BAHAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN 2012, DAN LAPORAN PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2011, SERTA NK DAN

BAHAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN 2012, DAN LAPORAN PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2011, SERTA NK DAN RAPBNP TAHUN 2011

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN PAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2011

SEMESTER I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJM 2010-2014, sesuai dengan tugas dan fungsi LAN dalam mewujudkan visi dan misinya, akan dilaksanakan 3 (tiga) program sebagai penjabaran Renstra LAN 2010-2014, yaitu Program Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN. Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, pada tahun 20052009 telah ditetapkan tujuan sasaran serta kebijakan sebagaimana termuat dalam Renstra LAN sebagai berikut: Tujuan a. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi Negara; b. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan; c. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional; d. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN; e. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara; f. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; g. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. Sasaran a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah; b. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; c. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; d. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; e. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; f. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; 2

g. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; h. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kebijakan & Strategi Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka LAN untuk lima tahun ke depan (2010 – 2014) merumuskan beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Diklat melalui pembaharuan sistem diklat penyelenggara negara; 2. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabiltas; 3. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi melalui pemetaan kebutuhan dari stakeholders; 4. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders; 5. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja melalui reformasi birokrasi LAN; 6. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN; 7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik. Berdasarkan kebijakan dan strategi tersebut, maka dirumuskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan LAN dalam tahun 2011, yang terdiri dari 3 (tiga) program, antara lain: Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengkajian Kinerja Kelembagaan Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengkajian Manajemen Kebijakan Pengkajian Manajemen Pelayanan Pengkajian Administrasi Internasional Pengkajian Hukum Administrasi Negara 3

8.

Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara 9. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 10. Pembinaan Widyaiswara 11. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV 12. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tehnik Manajemen dan Kebijakan Publik 13. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 14. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 15. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN 16. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN 17. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta 18. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 19. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A I 2. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A II 3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A III 4. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A Lan PKP2A IV 5. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta

4

6.

7.

8. 9.

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembinaan, Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan Kerjasama dalam Lingkup LAN Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Untuk menunjang pencapaian tujuan, sasaran dan program tersebut, pada tahun 2011 pagu anggaran LAN sebesar Rp. 244.128.824.000 (Dua ratus empat puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Rp. 95.411.763.000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 60.800.000.000, Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Rp. 87.917.061.000. Sampai dengan bulan April 2011, tercatat realisasi penyerapan total pagu LAN Tahun 2011 adalah sebesar 23,11% atau sebesar Rp. 56.409.210.000. Dari total pagu LAN tersebut, maka sebesar Rp. 59.728.124.000 merupakan target PNBP. Sampai dengan bulan April 2011, target PNBP tersebut telah terealisasi sebesar 8,67% atau sebesar Rp. 5.175.621.429.

5

BAB I PENDAHULUAN

A.

Tugas dan Fungsi LAN

Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut LAN menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara; 6

e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN; g. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari: a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur; dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional. 2. Sekretariat Utama; 3. Inspektorat; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), terdiri dari: a. PKP2A I LAN di Bandung; b. PKP2A II LAN di Makassar; dan c. PKP2A III LAN di Samarinda. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; dan c. STIA LAN Makassar. B.

Rencana Strategis a) Visi dan Misi - Visi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi tersebut di atas, LAN mempunyai visi sebagai berikut:

7

Menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara. - Misi Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui: a. b.

Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara; e. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; g. Peningkatan kapasitas organisasi LAN b) Tujuan dan Sasaran - Tujuan Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: h. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi Negara; i. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan; j. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional;

8

k. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN; l. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara; m. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; n. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. - Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: j. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah; k. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; l. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; m. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; n. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; o. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; p. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; q. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; r. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana c) Arah Kebijakan dan Strategi LAN Arah kebijakan dan strategi LAN merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai empat perspektif yaitu: perspektif nilai tambah nasional, perspektif nilai tambah stakeholder, perspektif proses kerja internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

9

Dua perspektif pertama yaitu perspektif nilai tambah nasional dan perspektif nilai tambah stakeholder termasuk pada level fulfilling stakeholder expectation. Perspektif nilai tambah nasional merupakan perwujudan visi LAN yang diharapkan memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan dengan skala nasional, khususnya dalam bidang tata kelola kepemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional. Sedangkan perspektif nilai tambah stakeholders mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Stakeholders eksternal LAN yang dimaksud adalah Presiden beserta lembaga-lembaga pemerintah lainnya baik yang di Pusat maupun di Daerah, dan DPR beserta lembaga negara lainnya. Disamping itu, LAN juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan ilmu administrasi. Dengan demikian, ruang lingkup aktifitas LAN mencakup juga masyarakat akademis. Untuk mengetahui tingkat harapan dan keinginan dari stakeholders, LAN telah melakukan pengamatan secara periodik. Hasil pengamatan ini menjadi referensi bagi LAN dalam mendefinisikan keinginan dan harapan dari stakeholders. Adapun perspektif proses kerja internal merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers), yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi LAN. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Kepres 103 Tahun 2001 yang telah diubah berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2005, bahwa tugas LAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang diselenggarakan dalam fungsi kajian, kediklatan, dan advokasi dalam bidang administrasi negara, serta pengembangan iptek administrasi. Kinerja dari proses bisnis internal ini, seyogyanya selalu dihubungkan dengan berbagai harapan, keinginan dan kebijakan yang dilakukan oleh stakeholders eksternal. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan perspektif yang berkaitan dengan ketersediaan intangible assets dan resources yang didefinisikan sebagai kompetensi LAN dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi LAN. Intangible assets dan resources merupakan dasar bagi keberhasilan LAN dalam jangka panjang terutama dalam menjalankan visi dan misinya.

10

Gambar 1. Peta Strategi LAN

Gambar 1. di atas menjelaskan peta strategi yang mendeskripsikan empat perspektif strategi yang terbagi dalam tiga level strategi yang terdiri dari: fulfilling stakeholder expectation, strategic drivers dan intangible assets and resources. yang harus dicapai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LAN. Pada level fulfilling stakeholder expectation, yang memuat dua perspektif yang pertama (persektif nilai tambah nasional dan perspektif nilai tambah stakeholder), terdapat dua sasaran stratejik (SS) yang hendak dicapai terdiri dari: pertama adalah terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan aparatur negara yang profesional baik di pusat maupun di daerah; kedua adalah peningkatan kinerja reformasi administrasi negara melalui pengembangan sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara. Kedua sasaran strategis ini akan dicapai melalui dua fungsi utama (core competency) LAN yaitu: pertama, pengembangan sistem Administrasi Negara yang efektif dan demokratis; serta kedua, peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara (aparatur, masyarakat dan dunia usaha). Core 11

competency ini kemudian diuraikan dalam rincian fungsi LAN yang dimuat dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005. Adapun pemangku kepentingan (stakeholders) serta cakupan kerja (working coverage) dari peran LAN, dalam konteks otonomi daerah meliputi seluruh level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada level pemerintah pusat, peran LAN dikembangkan sebagai berikut: 1. Perumusan Kebijakan dalam pengembangan Administrasi Negara (Organisasi & Manajemen Pemerintahan negara) dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; 2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan adm. Negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; 3. Fasilitasi kegiatan pengembangan adm. Negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; 4. Standarisasi pelaksanaan pengembangan adm. Negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; 5. Supervisi pelaksanaan pengembangan adm. Negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Sedangkan pada level pemerintah propinsi, peran LAN ditekankan pada peran-peran sebagai berikut: 1. Ujicoba dan sosialisasi hasil kajian pengembangan adm. Negara dan peningkatan kompetensi SDM aparatur; 2. Konsultasi dan advokasi kebijakan publik; 3. Konsultasi dan advokasi dan optimalisasi pemanfaatan TI dalam pemerintahan; 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan diklat oleh lembaga diklat daerah;

12

5. Penyelenggaraan Diklatpim II dan Diklatpim III dan IV serta PraJabatan yang bersifat nasional. Adapun peran LAN pada level pemerintah kabupaten/kota, lebih difokuskan pada pemetaan: 1. Kebutuhan kajian administrasi negara terkait dengan potensi dan karakteristik daerah 2. Kebutuhan konsultasi dan advokasi terhadap Perda-perda 3. Untuk pembinaan dan pengawasan Diklat 4. Untuk penyelenggaraan Diklat Pada level strategic drivers, yang merupakan perspektif proses kerja internal, terdapat satu sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Adminisrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelengara negara. Sasaran strategis ini dapat diwujudkan dengan dukungan elemen proses kerja internal yaitu: pertama adalah kajian Administrasi Negara; kedua adalah konsultasi dan advokasi kebijakan publik; ketiga adalah peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara; serta keempat adalah pengembangan iptek administrasi. Adapun pada level Intangible Asset and Resources, yang merupakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, terdapat lima sasaran stratejik, yaitu: pertama adalah modalitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM LAN; kedua adalah modalitas organisasi melalui kelembagaan sesuai dengan kebutuhan (rightsizing), redefinisi visi dan misi LAN; ketiga adalah ketatalaksanaan melalui Pengembangan sistem dan prosedur internal (business process setiap aktivitas LAN dengan penetapan SOP); keempat adalah budaya melalui pengembangan budaya organisasi ke arah budaya pelayanan, dan transformasi organisasi menjadi learning organization; serta kelima adalah infrastruktur melalui Optimalisasi pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana. Dari berbagai penjelasan di atas dan relevan dengan arah kebijakan dan strategi nasional, maka LAN untuk lima tahun ke depan (2010 – 2014) merumuskan beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut: 8. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Diklat melalui pembaharuan sistem diklat penyelenggara negara; 13

9. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabiltas; 10. Profesionalisme Pelaksanaan kebutuhan dari stakeholders;

Advokasi

melalui

pemetaan

11. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders; 12. Pengembangan Organisasi reformasi birokrasi LAN;

LAN

Berbasis

Kinerja

melalui

13. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN; 14. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik.

d) Program Penetapan program LAN Tahun 2005-2009 harus mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009. Sedangkan program pada Tahun 2010-2011 mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014. Program pada Tahun 2005-2009 terdiri dari beberapa program, yaitu: a) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik b) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara c) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan d) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur e) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara g) Program Pendidikan Kedinasan Sementara sejak Tahun 2010, program LAN meliputi: a) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur

14

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 1 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2010-2011 Sasaran Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15

BAB II PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005 sd. 2011

A.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2005

Mulai tahun anggaran 2005 APBN Lembaga Administrasi Negara tidak lagi membedakan antara Rutin dengan Pembangunan. Terdapat sembilan program meliputi satu program baru, lima program eks proyek dan tiga program eks rutin yakni: (1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; (3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (4) Program Pengelolaan SDM Aparatur; (5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; (7) Program Pendidikan Kedinasan; dan (8). Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepeme-rintahan, serta (9) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK. a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1) Laporan Hasil Kajian tentang Manajemen PNS Yang Efektif; 2) Laporan Hasil Kajian Reformasi Birokrasi; 3) Laporan Hasil Pengembangan Konsep Publik Hearing dan Sosialisasinya dalam Perumusan Kebijakan; 4) Pengembangan dan Uji Coba Sistem E-Procurement; 5) Laporan Hasil Kajian tentang Budaya Kerja Organisasi Pemerintah KTI; 6) Laporan Hasil Kajian tentang Budaya Kerja Organisasi Pemerintah di Kalimantan; 7) Laporan Hasil Kajian Kebijakan Penataan Sektor Informal. b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Laporan Hasil Kajian Model Pengukuran Kinerja Daerah; 2) Laporan Hasil Kajian Efektifitas Pengawasan di luar APIP; 3) Laporan Hasil Kajian Evaluasi Kebijaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan SAKIP dan LAKIP; 16

4) Laporan Hasil Kajian tentang Penataan Sistem Pengawasan dalam rangka Penegakkan Hukum. c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Laporan Hasil Kajian tentang Efisiensi dan Efektifitas Kelembagaan Pemerintah; 2) Laporan Hasil Kajian tentang Standar Penetapan Kelembagaan Pemerintah Pusat; 3) Laporan Hasil Kajian tentang Standar Pendayagunaan Badan Regulasi Independen; 4) Laporan Hasil Kajian tentang Evaluasi Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian; 5) Laporan Hasil Kajian Reformasi Kebijakan Administrasi Pemerintah Daerah; 6) Laporan Hasil Kajian Manajemen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 7) Laporan Hasil Kajian Penyusunan Buku Standar Operating Procedures; 8) Laporan Hasil Kajian tentang Dampak Desentralisasi terhadap Kesejahteraan Rakyat di Daerah; 9) Laporan Hasil Kajian Sistem Jaminan Sosial Nasional; 10) Laporan Hasil Kajian Kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam Penanganan Migran; 11) Laporan Hasil Kajian Kerjasama Malaysia, Indonesia dan Singapura dalam menangani masalah Keamanan di Selat Malaka; 12) Laporan Hasil Kajian Kerjasama Malaysia, Indonesia dan Singapura dalam menangani Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan 13) Laporan Hasil Kajian Kerjasama Antara Negara ASEAN dalam Pelaksanaan “Open Sky Policy”; 14) Pedoman Pengajuan Judicial Review kepada MA dan MK; 15) Laporan Hasil Kajian tentang pengembangan kelembagaan kawasan lindung; 16) Profil Kelembagaan Pemerintah Kabupaten /Kota di KTI; 17) Penyusunan Kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; 18) Laporan Hasil Kajian tentang Hubungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten /Kota di KTI; 19) Penataan Kewenangan dan Kelembangaan Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Propinsi di Wilayah Kalimantan;

17

20) Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemda Otonom Kabupaten, Kota dan Propinsi di Kalimantan; 21) Laporan Hasil Kajian mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah. d. Program Pengelolaan SDM Aparatur 1) Laporan Hasil Kajian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara; 2) Laporan Hasil Kajian Dampak Otonomi Daerah terhadap Kinerja Aparatur Daerah; 3) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat; 4) Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Diklat Prajabatan; 5) Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Widyaiswara; 6) Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tk. Pertama dan Muda; 7) Penyempurnaan Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat PNS; 8) Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat PNS Tahun 2005; 9) Modul Diklat Teknis O&M serta Modul Diklat Manajemen Perkantoran; 10) Continous Improvement Diklatpim; 11) Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat Peningkatan Kompetensi Legislatif Daerah; 12) Kurikulum dan bahan Ajar Diklat Manajemen Keprotokolan; 13) Laporan Hasil Pemetaan Kebutuhan Diklat Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan; 14) Pengiriman Pegawai LAN mengikuti Pendidikan Gelar S2 dan S3 di Dalam Negeri 15) Laporan Hasil Evaluasi kinerja alumni Diklatpim Tk.III dan IV; 16) Diklat Manajemen Pemda; 17) Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di kalimantan; 18) Pemantapan Kompetensi Kinerja SDMA Daerah Kabupaten, Kota dan Propinsi di wilayah Kalimantan; e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Laporan Hasil Kajian tentang Manajemen Bencana; 2) Laporan Hasil Kajian Penerapan Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 3) Laporan Hasil Kajian Kemitraan Sektor Publik dan Sektor Swasta dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 18

4) Laporan Hasil Kajian Pengembangan Etika dalam Pelayanan Publik; 5) Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan. f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1) Pembangunan Gedung Serbaguna dan Guest House; (Penyelesaian akhir ); 2) Pengadaan Meubelair, AC dan Perbaikan Eks Musholla; 3) Pembangunan Gedung Diklat Regional Makassar (Penyelesaian akhir); 4) Pembangunan Gedung Diklat Regional Jatirangon (Tahap II). g. Program Pendidikan Kedinasan 1) 2) 3) 4) 5)

Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Pertama; Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III; Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. IV; Diklat Calon Widyaiswaraan; Diklat Kewidyaiswaraan Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Diklat Berbasis Elektronik; 6) Lokakarya Nasional Tim Penilai AK bagi Widyaiswara; 7) Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. II; 8) Diklat Kewidyaiswaraan Penulisan Karya Tulis Ilmiah; 9) Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Prajabatan Gol. III; 10) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan dan Modul Diklat Calon Widyaiswara; 11) Laporan Hasil Evaluasi Akreditasi Lembaga Diklat Pasca Akreditasi; 12) Laporan Hasil Evaluasi & Pengembangan SIDA melalui pengintegrasian dengan SCBD; 13) Rapat Koordinasi Diklat; 14) Rakornas Widyaiswara; 15) Pengembangan ICT dalam rangka pelayanan Diklat; 16) Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I; 17) Penyelenggaraan Program PEN; 18) Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat Manajemen Keuangan Daerah; 19) Modul Bahasa Inggris Diklatpim Tk. I 20) Modul Bahasa Inggris Diklatpim Tk. IV; 21) Pembangunan Jejaring Kerja Balai Diklat Bahasa; 22) Penyelenggaraan Liaison Group Seminar; 23) Diklat Bahasa Inggris dan Diklat Teknis yang dibiayai PNBP; 19

24) Laporan Hasil Kajian tentang kelembagaan pengawasan pemerintah kabupaten/kota di KTI; 25) Diklat Pelayanan Prima bagi Aparat Kebersihan Kota; 26) Lokakarya peningkatan kemampuan pembelajaran bagi dosen 27) Penelitian mandiri bagi dosen dan staf STIA; 28) Evaluasi kelembagaan STIA LAN Bandung; 29) Laporan Hasil Kajian Akademik di Pemerintahan Daerah; 30) Laporan Hasil Kajian Evaluasi Kebutuhan Kurikulum STIA LAN di KTI; 31) Pengembangan paperless system. h. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1) 2) 3) 4) 5)

Belanja Pegawai; Belanja Anggaran Daya/Jasa; Belanja Barang; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas.

i. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK. 1) Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif; 2) Pengembangan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Agenda Peraturan Perundangan; 3) Pengembangan Sistem Informasi Otomasi Perkantoran; 4) Pengembangan dan Uji Coba Sistem E-Procurement. B. Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2006 a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1) Laporan Hasil Kajian Kelembagaan Pemerintah Daerah Perbatasan 2) Laporan Hasil Kajian Penerapan Nilai-nilai Etika Aparatur dalam membangun Budaya Kerja 3) Laporan Hasil Kajian tentang Perumusan Kebijakan Publik atau Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik 4) Laporan Hasil Kajian tentang Pola Korupsi di lingkungan Instansi Pemerintah 5) Laporan Hasil Kajian Pengembangan Check and Balances System dalam berbagai Tataran Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 6) Pengembangan Sistem Manajemen Database Kinerja Pemerintahan Daerah 20

7) 8)

Laporan Hasil Kajian tentang budaya kerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik Laporan Hasil kajian tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Pengetahuan dan Kebijakan Local (Local Wisdom)

b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Laporan Hasil Kajian tentang Lembaga Diklat Daerah 2) Laporan Hasil Kajian Internalisasi dan Aplikasi Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Manajemen Pemerintah Pusat dan Daerah 3) Laporan Hasil Kajian Penataan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam rangka Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 4) Laporan Hasil Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah 5) Laporan Hasil Kajian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah 6) Laporan Hasil Kajian Efektifitas Perumusan Kebijakan 7) Laporan Hasil Kajian Yuridis Kelembagaan Independen di Indonesia 8) Laporan Hasil Kajian tentang Central Oversight Body Pengembangan Hukum di Indonesia 9) Laporan Hasil Kajian Analisis Kebijakan Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial (Social Security) menuju masyarakat mandiri 10) Laporan Hasil Kajian Kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam menangani pelintas batas di Kepulauan Riau 11) Laporan Hasil Kajian Kerjasama antara Indonesia dan Philippina dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan di Sulawesi Utara dalam rangka mencegah kerawanan sosial 12) Strategi Percepatan Penerapan E-Services pada Instansi pelayanan Publik 13) Laporan Hasil Kajian Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota ke Desa 14) Laporan Hasil Penyusunan struktur organisasi pemerintah kecamatan di KTI 15) Laporan Hasil Kajian dampak sosial ekonomi pemekaran wilayah di KTI 16) Laporan Hasil Kajian tentang Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan social ekonomi wilayah perbatasan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 21

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penerapan (Aplikasi) SOP pada Unit Pelayanan yang dilaksanakan di Prov. Kepri Laporan Hasil Kajian Penerapan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik Laporan Hasil Kajian tentang Posisi Yuridis Keputusan Administrasi di Luar Tata Urusan Peraturan Perundang-undangan Laporan Hasil Penelitian tentang Pengukuran IPP di Daerah Laporan Hasil Kajian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terha-dap pelayanan di bidang kebersihan di KTI Laporan Hasil Kajian tentang strategi pemantapan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan komoditas Non Migas Perkonsultasian di bidang Manajemen Pelayanan

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Laporan Hasil Kajian Penataan Pegawai Honorer Daerah 2) Laporan Hasil Kajian Jumlah Pegawai Daerah dan Pembiayaan-nya dalam APBD 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi bagi SDM Aparatur Pusat 4) Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar diklat Sekretaris Yang Efektif 5) Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Diklat Pelayanan Publik 6) Revisi Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara 7) Revisi Pedoman Kepala LAN tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya 8) Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara 9) Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III dan IV 10) Continous Improvement Diklat Prajabatan dan Ujian Dinas 11) Penyempurnaan Diklatpim Tk. II yang lebih berbasis kompetensi 12) Reformulasi PP No. 101 Th. 2000 tentang Diklat Jabatan PNS 13) Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi untuk Diklat Teknis dan Fungsional 14) Buku Panduan Teknis Strategi Pembelajaran Diklatpim Tingkat II 15) Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Calon Widyaiswara 16) Diklat Calon Widyaiswara 17) Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tk. Pertama 22

18) Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tk. Muda 19) Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya dan Utama 20) Rakor Kediklatan Sosialisasi, Advokasi, Evaluasi 21) Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat 22) Lokakarya Standarisasi Diklat teknis 23) Lokakarya Standarisasi Diklat Fungsional 24) Rapat Koordinasi/ Kerja/Dinas/ Pimpinan Kelompok/Kerja 25) Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Diklat 26) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan Daerah 27) Rapat Koordinasi Nasional Widyaiswara 28) Pengembangan SIDA ke tahap e-learning 29) Laporan Hasil Evaluasi Lembaga Diklat PNS Pasca Akreditasi 30) Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat 31) Diklat Kepemimpinan Tk. II (6 angkatan) 32) Diklat Manajemen Pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur 33) Diklat Manajemen Penataan Organisasi Publik di Daerah 34) Diklat Manajemen Kinerja Organisasi Publik 35) Diklat Analisis Kebijakan Publik 36) Diklat Membangun Sistem Budaya Kerja (2x) 37) TOT Desain Pembelajaran Diklat Berbasis Kompetensi 38) TOT Modul Kajian Manajemen Publik 39) Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XVII 40) Diklat Membangun Sistem Budaya Kerja dalam rangka Optimasi Pelayanan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik 41) Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia 42) Diklat Manajemen of Trainer 43) Diklat Training Need Analysis 44) Diklat Kewidyaiswaraan 45) Diklat Teknis Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah 46) Diklat TOT Teknis Analisis Manajemen e. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1) Penyelenggaraan Program PEN (Angkatan VIII Kelas A dan B) 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan X dan XI 23

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33)

Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XVII Penyusunan Bibliografi Administrasi Negara Tahun 2006 Komputerisasi Bahan Pustaka Koleksi Perpustakaan Pengembangan Database Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP Pemetaan dan Pengembangan Kurikulum Diklat TMKP dan Penyusunan Profile TMKP Laporan Hasil Kajian Isu-isu Strategis Penyelenggaraan advokasi dalam perumusan kebijakan publik bidang Pelayanan dan Otomasi Adm. Di Daerah Diskusi terbatas Isu-isu aktual Penerbitan Jurnal Wacana Kinerja Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional di Daerah Lokakarya Metode Pembelajaran Interaktif Lokakarya Desain Modul Diklat Teknis Seminar Bedah Buku (2x) Rakor Diklat (2x) Rakor Widyaiswara Penerbitan Jurnal Diklat (2x) Pengembangan Staf Diklat Mind Setting Pengembangan Teknologi SIM Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2007 Revisi SOP Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Sosialisasi Peraturan Keuangan Implementasi SAP Penyusunan Sistem Informasi Pendayagunaan Aparatur Penyusunan Rencana Kerja Diklat Manajemen Kinerja Diklat Penyusunan Kompetensi Jabatan Diklat RPJMD Workshop Penataan Kewenangan Pemerintah 24

34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47)

Diklat Pelayanan Prima bagi aparat kebersihan kota Diklat Analisis Kebijakan Publik Diklat penyusunan standar pelayanan minimal Lokakarya manajemen penanganan keluhan masyarakat dalam pelayanan publik Laporan Hasil Evaluasi dan monitoring penyelenggaraan diklat Diklat Training of Trainer Diklat Training of Course Workshop pengembangan diklat berbasis kompetensi Seminar strategi pengembangan SDM Aparatur di Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Diklat Manajemen Pemerintah Daerah Lokakarya Metode pembelajaran Interaktif Penyusunan dan Penerbitan Jurnal “Borneo Administrator”

f. Pendidikan Kedinasan 1) Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa 2) Diklat Manajemen Keprotokolan 3) Diklat Manajemen Legal Drafting 4) Diklat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5) Diklat Sekretaris Yang Efektif 6) Diklat Public Relations 7) Diklat Service Excellence 8) Diklat Pelaporan Berbasis Kinerja 9) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 10) Diklat Manajemen Pengelolaan barang Miliki Negara/Daerah (Implementasi PP No. 6 tahun 2006) 11) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 12) Pelatihan Teknik pembelajaran Interaktif 13) Pembelajaran OHP/pelatihan pembuatan media pembelajaran 14) Jurnal Good Governance 15) Workshop penulisan karya tulis ilmiah 16) Lokakarya Nasional Rewrire Administrasi Negara STIA LAN Bandung 25

17) Pengembangan instrumen laboratorium MSDM 18) Penerbitan jurnal ilmu administrasi 19) Laporan Hasil Penelitian tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di KTI 20) Laporan Hasil Penelitian tentang Pendayagunaan Struktur Informal g. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Laporan Hasil Kajian Sistem Akuntabilitas Publik 2) Laporan Hasil Kajian Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal Pemerintah 3) Laporan Hasil Kajian tentang Posisi Yuridis Keputusan Administrasi di Luar Tata Urusan Peraturan Perundang-undangan 4) Laporan Hasil Kajian Pengukuran Good Governance 5) Perkonsultasian di bidang SAKIP h. Peningkatan Kapasitas Internal LAN 1) Penyiapan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan LAN Tahun 2006 dan Penyusunan Renja Anggaran Tahun 2007 2) Rapat Kerja Penyelenggaraan Program dan Kegiatan LAN 3) Raker Teknis Kelitbangan/ Kajian, Kediklat-an dan Kesek-retariatan 4) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi LAN 5) Penyempurnaan SANKRI Buku III 6) Evaluasi dan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Kegiatan di lingkungan LAN 7) Petunjuk Teknis Pembuatan SK dan Peraturan Per-UU-an di lingkungan LAN 8) Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja antar Unit Eselon I, Unit Eselon I dengan PKP2A dan STIA-LAN, serta antar PKP2A dan antara PKP2A dengan STIA-LAN 9) Bimbingan Teknik dan Intensifikasi Pengelolaan Keuangan 10) Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan LAN 11) Sosialisasi Pedoman dan peraturan Pengelolaan Keuangan 12) Penyusunan informasi penting Negara-negara di Benua Asia, Australia, Eropa dan Amerika

26

13) Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri 14) Kiprah LAN Tahun 1957 sampai dengan sekarang 15) Penyusunan database program dan kegiatan LAN 16) Penyusunan Info Kajian/Litbang Lan Tahun 2005 17) Analisis Isu-isu Strategis 18) Penyempurnaan pedoman Verifikasi Keuangan 19) Supervisi Penyusunan Sistem Akuntansi Aset Tetap 20) Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual 21) Penyusunan informasi kegiatan LAN 22) Penyusunan bunga rampai karya tulis ilmiah 23) Penyusunan Klipping Warta Aneka Informasi Administrasi 24) Majalah Manajemen Pembangunan 25) Diseminasi Kebijakan LAN 26) Pedoman Kearsipan dan Persuratan Berdasarkan Model SiPATI 27) Implementasi Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis TI dan Komunikasi (SiPATI) 28) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural LAN 29) Workshop Teknik Penulisan Proposal Kerjasama untuk mendapatkan 30) Lokakarya Pengarusutamaan Gender (PUG) 31) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 32) Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap III LAN Jakarta 33) Pengadaan Invetaris Pe-ralatan Kantor 34) Pembangunan Guest House LAN Jakarta 35) Pembangunan sarana Ibadah dan Perbaikan Ex. Musholla Kantor LAN Jakarta 36) Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik di Jatinangor 37) Pengadaan Meubelair 38) Pengadaan Tanah 39) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tahunan Inspektorat Tahun 2006 40) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Tahun 2005 41) Evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen LAN

27

42) Penyempurnaan Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan LAN 43) Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi tentang Pengawasan dan Pemeriksaan komprehensif di lingkungan LAN 44) Review Laporan Keuangan LAN 45) Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2005 dan Rencana Kinerja Tahun 2006 46) Workshop Evaluasi Kegiatan Tahun 2006 47) Evaluasi Pasca Diklatpim Tingkat II C. Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2007 a. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1) Pembangunan Demokratisasi dalam sistem Administrasi Negara 2) Kajian tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung berdasarkan UU No. 23 tahun 2003 3) Kajian untuk penyusunan buku penerapan good governance di Indonesia: Fokus pada pelaksanaan prinsip transparansi 4) Pengaturan dan penegakan hukum dalam sistem administrasi 5) Penyusunan buku rujukan public hearing dalam perumusan kebijakan publik 6) Kajian tentang administrasi kependudukan negara 7) Kajian tentang pengelolaan sektor informal di beberapa negara Asia 8) Pengembangan sistem manajemen database kinerja pemerintahan daerah 9) Kajian yuridis terhadap anggaran berbasis kinerja 10) Kajian evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung 11) Kajian kebijakan good local governance dalam optimalisasi pelayanan publik 12) Kajian tentang Isu-isu aktual 13) Kajian model pengukuran pelaksanaan good governance di Pemda 14) Kajian implikasi pilkada langsung terhadap pelayanan publik 15) Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi

28

b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1) Kajian tentang Pola Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi 2) Kajian evaluasi pelaksanaan kebijakan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 3) Kajian Pengembangan TI dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Korupsi 4) Kajian strategi penanganan korupsi di negara-negara Asia Pasifik 5) Kajian pembangunan model sistem informasi penanggulangan korupsi 6) Kajian pembangunan model sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan 7) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat LAN 8) Kajian kinerja lembaga pengawasan di daerah c. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka Good Governance 2) Kajian tentang evaluasi kelembagaan non struktural (fokus pada Komisi dan Dewan) 3) Penyusunan buku glossary tentang kelembagaan pemerintah 4) Kajian tentang kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) 5) Kajian tentang kesekretariatan lembaga-lembaga negara 6) Kajian model evaluasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah 7) Kajian pengembangan model penerapan e-services pada beberapa negara terpilih 8) Penyusunan buku manajemen Wilayah perbatasan negara Indonesia 9) Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Manajemen LAN 10) Kajian Profil Birokrasi 2015 11) Kajian evaluasi terhadap model kelembagaan dan ketatalaksanaan antar daerah perbatasan 12) Pengembangan model organisasi fungsional dalam pelayanan publik di KTI

29

13) Kajian tentang implementasi good governance pada pemerintah provinsi di KTI 14) Workshop Penyusunan Naskah Akademik penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi 15) Rapat Koordinasi kajian aparatur 16) Kajian pelimpahan kewenangan Bupati/ Walikota kepada Camat/Lurah menurut UU No. 32/2004 d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Sistem dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik 2) Kajian model penilaian kinerja pelayanan publik 3) Kajian untuk penyusunan buku penerapan maklumat pelayanan 4) Kajian tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan investasi 5) Kajian yuridis terhadap penetapan status kawasan khusus 6) Kajian model partisipasi masyarakat rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar di negara-negara Asia Pasifik 7) Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi Pusdiklat SPIMNAS 8) Perumusan kebijakan pene-tapan indeks pelayanan publik bagi propinsi, kabupaten/kota 9) Kajian Model Pengembangan kapasitas Lembaga Diklat di Daerah 10) Kajian efektivitas kebijakan pengehematan dan pengembangan energi alternatif 11) Survey indeks kepuasan masyarakat bidang perijinan SITU di KTI 12) Workshop penyusunan naskah akademik analisis kebutuh-an personil dan penataan mana-jemen kepega-waian Peme-rintah Provinsi 13) Kajian tentang kesiapan kabupaten/kota di kalimantan dalam kompetensi antar daerah di bidang Pelayanan Publik 14) Kajian evaluasi dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah Kalimantan e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1) Kajian Pengembangan sistem pendayagunaan SDM aparatur negara 2) Kajian Penyusunan pola karier PNS

30

3) Kajian Evaluasi Sistem Rekruitmen PNS 4) Kajian Penyusunan Pedoman Pengukur Beban Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah 5) Kajian Penyusunan Indeks Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara 6) Diklat kewidyaiswara-an substansi Diklatpim Tk. IV 7) Diklat kewidyaiswaraan substansi Diklatpim Tk. III dan IV 8) Diklat kewidyaiswaraan berjenjang Tk muda 9) Diklat kewidyaiswaraan berjenjang Tk madya 10) Diklat kewidyaiswaraan substansi diklat prajabatan gol III 11) Diklat calon widyaiswara (2 angkatan) 12) Penilaian angka kredit jabatan fungsional widyaiswara gol IVc, IVd, Ive Tingkat Pusat 13) Diklat kewidyaiswaraan substansi diklat calon widyaiswara 14) Diklat kewidyaiswaraan pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis elektronik 15) Pembinaan dan pengembangan kompetensi widyaiswara melalui patok banding (benchmark) lembaga diklat best practice ke luar negeri (korsel, Jepang, New Zealand, dan Australia) 16) Assesment center kompetensi widyaiswara 17) Pengembangan Bahan Ajar kewidyaiswaraan substansi diklatpim Tk III dan IV 18) Penyusunan pedoman evaluasi dan sertifikasi widyaiswara 19) Revisi Modul dan Pengembangan Bahan Diklat Calon Widyaiswara 20) Continous improvement diklat prajabatan : penyusunan pedoman, penyusunan soal akhir diklat prajabatan gol I, II dan III 21) Penyempurnaan Diklatpim Tk. II yang lebih ber-basis kompetensi 22) Lokakarya Standarisasi Diklat Teknis 23) Lokakarya Standarisasi Diklat Fungsional 24) Pengembangan instrumen akreditasi dan sertifikasi lembaga Diklat untuk penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan 25) Pengembangan database sistem informasi widyaiswara 26) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat 27) Uji coba diklat e-learning dalam SIDA

31

28) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan widyaiswara di instansi pusat dan daerah 29) Evaluasi Lembaga Diklat pasca akreditasi 30) Monitoring dan evaluasi diklat 31) Rakor kediklatan, Sosialisasi, Advokasi, Evaluasi 32) Reformulasi PP 101/2000 33) Kajian terhadap Peraturan Menpan Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 34) Rakornas widyaiswara 35) Pembimbingan penyusunan kurikulum diklat fungsional pada instansi pembina jabatan fungsional 36) Bimbingan penyelenggaraan diklat : MOT, dan TOC pada lembaga diklat 37) Rakor diklat Prajabatan 38) Rakor Diklat Kepemimpinan 39) Rakor Diklat Teknis 40) Rakor Diklat Fungsional 41) Sosialisasi pedoman-pedoman kediklatan produk LAN 42) Penyelenggaraan Diklatpim Tk I (2 angkatan) Angk. XII dan XIII 43) Penyelenggaraan Diklatpim Tk I bertaraf internasional 44) Penyelenggaraan program PEN 45) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris "TOT widyaiswara untuk PNS" 46) Penyelenggaraan Liaison Group seminar 'Material Development for English Teaching" 47) Pengembangan database Pusdiklat SPIMNAS Bid. TMKP 48) Evaluasi pelaksanaan instrumen strategi pembelajaran diklatpim TK II 49) Analisis pemanfaatan alumni dan kebutuhan diklat Tk I dan II 50) Rakor penyelenggaraan Diklatpim Tk. II 51) Pengembangan laboratorium kepemimpinan 52) Pengembangan dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat sekretaris yang efektif 53) Pengembangan dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat pelayanan publik

32

54) Pemetaan dan Pengembangan Kurikulum diklat TMKP dan penyusunan profile TMKP 55) Penyusunan modul general english (GE) LAN level 1,2,3 56) Penyusunan kurikulum english for occupational pruposes 57) Pembangunan jejaring kerja balai diklat bahasa LAN 58) Pengiriman pegawai LAN mengikuti program gelar S2 dan S3 dalam negeri 59) Diklat Teknis 60) Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah 61) Diklat Teknis Manajemen 62) Diklat Manajemen Diklat (MOT) 63) Diklat pim Tingkat II 64) Diklat MOT (1 angkatan) 65) Diklat TNA (2 angkatan) 66) Diklat TOC (2 angkatan) 67) Diklat TOT (2 angkatan) 68) Diklat Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris 69) Bimtek peningkatan kemampuan SDM aparatur dalam pemberian pelayanan prima 70) Bimtek analisis kebijakan publik (2 angkatan) 71) Bimtek penyusunan standar kompetensi pejabat struktural (1 angk.) 72) Bimtek penulisan karya ilmiah (1 angkatan) 73) Diklat kewidyaiswaraan (2 angkatan) 74) Evaluasi dan pemantauan/ monitoring penyelenggaraan diklat 75) Kajian pola pembinaan dan pengembangan karir PNS di KTI 76) Desain Program Konsorsium diklat di KTI 77) Diklatpim Tk.II 78) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat 79) Pembinaan Widyaiswara 80) Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Diklat di Wilayah Kalimantan 81) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 82) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. I 83) Diklat Manajemen Keprotokolan Angkatan I 84) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 33

85) Diklat Legal Drafting 86) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. II 87) Diklat Manajemen Keprotokolan Angkatan II 88) Diklat Publik Relations 89) Diklat Service Excellence 90) Diklat Pelaporan Berbasis Kinerja 91) Diklat Sekretaris Yang Efektif 92) Diklat LKPJ Kepala Daerah 93) Diklat Manajemen Pelelangan 94) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 95) Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angk. III 96) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris 97) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II 98) Diklat Teknis f. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Penyusunan Abstraksi Bahan Pustaka tahun 2007 Pengolahan bahan Pustaka tahun 2007 Penyelenggaraan diklat struktural Pelatihan Diklat-diklat teknis Seminar dan lain-lain Diklat Fungsional Diklat Prajabatan Gol. II dan III Updating Database Kepegawaian Pengadaan PNS pada LAN Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Penyaluran Beasiswa Pegawai Tugas Belajar Pengadaan obat-obatan Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN Tahun 2005 Penyusunan Buku Putih Roundtable discussion 1,2,3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2007

34

18) Penyusunan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan LAN 19) Evaluasi dan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Kegiatan di Lingk. LAN 20) Konsolidasi Perencanaan 21) Penyiapan bahan laporan dalam rangka koordinasi kegiatan dengan instansi lain 22) Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2006 dan Rencana Kinerja Tahun 2007 23) Renja dan Penetapan Kinerja 24) Updating Database program dan Kegiatan LAN (paket) 25) Raker Penyelenggaraan Program dan Kegiatan LAN 26) Rapat Teknis Kelitbangan/ Kajian 27) Rapat Teknis Kediklatan 28) Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri edisi XXVII s/d XXX 29) Penyusunan Informasi Pokok Lembaga Pendidikan Terakreditasi di Australia 30) Penyusunan Informasi Penting Negara-negara di Benua Asia, Australia, Amerika dan Eropa 31) Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi Tentang pengawasan dan Pemeriksaan Komprehensif di LAN Tahun 2007 32) Sosialisasi Pedoman Pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan LAN Tahun 2007 33) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN tahun 2007 34) Review Laporan Keuangan LAN 35) Penyusunan Bunga Rampai Karya Ilmiah tentang Manajemen dan Administrasi Publik 36) Updating dan Penambahan Database Website LAN 37) Penyusunan Kliping Warta Aneka Informasi Administrasi tahun 2007 38) Penyusunan Warta LAN 39) Jurnal Manajemen Pembangunan 40) Penyusunan Informasi Organisasi dan Kegiatan LAN 41) Forum Komunikasi Kehumasan 35

42) Kehumasan 43) Sosialisasi Pedoman Pelayanan Keprotokolan dan Pengamanan Kantor 44) Sewa Jaringan telekomunikasi (Leased Channel) Satelit 45) Updating komputerisasi surat keputusan di lingkungan LAN tahun 2007 46) Penyusunan Buku Kiprah LAN Tahun 1957-2007 (lanjutan) 47) Penyusunan Modul Diklat Aparatur Masa Depan 48) Penyusunan Buku Putih 49) Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi LAN 50) Penataan Birokrasi Pemerintahan Negara, Pengaturan Kedudukan dan Peranan Political Appointes 51) Kajian Model Pemberian Pelayanan Publik berkualitas (public service delivery system models) tahun 2007 52) Evaluasi Pelaksanaan PNBP di lingkungan LAN 53) Monitoring (evaluasi) intensifikasi Pengelolaan Keuangan 54) Penyusunan Juknis Penyusunan laporan Keuangan di lingkungan LAN 55) Penyempurnaan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di LAN 56) Penyempurnaan jadwal Retensi Arsip di lingkungan LAN 57) Belanja Inventaris Kantor 58) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor LAN Pusat 59) Perawatan Gedung Kantor/ belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 60) Perawatan Sarana dan prasarana kantor 61) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 62) Supervisi Penyusunan laporan Keuangan (SAK dan SABMN) 63) Pengembangan Staf 64) Jurnal Wacana Kinerja 65) Jurnal Diklat Aparatur 66) Sosialisasi Bimbingan dan Konsultasi Diklat di Daerah 67) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 68) Pertemuan Rutin Widyaiswara 69) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 36

70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102)

Penyusunan LAKIP Penatausahaan Barang Inventaris Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Diklat Kebendaharawanan Diklat Metode Penelitian Sosial Bimtek Manajemen Kepegawaian Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Rapat Koordinasi Penyelenggaraan diklat aparatur di daerah Rapat Koordinasi Widyaiswara Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Daerah Rapat Koordinasi Teknis Rapat Kerja/Dinas/ Pimpinan/ Kel. Kerja Penataan Sistem Kepegawaian Kajian Penyusunan Standar Kompetensi PNS Sosialisasi/Bimtek/Peraturan Keu/Barjas/Kepegawaian Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual Implementasi Sistem Akuntansi pemerintah (SAP)/Pembuatan Laporan Keuangan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi Evaluasi/Laporan Kegiatan Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Pengembangan Pegawai Penyusunan Renja 2008 Penyelenggaraan Outbound Diklat MOT Diklat TOT Bimtek SATPAM Penyusunan LAKIP Penyusunan SAI Rakor kediklatan Monitoring dan pengawasan Pelaksanan program dan kegiatan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi

37

103) PengurusanPengangkatan dosen tetap, kenaikan dan PAK Dosen Tetap/Akreditasi Dosen 104) Pengembangan Staf 105) Aktivasi dan pengelolaan situs STIA 106) Penyusunan Program Kegiatan 107) Penyusunan Rencana Kerja 2008 dan Penyusunan LAKIP 2007 108) Penyelenggaraan Electronic Profile STIA LAN 109) Sosialisasi/Promosi STIA LAN 110) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 111) Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran 112) Penyusunan/Perumusan Sistem dan prosedur Teknis 113) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 114) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 115) Pembinaan/koordinasi/ pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 116) Administrasi Kegiatan 117) Penyelenggaraan Humas dan Protokol 118) Evaluasi /Laporan Kegiatan 119) Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/ Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi 120) Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi 121) Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 122) Pembimbingan/Penyuluhan Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara 123) Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/ Laminasi 124) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Negara 125) Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan 126) Kegiatan Penalaran (LKMM) 127) Kegiatan Senat Mahasiswa STIA 128) Kegiatan Olah Raga dan Kesenian 129) Kesejahteraan/Pembinaan Rohani 130) Penyelenggaraan TU Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi 38

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 Rehabilitasi Gedung C Kantor LAN Pusat Pembangunan Tempat Wudhu Pengadaan Alat Pendidikan Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Sewa Gedung Kantor/Peralatan (Operasional Pelaksanaan Satker) Penyusunan Detail Desain Survey, pengukuran dan pemetaan Penyusunan Amdal Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Pengadaan Alat Pendidikan Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Pengadaan Alat Laboratorium Rehabilitasi Gedung Operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Perawatan Gedung Kantor Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor

h. Program Pendidikan Kedinasan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Penyusunan Buku Teks Pelatihan Teknik Pembelajaran Interaktif Penyusunan Kasus (Bank Kasus) Reposisi STIA LAN Pra Perkuliahan Evaluasi penyelenggaraan pendidkan Penelitian Mandiri bagi Dosen STIA LAN Penelitian Tingkat Pelayanan STIA LAN Pembahasan Isu-isu Aktual Bagi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat (Kelurahan Binaan) Seminar Ilmiah Kajian Administrasi Aktual 39

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21)

D.

Wisuda Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penyelenggaraan Sosialisasi/Work shop/Diseminasi/Publikasi Penyusunan/ pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktik) Pengembangan Sistem Penye-lenggaraan Pendidikan/ Perkuliahan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Penelitian pengembangan Karya Ilmiah/ Seminar/ Iptek dan Seni Pendidikan/ Pengajaran/ Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktik)

Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2008

a. Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Kajian Evaluasi Penerapan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin; Advokasi Pelembagaan Norma Keswadayaan Masyarakat (Good Societal Governance) Dalam Rangka Pengelolaan Good Governance; Pembayaran Gaji, Lembar, Honorarium dan Vakasi; Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang Makan PNS; Poliklinik/Obat-obatan; Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/ Tamu Iuran Organisasi Lokal/Internasional Kesekretariatan dan Kerjasama LN; Perawatan Gedung Kantor; Pengadaan Perlengkapan Kantor; Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10; Koordinasi Institusional 40

14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43)

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan/Kebersihan: Penyiapan Bahan laporan LAN dalam rangka Koordinasi dengan Instansi lain; Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2007; Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja LAN Tahun 2008; Raker LAN Rakernis di Bidang Kesekretariatan Supervisi Penyusunan laporan Keuangan (SAK dan SABMN); Penyusunan Pedoman Penggunaan PNBP di lingkungan LAN; Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan; Penyusunan Buletin Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN Pengembangan Database Keuangan; Operasional Pelaksanaan Satker: Pengelolaan Keuangan Kompilasi Naskah Pidato Kepala LAN Periode tahun 2007 Inventarisasi Kegiatan Pejabat Eselon I LAN Revitalisasi Publikasi LAN; Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual; Penyusunan Bunga Rampai Karya Ilmiah tentang Manajemen dan Administrasi Publik; Updating Website LAN Penyusunan Kliping Warta Aneka Informasi Administrasi Penyusunan Warta LAN; Majalah Manajemen Pembangunan; Forum Komunikasi Kehumasan Kehumasan Manajemen Media Dokumentasi Perlindungan Pengamanan dan Penyelematan Arsip Vital di lingkungan LAN; Penyempurnaan, Penataan dan Penyimpanan Dokumen di lingkungan LAN Tahun 2008 Dokumentasi dan Publikasi Sewa Jaringan telekomunikasi (Leased Channel) Satelit; 41

44) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di LAN Jakarta 45) Penghapusan dan Lelang barang Milik Negara Satker LAN Jakarta 46) Biaya Panitia Lelang Barang dan Jasa; 47) Perawatan Sarana Gedung; 48) Pelatihan Drill Borgol dan Tata Cara Penggunaannya 49) Pelatihan Drill Tongkat Polisi dan Tata Cara Penggunaannya 50) Pelatihan Teknik Pengamatan penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian 51) Pelatihan Tata Cara Mengantisipasi Teror Bom 52) Pelatihan Ketahanan Fisik dan Tata Krama (Jalan Kaki, Tata Cara Menerima Tamu dan Menerima Telepon) 53) Pelatihan Teknik Tindakan Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem Pengamanan Listrik) 54) Pembinaan Disiplin Pegawai (anggota Satpam) 55) Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate) 56) Biaya Satpam 57) Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN; 58) Sekretariat SCBD; 59) Kajian evaluasi LAK IP LAN; 60) Penyusunan Road Map Reformasi Sistem Administrasi Negara; 61) Penyusunan Standar Kompetensi Eselon III dan IV LAN; 62) Kajian Netralitas Birokrasi menjelang Pemilu Presiden 2009; 63) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2009; 64) Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK Tahun 2009 65) Updating Database Program dan Kegiatan 66) Pembangunan Jaringan di Bagian Perencanaan dan Pelaporan 67) Konsolidasi Perencanaan 68) Penyempurnaan PP tarif PNBP di Lingkungan LAN 69) Diklat Bahasa Inggris 70) Bimtek Administrator dan Operator Website dan E-Mail LAN 71) Pelatihan Komputer Program Miicrosoft Office 72) Diklat Prajabatan 73) Diklatpim; 74) Diklat Kesekretarisan; 42

75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103)

Diklat Analisis Kebutuhan Diklat; Diklat Human Relations Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Pembuatan Desain Web dan E-Learning Design Bimtek Penyusunan Renstra Training Kecerdasan Emosional dan Spritual (ESQ) Orasi Ilmiah Bagi Widyaiswara Utama Diklat Dasar Peneliti; Diklat Auditor Ahli; Diklat Perencana Pembuatan Pedoman teknis (SOP) di Bidang Kepegawaian; Updating database Kepegawaian Pengadaan Pegawai Konsolidasi urusan kepegawaian Retensi Dosir Kepegawaian Pengembangan Data Perencanaan Belanja Pegawai Mengikat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri antara LAN dengan Negara lain Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri edisi XXVII s/d XXX; Penyusunan Informasi Pokok Lembaga Pendidikan Terakreditasi di Inggris; Penyusunan Informasi Penting Negara-negara di Benua Asia, Australia, Amerika dan Eropa; Revisi Penyusunan Prosedur Pengiriman Pejabat ke Luar Negeri Biaya Operasional dalam rangka menunjang kerjasama Luar Negeri Lokakarya Internasional Public Service Quality For Good Governance Pelatihan bagi Pejabat Uzbekistan Persiapan Penyelenggaraan Komferensi Internasional Institute of administrative science (IIAS) Tahun 2010 di Denpasar; Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung; Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundangundangan; Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi LAN 43

104) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Negara Tahun 2008 105) Sosialisasi Pedoman Teknis Penulisan Peraturan Perundangundangan di lingkungan LAN 106) Diseminasi hasil-hasil kajian tahun 2008 107) Kajian Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan 108) Workshop Tata Kepemerintahan Yang Baik 109) Penyempurnaan SANKRI Buku III 110) Reformasi Birokrasi LAN; 111) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik; 112) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan

b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Kajian tentang Sistem Kelembagaan Pemerintah Negara untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara; 2) Kajian tentang Evaluasi Efektivitas Kelembagaan Kecamatan di Era Otoda; 3) Kajian tentang Best Practise Pemerintah Daerah; 4) Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa; 5) Kajian Administrasi Pemerintahan Provinsi yang memiliki Otonomi Khusus; 6) Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Pengembangan Kapasitas Perumusan kebijaksanaan Sistem Insentif Penanaman Modal dalam dan Luar Negeri di Daerah Dalam Persepsi Daya Saing Globa; 8) Kajian tentang Penyusunan Kerangka Saran Kebijaksanaan Pemb, dan Pengembangan Sistem Adm. Neg Berdasarkan UUD 1945; 9) Pengembangan kapasitas Teknologi Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Percepatan Reformasi Birokrasi; 10) Kajian Pengembangan Model Akreditasi Lembaga Diklat;

44

11) Kajian Manajemen Ketahanan Pangan di Daerah; 12) Advokasi dan konsultasi penyelenggaraan reformasi administrasi negara (empat daerah); 13) Kajian Implikasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007; 14) Round Table Penguatan Otonomi Desa; 15) Seminar Penguatan Otonomi Khusus Papua; 16) Workshop Pengembangan Sistem Diklat Aparatur. c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Pembangunan Software Sistem Informasi Renumerasi Pegawai; 2) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik; 3) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN; 4) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN; 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat; 6) Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan; 7) Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Dan Pemeriksaan Yang Independen, Efisien Dan Efektif; 8) Kajian Mekanisme dan Prosedur Audit Kinerja di Pemerintah Daerah; 9) Kajian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah. d. Program Peningkatan Kualitas pelayanan public 1) 2) 3) 4)

Kajian Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah; Penyusunan Buku Pengelolaan Pengaduan; Kajian Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik; Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers With Special Needs) pd Sektor Pelayanan Publik; 5) Kajian Isu-isu strategis; 6) Kajian Pengembangan Model Manajemen Kelembagaan Pengelolaan Sistem satu Atap Kabupaten/Kota 7) Seminar/Diskusi Isu-isu Aktual.

45

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat; 2) Pengembangan sistem informasi widyaiswara 3) Penyusunan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; 4) Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara; 5) Penyusunan Standar Kompetensi Widyaiswara; 6) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur; 7) Penyusunan Rancangan PERMENPAN tentang Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola dan Penyelenggara Diklat; 8) Penyusunan Pedoman Standar dan Instrumen Uji Kompetensi SDM Kediklatan; 9) Continous Improvement DIklat Prajabatan: Pengayaan Modul Prajabatan; 10) Panduan Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Ujian Akhir. 11) Rakor Kediklatan; 12) Diklat Kewidyaiswaraan; 13) Ceramah Umum Widyaiswara 14) Bimbingan Penyelenggaraan Diklat MOT, TOC dan TNA 15) Lokakarya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan FungsionalWidyaiswara; 16) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat; 17) PEN 18) Diklatpim Tk. I; 19) Diklatpim Tk. II 20) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 21) Diklat Penataan Organisasi Publik di Daerah 22) Diklat pelaporan Berbasis Kinerja 23) Diklat Manajemen Kebijakan Publik 24) Diklat Manajemen Keprotokolan 25) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 26) Diklat Serice Excellence 46

27) Diklat Bahasa Inggris 28) Diklat Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 29) Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah 30) Diklat LKPJ Kepala Daerah; 31) Diklat Manajemen Legal Drafting; 32) Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan jasa 33) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris "TOT widyaiswara untuk PNS; 34) Try Out Modul General english (GE) LAN Level I, II, III f. Program Pendidikan Kedinasan 1) 2) 3) 4) 5)

Peningkatan kualitas tenaga akademik Pengembangan kurikulum dan bahan ajar; Pelayanan administrasi pendidikan Penelitian dan pengembangan ilmu administrasi; Pemberdayaan mahasiswa dan alumni.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 2) Rehabilitasi Gedung C LAN Pusat 3) Lanjutan pembangunan Gedung Diklat Jatinangor, Bandung E.

Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2009

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara 2) Rekomendasi kebijakan tentang Penerapan E-Government dalam rangka Mendukung Reformasi Birokrasi 3) Sosialisasi Penerapan Good Governance Index 4) Rekomendasi kebijakan tentang Pengembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

47

5) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 6) Survey Efektivitas Kebijakan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 7) International Conference on Building Capacity Networking for Effective Welfare Development 8) Rekomendasi kebijakan dan Advokasi Kebijakan Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local E-Gov Grand Design) 9) Rekomendasi kebijakan Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik 10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi LAKIP 2) Workshop Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah 3) Rapat Koordinasi Teknis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Kelembagaan Pelayanan Publik di Bidang Investasi 2) Evaluasi Kinerja Organisasi Pemda dibidang Pelayanan Dasar 3) Rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 4) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah 5) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Peran Provinsi dalam Membangun Kerjasama Antar Daerah 6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja Untuk Instansi Pemerintah 7) Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Untuk Instansi pemerintah 8) Penyusunan Rancangan Agenda/Strategi Kebijakan Nasional dalam Bidang Hukum Administrasi Negara yang Perlu Dikembangkan 20102020 9) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 48

10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Fungsi Auxiliary Service di Pemda 11) Round Table Isu Strategis Birokrasi Daerah 12) Rekomendasi kebijakan tentang Intervensi Politik terhadap Birokrasi Pemda 13) Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi Pemda 14) Buku Saku Manajemen Kajian PKP2A III LAN d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Reformasi LAN 2) Pedoman dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS 3) Rekomendasi kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Sistem Manajemen PNS di Indonesia 4) Rekomendasi kebijakan Kinerja SDM Aparatur Dalam Meningkatkan Investasi 5) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Daerah 6) Studi Kelayakan Pembangunan Assesment Centre Pengelola dan Penyelenggara Diklat 7) Mengakreditasi 64 Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Struktural dan 8 Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Teknis. 8) Membina 3274 Widyaiswara 9) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur 10) Menghasilkan 371 Alumni Diklatpim Tk. I, 19.812 Alumni Diklatpim Tk. II, 32.369 Alumni Diklatpim Tk. III, 60.131 Alumni Diklatpim Tk. IV, 244.897 Alumni Diklat Prajabatan Gol II, 593.365 Diklat Prajabatan Gol. II dan 67.858 alumni Diklat Prajabatan Gol. I. 11) Menghasilkan 3171 Alumni Diklat Teknis Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, serta 1014 Alumni Diklat Bahasa Inggris. 12) Pedoman Penulisan Modul Diklat 13) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Calon WI 14) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Juknis Jabfung WI dan Angka Kredit 15) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit 16) Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan BKN Nomor 7 dan 17 Tahun 2005

49

17) Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara 18) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan WI di Instansi Pusat dan Daerah e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Penyempurnaan Standar pelayanan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2) Rekomendasi kebijakan Penerapan Model Penilaian Kinerja Pelayanan Publik secara Mandiri 3) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum 4) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan E-Government dalam Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 5) Rekomendasi kebijakan Hubungan Kebijakan Pelayan an Publik Gratis & Kualitas Pelayanan 6) Rekomendasi kebijakan Hubungan Pola Perilaku Kepemimpinan dengan Penerapan Budaya Organisasi di Lingkungan Sektor Publik 7) Buku Budaya Kerja bagi Instansi Pemerintah 8) Workshop Identifikasi Kebutuhan Capacity Building Pemerintah desa & Pengembangan Pelayanan f. Program Pendidikan Kedinasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (Menghasilkan 5072 alumni pada jenjang Diploma, S1 dan S2) 2) Akreditasi STIA 3) Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum 6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual 8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2 F.

Hasil-hasil Yang Telah Dicapai Tahun 2010 Pada tahun 2010, LAN telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

50

a. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1) Grand Desain Reformasi Pegawai Negeri Sipil 2) Penyusunan KUHAN 3) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan Efektivitasnya dalam rangka Penanganan Issue-Issue Global 4) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 5) Pengembangan E-Administration 6) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Governance bagi pemerintah daerah 7) Kajian tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional 2) Kajian tentang Parameter SILAKIP bagi Instansi Pemerintah 3) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Kajian Model Community Development oleh Pemerintah Daerah 2) Kajian Penataan Jabatan Politik dan Karier dalam Birokrasi 3) Kajian tentang Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah 4) Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan 5) Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah 6) Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi 7) Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kelurahan/Desa 8) Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 9) Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah 10) Kajian Dampak Implementasi Perencanan Organisasi dan Tata Laksanas d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Penyusunan RPP tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil

51

2) Rekomendasi kebijakan tentang Model Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Daerah 3) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan Daerah 4) Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat Madya dan Utama 5) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara 6) Penilaian Angka Kredit Jabfung Widyaiswara 7) Revitalisasi SIDA dalam rangka Implementasi Sistem Pembaharuan Diklat Aparatur 8) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I & II 9) Penyelenggaraan Diklat Teknis 10) Penyelenggaraan Diklat Fungsional 11) Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 12) Penyelenggaraan Program Pengembangan Eksekutif Nasional e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Kajian Sistem Pelayanan Pengaduan Publik 2) Penyusunan Buku Penerapan Manajemen Pelayanan Inklusif (Berbasis Ragam Kebutuhan Masyarakat) 3) Kajian tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4) Kajian Dampak aplikasi Metode MP terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Bidang Kesehatan 5) Evaluasi Dayaguna Website Pemda dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Program Pendidikan Kedinasan 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan 2) Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi 3) Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Kegiatan pengadministrasian kegiatan 5) Ceramah umum 6) Pameran Pendidikan 7) Bedah buku aktual 8) Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2 G. Pelaksanaan Kegiatan LAN Tahun 2011

52

Pada tahun 2011, LAN sedang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 1) Uji Terap dan Penyempurnaan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah 2) Seminar Internasional "Peran Lembaga-lembaga Internasional Dalam Mengatasi Kesenjangan Global" 3) Penyusunan Database Susunan Organisasi Kementerian dan LPNK 4) Data Kinerja Manajemen PNS Daerah 5) Telaahan Isu-Isu Aktual Di Bidang Kinerja Otonomi Daerah 6) Laporan Rekomendasi Kebijakan Magang Bagi Calon Pemimpin Aparatur Negara Pada Institusi Bertaraf Internasional 7) Laporan Telaahan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Manusia 8) Pembangunan Model TI Penerapan Manajemen Kinerja 9) Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi Reformasi Kebijakan) 10) Diseminasi Pedoman Perumusan Kebijakan 11) Penyusunan Modul Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah 12) Kajian Tentang analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah 13) Model dan Instrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah 14) Pedoman Instrumen 15) Pedoman KUHAN 16) Pedoman Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik 17) Laporan Pemetaan Tingkat Pengembangan Sistem EAdministration 18) Sosialisasi Sistem LAKIP 19) Pembinaan Diklat Aparatur 20) Pembinaan Widyaiswara 21) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV 22) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan public 23) Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 24) Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 25) Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN

53

26) Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IVLAN 27) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA-LAN Jakarta 28) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA-LAN Bandung 29) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA-LAN Makassar b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 1) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi Dan Kerjasama Dalam Lingkup LAN 2) Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum LAN 3) Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik 4) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A I LAN 5) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A II LAN 6) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A III LAN 7) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A IV LAN 8) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA-LAN Jakarta 9) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA-LAN Bandung 10) Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA-LAN Makassar c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 1) Rehabilitasi Gedung Kantor Renovasi Gedung A dan C Kantor LAN Pusat 54

2) 3) 4)

Sarana Dan Prasarana Kendaraan Dinas Dan Peralatan Gedung Pembangunan Gedung B Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN

H. Laporan Kinerja Keuangan LAN Tahun 2005-2011 Perkembangan anggaran LAN dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 – 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN Tahun 2005 – 2011 (dalam ribuan)

TAHUN ANGGARAN 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pagu

120.103.467

169.828.490

203.893.809

189.743.344

204.405.406

202.483.955

244.128.824

Realisasi

112.477.967

126.037.092

157.661.238

161.661.673

178.670.294

189.109.429

56.409.210 (s.d. April 2011)

93,65

74,21

77,33

85,20

87,41

93,39

23,11 (s.d. April 2011)

Prosentase

Gambaran selengkapnya mengenai perkembangan kinerja keuangan dan kegiatan di lingkungan LAN Tahun 2005 s.d. 2010, disajikan dalam lampiran dokumen ini.

I. Faktor-Faktor Penunjang Dan Penghambat Serta Langkah-Langkah Kebijakan Seiring dengan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, LAN sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam pengembangan sistem administrasi negara, memiliki faktor penunjang keberhasilan, sekaligus menghadapi berbagai permasalahan organisasi yang menyebabkan kinerja LAN belum optimal. Secara umum, yang menjadi faktor penunjang keberhasilan LAN antara lain: 55

a. Kejelasan Status, Kedudukan serta Tupoksi LAN Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Dengan demikian pada dasarnya LAN mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia sebagai kerangka dasar (infrastruktur) pembangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Republik Indonesia. Peran LAN diwujudkan dalam: 1. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Presiden, Pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang Administrasi Negara; 2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 101 Tahun 2000; 3. Pengembangan ilmu dan praktek dibidang Administrasi bagi SDM Aparatur melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di bidang Administrasi yang dilaksanakan oleh STIA-LAN Jakarta, Bandung dan Makassar. b. Networking yang luas. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), LAN memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi negara. Luasnya jaringan kerja LAN ini sebenarnya dipahami dari ruang lingkup pengertian administrasi negara yang bermakna luas, yakni mencakup seluruh lembagalembaga negara (eksekutif, yudikatif, legislatif dan auditif). Dengan kata lain orbit tugas LAN adalah sama dengan orbit tugas dan fungsi negara. Oleh karenanya, LAN dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa 56

rumusan kebijakan pembangunan administrasi negara sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance. Selain itu, LAN juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja international sudah cukup lama dibangun oleh LAN. Sejak awal 1980-an LAN secara aktif telah memfasilitasi program pengembangan kapasitas SDM aparatur untuk mendapatkan pelatihan di luar negeri melalui overseas training di luar negeri seperti Perancis, AS, Australia, dan beberapa negara Eropa. Masih terkait dengan jaringan internasional, LAN juga menjadi anggota aktif berbagai asosiasi internasional dalam pengembangan ilmu administrasi, seperti IIAS, IASIA, Eropa, dan lainnya. Sejalan dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, LAN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya dengan membangun kemitraan dalam peningkatan kapasitas aparatur daerah dan penataan kelembagaan. c. Tingkat Pendidikan Pegawai LAN Secara kuantitas, sampai dengan bulan Oktober 2009, jumlah pegawai LAN mencapai 758 orang, yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar maupun di Samarinda. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta. Grafik 1.1 memperlihatkan distribusi pegawai LAN menurut unit kerja dan jenjang pendidikan. Secara jenjang pendidikan pegawai LAN sangat bervariasi, mulai dari yang terendah (Sekolah Dasar) sampai yang tertinggi yaitu S-3. Komposisi SDM LAN berdasar jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: 2,65% berpendidikan S3, S2 sebanyak 31,56%, S1 sebanyak 27,43%, dan Diploma III sebanyak 4,86%. Adapun, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 27,87%, SLTP sebanyak 3,68% dan sisanya 1,91% berpendidikan Sekolah Dasar. Dari komposisi ini terlihat sekitar 61 persen SDM berlatarbelakang pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya. Sebagai sebuah knowledge institution, LAN pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga fungsional yang menggerakkan fungsi-fungsi sesuai mandat formal yang dimiliki LAN. Tenaga fungsional yang dibutuhkan baik secara relevansi directness dan immedieteness dengan Tupoksi LAN maupun kebutuhan dukungan (supporting) untuk menggerakkan organisasi secara sistem adalah tenaga fungsional 57

widyaiswara, tenaga fungsional peneliti, dan tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional perencana, tenaga fungsional analis kepegawaian, pustakawan, tenaga fungsional pranata humas, dan tenaga fungsional auditor. d. Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi LAN, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office). Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi PKP2A, serta untuk mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari LAN. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh LAN saat ini adalah permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Secara rinci berbagai permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek: kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), dan manajemen tata kelola. Dari sisi internal, khususnya aspek kelembagaan persoalan yang dihadapi LAN saat ini adalah antara lain; (1) adanya ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi, (2) kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja, (3) belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan (5) rendahnya mutu penyelenggaraan diklat aparatur. Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) LAN belum memiliki perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja dan analisis jabatan, (3) penempatan pegawai belum disertai uraian tugas sehingga tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, (4) mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai, (5) pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik, (6) masih kurangnya kualitas pegawai dilihat dari tingkat pendidikan dan spesialisasi, (7) belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai, (8) belum adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang handal, (9) masih kurangnya pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai, (10) program dan jenis diklat belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai, (11) 58

lemahnya sistem informasi kepegawaian, (12) belum adanya keterkaitan sistem diklat dengan sistem pengembangan karir, dan lainnya. Sedangkan dari aspek tata-kelola berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen berbasis teknologi informasi. Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: dari sudut pandang LAN, dan dari sudut pandang stakeholder. Dari sudut pandang LAN berbagai persoalan eksternal yang dihadapinya adalah antara lain; (1) masih terjadinya overlapping dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, (2) adanya ketidakpastian/ kerancuan kedudukan baik dari segi struktur organisasi pemerintahan maupun segi substansi kewenangan, dan (3) belum adanya kesamaan persepsi publik terhadap luasnya cakupan administrasi negara. Dalam aspek manajemen beberapa permasalahan yang muncul antara lain terjadinya overlapping program dan kegiatan antara LAN dengan lembaga pemerintahan sejenis (Kementerian Negara PAN, BKN), bahkan juga dengan lembaga pemerintah lainnya (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan permasalahan eksternal lain dari sudut pandang stakeholder adalah kesenjangan antara kebutuhan dan harapan stakeholder belum terpenuhi secara optimal oleh LAN, seperti hasil kajian, saran kebijakan, diklat, dan advokasi LAN yang belum optimal dan operasional. J. LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2010 Dalam upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan maka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu dilakukan sistem pemantauan baik oleh Inspektur, atasan langsung, maupun pertemuan/rapat kerja yang didasarkan pada evaluasi yang rutin dilaksanakan. Melalui pemantauan yang baik diharapkan dapat dicegah timbulnya hambatan maupun penyimpangan. Di samping hal tersebut sesuai dengan hasil evaluasi atas realisasi DIPA 2011 per triwulan I 2011 yang relatif rendah, perlu kiranya dilakukan percepatan penyerapan DIPA khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada sektor riil.

59

BAB III RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2012 Rancangan Belanja Lembaga Adminisrasi Negara Tahun Anggaran 2012 diusulkan sebesar Rp. 241.217.400.000,-. Usulan ini mengalami penurunan sebesar Rp. 2.911.424.000,- (1,21 %) dibandingkan tahun anggaran 2011 (244.128.824.000,-). Rencana anggaran LAN Tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3 Rencana Anggaran Belanja LAN Tahun 2011 (dalam ribuan) Kode BA

PROG

086

01

086

02

086

03

Program dan kegiatan

2011

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

95.411.763

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

87.917.061

Jumlah

60.800.000

244.128.824

Tabel 4 Rencana Anggaran Belanja LAN (Pagu Sementara) Tahun 2012 (dalam ribuan) Kode

Program dan kegiatan

2011

BA

PROG

086

01

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

086

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

086

03

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Jumlah

dan

113.018.000 23.500.000 104.699.400 241.217.400

60

Dari Tabel 4 di atas, bahwa pada tahun 2012 LAN tetap melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara. Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, dari Rp. 113.018.000.000,-, sebesar Rp. 111.306.100.000,- berasal dari Rupiah Murni, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 1.711.900.000,- berasal dari PNBP. Sedangkan Pada Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara, dari Rp. 104.699.400.000,-, sebesar Rp. 38.853.300.000,- berasal dari Rupiah Murni, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 65.846.000.000,- berasal dari PNBP. Anggaran yang bersumber PNBP tersebut merupakan anggaran yang direncanakan penerimaannya untuk kegiatan Diklatpim TK. II, Diklat Teknis TMKP dan Balai Bahasa, Pendidikan Kedinasan (STIA), dan sewa gedung. Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2012 antara lain : Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Kajian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Diklat Penyusunan Database Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kajian Peningkatan Kapasitas Manajemen PNS Daerah Kajian tentang Indikator Aparatur Penerbitan Jurnal Kajian Pendahuluan Reformasi Sistem Pensiun PNS Penyusunan Perka LAN tentang Kebijakan Magang bagi Calon Pemimpin

9.

Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Diklat Bagi Upaya Penanganan Dampak RB Instansi Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Evaluasi Sistem Informasi Hasil Penerapan Manajemen Kinerja Efektivitas Model Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Fasilitasi Penerapan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kajian Pemodelan dan Instrumentasi Good Global Governance dalam Penanganan isu-isu global Workshop Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan KUHAN Implementasi Pedoman Instrumen Akuntabilitas Nasional di Instansi Pemerintah

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

61

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Pengembangan dan Implementasi Portal Nasional e_LAKIP Pengembangan Prototype e_Administration Penyempurnaan Pedoman dan Modul Diklat Teknis Kediklatan (MOT, TOC dan TNA) Monitoring dan Evaluasi Diklat Sosialisasi Pembaharuan Sistem Diklat Pola Baru Rapat Koordinasi Diklat dan Widyaiswara Akreditasi Lembaga Diklat Revisi Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda Penilaian AK Jabatan Fungsional Widyaiswara Tk. Pusat (SBK) Lokakarya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Bagi Widyaiswara, TPI dan TPD Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara Penyelenggaraan Diklat Berjenjang Tingkat Madya Penyelenggaraan Diklat Substansi Diklat Calon Widyaiswara Pengembangan Data base widyaiswara Diklat sertifikasi widyaiswara Identifikasi, Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara Penyelenggaraan Diklat TOT Assessor Widyaiswara Sertifikasi Widyaiswara Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. I Penyempurnaan Kamus Administrasi Negara Abstraksi Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora Penyusunan Bahan Ajar Diklat Penyusunan SOP Penyusunan Bahan Ajar Diklat Sekretaris yang Efektif Pemetaan Kemampuan Berbahasa Inggris Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah Tahap 2 Penyelenggaraan Diklat English as a Medium Of Instructions for Widyaiswara Penyelenggaraan Diklat General English Untuk PNS Level 4,5 TOT Diklat Pelayanan Publik (IV Angkatan) Implementasi Kebijakan Penggajian PNS dalam mewujudkan kesejahteraan PNS di Indonesia Kajian Pengembangan Konsep Desentralisasi Asimetris Pemantauan dan Pengendalian Diklat di Daerah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Diklat Manajemen Inovasi Lembaga Diklat Diklat Sistem Informasi Manajemen Kediklatan 62

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Penyusunan Standar Kompetensi Khusus di Bidang Kelitbangan Penyusunan Instrumen Penilaian Kompetensi Khusus Bidang Kelitbangan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Forum Kelitbangan Organisasi Pemerintah Daerah Desain Program Konsorsiun Diklat di KTI (Lanjutan) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Bimtek Metode Penelitian Bimtek Analisis Perhitungan Beban Kerja Diklat Mind Setting Internal PKP2A LAN Makassar Diklat Teknik Penulisan Karya Ilmiah Diklat Management Of Training (Angkatan I) Diklat Training Of Trainer (TOT) Diklat Training Of Facilitator (TOF) Diklat Training Need Analysis Kajian Kesiapan Daerah Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah Kalimantan 68. Bimtek Pembuatan Standar Pelayanan Publik 69. Diklat Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 70. Diklat Pelayanan Publik bagi Frontiner Instansi Veertikal se Kalimantan 71. Kajian kelembagaan dalam rangka penyelenggaran kewenangan Pemerintah Aceh 72. Rakor Diklat se-Propinsi Aceh dan Sumatera Utara 73. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta 74. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 75. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengelolaan Keuangan Pembinaan Internal Kepegawaian Kearsipan/Perpustakaan Operasional Perkantoran dan pemeliharaan Perkantoran Perencanaan Dan Pelaporan Kehumasan Dan Publikasi Pengelolaan Kerumahtanggaan Analisis Jabatan Kepegawaian Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Internal Kepegawaian 63

11. Diskusi/FGD Isu-isu Aktual 12. Administrasi Kerjasama Luar Negeri 13. Seminar/Kerjasama Luar Negeri 14. Hukum dan Organisasi 15. Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala LAN 16. Keprotokolan 17. Kearsipan 18. Pengawasan dalam Rangka Akuntabilitas Publik 19. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan 20. Rapat Koordinasi APIP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 1. Renovasi Gedung Graha Wisesa 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembangunan Gedung B 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I 5. Pengadaan Lift 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV 7. Pengadaan Tanah dan Biaya Perencanaan

Untuk mengukur tingkat pencapaian outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh LAN Tahun 2012, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama LAN yang merupakan Indikator Kinerja Pencapaian Outcome sebagai berikut: 1. Indeks mutu rekomendasi kebijakan 2. Indeks kemanfaatan hasil kajian litbang 3. Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi 4. Jumlah Widyaiswara yang tersertifikasi 5. Indeks mutu penyelenggaraan diklat 6. Volume advokasi bidang administrasi Negara 7. Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan di bidang ilmu administrasi 8. Persentase lulusan STIA yang lulus tepat waktu dengan predikat sangat memuaskan

Sementara itu, apabila dilihat dari penerimaan LAN, terutama yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak LAN, maka Pagu PNBP Tahun 2011 dan penyerapannya s.d. bulan April 2011 dapat dilihat dalam table berikut ini :

64

Tabel 5 Pagu dan Realisasi PNBP LAN Tahun 2011

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tupoksi Biro Umum LAN 2. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A I LAN 3. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas PKP2A II LAN 4. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Jakarta 5. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Bandung 6. Peningkatan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas STIA LAN Makassar

2 1.487.834.000

Realisasi s.d. April 2011 3 84.419.000

461.739.000

-

-

47.030.000

-

-

723.551.000

68.705.000

81.108.000

-

-

7.537.000

-

-

166.869.000

15.714.000

9,42

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 1. Pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur 2. Pengkajian administrasi Negara,

58.240.290.000

5.091.202.429

8,78

2.526.661.000

-

10.002.484.000

707.609.530

Uraian

Pagu

% 4 5,67

9,50

7,25 65

Uraian

3.

4.

5. 6.

7.

8.

1 pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur PKP2A I LAN Pengkajian administrasi Negara, pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur PKP2A II LAN Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklatpim TK. I, II, III dan IV Penyelenggaraan diklat TMKP Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Jakarta Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Bandung Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi STIA LAN Makassar

Jumlah

Pagu 2

Realisasi s.d. April 2011 3

% 4

8.423.819.000

1.005.342.610

11,93

15.249.318.000

432.570.905

2,84

4.199.565.000 7.435.415.000

722.221.150

9,71

4.094.579.000

571.480.140

13,96

6.308.449.000

1.651.978.094

26,19

59.728.124.000

5.175.621.429.

8,67

66