BAPPEDA PROVINSI BANTEN

E N T N A B I S V IN R O P D A E P P B A PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN Jl. Syech Nawawi Al‐bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Serang‐Banten

P

P

E

D A

P

R O

V

IN

S

I

B

A N

T E

N

B A

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Syech Nawawi Al‐bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Serang‐Banten

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa awal proses perencanaan pembangunan tahunan dimulai dari penyusunan Rancangan Rencana KerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (Rancangan Renja –

T E

N

SKPD) Provinsi Banten tahun 2015 oleh setiap SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2016 disusun

A N

sebagai bentuk implementasi dari tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas

B

Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2013-2017, memuat juga aspirasi daerah dari

I

kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

IN

S

SemogaRencanaKerja (Renja) DinasPendidikanProvinsiBantentahun 2016 ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai visi pendidikan Provinsi Banten yaitu :

V

“TERWUJUDNYA SINERGITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

R O

MENUJU MASYARAKAT BANTEN UNGGUL, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKARAKTER BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

Serang, Maret 2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

B A

P

P

E

D A

P

Wassamu’alaikumWr.Wb.

E. KOSASIH SAMANHUDI Pembina Utama Madya NIP. 19600727 198303 1 012

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2016

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... ii

N

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1

T E

1.1. Latar Belakang ......................................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................................... 2

A N

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. 4 1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................................. 5

B

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 ................................................... 5

I

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2014 .................................................. 5

S

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan ........................................................................ 5

IN

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan ................................. 6

V

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................................................. 6

R O

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................................................... 7 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................. 14

P

1.1. Telaah Terhadap Kegiatan Nasional ....................................................................................... 14

D A

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan.......................................................................... 14 1.3. Program dan Kegiatan ............................................................................................................. 17

B A

P

P

E

BAB IV P E N U T U P .................................................................................................................................. 20


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari

N

sistem yang sentralistik dan birokratik menjadi desentralistik dan demokratik

T E

dalam kerangka Otonomi Daerah yang berpijak pada UU No. 32 tahun 2004

A N

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka pembangunan

B

pendidikan juga bergeser pada arah yang sama menuju pembangunan

I

pendidikan yang desentralistik yang bertumpu pada kabupaten/kota.

IN

S

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan wajib ataupun obligatory functions yang lebih besar dalam

R O

V

menyelenggarakan pendidikan nasional di daerah masing‐masing. Meskipun demikian, tugas pelayanan provinsi tidak begitu saja hilang, karena provinsi

P

masih memiliki peran yang cukup besar terutama dalam melakukan fungsi

D A

koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya yang bersifat lintas kabupaten/kota. Begitu pula dengan fungsi Pemerintah

E

Pusat yang antara lain adalah melakukan berbagai penyusunan standar

P

P

nasional bidang pendidikan.

B A

Penyusunan perencanaan pembangunan nasional pasca krisis tidak lagi

bertumpu pada terminologi Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) seperti yang diterapkan pada periode sebelumnya (sampai dengan 1998), yang banyak mengadopsi teori W.W. Rostow.Merujuk pada Undang–Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu setiap institusi secara ideal harus menyusun rencana‐rencana strategis (strategic planning) masing‐masing yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan‐kegiatan pembangunan dimasa mendatang secara


1

lebih sistematik dan terencana sehingga alokasi sektoral sumber‐sumber daya pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Banten baru berdiri pada tahun 2000 terpisah dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan UU No. 23 tahun 2000. Sebagai wilayah provinsi relatif baru yang sangat prospektif dan potensial, perencanaan pembangunan semakin menempati posisi strategis termasuk

N

dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

T E

(RPJMD) Tahun 2012‐2017 yang memiliki visi bersatu mewujudkan rakyat

A N

Banten sejahtera berdasarkan iman dan takwa.

Untuk mencapai visi misi tersebut setiap satuan perangkat daerah

B

sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun renstra dinas pendidikan yang

I

beraku selama periode yang sama yaitu Renstra Dinas Pendidikan Provinsi

IN

S

Banten tahun 2012 – 2017. Aplikasi dari program dan kegiatan yang tersusun

R O

pendidikan setiap tahun.

V

dalam renstra dinas pendidkan dilaksanakan dalam rencana kerja (renja) dinas

Sesuai dengan visi dan misi dinas pendidikan yaitu terwujudnya

P

sinergitas pembangunan pendidikan untuk semua menuju masyarakat Banten

D A

unggul, sejahtera, berbudaya, berkarakter, berlandaskan iman dan taqwa, dengan memperhatikan tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

E

Provinsi Banten tahun 2016 yaitu “Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya

P

P

saing SDM untuk kesejahteraan rakyat yang berdaulat, mandiri,

B A

berkepribadian, dan berkeadilan”. Maka isu penting dalam dan mendesak di

Provinsi Banten tahun 2016 yang menjadi lingkup kewenangan penanganan

Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah masalah pemerataan akses pendidikan bagi penduduk Provinsi Banten dan masalah korelasi antara

pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu prioritas dalam rencana kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2016 adalah pemerataan pelayanan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja.


2

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun 2016 adalah : a. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

N

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

T E

b. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang

A N

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

B

Nomor 4010);

I

c. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

IN

S

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

R O

V

4286);

d. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang

P

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

D A

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

E

e. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

P

P

Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara

B A

Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

f. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g. Undang‐Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

h. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;


3

i. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); j. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

N

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubik

T E

Indonesia Tahuan 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik

A N

Indonesia Nomor 3954);

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000

B

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan

I

Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4023);

IN

S

Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik

R O

V

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah

P

Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41,

Maksud dan Tujuan

E

1.3

D A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

P

P

Penyusunan Rencana KerjaSKPD Dinas Pendidikan Provinsi Banten

B A

Tahun Anggaran 2016 ini dimaksudkan untuk: a. Memberikan acuan umum tentang rencana program dan rencana kegiatan masing‐masing komponen program dalam pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan; b. Memberikan arah agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara sistematik, efektif dan efisien serta berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan Rencana KerjaSKPD Dinas Pendidikan

Provinsi Banten tahun anggaran 2016 ini bertujuan untuk:


4

a. Menyiapkan dokumen perencanaan yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan di bidang pendidikan, yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten; b. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2016.

program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Sistematika Penulisan

A N

1.4

T E

N

c. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Rencana kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun anggaran 2016

B

disusun dalam 4 Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

I

BAB I PENDAHULUAN

IN

1.2. Landasan Hukum

S

1.1. Latar Belakang

R O

V

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

P

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2013

D A

2.3. Isu‐Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

P

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

E

P

Pendidikan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

B A

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

3.3. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD

3.4. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN

BAB IV PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2014 Kegiatan pembangunan pendidikan yang bersumber dari Dana

N

APBD Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan Provinnsi Banten

T E

sebanyak 10 program dan43 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.

A N

308.524.500.000,‐ (tiga ratus delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta

lima ratus ribu rupiah), dengan realisasi Rp. 252.330.621.853,‐ (dua ratus lima

B

puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu

I

delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau 82,00%.

IN

S

Kegiatan Pembangunan Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD pada Tahun Anggaran 2014 terdiri atas 10 (sepuluh) pogram, yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

3.

Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

4.

Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan

D A

P

R O

V

1.

Tenaga Kependidikan

Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

P

P

6.

Pendidikan Tinggi

E

5.

B A

7.

Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

8.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

9.

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

10. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

kerja

Dinas

PendidikanProvinsi Banten tahun 2014 dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi sebagai bahan rekomendasi


6

perubahan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program kegiatan dilaksanakan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penyelarasan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dari pencapaian sasaran. Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam evaluasi rencana

N

kerja yang dilaksanakan pada tahun 2014, tingkat pencapaian indikator input

T E

dan out put mencapai 87%

A N

Adapun penjelasan secara rinci tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas pendidikan tahun 2013 sebagai berikut :

B

Tabel 3.1.

S

I

Pengukuran Kinerja Tahun 2014

IN

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

42%

36,18%

APK SD

APK SD

100,04%

119,36%

119,41%

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

APM SD

APM SD

100,09%

99,24%

99,33%

APK SMP

APK SMP

101,13%

99,32%

100,44%

APM SMP

APM SMP

104,98%

80,90%

84,93%

R O

V

Sasaran Strategis

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

P

USIA DINI

B A

P

P

E

WAJAR 9 TAHUN

APK Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

D A

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

APK Jenjang Pendidikan Menengah (SMP/MTs/SMPLB/Paket B) APM Jenjang Pendidikan Menengah (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)

86,14%

%

PROGRAM PENDIDIKAN

APK SMA/SMK/SMA‐LB/MA/Paket C

MENENGAH WAJIB BELAJAR 12

TAHUN

APM SMA/SMK/SMA‐LB/MA/Paket C

PROGRAM PENINGKATAN

Rasio Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi

MUTU, KESEJAHTERAAN DAN

Minimum S1/D4 Terhadap Jumlah Guru

PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN

Keseluruhan

106,90%

62,28%

66,58%

53,66%

54,40%

101,38%

2.383

12.530

525,81%

TENAGA KEPENDIDIKAN


7

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT dan PTA

197,10%

6,9%

13,60%

Jumlah Prodi yang Terakreditasi (Unit)

5

5

100%

PROGRAM PENDIDIKAN NON

Angka Buta Aksara Usia 15 Tahun ke Atas

12.500 Orang

14.444 Orang

115,55%

FORMAL DAN INFORMAL (PNFi)

PROGRAM PENINGKATAN

Meningkatnya Rata‐rata Lama Sekolah (Tahun)

MUTU TATA KELOLA DAN

PENCITRAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan

PEMERINTAHAN DAERAH

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen

100%

A N

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA

8,61%

10%

SMAN CMBBS

93,69%

9,19%

N

T E

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

PROGRAM PENINGKATAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan dan

SARANA, PRASARANA

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan

PERKANTORAN DAN KAPASITAS

Prasarana Aparatur

APARATUR

100%

100%

100%

IN

S

I

V

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi

Kerumahtanggaan

100%

100%

100%

R O

Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha

P

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

D A

PROGRAM PENYEDIAAN DATA

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

1 Dok

1 Dok

100%

PEMBANGUNAN DAERAH

E

B A

P

P

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Output Kegiatan Pembangunan Pendidikan yang bersumber dari

Dana APBD Tahun Anggaran 2013 direncanakan mencapai 100%, namun demikian rencana tersebut dapat tercapai sebesar 87,00%.Indikator kinerja pelayanan pendidikan diukur berdasarkan : 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan 2. Penetapan Indikatr Kinerja Kunci (IKK) 3. Pencapaian Millenium Depeovement Goals (MDGs)


8

Secara Rinci Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2014 sebagaimana Tabelberikut: PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Tahun 2013 Indikator Sasaran

Target

Satuan

Tahun 2014

Kinerja

Realisasi

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun 2013

Tahun

2

1

Angka Partisipasi Kasar

3

4

5

6

%

37

35,89

97

2014

7

8

9

42

36,18

86,14

A N

1

T E

N

No

Capaian

(APK) PAUD

B

2

1 2 3 4

APK Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A APK Jenjang Pendidikan Menengah (SMP/MTs/SMPLB/Paket B) APM Jenjang Pendidikan Menengah (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)

Realisasi

Kinerja

Target

3

R O

1

I

Satuan

Capaian

IN

Indikator Sasaran

V

No

Tahun 2013

S

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

B A No

1 1 2

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun

Tahun

2013

2014

4

5

6

7

8

9

119,08 99,00 99,10 80,85

118,50 98,89 99,91 84,50

99,51 99,89 100,82 104,51

119,3 6 99,24 99,32 80,90

119,41 99,33 100,44 84,93

100,04 100,09 101,13

P

P

E

D A

P

% % % %

Tahun 2014

104,98

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Tahun 2013 Indikator Sasaran

2 APK SMA/SMK/SMA‐ LB/MA/Paket C APM SMA/SMK/SMA‐ LB/MA/Paket C

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Tahun

Tahun

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

% %

61,06 52,65

64,45 54,40

105,55 103,32

62,28 53,66

66,58 54,51

106,90 101,58


9

PROGRAM PENINGKATAN MUTU, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Tahun 2013 Indikator Sasaran

Satuan

Target

Kinerja

Realisasi

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Tahun

Tahun

2013

2014

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Rasio Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Minimum S1/D4 Terhadap Jumlah Guru Keseluruhan

‐

2.383

5.692

238,86

2.383

12.530

525,81

Tahun 2014

Capaian

T E

1

N

No

Capaian

A N

B

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

1 2

% Unit

Kinerja Tahun

Tahun

2013

2014

I

Realisasi

Target

Realisasi

Kinerja

4

5

6

7

8

9

6,77 4

13,60 4

200,89 100

6,90 5

13,60 5

197,10 100

D A

Angka Partisipasi Kasar (APK) PT dan PTA Jumlah Prodi yang Terakreditasi

3

Target

R O

2

P

1

Satuan

IN

Indikator Sasaran

V

No

Capaian

S

Tahun 2013

P

E

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFi)

P

Tahun 2013

B A

No

1 1

Indikator Sasaran

Satuan

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun 2014 Target

Realisasi

Tahun 2013

Capaian Kinerja Tahun 2014

2 Angka Buta Aksara Usia 15 Tahun ke Atas

3

4

5

6

7

8

9

%

10.000 Orang

9.970 Orang

99,70

12.500

14.444

Orang

Orang

115,55


10

PROGRAM PENINGKATAN MUTU TATA KELOLA DAN PENCITRAAN PENDIDIKAN Tahun 2013 No

Indikator Sasaran

Target

Satuan

Capaian

Tahun 2014

Kinerja

Realisasi

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

Meningkatnya Rata‐ rata Lama Sekolah (Tahun) Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS

% %

9,09 15

8,61 15

94,72 100

9,19 10

8,61 10

93,69 100

A N

T E

N

1

Sumber : Rata‐rata Lama Sekolah Data BPS (Banten Dalam Angka) 2014

B

IN

S

I

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Indikator Sasaran

2

1 2

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

D A

E

P

P B A

Target

Capaian

Tahun 2014

Kinerja

Realisasi

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

3

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

100

P

1

Satuan

R O

No

V

Tahun 2013

%

100

100

100

100

100

100


11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Tahun 2013 No

Indikator Sasaran

Target

Satuan

Capaian

Tahun 2014

Kinerja

Realisasi

Target

Capaian Kinerja

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3

Rasio Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

%

100

100

100

100

100

100

100 100

T E

100 100

100 100

100 100

100 100

P

R O

V

IN

100 100

S

% %

I

A N

B

N

1

D A

PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

P

E

Tahun 2013 Target

Satuan

B A 1 1

2 Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Tahun 2014

Kinerja

Realisasi

P

No Indikator Sasaran

Capaian

Target

Tahun

Tahun

2013

2014

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

Kinerja

Realisasi

3

Capaian

9 100


12

2.3. Isu‐Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Banten Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi BantenNomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Pendidikan memiliki tugas melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan. Berdasarkan tugas

N

dan fungsi dinas pendidikan melaksanakan program dan kegiatan melalui

T E

bidang teknis dan unit pelaksanan teknis melalui pembiayaan yang bersumber

A N

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada

B

kementrian pendidikan nasional dan dinas pendidikan kab/kota.

I

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya

IN

S

membangun bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia di banten. isu‐isu bidang pendidikan di Provinsi Banten

1. APK PAUD 36.18

R O

V

diantaranya :

P

2. APK SD/MI/PAKET A 119.41

D A

3. APM SD/MI/PAKET A 99.93 4. APK SMP/MTs/PAKET B 100.44

E

5. APM SMP/MTs/PAKET B 88.93

P

P

6. APK SMA/SMK/PAKET C66.58

B A

7. APM SMA/SMK/PAKET C54.51 8. APK Perguruan Tinggi 13.60

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan rencaan kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi banten tahun 2015. Dinas pendidikan provinsi banten memperoleh alokasi anggaran indikatif sebesar Rp. 364 milyar untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : 1. PAUD


13

2. DIKDAS 3. S 4. S 5. Dengan komposisi anggaran pada masing‐masing program tersebut berdasarkan analisis terdapat alokasi anggaran yang kurang menunjang bagi

N

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja kegiatan yang telah

T E

ditetapkan.

A N

Untuk itu diperoleh penyesuaian pagu pada masing‐masing program kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

B

1.

S

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

IN

2.5.

I

Penelaahan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan

R O

V

Provinsi Banten, telah dilaksanakan koordinasi perencanaan program tahun 2016 melalui kegiatan sosialisasi perencanaan program tahun 2016. Kegiatan

Menginformasikan arah kebijakan program Dinas Pendidikan Provinsi

D A

1.

P

ini bertujuan untuk:

Banten tahun 2016 mencakup rencana program, kegiatan dan anggaran.

Sinkronisasi program/kegiatan dinas pendidikan provinsi dan dinas

P

P

3.

Menghimpun usulan program /kegiatan dari dinas pendidikan kab/kota.

E

2.

B A

pendidikan kab/kota terkait kegiatan, sasaran dan target dan lokasi.

Dari hasil kegiatan tersebut telah terhimpun usulan dari dinas

pendidikan kab/kota untuk diakomodasi ke dalam program dan kegiatan pada dinas pendidikan provinsi banten tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:


14

Usulan Bantuan Keuangan TAHUN 2016 KEGIATAN SKPD TERKAIT KAB/KOTA

LOKASI

VOLUME

ANGGARAN

164.271.397.712 Workshop Pengembangan Kurikulum TK

8 Kab/Kota

Dinas Pendidikan Kab/Kota

1 Kegiatan

2

Workshop Pengelola TK

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

3

Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

4

Seminar Peningkatan Pengelola TK

8 Kab/Kota


521.600.000

5

Bintek Penyusunan SOP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

314.786.000

6

Bintek Standar Penyelenggaraan TK

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

367.500.000

7

Bintek Program dan Sinergitas IGTKI Provinsi Banten

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

423.560.000

8

Bimbingan Teknis Kegiatan Bermain Anak Berbasis APE Lingkungan Bimbingan Teknis Mendongeng Bagi Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota

120 orang

350.000.000

120 orang

350.000.000

T E

A N

450.862.000 421.750.000

IN

V

8 Kab/Kota

R O

8 Kab/Kota

Bintek Penyelenggaraan PAUD Berbasis Parenting

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

11

Bintek Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

12

Sosialisasi Program PAUD ke Kabupaten/Kota

8 Kab/Kota


240 Orang

250.000.000

13

Bimtek Manajemen Pengelola PAUD (KOBER, TPA, SPS)

8 Kab/Kota


120 orang

400.000.000

14

Bintek Akreditasi Lembaga PAUD

8 Kab/Kota


80 orang

250.000.000

36 orang

200.000.000

P

P

E

P

10

D A

9

S

I

B

673.570.000

N

1

Penyusunan Data Kelembagaan PAUD

8 Kab/Kota

16

Workhsop Perencanaan Pembelajaran di PAUD

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

17

Workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

18

Bintek Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

19

Workshop Pengembangan Bahan Ajar

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

20

Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga PAUD Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUDNI

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

Pelatihan Bagi Penilik PAUD

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

B A

15

21 22


15

23

Bintek Bercerita Sejarah Islam Bagi Anak Usia Dini

8 Kab/Kota


120 orang

350.000.000

24

Bintek Metode Iqro Bagi PAUD

8 Kab/Kota

120 orang

350.000.000

25

Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi dan Supervisi Kurikulum Jenjang SD/MI Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekolah Bersih dan Sehat Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan SD

8 Kab/Kota


8 Keg, 400 Orang

1.090.428.500


2 Keg, 100 Orang 2 Keg, 100 Orang

287.290.000

28

Kursus Mahir Dasar Pramuka

8 Kab/Kota


3 Keg, 150 Orang

602.296.500

29

Pelatihan Penulisan Naskah Soal US SD/MI, SDLB Dan Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

553.284.100

30

Sosialisasi Pencegahan dan Penangulangan HIV/AIDS dan Narkoba Pengadaan Alat UKS

8 Kab/Kota


8 Keg, 800 Orang

845.608.500

8 Kab/Kota


2.505.900.000

32

Bimbingan Teknis Manajemen Sarana Prasarana

8 Kab/Kota

33

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

34

KURSUS MAHIR DASAR KEPRAMUKAAN SMP

1 Kegiatan, 50 Sekolah 1 Kegiatan, 50 Sekolah 1 Kegiatan, 2000 Siswa 1 Kegiatan/ 125 Orang

35

PENGADAAN MEUBEULEUR SEKOLAH (KELAS) SMP

36

DUKUNGAN LAYANAN KETERLAKSANAAN DAN PENDALAMAN BAHAN AJAR KURIKULUM

V

IN


161.760.000

2.000.000.000

8 Kab/Kota


8 Kab/Kota


1 Kegiatan/ 60 Pkt

1.887.000.000

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

4.500.000.000

693.750.000

B A

P

P

E

D A

P

R O

8 Kab/Kota


287.290.000

N

T E

S

I

31

8 Kab/Kota

A N

27

8 Kab/Kota

B

26

37

WORKSHOP PENULISAN NASKAH BUKU PENGAYAAN UN SMP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

1.500.000.000

38

VISITASI DAN UPDATE PENDATAAN SMP TERBUKA DAN PAKET B PENGUATAN ALAT PEMBELAJARAN MODEL SMP REGULER/SMP TERBUKA/SMP PAKET B

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

200.000.000

1 Kegiatan

2.200.000.000

WORKSHOP AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP SUPERVISI PELAKSANAAN UN SMP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

500.000.000

1 Kegiatan

200.000.000

PENGUATAN RENCANA SEKOLAH MANDIRI (MODEL RUJUKAN)

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

600.000.000

39

40 41 42

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota


16

PEMANFAATAN MEDIA JURNALISTIK SEBAGAI BAHAN AJAR PADA SETIAP MATA PELAJARAN DI SMP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

300.000.000

44

PEMBERIAN BANTUAN BAKAT PRESTASI PESERTA DIDIK SMP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

1.000.000.000

45

PENGUATAN LAYANAN RETRIVAL BAGI PESERTA DIDIK SMP

8 Kab/Kota


1 Kegiatan

1.000.000.000

46

PENGADAAN ALAT IPS TERPADU SMP

8 Kab/Kota

1 Kegiatan

1.500.000.000

47

UPDATING DATA ANGKA DROP OUT SD/SMP

8 Kab/Kota


1 Keg

45.000.000

48

BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) BANTEN

8 Kab/Kota


8 Kab Kota

1.373.510.000

49

WORKSHOP APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN BOS BAGI SATUAN PENDIDIKAN

8 Kab/Kota


50

PENGADAAN PENUNJANG PROGRAM MANAJERIAL BOS KAB/KOTA

8 Kab/Kota

51

52

Workshop Pengembangan Silabus dan RPP Pendidikan Keaksaraan Workshop Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Penggandaan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan

54

T E

5.069.540.000


8 Kab Kota

1.056.000.000

B

A N

8 Kab Kota

2 keg, 90 orang 2 keg, 90 orang 1 keg

330.000.000


2 keg, 80 orang

285.000.000

8 Kab/Kota


2.000.000.000

8 Kab/Kota


I

Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota

S

8 Kab/Kota

IN

53

8 Kab/Kota

N

43

8 Kab/Kota

175.000.000

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan

56

Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar

57

Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

58

Workshop Penyusunan Buku Administrasi Pendidikan Keaksaraan

8 Kab/Kota


1 keg, 5000 orang 1 keg, 2000 orang 2 keg, 80 orang

59

Sinkronisasi dan Penyusunan Data Penuntasan Buta Aksara

8 Kab/Kota


1 keg, 60 orang

190.000.000

Penyusunan Profil Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Workshop Penyusunan Buku Administrasi Pendidikan Kesetaraan Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi dan Kesejahteraan Keluarga bagi Peserta Didik Kesetaraan Fasilitasi Buku Lembar Kerja Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Fasilitasi Media Pembelajaran Pendidika Kesetaraan

8 Kab/Kota


1 keg, 40 orang

175.000.000

8 Kab/Kota


1 keg, 40 orang

175.000.000

8 Kab/Kota


2 keg, 90 orang 1 keg, 60 orang 2 keg, 90 orang

295.000.000


1 keg, 30 paket 1 keg, 20 paket

242.000.000

B A

P

P

E

D A

P

R O

V

55

60

8 Kab/Kota

330.000.000

61

62 63 64

65 66

8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

8 Kab/Kota 8 Kab/Kota


1.000.000.000

295.000.000

230.000.000 295.000.000

200.000.000

17

Penyusunan Profil Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B

8 Kab/Kota


1 keg, 40 orang

175.000.000

8 Kab/Kota


1 keg, 40 PKBM

800.000.000

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Penyusunan Profil Lembaga Penyelenggaraan TBM Fasilitasi Penyelenggaraan TBM

8 Kab/Kota


1 keg, 32 orang 1 keg, 40 orang 1 keg, 40 TBM

800.000.000

72

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan TBM

8 Kab/Kota


2 keg, 90 orang

330.000.000

73

Falilitasi Buku Bacaan bagi TBM

8 Kab/Kota


1 keg, 16 TBM

200.000.000

74

Workshop Penyusunan Buku Administrasi TBM

8 Kab/Kota


1 keg, 60 orang

230.000.000

75

Sosialisasi Peningkatan Minat Baca bagi Masyarakat Bimbingan Teknis Penataan dan Pengelolaan TBM Bintek Persiapan Akreditasi Lembaga PNFI Fasilitasi Pembiayaan Operasional Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi Bimbingan Teknis Kompetensi Asessor PNF

8 Kab/Kota

Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan Kab/Kota

1 keg, 60 orang 1 keg, 60 orang 80 orang

220.000.000

7orang

114.000.000


32 orang

135.451.500

77 78

79

8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

175.000.000 800.000.000

N

T E

A N

B

76

8 Kab/Kota

I

71

8 Kab/Kota

S

70

IN

69

V

68

R O

67

230.000.000 328.806.500

Bintek Peningkatan mutu LKP dan PKBM

8 Kab/Kota


60 orang

209.417.500

81

Workshop Penyusunan Buku Keterampilan Pembuatan Asesoris dari Limbah Kain Perca dan Buku Keterampilan Pembuatan Asesoris dari Bahan Perca Kulit bintek penyusunan kurikulum Tata Rias Pengantin, Tata Boga dan Tata Busana berdasarkan SKKNI

8 Kab/Kota


60 orang

391.208.000

8 Kab/Kota


120 orang

381.368.500

Sosialisasi Instrumen Akreditasi lembaga PNF

8 Kab/Kota


60 orang

193.610.500

84

Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pendidikan Berkelanjutan

8 Kab/Kota


80 orang

280.000.000

85

Sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pendidikan Berkelanjutan

8 Kab/Kota


80 orang

280.000.000

86

Belanja Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan KML Seni Pencak Silat

8 Kab/Kota


100 Set

1.114.200.000

87

Bimtek Penguatan Tata Kelola dan Manajerial Lembaga PNF

8 Kab/Kota


160 Orang

450.000.000

88

Pemberian Bantuan Insentif Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Bimtek Supervisi dan Pembinaan PTK Kursus dan Pelatihan Berbasis Kinerja Pegawai

9 Kab/Kota


1.332.000.000

10 Kab/Kota


1110 Org/8 Kab/Kota 120 Orang

D A

B A

P

83

P

E

82

P

80

89


350.000.000

18

Bimtek Paud Berjenjang

11 Kab/Kota


120 Orang

400.000.000

91

Peningkatan Kompetensi Bagi Pamong Belajar Sosialisasi Pemberian Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Bagi Pengelola PKBM Pelatihan Manajemen Supervisi Penilik

12 Kab/Kota


80 Orang

250.000.000

240 Orang

300.000.000


160 Orang

450.000.000

120 Orang

350.000.000

95

Bimtek Standarisasi Akreditasi dan Kualifikasi Bagi PNF

16 Kab/Kota


120 Orang

350.000.000

96

Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Tutor Paket A,B,C

17 Kab/Kota


120 Orang

350.000.000

97

Bimtek Uji Kompetensi Bagi Instruktur Kursus

18 Kab/Kota


120 Orang

400.000.000

98

Sosialisasi Penyetaraan dan Penyesuaian Angka Kredit (Infassing) Bagi Guru TK PNS dan Bukan PNS

19 Kab/Kota


240 Orang

300.000.000

99

PELATIHAN LIFESKILL PROGRAM KESETARAAN

Kota Cilegon

1 KEG

195.000.000

100

Kota Cilegon Kota Cilegon

Dinas Pendidikan

1 KEG

90.000.000

101

PROGRAM EVALUASI MONITORING LEMBAGA KURSUS PERINGATAN HAI TINGKAT KOTA

Dinas Pendidikan

1 KEG

150.000.000

102

WORKSHOP PKG PAUD

Kota Cilegon

Dinas Pendidikan

1 KEG

130.000.000

103

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

11.250.000.000

104

Rehab sedang dan berat SD

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

5.625.000.000

105

Pembangunan Sanitasi (Toilet siswa dan guru) SD

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

2.250.000.000

106

Pemagaran Sekolah SD

Dinas Pendidikan

75

3.375.000.000

107

Pengadaan Alat/ Media Pembelajaran SD Pengadaan Alat Olah Raga SD

Kab. Pandegang Kab. Pandegang Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

750.000.000

Dinas Pendidikan

75

750.000.000

T E

B

15 Kab/Kota

A N

14 Kab/Kota

IN

S

I

Dinas Pendidikan

V

B A

108

13 Kab/Kota

R O

P

D A

P

94

E

93

P

92

N

90

109

Suporting Untuk KKG

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

175

1.400.000.000

110

Pengerasan Lapangan Upacara/ PapingBlock) SD

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

1.125.000.000

111

Pengadaan Meubeler SD

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

75

750.000.000

112

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

Dinas Pendidikan

25

3.750.000.000

113

Rehab sedang dan berat SMP

Dinas Pendidikan

25

1.875.000.000

114

Pembangunan Sanitasi (Toilet siswa dan guru) SMP

Kab. Pandegang Kab. Pandegang Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

25

875.000.000

115

Pemagaran Sekolah SMP

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

25

1.375.000.000


19

Pengadaan Alat/ Media Pembelajaran SMP

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

25

625.000.000

117

Pengadaan Alat Olah Raga SD

Dinas Pendidikan

25

375.000.000

118

Pengerasan Lapangan Upacara/ PapingBlock) SMP

Kab. Pandegang Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

25

625.000.000

119

Suporting Untuk MGMP

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

280

2.240.000.000

120

Pembangunan Sekolah Shelter

Kab. Pandegang

Dinas Pendidikan

2

2.000.000.000

121

Pembangunan Gedung Sekolah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

1

500.000.000

122

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

5

412.500.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

98

10.780.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SD dan SMP Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pembangunan Ruang Ibadah SD dan SMP Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD dan SMP Pengadaan Meubelair sekolah SD

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

3

259.875.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

10

635.250.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

20

1.617.000.000

Dinas Pendidikan

20

4.410.000.000

127 128 129

T E

A N

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

84

2.170.750.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

120

1.127.966.412

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

65

5.720.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

2

550.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

9

1.080.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

33

2.904.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

4

6.765.000.000

135

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

45

6.434.200.000

136

Penambahan Ruang Guru Sekolah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

5

707.850.000

137

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

20

3.095.400.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

3

999.460.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

4

933.790.000

140

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pembangunan Ruang Ibadah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

3

495.000.000

141

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

8

1.320.000.000

142

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Pengadaan Meubelair sekolah

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

5

363.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

81

800.500.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup (PKH)

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

30

2.475.000.000

Kab. Lebak

Dinas Pendidikan

2

600.000.000

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

8 klp

R O

P

P

133

D A

132

E

131

V

134

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Pembangunan Gedung Sekolah

P

130

Kab. Lebak

B

126

I

125

S

124

IN

123

N

116

B A

138 139

143 144 145 146 147

‐ pelatihan menjahit pakaian


397.005.200

20

‐ Pelatihan TRP

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

4 klp

197.027.600

149

‐ Pelatihan TKK

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

1 klp

73.444.400

150

Penyediaan Sarana Pendidikan Non Formal

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

151

‐ UGB PKBM

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

5 Unit

800.000.000

152

‐ Aula SKB

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

1 Unit

500.000.000

153

‐ Mebeulair PKBM

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

5 paket

62.500.000

154

‐ Sound Sistem

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

58 Unit

214.600.000

155

‐ Mesin Jahit

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

20 Unit

71.060.000

156

Mebeulair Sekolah PAUD

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

32 paket

414.400.000

157

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Serang

Dinas Pendidikan

2 prog

133.471.000

158

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kota Serang

Dinas Pendidikan

20 SD dan 5 SMP

1.000.000.000

159

Pembangunan ruang serba guna/Aula

Kota Serang

Dinas Pendidikan

1 Unit

242.000.000

160

Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium dan ruang praktikkum sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan sekolah

Kota Serang

Dinas Pendidikan

2 unit

440.000.000

2 unit

440.000.000

Pembangunan ruang serba guna/Aula

Kota Serang

2 Unit

880.000.000

T E

A N

B

I

Dinas Pendidikan

S

162

Kota Serang

Dinas Pendidikan

IN

161

Prasarana

N

148

V

R O

P

B A

P

P

E

D A


21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka mewujudkan cita‐cita mencerdaskan kehidupan

N

bangsa dan sejalandengan visi pendidikan nasional, Kementrian Pendidikan

T E

dan Kebudayaan Republik Indonesia Menetapkan Visi Tahun 2016:

A N

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”.

B

Untuk mencapai visi tersebut,Kementrian

Pendidikan

dan

I

Kebudayaan Republik Indonesia Menetapkan Misi sebagai berikut:

IN

S

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan;

Sebagai upaya menyediakan sarana‐prasarana dan infra struktur

R O

V

satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya. 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan;

P

Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh

D A

masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan;

E

Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional

P

P

dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

B A

4. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan

kebudayaan; Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender. 5. Menjamin kepastian / keterjaminan memperoleh layanan pendidikan;

Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi. 6. Melestarikan dan memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.


22

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

A. Tujuan Pembangunan Pendidikan Tahun 2015: 1. Memberikan kesempatan yang seluas‐luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. 2. Memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat.

B. Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015:

A N

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

T E

N

3. Meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

B

a) Meningkatnya APK PAUD

I

b) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggaran PAUD

S

c) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan PAUD

IN

V

2. Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun :

R O

a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM ) SD/MI b) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

P

c) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

D A

d) Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs e) Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus dan pendidikan layanan

P

E

khusus

B A

P

f) Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional

g) Meningkanya jumlah dan kualitas sekolah bertaraf internasional (SBI) jenjang SD dan SMP h) Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP; i) Terselenggarannya

fasilitas

pembinaan

dan

pengembangan

pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mamapu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK.


23

j) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) k) Meningkatnya mutu penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus l) Meningkatnya kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

N

m) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs

T E

n) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD dan SMP satu atap

A N

o) Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

Pendidikan Menengah Universal menuju Wajib Belajar 12 Tahun

I

3.

B

IN

S

a) Meningkatkan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA b) Tersedianya beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi

R O

V

c) Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional;

P

d) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

D A

jenjang SMA dan SMK; e) Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah Berstandar Nasional (SSN)

E

jenjang SMA SMK;

P

P

f) Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40;

B A

g) Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK; h) Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerinta, secara melembaga, dalam upaya membangun Banten.

i) Terselenggaranya fasilitas pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangakan dan memfaatkan IPTEK j) Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA


24

k) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK l) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK m) Rehabilitasi rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana n) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pendidikan korban bencana

N

alam

T E

A N

4. Pendidikan Tinggi

a) Meningkatnya angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan penataan

B

serta Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi.

I

IN

S

5. Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI)

a) Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)

R O

V

b) Meningkatnya angka partisipasi program paket A, B dan C c) Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

P

(PKBM)

D A

d) Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal

E

bagi Masyarakat

P

P

6. Peningkatan Mutu, Kesejahteraan, Perlindungan Pendidik dan Tenaga

B A

Kependidikan

a) Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru b) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1 c) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi

7. Peningkatan Mutu, Tata Kelola, dan Pencitraan Pendidikan a) Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi b) Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


25

c) Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum d) Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi e) Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN) f) Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah g) Meningkatnya sekolah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

N

h) Meningkatnya SDM pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan

T E

Komunikasi

3.3.

A N

Program dan Kegiatan

B

ProgramPembangunan Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD

I

pada Tahun Anggaran 2016 terdiri dari10 (sepuluh) pogram, yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

4.

Program Pendidikan Tinggi

5.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

6.

Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan

D A

P

R O

V

IN

S

1.

Tenaga Kependidikan

Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan

P

P

8.

Peningkatan Mutu, Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

E

7.

B A

Tenaga Kependidikan

9.

Peningkatan Sarana, Prasarana, Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

10. Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan Pembangunan Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD pada Tahun Anggaran 2015 terdiri dari48 (empat puluh delapan)

kegiatan, yaitu : 1.

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK

2.

Pendidikan Anak Usia Dini


26

Peningkatan Mutu, Akses, Dan Tata Kelola SD

4.

Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu Dan Tata Kelola SMP

5.

Tata Kelola Manajemen Bos Provinsi Banten

6.

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Pada BPPK

7.

Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan

8.

Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA

9.

Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Dan

N

3.

T E

Layanan Khusus

10. Pengembangan Wawasan Kebudayaan

A N

11. Gerakan Pemberantasan Buta Aksara

B

12. Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

13. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong

S

I

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

IN

14. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

V

15. Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada BPPNF

R O

16. Pengembangan Program Pada BPPNF 17. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

P

18. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

D A

19. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 20. Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS

E

21. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan Pada Balai TEKKOM

P

P

22. Pengembangan Komunikasi Dan Informasi Pendidikan Pada Balai TEKKOM

B A

23. Pengembangan Teknologi Pendidikan Pada Balai Teknologi dan Komunikasi

24. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal 25. Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal 26. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 27. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 28. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 29. Peningkatan Kapasitas Aparatur 30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 31. Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah (Kota/Provinsi) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten


27

32. Manajemen Aset dan Arsip di Dinas PendidikanProvinsi Banten 33. Penyediaan Barang dab Jasa Perkantoran Pada BPPNF 34. Pengadaan sarana danprasarana kantor pada BPPNF 35. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada BPPNF 36. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada BPPNF

38. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Pada BPPK

T E

39. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada BPPK

N

37. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPPK

40. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada BPPK

A N

41. pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada Balai Teknologi dan

B

Informasi

42. Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Pada Balai Teknologi dan Informasi

S

I

43. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Teknologi dan

IN

Informasi

V

44. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Teknologi dan Informasi

R O

45. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Pada Sman Cmbbs 46. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada SMAN CMBBS

P

47. Penyediaan Barang dan Jasa Kantor Pada SMAN CMBBS

D A

48. Penyusunan Dan Penyediaan Data dan Informasi Pendidikan

B A

P

P

E


28

BAB VI PENUTUP Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA‐SKPD)

N

Dinas Pendidikan Provinsi Banten ini dibuat dengan harapan mampu memberikan

T E

kontribusi yang berarti bagi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di Provinsi Banten.

A N

B

I

S

IN

V

R O

B A

P

P

E

D A

P


29

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Recommend Documents