BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Hasil Penelitian 1. Sanksi Pidana Seumur Hidup Dalam Peraturan Perundang-undangan a. Sanksi Pidana Seumur Hidup Dalam KUHP Perumusan sanksi
pidana seumur hidup dalam KUHP dapat dirumuskan
seperti pada tabel dibawah: Tabel 3.1 Rumusan Ancaman Sanksi Pidana dengan PSH Dalam KUHP No.
Kelompok Kejahatan
1.
Keamanan Negara
2. 3.
Kejahatan terhadap Negara Membahayakan kepentingan umum
4. 5. 6. 7. 8.
Terhadap nyawa Pencurian Pemerasan& Pengancaman Pelayaran Penerbangan
Perumusan Ancaman Pidana/ Pasal Mati/SH/20 TH SH/20 TH 104, 111 (2), 124 106, 107 (2), 108 (3) (2), 124 140 (3) 187 ke-3,198 ke-2, 200 ke-3, 202 (2), 204 (2) 340 339 365 (4) 368 (2) 444 479 k (2), 479 o (2) 479 f sub b, 479 k (1), 479 o (1)
Sumber: Tongat. Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,.Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004
Keterangan:
Mati = Pidana Mati SH = Pidana Seumur Hidup 20 TH = Pidana penjara paling lama 20 tahun 1
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perumusan sanksi pidana dalam KUHP menggunakan sistem alternatif yaitu pidana seumur hidup dialternatifkan dengan pidana mati atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan dengan fungsi subsidair, yaitu sebagai pengganti untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Melihat perumusan pidana seumur hidup dalam KUHP yang secara keseluruhan menggunakan sistem alternatif menunjukkan, bahwa pidana seumur hidup dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang dapat dipilih untuk penjatuhannya tidak bersifat imperatif. Berbeda halnya dengan perumusan ancaman pidana penjara selama waktu tertentu yang justru banyak menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem tunggal yang bersifat imperatif. Hal ini tentu berbeda dengan perumusan sanksi pidana diluar KUHP yang tidak jarang menggunakan sistem gabungan yaitu alternatif kumulasi, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Dari perumusan pidana seumur hidup atas delikdelik dalam KUHP diatas, secara rasional, ancaman pidana seumur hidup sebagian besar ditujukan pada tindak pidana berat yang membahayakan nyawa orang dengan kata lain merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian.
2
b.
Sanksi Pidana Seumur Hidup Di Luar KUHP Perumusan sanksi pidana seumur hidup selain dalam KUHP, juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHP. Sebagai bahan analisis ada 4 (empat) peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memuat rumusan ancaman pidana seumur hidup yang akan diungkap dalam penelitian ini. Keempat peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1).
Ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 5/1997. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memuat ancaman pidana seumur hidup terhadap tindak pidana seperti yang diatur pada Pasal 59 ayat 2 yang menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Pasal 59 ayat 1 menyatakan perbuatan yang terorganisir yaitu meliputi: 1. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 2. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
3
3. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 4. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan 5. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. Ketentuan perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam ketentuan Pasal 59 ayat 2 yang mencakup tindak pidana dalam Pasal 59 ayat 1, dirumuskan secara alternatif-kumulasi, artinya bahwa sekalipun pidana seumur hidup dialternatifkan dengan pidana mati atau penjara selama 20 tahun, tetapi juga dikumulasi dengan ditambah pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah. Bentuk perumusan ancaman pidana seumu hidup dengan alternativekumulasi seperti ini tidak terdapat dalam perumusan sanksi pidana seumur hidup pada KUHP. 2). Ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 20/2001. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana seumur hidup seperti pada Pasal 2 ayat1, Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
4
Pasal 15 undang-undang ini menyatakan bahwa percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Dengan demikian maka percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan delik yang selesai karena ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda. Sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juga berlaku bagi Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi. Delik ini diatur pada Pasal 16 UU Tipikor. Dalam Pasal 12 B ayat 2 diatur pula ancaman pidana seumur hidup mengenai delik gratifikasi, menurut Pasal 12B ayat (2), bukan “gratifikasi’ nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi” itu. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada Pasal 12 B ayat 2 khusus pidana seumur hidup dirumuskan secara alternative dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).
5
3).
Ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana seumur hidup diantaranya terdapat pada Pasal 111 ayat 2, 112 ayat 2, 113 ayat 2, 114 (1 dan 2), 115 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat 2, 119 ayat 2, 121 ayat 2, Pasal 132 dan 133. Pasal 111 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda. Ancaman pidana seumur hidup pada pasal tersebut menggunakan sistem perumusan alternatif kumulasi, khusus pidana seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun. Pada Pasal 113 ayat 2 dinyatakan bahwa perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam pasal tersebut pidana seumur hidup dialternatifkan dengan pidana mati tetapi juga dialternatifkan dan dikumulasikan dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh 6
miliar). Ketentuan perumusan dengan sistem alternative kumulasi juga terdapat pada Pasal 114 ayat 1 yang merumuskan ancaman pidana seumur hidup yaitu “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda”. Jelas terlihat bahwa ancaman pidana seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun ditambah pidana denda. Pasal 114 ayat 2 yang berkaitan dengan pidana seumur hidup menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda”. Ketentuan pada Pasal 132 tentang percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut termasuk yang diancam dengan pidana seumur hidup maka dipidana dengan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan dan permufakatan jahat dalam undang-undang ini merupakan delik yang dianggap selesai dan merupakan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang diancamkan bagi pelakunya.
4). Ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun2003. Perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat pada Pasal 7
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Pasal 6 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Melihat ketentuan Pasal diatas ancaman pidana seumur hidup dirumuskan dengan sistem alternative, yaitu dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya Pasal 7 menyatakan ancaman pidana seumur selengkapnya berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sistem perumusan pidana yang digunakan adalah dengan sistem tunggal, terlihat bahwa hanya terdapat satu ancaman pidana yaitu pidana seumur hidup saja. Kelemahan dari sistem
8
tunggal salah satunya adalah hakim akan merasa kesulitan menentukan pidana yang tepat untuk dijatuhkan pada pelaku, sebab dalam kondisi seperti ini hakim hanya dihadapkan pada satu jenis ancama pidana. Padahal diketahui bahwa dalam KUHP tidak ditemukan dan tidak diatur mengenai perumusan tunggal untuk pidana mati dan pidana seumur hidup. Salah satu pertimbanganya adalah pidana seumur hidup merupakan pidana terberat satu tingkat setelah pidana mati. Pembuat undang-undang tidak mencantumkan alasan mengapa sanksi pidana pada pasal 7 Undang-Undang Teroris ini hanya memuat ancaman pidana seumur hidup secara tunggal. Selain perumusan tunggal, terdapat sistem alternative yaitu Pasal 9 yang merumuskan “dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Ancaman pidana seumur hidup lainnya juga terdapat pada Pasal 14 yaitu: Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.
9
Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dianggap sebagai delik yang telah selesai karena ancaman pidananya sama dengan pidana yang diancamkan terhadap pelakunya. Ancaman pidana pada Pasal 15 juga berlaku bagi tindak pidana pada Pasal 16 Undang-Undang Teroris. Dari ketentuan pada pasal-pasal yang memuat ancaman pidana seumur hidup pada undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar ancaman pidana seumur hidup dirumuskan secara alternatif. Ketentuan ini tentu saja sama dengan sistem perumusan pidana yang terdapat pada KUHP. Ancaman pidana seumur hidup juga berlaku pada Pasal 17 UndangUndang Nomor 15
Tahun2003 tentang tindak pidana terorisme.
2. Gambaran Tentang Penerapan Pidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang Sebagai bahan analisis yang menjadi unit amatan penulisan ini disajikan tabel narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane guna memberikan gambaran dalam mengkaji Keputusan Menteri terkait kebijakan remisi sebagai upaya menunjang tujuan pemasyarakatan bagi narapidana seumur hidup khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang sebagai berikut:1 Tabel 3.2. 1
Data yang diperoleh penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang atas ijin Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2012.
10
Daftar nama narapidana seumur hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Tahun 2012 No. Nama/umur Ditahan Perkara/ Nomor/putusan pengadilan sejak Pasal 1. Suranto 26 Teroris 934K/Pid/2004 MARI Abdul April 10 Maret 2004 2003 2. Ghoni/35 th 26 Teroris 1191 K/Pid/2004 MARI 10 Sarjiyo/ 32 April Maret 2004 th 2003 3.
Rony 22 Juni 365 Wijaya/32 th 2008 KUHP
866/Pid/B/2008 PN.Semarang 04 Februari 2009
4.
Ruslan Abdul Gani/23 th
31 340 Agustus KUHP 2004
1329 k/Pid/2005 MARI 10 Oktober 2005
5.
Agus Santoso/28 th
31 340 Agustus KUHP 2004
1327 K/Pid/2005 MARI 10 Oktober 2005
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: Narapidana atas nama Suranto Abdul dikenai pidana seumur hidup karena melakukan tindak pidana terorisme melalui Putusan Nomor 934K/Pid/2004 MARI tanggal
10 Maret 2004. Ghoni Sarjiyo dikenai pidana seumur hidup
karena melakukan tindak pidana terorisme yang ditegaskan dengan Putusan Nomor 1191 K/Pid/2004 MARI tanggal 10 Maret 2004. Narapidana atas nama Rony Wijaya dikenai pidana seumur hidup karena memenuhi Pasal 365 KUHP tentang Pencurian yang ditegaskan dalam Putusan Nomor 866/Pid/B/2008 PN. Semarang tanggal 4 Februari 2009. Ruslan Abdul Gani dikenai pidana seumur
11
hidup karena melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Nomor 1329 k/Pid/2005 MARI tanggal 10 Oktober 2005 dan narapidana atas nama Agus Santoso yang dipidana seumur hidup karena melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dikuatkan dengan Putusan Nomor 1327 K/Pid/2005 MARI tanggal 10 Oktober 2005. Semua tindak pidana diatas tergolong dalam tindak pidana berat. Tabel diatas, menunjukkan bahwa Kelima narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang sedang menjalani pidana seumur hidup samapai dengan tahun 2012.
B. Analisis 1. Pidana Seumur Hidup Dari Perspektif Pokok-Pokok Tujuan Pemidanaan Tindak pidana yang dipidana seumur hidup tergolong tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, terorisme, pembunuhan, maker, kejahatan terhadap Negara dan lainnya sebagaiman telah dipaparka sebelumnya. Penjatuhan sebuah pidana seyogianya mampu memberikan tujuan yang adil baik dalam rangka perlindungan masyarakat maupun perlindungan individu. Pidana seumur hidup ini mengantarkan Penulis pada penerapan tujuan pemidanaan yang dapat dicapai melalui pidana seumur hidup saat ini. Tujuan pemidanaan berangkat dari teori-teori pemidanaan sebelumnya seperti teori retributive atau teori absolut, yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sebagai
12
akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Menurut pandangan teori ini pidana mutlak diberikan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Selanjutnya teori teleologis atau relative, teori ini menyatakan bahwa pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Teori ini dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik secara umum maupun khusus. Sedangkan teori retributivisme teleologis (gabungan) menganggap bahwa selain sebagai konsekuensi yang harus diterima pelaku tindak pidana, pemidanaan juga harus memberikan kemanfaatan baik melalui pencegahan secara umum maupun pencegahan secara khusus. a.
Pidana Seumur Hidup Menurut Teori Retributif Pidana seumur hidup dipandang dari tujuan pembalasan dalam teori ini merupakan perwujudan yang nyata bahwa tindak pidana pencurian, teroris dan pembunuhan sebagaimana merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup bagi pelakunya adalah konsekuensi yang harus diterima narapidana. Pidana seumur hidup merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Jika tujuan pidana adalah semata-mata untuk sarana pembalasan saja maka tak ada ruang bebas bagi pelaku tindak pidana yang dipidana seumur hidup. Dalam pandangan teori absolute, tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan cenderung pada sifat pembalasan, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana adalah wajib menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Bertolak dari tujuan tersebut dalam kaitannya dengan pidana seumur
13
hidup, pidana seumur hidup merupakan konsekuensi yang mutlak diterima bagi pelakunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Penulis tujuan pemidanaan dari sudut teori absolute hanya melihat satu aspek saja yaitu bahwa narapidana hanya dijadikan obyek dalam penjatuhan pidana tanpa memandang bahwa selain obyek pidana, narapidana adalah subyek dalam hukum pidana yang patut dihormati hak-haknya, sebab dalam pandangan teori absolute pelaku tindak pidana adalah mutlak untuk dipidana. b.
Pidana Seumur Hidup Menurut Teori Teleologis Menurut pandangan teori ini, pemidanaan harus bertujuan untuk memberikan kemanfaatan. Pidana dianggap sah apabila dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Pidana ditujukan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan secara umum, pidana seumur hidup yang dijatuhkan,setidak-tidaknya memberikan perlindungan kepada masyarakat umum karena pelaku tindak pidana dijauhkan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian dapat mengurangi keresahan yang terjadi dalam masyarakat serta dapat memulihkan keadaan yang sempat terganggu akibat tindak pidana yang ditimbulkan. Tindak pidana pencurian, teroris dan pembunuhan sebagaimana merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana seumur hidup memberikan gambaran bagi masyarakat luas akan sangat besar resiko yang akan diterima bagi pelakunya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seumur hidup memberikan gambaran bagi masyarakat luas
14
sebagai upaya mencegah masyarakat umumnya tidak melakukan tindak pidana. Pencegahan secara khusus dimaksudkan agar pidana seumur hidup yang dijatuhkan dapat memberikan pembelajaran bagi narapidana agar menginsyafi perbuatannya dan menjadi lebih baik. Pencegahan secara khusus juga dimaksudkan agar narapidana mampu menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan sebagai pencegahan baik secara umum dan khusus, pidana seumur hidup akan dianggap benar dijatuhkan bagi para pelakunya, sepanjang dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun diri pelaku tindak pidana tersebut. c.
Pidana Seumur Hidup Dari Sudut Pandang Teori Retributivisme Teleologis Tujuan pidana dalam teori ini adalah gabungan antara unsur dalam teori absolute (pembalasan) dan unsur dalam teori teleologis/ relatif (kemanfaatan). Teori gabungan ini menjadi landasan pemidanaan yang ada di Indonesia saat ini karena dinilai lebih efektif dari teori-teori sebelumnya. Pidana seumur hidup yang dijatuhkan terhadap narapidana seumur hidup jika dilihat dari sudut pandang teori ini, menurut Penulis perlu dilihat terlebih dahulu sejauh apa kemanfaatan yang bisa dirasakan bagi penjatuhan pidana seumur hidup. Tujuan pidana dari penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini narapidana seumur hidup, harus dapat memberikan manfaat nyata yang dapat diterima narapidana sebagai implementasi dari unsur kemanfaatan yang ada
15
dalam teori gabungan. Manfaat tersebut tidak cukup hanya dengan pembinaan dan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan , tetapi juga manfaat lain khususnya manfaat yang menjadi harapan terbesar dari suatu pidana khususnya pidana seumur hidup yaitu pelaksanaan resosialisasi atau kembali ke dalam masyarakat lagi. Tujuan pemidanaan dalam teori gabungan ini ingin menunjukkan bahwa pemidanaan tidak saja sebagai unsure pembalasan seperti pada teori relative, tetapi harus memberikan perlindungan baik bagi masyarakat maupun individu dalam hal ini pelaku tindak pidana, sebab pada prinsipnya teori ini adalah pembaharuan dari teori-teori pemidanaan sebelumnya yang berusaha ingin memandang bahwa pidana dijatuhkan tidak semata-mata untuk pembalasan. Dengan dipidananya seorang pelaku tindak pidana dengan pidana seumur hidup, menurut Penulis cenderung hanya diorientasikan pada aspek perlindungan masyarakat yaitu pencegahan secara umum dengan mengabaikan aspek perlindungan individu yaitu pencegahan khusus, disatu sisi masyarakat merasa terhindar dari pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana namun disis lain pelaku tindak pidana yang menjalani pidana seumur hidup ini jelas harus menghabiskan hidupnya dengan menjalani pidana di sebuah lembaga pemasyarakatan. Kenyataan
yang demikian
memperjelas bahwa pidana
dijatuhkan dengan mengabaikan kepentingan individu yaitu pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang ingin dicapai tidak hanya terbatas pada salah satu aspek
16
dan mengabaikan aspek lainnya melainkan harus dapat terpenuhi secara seimbang baik itu dari aspek perlindungan masyarakat maupun perlindungan individu. Dengan demikian tujuan pemidanaan yang terkandung dalam teori teleologis relative ini pada dasarnya ingin menunjukkan dua aspek penting yang menjadi tujuan utama suatu pemidanaan yaitu pemidanaan harus mampu menunjang aspek perlindungan masyarakat, dan aspek perlindungan individu. Penulis beranggapan bahwa penjatuhan pidana seumur hidup ini cenderung mengabaikan salah satu aspek perlindungan yang menjadi tujuan utama dari pemidanaan pada teori gabungan yaitu aspek perlindungan individu, karena narapidana seumur hidup ini harus kehilangan kesempatannya berperan aktif dalam kapasitasnya sebagai subyek hokum. Oleh karena itu Penulis menganggap bahwa pidana seumur hidup ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan.
1.
Pidana Seumur Hidup Dari Perspektif Tujuan Pemasyarakatan
a.
Pidana Seumur Hidup Menurut Tujuan Resosialisasi
17
Dalam pandangan teoretis konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dari pandangan teoretis tersebut maka diperoleh pengertian bahwa sebenarnya pemasyarakatan ini bertujuan untuk dapat memasyarakatkan kembali setiap narapidana yang dipidana. Terkait dengan pidana penjara seumur hidup, maka tujuan dari pemasyarakatan ini menurut Penulis juga berlaku bagi narapidana seumur hidup. Penulis menganggap bahwa narapidana seumur hidup juga manusia yang tidak hanya dijadikan obyek pemidanaan melainkan juga sebagai subyek dalam tata kehidupan hukum yang berlaku. Artinya narapidana seumur hidup tidak dapat begitu saja dipandang sebagai orang yang harus kehilangan haknya karena harus menjalani pidana seumur hidupnya. Pada
dasarnya
konsep
pemasyarakatan
yang
bertujuan
untuk
memasyarakatkan kembali narapidana dibangun dengan pemikiran yang lebih manusiawi guna menggantikan prinsip kepenjaraan sebelumnya. Pemikiran ini yang kemudian menjadi asas dari pelaksanaan pemasyarakatan.
Pelaksanaan
pemasyarakatan diantaranya harus berasaskan pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindakan pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna. Asas penghormatan harkat dan martabat, yang berarti bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus diperlakukan sebagai manusia dan juga asas kehilangan kemerdekaan merupakan 18
satu-satunya penderitaan, yang dimaksud kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya. Bertitik tolak dari asas dalam pelaksanaan pemasyarakatan tersebut, pidana seumur hidup dalam pengertiannya merupakan bentuk perampasan “kemerdekaan seseorang”. Narapidana yang dipidana seumur hidup harus menjalani pidana sepanjang sisa hidupnya dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Hal ini membuat narapidana pidana seumur hidup kehilangan kesempatannya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan pemasyarakatan ada 3 (tiga) hal penting yang terlebih dahulu harus dipahami yaitu: a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan. b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (intramural dan extramural). c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat umum. Berangkat dari pemahaman tentang pelaksanaan pemasyarakatan diatas maka dapat diketahui bahwa proses pemasyarakatan yang ada diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan,sedangkan pidana seumur ini cenderung bersifat sebagai pembalasan 19
terhadap narapidana. Pelaksanaan proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga. Narapidana yang dipidana seumur hidup tetap memperoleh pembinaan di dalam dan diluar lembaga karena system kepenjaraan saat ini sudah meninggalkan pola atau falsafah pemidanaan dengan system kepenjaraan, dan menuju system pembinaan bagi narapidana. Dalam
melaksanakan
proses
pemasyarakatan
diperlukan
partisipasi,
keterpadan dari petugas pemasyarakatan, narapidana serta masyarakat umum. Artinya bahwa selama proses pemasyarakatan berlangsung diharapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari ketiga subyek tersebut agar terjadi pelaksanaan pemasyarakatan yang baik. Petugas pemasyarakatan harus dapat memberikan pembinaan dan pelayanan tanpa membeda-bedakan narapidana, masyarakat umum pun diharapkan memberikan pandangan yang positif terhadap narapidana dan mampu menyadari bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang butuh dibina menjadi lebih baik. Proses pemasyarakatan merupakan suatu prosesbyang tidak hanya terfokus kepada proses resosialisasi saja. Dalam
pandangan
Penulis
tujuan
dari
pembinaan
dalam
lembaga
pemasyarakatan merupakan bentuk implementasi dari beberapa teori pemidanaan seperti melindungi kepentingan masyarakat, sarana pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidananya dan tujuan utama dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu memasyarakatkan pelaku tindak pidana hingga menjadi anggota masyarakat yang baik. Bertitik tolak dari tujuan pemasyarakatan yaitu ssebagai proses resosialisasi bagi narapidana, penerapan pidana seumur hidup menjadi suatu 20
bentuk pemidanaan yang tidak sejalan dengan konsep pemasyarakatan, karena pidana seumur hidup pada prinsipnya adalah pidana yang harusn dijalani oleh narapidana untuk waktu yang tidak bisa ditentukan yaitu selama sisa hidup narapidana. Dengan demikian pidana seumur hidup menurut Penulis tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang hendak dicapai dari proses pembinaan dalam lembaga
pemasyarakatan
yaitu
memasyarakatkan
narapidana
ke
dalam
masyarakat kembali atau proses resosialisasi. 3.
Pidana Seumur Hidup Ditinjau Dari Penerapan Kebijakan Remisi Pada Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang Seperti telah diketahui bahwa pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk melaksanakan proses resosialisasi atau memasyarakatkan kembali narapidana yang telah menjalani pidana di suatu lembaga pemasyarakatan. Guna menunjang tujuan pemasyarakatan bagi pidana seumur hidup, maka diatur kebijakan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, sehingga pencapaian tujuan memasyarakatkan kemabli narapidana juga berlaku bagi narapidana yang dipidana seumur hidup. Kebijakan remisi diatur dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dan pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. 21
Sebagai
bahan
analisis
pidana
seumur
hidup
dari
perspektif
tujuan
pemasyarakatan dilihat dengan merujuk pada data yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian terkait tentang narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang melalui kebijakan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Pada pada tabel 3.2 hasil penelitian daiatas, menunjukkan bahwa Kelima narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang tahun 2012 merupakan narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Farida, salah satu pegawai bagian Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang tanggal 12 November 2012. Dirinya mengatakan bahwa kelima narapidana tersebut sampai dengan tahun 2012 masih berstatus narapidana seumur hidup karena belum memenuhi persyaratan mengajukan permohonan remisi menjadi pidana sementara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomo 174 tentang Remisi dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Surat pengajuan permohonan remisi dibuat oleh narapidana yang bersangkutan atau pihak lain selaku kuasa narapidana. Surat permohonana ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Keputusana Menteri diatas. Penjatuhan pidana
22
seumur hidup kepada kelima narapidana seperti pada tabel 3.2, menurut Penulis merupakan salah satu bentuk sarana pengimbalan atau pembalasan dari suatu tindak pidana. Kelima narapidana akan menerima sanksi atas tindak pidana yang mereka lakukan. Merujuk pada syarat pertama pengajuan permohonan remisi yaitu telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun maka dari data pada table 3.2 diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: Narapidana masingmasing bernama Suranto Abdul Goni dan Sarjiyo yang ditahan sejak April tahun 2003 atas tindak pidana terorisme, sampai dengan tahun 2012 mereka telah menjalani masa pidana selama 9 (Sembilan) tahun, kemudian Ruslan Abdul Gani dan Agus Santoso yang ditahan sejak Agustus tahun 2004 atas tindak pidana pembunuhan (Pasal 340) KUHP sampai dengan tahun 2012 mereka telah menjalani masa pidana selama 8 (delapan) tahun. Selanjutnya untuk narapidana bernama Roni Wijaya yang ditahan sejak Juni 2008 atas tindak pidana pencurian (Pasal 365) sampai tahun 2012 baru menjalani pidana kurang lebih 4 (empat) tahun atau belum memenuhi persyaratan minimal menjalani pidana. Dari 5 (lima) narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang, empat diantaranya telah memenuhi syarat minimal menjalani pidana sesuai ketentuan perundangundangan yaitu minimal 5 (lima) tahun. Selain syarat minimal menjalani pidana syarat lain yang harus dipenuhi adalah telah berkelakuan baik sejak penahanan. Narapidana dapat mengajukan permohonan remisi menjadi pidana sementara paling lambat 4 (empat) bulan 23
sebelum tanggal 17 Agustus tahun yang berjalan. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan remisi pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal permohonan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara dikabulkan, maka untuk selanjutnya narapidana berhak mengajukan remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Kebijakan remisi bagi pidana seumur hidup tentu dapat menjadi harapan bagi setiap narapidana yang dipidana seumur hidup untuk nantinya dapat kembali ke masyarakat. Merujuk pada narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane tersebut, keempat narapidana sampai dengan tahun 2012 masih berstatus narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup. Menurut keterangan salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane, keempat narapidana tersebut belum dapat mengajukan permohonan remisi karena persyaratan permohonan dan data-data pendukung dari narapidana belum memenuhi persyaratan. Selain telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima tahun), narapidana harus telah berkelakuan baik, selama menjalani pidana minimal 5 (lima) tahun. Berkelakuan baik ini masuk dalam daftar F yang memuat pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama minimal 5 (lima) tahun. Namun sampai tahun 2012 keempat narapidana masih menjalani pidana semur
24
hidup. Salinan daftar F bagi keempat narapidana belum terpenuhi sebagai syarat mengajukan permohonan remisi menjadi pidana penjara sementara. Penulis memandang bahwa meskipun kebijakan mengenai remisi juga berlaku bagi pidana seumur hidup untuk dapat pengurangan pidana menjadi pidana sementara, namun pelaksanaan remisi tersebut sangat selektif dan terbatas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan remisi bagi narapidana seumur hidup seperti pada Keputusan Menteri terkait, belum mampu menunjang pelaksanaan remisi bagi narapidana seumur hidup. Kebijakan remisi bagi pidana seumur hidup dimaksudkan agar narapidana seumur hidup dapat dimasyarakatkan kembali dan berperan serta dalam masyarakat sehingga mampu menunjang tujuan pemasyarakatan yang hendak dicapai
yaitu
pelaksanaan resosialisasi. Namun dalam kenyataannya remisi yang ada belum mampu mengurangi ketajaman sifat pembalasan dari pidana seumur hidup ini. Untuk dapat memperoleh remisi syarat dan tata cara yang harus dipenuhi narapidana seumur hidup sangat selektif dan terbatas, tidak ada jaminan apabila mengajukan remisi pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu menurut Penulis kebijakan pidana seumur hidup sejatinya tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Di satu sisi pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali narapidana, namun disisi lain narapidana seumur hidup mengalami kesulitan untuk dapat dimasyarakatkan kembali terlebih
25
jika permohonan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara ditolak. Narapidana harus kehilangan haknya untuk kembali ke masyarakat. Menurut pandangan Penulis kemungkinan kecil memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup diantaranya disebabkan oleh beberapa alasan seperti: 1. Belum terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani pidana paling singkat 5 (lima) tahun. 2. Tidak ada jaminan apabila mengajukan permohonan remisi dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara pasti akan dikabulkan. 3. Masih menimbulkan kekhawatiran atau keresahan dalam masyarakat. Yang dimaksud menimbulkan kekhawatiran atau keresahan dalam masyarakat adalah, narapidana dikhawatirkan akan melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi yang dapat merugikan masyarakat setelah bebas nanti. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kecilnya kemungkinan memperoleh remisi bagi narapidana seumur hidup, menurut Penulis juga dimaksudkan agar selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana ini benar-benar dibina dan dididik untuk menjadi manusia yang nantinya dapat berperan serta dalam masyarakat setelah bebas. Berdasarkan keseluruhan uraian diatas Penulis menyimpulkan bahwa pidana seumur hidup yang merujuk pada narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang belum dapat menunjukkan adanya keberhasilan remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri terkait 26
serta perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang remisi bagi pidana seumur hidup. Remisi ini merupakan hak yang bagi setiap narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu proses resosialisasi. Disatu sisi pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali narapidana,(resosialisasi) namun disisi lain penjatuhan pidana seumur hidup yang diterapkan saat ini menutup kemungkinan narapidana untuk melakukan resosialisasi. Salah satu upaya mewujudkan resosialisasi melalui remisi bagi narapidana seumur hidup sangat selektif dan terbatas, mengingat langkah yang harus ditempuh narapidana seumur hidup guna memperoleh remisi harus melalui tahapan yang panjang yaitu bermula dari narapidana yang bersangkutan hingga kepada Presiden. Remisi yang dimohonkan bagi narapidana seumur hidup juga tidak ada jaminan bahwa permohonan remisi menjadi pidana sementara pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu menurut pandangan Penulis penerapan kebijakan remisi dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M-03.PS.01.04 Tahun 2000
dengan merujuk pada narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedung Pane Semarang dapat memberikan gambaran bahwa pelaksanaan remisi bagi narapidana seumur hidup khususnya pada keempat narapidana seumur hidup diatas, sangat selektif dan terbatas.
27
