakui ada kekisruhan data penerima program subsidi beras bagi masyarakat miskin (raskin). Pasalnya, Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran untuk memvalidasi data penerima di lapangan. Akibatnya, acap kali
Pikiran Rakyat
data penerima tidak diperbaharui dengan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan program yang telah berjalan 15 tahun
Radar Banten
itu tidak efektif sehingga disarankan agar program raskin didesain ulang (Media Indonesia, Jumat, 4/4).
Bali Post Majalah Gatra Majalah Tempo
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan;
Detik.com
Andi ZA Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos)
Vivanews
“Kemensos sejak 2013 sudah meminta dana operasional karena selama ini tidak ada dana operasional, tapi belum diberikan. Dana operasional ini untuk
Tribun Timur Jawa Post
memeriksa dan mengawasi pelaksaan pembagian raskin di lapangan. Ada keluhan masyarakat bisa diperiksa.”
BIRO HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL RI Jl. Salemba Raya No.28, Telp. (021)3100470 – Jakarta Pusat http://www.kemsos.go.id/
Next
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Raskin, Pekerja Migran, BPJS, Penyandang Disabilitas, Bencana Alam, Orang dengan Masalah Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 1 Media
1
1
1
1
1
1
1
0 Beras Pekerja Migran Masyarakat Miskin (Raskin)
Prev
Badan Perencana Jaminan Sosial (BPJS)
Penyandang Disabilitas
Bencana Alam
Orang dengan Masalah Kejiwaan (OdMK)
Media Indonesia 100%
Next
Beras Masyarakat Miskin (Raskin) No 1
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 4, Vei/Ghe/X-5
Prev
Judul / Topik Validasi Data raskin Terbentur Anggaran Pemerintah mengakui ada kekisruhan data penerima program subsidi beras bagi masyarakat miskin (raskin). Pasalnya, Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran untuk memvalidasi data penerima di lapangan. Akibatnya, acap kali data penerima tidak diperbaharui dengan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan program yang telah berjalan 15 tahun itu tidak efektif sehingga disarankan agar program raskin didesain ulang (Media Indonesia, Jumat, 4/4). Andi ZA Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) “Kemensos sejak 2013 sudah meminta dana operasional karena selama ini tidak ada dana operasional, tapi belum diberikan. Dana operasional ini untuk memeriksa dan mengawasi pelaksaan pembagian raskin di lapangan. Ada keluhan masyarakat bisa diperiksa.” Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) “Deviasi yang ada kita minimalisasi. Masukan KPK juga akan menjadi bahan evaluasi program raskin.”
Chart
Isu Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan
Next
Badan Perencana Jaminan Sosial (BPJS) No 2
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 15, fat/H-1
Prev
Judul / Topik Anak Jalanan belum Masuk JKN Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) Edi Suhartono mengakui masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum terjangkau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena terkendala kelengkapan identitas dan surat-surat kependudukan. Karena itu, perlu dibuat sistem baru agar program itu bisa menjangkau penerima manfaat dalam hal ini anak jalanan. Saat ini terdapat 1,779 juta anak jalanan yang belum teregristrasi untuk program JKN. Edi Suhartono, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) “Namun, kami berasumsi anak jalanan relatif hampir semuanya belum teregister. Kami kesulitan mendata anak karena anak jalanan rata-rata tidak mempunyai KTP atau akta kelahiran. Problem kita, begitu disampaikan kepada BPJS, ditolak karena mereka tidak punya KTP.”
Chart
Isu Badan Perencana Jaminan Sosial (BPJS)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan
Next
Bencana Alam No 3
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 10, ST/JS/Ant/N-1
Prev
Judul / Topik Banjir Bandang Rusak Rumah di Trenggalek Banjir bandang menerjang ratusan rumah di perkampungan nelayan sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (3/4) malam. Belum ada laporan mengenai korban jiwa ataupun estimasi kerugian akibat meluapnya permukaan air sungai di kawasan muara di sekitar salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Timur itu. Namun, satu rumah penduduk yang berada di tepi bantaran sungai dikabarkan roboh tergerus banjir bandang. Sobirin, tokoh warga Desa Prigi “Separuh rumah di daerah sawahan itu ambruk. Kondisi (perumahan) penduduk yang lain belum tahu karena keadaan masih banjir.”
Chart
Isu Bencana Alam
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan
Next
Pekerja Migran No 4
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 15, DIKA DANIA KARDI
Prev
Judul / Topik Kasus Satinah belum Tuntas Setelah diat dilunasi, Satinah harus menjalani dua persidangan lagi sebelum dibebaskan. Pemerintah sebenarnya tahu di belakang tuntutan diat ada mafia. Arab Saudi juga telah menetapkan batas maksimum diat. Namun, pemerintah mengabaikan itu semua. Pembayaran uang diat untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung di Arab Saudi masih diproses. Setelah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jateng itu dibebaskan, ia akan dipulangkan ke Tanah Air. Michael Tene, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI “Ini masih dalam proses. Seperti yang kita tahu selain duta besar, sejak minggu lalu tim satgas khusus yang diutus presiden dipimpin mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni berada di sana (Arab Saudi) untuk membantu negosiasi memperjuangkan nasib Satinah. Menko Polhukam juga mengungkapkan, pemerintah akan memenuhi pembayaran diat (sebesar 7 juta riyal atau Rp21 miliar).”
Chart
Isu Pekerja Migran
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan
Next
Penyandang Disabilitas No 1
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 6, HERA KHAERANI
Prev
Judul / Topik Daftar Panjang Diskriminasi Komnas HAM memperhitungkan ada sekitar 2,5% calon pemilih yang merupakan penyandang disabilitas dan sedikitnya 5% calon pemilih yang masuk kategori rentan tidak mendapat hak pilih. Masalah sosialisasi soal bagaimana cara mencoblos belum menyentuh masyarakat dengan kebutuhan khusus. Komnas HAM melihat belum terfasilitasinya masyarakat yang tergolong rentan kehilangan suara. Diskriminasi Daftar diskriminasi, menurut Irwan, masih sangat panjang. Masalah sosialisasi soal bagaimana cara mencoblos juga belum menyentuh masyarakat dengan kebutuhan khusus. Komnas HAM juga melihat belum terfasilitasinya masyarakat yang tergolong rentan kehilangan suara. Irwan Dwi Kustanto, Wakil Direktur Eksekutif Mitra Netra “Sebenarnya kami sudah menyodorkan template bilik suara untuk mengatasi masalah itu, bahkan sudah digunakan da lam beberapa pemilu kada. Sayang karena dalih biaya, dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD malah belum bisa digunakan.” Maneger Nasution, komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM “Secara persentase memang terlihat tidak besar, tapi sebagai warga negara mereka punya hak yang sama yang belum terpenuhi.”
Chart
Isu Penyandang Disabilitas
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan
Next
Orang dengan Masalah Kejiwaan (OdMK) No 2
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 6, redaksi
Prev
Judul / Topik Harapan Baru bagi ODDM Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa jelas sebuah peristiwa besar yang tidak bisa diabaikan. Undang-undang menjamin semua warga negara berhak memberikan suara. Namun, tidak bisa dimungkiri, keberadaan kaum marginal sering terabaikan. Penderita gangguan jiwa dan skizofrenia ialah dua kelompok yang kerap terlupakan dan dilupakan. Organisasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) sempat meminta KPU tidak mencoret para penderita gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas mental (ODDM) dari DPT Pemilu 2014. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) juga terus melakukan advokasi. Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) “Kami tetap melakukan advokasi agar suara-suara mereka bisa didengar.”
Chart
Isu Orang dengan Masalah Kejiwaan (OdMK)
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan
Next
