BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah

kebijakan

ekonomi

Kabupaten

Murung

Raya

ditujukan

untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Murung Raya periode 2013 - 2018, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2014. Di dokumen RPJPD tahun 2008 – 2028 telah dikemukakan arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi yaitu kebijakan umum dan program untuk mewujudkan masyarakat murung raya yang maju, mandiri dan sejahtera. Maju dalam hal peningkatan fasilitas

wilayah/infrastruktur, peningkatan

pelayanan dasar, peningkatan kemajuan seni budaya dan olah raga dan peningkatan iklim

berinvestasi.

Mandiri

dalam

hal

kemampuan

dan

ketangguhan

dalam

menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, terwujudnya ekonomi daerah yang bertumpu pada kemampuan serta potensi sumber daya daerah yang ada serta memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah. Sejahtera dalam hal peningkatan kemampuan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan social dan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. (1)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Perhubungan  Peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat, sungai, dan udara,  Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,  Peningkatan pelayanan angkutan darat, sungai dan udara,  Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,  Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas darat, sungai dan udara, 53

 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaran bermotor, kapal motor, dan pesawat udara. (2)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Tenaga Kerja  Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,  Peningkatan kesempatan kerja,  Optimalisasi perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

(3)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi  Terwujudnya peningkatan kualitas iklim usaha kecil menengah yang konduktif,  Terwujudnya peningkatan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah,  Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah,  Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

(4)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Penanaman Modal  Peningkatan promosi dan kerjasama investasi,  Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,  Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang investasi daerah.

(5)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,  Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan,  Peningkatan partisipasi dalam membangun desa,  Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,  Peningkatan peran perempuan di perdesaan.

(6)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Pertanian (arti luas)  Peningkatan kesejahteraan petani,  Peningkatan ketahanan pangan,  Peningkatan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan,  Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,  Peningkatan produksi hasil peternakan,  Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, 54

 Peningkatan penerapan teknologi peternakan,  Pengembangan budidaya perikanan,  Pengembangan sistem penyuluhan perikanan,  Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,  Pengembangan kawasan budidaya air tawar,  Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan,  Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan,  Peningkatan pembangunan kawasan hutan industri,  Peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan,  Optimalisasi perencanaan dan pengembangan hutan,  Peningkatan pemanfaatan potensi perkebunan,  Peningkatan dan rehabilitasi perkebunan rakyat,  Peningkatan pembangunan kawasan perkebunan,  Peningkatan pembinaan perkebunan rakyat,  Peningkatan penyuluh perkebunan. (7)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Energi dan Sumber daya Mineral  Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan,  Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan,  Peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

(8)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Perindustrian  Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi,  Peningkatan pembangunan industri kecil dan menengah,  Peningkatan kemampuan teknologi industri,  Optimalisasi penataan struktur industri,  Peningkatan pembangunan sentra-sentra industri potensial.

(9)

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bidang Perdagangan  Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,  Peningkatan kerjasama perdagangan internasional,  Peningkatan ekspor non migas,  Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri,  Peningkatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,  Pengurangan hambatan perdagangan.

55

Arah kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Murung Raya pada masingmasing bidang tersebut akan dilakukan melalui kebijakan umum dan program-program pembangunan tahun 2013 sebagai berikut : 1. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan perhubungan dilakukan melalui program :  Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,  Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,  Program peningkatan pelayanan angkutan,  Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,  Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas,  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaran bermotor. 2. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan kebijakan umum tenaga kerja dilakukan melalui program :  Program peningkatan kesempatan kerja,  Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan,  Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 3. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dilakukan melalui program :  Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,  Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduktif,  Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah,  Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. 4. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan penanaman modal dilakukan melalui program :  Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah,  Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,  Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 5. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan melalui program :  Program peningkatan peran perempuan di perdesaan,  Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan,  Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,  Program peningkatan partisipasi dalam membangun desa,  Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 56

6. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan pertanian (arti luas) dilakukan melalui program :  Program peningkatan kesejahteraan petani,  Program peningatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan),  Program pemberadayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan,  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,  Program peningkatan produksi hasil peternakan,  Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan,  Program pengembangan budidaya perikanan,  Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan,  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,  Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar,  Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan,  Program perencanaan dan pengembangan hutan,  Program pemanfaatan kawasan hutan industri,  Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan,  Program rehabilitasi hutan dan lahan. 7. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan energi dan sumberdaya mineral dilakukan melalui program :  Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan,  Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan,  Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 8. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan perindustrian dilakukan melalui program :  Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,  Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi,  Program pengembangan industri kecil dan menegah,  Program peningkatan kemampuan teknologi industri,  Program penataan struktur industri. 9. Kebijakan umum meningkatkan pembangunan perdagangan dilakukan melalui program :  Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,  Program peningkatan dan pengembangan ekspor,  Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, 57

 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,  Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Kabupaten Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

3.1.1.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Secara makro, gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Murung Raya dapat diketahui melalui gambaran struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan sumbernya, dan gambaran PDRB perkapita. A. Struktur Ekonomi Keadaan perekonomian Kabupaten Murung Raya secara umum didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2007 sektor pertanian lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian. Namun pada tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian sudah mulai menggeser dan menduduki posisi pertama sejak tahun 2008 sampai tahun 2011. Peran sektor pertanian, terhadap perekonomian Kabupaten Murung Raya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami penurunan. Larangan pembakaran lahan diduga sebagai faktor penyebab penurunan ini, karena masyarakat Murung Raya terbiasa melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian baru. Selain itu, turunnya harga karet dunia juga mengakibatkan penurunan produksi sektor pertanian, khususnya perkebunan karet. Namun peran sektor ini sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2011. Dengan membaiknya harga karet dunia akibat mulai pulihnya krisis global yang terjadi di penghujung tahun 2008, berpengaruh positif terhadap produksi karet Murung Raya, sehingga sektor pertanian secara umum turut terangkat.

58

Tabel 3.1 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011 (Persen) Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Pertanian

33,34

30,83

28,88

27,32

25,72

2. Pertambangan dan Penggalian

30,74

32,35

33,99

34,97

37,14

3. Industri Pengolahan

3,27

3,23

3,11

3,13

2,97

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,45

0,44

0,44

0,44

0,43

5. Bangunan/Kontruksi

4,28

4,54

4,88

5,35

5,57

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

9,36

9,36

9,52

9,89

9,86

7. Pengangkutan dan Komunikasi

6,97

6,80

6,36

5,89

5,49

2,21

2,42

2,40

2,33

2,28

9,39

10,03

10,41

10,68

10,54

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8. Keuangan,

Persewaan

&

Jasa

Perusahaan 9. Jasa-jasa Total

Sumber : PDRB Kabupaten Murung Raya, Tahun 2011

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Murung Raya saat ini. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sumbangan sektor pertambangan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sektor ini menyumbang 37,14 persen terhadap total perekonomian Murung Raya. Dari total sumbangan sektor pertambangan tersebut, 36,61 persen disumbang oleh sub sektor pertambangan non migas, yaitu emas, perak dan batu bara, dan 0,53 persen disumbang dari sub sektor penggalian. Di samping sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian juga memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian Murung Raya. Peran sektor pertanian dimotori oleh sub sektor tanaman perkebunan, yaitu perkebunan karet yang memberi sumbangan sebesar 9,87 persen pada tahun 2011. Pada penghujung tahun 2008 sempat terjadi penurunan harga komoditas karet akibat adanya krisis global, namun pada tahun 2011 harga komoditas karet meskipun perlahan menunjukkan peningkatan. Sedangkan harga karet di tahun 2011 sudah kembali dapat menggairahkan para petani, sehingga pertumbuhan produksinya juga meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sub sektor kehutanan merupakan motor kedua di sektor pertanian, namun akibat kebijakan pelarangan illegal logging, sumbangan sub sektor ini terus menurun dari tahun ke tahun.

59

Di urutan berikutnya, sektor jasa memberikan peran yang cukup besar terhadap perekonomian Murung Raya dengan sub sektor jasa pemerintahan umum sebagai kontributor terbesarnya. Secara umum sub sektor ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sub sektor inilah yang menunjukkan seberapa besar pengeluaran Pemerintah Daerah dapat turut berperan dalam perekonomian Murung Raya. Pada tahun 2011 peran sektor jasa sebesar 10,54 persen, sedangkan 9,71 persennya adalah dari sub sektor pemerintahan umum. Disusul di urutan berikutnya, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Murung Raya. Peran sektor ini di tahun 2011 adalah sebesar 9,86 persen, dengan sub sektor perdagangan sebagai kontributor sebesar 9,03 persen. Sektor ini mempunyai peran penting dalam perekonomian Murung Raya, mengingat kurangnya produktifitas sektor-sektor sekunder. Sektor yang tak kalah penting dalam menunjang perekonomian Murung Raya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Jika dikaitkan dengan sektor ekonomi yang dibahas sebelumnya, yaitu sektor perdagangan, sub sektor pengangkutan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang sektor perdagangan. Sejak tahun 2007 sumbangan sektor ini mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan tidak sejalan dengan sub sektor perdagangan. Pada tahun 2011 sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan sumbangan sebesar 5,49 persen. Sektor

bangunan/konstruksi

menempati

urutan

keenam

dengan

sumbangan sebesar 5,57 persen pada tahun 2011. Sektor ini terus mengalami peningkatan seiring pembangunan infrastruktur yang tampak nyata di Murung Raya. Peran sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Sumbangan tertinggi diberikan pada tahun 2007 dan terus mengalami penurunan setelah saat itu. Diperlukan penanaman modal di berbagai jenis industri untuk dapat menggairahkan sektor ini. Pada tahun 2011 sumbangan sektor industri pengolahan sebesar 2,97 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berada di urutan kedelapan dengan sumbangan terhadap perekonomian Murung Raya tahun 2011 sebesar 2,28 persen. Akibat krisis global yang terjadi di penghujung tahun 2008, sub sektor bank memerlukan waktu recovery yang tidak singkat. Nilai tambah yang dihasilkan seluruh bank yang ada di Murung Raya pada tahun 2011 belum pulih seperti sebelum adanya guncangan krisis global tahun 2008.

60

Urutan terakhir kontributor perekonomian Murung Raya adalah sektor listrik dan air bersih. Listrik masih merupakan barang sekunder bagi masyarakat Murung Raya. Bukan karena masalah daya beli masyarakatnya, tetapi lebih kepada masalah ketersediaannya. Masih banyak wilayah Murung Raya yang belum tersentuh listrik. Sedangkan air sebagai kebutuhan pokok manusia dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat Murung Raya yang sebagian besar tinggal di derah aliran sungai. Dua hal di atas merupakan argumentasi dasar atas kecilnya sumbangan sektor listrik dan air bersih terhadap perekonomian Murung Raya. Dari tahun ke tahun sumbangannya terhadap perekonomian Murung Raya rata-rata tidak banyak berubah. Pada tahun 2011 sektor ini hanya memberi sumbangan sebesar 0,43 persen. B. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2011 tumbuh sebesar 6,29 persen sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,47. Pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Murung Raya, Tahun 2007-2011 Tahun

PDRB ADHK (Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

(1)

(2)

(3)

2007

809.394,83

4,31

2008

851.599,63

5,21

2009

895.705,35

5,18

2010

949.337,69

5,98

2011

1.009.040,24

6,29

Sumber : PDRB Murung Raya Tahun 2011

PDRB Murung Raya yang dihitung dengan harga tahun dasar 2000 menunjukkan laju pertumbuhan yang selalu meningkat dari tahun 2007 sampai dengan puncaknya pada tahun 2011. Jika dilihat nilai PDRB-nya terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, demikian juga dengan tahun 2009, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari 851 milyar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 895 milyar rupiah pada tahun 2009 dan menjadi 949 milyar pada tahun 2010. Namun jika dilihat laju pertumbuhannya, tahun 2009 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2 008 dan melesat 61

cepat pada tahun 2011 yaitu 1.009 triliun. Laju pertumbuhan sektoral dapat menjelaskan sektor-sektor mana yang memicu terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi Murung Raya pada tahun 2011. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Murung Raya Menurut Sektor, 2007-2011 (Persen) Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Pertanian

0,36

-0,71

4,10

4,42

1,73


9,42

11,04

5,70

6,20

10,37


1,97

3,77

5,10

5,30

5,14


8,72

7,39

10,80

10,44

8,23


12,65

11,61

10,22

10,78

11,28


3,56

4,19

4,80

7,05

4,08


3,18

4,88

5,27

5,39

4,21

8. Keuangan, Persewaan & J. Persh

6,71

11,48

2,42

8,76

6,31

9. Jasa-jasa

1,03

4,30

4,39

5,98

5,92

Total

4,31

5,21

5,07

5,87

6,29


Dari tabel di atas, ada empat sektor yang laju pertumbuhannya di atas pertumbuhan total PDRB Murung Raya 2011, yaitu : 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian, 2) Sektor Listrik dan Air Bersih, 3) Sektor Bangunan, 4) Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan, dan Lima sektor sisanya yang menunjukkan laju pertumbuhan di bawah pertumbuhan PDRB secara total yaitu : 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Industri Pengolahan, 3) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 4) Sektor Pengangkutan dan Kominukasi, dan 5) Sektor Jasa-jasa Jadi, dari sembilan sektor yang ada, empat sektor di antaranya memicu percepatan laju pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2011. Namun di antara empat sektor tersebut, salah satunya merupakan sektor yang mempunyai peran besar dalam perekonomian Murung Raya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2011 sektor ini merupakan yang terbesar di antara 62

delapan sektor lainnya, yaitu sebesar 37,14 persen. Sehingga pertumbuhan sebesar 10,37 persen dari sektor ini memberikan dampak cukup signifikan terhadap percepatan perekonomian Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan. Tabel 3.4 Sumber Pertumbuhan PDRB Murung Raya Menurut Sektor, 2007-2011 (Persen) 2007 2008

SEKTOR (1)

(2)

(3)

2009

2010

2011

(4)

(5)

(6)

1. Pertanian

0,13

(0,24)

0,42

0,43

0,52


2,91

3,58

2,94

3,41

3,79


0,06

0,12

0,16

0,16

0,16


0,03

0,02

0,03

0,03

0,03


0,47

0,46

0,43

0,48

0,52


0,30

0,36

0,40

0,59

0,35


0,18

0,27

0,23

0,24

0,22

8. Keuangan, Persewaan & J. Persh

0,13

0,23

0,13

0,15

0,14

9. Jasa-jasa

0,10

0,42

0,43

0,50

0,57

4,31

5,21

5,18

5,98

6,29

PDRB Sumber : PDRB Murung Raya Tahun 2011

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, penyokong utama pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2011 adalah sektor pertambangan dan penggalian, sejalan dengan besarnya sumbangan diberikan. Sedangkan sektor jasa-jasa merupakan penyokong pertumbuhan yang kedua setelah pertambangan dan penggalian. Dari total pertumbuhan ekonomi Murung Raya sebesar

6,29

pada

tahun

2011,

sektor

pertambangan

dan

penggalian

memberikan sumbangan sebesar 3,79 persen dan sektor Jasa memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,57 persen. C. PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu wilayah pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan regional per kapita adalah nilai produk domestik regional netto (PDRN) atas biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Produk domestik regional netto atas biaya faktor produksi diperoleh dengan mengurangkan nilai penyusutan dan pajak tidak langsung terhadap nilai PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku Murung Raya pada tahun 2011 adalah sebesar 16,99 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 63

pertengahan tahun Murung Raya tahun 2011 adalah sebesar 1,68 persen. Dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi pertumbuhan positif terhadap PDRB per maupun pendapatan regional per kapita. PDRB per kapita dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap jiwa dalam satu tahun secara rata-rata, meskipun untuk tingkat pemerataannya kita perlukan kajian lebih lanjut lagi. Perkembangan PDRB per kapita Murung Raya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 disajikan secara lengkap pada tabel berikut. Tabel 3.5 PDRB Perkapita Murung Raya ADHB dan ADHK 2000 Tahun 2007-2011 PDRB Perkapita (Rp)

Tahun

ADHB

ADHK 2000

(1)

(2)

(3)

2007

15.863.392,31

8.894.448,67

2008

17.140.656,28

9.157.969,94

2009

19.230.013,86

9.429.050,32

2010

21.672.030,36

9.801.436,08

2011

24.936.007,93

10.246.143,74


Dari tahun ke tahun PDRB per kapita Murung Raya, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000, menunjukkan pola yang positif. Pada tahun 2011, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai nilai ±25 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 15,06 persen dibandingkan tahun 2010. Artinya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku per bulan secara rata-rata mencapai nilai 2 juta rupiah lebih. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2011 sebesar ±10 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 4,54 persen dari tahun 2010. Pendapatan Regional Perkapita merupakan PDRN atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir kedalam dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 3.1.1.2.

Tingkat Inflasi Laju

inflasi

merupakan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga 64

konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi. Angka inflasi dan deflasi disajikan hanya pada tingkat provinsi. Keadaan inflasi di Kabupaten Murung Raya tercermin melalui data inflasi di Kota Palangka Raya dan inflasi di Kota Sampit. Pada bulan Januari 2012 terjadi inflasi di Kota Palangka Raya sebesar 2,53 persen. Laju inflasi “year on year” (Januari 2012 terhadap Januari 2011) adalah 7,63 persen. Dari 66 kota yang menghitung indeks harga konsumen, tercatat 62 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi adalah : daging ayam ras, ikan gabus, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain : udang basah, ikan saluang, angkutan udara, emas perhiasan dan kelapa. Dari 7 kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok bahan makanan 6,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 2,85 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,43 persen; kelompok kesehatan 0,32 persen; kelompok sandang 0,15 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,03 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya yaitu kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan mengalami penurunan indeks 0,26 persen. Pada bulan Januari 2012 terjadi inflasi di Sampit sebesar 1,96 persen. Laju inflasi “year on year” (Januari 2012 terhadap Januari 2011) adalah 4,37 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Sampit selama bulan Januari 2012 antara lain : daging ayam ras, sewa rumah, semen, ikan tongkol dan rokok kretek filter. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain : ikan bandeng, bawang merah, emas perhiasan, batu bata dan udang basah. Pada bulan Januari 2012 keadaan inflasi di Kalimantan Tengah merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit mengalami inflasi sebesar 2,29 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 6,20 persen. Sehingga inflasi yang terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah sekitar 6,20 persen. Bila dilihat dari faktor jarak dan kesulitan infrastruktur ke kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, maka dapat diperkirakan bahwa inflasi di Kabupaten Murung Raya tahun 2012 pasti lebih besar dari 6,20 persen. Gambaran inflasi dari 8 kota IHK di Kalimantan yang menghitung inflasi pada bulan Januari 2012, secara berurutan yaitu di Kota Banjarmasin 2,92 persen; Palangka Raya 2,53 65

persen; Sampit 1,96 persen; Balikpapan 1,94 persen; Tarakan 1,44 persen; Singkawang 1,39 persen; Samarinda 1,33 persen dan Pontianak 0,94 persen. Tampaknya keadaan inflasi yang terjadi di Kabupaten Murung Raya masih tinggi dan belum mampu ditekan sampai batas minimal sekitar 5%. Oleh karena itu secara makro, pengaruh inflasi tinggi akan mendorong kenaikan suku bunga. Tidak itu saja, secara mikro akan berpengaruh juga terhadap komponen biaya produksi. Inflasi tinggi akan melemahkan kinerja industri manufaktur dan UMKM di Kabupaten Murung Raya, karena biaya bahan baku dan upah tenaga kerja di wilayah ini menjadi lebih mahal. Pengaruh inflasi yang terasa paling parah di Kabupaten Murung Raya yaitu bagi masyarakat di pedalaman. Oleh karena itu program yang perlu dipertajam dalam RKPD Murung Raya tahun 2014 adalah program pengembangan dan peningkatan insfrastruktur jalan darat ke wilayah perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan desa. 3.1.1.3.

Sumbangan Sektoral 1) Sumbangan

Sektor

Pertanian,

Peternakan,

Kehutanan

Dan

Perikanan Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan (tabana), tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan andil cukup besar dalam perekonomian Murung Raya. Pada tahun 2007, sumbangannya menduduki peringkat pertama di antara sektor

lainnya,

namun

pada

tahun

2008

sampai

dengan

tahun

2011

sumbangannya berada dibawah sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat persentase kontribusinya, tampak adanya penurunan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, namun sedikit mengalami peningkatan di tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011. Sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap PDRB Murung Raya sebesar 33,34 persen pada tahun 2007 dan pada periode tahun 2008 turun menjadi sekitar 30,83 persen, turun menjadi sebesar 28,88 persen pada tahun 2009, kemudian menurun lagi menjadi 27,32 persen pada tahun 2010 dan terakhir pada tahun 2011 tinggal 25,72 persen. Sumbangan dominan dalam sektor ini disumbang oleh sub sektor tanaman perkebunan, meskipun nilainya juga terus menurun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 sumbangan sub sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB Murung Raya sebesar 9,87 persen. Komoditi yang termasuk di dalam sektor ini antara lain karet, kelapa, kopi, tebu dan lain 66

sebagainya. Dari komoditi-komoditi tersebut produksi karet memberikan andil terbesar di sub sektor tanaman perkebunan, sehingga bila terjadi perubahan volume produksi atau harga akan sangat berpengaruh terhadap sub sektor ini. Sub sektor ini juga merupakan andalan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Murung Raya. Di urutan kedua, sub sektor kehutanan memberi sumbangan sebesar 6,84 persen terhadap PDRB Murung Raya 2011. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 sumbangan sub sektor ini terus mengalami penurunan, diduga akibat semakin ketatnya pemberian sanksi atas illegal logging. Termasuk di dalam sub sektor ini adalah kayu gelondongan, arang, damar, rotan dan hasil ikutan lainnya. Selain dua sub sektor di atas, komponen lain dari sektor ini adalah sub sektor perikanan yang pada tahun 2011 memberikan andil sebesar 4,92 persen, sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 3,03 persen Serta subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 1,06 persen terhadap perekonomian total Murung Raya. Untuk lebih jelasnya distribusi persentase sektor pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2007-2011 (Persen) SEKTOR/SUB SEKTOR (1)

PERTANIAN

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

2010*) 2011**) (5)

(6)

33,34

30,83

28,88

27,32

25,72

1. Tanaman Bahan Makanan

4,17

3,82

3,48

3,21

3,03

2. Tanaman Perkebunan

13,86

12,06

11,17

10,44

9,87

3. Peternakan & Hasil- hasilnya

1,37

1,32

1,18

1,17

1,06

4. Kehutanan

8,59

8,09

7,69

7,28

6,84

5. Perikanan

5,34

5,53

5,36

5,23

4,92

Sumber : PDRB Murung Raya Tahun 2011.

Dirasa perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti halnya tanaman bahan makanan, karena selama ini hasil tanaman bahan makanan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Murung Raya sebagian besar berasal dari luar daerah Murung Raya, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan ketergantungan terhadap daerah lain, akibatnya jika stok tidak stabil, masyarakat akan menjadi korban peningkatan harga yang dengan kata lain dapat menurunkan daya beli masyarakat.

67

2) Sumbangan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor ini mencakup sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan non migas dan sub sektor penggalian. Khusus untuk sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi tidak dibahas dalam publikasi ini, karena keberadaannya belum pernah diketahui di Murung Raya. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Murung Raya tahun 2011. Sumbangannya terus meningkat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Sumbangan sektor pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian Murung Raya, pada tahun 2011 sebesar 37,14 persen. Sumbangan sektor ini didominasi oleh sub sektor pertambangan tanpa migas dengan konstribusi lebih dari 98 persen, sedangkan sub sektor penggalian kurang dari 2 persen peranannya terhadap sektor ini, sehingga naik turunnya konstribusi sektor pertambangan dan penggalian bisa dikatakan karena pengaruh dari sub sektor pertambangannya saja. Tabel 3.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertambangan dan Penggalian Murung Raya, Tahun 2007-2011 (Persen) Sektor/Sub Sektor

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

(1)

2010 (5)

2011 (6)

Pertambangan dan Penggalian

30,74

32,35

33,99

34,97

37,14

1. Pertambangan

30,23

31,82

33,45

34,41

36,61

2. Penggalian

0,51

0,53

0,55

0,56

0,53


Produksi pertambangan batu bara Murung Raya merupakan yang terbesar di Kalimantan Tengah, demikian pula dengan produksi emas dan batu bara. Namun perlu dikaji lebih jauh sumbangan sektor ini terhadap kesejahteraan masyarakat Murung Raya. Apakah hasil produksi dari sektor ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat Murung Raya, atau justru seluruh hasilnya dinikmati oleh pihak lain. 3) Sumbangan Sektor Industri Pengolahan Perekonomian Murung Raya tidak dapat dipisahkan dari peranan sektor industri pengolahan, seperti halnya sektor Pertambangan dan penggalian, pada sektor ini hanya mencakup sub sektor industri non migas, karena di Murung Raya tidak terdapat industri migas.

68

Tabel 3.8 Distribusi Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku Murung Raya, Tahun 2007-2011 (Persen) Sektor/Sub Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Industri Pengolahan

3,27

3,23

3,11

3,13

2,97

1. Industri Non Migas

3,27

3,23

3,11

3,13

2,97

(1)


Jika dilihat sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Murung Raya, bisa dikatakan sektor ini kurang bergairah. Karena sumbangannya mengalami pasang surut. Tahun 2007 sektor ini memberi sumbangan sebesar 3,27 persen, namun terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2009 dengan sumbangan sebesar 3,11 persen. Namun pada tahun 2010 sumbangan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan meskipun sedikit, menjadi 3,13 persen dan kembali merosot sumbangannya pada tahun 2011 menjadi 2,97 persen saja. Industri pengolahan yang terdapat di Murung Raya adalah industri kecil menengah. Jumlah unit usaha industri yang terdaftar di instansi terkait pada tahun 2010 adalah sebanyak 279 unit, dengan total tenaga kerja sebanyak 653 orang. Jenis industrinya antara lain adalah industri anyaman rotan dan bambu, penggilingan padi, moulding, pengolahan makanan, industri batu bata dan lainlain. Diperlukan usaha keras untuk menggairahkan sektor ini, seperti halnya mengasah ketrampilan dan kewirausahaan, menyediakan pinjaman modal dengan bunga lunak, mempermudah akses pemasaran produk dan lain sebagainya. 4) Sumbangan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor ini merupakan sektor yang menunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagiannya lagi oleh listrik Non PLN. Untuk air bersih diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan produksi gas dihasilkan oleh Perusaan Gas Negara (PGN), namun di Murung Raya sampai dengan saat ini belum terdapat Perusahaan Gas Negara. Peran sektor ini terhadap pembentukan PDRB Murung Raya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 merupakan yang paling kecil diantara delapan sektor lainnya. 69

Peran sektor ini pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan sumbangan yang terjadi tidak begitu jauh, yaitu dari tahun 0,44 persen pada tahun 2010 menjadi 0,43 persen pada tahun 2011 (lihat tabel). Tabel 3.9 Distribusi Persentase PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Persen) Sektor/SubSektor

2007

2008

2009

2010

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,45

0,44

0,44

0,44

0,43

1. Listrik

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2. Air Bersih

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

(1)


Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang berbagai kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan bahkan pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik, aktivitas masyarakat di malam hari akan lebih beragam. Mereka dapat mengakses televisi untuk kebutuhan informasi dan hiburan, para pelajar dapat belajar dengan penerangan yang memadai, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan di malam hari. 5) Sumbangan Sektor Bangunan/Konstruksi Output sektor bangunan, merupakan output yang paling mudah untuk diamati perkembangannya. Dari tahun ke tahun, output sektor ini terlihat nyata perkembangannya, baik yang dihasilkan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Mulai dari jalan raya, jembatan, gedung-gedung kantor, hotel, pertokoan, perumahan fasilitas umum dan lain lain. Pada tahun 2011 perbaikan jalan dilakukan di banyak ruas jalan di Murung Raya,

pembangunan

gedung

kantor

baru

juga

masih

terus

berjalan,

pembangunan fasilitas umum seperti pengembangan rumah sakit umum dan infrastruktur untuk pendidikan juga terus dilakukan seiring dengan progam Mura Sehat dan Mura Cerdas 2013. Gedung pertokoan dan perumahan juga banyak yang berdiri di tahun 2011. Di tengah tingkat kesulitan geografis yang cukup tinggi di Murung Raya, perkembangan sektor bangunan dapat dikatakan cukup fantastik. Dengan angka Indeks Kemahalan Konstruksi Murung Raya yang cukup tinggi dan menduduki peringkat ketiga di antara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, ternyata sektor bangunan dapat tumbuh dengan trend yang positif. Pada, tahun 2011 70

sumbangan sektor ini terhadap pembentukan PDRB sebesar 5,57 persen. 6) Sumbangan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran dari tahun ke tahun semakin cepat. Sub sektor perdagangan lebih dominan dibandingkan subsektor hotel dan restoran. Puncaknya terjadi pada tahun 2010, karena kontribusi sektor ini sedikit menurun pada tahun 2011, yaitu dari 9,89 persen pada tahun 2010 menjadi 9,86 pada tahun 2011. Sumbangan sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB Murung Raya Tahun 2011 yang sebesar 9,86 persen tersebut sebanyak 9,03 persennya adalah dari sub sektor perdagangan. Sementara sub sektor hotel hanya berkontribusi sebesar 0,31 persen dan sub sektor restoran berkontribusi sebesar 0,52 persen saja. Naiknya laju pertumbuhan sektor ini secara tidak langsung juga diakibatkan oleh pertumbuhan di sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta permintaan domestik yang menjadi komponen dalam pembentukan sub sektor perdagangan besar dan eceran yang juga mengalami kenaikan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan sebagai sektor jasa penghubung antara produk-produk industri dan pertanian dengan konsumen. Secara lengkap kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.10 Distribusi Persentase PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku,2007-2011 (Persen) Sektor/Sub Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

(1) Perdagangan, HotelDan Restoran

(2) 9,36

(3) 9,30

(4) 9,52

(5) 9,89

(6) 9,86

1. Perdagangan Besar &Eceran

8,43

8,43

8,63

9,04

9,03

2. Hotel

0,37

0,36

0,35

0,33

0,31

3. Restoran

0,56

0,56

0,54

0,53

0,52


7) Sumbangan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas setiap sektor ekonomi. Dalam era globalisasi peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama sub sektor

71

komunikasi, sedangkan sub sektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas perekonomian. Secara lengkap kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.11 Distribusi Persentase PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Murung Raya atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Persen) SEKTOR / SUB SEKTOR

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

6,97

6,80

6,36

5,89

5,49

1. Angkutan Jalan Raya

2,34

2,35

2,29

2,17

2,05

2. Ang. Sungai, Danau & Penyebrangan

4,05

3,91

3,56

3,19

2,93

3. Angkutan Udara

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

4. Jasa Penunjang Angkutan

0,12

0,12

0,12

0,13

0,12

5. Pos dan Telekomunikasi

0,44

0,41

0,37

0,38

0,37


Laju pertumbuhan sektor ini melambat pada tahun 2011. Laju persektor yang mendukung aktivitas sektor riil, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 5,89 persen, sedangkan pada tahun 2011 melambat sebesar 5,49 persen, sebagai sektor yang mendukung aktivitas sektor rill, sektor pengangkutan dan komunikasi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Sedangkan sumbangan sektor ini terhadap total PDRB Murung Raya tahun

2011 adalah

sebesar

5,49

persen, menurun dibandingkan

sumbangannya pada tahun-tahun sebelumnya. Sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi masih didominasi oleh sub sektor angkutan jalan raya. Dua sub sektor yang menarik untuk diamati dalam sektor ini adalah sub sektor angkutan jalan raya dan sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sumbangan sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan terus mengalami penurunan, sedangkan sub sektor angkutan jalan raya yang mulai naik pada tahun 2008 kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2009 hingga tahun 2010. Jembatan Merdeka Murung Raya yang diresmikan pertengahan tahun 2008 mampu sedikit mendongkrak sumbangan angkutan jalan raya, namun sepertinya masyarakat masih enggan meninggalkan angkutan sungai yang selama ini biasa mereka gunakan. Sehingga penurunan sumbangan sub sektor angkutan sungai juga tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. 72

Penurunan

sumbangan

angkutan

jalan

raya

juga

ditunjang

oleh

peningkatan di sub sektor angkutan udara. Waktu tempuh Murung Raya Palangka Raya melalui jalur darat selama 12 jam dapat disingkat menjadi kurang dari satu jam. Pada tahun 2011 jumlah penumpang pesawat yang berangkat dari Bandar Udara Khusus Dirung adalah 5.946 orang, sedangkan penumpang datang sebanyak 4.996, dengan frekuensi penerbangan tiga kali pulang pergi dalam satu minggu. Dengan semakin baiknya infrastruktur jalan raga yang menghubungkan Murung Raya dan Barito Utara, mobilisasi masyarakat berkendaraan motor roda dua juga semakin meningkat. Pada tahun 2011 tercatat ada 9.900 sepeda motor di Murung Raya. Alternatif ini juga secara tidak langsung mengurangi sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi di Murung Raya yang sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 6,97 pada tahun 2007 menjadi 5,49 pada tahun 2011. 8) Sumbangan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Secara garis besar sektor ini terbagi atas lima kelompok kegiatan utama yaitu : usaha perbankan, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan dan usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Namun khusus untuk jasa penunjang keuangan, pada tahun 2011 belum turut memberi sumbangan terhadap PDRB Murung Raya. Sektor ini disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya (penyalurannya) kembali. Laju pertumbuhan sektor ini melambat cukup drastis pada tahun 2009 akibat adanya krisis global. Menurunnya harga komoditas karet sebagai produk unggulan perkebunan masyarakat Murung Raya, secara langsung mengurangi besarnya dana yang dihimpun sub sektor bank. Secara lengkap kontribusi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.12 Distribusi Persentase PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Persen) SEKTOR/SUB SEKTOR

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2,21

2,42

2,40

2,33

2,28

KEUANGAN, PERUSAHAAN

PERSEWAAN

DAN

JASA

73

1. Bank

0,62

0,80

0,75

0,75

0,72

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

0,39

0,39

0,38

0,35

0,33

3. Sewa Bangunan

1,19

1,23

1,26

1,21

1,22

4. Jasa Perusahaan

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01


Jika dilihat sumbangan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tahun 2009, ternyata tidak berkurang cukup signifikan, bahkan justru ada peningkatan sumbangan di sub sektor sewa bangunan, akibat semakin banyaknya pendatang baru di Murung Raya. Semenjak tahun 2009, kontribusi sektor ini terus menurun dari tahun ke tahun, mulai dari sebesar 2,40 persen pada tahun 2009, menurun menjadi 2,33 pada tahun 2010 dan terus menurun sampai dengan 2,28 persen pada tahun 2011. 9) Sumbangan Sektor Jasa-Jasa Pada klasifikasi ini sektor jasa-jasa diuraikan menjadi dua sub sektor yaitu jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Jasa pemerintahan umum mencakup administrasi pemerintah dan pertanahan serta jasa pemerintahan lainnya seperti jasa pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan lainnya. Sub sektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan sektor riil, sektor ini terus meningkat dan memiliki prospek yang cukup baik. Laju pertumbuhan ekonomi sektor ini meningkat pada tahun 2011 mencapai 5,92 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 5,15 persen. Uniknya, Kontribusi sektor ini tidak sejalan dengan percepatan pertumbuhan yang terjadi. Pada tahun 2011 kontribusi sektor jasa menurun dari 10,68 persen pada tahun 2010, menjadi 10,54 pada tahun 2011. Secara lengkap kontribusi sektor Jasa-jasadisajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.13 Distribusi Persentase PDRB Sektor Jasa-jasa Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Persen) SEKTOR/SUB SEKTOR

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9,39

10,03

10,41

10,68

10,54

1. Pemerintaha Umum

8,51

9,14

9,53

9,80

9,71

2. Swasta

0,89

0,90

0,89

0,87

0,83

JASA-JASA


74

Sumbangan terbesar sektor jasa-jasa pada tahun 2011 diberikan oleh sub sektor jasa pemerintahan umum yakni sebesar 9,71 persen, demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada sub sektor jasa swasta pada tahun 2011 sumbangannya sedikit menurun dari 0,87 pada tahun 2010 menjadi 0,83 pada tahun 2011. 3.1.1.4.

Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (AHK-2000) Pada tahun 2009 angka laju pertumbuhan ekonomi (AHK-2000) di Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar 5,07%. Selanjutnya pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 5,87%, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,10%. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2009 angka laju pertumbuhan ekonomi (AHK2000) di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 6,20, dan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 6,67 (lihat table berikut).

Tabel 3.14. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (AHK2000)Tahun 2009 - 2011 Nomor

Daerah

2009

2010

2011

1

Kabupaten Murung Raya

5,07

5,87

6,10

2

Provinsi Kalimantan Tengah

6,20

6.40

6,67

Sumber : Murung Raya Dalam Angka Tahun 2010

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi (AHK-2000) di Kabupaten Murung Raya tahun 2009 – 2011 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi (PE) di Kabupaten Murung Raya memang sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Permasalahannya baik di Kabupaten Murung Raya maupun pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi yaitu belum tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 10% - 12% per tahun) serta merata di semua sektor. Faktor penyebab angka laju pertumbuhan ekonomi (AHK-2000) di Kabupaten Murung Raya periode tahun 2009 – 2011 lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Tengah yaitu karena program pengembangan investasi sektor rill di daerah lebih diarahkan pada investasi jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek (1-2 tahun) belum berhasil menunjukkan kenaikan produksi. Selain itu karena Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang baru dan jauh dari akses pelabuhan, sehingga ekspor masih

75

belum terealisasi; dan juga sektor-sektor ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah masih belum banyak berkembang. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten Murung Raya, maka melalui RKPD tahun 2014 ini, disamping tetap dilakukan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, dan pengembangan sektor pertambangan; juga dilakukan melalui pengembangan sektor perdagangan (ekspor), meningkatkan belanja rumah tangga (belanja konsumen), investasi, dan belanja pemerintah. Pengembangan investasi dapat dilakukan melalui pengembangan investasi pada sektor-sektor modern dan sektor-sektor tradisional. Pengembangan investasi pada sektor-sektor tradisional diperlukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. B. Pendapatan Regional Perkapita (AHK 2000) Pada tahun 2009 Pendapatan Regional Perkapita (AHK 2000) di Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar Rp. 9.429.050,32. Selanjutnya pada tahun 2010 naik menjadi sebesar Rp. 9.801.436,08 kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp. 10.246.143,74. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2008 Pendapatan Regional Perkapita (AHK 2000) di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 6,34 juta dan pada tahun 2009 turun menjadi sebesar 6,00 juta. Tabel. 3.15. PDRB Perkapita Murung Raya ADHB dan ADHK 2000, Tahun 2009 – 2011 (Rupiah) PDRB Perkapita (Rp) Tahun

ADHB

ADHK 2000

(1)

(2)

(3)

2009

19.230.013,86

9.429.050,32

2010*)

21.672.030,36

9.801.436,08

2011**)

24.936.007,93

10.246.143,74


Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian Pendapatan Regional Perkapita AHK 2000 di Kabupaten Murung Raya dalam periode tahun 2009 – 2011 menunjukkan kecenderungan semakin naik dan posisinya masih diatas pendapatan regional perkapita tingkat provinsi. Faktor penyebab naiknya Pendapatan Regional Perkapita AHK 2000, yaitu karena adanya keberhasilan

76

program-program pengendalian laju pertumbuhan penduduk, terutama akibat menurunnya pertambahan penduduk melalui migrasi masuk secara alami. Program peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita yang perlu dipertajam dalam RKPD Murung Raya tahun 2014 terutama pada aspek pemerataan pendapatan, yaitu melalui penajaman program peningkatan keterampilan, program

peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan program

alih teknologi pada sektor-sektor ekonomi rakyat (sektor tradisional). C. Infrastruktur Pada tahun 2008 panjang jalan darat dengan kondisi baik di Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar 58,7 Km dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 114,69 Km. Selama periode tahun 2008-2009 total panjang

jalan darat juga

mengalami peningkatan. Faktor pendukung terjadinya peningkatan jalan darat ini yaitu adanya keberhasilan program pengembangan dan peningkatan insfrastruktur (jalan darat) di Kabupaten Murung Raya. Tabel 3.16. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 – 2010 (dalam Km) No

Tahun

1

Kondisi Buruk

Sedang

Baik

2008

1254,03

102,9

58,7

2

2009

1454,06

10,9

114,69

3

2010

377,07

12,24

118,67

Sumber : Murung Raya Dalam Angka Tahun 2010

Masalah pembangunan infrastruktur (jalan) di Kabupaten Murung Raya yaitu masih banyak dijumpai panjang jalan dalam kondisi buruk (belum tuntas). Secara umum masalah pembangunan infrastruktur (jalan) di Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2010 dapat dikatakan belum dapat memenuhi secara tepat akan kebutuhan infrastruktur (jalan dan jembatan) bagi masyarakat. Kriteria ketepatan ini mencakup waktu, kualitas, kuantitas dan lokasi. Sasaran pembangunan daerah bidang infrastruktur dalam RKPD tahun 2013 ini yaitu pemenuhan secara tepat akan kebutuhan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, maka program pengembangan dan peningkatan insfrastruktur masih perlu di pertajam, dengan sasaran prioritas : (1) meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada ruas jalan 77

antar kota kabupaten dan kecamatan, (2) meningkatnya kuantitas (panjang dan lebar) jalan dan jembatan pada ruas jalan dan jembatan antar kecamatan dengan perdesaan. 3.1.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Di sini akan dilakukan identifikasi tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya, khususnya pada tahun rencana (2014) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (2015), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang (2014). 3.1.2.1.

Tantangan Pembangunan

ekonomi

Murung

Raya

tahun

2013

masih

akan

menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang terjadi sebagai berikut : 1) Tantangan meningkatkan stabilitas ekonomi makro. Tantangan ini sangat tergantung dari pemulihan gejolak ekonomi di negara-negara Eropa. Dampak penurunan ekspor akibat naiknya pengangguran di Eropa juga pasti berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Meningkatnya angka pengangguran di negara-negara tujuan ekspor tersebut akan berdampak menurunkan permintaan yang selanjutnya akan menurunkan ekspor dari dalam negeri termasuk dari Kabupaten Murung Raya. 2) Tantangan menghadapi kecenderungan semakin tingginya harga minyak dunia. Tantangan ini memaksa pemerintah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (subsidi BBM). Pengurangurangan subsidi harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga BBM

baik pada tingkat harga

penyalur maupun pada tingkat harga pengecer di pedalaman Kabupaten Murung Raya. Kalau ini benar-benar terjadi maka akan berpengaruh signifikan terhadap aktivitas produksi dan distribusi barang. 3) Tantangan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat signifikan dipengaruhi oleh investasi; dan investasi baik di sektor ril maupun di sektor finansial tergantung dari kondisi iklim investasi yang kondusif. Tantangan ini cukup berat mengingat pengembangan 78

investasi di Kabupaten Murung Raya sangat tergantung dengan kepastian tata ruang, baik provinsi maupun kabupaten.

Komitmen perbaikan iklim

investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan daerah termasuk percepatan pengesahan tata

ruang,

pelayanan,

dan

penyederhanaan

prosedur

termasuk

penyederhanaan birokrasi. 4) Tantangan penyediaan infrastruktur yang cukup memadai dan berkualitas. Tantangan ini cukup berat mengingat di satu sisi wilayah Kabupaten Murung Raya cukup luas, namun dana pembangunan infrastruktur masih terbatas. Pembangunan infrastruktur ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

tinggi

dan

berkelanjutan.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar arus barang dan orang. Keadaan infrastruktur yang baik dan lancar sangat membantu untuk menurunkan unit biaya angkut, sehingga turut meningkatkan daya saing produk lokal. 5) Tantangan meningkatkan volume perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Tantangan ini cukup berat mengingat Kabupaten Murung jauh dari pelabuhan laut, dan juga lapangan udara masih belum memadai sebagai pintu keluar arus barang. Tingginya volume perdagangan melalui ekspor sangat diperlukan, tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu. 6) Tantangan meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, Tantangan

masyarakat ini

cukup

dan berat

swasta terutama

(public-private untuk

partnership).

membangun

tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan sektor swasta. Karena kalau salah satu dari komponen itu rusak maka partisipasi akan terganggu. Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan,

terutama

pembiayaan

investasi

dan

penyediaan

infrastruktur yang berkualitas memaksa pemerintah kabupaten menjalin kemitraan yang dilandasi dengan tingkat kepercayaan tinggi bagi semua pihak. 3.1.2.2.

Prospek Apabila tantangan-tantangan yang telah teridentifikasi di atas dapat di

atasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya tahun 2013 dan 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 79



Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh menjadi sebesar 6,5%. Optimisme yang kuat karena adanya perbaikan belanja pemerintah dan peningkatan pengeluaran konsumen. Hal yang menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi dan paling sulit diatasi diperkirakan bersumber dari faktor internal yaitu adanya kenaikan harga BBM; dan lambatnya pengesahan tata ruang sehingga berdampak pada lambatnya pergerakan investasi.



Prospek inflasi di Kabupaten Murung Raya tahun 2013 diperkirakan berkisar 6% - 6,5%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga barang-barang konsumsi dan meningkatnya biaya transportasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akibat distribusi BBM yang terbatas dengan adanya pengurangan subsidi.



Prospek penyerapan tenaga kerja tahun 2013 masih belum begitu besar, sebagai dampak lambatnya perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN di berbagai sektor ekonomi.



Prospek perekonomian Kabupaten Murung Raya tahun 2014 diprediksi tidak jauh berbeda dibanding tahun 2013. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai tantangan baik faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (krisis global)

yang

diperkirakan

masih

belum

sepenuhnya

kondusif

bagi

tercapainya kinerja ekonomi daerah. Sehubungan dengan tantangan dan prospek pembangunan ekonomi tahun

2013, maka

ada

beberapa

hal

penting yang

patut mendapat

pertimbangan dengan cermat yaitu : 1) Keberhasilan pemerintah kabupaten Murung Raya mengelola anggaran tahun 2012 akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tahun 2013. 2) Kemampuan pemerintah kabupaten Murung Raya dalam memperkuat ketahanan pangan akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi derah mengingat harga pangan yang mengarah pada kecenderungan yang semakin tinggi. Jika ketahanan pangan daerah terganggu dan harus didatangkan dari luar maka akan sangat membebani ekonomi daerah. 3) Peningkatan kemampuan koordinasi pemerintah daerah meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter dan sektor rill dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, 80

4) Efektivitas kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi resiko bisnis, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mengatasi rintangan masuk guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing eksport non migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 5) Dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha di daerah tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 6) Pelaksanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang memungkinkan terciptanya keberdayaan masyarakat di desa/kelurahan sasaran PNPM sehingga akan lebih memudahkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Murung Raya

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Keadaan realisasi keuangan daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 serta proyeksi pada tahun rencana yaitu tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 s.d. 2014 Jumlah NO

Realisasi

Uraian

Tahun 2010 (1)

(2)

(3)

1.1

PAD

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah Hasil

1.1.3

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi /Target pada

2011

2012

2013

Tahun 2014

(4)

(5)

(6)

(7)

16.587.486.110,94

19.348.266.307,89

29.600.000.000,00

33.600.000.000,-

797.310.679,00

794.245.259,58

2.928.000.000,00

3.565.000.000.-

5.438.000.000.-

3.280.561.845,00

3.514.439.575,00

4.446.500.000,00

7.860.000.000.-

8.454.000.000.-

1.593.206.342,84

1.913.363.523,14

2.750.000.000,00

3.250.000.000.-

3.250.000.000.-

10.916.407.244,10

13.126.217.950,17

19.475.500.000,00

18.925.000.000.-

18.275.000.000.-

717.960.697.262,27

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang dipisahkan Lain-lain 1.1.4

pendapatan

asli

daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

510.473.171.108,00

609.963.278.161,00

646.261.586.000,00

1.2.1

Dana

106.881.208.108,00

152.874.938.161,00

136.550.000.000,00

bagi

hasil

81

172.027.915.262,27

186.709.274.574.-

Tabel 3.17. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 s.d. 2014 Jumlah NO

Realisasi

Uraian

Tahun 2010 (1)

(2)

(3)

pajak/Bagi

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi /Target pada

2011

2012

2013

Tahun 2014

(4)

(5)

(6)

(7)

hasil

bukan pajak 1.2.2

Dana alokasi umum

391.801.263.000,00

442.498.440.000,00

508.288.176.000,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

11.790.700.000,00

14.589.900.000,00

1.423.410.000,00

16.341.004.747,00

33.007.325.172,00

20.899.700.400,00

100.000.000,00

-

545.932.782.000.00

600.525.200.000.-

Lain-lain 1.3

pendapatan daerah

49.908.887.827,11

yang sah 1.3.1

Hibah

-

1.3.2

Dana darurat

-

-

Bagi hasil pajak dari 1.3.3

provinsi

dan

dari

pemerintah daerah

7.155.407.947,00

10.806.337.320,00

11.821.728.600,00

9.185.596.800,00

22.100.987.440,00

9.077.971.800,00

25.769.011.955,11

28.345.900.000.-

lainnya Dana 1.3.4

Penyesuaian

dan

Otonomi

22.139.875.872,00

22.139.875.872,00

2.000.000.000.-

-

Khusus Bantuan Keuangan 1.3.5

dari

provinsi

-

pemerintah daerah lainnya**)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

(1.1

543.401.661.965,94

662.318.869.640,89

696.761.286.400,00

801.469.585.089

+1.2+1.3)

Sumber : APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013.

3.2.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pada bagian ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumbersumber pendapatan Kabupaten Murung Raya berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya yang berasal dari PAD, meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Sedangkan Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil 82

Buka Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi : Dana Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Murung Raya meliputi : a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan (2013), dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah. c.

Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya pada tahun

2013 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk

tetap

menjaga

terciptanya

iklim

usaha

yang

kondusif

bagi

berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Murung Raya akan lebih difokuskan pada upaya; 1)

Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

2)

Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan;

3)

Peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

4)

Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;

5)

Pemutakhiran

data

potensi

pajak

dan

retribusi

memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI).

83

daerah

dengan

b. Memperkuat posisi tawar (bargaining position) pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan

secara

langsung

oleh

Pemerintah

Daerah,

seperti

Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah

termasuk

berbagai

regulasi

kebijakan.

Disamping

itu

peningkatan

pendapatan daerah pada tahun 2013 tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya khususnya dan provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Pada bagian ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam APBD. Kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Murung Raya memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2013. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut :

84

Tabel 3.18. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 s.d Tahun 2014 Jumlah NO

Uraian

(1)

2.1

(2)

Belanja

Realisasi Tahun

2010

2011

(3)

(4)

Realisasi

Realisasi

Tahun

Tahun

2012

2013

(5)

(6)

Tidak

Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3 2.1.4 2.1.5

Realisasi Tahun

167.061.286.280,50

201.314.862.828,00

232.851.410.750,03

274.471.815.994,15

Belanja subsidi

3.647.492.926,00

3.840.010.020,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000.-

Belanja hibah

6.451.755.000,00

3.724.588.500,00

10.575.000.000,00

28.676.660.871,69

11.107.787.731,00

8.859.064.934,00

9.935.216.152,00

8.856.400.000.-

814.000.000,00

795.500.000,00

827.000.000,00

827.000.000,00

8.100.410.999,00

15.621.301.000,00

35.647.811.000,00

39.271.011.000,00

234.719.000,00

776.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

197.417.451.936,50

234.931.327.282,00

292.836.437.902,03

42.902.909.809,00

42.224.718.697,00

36.584.146.860,00

45.904.689.555

112.418.678.024,00

123.556.063.154,00

137.647.560.031,30

150.190.936.379,11

189.051.383.174,96

221.001.648.664,50

271.489.401.610,00

263.464.933.025,63

Belanja

bantuan

sosial Belanja bagi hasil kepada

2.1.6

Provinsi/Kabupaten/ kota

dan

Pemerintah Desa* Belanja Keuangan 2.1.7

Bantuan kepada

Provinsi/Kabupaten/ kota

dan

Pemerintahan Desa* 2.1.8

B

Belanja

tidak

terduga JUMLAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2 2.2.3

Belanja barang dan jasa Belanja modal

85

355.102.887.865,84

Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (7)

C

D

JUMLAH

BELANJA

LANGSUNG

TOTAL

JUMLAH

BELANJA

344.372.971.007,96

386.782.430.515,50

445.720.108.501,30

541.790.422.944,46

621.713.757.797,50

738.556.546.403,33

459.560.558.959,74

814.663.446.825,58

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Murung Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. b. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. c.

Belanja daerah Kabupaten Murung Raya disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Dalam

rangka

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

pemerintah

Kabupaten Murung Raya akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di kabupaten Murung Raya ini, termasuk investasi bidang Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. e. Penyusunan belanja daerah Kabupaten Murung Raya diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada bagian ini berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan 86

anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Murung Raya dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana (2014) serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (2015) dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 s.d Tahun 2014 Jumlah

Jenis Penerimaan NO

dan Pengeluaran

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Pembiayaan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Daerah

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa

lebih

134.786.069.393,12

133.240.017.748,60

-

-

44.795.260.003,33

perhitungan anggaran

tahun

sebelumnya (SILPA) 3.1.2

Pencairan

Dana

Cadangan

87

-

15. 193.861.736,20



Jenis Penerimaan NO

dan Pengeluaran

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Pembiayaan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Daerah

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) 3.1.3

Hasil

penjualan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134.786.069.393,12

133.240.017.748,60

44.795.260.003,33

15. 193.861.736,20

2.672.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

485.290.666,00

645.258.557,00

-

3.157.290.666,00

3.645.258.557,00

kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

88

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00



Jenis Penerimaan NO

(1) JUMLAH

dan Pengeluaran

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Pembiayaan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Daerah

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PEMBIAYAAN

131.628.778.727,12

129.594.759.191,60

41.795.260.003,33


13.193.861.376,20

NETTO

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, yaitu yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; b. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan serta tidak menggunakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah; c.

Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

89

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents