BAHAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN 2013, DAN LAPORAN PELAKSANAAN APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2012, SERTA NK DAN RAPBNP TAHUN 2012
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN PAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2012
SEMESTER I
BAB I PENDAHULUAN
A.
Tugas dan Fungsi LAN
Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut LAN menyelenggarakan fungsi: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur; c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara; e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
g. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. B.
Struktur Organisasi LAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN No. 4 Tahun 2004, Kepala LAN dibantu oleh: 1. Kedeputian, yang terdiri dari: a. Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; b. Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan; c. Kedeputian Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara; d. Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur; dan e. Kedeputian Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional. 2. Sekretariat Utama; 3. Inspektorat; 4. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), terdiri dari: a. PKP2A I LAN di Bandung; b. PKP2A II LAN di Makassar; c. PKP2A III LAN di Samarinda; dan d. PKP2A IV LAN di Banda Aceh. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, yang terdiri dari: a. STIA LAN Jakarta; b. STIA LAN Bandung; dan c. STIA LAN Makassar. Secara singkat, gambaran struktur organisasi LAN dapat dilihat pada gambar di bawah:
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM, KEBIJAKAN DAN REALISASI APBN TAHUN 2007 sd. 2012
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2008 Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2008 didasarkan pada Rencana Strategis LAN Tahun 2005-2009, di mana pada Renstra periode ini, sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi LAN adalah: 1. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; 2. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; 3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas; 4. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas; 5. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; 6. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; 7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN. Indikator pencapaian sasaran sebagai bentuk indikasi sejauhmana sasaran telah dicapai pada tahun ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Tabel 1 Sasaran dan Indikator Pencapaian Sasaran Tahun 2008 Sasaran
Indikator Pencapaian Sasaran
Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman penataan Organisasi Pemerintah Negara Tersusunnya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman manajemen pemerintahan negara Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat berupa: 1. Penetapan standar kualitas 2. Penjaminan kualitas 3. Pengendalian kualitas
4
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
5
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
Terwujudnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui: a. Terselenggaranya Diklat SDM Aparatur Negara sesuai standar yang telah ditetapkan; b. Terselenggaranya program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM Aparatur Negara mellui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi Terselenggaranya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara Terwujudnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
1
2
3
6 7
Dalam upaya mewujudkan target pencapaian sasaran tahun 2008 tersebut, telah ditetapkan berbagai program yang didalamnya meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan LAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya. Pada umumnya output kegiatan kajian adalah berupa laporan kajian, sedangkan outcomenya berupa rekomendasi kebijakan yang terkait dengan sasaran. Secara umum kinerja program dapat dijelaskan melalui kinerja kegiatan yang berada dalam lingkup program tersebut. 1. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28)
Kajian Evaluasi Penerapan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin; Advokasi Pelembagaan Norma Keswadayaan Masyarakat (Good Societal Governance) Dalam Rangka Pengelolaan Good Governance; Pembayaran Gaji, Lembar, Honorarium dan Vakasi; Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang Makan PNS; Poliklinik/Obat-obatan; Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/Perawat/Dokter/ Satpam Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/ Tamu Iuran Organisasi Lokal/Internasional Kesekretariatan dan Kerjasama LN; Perawatan Gedung Kantor; Pengadaan Perlengkapan Kantor; Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10; Koordinasi Institusional Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Langganan Daya dan Jasa Jasa Keamanan/Kebersihan: Penyiapan Bahan laporan LAN dalam rangka Koordinasi dengan Instansi lain; Penyusunan LAKIP LAN Tahun 2007; Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja LAN Tahun 2008; Raker LAN Rakernis di Bidang Kesekretariatan Supervisi Penyusunan laporan Keuangan (SAK dan SABMN); Penyusunan Pedoman Penggunaan PNBP di lingkungan LAN; Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan; Penyusunan Buletin Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN Pengembangan Database Keuangan; Operasional Pelaksanaan Satker: Pengelolaan Keuangan Kompilasi Naskah Pidato Kepala LAN Periode tahun 2007
29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65)
Inventarisasi Kegiatan Pejabat Eselon I LAN Revitalisasi Publikasi LAN; Diskusi Terbatas Isu-isu Aktual; Penyusunan Bunga Rampai Karya Ilmiah tentang Manajemen dan Administrasi Publik; Updating Website LAN Penyusunan Kliping Warta Aneka Informasi Administrasi Penyusunan Warta LAN; Majalah Manajemen Pembangunan; Forum Komunikasi Kehumasan Kehumasan Manajemen Media Dokumentasi Perlindungan Pengamanan dan Penyelematan Arsip Vital di lingkungan LAN; Penyempurnaan, Penataan dan Penyimpanan Dokumen di lingkungan LAN Tahun 2008 Dokumentasi dan Publikasi Sewa Jaringan telekomunikasi (Leased Channel) Satelit; Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di LAN Jakarta Penghapusan dan Lelang barang Milik Negara Satker LAN Jakarta Biaya Panitia Lelang Barang dan Jasa; Perawatan Sarana Gedung; Pelatihan Drill Borgol dan Tata Cara Penggunaannya Pelatihan Drill Tongkat Polisi dan Tata Cara Penggunaannya Pelatihan Teknik Pengamatan penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Pelatihan Tata Cara Mengantisipasi Teror Bom Pelatihan Ketahanan Fisik dan Tata Krama (Jalan Kaki, Tata Cara Menerima Tamu dan Menerima Telepon) Pelatihan Teknik Tindakan Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem Pengamanan Listrik) Pembinaan Disiplin Pegawai (anggota Satpam) Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate) Biaya Satpam Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN; Sekretariat SCBD; Kajian evaluasi LAK IP LAN; Penyusunan Road Map Reformasi Sistem Administrasi Negara; Penyusunan Standar Kompetensi Eselon III dan IV LAN; Kajian Netralitas Birokrasi menjelang Pemilu Presiden 2009; Penyusunan Rencana Kerja Anggaran LAN Tahun 2009; Evaluasi dan Penyusunan SBU dan SBK Tahun 2009 Updating Database Program dan Kegiatan
66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104)
Pembangunan Jaringan di Bagian Perencanaan dan Pelaporan Konsolidasi Perencanaan Penyempurnaan PP tarif PNBP di Lingkungan LAN Diklat Bahasa Inggris Bimtek Administrator dan Operator Website dan E-Mail LAN Pelatihan Komputer Program Miicrosoft Office Diklat Prajabatan Diklatpim; Diklat Kesekretarisan; Diklat Analisis Kebutuhan Diklat; Diklat Human Relations Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Pembuatan Desain Web dan E-Learning Design Bimtek Penyusunan Renstra Training Kecerdasan Emosional dan Spritual (ESQ) Orasi Ilmiah Bagi Widyaiswara Utama Diklat Dasar Peneliti; Diklat Auditor Ahli; Diklat Perencana Pembuatan Pedoman teknis (SOP) di Bidang Kepegawaian; Updating database Kepegawaian Pengadaan Pegawai Konsolidasi urusan kepegawaian Retensi Dosir Kepegawaian Pengembangan Data Perencanaan Belanja Pegawai Mengikat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri antara LAN dengan Negara lain Penyusunan Informasi Diklat Dalam dan Luar Negeri edisi XXVII s/d XXX; Penyusunan Informasi Pokok Lembaga Pendidikan Terakreditasi di Inggris; Penyusunan Informasi Penting Negara-negara di Benua Asia, Australia, Amerika dan Eropa; Revisi Penyusunan Prosedur Pengiriman Pejabat ke Luar Negeri Biaya Operasional dalam rangka menunjang kerjasama Luar Negeri Lokakarya Internasional Public Service Quality For Good Governance Pelatihan bagi Pejabat Uzbekistan Persiapan Penyelenggaraan Komferensi Internasional Institute of administrative science (IIAS) Tahun 2010 di Denpasar; Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung; Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan; Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi LAN Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Negara Tahun 2008
105) Sosialisasi Pedoman Teknis Penulisan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LAN 106) Diseminasi hasil-hasil kajian tahun 2008 107) Kajian Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan 108) Workshop Tata Kepemerintahan Yang Baik 109) Penyempurnaan SANKRI Buku III 110) Reformasi Birokrasi LAN; 111) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik; 112) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Kajian tentang Sistem Kelembagaan Pemerintah Negara untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara; 2) Kajian tentang Evaluasi Efektivitas Kelembagaan Kecamatan di Era Otoda; 3) Kajian tentang Best Practise Pemerintah Daerah; 4) Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa; 5) Kajian Administrasi Pemerintahan Provinsi yang memiliki Otonomi Khusus; 6) Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Pengembangan Kapasitas Perumusan kebijaksanaan Sistem Insentif Penanaman Modal dalam dan Luar Negeri di Daerah Dalam Persepsi Daya Saing Globa; 8) Kajian tentang Penyusunan Kerangka Saran Kebijaksanaan Pemb, dan Pengembangan Sistem Adm. Neg Berdasarkan UUD 1945; 9) Pengembangan kapasitas Teknologi Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Percepatan Reformasi Birokrasi; 10) Kajian Pengembangan Model Akreditasi Lembaga Diklat; 11) Kajian Manajemen Ketahanan Pangan di Daerah; 12) Advokasi dan konsultasi penyelenggaraan reformasi administrasi negara (empat daerah); 13) Kajian Implikasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007; 14) Round Table Penguatan Otonomi Desa; 15) Seminar Penguatan Otonomi Khusus Papua; 16) Workshop Pengembangan Sistem Diklat Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) Pembangunan Software Sistem Informasi Renumerasi Pegawai; 2) Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik; 3) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN;
4) Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN; 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat; 6) Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan; 7) Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Dan Pemeriksaan Yang Independen, Efisien Dan Efektif; 8) Kajian Mekanisme dan Prosedur Audit Kinerja di Pemerintah Daerah; 9) Kajian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah. 4. Program Peningkatan Kualitas pelayanan publik 1) 2) 3) 4)
Kajian Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah; Penyusunan Buku Pengelolaan Pengaduan; Kajian Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik; Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers With Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik; 5) Kajian Isu-isu strategis; 6) Kajian Pengembangan Model Manajemen Kelembagaan Pengelolaan Sistem satu Atap Kabupaten/Kota 7) Seminar/Diskusi Isu-isu Aktual. 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat; 2) Pengembangan sistem informasi widyaiswara 3) Penyusunan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara; 4) Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara; 5) Penyusunan Standar Kompetensi Widyaiswara; 6) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur; 7) Penyusunan Rancangan PERMENPAN tentang Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola dan Penyelenggara Diklat; 8) Penyusunan Pedoman Standar dan Instrumen Uji Kompetensi SDM Kediklatan; 9) Continous Improvement DIklat Prajabatan: Pengayaan Modul Prajabatan; 10) Panduan Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Ujian Akhir. 11) Rakor Kediklatan; 12) Diklat Kewidyaiswaraan; 13) Ceramah Umum Widyaiswara 14) Bimbingan Penyelenggaraan Diklat MOT, TOC dan TNA 15) Lokakarya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan FungsionalWidyaiswara; 16) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat; 17) PEN
18) Diklatpim Tk. I; 19) Diklatpim Tk. II 20) Diklat Manajemen Keuangan Daerah 21) Diklat Penataan Organisasi Publik di Daerah 22) Diklat pelaporan Berbasis Kinerja 23) Diklat Manajemen Kebijakan Publik 24) Diklat Manajemen Keprotokolan 25) Diklat Manajemen Pelayanan Publik 26) Diklat Serice Excellence 27) Diklat Bahasa Inggris 28) Diklat Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 29) Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah 30) Diklat LKPJ Kepala Daerah; 31) Diklat Manajemen Legal Drafting; 32) Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan jasa 33) Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris "TOT widyaiswara untuk PNS; 34) Try Out Modul General English (GE) LAN Level I, II, III 6. Program Pendidikan Kedinasan 1) 2) 3) 4) 5)
Peningkatan kualitas tenaga akademik Pengembangan kurikulum dan bahan ajar; Pelayanan administrasi pendidikan Penelitian dan pengembangan ilmu administrasi; Pemberdayaan mahasiswa dan alumni.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1) Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan 4 2) Rehabilitasi Gedung C LAN Pusat 3) Lanjutan pembangunan Gedung Diklat Jatinangor, Bandung Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup programnya masingmsing, maka dapat disimpilkan bahwa secara umum program-program tahun 2008 dapat terlaksana dengan baik. Berbagai kendala yang dihadapi terkait dengan pola pengelolaan keuangan yang baru dan proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemotongan anggaran di pertengahan tahun sedikit mengganggu proses pelaksanaan kegiatan. Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2008 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang
dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain. Realisasi jumlah kegiatan terhadap sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Jumlah Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Sasaran Tahun 2008 No
Sasaran
Jumlah Kegiatan
1.
Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara
16
2.
Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara
28
3.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas
39
4.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas
54
5.
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi
42
6.
Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara
40
7.
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN
218
Jumlah
437
Dari tabel di atas terlihat bahwa upaya pencapaian sasaran pertama, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan system/pedoman di bidang organisasi pemerintahan Negara dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 16 kegiatan. Dilakukan melalui berbagai kegiatan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II dan III. Pada umumnya bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pertama ini berupa pelaksanaan berbagai kajian, seminar, round table, workshop, penulisan buku maupun pengembangan sistem. Upaya pencapaian sasaran kedua, yaitu terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model di bidang manajemen pemerintahan negara dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berjumlah 28 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III, STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar maupun Sekretariat. Bentukbentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan berbagai kajian, penulisan buku dan modul, pengembangan system.
Sedangkan pada upaya pencapaian sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas, dilakukan melalui pelaksanaan 39 kegiatan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pembuatan pedoman diklat, akreditasi dan sertifikasi, penyusunan kurikulum, standarisasi diklat, serta monitoring dan evaluasi diklat yang dilkukan di Kedeputian D IV serta beberapa kajian yang dilakukan di lingkungan Kedeputian Kajian serta PKP2A. Pencapaian sasaran keempat, yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaran diklat yang berkualitas, dilakukan melalui 54 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah Kedeputian V, PKP2A I, II dan III Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian sasaran kelima, yaitu meningkatnya kompetnsi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi, dilakukan melalui pelaksanaan 42 kegiatan. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah STIA LAN Jakarta, Bandung, Makassar. Pada upaya pencapaian sasaran keenam, yaitu meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara, dilakukan melalui 40 kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputian I, II, III, PKP2A I, II, III Pada upaya pencapaian sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN, dilakukan melalui 218 kegiatan. Hampir sama dengan upaya pencapaian sasaran lainnya, seluruh unit kerja yang terdapat di LAN terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran ini. Disamping pelaksanaan berbagai kajian, pelaksanaan diklat dan pengembangan model/sistem, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi institusional, pembinaan, evaluasi dan monitoring kegiatan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, serta perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana. B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh LAN sebagai berikut: a. Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara; b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara;
c. Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal LAN. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi pemerintahan negara; b. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang manajemen pemerintahan negara; c. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan Diklat yang berkualitas; d. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui penyelenggaraan Diklat yang berkualitas; e. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; f. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan g. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal LAN. Upaya untuk mewujudkan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra LAN 2005-2009, khususnya pada tahun 2009 ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program, dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran yang lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran kemungkinan akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain. Terlihat bahwa satu kegiatan yang tercatat pada satu sasaran dapat tercatat pada sasaran yang lain. Berbagai Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LAN pada tahun 2009 adalah: 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program ini melingkupi kegiatan kajian dengan tujuan menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan upaya penerapan kepemerintahan yang baik, serta kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Dilihat dari sisi Output, kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini telah berhasil menghasilkan Output sesuai dengan rencana. Beberapa kegiatan yang strategis dalam lingkup Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah: 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara; 2) Rekomendasi kebijakan tentang Penerapan E-Government dalam rangka Mendukung Reformasi Birokrasi; 3) Sosialisasi Penerapan Good Governance Index;
4) Rekomendasi kebijakan tentang Pengembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance; 5) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat; 6) Survey Efektivitas Kebijakan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah; 7) International Conference on Building Capacity Networking for Effective Welfare Development; 8) Rekomendasi kebijakan dan Advokasi Kebijakan Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local E-Gov Grand Design); 9) Rekomendasi kebijakan Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik; 10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah; 11) Penyusunan majalah Manajemen Pembangunan; 12) Overseas Training; 13) Orasi Ilmiah Widyaiswara; 14) Training Kecerdasan Emosional dan Spiritual; 15) Persiapan Konferensi dan Kongres Internasional IIAS/IASIA Tahun 2010 di Bali; 16) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Negara; 17) Bimtek Penyusunan Peraturan di Lingkungan LAN; 18) Pengembangan Sistem Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan; 19) Jurnal Good Governance; 20) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi; 21) Penelitian Mandiri; 22) Kualitas Kepemimpinan & Potensi Konflik di Indonesia; 23) Kapasitas Otonomi Daerah/ Pemekaran Wilayah di Indonesia; 24) Jurnal Wacana Kinerja; 25) Jurnal Diklat Aparatur; 26) Kajian Pengembangan Model Seleksi Fit and Proper test Pejabat Publik; 27) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Prajabatan; 28) Lokakarya Pengembangan Bahan Ajar Diklat Pim III dan IV; 29) Kajian Efektivitas Penyusunan Perancangan Pembangunan Daerah. 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup program ini pada umumnya meliputi kegiatan-kegiatan kajian, yang secara umum telah berhasil menghasilkan laporan kajian yang berisi rekomendasi terkait dengan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Beberapa kegiatan yang mendukung program ini adalah: 1) Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi LAKIP
2) 3) 4) 5) 6)
Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat LAN Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Inspektorat LAN Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di lingkungan LAN Review Laporan Keuangan TA. 2009 Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 7) Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan 8) Workshop Evaluasi Sistem LAKIP di Daerah 9) Rapat Koordinasi Teknis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kegiatan-kegiatan di bawah lingkup program ini pada umumnya merupakan kegiatan kajian dengan Output laporan kajian yang memberikan rekomendasi terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara umum, Output kajian berhasil diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. 1) Rekomendasi kebijakan tentang Penataan Kelembagaan Pelayanan Publik di Bidang Investasi 2) Evaluasi Kinerja Organisasi Pemda dibidang Pelayanan Dasar 3) Rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 4) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah 5) Rekomendasi kebijakan Peningkatan Peran Provinsi dalam Membangun Kerjasama Antar Daerah 6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja Untuk Instansi Pemerintah 7) Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Untuk Instansi pemerintah 8) Penyusunan Rancangan Agenda/Strategi Kebijakan Nasional dalam Bidang Hukum Administrasi Negara yang Perlu Dikembangkan 2010-2020 9) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 10) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Fungsi Auxiliary Service di Pemda 11) Round Table Isu Strategis Birokrasi Daerah 12) Rekomendasi kebijakan tentang Intervensi Politik terhadap Birokrasi Pemda 13) Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi Pemda 14) Buku Saku Manajemen Kajian PKP2A III LAN
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini terdiri dari kegiatan kajian maupun penyelenggaraan diklat-diklat. Secara umum, kegiatan kajian telah berhasil menghasilkan Output sesuai dengan rencana. Sementara kegiatankegiatan penyelenggaraan diklat, tidak secara keseluruhan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. 1) Pengiriman Pegawai mengikuti Pendidikan Gelar S1, S2, S3 2) Reformasi LAN 3) Pedoman dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS 4) Rekomendasi kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Sistem Manajemen PNS di Indonesia 5) Rekomendasi kebijakan Kinerja SDM Aparatur Dalam Meningkatkan Investasi 6) Rekomendasi kebijakan Penyusunan Pedoman Pengukuran Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Daerah 7) Studi Kelayakan Pembangunan Assesment Centre Pengelola dan Penyelenggara Diklat 8) Mengakreditasi 64 Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Struktural dan 8 Lembaga Diklat dalam penyelenggaraan Diklat Teknis. 9) Membina 3274 Widyaiswara 10) Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur 11) Menghasilkan 371 Alumni Diklatpim Tk. I, 19.812 Alumni Diklatpim Tk. II, 32.369 Alumni Diklatpim Tk. III, 60.131 Alumni Diklatpim Tk. IV, 244.897 Alumni Diklat Prajabatan Gol II, 593.365 Diklat Prajabatan Gol. II dan 67.858 alumni Diklat Prajabatan Gol. I. 12) Menghasilkan 3171 Alumni Diklat Teknis Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, serta 1014 Alumni Diklat Bahasa Inggris. 13) Pedoman Penulisan Modul Diklat 14) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Calon WI 15) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Juknis Jabfung WI dan Angka Kredit 16) Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit 17) Revisi Peraturan Bersama Kepala LAN dan BKN Nomor 7 dan 17 Tahun 2005 18) Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Penilaian Angka Kredit Calon Widyaiswara 19) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan WI di Instansi Pusat dan Daerah 20) Penyusunan Bibliografi Bidang Hukum dan Ekonomi 21) Bahan Ajar Diklat Manajemen Konflik 22) Bahan Ajar Diklat Tata Pemerintahan yang Baik 23) Bahan Ajar Diklat Contract Drafting 24) Modul General English
25) Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara 26) Lokakarya Peningkatan Kualitas Diklat Daerah 27) Desain Konsorsium Diklat di KTI 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup program ini pada umumnya merupakan kegiatan kajian yang secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Output sesuai rencana. Dari sisi realisasi anggaran pada umumnya tidak seluruhnya terserap, dengan tidak mengurangi kualitas Output. 1) Penyempurnaan Standar pelayanan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2) Rekomendasi kebijakan Penerapan Model Penilaian Kinerja Pelayanan Publik secara Mandiri 3) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum 4) Rekomendasi kebijakan Efektivitas Penerapan E-Government dalam Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik 5) Rekomendasi kebijakan Hubungan Kebijakan Pelayan an Publik Gratis & Kualitas Pelayanan 6) Rekomendasi kebijakan Hubungan Pola Perilaku Kepemimpinan dengan Penerapan Budaya Organisasi di Lingkungan Sektor Publik 7) Buku Budaya Kerja bagi Instansi Pemerintah 8) Workshop Identifikasi Kebutuhan Capacity Building Pemerintah desa & Pengembangan Pelayanan 6. Program Pendidikan Kedinasan Program ini menyangkut berbagai pendidikan dan latihan teknis yang terkait dengan kedinasan PNS, serta pendidikan tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makasar. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (Menghasilkan 5072 alumni pada jenjang Diploma, S1 dan S2) 2) Akreditasi STIA 3) Sertifikasi Dosen dan Guru Besar
4) 5) 6) 7) 8)
Kegiatan pengadministrasian kegiatan Ceramah umum Pameran Pendidikan Bedah buku aktual Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program ini menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan LAN. Kinerja kegiatan – kegiatan dalam lingkup program ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Administrasi Kegiatan dalam rangka penyewaan gedung dan rumah Negara Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung Pengadaan laboratorium Rehabilitasi Gedung Perkantoran Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan
Melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup programnya masingmasing, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum program-program tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik.
C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010 Mulai tahun 2010, pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2011, di mana telah ditetapkan Visi LAN 2010-2014 adalah “Menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara”. Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan menjadi misi LAN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui: a. b. c. d.
Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara; Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara;
e. f. g.
Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: a. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi Negara; b. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan; c. Menghasilkan Sistem Diklat Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesional; d. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efisien Dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN; e. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara; f. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; g. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah; b. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; c. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; d. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; e. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; f. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; g. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; h. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
Untuk menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 1. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah: IKU 1 : Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders. 2. Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan; IKU 2 : Persentase hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi stakeholders. 3. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur; IKU 3 : Jumlah lembaga diklat yang diakreditasi. IKU 4 : Jumlah Pedoman Kediklatan yang diterbitkan 4. Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar; IKU 5 : Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar IKU 6 : Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan. IKU 7 : Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Aparatur 5. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi; IKU 8 : Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi 6. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi; IKU 9 : Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi IKU 10 : Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun. 7. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja; IKU 11 : Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN IKU 12 : Skor Evaluasi SAKIP LAN IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN 8. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi; IKU 14 : Tingkat kepuasan stakeholder atas produk LAN 9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. IKU 15 : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai Sebagai langkah operasional dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah berbagai Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh LAN. Mengingat tahun 2010 merupakan masa peralihan (restrukturisasi program dan kegiatan), maka nama program LAN Tahun 2010 masih mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009. Program pada Tahun 2010 terdiri dari beberapa program, yaitu: a) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;
b) c) d) e) f) g)
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; Program Pendidikan Kedinasan.
Pada tahun 2010, LAN telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1) 2) 3) 4)
Penyelenggaraan Seminar Internasional IIAS – IASIA Penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan LAN Penyempurnaan pedoman tata kerja LAN Penyusunan pedoman penggunaan logo dan lambang negara di lingkungan LAN 5) Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara 6) Grand Desain Reformasi Pegawai Negeri Sipil 7) Penyusunan KUHAN 8) Kajian Membangun Pendekatan Global Governance dan Efektivitasnya dalam rangka Penanganan Issue-Issue Global 9) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 10) Pengembangan E-Administration 11) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Governance bagi pemerintah daerah 12) Kajian tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif 13) Jurnal Good Governance 14) Penelitian Tingkat Kualitas Pelayanan STIA LAN 15) Evaluasi Kinerja STIA LAN Bandung 16) Penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi 17) Advokasi Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Baik di Daerah 18) Penelitian Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Di Indonesia 19) Penelitian Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia 20) Jurnal Wacana Kerja 21) Jurnal Diklat Aparatur 22) Kajian Penyusunan Instrumen Pengukuran Good Administration Bagi Pemerintahan daerah 23) Jurnal Administrasi Publik 24) Majalah Walanri
25) Jurnal Caturwulanan "Borneo Administrator" 26) Workshop Strategi Pengembangan Investasi Daerah 27) Seminar Prospek Sertifikasi Jabatan Fungsional Peneliti Dalam Rangka Penguatan Institusi Litbang AD 28) Kajian Tentang Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Penetapan Instrumen Implementasi Akuntabilitas Nasional Kajian tentang Parameter SILAKIP bagi Instansi Pemerintah Evaluasi Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan LAN Review laporan keuangan LAN Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan khusus LAN Evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan LAN Rapat koordinasi teknis aparat pengawas intern pemerintah (APIP) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tahunan Inspektorat Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan 10) Monitoring (evaluasi) intensifikasi pengelolaan keuangan 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1) Kajian Model Community Development oleh Pemerintah Daerah 2) Kajian Penataan Jabatan Politik dan Karier dalam Birokrasi 3) Kajian tentang Penyusunan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah 4) Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan 5) Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah 6) Penataan Kelembagaan STIA LAN menjadi Institut Ilmu Administrasi 7) Kajian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kelurahan/Desa 8) Pengelolaan Sistem Informasi Litbang 9) Penyusunan Instrumen Assessment Pegawai 10) Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 11) Kajian Beban Kerja Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah 12) Kajian Dampak Implementasi Perencanan Organisasi dan Tata Laksana. 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Penyusunan RPP tentang Implementasi Manajemen Kinerja bagi PNS 2) Rekomendasi kebijakan tentang Model Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur Daerah 3) Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Widyaiswara di Instansi Pusat dan Daerah 4) Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat Madya dan Utama 5) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara
6) Penilaian Angka Kredit Jabfung Widyaiswara 7) Revitalisasi SIDA dalam rangka Implementasi Sistem Pembaharuan Diklat Aparatur 8) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I & II 9) Penyelenggaraan Diklat Teknis 10) Penyelenggaraan Diklat Fungsional 11) Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 12) Penyelenggaraan Program Pengembangan Eksekutif Nasional 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Kajian Sistem Pelayanan Pengaduan Publik 2) Penyusunan Buku Penerapan Manajemen Pelayanan Inklusif (Berbasis Ragam Kebutuhan Masyarakat) 3) Kajian tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4) Kajian Dampak aplikasi Metode MP terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Bidang Kesehatan 5) Evaluasi Dayaguna Website Pemda dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik 6. Program Pendidikan Kedinasan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Penyelenggaraan Akreditasi Program Studi Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar Kegiatan pengadministrasian kegiatan Ceramah umum Pameran Pendidikan Bedah buku aktual Pengembangan kurikulum/GBPP program S-2
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011 Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 menggunakan Renstra periode tahun 2010-2014, namun berbeda dengan tahun 2010, pada tahun 2011 ini LAN telah melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, sehingga pada tahun ini hanya terdapat 3 (tiga) Program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; b) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 3 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2011 Sasaran Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk mendukung pelaksanaan ketiga program di atas, maka tahun 2011 LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Program ini dioperasionalkan melalui beberapa kegiatan, antara lain: a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Dokumen LAKIP; Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2011; Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2011; Laporan Riview Rentra LAN Tahun 2011; Laporan Koordinasi Perencanaan; Dokumen Konsolidasi Perencanaan; Dokumen Rencana Kerja Anggaran; Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honoraium dan Transport dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN;
j) Laporan Updating database Program dan Kegiatan; k) Laporan Pembangunan Database Program dan Kegiatan sesuai Restrukturisasi Program. 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi, dengan sub output: a) Laporan Forum Komunikasi Kehumasan; b) Laporan Updating Website; c) Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d) Penyusunan Warta LAN; e) Laporan Kehumasan; f) Laporan dokumentasi dan Publikasi; g) Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h) Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i) Penyusunan Informasi Kajian/Litbang LAN. 3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: a) Laporan Diskusi Analisis Isu-Isu Strategis; b) Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi; 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Administrasi Kerjasama Luar Negeri a) Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia, Australia, Eropa dan Amerika; b) Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2011; c) Dokumen Revisi dan sosialisasi Penyusunan dan Pelaporan Diklat Luar Negeri. 5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri a) Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration; 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi a) Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Negara; b) Dokumen Evaluasi Materi MOU di Lingkungan LAN; c) Dokumen Pembaharuan data pada Sistem Peraturan PerundangUndangan. 7) Sosialisasi/Bintek Peraturan Kepala LAN a) Laporan Sosialisasi Pedoman Penggunaan Lambang dan Logo Negara di Lingkungan LAN; b) Laporan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan; b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan;
2)
3) 4)
5)
6)
c) Pedoman Pengelolaan PNBP dan Hibah; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan keuangan. Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa a) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan. Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Validasi Penyusunan Jabatan; b) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian; c) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; d) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai; e) Laporan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di LAN; f) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); g) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Widyaiswara; h) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Perencana dan Perawat; i) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Purtakawan; j) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan Fungsional Auditor; k) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan fungsional Peneliti; l) Laporan Tim Peneliti Angka Kridit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian; m) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Pranata Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan Pengembangan Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank; o) Laporan Bimtek Penyusunan Peta Jabatan; p) Laporan Bimtek Penyusunan Job Grading; q) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat Struktural; b) Laporan Diklat Prajabatan Golongan II CPNS Reguler; c) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III; d) Laporan Seminar dan Lain-lain. Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat a) Jumlah Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3
7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata Cara Upacara; b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata Cara Penggunaannya; d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP; e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate); g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan Telepon; j) Laporan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan Barang Milik Negara; l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu. 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat eselon I; b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2010 dan Penghimpunan Naskah Pidato. 9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan\ a) Laporan Penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Dilingkungan LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Keuangan dan Kepegawaian LAN Jakarta; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di Lingkungan LAN. 10) Operasional Perkantoran a) Pembayaran Gaji dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran 11) Pengelolaan Administrasi Satker a). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KKSDA; b). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian KMKP; c). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Litbang APOAN; d). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian P3A; e). Laporan Pengelolaan Keuangan Satker Kedeputian Diklat SPIMNAS; f). Laporan Penyelenggaraan Keuangan Satker LAN Jakarta. c. Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output:
d.
e.
f.
g.
1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengawasan dan pemeriksaan a). Penyelanggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara 2) Rapat Koordinasi APIP Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 4) Operasional Perkantoran 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 7) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output: a. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan b. Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan Internal Kepegawaian
c. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan d. Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan e. Operasional Perkantoran f. Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan g. Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan i. Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat 2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan kegiatan: a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output: 1) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan, dengan sub output: a) Rapat Koordinasi Nasional Diklat dan Widyaiswara;
b) Diklat Prajabatan Golongan I,II,III; 2) Badan Diklat Yang terakreditasi, dengan sub output: a) Pelaksanaan Akreditasi 3) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output: a) Penyusunan Modul Diklatpim Tk. I dan II dan Penyempurnaan Modul Diklatpim Tk. III dan IV; b) Monitoring dan Evaluasi Diklat; c) Penyelenggaraan TOT Subtansi Diklat Kepemimpinan TK I & II Pola Baru. b. Pembinaan Widyaiswara, dengan output: 1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan Widyaiswara dengan sub output: a) Review Peraturan Ka. LAN No.9 Tahun 2005 Tttg Pendanaan Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang; b) Revisi Modul Diklat Calon widayiswara; c) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Widyaiswara. 2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara, dengan sub output: a). Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan, dengan sub output: a) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara; b) Penyelenggaraan Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Muda; c) Widyaiswara yang tersertifikasi c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Kelembagaan Kelurahan; b) Laporan Penelitian Mandiri; c) Laporan/Rekomendasi Kebijakan Kajian Administrasi Negara. 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan Penjajakan kegiatan Advokasi; b) Laporan Advokasi I, II, dan III 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat, dengan sub output: a). Laporan Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan, dengan sub output: a) Lokakarya Kediklatan; b) Laporan Lokakarya Kewidyaiswaraan.
5) Penyelenggaraan Diklat TMKP, dengan sub output: a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Desain Modul Diklat Teknis/Fungsional; b) Laporan Penyelenggaraan Diklat Metode Pembelajaran Efektif; c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Inovasi Lembaga Diklat; d) Laporan Penyelenggaraan Diklat Karya Tulis Ilmiah; e) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 5-1 (Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Angkatan I) f) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-2 (Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Angkt II); g) Lap Pney Diklat Teknis PNBP 5-3 (Diklat Manajemen Pelayanan Publik); h) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 5-4 (TOF Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat); i) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-1 (Diklat SAKIP Angkatan I); j) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-2 (Diklat SAKIP Angkatan II); k) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-3 (Diklat Teknis Pengadaan Barjas Pemerintah); l) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-4 ( Diklat Penyusunan Standar Kopetensi); m) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-5 ( Diklat Assesment Kompetensi); n) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4.6 (Diklat Desain Program Diklat); o) Laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis PNBP 4-7 (Diklat Evaluasi Program Diklat); p) Laporan Peny Diklat Teknis PNBP 4-8 (Diklat AKD berbasis Kopentensi); q) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-9 (Diklat Analisis Kebijakan Publik); r) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-10 (Diklat SAP); s) Lap Peny Diklat Teknis 4-11 (Diklat Analisis Beban Kerja); t) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-12 (Diklat Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan); u) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-13 (Diklat Manajemen Konflik); v) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-14 (Diklat Capacity Building Anggota DPRD); w) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-15 (Diklat Manajemen Perkantoran);
x) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-16 (Diklat Manajemen Diklat Berbasis Kompetensi); y) Laporan Peny Diklat Teknis PNBP 4-17 (Diklat Legal Dafting); z) Lap Peny Diklat Teknis PNBP 4-18 (Diklat Peningkatan Profesi Penyelenggaraan Diklat); aa) aporan Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No. 54/2010 I); bb) Lap Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No/54/2010 II); cc) Lap Peny Diklat PNBP 2-1 (Bimtek Perpres No. 54/2010 III). 6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi, dengan sub output: a) Laporan Penilaian Kompetensi; b) Laporan Assesment Center Paket I (PNBP); c) Laporan Assement Center Paket 2 (PNBP). d. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang Administrasi Negara, dengan sub output: a) Laporan Kajian Reformasi Kelembagaan Pemerintah Pusat; b) Laporan Kajian Evaluasi Rekruitmen Pimpijan Birokrasi Pemerintah Daerah; c) Laporan Kajian Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat; d) Laporan Kajian Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah; e) Laporan Kajian Manajemen Pelayanan; f) Laporan Kajian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. 2) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,Iidan III, dengan sub output: a) Laporan Diklat Budaya Kerja Internal PKP2A II LAN; b) Laporan Diklat Management Of Training; c) Laporan Diklat Training Or Trainer (Pekerti); d) Laporan Diklat Training Of Fasilitator; e) Laporan Rapat Koordinasi Widyaiswara; f) Laporan Desain Konsorsium Diklat di KTI; g) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II (2 Angkatan )PNBP; h) Laporan Diklatpim Tk. III (3 Angkatan )PNBP; i) Laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV (1 Angkatan)PNBP; j) Laporan Diklat Prajabatan Golongan III (1 Angkatan) PNBP; k) Laporan Diklat Prajabatan Gol. I dan II (I Angkatan)PNBP; l) Laporan Diklat Teknis/Fungsional PNBP (4 Angkatan); m) Laporan Penyusunan Buku Probematika Diklat Aparatur di KTI.
e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang a) Laporan Kajian Efektifitas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA); b) Laporan Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan dalam UUPA; c) Laporan Seminar Isu-Isu Aktual. 2) Advokasi/Sosialisasi/diseminasi di bidang Administrasi Negara a). Laporan Diseminasi di bidang Administrasi Negara 3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan a) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan; b) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Permenpan Nomor 13 Tahun 2009; c) Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Barjas. 4) Penyelenggaraan Diklat TMKP a) Laporan Penyelenggaraan Diklat TOC; b) Laporan Penyelenggaraan Diklat MOT; c) Laporan Penyelenggaraan Diklat Fasilitator (TOF). 5) Pembinaan Widyaiswara a) Laporan Pembinaan Widyaiswara I; b) Laporan Pembinaan Widyaiswara II; c) Laporan Pembinaan Widyaiswra III; d) Laporan Pembinaan Widyaiswara IV. 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara a) Jurnal Edisi I; b) Jurnal II. 7) Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian a). Rakor Bidang Diklat f. Pengkajian Administrasi Internasional 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Internasional a). Model dan Intrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional a). Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global g. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum Administrasi Negara, dengan sub output: a). Uji Terap dan Penyempurnaan Pedoman Penataan Organisasi Pemerintah 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Kelembagaan a) Seminar Internasional "Peran Lembaga Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Global;
h.
i.
j.
k.
l.
b) Penyusunan Database Susunan Organisasi Kementerian dan LPNK. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja Sumber Daya Aparatur a) Laporan Rekomendasi Kebijakan Magang Bagi Calon Pemimpin Aparatur Negara pada Instansi Bertaraf Internasional; b) Laporan Telaahan Kebijakan dibidang Sumber Daya Aparatur. Pengkajian Manajemen Kebijakan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen Kebijakan a) Pembangunan Model TI Penerapan Manajemen Kinerja; b) Kajian Kebijakan Penyelenggara Diklat Khusus (Implikasi Reformasi Kebijakan). 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Kelembagaan a). Diseminasi Pedoman Perumusan Kebijakan Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku/Sistem di Bidang sistem E-Administrasi Negara pada Instansi Pemerintah a). Pedoman Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik 2) Telaahan Kebijakan dibidang Sistem E-Administrasi Pada Instansi Pemerintah a). Laporan Pemetaan Tingkat Pengembangan Sistem E- Administrasi di Beberapa Instansi. 3) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Sistem E-Administrasi pada Instansi Pemerintah a). Sosialisasi Sistem LAKIP Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output: 1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN, dengan sub output: a) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat II; b) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. II; c) Laporan Evaluasi dan Monitoring Diklatpim Tingkat II; d) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III; e) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV; f) Laporan Pengembangan Eksekutif Nasional; g) Laporan Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I; h) Laporan Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tingkat I; i) Penyusunan Buletin Perpustakaan. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik
1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP a) Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; b) Peserta Diklat Legal Drafting; c) Peserta Diklat Management Of Training (MOT); d) Peserta Training Officer Course (TOC); e) Peserta Diklat Manajemen Keprotokolan; f) Peserta Diklat Sekretaris yang Efektif; g) Peserta Diklat Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kontrak; h) Peserta Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; i) Peserta Diklat Training Needs Analysis (TNA); j) Liaison Group Seminar; k) TOT WI Diklat bahasa Inggris; l) Diklat Kebahasaan; m) Penyusunan Bahan Ajar Diklat Manajemen Barang dan Jasa; n) Penyusunan Bahan Ajar diklat Manajemen Keprotokolan; o) TOT Diklat Pelayanan Publik; m. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a) Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran/Perkuliaahan Strata I; b) Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Program Magister; c) Laporan Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana; d) Laporan Administrasi Kegiatan; e) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan. 2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok; b) Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen. n. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S1; b) Laporan Pendidikan/Pengajaran/Perkuliaahan Jenjang S2; c) Laporan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan; d) Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliaahan/Kurikulum dan pola Ilmiah Pokok; 2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi
a). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan 3) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a). Laporan Penyusunan Kurikulum, Bahan ajar dan Juknis/Juklak o. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi a) Laporan Hasil Seminar/Sosialisasi/Workshop; b) Laporan hasil Bimtek Skripsi/Tesis; c) Mahasiswa Program S1 Makassar; d) Alumni Program S1 Makassar; e) Alumni Program S1 dan S2. 2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi a) Laporan Hasil Penelitian Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia; b) Laporan Hasil Penelitian Kedudukan dan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output: 1) Rehabilitasi Gedung Kantor a) Renovasi Gedung A dan C Kantor LAN Pusat 2) Sarana dan Prasarana a) Kendaraan Dinas dan Peralatan Gedung 3) Pembangunan Gedung B 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN a) Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 5) Sarana dan Prasarana a) Laporan Pengadaan Kendaraan Bermotor E. Pelaksanaan Kegiatan LAN Tahun 2012 Pada tahun 2012, pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan LAN didasarkan pada Renstra LAN tahun 2010-2014. Sama seperti pada tahun 2011, pada tahun 2012 ini pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan 3 (tiga) program, yaitu: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; b) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Keterkaitan antara program dan sasaran digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 4 Keterkaitan Sasaran dan Program Tahun 2012 Sasaran Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada tahun 2012, LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN a. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan kerjasama dalam Lingkup LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan Dibidang Perencanaan dan Pelaporan, dengan sub output: a) Dokumen LAKIP; b) Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2012; c) Dokumen RENJA dan TAPJA LAN Tahun 2013; d) Laporan Review Rentra LAN Tahun 2010-2014; e) Laporan Koordinasi Instansi Terkait; f) Dokumen Penetapan Kinerja; g) Dokumen Konsolidasi Perencanaan; h) Dokumen Rencana Kerja Anggaran; i) Sosialisasi Pedoman Perencanaan dan Pelaporan; j) Dokumen SK Kepala LAN Tentang Honoraium dan Transport dilingkungan LAN dan Standar Biaya diklat LAN;
k) Laporan Updating database Program dan Kegiatan; 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi, dengan sub output: a. Laporan Forum Komunikasi Kehumasan; b. Laporan Updating Website; c. Laporan Manajemen Informasi Administrasi; d. Penyusunan Warta LAN; e. Laporan Kehumasan; f. Laporan dokumentasi dan Publikasi; g. Jurnal Kapita selekta Administrasi Negara; h. Laporan Konsolidasi Fungsi Kehumasan; i. Penyusunan Info Kajian/Litbang LAN. 3) Diskusi/FGD Isu-Isu Strategis, dengan sub output: j. Laporan Penyelenggaraan Raker LAN; k. Laporan Diskusi Aktual/Seminar Administrasi; l. Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Pela m. Laporan Monitoring dan Evaluasi n. Penyusunan dan Review Pedoman Reformasi o. Laporan Website/Portal LAN 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Administrasi Kerjasama Luar Negeri p. Dokumen Informasi penting Negara-Negara di Benua Asia, Australia, Eropa dan Amerika; q. Dokumen Informasi Diklat dalam dan Luar Negeri Tahun 2012; r. Dokumen dan Koordinasi Administrasi Kerjasama s. Laporan Analisis Kebutuhan Kerjasama LAN t. Laporan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri. 5) Seminar/Kerjasama Luar Negeri u. Laporan Penyelenggaraan Workshop On Public Administration; 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Hukum dan Organisasi v. Dokumen Identifikasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Negara; w. Penyempurnaan Buku SANKRI III; x. Penyempurnaan Pedoman Tata Kerja di Lingkungan LAN; y. Penyiapan Dokumen Hukum dan Organisasi. 7) Sosialisasi/Bimtek Peraturan Kepala LAN z. Laporan Bimtek Tata Naskah Dinas di Lingkungan LAN; å. Laporan Bimtek Penyusunan Naskah Kesepahaman. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tupoksi Biro Umum, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan a) Laporan Supervisi Penyusunan Laporan Keuangan;
2)
3)
4)
5)
b) Laporan Monitoring (Evaluasi) Intensifikasi Pengelolaan Keuangan; c) Intensifikasi Pengelolaan Piutang; d) Laporan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; e) Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan. Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pengelolaan Keuangan a). Laporan Sosialisasi Peraturan dan aturan Teknis pengelolaan keuangan. Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa a) Laporan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Laporan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan; c) Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengadaan. Dokumen /Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Pemeliharaan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian; b) Laporan Tim Baperjakat; c) Laporan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); d) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara; e) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dan Perawat; f) Laporan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan; g) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan Fungsional Auditor; h) Laporan Tim Penilai Angka Kridit Jabatan fungsional Peneliti; i) Laporan Tim Peneliti Angka Kridit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian; j) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pegawai; k) Laporan Konsolidasi Urusan Kepegawaian; l) Laporan Orasi Ilmiah Widyaiswara. m) Laporan Tim Penilaian Angka Kridit Jabatan Fungsional Pranata Humas; n) Laporan Evaluasi dan Monitoring Peningkatan dan Pengembangan Pegawai LAN Melalui dana Bantuan Wold Bank; o) Laporan Pelantikan. Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian a) Laporan Diklat Prajabatan; b) Laporan Diklat Sekretaris Efektif c) Laporan Diklat Struktural. d) Laporan Seminar dll
6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat a). Pegawai Mengikuti Gelar S2 dan S3 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan a) Laporan Penyelenggaraan Diklat Baris Berbaris/PBB dan Tata Cara Upacara; b) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Driil Borgol dan Tata cara Penggunaannya; c) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tongkat Polisi dan Tata Cara Penggunaannya; d) Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Pengamatan Penangkapan dan Pengawalan Tindakan Pertama di TKP; e) Pelatihan Disiplin Satpam; f) Laporan Pelatihan Mental dan Ketangkasan (Karate); g) Laporan Koordinasi Pembinaan Satpam; h) Pelatihan Teknik dan Tindak Cepat (Pemadam Kebakaran dan Sistem Pengamanan Listrik; i) Pelatihan Tata Krama dan Tata Cara Menerima Tamu dan Telepon; j) Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara; k) Laporan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara; l) Laporan Pengelolaan Sewa Gedung; m) Laporan Tim Pengendali Mutu. n) Laporan Monitoring dan Evaluasi Intensif. 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Keprotokolan a) Dokumen Penatausahaan Kinerja dan Keprokolan Pejabat eselon I; b) Dokumen Naskah Pidato Kepala LAN Tahun 2011 dan Penghimpunan Naskah Pidato. 9) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan a) Laporan Sosialisasi Pedoman Jadwal Retensi Arsip Dilingkungan LAN; b) Laporan Penyusunan Arsip Fasilitatif; c) Laporan Implemantasi Sistem Informasi Kearsipan dinamis di Lingkungan LAN. 10) Operasional Perkantoran a). Pembayaran Gaji dan Tunjangan b). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran c. Pengawasan Dalam Rangka Akuntabilitas Publik, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengawasan dan pemeriksaan a). Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara; b). Laporan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi c). Laporan Evaluasi Tindak Lanjut hasil d). Laporan Reviu laporan Keuangan
d. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A I LAN, dengan output: 1) Dokumen/pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Gelar dan Non Gelar e. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A II LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan internal Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 8) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar f. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP 2A III LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pembinaan Internal Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kearsipan/Perpustakaan 6) Operasional Perkantoran 7) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Perencanaan dan Pelaporan 8) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kehumasan dan Publikasi 9) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar g. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan
2) Diklat/Sosialisasi/Bimtek Peraturan di Bidang Pembinaan Internal Kepegawaian 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Perencanaan dan Pelaporan 7) Dokumen pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi h. Peningkatan Koordinasi Perencana, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Jakarta, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 3) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bindang Kerumahtanggaan 5) Operasional Perkantoran 6) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan i. Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas STIA LAN Bandung, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Kerumahtanggaan 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar j. Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Tugas STIA LAN Makassar, dengan output: 1) Dokumen/Pedoman/Laporan dibidang Pengelolaan Keuangan 2) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pembinaan Internal Kepegawaian 3) Operasional Perkantoran 4) Dokumen/Pedoman/Laporan Di bidang Perencanaan dan Pelaporan 5) Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi 6) Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Gelar dan Non Gelar/Diklat 2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur, dengan kegiatan: a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan output: 1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di Bidang Diklat Aparatur;
2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan; 4) Badan Diklat Yang terakreditasi 5) Pembaharuan Diklat Aparatur dengan sub output: b. Pembinaan Widyaiswara, dengan rencana output: 1) Kebijakan/Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum di bidang Pembinaan Widyaiswara 2) Pembinaan/Monitoring dan evaluasi Pembinaan Widyaiswara 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan. 4) Widyaiswara yang tersertifikasi c. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN,dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di bidang Administrasi Negara, dengan sub output: 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi di bidang Administrasi Negara, dengan sub output: 3) Pembinaan/Evaluasi dan Monitoring Diklat 4) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan 5) Penyelenggaraan Diklat TMKP 6) Penyelenggaraan Penilaian Kompentensi; 7) Pembinaan Widyaiswara; 8) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara; 9) Penyelenggaraan Rakor/Raker kajian; 10) Penyusunan Jurnal di Bidang Diklat Aparatur d. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku di Bidang Administrasi Negara; 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat; 3) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol I,II dan III; 4) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang kajian Administrasi Negara. e. Pengkajian Administrasi Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Di bidang Administrasi Negara 2) Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi Diklat
3) Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan 4) Penyelenggaraan Diklat TMKP 5) Pembinaan Widyaiswara 6) Penyusunan Jurnal/Majalah di bidang Kajian Administrasi Negara f. Pengkajian Administrasi Internasional 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Administrasi Internasional 2) Advokasi/Sosialisasi/Diseminasi dibidang Administrasi Internasional g. Pengkajian Hukum Administrasi Negara, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Hukum Administrasi Negara. h. Pengkajian Kinerja Kelembagaan, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Kelembagaan i. Pengkajian Kinerja Otonomi Daerah 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku Dibidang Kinerja Otonomi Daerah j. Pengkajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, dengan output: 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/Buku dibidang Kinerja Sumber Daya Aparatur k. Pengkajian Manajemen Kebijakan 1) Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model/ Buku dibidang Manajemen Kebijakan l. Pengkajian Manajemen Pelayanan 1) Telaahan Kebijakan dibidang Manajemen Pelayanan m. Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara 1) Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku/system di bidang e administrasi Negara 2) Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang e administrasi negara n. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV, dengan output: 1) Penyelenggaraan Diklat/Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Diklatpim Tk. I, II, III Dan IV serta Prajabatan Gol, I, II dan III dan PEN; 2) Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I 3) Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan o. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan Publik 1) Penyelenggaraan Diklatpim TMKP; 2) Bahan Ajar/Kurikulum Diklat TMKP 3) Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan
4) Penyelenggaraan Diklat Pelayanan Publik p. Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Pedoman/Bahan Ajar/Kurikulum Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi q. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Penyelengaraan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi r. Penyelengaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar 1) Penyelenggaraan Akademik Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi 2) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dengan output: 1) Rehabilitasi Gedung Kantor b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A I LAN 1) Sarana dan Prasarana c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur PKP2A IV LAN 1) Sarana dan Prasarana
A.
Capaian Kinerja Tahun 2008-2013
Selama kurun waktu 2008 s.d 2013, pencapaian kinerja LAN sesuai tugas dan fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Bidang Kajian Sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, LAN telah melakukan kajian dan litbang sebanyak 352 kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Kedeputian Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Kedeputian Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi, PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III LAN Samarinda dan PKP2A IV LAN Aceh. Selain kegiatan kajian dan litbang, beberapa unit juga melakukan penelitian mandiri, yaitu unit STIA LAN Jakarta, Makassar dan Bandung. Sedangkan pada tahun 2013, LAN sedang 36 kajian yang dibiayai oleh DIPA LAN. Selain 36 kajian tersebut, pada tahun 2013, beberapa unit kajian di LAN yang juga terlibat dalam berbagai kegiatan kajian dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Meskipun disadari bahwa outcome utama dari berbagai kajian yang telah dilakukan adalah kebermanfaatan hasil kajian untuk stakeholder, namun penelusuran rekam jejak kebermanfaatan hasil kajian LAN sampai saat ini masih menemui banyak kendala. Namun demikian, sejak tahun 2012 LAN mulai melakukan evaluasi kinerja LAN yang salah satunya ditujukan untuk melakukan penelusuran outcome hasil-hasil kajian. Dari penelusuran yang dilakukan , pada tahun 2012 telah teridentifikasi 6 hasil kajian yang telah menjadi rancangan kebijakan, yaitu (1) Perkalan tentang Diklat Khusus Reformasi Birokrasi dari hasil kajian Penyelenggaraan Diklat Khusus sebagai Implikasi RB, (2) Draft Perkalan tentang Diklat Magang dari hasil kajian Magang bagi Calon Pimpinan Aparatur Negara pada Institusi Bertaraf Internasional tahun 2011, (3) masukan atau usulan terhadap draft RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), (4) RUU Pemerintah Daerah dari hasil kajian Grand Design Reformasi PNS tahun 2010), (5) RPP Penggajian PNS dari hasil kajian Sistem Penggajian PNS Tahun 2010, dan (6) Naskah Akademis Sistem Pensiun PNS dari hasil kajian Reformasi Sistem Pensiun PNS tahun 2012. Merespon kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil kajian LAN, yang antara lain dilakukan dengan melakukan assessment kebutuhan
stakeholder melalui stakeholder meeting dan beberapa forum-forum diskusi terbatas. Selain itu, dilakukan pula peningkatan penyebarluasan hasil-hasil kajian yang telah dihasilkan. Penyebarluasan hasil kajian ini dilakukan melalui berbagai cara seperti: pengiriman hasil kajian kepada pemangku kepentingan, upload di website, penyebarluasan melalui media informasi seperti radio, tv, surat kabar, majalah, jurnal (internal dan eksternal) maupun melalui press release. Penyebarluasan ini menunjukkan pula besarnya perhatian LAN dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang merupakan salah satu proses utama di dalam Knowledge Management (KM). Rekap hasil kajian LAN dari tahun 2008 s.d. 2013 secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran dokumen ini.
B. Bidang Diklat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, LAN merupakan Instansi Pembina Diklat yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. Namun demikian, selain sebagai Pembina Diklat Nasional, LAN juga memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV. Sejak tahun 2008, LAN telah melakukan berbagai kegiatan, dengan hasil kinerja dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Akreditasi Lembaga Diklat Sampai dengan Desember 2012, LAN telah melakukan sertifikasi terhadap 33 Lembaga Diklat Pusat dan 31 Lembaga Diklat Daerah, dengan hasil akreditasi seperti dalam table berikut: Tabel 5 Daftar Lembaga Diklat Terakreditasi a). Kementerian dan LPNK NO
1. 2. 3. 4. 5.
INSTANSI
BPK MA Kejaksaan RI Sekretariat Negara Kementerian Dalam Negeri
PROGRAM DIKLAT PRAJAB KEPEMIMPINAN I & II III IV III II B B B B B B A A A A A A B B B B B B -
I -
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Pusdiklat Mineral & Batubara Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Pusdiklat Aparatur BPSDM Kesehatan Balai Besar Kesehatan Jakarta Balai Kesehatan Semarang Kementerian Agama Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Kementerian Sosial Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum Balai Diklat Wilayah II Bandung Balai Diklat Wilayah III Yogyakarta Balai Diklat Wilayah IV Surabaya Balai Diklat Wilayah V Makassar Balai Diklat Wilayah VI DKI Jakarta Balai Diklat Wilayah VII Palembang Balai Diklat Wilayah IX Jayapura Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kominfo Kementerian Perdagangan Badan Intelijen Negara Lembaga Sandi Negara Badan Pusat Statistik Badan Pertanahan Nasional Kepolisian Negara RI BKKBN LIPI BPKP Lembaga Penyiaran Publik Radio Penyiaran Indonesia
A B A B
A B A B
A B B A B
A B B A B
-
-
B B B B
B A B B
B B B B
B B B
-
-
B B B B C C B
A B B B C B B
B B B B C B B
B B B B C B B
-
-
B B B B B B B C B B B B B B B B A B A -
B B B A A B C B B B B B B B A B A -
B B -
A B B B C B B B B B B B A B A B
-
-
B B C B B B B B B B A B A B
b). Pemerintah Daerah NO
1. 2. 3. 4.
INSTANSI
Aceh Sumatera Utara (Badan Diklat Provinsi) Sumatera Barat (Badan Diklat Provinsi) Riau (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi)
PROGRAM DIKLAT PRAJAB KEPEMIMPINAN I & II III IV III II B B B B B B B B B B B B C C C C -
I -
5. 6.
7.
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31.
Jambi (Badan Diklat Provinsi) Bengkulu Badan Diklat Prov. Bengkulu Badan Diklat Kab. Seluma Sumatera Selatan Badan Diklat Prov. Sumut Badan Diklat Kota Lubuk Linggau Lampung (Badan Diklat Provinsi) DKI Jakarta (Badan Diklat Provinsi) Jawa Barat Badan Diklat Provinsi Badan Diklat Kab. Sukabumi Jawa Tengah (Badan Diklat Provinsi) DIY Yogyakarta (Badan Diklat Provinsi) Jawa Timur (Badan Diklat Provinsi) Kalimantan Barat (Badan Diklat Provinsi) Kalimantan Tengah (Badan Diklat Provinsi) Kalimantan Selatan (Badan Diklat Provinsi) Kalimantan Timur (Badan Diklat Provinsi) Sulawesi Utara (Badan Diklat Provinsi) Sulawesi Tengah (Badan Kepeg, Diklat Provinsi) Sulawesi Selatan (Badan Diklat Provinsi) Sulawesi Tenggara (Badan Diklat Provinsi) Bali (Badan Diklat Provinsi) Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Badan Diklat Kota Jayapura Badan Diklat kab. Biak Numfor Badan Diklat Kab. Mimika Bangka Belitung Banten Gorontalo Papua Barat Lembaga Penyiaran Publik Radio Penyiaran Indonesia
B
B
B
B
-
-
C B
C B
B B
B B
-
-
B B B B B A B A B B B B B A B B B B A B B B
B B B B B A B A B B B B B A B B B B A B B B
B B B B B A B A B B B B B A B B B C B B B B
B B B B B A A B B B B B A B B A C B B B B
A A B -
-
√ √ √ B B B B -
√ √ √ B B B B -
√ √ √ B B B B B
B B B B B
-
-
2. Jumlah Lulusan Diklat a. Diklat Pra Jabatan Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN, jumlah PNS di Indonesia yang telah mengikuti Diklat Pra Jabatan dari tahun 2004 – 2012 adalah sebanyak 1.619.128 orang, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 6 Jumlah lulusan Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, III Tahun 2004-2012 TAHUN
DIKLAT PRA
DIKLAT PRA
DIKLAT PRA
JABATAN GOL
JABATAN GOL II
JABATAN GOL
I
III
2004
863
18.263
23.003
2005
566
40.069
40.055
2006
1.472
65.277
50.367
2007
7.600
108.916
56.176
2008
24.441
160.970
54.322
2009
17.194
143.216
77.425
2010
11.896
132.412
113.070
2011
6.187
122.177
66.562
2012
486
43.158
50.950
Total
70.705
834.458
531.930
Sumber: Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur, 2013
b. Diklat Kepemimpinan Diklat Kepemimpinan adalah Diklat Kepimpinan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan terdiri dari 4 (empat) jenjang, yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sampai Tingkat I. Dari data yang ada, sejak 2004 sebanyak 182.035 PNS telah mengikuti Diklat Kepemimpinan ini, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7 Jumlah lulusan Diklat Kepemimpinan Tahun 2004-2012 DIKLAT
DIKLAT
DIKLAT
DIKLAT
KEPEMIMPINAN
KEPEMIMPINAN
KEPEMIMPINAN
KEPEMIMPINAN
TK. I
TK. II
TK. III
TK. IV
2004
54
2,270
5,514
10,310
2005
75
2,026
5,815
9,187
2006
59
1,490
7,206
13,717
2007
42
2,061
6,935
12,734
2008
81
1,722
5,685
11,451
2009
57
1,792
6,264
13,058
2010
30
1,500
5,902
13,023
2011
59
1,185
3,315
7,576
2012
60
7,836
20,530
54,472
111,586
TAHUN
1,414 Total
517
15,460 Sumber: Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur, 2013
c. Diklat Teknis Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Mengingat Jenis dan Jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan, maka data yang akan disampaikan dalam laporan ini adalah Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh LAN sejak tahun 2004. Sejak tahun 2004, LAN telah menyelenggarakan kurang lebih 75 jenis Diklat Teknis. Penyelenggaraan Diklat Teknis ini dilakukan oleh Pusdiklat SPIMNAS Bidang Tehnik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III LAN Samarinda dan PKP2A IV LAN Aceh. Dari 75 jenis Diklat, LAN telah menghasilkan sebanyak 11.929 orang lulusan (Rincian Jenis dan Jumlah Lulusan terlampir). Peningkatan jumlah lulusan Diklat Teknis tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:
2022 1850
1453 1181
1393
1453
1115
967
495
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 1 Jumlah lulusan Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh LAN Tahun 2004-2012
C. Bidang STIA LAN memiliki tiga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), yaitu STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar, dengan jenjang pendidikan S1 dan S2. Dalam periode 2004-2012, ketiga STIA LAN telah menerima mahasiswa sebanyak 11.714 orang, dengan rincian sebanyak 6.976 orang pada program S1 dan 4.738 orang untuk jenjang S2. Dari 11.714 orang yang masuk, STIA LAN telah menghasilkan lulusan sebanyak 7.317 dengan rincian sebanyak 4.428 orang pada jenjang S1 dan sebanyak 2.889 orang pada jenjang S2. Adapun rincian jumlah mahasiswa yang masuk dan yang lulus masing-masing STIA LAN dapat digambarkan sebagai berikut:
500 450 400 STIA JAKARTA
350 300
STIA BANDUNG
250 STIA MAKASSAR
200 150 100 50 0 2004
2005
STIA STIA JAKARTA STIA BANDUNG STIA MAKASSAR TOTAL
2006
2004
2007
2005
2008
2006
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
285
270
391
293
379
266
314
476
329
268
256
280
270
252
236
257
211
152
131
78
93
121
348
262
288
227
243
684
604
764
684
979
764
859
914
724
TOTAL
%
3003
43.05
2182
31.28
1791
25.67
6976
100
Gambar 2 Jumlah Mahasiswa Masuk STIA LAN Program S1 Tahun 2004-2012
450
STIA JAKARTA
400
394
350
STIA BANDUNG
338
263
250
150 159
STIA
164 2004
209
2005
147
2006
80
2007
2008
27
1
2
2009
2010
2011
2012
142 78
3
4
209
TOTAL 144 124
100
99
74
50 28
254 197
116
100
246
234
219
200
STIA MAKASSAR
325
307
300
61
0 5
6
7
8
9
STIA JAKARTA STIA BANDUNG STIA MAKASSAR TOTAL
80
219
147
209
234
338
246
197
209
28
27
74
78
61
99
142
100
124
159
164
116
263
307
394
325
254
144
267
410
337
550
602
831
713
551
477
1879 733 2126 4738
Gambar 3 Jumlah Mahasiswa Masuk STIA LAN Program S2 Tahun 2004-2012
300 250 200 150 100
STIA STIA 50 JAKARTA STIA 0 BANDUNG 1 STIA MAKASSAR TOTAL
2004
2005
2006
2007
190
243
191
211
283 2
193
137
3
140 4
2008
2009
160
236
STIA Jakarta
176
190
5
2010
2011
196
198
STIA Bandung
203
6
167
2012 156
1781
STIA Makassar
184
7
8
115
98
77
73
86
74
117
135
199
588
534
405
424
422
500
516
500
539
Gambar 4 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S1 Tahun 2004-2012
TOTAL
1673 974 4428
9
450 400
STIA JAKARTA
394
350
338 307
300 263
250
234
219
200
STIA 164 STIA JAKARTA 100 80 STIA 50 BANDUNG 28 STIA 27 0 MAKASSAR 1 TOTAL 2 150 159
325
STIA BANDUNG
246
STIA 254 MAKASSAR
209
2004
2005
147
2006
104 11665
59
209
197
2007 81
2008 108
2009 129
2010 163
2011 142
185
2012 145 100
99
30
74 31
2678
43
61 25
44
80
62
101
49
55
117
168
108
168
254
240
249
183
3 151
2024
292
5 241
6 341
497
7 487
8 495
TOTAL
144 124
1039 442
1408 2889 9
Gambar 5 Jumlah Kelulusan Mahasiswa STIA LAN Program S2 Tahun 2004-2012
D. Laporan Kinerja Keuangan LAN Tahun 2004-2012 Perkembangan anggaran LAN dari tahun ke tahun sejak tahun 2004 – 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 8 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN Tahun 2004 – 2012 TAHUN PAGU REALISASI 2004 110,089,804,000 106,334,340,000 2005 120,103,467,000 112,477,967,083 2006 169,828,490,000 126,037,092,747 2007 203,893,809,000 157,661,238,616 2008 189,743,344,000 161,661,673,893 2009 204,405,406,000 178,670,293,982 2010 202,483,955,000 189,109,429,708 2011 246,091,148,000 229,143,867,441 2012 276,666,494,000 239,715,099,170 TOTAL
1,723,305,917,000
1,500,811,002,640
% 96.59% 93.65% 74.21% 77.33% 85.20% 87.41% 93.39% 93.11% 86.64% 87.09%
300,000,000,000 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 2003
2004
2005
2006
2007
PAGU
2008
2009
2010
2011
2012
REALISASI
Gambar 1 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran LAN Tahun 2004 – 2012
B.
Faktor-Faktor Penunjang Dan Penghambat Serta Langkah-Langkah Kebijakan
Seiring dengan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, LAN sebagai lembaga yang diberikan mandat dalam pengembangan sistem administrasi negara, memiliki faktor penunjang keberhasilan, sekaligus menghadapi berbagai permasalahan organisasi yang menyebabkan kinerja LAN belum optimal. Secara umum, yang menjadi faktor penunjang keberhasilan LAN antara lain: a. Kejelasan Status, Kedudukan serta Tupoksi LAN Sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan LAN mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karenanya, LAN dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi administrasi dan membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Dengan demikian pada dasarnya LAN mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan dan pengembangan sistem administrasi
2013
negara Republik Indonesia sebagai kerangka dasar (infrastruktur) pembangunan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Republik Indonesia. Peran LAN diwujudkan dalam: 1. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Presiden, Pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang Administrasi Negara; 2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparatur melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 101 Tahun 2000; 3. Pengembangan ilmu dan praktek dibidang Administrasi bagi SDM Aparatur melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di bidang Administrasi yang dilaksanakan oleh STIA-LAN Jakarta, Bandung dan Makassar. b. Networking yang luas. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), LAN memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi negara. Luasnya jaringan kerja LAN ini sebenarnya dipahami dari ruang lingkup pengertian administrasi negara yang bermakna luas, yakni mencakup seluruh lembagalembaga negara (eksekutif, yudikatif, legislatif dan auditif). Dengan kata lain orbit tugas LAN adalah sama dengan orbit tugas dan fungsi negara. Oleh karenanya, LAN dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi negara sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance. Selain itu, LAN juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja international sudah cukup lama dibangun oleh LAN. Sejak awal 1980-an LAN secara aktif telah memfasilitasi program pengembangan kapasitas SDM aparatur untuk mendapatkan pelatihan di luar negeri melalui overseas training di luar negeri seperti Perancis, AS, Australia, dan beberapa negara Eropa. Masih terkait dengan jaringan internasional, LAN juga menjadi anggota aktif berbagai asosiasi internasional dalam pengembangan ilmu administrasi, seperti IIAS, IASIA, Eropa, dan lainnya. Sejalan dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, LAN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan jejaring kerjanya
dengan membangun kemitraan dalam peningkatan kapasitas aparatur daerah dan penataan kelembagaan. c. Tingkat Pendidikan Pegawai LAN Secara kuantitas, sampai dengan bulan Desember 2011, jumlah pegawai LAN mencapai 813 orang, yang tersebar di seluruh unit kerja baik di Jakarta, Bandung, Makassar maupun di Samarinda. Jumlah pegawai LAN sebagian besar berada di Jakarta. Tabel berikut memperlihatkan distribusi pegawai LAN menurut unit kerja dan jenjang pendidikan: Tabel 11 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan NO
UNIT
TINGKAT PENDIDIKAN
JML
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
TTSD
1.
Sekretariat Utama
1
28
61
22
74
10
3
0
199
2.
Kedeputian I
2
13
9
1
3
0
0
0
28
3.
Kedeputian II
1
12
5
0
2
0
0
0
20
4.
Kedeputian III
1
17
9
1
2
0
0
0
30
5.
Kedeputian IV
4
23
15
5
11
2
0
0
60
6.
Kedeputian V
3
33
23
2
21
3
0
0
85
7.
Inspektorat
0
1
5
1
2
0
0
0
9
8.
PKP2A I Bandung
2
22
30
6
19
4
2
0
85
9.
PKP2A II Makassar
4
21
12
8
16
0
1
0
62
10.
PKP2A III Samarinda
2
8
23
4
3
0
0
0
40
11.
PKP2A IV Aceh
0
7
15
9
1
0
0
0
32
12.
STIA LAN Jakarta
12
29
8
6
12
1
0
0
68
13.
STIA LAN Bandung
4
21
9
4
6
2
0
0
46
14.
STIA LAN Makassar
3
16
12
4
5
0
2
0
42
15.
Unit Dipekerjakan
1
4
2
0
0
0
0
0
7
39
255
238
73
177
22
8
0
813
16.
Jumlah
Dilihat dari jenjang pendidikannya, pegawai LAN sangat bervariasi, mulai dari yang terendah (Sekolah Dasar) sampai yang tertinggi yaitu S-3. Komposisi SDM LAN berdasar jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: 4% berpendidikan S3, S2 sebanyak 31,36%, S1 sebanyak 29,27%, dan Diploma III sebanyak 8,97%. Adapun, pegawai yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 21,77%, SLTP sebanyak 2,70% dan sisanya 0,98%
berpendidikan Sekolah Dasar. Dari komposisi ini terlihat sekitar 65,43 persen SDM berlatarbelakang pendidikan tinggi dengan spesialisasi bidang studi yang beragam, seperti administrasi negara, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan lainnya. Sebagai sebuah knowledge institution, LAN pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga fungsional yang menggerakkan fungsi-fungsi sesuai mandat formal yang dimiliki LAN. Tenaga fungsional yang dibutuhkan baik secara relevansi directness dan immedieteness dengan Tupoksi LAN maupun kebutuhan dukungan (supporting) untuk menggerakkan organisasi secara sistem adalah tenaga fungsional widyaiswara, tenaga fungsional peneliti, dan tenaga fungsional dosen, tenaga fungsional perencana, tenaga fungsional analis kepegawaian, pustakawan, tenaga fungsional pranata humas, dan tenaga fungsional auditor. d. Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi LAN, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satunya merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office). Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi PKP4A, serta untuk mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari LAN. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh LAN saat ini adalah permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal. Secara rinci berbagai permasalahan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek: kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), dan manajemen tata kelola. Dari sisi internal, khususnya aspek kelembagaan persoalan yang dihadapi LAN saat ini adalah antara lain; (1) adanya ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi, (2) kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja, (3) belum optimalnya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan (5) rendahnya mutu penyelenggaraan diklat aparatur. Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) LAN belum memiliki perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja
dan analisis jabatan, (3) penempatan pegawai belum disertai uraian tugas sehingga tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, (4) mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai, (5) pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik, (6) masih kurangnya kualitas pegawai dilihat dari tingkat pendidikan dan spesialisasi, (7) belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai, (8) belum adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang handal, (9) masih kurangnya pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai, (10) program dan jenis diklat belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai, (11) lemahnya sistem informasi kepegawaian, (12) belum adanya keterkaitan sistem diklat dengan sistem pengembangan karir, dan lainnya. Sedangkan dari aspek tata-kelola berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen berbasis teknologi informasi. Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi LAN saat ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: dari sudut pandang LAN, dan dari sudut pandang stakeholder. Dari sudut pandang LAN berbagai persoalan eksternal yang dihadapinya adalah antara lain; (1) masih terjadinya overlapping dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan instansi pemerintah yang lain, (2) belum adanya kesamaan persepsi publik terhadap luasnya cakupan administrasi negara. Sedangkan permasalahan eksternal lain dari sudut pandang stakeholder adalah kesenjangan antara kebutuhan dan harapan stakeholder belum terpenuhi secara optimal oleh LAN, seperti hasil kajian, saran kebijakan, diklat, dan advokasi LAN yang belum optimal dan operasional. C.
LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2013
Dalam upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan maka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 diarahkan pada penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain melalui berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi yang intensif, pada tahun 2012 ini LAN mulai mengembangkan berbagai instrumen bidang pengawasan dan penguatan akuntabilitas, seperti: -
Penerapan SPIP Penyempurnaan Pedoman Wasrik
-
Penyempurnaan Kode Etik dan Penegakan Disiplin Pegawai Pembentukan Kebijakan Whistle Blower Penerapan E-Procurement Penyusunan Rencana Pelaksanaan Zona Integritas Pengelolaan Informasi Publik (perencanaan pembentukan pusat pengaduan dan gratifikasi) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang Petunjuk Pelaksanaan LHKPN di LAN
Selain berbagai langkah di atas, LAN juga telah menetapkan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan LAN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang administrasi negara dan dijabarkan dalam beberapa program yang termuat dalam DIPA LAN. Program ini dijabarkan dalam beberapa sasaran yang akan dicapai, yakni: 1. Fokus peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 2. Focus peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Fokus peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 4. Fokus pemantapan reformasi birokrasi 5. Peningkatan efektifitas otonomi daerah Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, penyusunan rencana aksi sebagaimana terlampir, dikelompokan dalam 6 strategi, yaitu: 1. Strategi Bidang Pencegahan Pada bagian ini merupakan kegiatan-kegiatan LAN yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Kegiatan pencegahan terbagi lagi menjadi: a. Penguatan sisem pengawasan dan pendisiplinan. Kegiatan pencegahan ini dilaksanakan dengan kegiatan berupa pengawasan dan pemeriksaan tahunan maupun khusus, dan Evaluasi Kinerja Unir Organisassi di LAN. b. Pengembangan system manajemen sumberdaya manusia Kegiatan pencegahan dilaksanakan dengan penguatan sumberdaya manusia LAN sejak rekrutmen pegawai, perencanaan kepegawaian, mengikut sertakan dalam diklat maupun pengiriman belajar
ketingkat pendidikan formal yang lebih tinggi, seminar, dan diklat, hingga monitoring dan evaluasi pegawai. Penataan sistem manajemen SDM yang mencakup seluruh dimensi dalam manajemen SDM, mulai dari perencanaan SDM, manajemen kompetensi, system rekruitmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi, hingga system informasi manajemen SDM. c. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan korupsi dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugasnya, seperti diklat pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dari tingkat IV sampai dengan I bagi aparat yang akan dan telah menduduki jabatan tertentu untuk mempersiapkan dan meningkatkan aparat tersebut dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Keefektifan semua kegiatan tersebut tentunya sangat tergantung dari masing-masing stakeholder Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peserta pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan dalam mendayagunakan dan memanfaatkannya. d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Kegiatan pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh bagi internal dan eksternal. Kegiatan yang berpengaruh internal dilaksanakan dengan melaksanakan pencatatan dan penerapan system yang akan menunjukkan tanggungjawab pengelolaan sumberdaya, seperti penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, inventasisasi BMN, monitoring/evaluasi intensifikasi pengelolaan keuangan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan yang berpengaruh eksternal adalah kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya, seperti kegiatan diklat sebagai upaya peningkatan kompetensi aparatur . Kualitas pelaporan keuangan dan kinerja yang tercermin dari opini atas laporan keuangan, hasil audit keuangan dan kinerja dari eksternal (hasil auditor BPK) dengan enam kali berturut-turut memperoleh opini WTP, serta hasil evaluasi kinerja oleh Inspektorat. 2. Strategi Bidang Penindakan LAN sebagaimana telah disebutkan diatas mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang tidak terkait langsung dengan penegakkan hukum bagi pihak eksternal. Bidang penindakan di LAN merupakan tindak
lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 3. Strategi Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan dan penyempurnaan pedoman, bimbingan teknis dan kajian. Penyusunan dan penyempurnaan pedoman serta bimbingan teknis mempunyai pengaruh internal, sebagai wujud penataan tata laksana (business process) untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan LAN agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan merupakan never ending process yang akan terus dikembangkan sesuai keutuhan organisasi. Harmonisassi ini juga diarahkan untuk menghindari benturan/tumpang tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya. Sedangkan kajian berpengaruh eksternal, karena pelaksanaannya terkait dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pemanfaatan atas hasil kajian. 4. Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi Tahun 2013 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan penyelamatan asset hasil korupsi. 5. Strategi Bidang Kerjasama Internasional Tahun 2013 ini kegiatan di LAN tidak terkait dengan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 6. Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan Kegiatan LAN yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan pelaporan dalam Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Laporan Monitoring Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, penerapan unsur-unsur SPIP dan penguatan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman/juklak.
BAB III RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2013
B. RAPBN 2014 1. Rencana Kebijakan dan Langkah-langkah, Program, Kegiatan yang akan dilaksanakan, serta Sasaran (Output dan Outcome) yang akan dicapai Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 telah ditetapkan Pagu Indikatif Tahun Lembaga Administrasi Negara 2014 sebesar Rp. 244.578.300.000,- (Dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Pelaksanaan RAPBN 2014 akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan ukuran kinerja serta hasil yang diharapkan pada prioritas kegiatan baik di bidang Kajian/Litbang, Diklat dan Dukungan Manajemen yang bersifat strategis. Arah kebijakan LAN adalah : A. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan diklat melalui pembaharuan system diklat penyelenggara Negara B. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabilitas C. Profesionalisme pelaksanan advokasi melalui pemetaan kebutuhan dari stakeholders D. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders E. Pengembangan Organisasi LAN berbasis kinerja melalui reformasi birokrasi LAN F. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN G. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana fisik Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 3 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN, Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LAN. Sasaran dan dari masing-masing program adalah sebagai berikut: A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Output dari program ini adalah Terlaksanakannya berbagai kegiatan pembayaran gaji pegawai, peningkatan pelayanan LAN, melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi, pengawasan dan pemeriksaan intern kegiatan LAN, Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan perlengkapan, penyelenggaraan kehumasan dan publikasi, keprotokolan, implementasi sistem akuntansi pemerintahan, koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan LAN serta penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di dalam/luar negeri. Sedangkan outcomenya adalah Pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja dan Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : 1) Pembinaan Administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang pelaksanaan tupoksi Biro Umum LAN 2) Peningkatan koordinasi Perencanaan, Pembinaan Organisasi dan Kerjasama dalam Lingkup LAN 3) Pengawasan dalam rangka akuntabilitas public 4) Dukungan manajemen pada pelaksanaan fungsi kajian/litbang di PKP2A 5) Dukungan manajemen pada pelaksanaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi di STIA LAN B.
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Output dari program ini adalah Terlaksanakannya berbagai kegiatan kajian/litbang yang berkenaan dengan administrasi negara. Selain itu Terlaksanakannya berbagai kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil serta penyelenggaraan pendidikan tinggi administrasi negara melalui STIA LAN. Sedangkan Outcome program ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah, ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan, Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur, Penyelenggaraan diklat aparatur sesuai standar, Profesionalisme pelaksanaan advokasi, Pengembangan ilmu dan teknologi administrasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:
1) Kegiatan pada Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Magang bagi Calon Pemimpin Aparatur Penyusunan Buku Database Aparatur tahap II Rekomendasi kebijakan di bidang Otonomi Daerah Rekomendasi kebijakan di bidang Kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan Otonomi Daerah Rekomendasi kebijakan di bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Rekomendasi kebijakan di bidang Litbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara Penguatan fungsi Kajian/Litbang di PKP2A LAN Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembaharuan Diklat Aparatur Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat Monitoring dan Evaluasi Diklat Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pembinaan Diklat Aparatur Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik Penyelenggaraan Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Diklat TMKP Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan Penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur di PKP2A LAN C.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LAN Output dari program ini adalah terlaksananya penyelesaian pembangunan gedung PKP2A IV LAN di Banda Aceh yang merupakan proyek multiyears yang dimulai pada tahun 2012. Sedangkan outcomenya adalah Peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Yang akan dilaksanakan melalui Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana aparatur PKP2A IV LAN.
2. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Rangka memperkuat APBN sebagai salah satu piranti kebijakan fiscal yang transparan, sehat dan berkesinambungan Dalam rangka memperkuat pelaksanaan APBN di lingkungan LAN proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan LAN telah dilakukan melalui e-procurement sehingga transparasi proses pengadaan dapat dilakukan. Selain itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN juga terus dilakukan baik oleh Sekretariat Utama maupun oleh Inspektorat. 3. Rencana Penerimaan LAN A. Perkiraan target PNBP dan pagu penggunaan PNBP tahun anggaran 2014 Di dalam Pagu Indikatif tahun 2014 telah ditetapkan bahwa target PNBP LAN adalah sebesar Rp. 74.385.205.000,- (Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan pengeluaran PNBP LAN tahun 2014 adalah sebesar Rp. 71.889.400.000,- (Tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN sebesar Rp. 1.679.800.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) 2) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara sebesar Rp. 70.209.600.000,- (Tujuh puluh milyar dua ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Besaran target pengeluaran PNBP tersebut belum disesuaikan dengan hasil pembahasan dengan Direktorat Penerimaan PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan target dan pengeluaran PNBP LAN adalah sebagai berikut:
No
Program
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Total
2
Target Pagu Pengeluaran Penerimaan 2.201.800.000 1.659.493.000
50.291.195.000
49.410.890.000
53.647.161.116
51.070.383.000
Hasil pembahasan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan pagu PNBP dalam pagu sementara (pagu anggaran) tahun 2014. B. Langkah-langkah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan PNBP tahun 2014 PNBP di LAN bukan merupakan PNBP yang diperoleh karena penerimaan dari masyarakat umum tetapi merupakan PNBP yang diterima dari APBN Instansi lain. Karena itu jika ada kebijakan mengenai aparatur Negara, maka akan berdampak pada penerimaan PNBP LAN. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh kepada penerimaan LAN adalah moratorium penerimaan pegawai negeri sipil yang berdampak pada penurunan PNBP untuk Sekolah Tinggi Bidang Ilmu Administrasi LAN dan penyelenggaraan Diklat Prajabatan. Demikian juga pembatasan penggunaan asset LAN untuk penyewaan di luar Tugas dan Fungsi LAN yang menyebabkan menurunnya PNBP untuk sewa sarana dan prasarana LAN. Karena hal-hal seperti tersebut di atas, upaya peningkatan PNBP LAN bukan merupakan suatu hal yang mudah. Kebijakan kenaikan tarif PNBP yang berlaku di LAN tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan PNBP selama kuantitas penerimaan itu sendiri tidak meningkat secara signifikan. 4. Rencana anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2014 yang sesuai dengan RKP dan Pagu Indikatif (RKA-KL 2014) berdasarkan klasifikasi menurut: A. Program per jenis belanja dan sumber pendanaan (dalam ribuan rupiah) No
Program
A
Anggaran Rupiah Murni (RM) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Peningkatan Sarana dan Prasarana LAN Jumlah Anggaran RM Anggaran PNBP Dukungan Manajemen
1 2
3
B 1
Belanja pegawai
79.068.965
79.068.965
Jenis Belanja Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah Pagu
53.619.935
132.688.900
20.000.000
20.000.000
73.619.935 1.679.800
20.000.000
20.000.000
20.000.000
172.688.900 1.679.800
2
dan Teknis lainnya Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Jumlah Anggaran PNBP Jumlah Pagu Anggaran Seluruhnya
70.209.600
79.068.965
71.889.400 145.509.335
70.209.600
20.000.000
71.889.400 244.578.300
B. Jenis belanja per sumber pendanaan (dalam ribuan rupiah)
No
Sumber Pendanaan
1
Rupiah Murni
2
PNBP Jumlah
Pagu per Jenis Belanja Belanja
Belanja
Belanja
pegawai
Barang
Modal
79.068.965
73.619.935
20.000.000
71.889.400 79.068.965
145.509.335
Jumlah Pagu 172.688.900 71.889.400
20.000.000
244.578.000
5. Rencana alokasi anggaran belanja K/L yang didekonsentrasikan A. Langkah-langkah Optimalisasi PNBP Dalam rangka meningkatkan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LAN, maka telah disusun beberapa strategi dan langkahlangkah, antara lain: 1. Pada penyelenggaraan Diklat Struktural dilakukan melalui optimalisasi kapasitas penyelenggaraan diklat struktural melalui : a. Pemanggilan calon peserta yg telah memenuhi syarat ke setiap K/L dan Pemerintah daerah. b. Memanfaatkan jaringan alumni dan kelembagaan LAN sebagai Pembina Diklat PNS secara nasional 2. Pada Diklat Tehnik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan, dilakukan dengan upaya pemasaran yang memadai melalui: a. Sosialisasi dan kerjasama ke lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah serta BUMN.
b. Penyampaian brosur atau kalender akademik secara utuh sebelum tahun berjalan ke setiap instansi pemerintah pusat/daerah mengenai jenis-jenis diklat teknis fungsional yang diselengarakan oleh LAN. c. Menginformasikan jenis-jenis diklat teknis fungsional yang akan diselenggarakan oleh LAN melalui website/Portal LAN. 3. Untuk Pendidikan Tinggi Kedinasan (STIA LAN), optimalisasi PNBP dilakukan melalui: a. Membangun dan memperluas jejaring kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan baik program Strata Satu maupun Strata dua (Magister). b. Melakukan program jemput bola ke Instansi pemerintah pusat/darah/BUMN/BUMD yang potensial untuk mengirimkan calon mahasiswa ke STIA LAN Jakarta, Bandung maupun Makassar. c. Memanfaatkan jaringan Alumni untuk membantu promosi program yang diselenggarakan oleh STIA LAN. d. Mengoptimalkan jaringan website/portal STIA LAN dalam menjaring mahasiswa baru. e. Mengoptimalkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta melaui pembiayaan PNBP. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan penyewaan fasilitas Diklat kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dengan catatan pemanfaatan fasilitas tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Tugas dan Fungsi LAN.
