SEMESTER I TAHUN 2016 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SEMESTER I TAHUN 2016

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun 2016 ini. Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan POM telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.01.16.0039 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM. Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik. Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POMuntuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik. Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingandan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Jakarta, 00Juli 2016 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si NIP. 19611011 199101 2 001

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………… Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………….. Bab I. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………... A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………….. B. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………… C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………………. Bab II. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ……………………………….……………….. A. Perkembangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM ………………… B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB…………… C. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun 2016…………………………………………………………………………………………………………… Bab III. Simpulan, Hambatan, dan Saran ……………………………………………………………………. A. Simpulan …………………………………………………………………………………………………….. B. Hambatan …………………………………………………………………………………………………… C. Saran …………………………………………………………………………………………………………... Lampiran ………………………………………………………………………………………………………………….

ii iii 1 1 1 2 6 4 5 14 23 23 23 25 26

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur. Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan POM yaitu: 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana

1

aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. B. TUJUAN Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM bertujuan untuk: 1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana. C. RUANG LINGKUP Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut: A. Monitoring Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalamRoad Map Reformasi Birokrasi Badan POM. B. Evaluasi Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu: 1) Mental Aparatur. 2) Pengawasan. 3) Akuntabilitas. 4) Kelembagaan. 5) SDM Aparatur. 6) Tatalaksana. 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan. 8) Pelayanan Publik.

2

BAB II MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Badan POM, maka ditetapkan areaarea perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut: a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antarasistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Meliputi area perubahan: 1) Mental Aparatur 2) Pengawasan 3) Akuntabilitas b. Birokrasi yang efektif dan efisien Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitasimplementasinya. 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi,dan sinergis. 3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasisegovernment. 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. 5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. 6. Peningkatan kualitas kebijakan publik. 7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untukmewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. 9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu. Meliputi area perubahan: 1) Kelembagaan 2) Tatalaksana 3) SDM Aparatur 4) Peraturan perundang-undangan c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 1) Implementasi UU Pelayanan Publik 2) Pemanfaatan ICT 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan

3

4) Budaya pelayanan 5) Quick Wins 2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. 1. Penguatan monev kinerja 2. Efektivitas pengawasan 3. Sistem pengaduan 4. Penerapan reward and punishment Meliputi Area Perubahan: Pelayanan Publik 1) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market 2) Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market 3) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 4) Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi Mengukur suksesnya reformasi birokrasi di Badan POM, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM sebagaimana diuraikan di bawah ini. A. PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut: Tabel Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB Tahun 2014 dan 2015 No.

Komponen Penilaian

A 1

Pengungkit/Proses Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang2 undangan 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 4 Penataan Tatalaksana 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 6 Penguatan Akuntabilitas 7 Penguatan Pengawasan 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit/Proses Hasil Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja 1 Organisasi Pemerintah yang Bersih dan Bebas 2 KKN 3 Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM

Nilai Maksimal

Hasil Evaluasi KemenPANRB 2014 Nilai %

Hasil Evaluasi KemenPANRB 2015 Nilai %

Kenaikan Nilai

%

5

3,43

68,60

3,76

75,13

0,33

6,53

5

2,71

54,25

2,71

54,25

-

-

6 5 15 6 12 6 60

2,82 3,34 7,5 2,65 4,63 3,56 30,64

47,00 66,80 50,00 44,17 38,58 59,33 51,07

3,84 3,60 12,03 3,80 7,01 3,89 40,64

64,06 71,90 80,19 63,40 58,39 64,90 67,73

1,02 0,26 4,53 1,15 2,38 0,33 10,00

17,06 5,10 30,19 19,23 19,81 5,57 16,66

20

13,51

67,55

14,09

70,43

0,58

2,88

10

6,13

61,30

8,83

88,30

2,70

27,00

10 40

7,29 26,93

72,90 67,33

7,33 30,24

73,30 75,60

0,04 3,31

0,40 8,27

100

57,57

57,57

70,88

70,88

13,31

13,31

B

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM meningkat secara signifikan baik pada komponen pengungkit maupun hasil. Berdasarkan table di atas, komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya 4

yaitu pada area penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Area-area tersebut perlu mendapatkan perhatian dan berpotensi besar untuk ditingkatkan. B. TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI RB OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB Atas hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015 sesuai Surat No. B/03/D.I.PANRBUPRBN/12/2015 tanggal 22 Desember 2016, Kementerian PAN dan RB memberikan 13 (tiga belas) rekomendasi atas hal-hal yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Atas rekomendasi tersebut, Badan POM telah menindaklanjuti sebagai berikut: 1. Rekomendasi: Menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 yang memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masingmasing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core Business) organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut: Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019 2. Rekomendasi: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perindang-undangan. Tindak Lanjut: Badan POM telah melakukan evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perindang-undangan sebagai berikut: 1. Terkait sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan: a. telah disusun rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan POM. b. Sedang melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis peraturan perundangundangan dari 2001-2016 dalam rangka melaksanakan simplifikasi regulasi yang dicanangkan Presiden c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi (routing slip/verbal) baik di masing-masing anggota Tim Pelaksana, maupun dalam pelaksanaan Tahubja Tim Pelaksana 2 sesuai dokumen POM 01. d. melaksanakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang – undangan melalui rapat-rapat koordinasi, penyusunan naskah akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi (verbal) berdasarkan hasil evaluasi.

5

3. Koordinasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan POM perlu ditingkatkan terutama dalam penetapan Rancangan Peraturan yang akan disusun setiap tahunnya. 4. Dalam setiap penyusunan Peraturan Kepala Badan POM telah dilakukan konsultasi publik baik melalui pertemuan/rapat langsung dengan stakeholder, maupun melalui pengiriman rancangan via email atau dengan cara mengunggah rancangan akhir setelah disesuaikan dengan masukan hasil konsultasi publik pada website BPOM. Pada pembahasan penyusunan rancangan juga telah melibatkan ahli di bidangnya untuk lebih menjamin tercapainya rancangan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan kemajuan IPTEK terkini serta menjamin adanya transparansi dalam penyusunan peraturan. 5. Pembahasan finalisasi rancangan akhir peraturan dilakukan bersama antara Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas serta Direktorat Standardisasi masing-masing Kedeputian serta melibatkan unit teknis terkait. Pada tahap pembahasan finalisasi rancangan akhir ini dilakukan harmonisasi baik terhadap materi muatan, dan konsepsi terhadap regulasi yang ada baik secara horizontal maupun vertikal, serta terhadap ketentuan teknis legal drafting. Terhadap rancangan akhir hasil finalisasi selanjutnya dilakukan proses verbal kepada Pejabat Eselon II terkait, Kepala Biro Hukmas, Pejabat Eselon I terkait, Sestama dan Kepala Badan POM untuk persetujuan penetapan. Setelah dilakukan verbal, apabila semua telah membubuhkan tanda tangan persetujuan termasuk pembubuhan paraf di setiap halaman oleh Pejabat Eselon 2 unit teknis terkait yang selanjutnya dilakukan penyiapan naskah akhir untuk ditetapkan oleh Kepala Badan POM. 6. Peraturan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan dalam rangkap tiga selanjutnya diajukan pengundangan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 7. Peraturan Kepala Badan POM yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya dilakukan pengunggahan ke website Badan POM oleh Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas. 8. Lama waktu penyelesaian penyusunan dan pembahasan sejak rancangan awal mulai dibahas hingga Peraturan Kepala Badan POM ditetapkan adalah berkisar antara 28 hari sampai dengan 158 hari. 9. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut di atas masih perlu dilakukan perbaikan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sehingga lama waktu pembahasan hingga dapat ditetapkan bisa menjadi lebih baik. 3. Rekomendasi: Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan perkembangan birokrasi. Tindak Lanjut: 1) Badan POM telah menyusun peta proses bisnis untuk semua unit kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan pengelompokkan kegiatan. Terdapat 15 (lima belas) proses bisnis Badan POM (POM-01 s.d. POM-15) terdiri atas : (i) proses bisnis POM-01 s.d. POM-04 merupakan Core Process (Fungsi Utama); (ii) proses bisnis POM-05 s.d. POM-13 merupakan Support Process (Fungsi Pendukung); dan

6

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(iii) Proses bisnis POM-10 dan POM-14 s.d. POM-15 merupakan Management Process (Fungsi Manajemen). Seluruh proses bisnis telah dirinci ke dalam subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP (SOP Makro) yang digunakan oleh seluruh unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Ke-95 SOP ini dirinci menjadi Instruksi Kerja (SOP Mikro) yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Peta proses bisnis ini tercantum dalam dokumen Manual Mutu Quality Management System ISO 9001:2008 Badan POM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM yang telah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015. Terdapat evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang dilakukan melalui kegiatan audit internal yang dilakukan oleh internal Badan POM dan kegiatan audit surveilan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Auditor dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. Hal ini dikarenakan 55 (lima puluh lima) unit kerja di lingkungan Badan POM telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Quality Management System sejak tahun 2012 dan 2013 dari lembaga sertifikasi United Registrar System (URS) dan tetap dipertahankan hingga tahun 2015. Untuk mempertahankan implementasi sistem manajemen mutu harus dilakukan evaluasi berupa audit internal dan audit surveilan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan SOP termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan eksternal. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001:2008 untuk 3 (tiga) tahun kedua oleh seluruh unit kerja (55 unit) pada bulan November 2015 dari PT. TUV SUD Indonesia. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan ISO 9001:2008 termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan eksternal secara berkala setiap tahun. Rekomendasi dari hasil audit tahun 2015 dan 2014 diantaranya dapat berupa reviu dan perbaikan SOP. Tindak lanjut hasil evaluasi sebagai berikut: a. Telah melakukan analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis, peta subproses bisnis dan peta lintas fungsi (cross functional map) sesuai perkembangan birokrasi pada tanggal 21 September 2015 - 26 Oktober 2015. Hasil Evaluasi peta proses bisnis telah diunggah pada subsite sistem manajemen mutu melalui qms.pom.go.id. b. Pada Tahun 2015 telah dilakukan revisi terhadap 29 (dua puluh sembilan) SOP.

4. Rekomendasi: Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Tindak Lanjut: Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan evaluasi melalui upaya peningkatan kapasitas sebagai berikut:

7

a) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai. b) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai. c) Melakukan reviu Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency). d) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market). e) Menyusun kurikulum diklat dan uji coba pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian. f) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3. g) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen. h) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 5. Rekomendasi: Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Tindak Lanjut: Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Badan POM telah dilakukan antara lain: a. Melakukan studi banding ke Bappeda dan Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Benchmarking Penyusunan Laporan Kinerja pada bulan April 2016; b. Pertemuan dalam rangka pembahasan reviu renstra dan indikator kinerja; c. Rancangan implementasi e-performance di beberapa unit kerja; d. Penetapan IKU Badan POM dan IKU Unit Kerja untuk Renstra 2015-2019. 6. Rekomendasi: Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja. Tindak Lanjut: Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan evaluasi penilaian kinerja individu antara lain: a) Melakukan reviu pelaksanaan penilaian prestasi kerja tahun 2014. b) Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai 2015. c) Penerapan sasaran kinerja untuk setiap pegawai. d) Mengembangkan aplikasi penilaian prestasi kerja secara elektronik. e) Membangun managemet cockpit. f) Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM.

8

7. Rekomendasi: Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan. Tindak Lanjut: a. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi dilakukan terhadap kebijakan penanganan gratifikasi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi, antara lain: 1) Terhadap pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) a poin 2, 3, dan 4, diperlukan pengaturan lebih jelas tentang gratifikasi yang terkait dengan tugas kedinasan mengacu pada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi. Dalam suara tersebut dinyatakan bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan perlu dilaporkan ke instansi masing-masing. 2) Terhadap pasal 5 dan pasal 7 perlu ditambahkan poin tugas TPG untuk melakukan reviu dan menyusun kajian mengenai titik rawan di mana terdapat potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan POM. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi langkah perbaikan. 3) Saran perbaikan lain, yang meliputi: a. Perlu ditambahkan penjelasan bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi yang berhubung dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (sesuai dengan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/0113/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi) b. Perlu ditambahkan pasal mengenai perlindungan pelapor c. Perlu ditambahkan pasal mengenai sanksi apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan POM maupun pihak ketiga terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut d. Perlu ditambahkan pasal mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi e. Perlu penyusunan rencana aksi dari TPG untuk melakukan sosialisasi baik di internal Badan POM maupun kepada stakeholder terkait f. Perlu pembangunan tools pelaporan dalam rangka memudahkan proses pelaporan g. Penambahan poin perlunya dilakukan reviu terhadap laporan gratifikasi yang disusun oleh TPG Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah menindaklanjutinya dengan: 1) Membuat bahan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa banner dan stiker yang telah dibagikan kepada seluruh Unit Kerja Badan POM pada saat acara Pertemuan Nasional Evaluasi dan Implementasi SPIP dan WBK tanggal 10 s/d 14 Agustus 2015. 2) Menyusun rancangan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.

9

b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan antara lain: 1) Dari 55 Unit Kerja Badan POM, terdapat 10 Unit Kerja yang mempunyai potensi benturan kepentingan. Potensi benturan kepentingan paling banyak antara lain: a) Pegawai yang melakukan bimbingan teknis atau pembinaan kepada perusahaan juga melakukan pemeriksaan/inspeksi kepada perusahaan yang sama. b) Perencanaan tidak objektif, transparan dan akuntabel. Prosedur penanganan/pencegahannya antara lain: a) Diberikan surat tugas kepada pejabat terkait sesuai tujuan penugasannya. b) Semua Pejabat membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan. c) Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya. d) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. e) Meningkatkan kualitas quality assurance 2) Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, tidak ada kewajiban bagi Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Inspektorat Badan POM. Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah menindaklanjutinya dengan: 1) Menyusun rancangan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, antara lain: a) Menambahkan kewajiban setiap Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan kepentingan secara berkala; b) Setiap pegawai yang melaporkan adanya potensi benturan kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja, wajib menembuskan kepada Inspektorat; c) Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM wajib menindaklanjuti laporan atas potensi benturan kepentingan dan mengirimkan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat. 2) Melaksanakan sosialisasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM. 8. Rekomendasi: Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi. Tindak Lanjut: Badan POM telah menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan POM. Dalam peraturan tersebut terdapat Atribut Pengendalian yaitu karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan atas Daftar Pengendalian Utama yang digunakan dalam Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern melalui kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pencairan Anggaran Kegiatan dan

10

Pengelolaan PNBP) serta Pengelolaan Barang Persediaan. Selain itu, juga telah diterapkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) yang dilakukan secara online, Rencana Pemantauan Tahunan, Tabel Pemantauan Pengendalian Utama, Daftar Uji Pengendalian Utama, Tabel Observasi Pengendalian Utama, Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama, dan Laporan Akhir Semester Pemantauan Pengendalian Utama. 9. Rekomendasi: Mensosialisasikan penerapan Whistleblowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya. Tindak Lanjut: Melakukan sosialisasi kembali atas penerapan Whistleblowing System (WBS), Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Sosialisasi penerapan WBS telah dilakukan beberapa kali dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM, yaitu: a. pada tanggal 10 Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015. b. pada tanggal 18 Maret 2016 di Hotel Lumire bersamaan dengan kegiatan Workshop Auditor Internal QMS BPOM ISO 9001:2015. Efektivitas pelaksanaan WBS telah diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat secara berkala. Seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM telah mengetahui adanya WBS. Badan POM tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya melalui WBS, namun dengan tidak adanya pengaduan (nihil pengaduan) melalui WBS secara online maka Badan POM akan melakukan upaya perbaikan terusmenerus (continuous improvement) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara online dan mengoptimalkan sarana pengaduan. Dengan nihilnya pengaduan, tidak lantas disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan Badan POM kurang memiliki kesadaran atas pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di lingkungannya. Hal tersebut didasarkan atas masih banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh pegawai melalui media/sarana yang lain, antara lain melalui surat, telepon dan pesan singkat melalui media telekomunikasi/handphone. 10. Rekomendasi: Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Tim Penilai Nasional terhadap Unit Kerja dan Balai Besar POM yang telah diusulkan menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju WBK/WBBM. Tindak Lanjut: a. Pada bulan April 2016, Badan POM melakukan studi banding (benchmarking) ke RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang dan KPPN II Kota Semarang, yang merupakan Unit Kerja berpredikat WBBM dari Kementerian PAN dan RB. b. Pada triwulan I tahun 2016 Unit Kerja dan Balai Besar POM yang diusulkan menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju WBK/WBBM telah menindaklanjuti

11

rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas hasil evaluasi zona integritas Menuju WBK/WBBM pada bulan Desember 2015. c. Tim Penilai Internal (Inspektorat) melakukan penilaian LKE Unit Kerja dan Balai Besar POM yang diusulkan menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju WBK/WBBM. d. Pengusulan kembali Unit Kerja PIOM, Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, dan Balai Besar POM di Surabaya menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM berpredikat Menuju WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB. 11. Rekomendasi: Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala. Tindak Lanjut: Badan POM telah melakukan reviu dan perbaikan atas SOP secara berkala (triwulanan/semesteran):  Revisi SOP POM-02.SOP.01 dan 02 tentang Pra Registrasi Serta Registrasi Obat dan Produk Biologi terkait dengan adanya prosedur secara elektronik.  Revisi POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Notifikasi Perubahan (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan Notifikasi Kosmetik karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik.  Revisi POM-02.SOP.07 tentang Pendaftaran dan Pembatalan Persetujuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik.  Revisi POM-03.SOP.20 tentang Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik karena kegiatan survei aktif tidak dilaksanakan lagi dan diterapkannya sistem pelaporan efek samping OT, SM dan Kos secara elektronik.  Revisi POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran Produk Pangan karena adanya penambahan produk pangan high risk yang pendaftarannya dilakukan melalui eregistration, notifikasi perubahan data produk pangan serta diterapkan sistem epayment.  Revisi POM.03.SOP.04 tentang Penerbitan SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE Obat dan Makanan karena disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia.  Reviu IK telah dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni: a. Rapat Reviu yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. b. Diterbitkannya IK antara lain: - IK Registrasi INSW. - IK Pembayaran Manual SKI/SKE. - IK SKI Elektronik Bahan Baku OT, Kos, dan PK serta Bahan Baku OT, Kos, dan PK untuk tujuan lain. - IK SKI Elektronik Produk Jadi OT, Kos, dan PK. - IK SKI Manual Produk Jadi PT, Kos dan PK untuk Tujuan Riset dan Pameran. - IK Surat Keterangan Impor dalam rangka Re-impor Produk Jadi dan Bahan Baku OT, Kos, dan PK. 12

-

IK Pembayaran SKI secara e-payment.

12. Rekomendasi: Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tindak Lanjut:  Menyampaikan hasil kajian sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan dan perbaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.  Tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat antara lain: - Publikasi persyaratan melalui leaflet dan banner. - Publikasi waktu penyelesaian pelayanan publik melalui leaflet dan banner. - Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan. - Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan. - Kedisiplinan (PIC tidak terlalu dibebaskan). PIC selalu ada di kantor akan tetapi karena mengerjakan tugas lain, hanya akan ke tempat konsultasi apabila ada yang ingin konsultasi. - Teknologi informasi (konsultasi melalui email untuk pelanggan yang berjarak jauh). 13. Rekomendasi: Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan egovernment secara terintegrasi. Tindak Lanjut: a) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain: - Informasi produk terdaftar yang dapat diakses melalui android (aplikasi cek BPOM). - Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id). - Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id). - SKI Prioritas. b) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional antara lain: - Aplikasi Special Access Scheme (SAS) online untuk memfasilitasi pendaftaran uji klinik dan pemasukan obat ke Indonesia melalui jalur khusus. - Integrasi e-payment (BPOM) dengan Simponi (Kementerian Keuangan) terkait sistem pembayaran PNBP. c) Badan POM telah melakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi secara terintegrasi, antara lain: - Sistem e-cuti. - Sistem e-performance. - Sistem e-SKP. - Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan SIPT. - Pembangunan aplikasi sistem e-arsip.

13

C. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BADAN POM SEMESTER I TAHUN 2016 Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick wins serta dibatasi hingga Semester I 2016 sebagai berikut. 1. Manajemen Perubahan Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah: 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN 2) Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM 3) Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Proses perencanaan kegiatan penyusunan tools pengembangan budaya kerja - Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik. - Penggalangan komitmen untuk melakukan revolusi mental di masing-masing unit kerja - Proses penyusunan tools monitoring pelaksanaan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani - Survey IKM yang dilaksanakan majalah tempo dan survey internal Kendala yang dihadapi antara lain: - Keterbatasan anggaran. - Pelatihan Front Office tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang bertugas di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik. Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Melakukan revisi anggaran. - Pelaksanaan dilakukan secara bertahap. - Mempercepat proses penyusunan dan monitoring ke masing-masing unit. 2. Penguatan Kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah: 1) Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal. 2) Meningkatnya kapasitas manajemen APIP 3) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal, WTP - Meningkatnya kapasitas manajemen APIP, telah berada pada level 2 pada scema IACM - Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016, materi pemahaman tentang gratifikasi, telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016, materi pemahaman tentang benturan kepentingan, intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM

14

Kendala yang dihadapi antara lain: - PM-EPITE online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja - Keterbatasan anggaran - Workshop SPIP belum terlaksana - Data dukung yang belum mencukupi. Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Workshop dan sosialisasi PM-EPITE Online akan dilaksanakan pada bulan September 2016 - Tambahan anggaran diusulkan pada anggaran 2017. - Mempercepat proses penyusunan dan monitoring ke masing-masing unit. - Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK dan penetapan unit kerja sebagai WBK 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi 2) Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja 3) Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professional 4) Meningkatnya akuntabilitas aparatur Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Telah dilakukan kegiatan dalam rangka review Renstra BPOM - Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja: - Telah dilakukan persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design pengawasan obat dan makanan. - Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017 - Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II - Monitoring kepatuhan implementasi e-performance BPOM - Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016 - Workshop dan Bimtek SAKIP Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016 - Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani pada 6 Januari 2016. Kendala yang dihadapi antara lain: - Adanya kebijakan pemotongan anggaran - Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019, pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil perencanaan pengawasan Obat dan Makanan tahunan lebih terintegrasi dan berdaya guna. - Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan 15

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun 2017 - Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai lingkungan strategis terkini. - Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 4. Kelembagaan Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu: 1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan 2) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat Sekretaris Negara Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3 Juni 2016 - Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM Kendala yang dihadapi antara lain rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM belum final Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Akan dilakukan pembahasan rancangan Perpres tentang BPOM dengan Eselon I, Eselon II dan perwakilan BAlai Besar/Balai POM dengan mengundang Narasumber pada tanggal 12 Agustus 2016 - Rancangan Perpres tentang BPOM yang telah disetujui akan disampaikan kepada Kementerian PANRB - Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM setelah Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM diundangkan 5. Tatalaksana Area ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu: 1) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment 2) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik 3) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik 4) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM (qms.pom.go.id) - Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP 16

-

-

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM Informasi publik telah diidentifikasi dan telah diumumkan melalui subsite PPID di website BPOM. Penerapan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif dan inaktif pada masing-masing unit kerja

Kendala yang dihadapi antara lain: - Keterbatasan sumber daya - Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID - Ruangan penyimpanan yang terbatas - Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan tim pengelola masih tersebar di seluruh unit yang ada. Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi - Penyusunan dan review SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi - Penyusunan/perbaikan SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi - PPID dijabat secara ex officio oleh para pejabat publik di beberapa unit kerja - Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independen - Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif dan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan penyimpanan arsip 6. SDM Aparatur Area ini mempunyai hasil yang diharapkan, yaitu meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif. Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Pelaksanaan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 untuk penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). - Pengumpulan data dukung Analisis Beban Kerja dalam rangka Pembangunan sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, yang akan dibangun dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada. - Pemaparan usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya yang dilaksanakan di kantor Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara pada bulan Mei 2016. Pada bulan Juni 2016 telah dilakukan Asistensi Penyusunan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional PFM di kantor Badan POM, dengan mengundang Kementerian PAN & RB bersama dengan tim dari unit teknis Badan POM. 17

-

-

-

-

-

Saat ini sedang dilakukan Uji Beban ke beberapa Balai Besar/Balai POM. Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 20152019. Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.15.5209 Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari ± 500 yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai, telah selesai disusun hasil mapping kompetensi pegawai sebanyak 150 laporan individu. Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency). Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja. Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Hukmas serta Direktur Penilaian OT, SM, dan Kosmetika, Balai Besar POM di Padang, dan Balai Besar POM di Bandarlampung. Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2015 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja, pada tanggal 23-24 Mei 2016. Telah dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

Kendala yang dihadapi antara lain: - Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS. - Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor dan untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan melibatkan pihak ke-3. - Badan POM telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi TKB yang dibangun sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan serentak oleh KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang di bangun oleh Badan Kepegawaian Negara agak rumit. - Belum tersedia anggaran untuk membangun sistem asesmen secara elektronik. Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM. - Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor. - Asesment untuk pejabat struktural eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3. - Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

18

7. Peraturan Perundang-undangan Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu: 1) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan 2) Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Sebanyak 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang direncanakan di tahun 2016 telah dilakuan pengkajian dengan melibatkan tim ahli, telah dikonsultasi dengan tim ahli, dan telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat konsultasi publik. - Telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih dan dilakukan proses revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis. - Telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 tahun 2013 dan Poeraturan Kepala Badan POM Nomor 28 tahun 2013 menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2015 8. Pelayanan Publik a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Premarket Hasil yang diharapkan, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Direktorat Penilaian Keamaman Pangan telah melaksanakan survey kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan pelanggan untuk layanane-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 - 100), dengan kategori baik. - Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI pada tahun 2015 dengan nilai 73,23 (skala 0 – 100) dengan kategori baik - Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI memperoleh nilai IKM pada 2014 64,76 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 70,21. - Hasil Survei IKM terhadap pelayanan publik pada Direktorat Penilaian OT, SM, dam Kosmetik memperoleh hasil sebagai berikut :  Subdit Penilaian Produk I : 71,81 (baik)  Subdit Penilaian Produk II : 73,80 (baik) - Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2015, antara lain peningkatan kemampuan evaluator melalui pelatihan secara berkelanjutan; keseragaman pemahaman/persepsi petugas melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian pendaftaran pangan; peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media; informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM; 19

-

-

-

layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di daerah; Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana (charging box dan sistem antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk); Penyempurnaan sistem eregistration; Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis, coaching clinic; dan penambahan jumlah evaluator sebanyak 20 orang Pengaduan pelayanan dikelola melalui media email, kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran produk pangan, telepon, konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms), dan, kontak kami melalui sistem eregistration dan subsite direktorat penilaian keamanan pangan, melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax). Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti. Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO adalah 5 hari kerja. Keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja. Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, ereg dll)

Kendala yang dihadapi antara lain: - Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi. - Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan. - Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor. Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Mencantumkan catatan pada form pengaduan agar pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik - Penyempurnaan media pengaduan layanan - Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik (duty manager). b.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Postmarket Hasil yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan aplikasi satisfaction survey dimana pelanggan dapat langsung memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas. - Selain itu, telah dilaksanakan pula survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik dengan jumlah 30 responden eksternal (pengguna layanan). - Survey kepuasan masyarakat di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada Mei 2016 - Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan evaluasi terhadap Survey kepuasan pelanggan secara mandiri secara berkala.

20

-

-

Hasil survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada bulan April 2016. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang disurvei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat periode tahun 2016 Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

Kendala yang dihadapi antara lain: - Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi - Responden yang diambil dalam survei adalah yang datang ke Badan POM di mana responden tersebut adalah pelaku usaha sebagai responden yang memiliki masalah sehingga hasilnya tidak mewakili populasi - Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang tersisa - Diusulkan kepada Inspektorat untuk mengirimkan survei kepuasan masyarakat melalui email atau surat - Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan server tahun 2016. c.

Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: 1) Mensosialisasikan hasil survey ke dalam subsite RB 2) Pengembangan subsite RB versi Bahasa Inggris 3) Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih Kendala yang dihadapi antara lain: - Proses terjemahan ke Bahasa Inggris memerlukan waktu yang lama - Keterbatasan SDM Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Mengunggah subsite RB versi bahasa Inggris pada Agustus 2016 - Merekrut petugas translate Bahasa Inggris terkait

d.

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Hasil yang diharapkan, yaitu: - Meningkatkan kualitas pelayanan publik; - Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan - Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat /bermanfaat, bermutu

21

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu: - Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan Contact Centre setiap tahun oleh pihak ketiga. - Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No. HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di Lingkungan Badan POM. - Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 5 lokasi wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan promosi di berbagai media melalui program kehumasan. - Telah dianggarkan untuk melengkapi sarana prasarana layanan pengaduan dan informasi konsumen dalam usulan kegiatan tahun 2017 - Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Juni Tahun 2016 sebanyak 6.916 layanan dari target 9000 layanan (capaian 76,84%), - Sedang dilakukan proses pengembangan subsite RB dalam versi bahasa inggris - Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan. - Telah dilakukan KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi Contact Center HaloBPOM1500533kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di wilayah jakarta pada tahun 2016 - Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan (200 desa) - Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi pada UMKM OT - Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD) Kendala yang dihadapi antara lain: - Proses translate ke versi bahasa inggris memerlukan proses bolak balik yang membutuhkan waktu yang cukup lama - Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia. - Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media karena keterbatasan anggaran - Program pengawalan desa belum optimal dilakukan - Tingkat pengetahuan peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi penyerapan materi pembelajaran Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan: - Menyusun prosedur translate yang disepakati oleh penyedia jasa dan BPOM - Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online - Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan Makanan di berbagai media yang tidak berbayar - Program pengawalan desa digiatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program keamanan pangan di desa melalui pemerintah desa

22

BAB III SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN

A. SIMPULAN Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM meningkat secara signifikan. Komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya yaitu pada area penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Area-area tersebut perlu mendapatkan perhatian dan berpotensi besar untuk ditingkatkan. 2. Atas hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015, Kementerian PAN dan RB yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB, Badan POM telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara berkesinambungan. 3. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick wins. Sampai dengan semester I 2016, belum seluruh target tercapai dan masih dalam pemantauan tim reformasi birokrasi Badan POM.

B. HAMBATAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi semester 1 tahun 2016, Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki beberapa hambatan antara lain: 1. Peraturan Perundang-undangan Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan dilakukan secara tidak berkala. 2. Kelembagaan dan Tatalaksana a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja. b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja. c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja. d. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi. e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala. 3. SDM Aparatur a. Telah dilakukan asesmen kepada sebagian besar pegawai. b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi. c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala.

23

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala. f. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai. g. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. h. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya. i. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan. j. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala. k. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai. l. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai. m. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala. n. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi. 4. Akuntabilitas a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi. b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan. 5. Pengawasan a. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko. b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. c. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala. d. Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. e. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala. f. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK. g. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir. h. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. i. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko. 6. Pelayanan Publik a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan. b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

24

C. SARAN 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 2. Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan. 3. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-goverment secara terintegrasi. Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM RI.

25

Lampiran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Area Perubahan MENTAL APARATUR

PENGAWASAN

Hasil yang Diharapkan

Program A. Manajemen Perubahan

B. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah

Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Penyusunan Tools pengembangan budaya kerja terkoordinir dan terintegrasi di Badan POM dalam rangka revolusi mental.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Proses perencanaan kegiatanan penyusunan Tools. Keterbatasan anggaran.

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan Melakukan revisi anggaran.

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

a. Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

b. Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

b. Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik

Pelatihan gugus revolusi mental.

c.

c. Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK.

Penggalangan komitmen untuk melakukan revolusi mental di masing-masing unit kerja.

Kegiatan dilakukan secara parsial

Monitoring pelaksanaan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani.

Menyusun tools monitoring penyusunan

/ sedang proses

-

Mempercepat proses penyusunan dan monitoring ke masing-masing unit.

Melakukan survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat.

IKM Survey yang dilaksanakan majalah tempo : Bulan Juli 2016 Survey internal : Bulan Juli 2016

-

-

WTP

WTP

-

-

Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

Opini WTP

tugas

Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pelatihan dilaksanakan bulan Agustus 2016.

Pelatihan tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik. Keterbatasan anggaran

Dilakukan secara bertahap.

Diusulkan pada anggaran 2017.

26

Area Perubahan

Program

Hasil yang Diharapkan b. Meningkatnya kapasitas manajemen APIP

Ukuran Keberhasilan Peningkatan Kapabilitas APIP Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

c. Meningkatnya penerapan penyelenggara an pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Implementasi whistleblowing system dan/atau pengaduan masyarakat

Pengendalian Gratifikasi

Penanganan Benturan Kepentingan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Level 2

- Workshop SPIP - Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE) - Evaluasi Pengendalian Utama - Sosialisasi kebijakan WBS dan/atau pengaduan masyarakat - Implementasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat - Evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat - Tindak lanjut hasil evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat - Penetapan kebijakan Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi kebijakan Pengendalian Gratifikasi - Implementasi Pengendalian Gratifikasi - Evaluasi Pengendalian Gratifikasi - Tindak lanjut hasil evaluasi Pengendalian Gratifikasi - Sosialisasi kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan - Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan - Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan - Tindaklanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Telah level 2 pada scema IACM

- Unit kerja telah mengirimkan Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE) danEvaluasi Pengendalian Utama (PPU) - Update Identifikasi resiko - Survey maturitas SPIP - Pembangunan PM EPITE Online - Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016 - Materi pemahaman tentang WBS dan Pengaduan masyarakat telah di upload pada subsite RB BPOM

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tangal18 Maret 2016 Materi pemahaman tentang Gratifikasi. - Materi pemahaman tentang gratifikasi telah di upload pada subsite RB BPOM - Telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi - Telah diusulkan revisi Perka Nomor 4 Tahun 2015 - Unit kerja telah melaporkan rekapitulasi gratifikasi - Rekapitulasi gratifikasi telah dilaporkan ke KPK - Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016 Materi pemahaman tentang Benturan Kepentingan - Materi pemahaman tentang Benturan kepentingan telah diupload pada subsite RB BPOM

- Workshop SPIP belum terlaksana - PM EPITE Online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja -

-

-

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan -

Workshop dan sosialisasi PM Epite Online akan dilaksanakan tanggal 31 Agustu s.d. d 3 September 2016

Evaluasi WBS

-

-

27

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan Terciptanya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

AKUNTABILITAS

C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM meningkat

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) - Target : WBK 6 unit kerja/satuankerja

Review Renstra pertama bila perlu

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 - Benchmarking implementasi WBK dan WBBM - Data dukung yang pada RS Karyadi dan Kantor KPPN II Semarang belum mencukupi. - Intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM - Pendampingan penilaian LKE WBK

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan - Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK - Penetapan unit kerja sebagai WBK

tahun

Telah dilakukan kegiatan dalam rangka Review Renstra BPOM, yaitu: - Melaksanakan pembahasan terkait indikator kemandirian Industri Farmasi bersama Bappenas pada tanggal 8 Januari 2016 - Mengidentifikasi dukungan BPOM terhadap Bidang IPTEK dan SDGs dalam rapat tanggal 24 Februari 2016 serta permintaan input unit kerja di BPOM melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 15 Maret 2016 - Melakukan audiensi dan diskusi dengan Direktur Industri, IPTEK dan Ekonomi Kreatif, Deputi Ekonomi, Bappenas pada tanggal 24 Maret 2016 - Melakukan pembahasan langkah-langkah review Renstra BPOM dan Unit Kerja bersama narasumber ahli dan Kementerian PAN dan RB tanggal 14 April 2016 - Melakukan pertemuan penjaringan aspirasi pakar tentang IKU BPOM tanggal 22 Juli 2016

-

-

Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja

Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja: - Asistensi/pendampingan dalam rangka review Renstra BPOM di Ambon, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pekanbaru dan Unit Kerja Pusat. - Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis Tanggal 25-29 April 2016 di Bogor

-

-

Penyusunan BPOM

- Telah dilakukan pertemuan dengan Pokja ULP, PPK dan Inspektorat dalam rangka persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design pengawasan obat dan makanan, yaitu pembahasan KAK dan rancangan kontrak pada tanggal 26

Adanya Kebijakan Pemotongan Anggaran

Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun 2017

Grand

Design

28

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap)

Review kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Februari, 14 Maret, 22 Maret dan 6 April 2016. - Meminta usulan PIC dari masing-masing unit kerja, sesuai surat Sektama No. OR.02.03.2.21.09.15.5000 tentang usulan PIC penyusunan GD pengawasan obat dan makanan BPOM Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017: a. Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I (01-04 Desember 2015) sebagai ajang koordinasi perencanaan awal di tingkat pusat b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Mataram (29 Feb- 04 Maret 2016) yang melibatkan unit pusat, BB/BPOM, Bappeda dan Dinkes seluruh provinsi untuk memantapkan koordinasi perencanaan. .Acuan/input yang digunakan pada kedua pertemuan tersebut diantaranya Renstra BPOM 2015-2019 serta Renstra unit kerja masing-masing. Untukselanjutnya ditindaklanjuti menjadi Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPOM TA 2017 serta Renja TA 2017.

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan

Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019, pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil perencanaan pengawasan Obat dan Makanan tahunan lebih terintegrasi dan berdaya guna.

Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai lingkungan strategis terkini.

Pemantauan kinerja secara berkala (per bulan dan per triwulan)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

-

-

Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala (per triwulan dan akhir tahun)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

-

-

Penyusunan laporan kinerja (tahunan dan triwulanan)

1)

-

-

2)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1 dan draft triwulan (RTN) 2 Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015

29

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

Diterapkannya sistem manajemen kinerja secara elektronik dan terintegrasi

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Implementasi e-performance BPOM

Evaluasi implementasi performance BPOM

e-

1)


Pelaksanaan deseminasi e-performance kepada Kepala Badan, Eselon I dan eselon II terkait penyusunan e-performance 29 April 2016 2) Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016 Telah dilakukan pembahasan draft pedoman evaluasi SAKIP dengan Biro Hukum dan Hukmas dan Biro Perencanaan dan Keuangan

-

-

-

-

Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2013 belum mengacu pada Permenpan 12 Tahun 2015

Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan

Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Evaluasi SAKIP

Workshop SAKIP untuk Kepala Unit Kerja diubah menjadi (Bimtek dan Worshop SAKIP Badan POM)

Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016

-

-

Implementasi organisasi dan tata laksana ULP

Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani pada 6 Januari 2016.

-

-

Penyempurnaan SOP diubah menjadi Mekanisme Pengadaan Melalui ULP Tahun 2016

Telah dibentuk mekanisme pengadaan sesuai dengan bentuk perangkat ULP yang terbagi menjadi 2 yaitu Pokja Pusat dan Pokja Satker.

-

-

Pemenuhan SDM ULP

Jumlah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan sebanyak 14 orang dan terdapat di beberapa Satker

-

-

Peningkatan Kompetensi SDM ULP

9 orang SDM ULP telah diikutsertakan pada diklat atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh LKPP atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.

-

-

Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 1) Draft revisi pedoman Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 2) Monitoring kepatuhan implementasi eperformance BPOM

30

Area Perubahan

Program


Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Prosedur rekruitmen SDM ULP

Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang berkompeten Pelaksana SAKIP memiliki kompetensi yang dibutuhkan

KELEMBAGAAN

D. Penguatan Kelembagaan

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan

Organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Tidak ada rekruitmen pada tahun 2016. Pegawai - Jumlah SDM dan BPOM dipersiapkan mengikuti pelatihan dan ujian waktu untuk berkerja sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa untuk di Pokja Pusat masih memenuhi persyaratan menjadi anggota ULP. kurang karena SDM tetap mengerjakan tugas dari unitnya. - Jumlah SDM di beberapa Pokja Satker hanya 3 orang, maka proses pengadaan akan tertunda jika salah satu dari ketiganya sedang melaksanakan tugas dinas. In house training Evaluasi AKIP pada tanggal 9 Juni 2016

1)

Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM

Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 19-22 Januari 2016 2) Bimtek Penyusunan Renstra Unit Kerja tanggal 26-29 April 2016 - Surat Sekretaris Utama kepada seluruh Deputi tanggal 17 Februari 2016 perihal Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV - Rakorpim tanggal 24 Maret 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama, PusatPusat dan Inspektorat - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan surat kepada unit kerja Sekretariat Utama, Pusat-Pusat dan Inspektorat agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV- Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat Sekretaris Negara


-

-

Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM belum final

-

1)

2)

3)

Akan dilakukan pembahasan rancangan Perpres tentang BPOM dengan Eselon I, Eselon II dan perwakilan BAlai Besar/Balai POM dengan mengundang Narasumber pada tanggal 12 Agustus 2016 Rancangan Perpres tentang BPOM yang telah disetujui akan disampaikan kepada Kementerian PANRB Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM setelah Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM diundangkan

31

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

TATALAKSANA

E. Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment

Seluruh Organisasi BPOM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3 Juni 2016 - Rakorpim tanggal 27 Juni 2016 tentang pembahasan organisasi dan tata kerja BPOM


Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Evaluasi UPT/Pos POM

Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

UPT Balai Besar/Balai POM akan diubah menjadi instansi vertikal BPOM Provinsi

Dilaksanakan Tahun 2017

Feasibility Study pembentukan UPT/Pos POM baru

Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

Dilaksanakan Tahun 2017

Pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

- Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM (qms.pom.go.id) - Sosialisasi hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi ke seluruh unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim QA QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016 Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

UPT Balai Besar/Balai POM akan diubah menjadi instansi vertikal BPOM Provinsi -

Penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP dan review SOP bila diperlukan Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan tindaklanjutnya - Audit Mutu Internal - Tindakan perbaikan dan pencegahan - Tinjauan Manajemen

-

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

-

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas 2 (dua) dokumen SOP yang direvisi pada semester I Tahun 2016

-

Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

Penyusunan dan review SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi -

- Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk evaluasi efisiensi penerapan sistem manajemen mutu BPOM pada Juni s.d. Juli 2016 - Penyusunan/perbaikan SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi

32

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Indeks Government

e-

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016


Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan - Tinjauan Manajemen BPOM akan dilaksanakan dalam Rapat Evaluasi Nasional pada November 2016 di Palembang

Surveilan QMS ISO 9001:2008

Seleksi umum Surveilan QMS ISO 9001 BPOM dalam proses lelang

-

- Persiapan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 - Integrasi QMS ISO 9001 dan ISO 17025

1)

Workshop Auditor Internal BPOM menggunakan ISO 9001:2015 dihadiri oleh perwakilan Auditor Mutu Internal ISO 9001 dari seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 16 s.d. 18 Maret 2016 2) Sosialisasi ISO 9001:2015 kepada Ketua Quality Assurance, Tim MR, auditor internal unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim Quality Assurance QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016 Pengembangan dan 1) Sosialisasi subsite sistem manajemen mutu QMS monitoring sistem informasi BPOM (qms.pom.go.id) kepada seluruh manajemen mutu administrator unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM (untuk balai dilakukan melalui video conference) pada tanggal 4 Mei 2016 2) Telah dilakukan updating data dan informasi sistem manajemen mutu QMS BPOM Pelayanan Publik (continuous improvement)

-

-

Dilaksanakan Semester II Tahun 2016

1. E-Registrasi (continuous improvement) 2. Notifikasi Kosmetik (continuous improvement) Layanan Pembayaran PNBP 1. E-payment SKI

Aplikasi E-Registrasi (continuous improvement) telah diselesaikan Aplikasi Notifikasi Kosmetik (continuous improvement) telah diselesaikan

-

-

-

-

Aplikasi E-payment SKI telah diselesaikan

-

-

2. E-payment E-reg OT

Aplikasi E-payment E-reg OT telah diselesaikan

-

-

Layanan SKI 1. Implementasi Redesign

Aplikasi Implementasi Redesign telah diselesaikan

-

-

Aplikasi Pengembangan SKI Prioritas teah diselesaikan

-

-

2. Pengembangan Prioritas

SKI

Pelaksanaan Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 dilaksanakan setelah penetapan pemenang penyedia jasa audit Surveilan QMS ISO 9001 BPOM Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

33

Area Perubahan

Program


Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

Ukuran Keberhasilan

Ditindaklanjutiny a permintaan informasi publik sesuai time line

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Kegiatan Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan (sesuai roadmap) Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Pelayanan di Lingkungan BPOM (Internal) Layanan SIPT 1. Penandaan Iklan Aplikasi Penandaan Iklan telah diselesaikan Penguatan Infrastruktur TIK Mendukung ISO 27001 1. Pemetaan Standard TIK Aplikasi Pemetaan Standard TIK Balai telah Balai diselesaikan 2. MasterPlan TIK Aplikasi MasterPlan TIK telah diselesaikan 3. Optimalisasi Email Belum Selesai Keterbatasan Waktu dan Corporate Balai SDM 4. Jaringan SisPOM Aplikasi Jaringan SisPOM telah diselesaikan Penerapan kebijakan Informasi publik BPOM dapat diakses melalui: PPID BPOM dijabat keterbukaan informasi publik - website www.pom.go.id secara ex officio (kemudahan akses seluruh - Contact Center informasi publik BPOM) - ULPK di pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia - LAPOR! - PPID Monitoring dan evaluasi Laporan PPID yang ditujukan kepada Komisi pelaksanaan kebijakan Informasi Pusat keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE

Menerapkan pengadaan secara sesuai dengan Presiden dan Kepala LKPP

kebijakan elektronik Peraturan Peraturan

Telah diterapkan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Akreditasi Unit Kearsipan di BPOM Pusat dan Daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif di unit kerja

Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif dan inaktif pada masing-masing unit kerja


Dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2016

Pertemuan berkala tim PPID

-

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan Tim pengelola masih tersebar di seluruh unit yang ada. - Pemahaman Pokja & PPK

-

Hanya sedikit unit kerja yang menjawab balasan surat dari Biro Umum

Mengirimkan kembali Surat terkait monev arsip dan inaktif

-

Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independent training dan mentoring pemahaman penggunaan SPSE dan aturan pengadaan Barang/jasa secara menyeluruh

Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif Penataan Arsip Inaktif telah dilakukan di beberapa Unit Kerja

Ruangan penyimpanan yang terbatas

Akan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan penyimpanan arsip

34

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Penetapan tenaga kearsipan (arsiparis/ pengelola arsip)di setiap Unit Kerja Penilaian arsip usul musnah


Proses usulan ke Pengembangan Pegawai Beberapa unit pemusnahan

kerja

telah

melakukan

usulan

Beberapa arsip sudah dilakukan penilaian

SDM Aparatur

F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan Mengingat pengalihan fungsi gedung I sisi utara sebagai ruang penyimpanan arsip belum dapat dilaksanakan, maka sebagian arsip aktif unit kerja dipindahkan ke gudang sewa -

Belum tertatanya arsip yang dilengkapi dengan daftar arsip dan masa simpannya Daftar penilaian arsip masih merupakan draft -

Koordinasi dengan unit kerja yang akan memusnahkan arsip melakukan review terhadap draft penilaian arsip -

Penyusunan rencana pengembangan sistem kearsipan (e-archives)

Telah dilakukan usulan anggaran dalam rangka penyusunan sistem kearsipan tahun 2016

1) Finalisasi Pedoman Analisis Beban Kerja. (kegiatan tahun 2015)

Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

-

-

2) Membangun dan pengembangan aplikasi Analisis Beban Kerja.

Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data dukung terkait Analisis Beban Kerja.

-

-

Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja akan dibangun dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada. SIASN ini dibangun untuk mewadahi aplikasi: a) SKP. b) Dosir pegawai. c) LHKASN. d) Finger Print. e) SIAP (Sistem Informasi Adminitrasi Pegawai). f) Analisis Beban Kerja.

35

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) 3) Melakukan revisi PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).

4) Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 a) Telah dilakukan Workshop Tim Penilai Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK guna penyesuaian butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PFM. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015, di Aula Gedung C Badan POM. b) Usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) telah dilakukan pada tahun 2015, sesuai Surat Kepala Badan POM Nomor KP.01.02.1.243.11.15.4924 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Keputusan Menteri PAN Nomor 48/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya. c) Pada tanggal 11 Mei 2016, telah dilakukan expose / pemaparan usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional PFM dan Angka Kreditnya. Kegiatan ini dilakukan di kantor KemenPANRB dan dibahas dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara. d) Pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan Asistensi Penyusunan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional PFM di kantor Badan POM, dengan mengundang KemenPANRB bersama dengan tim dari unit teknis Badan POM. e) Saat ini sedang dilakukan Uji Beban ke beberapa Balai Besar / Balai POM. a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Pada pertemuan ini antara lain dilakukan pembahasan butir-butir kegiatan, terutama untuk jabatan baru, serta dilakukan pendampingan penghitungan Analisis Beban Kerja oleh peserta guna dimantapkan kembali penghitungannya di unit kerja masing-masing. b) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433

-


-

36

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK. c) Guna memperkirakan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif maka dilakukan perhitungan kebutuhannya dengan asumsi bahwa untuk Kabupaten / Kota untuk 1 orang per 50.000 penduduk dibutuhkan 5.100 orang PFM untuk jumlah penduduk 255 juta lebih di tahun 2015.


5) Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.

a) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK. b) Guna memperkirakan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif maka dilakukan perhitungan kebutuhannya dengan asumsi bahwa untuk Kabupaten / Kota untuk 1 orang per 50.000 penduduk dibutuhkan 5.100 orang PFM untuk jumlah penduduk 255 juta lebih di tahun 2015. c) Sekretaris Utama Badan POM melalui suratnya menyampaikan surat kepada Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-

-

6) Melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun.

Untuk melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun maka dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

-

-

7) Menyusun Pedoman Redistribusi Pegawai dan Mutasi Rotasi pegawai.

a) Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas

-

-

37

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.


Membangun kerjasama intensif dengan instansi terkait. (kegiatan tahun 2015)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. b) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.15.5209 Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Pada tahun 2016 masih berlaku kebijakan moratorium sehingga tidak ada proses Pengadaan Pegawai, namun Badan POM tetap melakukan koordinasi dan membangun kerjasama secara intensif dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara terkait formasi dan Pengadaan Pegawai. Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.11.1.24.10.15.4720 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2015-2016.

1)

Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.

2)

Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB.

a) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta. b) Memasukkan data Bank Soal TKB dalam aplikasi CAT Badan POM dan aplikasi dari KemenPANRB.

3)

Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan, dan bebas KKN.

a) Sekretaris Utama menyampaikan surat kepada Kementerian PAN & RB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat ini salah satu untuk melakukan konfirmasi kepastian Pengadaan CPNS untuk tahun 2016.. b) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang

Badan POM telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi TKB yang dibangun sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan serentak oleh KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang di bangun oleh Badan Kepegawaian Negara agak rumit. Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

38

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.


4)

Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen.

5)

Melakukan CASN dan kinerja.

1) Melakukan Penilaian Pegawai.

orientasi evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 tahun 2016 telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta. Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS. Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.


Asesmen / Kompetensi

Sampai dengan Semester I Tahun 2016, telah dilaksanakan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai kepada ± 500 pegawai di Badan POM Pusat dan Balai Besar / Balai POM, dari 1.300 target yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun unit kerja yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai tahun 2016 yaitu: a) Pekanbaru (1-4 Mei 2016). b) Bandar Lampung (15-17 Mei 2016). c) Biro Renkeu, Biro Hukmas, dan Biro KSLN (25-27 Mei 2016). d) Banjarmasin (19-22 Juli 2016). e) Yogyakarta (24-28 Juli 2016). f) Palu (2-4 Agustus 2016).

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM. b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor. c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3. d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

2) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

Dari ± 500 yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai, telah selesai disusun hasil mapping kompetensi pegawai sebanyak 150 laporan individu.

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor dan

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM. b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor. c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

39

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan melibatkan pihak ke-3.

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

3) Melakukan review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

4) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market).

Dilakukan pembahasan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk semua fungsi.

-

-

5) Uji coba pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

Pada tahun 2016 telah dilakukan: a) Diklat Jabatan Fungsional Perencana bekerjasama dengan Bappenas dan Universitas Gadjah Mada. b) Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

-

-

6) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (kegiatan tahun 2015) 7) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

Telah disusun konsep Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

-

-

Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

-

-

8) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui

Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui: a) Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat.

-

-

40

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Pelatihan Teknis dan Manajemen.

9) Melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.

Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka.

Membangun sistem asesmen secara elektronik.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis kompetensi: a) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi). b) Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca Diklat (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelayanan Prima). c) Proposal inovasi pasca Tugas Belajar. -

-


-

Belum tersedia anggaran

Menyiapkan data base pegawai yang terintegrasi dengan kompetensi sebagai talent pool.

a) Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja. b) Pendataan masih sebagian unit.

-

-

Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.

Kriteria jabatan masih mengacu pada tugas dan fungsi sesuai Keputusan Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Hukmas serta Direktur Penilaian OT, SM, dan Kosmetika, Kepala Balai Besar POM di Padang, Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dilakukan oleh Baperjakat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penilaian Prestasi Kerja dan penyusunan template SKP Pejabat Struktural di Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia, dan penyeliaan Pejabat

-

-

Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Penetapan Kinerja Individu.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 b) Diklat Kepemimpinan Tingkat 1, 2, 3, dan 4. c) Diklat Prajabatan untuk Gol II dan III. d) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator. Melakukan Review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM. 1) Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015.

41

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


2) Review Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penilaian Prestasi Perja Pegawai Badan POM. 3) Merumuskan menetapkan remunerasi kinerja.

Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Fungsional. b) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2015 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja, pada tanggal 2324 Mei 2016. Menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin ASN


-

dan sistem berbasis

-

-

-

4) Integrasi aplikasi Penilaian Prestasi Kerja dengan talent pool.

-

-

-

5) Implementasi management cockpit.

-

-

-

6) Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja. (kegiatan tahun 2015)

Telah dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

-

-

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.

a) Telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM. b) Sedang dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kode Etik. a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal 12 April 2016 dan 2 Juni 2016. b) Telah dilakukan penegakan disiplin pegawai sejak awal tahun 2016.

-

-

-

-

2) Melakukan penegakan disiplin pegawai.

42

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) 3) Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS. 4) Melakukan pelaksanaan disiplin.

Review penegakan


Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin yang dikirim dari unit kerja.

-

-

5) Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.

Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru.

-

-

6) Melakukan audit manajemen kepegawaian.

Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian, yaitu untuk 10 unit kerja (PPOMN, Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM di Kupang, BBPOM di Aceh, BBPOM di Yogyakarta, Balai POM di Jambi, Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Kendari, Balai Besar POM di Banjarmasin).

-

-

7) Pemberian reward kepada PNS.

a)

Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan untuk masing-masing unit kerja dan diberikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2016 sebanyak 44 orang pada tanggal 4 Februari 2016 b) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang membuat inovasi terbaik dan diumumkan secara nasional. Pegawai yang terpilih diberikan piagam penghargaan serta voucer pelatihan dalam negeri. pada tanggal 4 Februari 2016. c) Pemberian reward kepada pegawai berdasarkan masa kerja pengabdian untuk tahun 2016 (Satyalancana Karya Satya), rencana diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016. Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti, pada tanggal 4 Februari 2016.

-

-

-

-

a)

-

-

8) Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti. Pelaksanaan evaluasi jabatan.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara berkala oleh unit kerja.

1) Review penempatan pegawai dalam jabatan.

Telah ditetapkan hasil validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana Surat Menteri PANRB Nomor B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM.

43

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


2) Penyusunan SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 b) Dari hasil persetujuan pengajuan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan POM tahun 2015 tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan KemenPANRB di awal tahun 2016, yaitu pada tanggal 3 Maret 2016 di kantor Badan POM, guna pengaplikasian di Badan POM. c) Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2016. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM. d) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Dalam pertemuan ini disampaikan Hasil Evaluasi Jabatan Badan POM dan Sistem Penggajian oleh KemenPANRB. Telah diangkat Jabatan Fungsional: a) Analis Kepegawaian, melaui mekanisme Inpassing sebanyak 29 orang. b) Perencana, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan sebanyak 18 orang. c) Analis Kebijakan, melalui mekanisme Inpassing sebanyak 2 orang.


-

Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM. 3) Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

Telah dilakukan evaluasi usulan penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

-

-

44

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) 4) Menyusun Pedoman Penempatan dalam Jabatan. 5) Internalisasi penempatan jabatan.

Sistem informasi kepegawaian.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Pedoman Penempatan dalam Jabatan untuk tahun 2016 saat ini sedang disusun.

pedoman dalam

Melakukan penguatan sistem layanan kepegawaian berbasis TIK.


Pedoman Penempatan dalam jabatan belum ditetapkan.

-

-

-

-

-

1) Implementasi aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

Sudah dilakukan implementasi pemanfaatan aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

2) Melakukan updating data pegawai.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

3) Penerapan aplikasi Cuti Online secara penuh di pusat.

a) Pemanfaatan cuti online untuk seluruh Balai Besar / Balai POM sudah disosialisasikan pada saat Workshop SDM. b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online. a) Telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan cuti online di workshop SDM, dan dalam kegiatan pembinaan kepagawaian di Balai Besar / Balai POM. b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online. Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

-

-

-

-

-

-

Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian SKP secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

-

-

4) Mengembangkan aplikasi cuti online untuk Balai Besar / Balai POM.

5) Penerapanan aplikasi penyusunan dan penilaian prestasi kerja secara penuh di pusat. 6) Pengembangan aplikasi penilaian prestasi untuk Balai Besar / Balai POM.

45

Area Perubahan

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Program

G. Penguatan Peraturan Perundangundangan


1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2. Meningkatnya kualitas Peraturan Perundangundangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Ukuran Keberhasilan

Persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik

Menurunnya peraturan perundangundangan yang tumpah tindih, tidak harmonis dan tidak berpihak pada publik

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) 7) Internalisasi penggunaan aplikasi terkait kepegawaian.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Telah dilakukan pertemuan dengan pegawai Tata Usaha / Tata Operasional di Kedeputian 1, 2, dan 3, serta Kesektamaan, dan Kepala Badan POM dalam rangka pemanfaatan aplikasi cuti online dan SIASN.


8) Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

-

-

a. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (Bila perlu)

Target Tahun 2016: 20 Rancangan dari 20 Rancangan Peraturan yang direncanakan di tahun 2016 telah dilakukan pengkajian dengan melibatkan tim ahli

-

-

b. Melakukan pertemuan konsultasi publik dalam setiap proses penyusunan peraturan c. Pengunggahan ke subsite jdih.pom.go.id/pengirima n rancangan peraturan ke stakeholder melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundangundangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan

Target Tahun 2016: 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM telah dikonsultasi publik oleh Unit Teknis

-

-

20 rancangan peraturan Kepala Badan POM, telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat konsultasi publik,

-

-

telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih seperti data pemetaan terlampir

-

-

melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain

telah dilakukan proses revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis. (proses dilanjutkan ditahun 2016)

-

-

Melakukan deregulasi peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan

telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 tahun 2013 dan Poeraturan Kepala Badan POM Nomor 28 tahun 2013 menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2015

-

-

46

Area Perubahan

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market


Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik -

-

-

Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Pengelolaan Pengaduan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ukuran Keberhasilan

-

-

-

-

-

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah inovasi pelayanan Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public Indeks integritas pelayanan publik Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan baik internal maupun eksternal atau stakeholder Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 telah dilaksanakan sosialisasi melalui subsite JDIH dan Pertemuan


Direktorat Penilaian Keamaman Pangan telah melaksanakan survey kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan pelanggan untuk layanane-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 100), dengan kategori baik. Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI pada tahun 2015 dengan nilai 73,23 (skala 0 – 100) dengan kategori baik (Dit. PKP) Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI memperoleh nilai IKM pada 2014 64,76 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 70,21. Hasil Survei IKM terhadap pelayanan publik pada Direktorat Penilaian OT, SM, dam Kosmetik memperoleh hasil sebagai berikut :  Subdit Penilaian Produk I : 71,81 (baik)  Subdit Penilaian Produk II : 73,80 (baik) Survei IKM yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan nomor kontrak PR.01.04.41.411.05.16.0044 yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei sampai dengan 28 Agustus 2016

-

-

Evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat

Melakukan evaluasi keluhan/saran/masukan dan penetapan CAPA berdasarkan hasil survei IKM tahun 2015

-

-

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat

Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2015, antara lain : - peningkatan kemampuan evaluator melalui pelatihan secara berkelanjutan

-

-

-

-

47

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 - keseragaman pemahaman/persepsi petugas melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian pendaftaran pangan - peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media - Informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM - layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di daerah. - Peningkatan kompetensi teknis evaluator pangan - Peningkatan soft competency dalam rangka pelayanan prima - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.(charging box dan sistem antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk) - Penyempurnaan sistem e-registration - Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan teknis, coaching clinic - Keseragaman pemahaman/persamaan persepsi evaluator melalui pencerahan rutin. - penambahan jumlah evaluator sebanyak 20 orang Hasil survey kepuasan pelanggan telah diintegrasikan dalam subsite Dit. Penilaian Keamanan Pangan dengan alamat url http://registrasipangan.pom.go.id


-

-

- Keluhan yang disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi. - Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri sehingga sulit untuk menindak lanjuti - Beberapa keluhan

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran agar pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik - Mencantumkan catatan pengaduan pada kotak saran agar pelapor mencantumkan identitas diri, dimana identitas pelapor akan dirahasiakan dan tidak berpengaruh pada proses

Hasil survey IKM mandiri akan di integrasikan ke dalam sub site RB BPOM pada awal agustus 2016 Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration dan subsite direktorat penilaian keamanan pangan - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon,

48

Area Perubahan

Program


b. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara an pelayanan publik

Ukuran Keberhasilan

Public Index

Service


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 sms, fax). tidak terkait langsung - kotak saran di ruang pelayanan OT, SM dan Kos dengan Dit.Lai OT, SM - Konsultasi langsung di ruang pelayanan OT, SM dan Kos sehingga dan Kos memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain seperti pengaduan mengenai sarana dan prasarana

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan pendaftaran

Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration dan subsite direktorat penilaian keamanan pangan - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).

- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat mencantumkan keluhan secara spesifik.

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik.

Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti.

Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.

Penyempurnaan media pengaduan layanan.

Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.

Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik (duty manager).

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menindaklanjuti 79 pengaduan pelayanan publik, Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, ereg dll) Evaluasi pengaduan.

pengelolaan

Telah dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan layanan AeRO yaitu dengan menyampaikan tindak lanjut kepada pendaftar yang bersangkutan.

49

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO adalah 5 hari kerja. Keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.


Pengembangan inovasi pelayanan antara lain INARAC, INRASFF, FSCH, FSMD online dll. Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektronik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

-

-

A. Quick Wins

a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem e-registration. Pembuatan sistem restrukturisasi ASROT Pembuatan e-payment OT, SM Pengembangan aplikasi bahan baku aktif dan tambahan OT dan SM Upgrade sistem hardware server ASROT dan Notifikasi Penyeragaman sistem pembayaran notifikasi kosmetik Pengembangan data base bahan baku kosmetik Pengembangan dan pemeliharaan server dan aplikasi sistem di Dit Lai OT, SM dan Kos

dalam proses pengadaan yang akan diselesaikan pada bulan November 2016

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah inovasi pelayanan

Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang diselesaikan

Penilaian Pendaftaran berbasis resiko yang telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2016

-

Penerapan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi administratif (punishment) bagi perusahaan dalam rangka pendaftaran pangan olahan secara elektronik.

50

Area Perubahan

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penguatan kelembagaan a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan


Ukuran Keberhasilan

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Standar Pelayanan - Budaya Pelayanan Prima - Pengelolaan Pengaduan - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan - Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan mesyarakat secara berkala

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Percepatan penyelesaian CPP akan dilaksanakan Namun hingga saat ini dengan menggunakan aplikasi e-CPP. aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan Telah dilakukan uji coba aplikasi eCPP dengan 5 - 10 pendaftar. Saat ini sedang dilakukan evaluasi berdasarkan masukan – masukan dari pendaftar dengan konsultan aplikasi.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan aplikasi satisfaction survey dimana pelanggan dapat langsung memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas. Selain itu, telah dilaksanakan pula survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik dengan jumlah 30 responden eksternal (pengguna layanan). PPOMN melakukan pengadaan peralatan dan program komputer secara bertahap mulai dari penyiapan istrumen (misal: HPLC) dan peralatan lainnya belum terlaksana

Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi

Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang tersisa

1. Survey kepuasan masyarakat di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada Mei 2016. 2. Suvey kepuasan masyarakat secara mandiri di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang akan dilakukan oleh pihak ke-3 belum terlaksana 3. Survey kepuasan masyarakat juga dilakukan melalui survey langsung menggunakan alat aplikasi kepuasan pelanggan

-

1. 2. direncanakan diselenggarakan pada Oktober 2016

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT akan melakukan Kepuasan Pelanggan (stakeholder/IF) secara mandiri menggunakan kuesioner yang diisi secara online pada akhir tahun 2016.

-

-

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang disurvei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat periode tahun 2016

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT Responden yang diambil adalah yang datang ke Badan POM di mana responden tersebut

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT Diusulkan kepada Inspektorat untuk mengirimkan survei kepuasan masyarakat melalui email atau surat

51

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 adalah pelaku usaha sebagai responden yang memiliki masalah sehingga hasilnya tidak mewakili populasi


Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala


Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan evaluasi terhadap Survey kepuasan pelanggan secara mandiri secara berkala. Hasil survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada bulan April 2016. -

Hasil survey Inspektorat belum disampaikan ke Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Survey dengan aplikasi kepuasan pelanggan dilakukan evaluasi setiap bulan

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi survey dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT terhadap survei yang dilakukan secara internal maupun oleh Inspektorat Badan POM mendapat kategori B. 2. Peningkatan mutu pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus baik terkait proses pelayanan, kinerja petugas maupun peningkatan fasilitas pelayanan. 3. Perlu tindak lanjut yang nyata untuk memperbaiki pelayanan di Ditwasprod PT dan PKRT Direktorat Pengawasan NAPZA Diterbitkannya Perka Badan POM No. 20 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perka Badan POM No. 32 tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Perubahannya yaitu

Direktorat Pengawasan NAPZA Belum disusun Instruksi Kerja (IK) yang mengakomodir implementasi Perka Badan POM No. 20 tahun

Direktorat Pengawasan NAPZA Menyusun Instruksi Kerja (IK) Pengawasan Kegiatan Impor Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

52

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 percepatan timeline penyelesaian AHP dari 8 HK 2016. menjadi 4 HK. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

Pengembangan pelayanan

inovasi

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

'-Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB - Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang melakukan revisi Daftar Periksa Sertifikasi CDOB untuk digunakan dalam Aplikasi Sertifikasi CDOB -


- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan server tahun 2016 - Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan penyelesaian revisi daftar periksa sertifikasi CDOB

-

53

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK Untuk tindaklanjut yang telah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi merupakan kewenangan survey kepuasan pelanggan seperti tersedia unit lain tidak dapat informasi mengenai prosedur, persyaratan dan ditentukan batas waktu timeline pelayanan melalui leaflet dan banner. penyelesaian (mis: sarana-prasarana dan penambahan SDM teknis) 1. 2.

3.

Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat menunggu hasil survey dari Inspektorat Telah dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu : a. melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan British Retail Consortium (BRC) bagi evaluator b. Peningkatan pelayanan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang dilakukan secara online dengan bekerjasama dengan PIOM, telah sampai pada tahapan uji coba terbatas terhadap 10 eksportir Membuat jadwal pemakaian seragam bagi petugas layanan publik sebagai identitas petugas layanan publik

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan '- Berkoordinasi dengan Unit terkait Menetapkan batas waktu penyelesaian

2.b. Perka SKE Online masih belum final

2.b. Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT tidak dapat memenuhi semua keluhan karena keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan standar

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menindaklanjuti keluhan yang sesuai dengan standar pelayanan publik Badan POM

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan perbaikan terhadap hasil survey sesuai hasil evaluasi antara lain: a. Peningkatan kompetensi personil secara berkesinambungan, a.l: coaching, Pelatihan CPOB b. Penyusunan draft Surat Edaran dalam rangka Penyederhanaan Persetujuan Permohonan RIP. c. Pengembangan e-tracking system d. Penambahan sarana pelayanan publik (kursi ruang tunggu di gedung E lantai 3) Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat secara berkala

54

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 pelayanan publik Badan POM misalnya permintaan konsultasi di luar jam pelayanan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK yang telah diupload adalah hasil survey ekstenal tahun 2015. Survey eksternal 2016 akan dilaksanakan pada semester II 2016. Hasil survei kepuasan masyarakat diintegrasikan dalam subsite RB Badan POM

Penyempurnaan media pengaduan pelayanan


sudah

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menyiapkan email [email protected] sebagai wadah tanya-jawab/keluhan, untuk memudahkan pengguna layanan.

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM

Hak akses dibatasi hanya untuk 1 orang dalam tiap direktorat

Mengusulkan akses

Media pengaduan telah disempurnakan dengan alat aplikasi survey kepuasan pelanggan Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menyediakan kotak saran, konsultasi langsung maupun via telepon dan telah menyediakan email [email protected] dan [email protected] untuk memudahkan penyampaian keluhan/konsultasi terkait permasalahan layanan publik serta bertujuan untuk mengurangi tatap muka dengan pelanggan. Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

PIOM telah menyelesaikan Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan publik yaitu : 1) Media pengaduan pelayanan publik online telah dilakukan melalui komputer (email). 2) Memfasilitasi petugas layanan publik untuk ekspor dan impor (help desk) di Tanjung Priok. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut menggunakan aplikasi terintegrasi antara contact center dengan sistem pelaporan layanan pengaduan

penambahan

55

hak

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 konsumen melalui sistem online berbasis web (milik ULPK) untuk penanganan pengaduan yang terkait tupoksi Direktorat. 1) 2) 3) 4) 5)

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

Evaluasi pengaduan

pengelolaan

Pengembangan SKE Online, implementasi terbatas untuk 10 eksportir pangan Implementasi SIPT Modul Lab Rujukan dan Unggulan Layanan Helpdesk/ Personel SKI di Gedung C, PTSP BKPM, SKI di Tj Priuk Pengembangan aplikasi ECD (Eksport Consultation Desk) pada tahap perancangan master data Pengembangan ISRM tahap assessment integrasi aplikasi Badan POM dan Bea Cukai

1. 2. 3. 4.

Perka SKE Online masih belum final Perka pemberlakuan SIPT belum final Kurangnya personel ECD masih dalam tahap pengembangan


1.

Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final. 2. Penambahan personil helpdesk SKI/ rotasi petugas helpdesk

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menindaklanjuti dan merekapitulasi pengaduan yang diterima. Menunjuk petugas sebagai tim koordinasi layanan publik di ULPK Badan POM yang bertugas memonitor, menindaklanjuti, merekapitulasi dan mengevaluasi pengaduan yang diterima baik secara langsung melalui surat, email, telepon maupun melalui aplikasi Simpel LPK Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah memonitoring dan menindaklanjuti pengaduan/pemberian informasi melalui Simpel LPK.

-

-

-

-

-

-

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan Rapat Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester. Pada tahun 2015, telah dilakukan sebanyak 2 kali rapat evaluasi keluhan pelanggan yakni pada tanggal 28 April 2016 dan 18 Juli 2016.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, yaitu : - Beberapa Kementerian yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun 2015 belum harmonis dengan Perka Importasi Badan POM RI. - Dibentuknya Pelayanan terpadu satu pintu dibeberapa provinsi,

1. Rencana aksi dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, adalah: - Pada tahun 2016 akan dilakukan Bimtek Penerbitan SKI/SKE bagi Petugas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. - Pada tahun 2016 akan dilakukan Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang Obat Tradisional

56

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 tidak harmonis dengan peraturan perijinan yang telah ada. Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik dilakukan secara berkala. Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester.

Peningkatan merespon masyarakat

kecepatan pengaduan

Peningkatan Soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima


-

-

Secara umum respon sesuai dengan timeline. Respon pengaduan dilakukan secara berjenjang dari evaluator/staf hingga pejabat struktural. Segera memberikan respon sesuai timeline apabila menerima pengaduan

-

-

-

-

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan upaya peningkatan penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan pelatihan ataupun mengikutsertakan evaluator dan SDM teknisnya dalam beberapa pelatihan, yakni : - Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi Petugas Daerah 15-18 Maret 2016 - Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT 21-23 Maret 2016 dan 19-21 April 2016 - Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 27 Januari 2016 (3 orang) - Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 20 -21 Juni 2016 (3 orang) - Pelatihan CPOTB Dasar 15-19 Februari 2016 (5 orang) - Pelatihan CPOTB Topik Khusus 24-26 Februari 2016 (1 orang) - Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB 22-23 April 2016

-

-

Mengikutsertakan petugas pelayanan publik dalam pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan British Retail Consortium (BRC)

-

-

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan upaya peningkatan soft competency

-

-

57

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

Pengembangan Sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan Pengembangan inovasi pelayanan, antara lain Pusat Kewaspadaan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komunikasi Pelayanan Publik pada 10 Oktober 2015 bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah membuat leaflet dan banner yang memuat informasi mengenai sertifikasi CPKB/CPOTB, pelayanan importasi dan biaya pelayanan.


-

Peningkatan kemudahan akses informasi pelayanan dengan fasilitas email, telepon/faks sebagai wadah untuk merespon pertanyaan, menangani keluhan atau pengaduan pelanggan yang dimaksudkan juga untuk mengurangi tatap muka

-

-

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT membuka layanan informasi dan konsultasi setiap hari kerja di Gedung B lantai 4 (Gedung Pelayanan Publik) dan Gedung E lantai 3 (Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT)

-

-

-

-

-

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan kompensasi bagi pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK saat ini dalam hal pengajuan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SKI Riset/Pameran/Registrasi melalui email untuk mempermudah pelaku usaha.

-

-

1. Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM. 2. Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan. -

1. PIOM sedang menyusun aplikasi elektronisasi untuk SKE di Badan POM. Saat ini, baru Dit. Insert Pangan yang sudah menerapkan SKE secara online. 2. Berkoordinasi dengan PIOM

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT saat ini bersama PIOM sedang mengembangkan sistem aplikasi untuk pengajuan Sertifikasi CPOB secara online. Saat ini dalam tahap pemaparan model aplikasi, konfirmasi elemen data, konfirmasi output dan pembuatan.

-

58

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan.


Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan. Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektonik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan sistem pembayaran otomatis (e-payment).

-

-

Pembangunan sistem pembelajaran online dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja pelayan publik seperti e-learning

59

Area Perubahan

A. Quick Wins

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi




Ukuran Keberhasilan

a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Biaya pendaftaran pangan untuk Industri skala mikro senilai 50 % dari PNBP normal

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Jumlah inovasi pelayanan

Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah menetapkan timeline penyelesaian CPP adalah 3 HK

-

-

SKI priotitas importir/distributor Kosmetik dan SK

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan pelayanan prioritas kepada 38 importir sesuai dengan SK Deputi II No. HK.05.03.433.10.15.9199 Tahun 2015 ddengan periode November 2015-30 April 2016. Setelah 6 bulan, importir yang memperoleh pelayanan prioritas dievaluasi. Sesuai SK Deputi II No. HK.05.03.433.04.16.4262 Tahun 2016 terdapat 57 importir yang memperoleh pelayanan prioritas untuk periode 1 Mei 2016 - 31 Oktober 2016.

-

-

1. Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

-

-

-

2. Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

-

-

-

3. Pengembangan pelayanan

inovasi

-

-

-

4. Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

-

-

-

Program

a.

-

-

-

Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Standar Pelayanan (1) Budaya Pelayanan Prima (1) Pengelolaan Pengaduan (1,5) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

- Hasil survey kepuasan masyarakat - Jumlah inovasi pelayanan - Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik - Indeks Integritas Pelayanan Publik - Persentase tingkat

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Obat dan Makanan

bagi OT,


60

Area Perubahan


Program

-

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat


(1,5) Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Standar Pelayanan - Budaya Pelayanan Prima - Pengelolaan Pengaduan - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan - Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ukuran Keberhasilan kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik - Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

- Hasil survey kepuasan masyarakat - Jumlah inovasi pelayanan - Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik - Indeks Integritas Pelayanan Publik - Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik - Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik




5. Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survey telah di sosialisasikan ke dalam subsite RB

-

-

6. Penyempurnaan media pengaduan pelayanan 7. Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

-

-

-

1. Pengembangan subsite RB versi Bahasa Inggris 2. Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih komunikatif dan informatif-

1. Proses terjemahan ke bahasa Inggris memerlukan waktu yang lama 2. Masih ada yang belum diterjemahkan karena keterbatasan SDM

1. Uploading versi Bahasa Inggris subsite RB Agustus 2016 2. Merekrut petugas translate Bahasa Inggris terkait

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan CC setiap tahun oleh pihak ketiga. Data survei Tahun 2015 yaitu - IKM ULPK Nasional 4,70, Kategori Sangat baik (dari skala 1-6) - IKM ULPK Pusat 4,25, Kategori Baik (dari skala 16) - IKM CC 4,36, Kategori Baik (dari skala 1-6)

-

-

Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Terdapat rekomendasi dari hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015: 1) Perbaikan Papan nama untuk kemudahan petunjuk akses ke ruangan ULPK 2) Mengoptimalkan keragaman sarana akses ULPK BPOM 3) Meningkatkan efektivitas cara penyampaian dengan metode yang mudah dimengerti. 4) Menerapkan standar pelayanan minimum diseluruh Balai Besar POM dan Balai POM 5) Mengoptimalkan ketersediaan data layanan berupa FAQ, akses database dan data informasi pendukung di ruang pelayanan, telah dianggarkan dalam usulan kegiatan tahun 2017 ( pengadaan KIOSK) 6) Membuat buku saku dan mengupdate buku saku pegangan petugas ULPK BPOM per periode 7) Menguji kemampuan petugas ULPK BPOM per-

-

-

61

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 periode Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No. HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di Lingkungan Badan POM. Telah dilakukan program peningkatan kompetensi dalam kegiatan Koordinasi dan Diseminasi di Bidang Hukum dan Kehumasan Telah direncanakan program peningkatan kompetensi secara individu pada tahun 2016. Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 5 lokasi wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan promosi di berbagai media melalui program kehumasan. Telah dianggarkan untuk melengkapi sarana prasarana layanan pengaduan dan informasi konsumen dalam usulan kegiatan tahun 2017


Data hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015 telah di up date dalam subwebsite ulpk.pom.go.id

Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

-

-

Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

1)


Optimalisasi operasional layanan pengaduan dan informasi konsumen ULPK dan Contact Center melalui telefon, SMS, faksimili, surat, email, media sosial, dan datang langsung. Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Juni Tahun 2016 sebanyak 6.916 layanan dari target 9000 layanan (capaian 76,84%), dengan rincian sebagai berikut: Datang langsung: 183 Telefon: 5020 SMS: 619 Faksimili: 0 Surat: 7 email: 881 media sosial: 206 Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif dengsn penambahan hot issue terkait vaksin, hati2 obat online, seleksi terbuka,

1. -

1.-

62

Area Perubahan

Program


a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

Ukuran Keberhasilan

a. Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan


-

Survei tingkat pengetahuan masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 paket kebijakan ekonomi. 2) Sedang dilakukan proses pengembangan subsite 2. Proses translate ke RB dalam versi bahasa inggris versi bahasa inggris memerlukan proses bolak balik yang membutuhkan waktu yang cukup lama

2.

Koordinasi dengan pelaksana Survei Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan PROM.

Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia.

'Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online

Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media karena keterbatasan anggaran

Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan Makanan di berbagai media yang tidak berbayar

Program pengawalan desa belum optimal dilakukan

Program pengawalan desa digiatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program keamanan pangan di desa melalui pemerintah desa

-

-

Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan. -

Intervensi masyarakat

kepada

Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat: a. Secara Langsung: Penyuluhan dan Pameran Telah dilakukan KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi Contact Center HaloBPOM1500533kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di wilayah jakarta pada tahun 2016

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan Menyusun prosedur translate yang disepakati oleh penyedia jasa dan BPOM

b. Secara tidak langsung/melalui media: penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media cetak, elektronik, online, media sosial, dan sarana transportasi umum. b. Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat /bermanfaat, bermutu

b. Meningkatnya indeks perilaku masyarakat

Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan (200 desa)

Terbentuk 200 desa

Monev POKJANAS Penanggulangan OT mengandung BKO

'Belum dilakukan dikarenakan rencana kegiatan pada semester 2 tahun 2016

Perubahan nama GNWOMI menjadi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan

Terbentuknya dukungan dari para stakeholder (GPFI, IPMG, GP Jamu, GAPOTA, APSKI, APLI, Perkosmi, GP Koskemindo, PPAK, Aprindo dan GAPMMI) dalam bentuk komitmen

-

-

-

Dukungan aktif stakeholder belum optimal Ukuran pencapaian

-

Pembuatan SK GNPOPA Peningkatan pendekatan/ advokasi untuk mendapatkan dukungan para stakeholder

63

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

Kegiatan Tahun 2016 (sesuai roadmap) Pangan Aman - Pembuatan buku pedoman GNPOPA dan Materi KIE per segmen (Anak-anak, remaja dan Dewasa) ' - Monev GNWOMI Bulan Keamanan Pangan Nasional

The Power of Obat Asli Indonesia (Jumlah UMKM yang diintervensi 40 UMKM/tahun)

Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD)

Implementasi pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter dan FB)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 kegiatan terfokus kepada komoditi Obat, sehingga belum sesuai dengan nama programnya (mencakup Obat dan Pangan) Bulan Keamanan Pangan nasional tahun 2016 telah Penyelenggaraan dilakukan dan pedoman Bulan Keamanan Pangan Kegiatan Bulan Nasional telah disusun dalam bentuk PerKa Badan no Keamanan Pangan di 25 tahun 2015 tingkat daerah belum optimal dilakukan. 1) Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi 1. Tingkat pengetahuan pada UMKM OT peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi penyerapan materi pembelajaran 2) Telah terseleksi UMKM OT sebanyak 24 sarana 2. Tingkat pengetahuan untuk direkomendasikan kepada K/L terkait yang peserta yang beragam membidangi pendanaan, kewirausahaan ,dan dari satu daerah ke perniagaan daerah lainnya menyebabkan tidak dapat ditentukannya kuota UMKM yang perlu diintervensi 3. Rekomendasi dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran Kader/fasilitator obat dan makanan telah tercapai Komunikasi kader 3000 kader GKPD tentang keamanan pangan belum optimal dikarenakan kapasitas kader yang berbedabeda sesuai tingkat pendidikannya Pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di Membangun komunikasi media sosial (twitter dan FB) telah risiko masih menemui diimplementasikan dengan aksi promosi keamanan kendala pada koordinasi obat dan makanan dengan medsos dan teknologi jejaring antara informasi dan membangun komunikasi risiko pemangku kepentingan, keamanan obat dan makanan komunikator publik

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan - Diperlukan adanya ukuranukuran atau kriteria untuk pemberdayaan terpadu obat dan makanan , perlu aksi bersama untuk mengukur kriteria tersebut Continuous improvement Sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan di setiap daerah diperkuat pelaksanaannya

Pengelompokan peserta berdasarkan tingkat pengetahuan

Penyusunan Modul Keamanan Pangan untuk Kader Desa dengan bahasa yang disesuaikan dengan komunitas desa.

Peningkatan kualitas koordinasi antara pemangku kepentingan, komunikator publik agar pesan yang sampai kepada segmen masyarakat sesuai dengan level pemahaman dan

64

Area Perubahan

Program


Ukuran Keberhasilan

I. Quick Wins (Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat)

Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat


Implementasi Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Kendala/ Hambatan Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 sehingga responsifitas belum optimal terhadap setiap kejadian yang ada di masyarakat dan sesuai dengan level pemahaman dan kepentingan setiap segmen masyarakat Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website telah diimplementasikan

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan kepentingannya secara responsif

Pengembangan virtual ekosistem IT keamanan obat dan makanan

65

50

SEMESTER I TAHUN 2016 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Recommend Documents