BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi karakteristiknya

perekonomian serta

Kabupaten

proyeksi

Sleman

perekonomian

Tahun

tahun

2011

2012-2013

berikut dapat

digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Sleman berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun

berbagai

prioritas

pembangunan,

pengambilan

kebijakan

untuk

menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2015. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2013 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2013. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2013 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi : a.

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 1

upaya

meningkatkan

daya

saing

daerah.

Pemberdayaan

ekonomi

masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; b.

Mendorong

peningkatan

pemerataan

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

distribusi di

pendapatan

pedesaan

dan

melalui

penciptaan

keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasankawasan

khusus

pengembangan

seperti

pengembangan

sentra-sentra

produksi

kawasan

andalan

pada

agropolitan, sektor-sektor

potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata. c.

Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan

terpadu

satu

atap,

membangun

prasarana

penunjang,

melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 2

serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat. d.

Mendorong

peningkatan

kemampuan

perekonomian

daerah

untuk

penciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi

pemanfaatan

dana

program-program

penanggulangan

kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan. e.

Percepatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

dilakukan

untuk

mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk

menjamin

keberlanjutan

pertumbuhan

ekonomi

sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan. 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 3

minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.13.611.725 menjadi Rp.14.975.573 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp.16.115.819. PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) pada tahun 2010 sebesar Rp.6.350.336 menjadi Rp.6.681.917 pada tahun 2011, perkiraan pada tahun 2012 sebesar Rp.7.017.083. Struktur perekonomian daerah cenderung berubah dari sektor primer beralih ke sektor sekunder dan tersier. Pada tahun 2010 sektor primer sebesar 16,24%, sektor sekunder sebesar 27,27% dan sektor tersier sebesar 56,49%. Pada tahun 2011 sektor primer sebesar 15,55%, sektor sekunder sebesar 27,26% dan sektor tersier sebesar 57,19%, perkiraan tahun 2012 sektor primer sebesar 15,02%, sektor sekunder sebesar 27,16% dan sektor tersier sebesar 57,82%. Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pertanian dan industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 4,49% dan pada tahun 2011 menguat menjadi 4,84%. Penguatan ini karena kinerja sektor ekonomi terutama yang terkena dampak erupsi merapi tahun 2010 seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mulai pulih. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,02%. b. PDRB Perkapita PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2010 sebesar Rp.12.441.911 menjadi Rp.13.524.356 pada tahun 2011, perkiraan pada tahun 2012 sebesar Rp.14.379.534 sedangkan PDRB RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 4

perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) tahun 2010 sebesar Rp.5.825.477 menjadi Rp.6.034.402 pada tahun 2011, perkiraan pada tahun 2012 sebesar Rp.6.261.077. c. Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman

pada tahun 2010

sebesar

7,46% dan pada tahun 2011 menjadi 3,19%. Pada tahun 2010 inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan sebesar 22,02% dan terendah pada kelompok kesehatan

sebesar 0,60%. Sedangkan pada tahun

2011 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran sandang sebesar 5,63% dan inflasi terendah pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,94%. Perkiraan pada tahun 2012 kurang lebih 2,83% dengan asumsi tidak ada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik. d. Investasi Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan mendorong

dinamika

perekonomian

perekonomian

daerah,

daerah.

Disamping

peningkatan

investasi

untuk juga

diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2010, nilai investasi PMA sebesar US$ 162,55 meningkat pada tahun 2011 menjadi US$ 1.023,49 sedangkan perkiraan nilai investasi PMA pada tahun 2012 adalah US$ 1.558,00. Nilai investasi PMDN pada tahun 2010 sebesar Rp.333.175.000.000 meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.827.390.000.000, sedangkan perkiraan nilai investasi PMDN pada tahun 2012 berdasarkan prediksi RPJMD tahun 2011-2015 adalah Rp.331.300.000.000,00, sehingga dapat dikatakan bahwa target 2012 telah tercapai pada tahun 2011. Kebutuhan investasi tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.


III - 5

e. Ekspor Nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar US $ 46.505.526 dengan volume 3.475.581 kg. Nilai ekspor pada tahun 2011 sebesar US $ 50.019.307 dan diperkirakan pada tahun 2012 sebesar US $ 52.960.056 Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi pakaian jadi. f.

Tenaga Kerja Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi agar tidak melebihi

satu

digit,

(3)

menekan

laju

pertumbuhan

penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 sebanyak 591.505 orang, meningkat pada tahun 2011 menjadi 600.626 orang. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi No 1

2

Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Share PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Satuan %

Capaian 2010

Target 2011

Capaian 2011

Proyeksi 2012

Proyeksi 2013

4,49

5,28

4,84

5,39

5,69

Rp.Miliar

6.373,2

6.742,59

6.681,91

7.105,77

7.509,84

Rp.Miliar

13.611,7

13.496,88

14.975,57

14.405,12

15.341,99

%

13,02

11,87

12,56

11,22

10,85

%

0,54

0,46

0,49

0,44

0,41

% % %

14,16 1,28 12,82

12,63 1,31 14,23

13,84 1,27 13,69

12,13 1,32 14,63

11,74 1,33 14,97

%

22,76

23,64

23,18

24,00

24,30

%

5,74

6,37

5,67

6,46

6,52

%

10,89

10,70

10,82

10,84

10,87


III - 6

Jasa-jasa Pendapatan perkapita Investasi Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Investasi Non PMA / PMDN Penyerapan TK. Investasi PMDN Penyerapan TK Investasi PMA Penyerapan TK Investasi Non PMA/PMDN

3 4

% Rp. juta

18,80

18,79

18,48

18,96

19,01

12,44

12,170

13,52

12,79

13,41

Rp.Miliar Rp.Miliar

333,17 162,55

328,3 154,3

827,39 1.023,49

331,3 1.558,00

334,6 1.574,00

2.558,49

2.393,86

2.877,18

2.577,98

2.762,09

orang

9.065

9.247

9.269

9.340

9.433

orang

6.146

6.230

6.328

6.292

6.355

orang

238.940

233.463

245.787

241.751

250.038

8,69

6,58

2.379,287

Rp.Miliar

6,12

5,66

2.396,66

Data belum tersedia 2.494,17

2.422,56

2.527,34

598 517

638 503

604 541

657 552

675 601

1.093.110

1.108.998

1.107.304

1.126.637

1.143.461

%

1,92

1,69

1,69

1,64

1,59

%

19,72

19,00

16,57

18

17

%

7,29

7,19

5,93

6,99

6,80

Tahun

75,06

74,76

74,76

74,76

78,20

78,13

75,76 Data belum tersedia

78,63

79,13

ICOR Kebutuhan Investasi Koperasi Jumlah koperasi Koperasi aktif Sosial Budaya Penduduk : - Jumlah Penduduk - Laju Pertumbuhan penduduk Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Harapan Hidup Indeks Pembangunan Manusia

5 6

Rp.Miliar unit unit orang

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman tahun 20102011, proyeksi perekonomian tahun 2012, perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tantangan Diperkirakan

perekonomian

Kabupaten

Sleman

masih

akan

dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 7

beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 1)

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan Pertumbuhan

pertumbuhan

ekonomi

dengan

sektor-sektor percepatan

ekonomi yang

dominan.

lebih

tinggi,

terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang

mempunyai

efek

pengganda

tinggi

dalam

menciptakan

kesempatan kerja. 2)

Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3)

Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan

ekonomi

dan

pembangunan

ekonomi

yang

berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. 4)

Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 8

diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu. 5)

Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

6)

Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b.

Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012-2013 Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan

pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usahausaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai

dengan

kewenangan

yang

dimiliki

oleh

daerah.

Kedua,

meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 9

khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, maka prospek perekonomian pada Tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : 1)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan terus menguat, setelah tahun 2011 kinerja sector ekonomi mulai membaik setelah terjadinya erupsi merapi tahun 2010. Perekonomian diharapkan kembali tumbuh sebesar 5,02% dan pada Tahun 2013 mampu tumbuh 5,07%.

2)

Inflasi pada tahun 2012 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 2,83% dan pada Tahun 2013 menjadi sekitar 1,67%.

3)

Nilai ekspor daerah pada tahun 2012 diperkirakan sebesar US $ 56.044.063. Dengan kondisi diatas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada

Tahun 2013 dapat ditekan dibawah 6,80%, angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 18% turun menjadi 17% pada tahun 2013 optimis dapat tercapai karena realisasi angka kemiskinan pada tahun 2011 sudah melampaui target yaitu 16,57%. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 20112015 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).


III - 10

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2012. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 11

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan,

pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. 3.2.2.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2013 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : 1)

Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

2)

Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan

memperhatikan

potensi

masing-masing

jenis

pajak.

Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2012; 3)

Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten

Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1)

Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku; RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2013

III - 12

2)

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;

3)

Pendayagunaan asset daerah;

4)

Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan

5)

Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Adapun realiasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d Tahun 2014 NO

Uraian

Realisasi Tahun 2010


Anggaran P APBD Tahun 2012

Proyeksi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

163.056.459.137,93

226.686.250.221,47

237.016.799.892,71

240.583.240.084,71

240.583.240.084,71

Pajak daerah

80.611.542.955,52

142.698.407.280,12

145.430.000.000,00

148.850.000.000,00

148.850.000.000,00

1.1.2

Retribusi daerah

59.110.503.292,07

33.163.697.870,80

32.199.503.960,00

21.016.785.630,00

21.016.785.630,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)

10.169.824.623,38

11.036.188.376,45

11.659.155.425,71

11.659.155.425,71

11.659.155.425,71

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

13.164.588.266,96

39.787.956.694,10

47.728.140.507,00

59.057.299.029,00

59.057.299.029,00

1.2

Dana perimbangan

740.198.028.398,00

753.889.009.957,00

916.800.329.387,00

856.914.939.385,00

856.914.939.385,00

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

107.029.836.398,00

79.317.976.957,00

68.854.172.387,00

61.206.172.385,00

61.206.172.385,00

1.2.2

Dana alokasi umum

563.320.892.000,00

631.920.733.000,00

795.708.767.000,00

795.708.767.000,00

795.708.767.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

69.847.300.000,00

42.650.300.000,00

52.237.390.000,00

---

---

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

192.374.400.024,00

330.861.266.810,00

245.272.422.360,00

295.298.900.000,00

295.298.900.000,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

20.785.299.550,00

21.984.517.450,00

996.155.350,00

---

---

1.3.2

Dana darurat

---

---

---

---

---

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

73.868.806.474,00

94.205.328.000,00

86.812.356.000,00

86.812.356.000,00

86.812.356.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

---

54.525.375.000,00

---

---

---

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

11.367.000.000,00

8.080.000.000,00

12.800.000.000,00

---

---

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1


III - 13

NO

Uraian




Proyeksi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.3.6

Dana penyesuaian hasil tambahan

---

---

---

---

---

1.3.7

Dana penguatan desentralisasi fiscal

---

---

---

---

---

1.3.8

Tunjangan pendidikan

84.453.294.000,00

148.082.286.360,00

208.486.544.000,00

208.486.544.000,00

208.486.544.000,00

1.3.9

DPPIP

1.000.000.000,00

---

---

---

---

1.3.10

DPPID

900.000.000,00

3.983.760.000,00

---

---

---

1.095.628.887.559,93 1.311.436.526.988,47

1.462.912.184.629,71

1.392.797.079.469,71

1.392.797.079.469,71

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)

Catatan : -

Proyeksi pendapatan tahun 2013 diasumsikan sama dengan proyeksi pendapatan tahun 2014

-

DAK

tahun

2013

tidak

dicantumkan

sebagaimana

amanat

Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD Tahun 2013 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakankebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut : a.

Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

b.

Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,

akuntabel,

transparan

dan

berkeadilan

dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c.

Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


III - 14

d.

Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.

e.

Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

f.

Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.

g.

Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

yang

diwujudkan

dalam

bentuk

peningkatan

dan

pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 11 prioritas pembangunan Tahun 2013. h.

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014 NO

Uraian



Anggaran PAPBD Tahun 2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013

Proyeksi/Target pada Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2.1

Belanja Tidak Langsung

782.307.301.323,83

883.296.136.268,22

1.077.461.921.321,40

1.164.915.037.506,66

1.164.915.037.506,66

2.1.1

Belanja pegawai

688.994.947.281,52

776.376.372.436,07

957.531.161.852,64

1.053.284.278.037,90

1.053.284.278.037,90

2.1.2

Belanja bunga

77.980.369,31

61.570.548,15

144.000.000,00

144.000.000,00

144.000.000,00

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

18.413.622.487,00

36.819.419.800,00

58.935.910.990,00

54.635.910.990,00

54.635.910.990,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

32.161.755.577,00

30.102.115.317,00

6.514.899.500,00

6.514.899.500,00

6.514.899.500,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

19.528.558.295,00

19.693.062.267,00

24.316.536.862,32

24.316.536.862,32

24.316.536.862,32

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada

18.726.347.000,00

19.754.372.900,00

22.405.935.000,00

22.405.935.000,00

22.405.935.000,00


III - 15

NO

Uraian



Anggaran PAPBD Tahun 2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* 2.1.8

Belanja tidak terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal TOTAL JUMLAH BELANJA

4.404.090.314,00

489.223.000,00

7.613.477.116,44

3.613.477.116,44

3.613.477.116,44

349.295.097.580,31

394.870.545.112,08

507.360.357.604,31

311.449.866.731,23

311.449.866.731,23

66.843.296.573,42

84.196.304.749,12

---

---

---

182.639.531.636,08

214.562.841.228,24

---

---

---

99.812.269.370,81

96.111.399.134,72

---

---

---

1.131.602.398.904,14

1.278.166.681.380,30

1.584.822.278.925,71

1.476.364.904.237,89

1.476.364.904.237,89

Catatan : - Proyeksi belanja daerah tahun 2013 diasumsikan sama dengan proyeksi belanja daerah tahun 2014. - Perhitungan gaji menggunakan basis 2012 dengan acress 1,1% 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2012, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2013 di Kabupaten Sleman antara lain diarahkan untuk : a.

Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;


III - 16

b.

Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingankepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan

c.

Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui taksasi dalam prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:


III - 17

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014 NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)



(4)




(5)

(6)

(7)

3.

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan pembiayaan

164.125.626.539,66

111.413.870.267,05

138.548.094.296,00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

164.125.626.539,66

111.413.870.267,05

138.548.094.296,00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

---

---

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

---

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

3.2.5

Penguatan Modal

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

16.738.244.928,40

6.137.744.928,40

16.638.000.000,00

16.638.000.000,00

16.638.000.000,00

10.500.000.000,00

6.000.000.000,00

16.500.000.000,00

16.500.000.000,00

16.500.000.000,00

137.744.928,40

137.744.928,40

138.000.000,00

138.000.000,00

138.000.000,00

---

---

---

---

---

6.100.500.000,00

---

---

---

---

147.387.381.611,26

105.276.125.338,65

121.910.094.296,00

16.638.000.000,00

16.638.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Catatan : - Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2013 diasumsikan sama dengan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2014 - SiLPA tahun 2013 tidak dicantumkan karena penghitungannya harus didasarkan pada perkiraan realisasi anggaran tahun 2012


III - 18

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents