BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Dalam Bab ini Penulis memaparkan putusan pengadilan yang merupakan hasil studi atas satuan amatan1Penelitian dan karya tulis keserjanaan ini. Adapun satuan amatan tersebut sebagaimana sudah dijabarkan pada Bab I adalah: Putusan No. 15.Dalam Putusan No. 15 terkandung isu hukum (legal issue) tentang kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Menyusul gambaran hasil penelitian tersebut, Penulis juga mengemukakan suatu analisis. Dalam analisis dimaksud, Penulis membandingkan antara apa yang sudah Penulis kemukakan dalam Bab II yaitu aspek-aspek konsepsional tentang tanda tangan elektronik dan kedudukannya dalam Undang-Undang ITE dengan kedudukannya dalam Putusan No. 15. Adapun maksud dari pemaparan hasil Penelitian dan Analisis itu tidak lain dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam Bab I yaitu: bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam UndangUndang tentang ITE?Termasuk menjawab pertanyaan konsep “bagaimana”dalam
1
UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Putusan Pengadilan tentang tanda tangan elektronik (digital signature) Putusan PTUN No. 15/G/2010/PTUN-KPG. Sedangkan unit analisisadalah bagaimana kedudukan hukum terhadap tanda tangan elektronik (digital signature), supra, hal., 13 dalam Bab I skripsi ini.
57
rumusan masalah tersebut, antara lain adalah apakahscanatas tanda tangan manual merupakan tanda tangan elektronik (digital signature)?
3. 1.
Tanda Tangan Eelektronik dalam Putusan No. 15 Seperti telah Penulis kemukakan di atas, Putusan No. 15 mengandung isu
hukum tanda tanganelektronik. Oleh sebab itulah maka Putusan No. 15 dijadikan satuan amatan dan hasil penelitian atas putusan tersebut diuraikan di bawah ini. Putusan itu dibuat olehPTUN Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) pada tingkat pertama, antara: Drs. Talul LudofikusdenganLeonard Saka, SH.Kedua Penggugat (Ledofikus dan Saka) diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu Cornelis Sjah, SH dan Yoseph S. Elu, SH (Sjah dan Elu). Sjah dan Elu menggugat Ketua Komisi Pemilihan Umum (Ketua KPU) Kabupaten TTUberkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Jalan Basuki Rachmad-Kefamenanu.Tergugat diwakili olehAli Antonius, SH.MH. Berdasarkan
Penetapan
Ketua
PTUN
Kupang
No.15/PEN-
DIS/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 gugatan Sjah dan Elu Lolos dismissal.Penetapan Ketua PTUN Kupang No.15/PEN/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 ditunjuk Majelis Hakimdan dengan Penetapan Ketua PTUN
58
Kupang No. 15/PEN-PP/2010/PTUN-KPG tanggal 16 September 2010 ditentukan Pemeriksaan Persiapan dan dengan Penetapan Ketua PTUN Kupang No. 15/PENHS/2010/PTUN-KPG tanggal 27 September 2010 ditentukan hari sidang akhirnya telah memeriksa berkas perkara, bukti, dan saksi kemudian telah mendengar kedua pihak yang bersengketadengan duduk perkara sebagai berikut di bawah ini.
3. 1.1. Duduk Perkara Menurut Penggugat Surat gugatanSjah dan Elutanggal 14 September 2010 di Kepaniteraan PTUN Kupang. Mendapat Nomor Register tanggal 16 September 2010 No. 15/G/2010/PTUN-KPG.Berdasarkan penetapan dismisal gugatan Sjah dan Elu telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2010. Pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat adalah selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Ludofikus dan Wakil Kepala Daerah atas nama Saka dengan nama “Paket Tuntas” yang diusung oleh gabungan Partai Politik antara lain:Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Merdeka, Partai Nasional Indonesia, Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI), Partai Patriot, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Perjuangan Indonesia Baru
59
(PPIB), Partai Serikat Indonesia (PSI). Partai-partai Politik tersebut tergabung dalam Koalisi TTU ( Timor Tengah Utara)Bersatu. Menurut Sjah dan EluBerita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Ludofikus dan Saka memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010.Syarat-syarat tersebut baru diserahkan oleh Kantor KPU TTU kepada Ludofikus dan Saka pada tanggal 24 Agustus 2010. Sedangkan, Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan saat
Penggugat mengajukan gugatan tidak diserahkan oleh
Tergugat. Sementara itu di sisi yang berlawanan Kantor KPU TTU mendalilkan behwa berdasarkan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ludofikus sebagai Calon Kepala Daerah dan Saka sebagai Calon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik KoalisiTTU Bersatu tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010. Menurut Sjah dan Elu pengajuan gugatan aquo ke PTUN Kupangmasih dalam tenggang waktu dan dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986
60
yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN.Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Disamping dalil Sjah dan Elu bahwa jangka waktu penjualan gugatan sudah tepat, dikemukakan pula pembenar bahwa objek sengketa aquoberupa Berita Acara Pleno tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU dalam Pemilukada tahun 2010 tanggal 15 Agustus 2010, dan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTUtahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa Ludofikus dan Sakatidak memenuhi syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010. Keputusan KPU Kabupaten TTU No. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 serta Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun
61
2010 adalah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata incasu bagi Lodufikus dan Saka. Dengan demikian maka Surat Keputusan KPU tersebut merupakan kewenangan absolut PTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (9) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN. Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No: 15/Td/TUN/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa masalah Pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan perbuatankoalisi atau tindakan administratif negara yang dilakukan oleh Pejabat TUN dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum. Sebab menurut Mahkamah Agung, Pemilihan Umum sendiri belum dilaksanakan. Sehingga menurut Mahkamah Agung masalah pencalonan tersebut masih menjadi kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Penggugat juga mendalilkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU. No. 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 tahun 2009 tentang PTUN, apabila terhadap kepentingan Penggugat yang telah cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatanya dapat memohon kepada PTUN supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Atas dasar itu maka Penggugat meminta agar PTUN
Kupang yang memeriksa Perkara TUN tersebut dengan
menggunakan acara cepat.
62
Menurut Penggugat, mereka menggunakan hak sebagai Warga Negara Republik Indonesia, yaitu hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.Atas dasar itu, dengan kebulatan tekad untuk Pengadilan didalam kasusnya mengabdikan dirinya dalam membangun Bangsa dan Negara pada umumnya dan khususnya di Kabupaten TTU, Pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat telah mendaftarkan diri di KPU Kabupaten TTU yang diusung empat belas Partai Politik (KoalisiTTU Bersatu) sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten TTU Periode 2010-2015. Dalam kaitan dengan itu Ludofikus dan Saka juga berdalil bahwa sesuai Ketentuan Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, Penggugat telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 9 Ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 Periode 2010-2015 dari gabungan Partai Politik Koalisi TTU Bersatudengan nama Paket Tuntas. Penggugat berpendapat bahwa berbagai persyaratan yang harus dilengkapi sebagai pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam bukti penerimaan pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
63
Daerah Kabupaten TTUtahun 2010 tanggal 18 Juli 2010 yaitu antara lain Surat Pencalonan.2 Dalam Model dimaksud, ada sejumlah persyaratan seperti: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.3 Disamping itu,ada pula Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.4Surat Penyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.5Tim Kampanye PP. No. 6 Pasal 42 Ayat (3). Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang Mengatur Mekanisme Penyaringan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6 Pasal 42 Ayat (2) huruf (k).Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Berpasangan.6Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.7Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi tahun 1945 dan Kepada Negara 2
Model B-KWK.
3
Model B1-KWK.
4
Model B2-KWK.
5
Ibid.
6
Model B4-KWK.
7
Model BB-KWK.
64
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.8 Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.9Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.10Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah.11Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.12Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah / Desa atau Sebutan Lain yang Wilayah Kerjanya Meliputi Tempat Tinggal Calon dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari Instansi yang Berwenang Memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang13. Surat keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.14Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap.15Foto Copy No. Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8
Model BB1 – KWK.
9
Model B5-KWK.
10
Model BB2-KWK.
11
Model B6-KWK.
12
Model BB 4-KWK.
13
Model BB5-KWK.
14
Model BB6-KWK.
15
Model BB7-KWK.
65
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perorangan atas Nama Calon Untuk 5 (Lima) Tahun Terakhir. Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak. Daftar Riwayat Hidup Calon Dibuat dan Ditandatangani oleh Calon dan Diketahui oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai.16Foto Copy Surat Ijasah yang Dimiliki dan Dilegalisir oleh yang Berwenang. Pas Photo Terbaru Ukuran 4 x 6 cm Berwarna danHitam Putih. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Calon.17Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan DiriDari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR,
DPD,
DPRD,
Pengurus
Perusahaan
Swasta,
Perusahaan
Milik
Negara/Daerah, Yayasan Advokat dan Beserta Kuasa Hukum.18Naskah Visi, Misi dan Program dari Bakal Pasangan Calon secara tertulis. Semua persyaratan di atas telah terpenuhi. Menurut Penggugatdisamping semua syarat di atas, berkas pencalonan disahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Juli 2010. Setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat terhadap Berkas Pencalonan Penggugat, hasilnya dikembalikan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2010. Guna melengkapi dan atau memperbaiki Surat Pencalonan sesuai Berita Acara Pleno tentang Penelitian Surat Pencalonan beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan 16
Model BB3-KWK.
17
Model B5-KWK.
18
Model B6-KWK.
66
Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tanggal 24 Juli 2010 yang diusung gabungan Partai Politik Koalisi TTU bersatu.Kekurangan Surat Pencalonan Penggugat sebagaimana maksud uraian butir 11 di atas. Penggugat telah melengkapi semua persyaratan di atas dan menurut Penggugat mereka telah pula menyerahkan dan atau memasukan kembali kepada KPU Kabupaten TTU tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan atau Perubahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU. Setelah Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap Surat Pencalonan Penggugat, hasilnya diberitahu dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Pleno tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU PemiluKada tahun 2010 tanggal 15 Agustus 2010. Adapun, menurut Penggugat, hasil pleno tersebut adalah surat Pencalonan19 tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDIa.n. Leba pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan. 20 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
19
Model B-KWK.
20
Menurut Penulis, pada titik inilah mulai nampak legalissue kedudukan tanda tangan elektronik dalam kasus atau Putusan No. 15.
67
Daerah21 tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDI a.n. Leba. Pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Surat Pernyataan gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah22tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDIa.n. Leba pada surat pencalonan juga bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Demikian keterangan Penggugat, yang merasa bahwa sebetulnya tanda tangan Leba itu sudah ada, sebab ada scanatas tanda tangan Leba yang belakangan diakui oleh Leba. Di samping semua syarat-syarat di atas Penggugat juga merasa bahwa mereka telah memenuhi Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Tindakan Pidana Makar Berdasarkan Penegasan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaiman maksud Pasal 9 Ayat (1) huruf (b)23 tidak memenuhi syarat karena tidak diserahkan ke KPU Kabupaten TTU.Menurut Pengguat, tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat mengabaikan hak Penggugat dengan cara mengugurkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 dengan alasan di atas, menurut Penggugat,semua itu adalah tidak beralaskan hukum.
21
Model B1-KWK.
22
Model B3-KWK.
23
Model BB7-KWK.
68
Menurut Penggugat,Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPDI Kabupaten TTU yang bergabung dalam Gabungan Partai Politik Koalisi TTU Bersatu mendukung Paket Tuntas.Dalam hal ini, Ketua PPDI sangat mempertegas lagi melalui Surat Pernyataan Penegasan tanggal 16 Agustus 2010 tentang Surat Pencalonan24 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPDI Kabupaten TTU.25 Selanjutnya Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang No. W.26.U1/ 1139/ MN. 01.10/ VII/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 oleh Penggugat dan Tim Koalisi TTU Bersatu telah diserahkan kepada Tergugat tanggal 01 Agustus 2010. Akan tetapi menurut Penggugat karena keterangan tersebut tidak catumkan kata “makar”, maka oleh Tergugat tidak menerima dan malah Tergugat menyarankan kepada Penggugat dan Tim Koalisi TTU Bersatu untuk mengurus baru. Meskipun demikian, menurut Penggugat, saran Tergugat tersebut dipenuhi Penggugat dengan Surat Keterangan No. : W.26.UI//MN 01.10/ VIII/ 2010 tanggal 04 Agustus 2010. Selanjutnya, keterangan tersebut oleh Tim Koalisi Penggugat diserahkan kepada Tergugat tanggal 05 Agustus 2010. Namun, Tergugat tidak menerima lagi keterangan tersebut. Dengan demikian menurut Penggugat
alasan
itu
digunakan
Tergugat
untuk
mengugurkan
Penggugat.Sementara itu, Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
24
Model B-KWK, Model B1- KWK, Model B3-KWK dan Model B7-KWK.
25
Sejauh ini belum ada bantahan dari pihak Penggugat bahwa tidak ada tanda tangan yang disyaratkan maupun tidak diakuinya scan atas tanda tangan Ketua PPDI TTU, Leba.
69
Kabupaten TTU tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, baru diterima Penggugat dari Tergugat tanggal 24 Agustus 2010.Dalam Berita Acara Pleno Penetapan tersebut, Tergugat mengatakan “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah a.n. Ludofikus dan Wakil Kepala Daerah a.n.Saka tidak memenuhi syarat pencalonan”, demikian Sjah dan Elu mendalilkan. Tidak terpenuhinya Surat Pencalonan,26 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah,27Surat Pernyataan Gabungan Ketua Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atau Pasangan Calon Kepala Daerah,28Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan
Putusan
Pengadilan
yang
Berkekuatan
Hukum
Tetap29dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Ketua PPDI bukan menandatangani surat-surat tersebut,30 tidak dimasukan ke KPU, menurut Penggugat, semua hal di atas bukanlah alasan hukum bagi Tergugat untuk dapat menggugurkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten TTU. Alasan Tergugat
26
Model B-KWK.
27
Model B1-KWK.
28
Model B3-KWK.
29
Model BB7-KWK.
30
Ibid.
70
tersebut diatas oleh Penggugat (Sjah dan Elu atas nama Ludofikus dan Saka)dinilaiprematur. Demikian dalil Penggugat. Keputusan KPU Kabupaten TTUNo.18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 yang mengesahkan Berita Acara Pleno Penetapan tanggal 23 Agustus 2010 tersebut dengan mengesampingkan
hak
Penggugat
merupakan
perbuatan/tindakan
yang
bertentangan dengan hukum karena merugikan Penggugat, demikian dalil Penggugan kepada Majelis Hakim. Menurut Penggugat Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang MemenuhiSyarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten TTU dengan mengugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasan Surat Pencalonan dan Surat Keterangan31tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, Sjah dan Elu kemudian membuktikan dalil mereka tersebut sebagai berikut: Format–format yang menurut Tergugat tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua PPDIa.n.Leba pada Surat Pencalonan bukan ditandatangani
31
Ibid.
71
yang bersangkutan adalah tidak beralasan.32Dalam pandangan Penggugat, fakta membuktikan bahwa tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari Ketua PPDI mengenai tanda tangan atas dukungannya terhadap Penggugat.33 Format bukti Pemenuhan Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Pasal 58 huruf (b), huruf (f), danhuruf (g) UU No. 32 tahun 2004 diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 yangmensyaratkan Penggugatsetia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan dan seterusnya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut Penggugat sudah dipenuhi. KPU Kabupaten TTU mengumumkan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten TTU tidak beralasan Hukum karena menggunakan dokumen yang tidak sah dipandang Penggugat sebagai pengumuman yang mendahului Acara Pleno Penetapan. Merujuk pada alasan di atas maka menurut Penggugat,menjadi jelas bahwa Keputusan Tergugat secara substansial dan prosedural telah melanggar hukum, dan karenanya Keputusan Tergugat No.18 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 32
Format B-KWK, Format B1-KWK, Format B3-KWK dan Format BB7-KWK.
33
Menurut pendapat Penulis, disodorkannya fakta bahwa Leba tidak berkeberatan atas tanda tanganscan yang dia berikan itu seharusnya sudah cukup untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa scan atas tanda tangan di atas kertas merupakan tanda tangan elektronik.
72
haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Tindakan Tergugat dengan cara menggugurkan Penggugat sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 tersebut, merupakan tindakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Profesionalitas yang dituntut oleh Pasal (3) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN Joncto UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2008Joncto UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008, UU No. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Atas dasar dalil-dalil di atas, menurut penilaian Penggugat tindakan Tergugat menggugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan-keputusan dalam objek sengketa TUN tersebutdi atas adalah suatu tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu: UU No.32 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf (b), huruf (f) dan huruf (g). Di samping itu, menurut Sjah dan Elu Tergugat
dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawabnya
selain
mengesampingkan asas-asas umum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 Ayat
73
(3) UUD tahun 194534 Amandemen keempat dan ketentuan Pasal 15, Pasal 13 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Penggugat dalamPasal 28 Ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV35 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Sedangkan dalamPasal 15 UU No. 39 tahun 1999dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan
dirinya
lebih
secara
pribadi
maupun
kolektif
untuk
mengembangkan masyarakat bangsa dan negaranya. Sementara itu dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Sedangkan akibat perbuatan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Periode 2010-2015 menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materil, demikian Penggugat menguatkan dalil-dalilnya. Penggugat berpendapat bahwa mereka
adalah Pasangan Bakal Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 telah mendaftarkan diri dengan 34
Menurut Penulis, UUD 1945 itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah TAP MPR tentang Amandemen I-IV atas UUD 1945. 35
Ibid.
74
memenuhi semua persyaratan yang disiapkan Tergugat untuk ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTUPeriode 2010-2015 pada tanggal 11 Oktober 2010. Atas dasar itulah menurut penilaian Penggugat, secara inkonstitusional Tergugat telah menghalangi hak konstitusi Penggugat untuk diikutsertakan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten TTU. Sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 tahun 2009 tentang PTUN, maka adalah sangat beralasan untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan dimaksud memohon suatu penetapan pemenuhan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tergugat aquosesuai tahapan
pelaksanaan
Pemilukada
yang
dilakukan
Tergugat
tanpa
mempertimbangkan hak-hak Penggugat. Oleh sebab itu demi keadilan, Penggugat dengan rendah hati telah memohon Kepada PTUN Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa TUNtersebut berkenan mengeluarkan Penetapan dalam Putusan dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.Menurut penilaian Penggugat,hak dan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika
75
Surat Keputusan TUN objek sengketa TUN itu tetap ditindaklanjuti.Adalah beralasan menurut hukum untuk para Hakim mengabulkan dan menerbitkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan TUNaquo.Karena menurut Penggugat, tanpa penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten TTU tersebut hak dan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur
hukum
terhadap
Surat
Keputusan
Tergugat
tersebut
diabaikan
Tergugat.Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada PTUN Kupang cq Majelis Hakim PTUN Kupang yang memeriksa dan mengadili sengketa TUNtersebut, berkenan memutuskan dengan amar memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU dan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 serta tahapantahapan lainnya;memerintahkan Tergugat (KPU) Kabupaten TTU untuk menunda pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Periode 2010-2015. Sedangkan dalam Pokok Perkara, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan
76
batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTUTahun 2010.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten TTU tahun 2010.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masing-masing Ludofikusdan Sakasebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun
2010.Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
menerbitkan
atau
77
mengeluarkan Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten TTU tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masingmasing Ludofikusdan Saka sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU tahun 2010.Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat (KPU) Kabupaten TTU.
3. 1. 2. Duduk Perkara Menurut Tergugat Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dibacakan tanggal 4 Oktober 2010.Berikut di bawah ini deskripsi tentang jawaban atau duduk perkara menurut dalil-dalil Tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten TTU. Tergugat menolak Penggugat yang mohon agar PTUN Kupang memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010.Menurut Tergugat jika tahapan-tahapan itu tetap dilaksanakan akan merugikan kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak. Menurut Tergugat, sama sekali tak tampak terurai tentang hal-hal mendesak dari kepentingan Penggugat yang perlu dilindungi. Tergugat juga mendalilkan jika konstruksi argumentasi Penggugat bertolak dari anggapan seolah-olah Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010. Akan tetapi, menurut Tergugat,
ternyata secara faktual
78
Penggugat senyatanya memang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang - undanganyang berlaku sebagai calon dari gabungan partai non-seat. Selanjutnya, menurut Tergugat, pada hakikatnya tuntutan Penggugat agar pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 ditunda sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali. Menurut Tergugat pada hakikatnya kepentingan Penggugat dalam sengketa ini hanyalah bersifat individual, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 menyangkut kepentingan umum berkaitan dengan pergantian penyelenggara pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu terlaksananya pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU periode 2010-2015 secara tepat waktu.Mengingattuntutan penundaan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka menurut Tergugat tuntutan penundaan sudah
seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN
Kupang. Sementara itu mengenai dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara telah dikemukakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten TTUNo.18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010,36 adalah sudah tepat dan benar karena
36
Bukti T. 1.
79
secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan-alasan yang sah. Sementara itu Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010,37 adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan- alasan yang sah. Demikian dalil Tergugat. Tergugat juga mendalilkan apabila Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU tanggal 15 Agustus 201038 dan tanggal 23 Agustus 201039, karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti tidak ada tanda tangan Ketua Partai PPDl atas nama Leba40 pada Formulir Surat Pencalonan41 bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Karena tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama Leba dianggap 37
Bukti T. 2.
38
Bukti T.3.
39
Bukti T. 4.
40
Pada titik ini terlihat pula menurut Penulis, tidak ada tanda-tanda jika ihak KPU Kabupaten TTU menolak atau tidak menolak tanda tangan Leba di atas kertas yang discan sah atau tidak sah. Nampaknya bagi Tergugat, tandatangan yang discan bukan tanda tangan elektronik. Hal ini juga nampaknya diikuti oleh para hakim yang menyidik sengketa itu. 41
B-KWK ( Bukti T. 5 ), B1-KWK ( Bukti T. 6 ), B3-KWK ( Bukti T.7 ).
80
tidak sah, maka dukungan Partai PPDI terhadap Penggugat dianggap tidak sah.Karena dukungan Partai PPDI tidak sah maka dukungan minimalis gabungan partai untuk mengusung Penggugat hanya 14. 370 suara sah Hasil Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhi minimal sebesar 15 % dari total suara sah Pemilu Legislatif tahun 2009 yaitu sejumlah 106. 944 suara, yakni 16. 041 suara sah. Disamping itu menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Tergugat selanjutnya mendalilkan perkara versi Tergugat bahwa sesuai kenyataan, Penggugat baru dapat menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 ( lima ) Tahun atau Lebih pada tanggal 1 Agustus 2010,42 sedangkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar hingga tanggal 1 Agustus 2010 sebagai batas waktu akhir penyerahanan, tidak diserahkan. Demikian Tergugat. Disamping itu, menurut Tergugat kelengkapan persyaratan pencalonan Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhidipenuhi.43 Sesuai masukan dari masyarakat, Tergugat memperoleh informasi bahwa tanda tangan Ketua Partai 42
Bukti T. 8.
43
Bukti T. 9.
81
PPDI atas nama Leba pada formulir44 tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Selama proses pengajuan calon, yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan atas dasar informasi itu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Tergugat berkewajiban untuk mengklarifikasi pada yang bersangkutan akan tetapi tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan karena keberadaannya tidak pasti. Ada yang menyatakan berada di Kalimantan dan ada pula yang mengatakan berada di Makassar. Demikian dalil Tergugat.45 Memerkuat dalilnya, Tergugat kemudian mengatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 anggota KPU Kabupaten TTU Dolvianus Kolo, Spd(Kolo) dengan didampingi oleh 2 ( dua ) orang saksi46 mendatangi rumah kediaman Leba dengan maksud untuk mengklarifikasi informasi dari masyarakat tersebut. Namun mereka tidak bertemu dengan Leba dan berdasarkan informasi dari anggota keluarganya, Leba keluar tanpa merinci persisnya kemana, dan pada saat itu anggota keluarganya itu memberitahukan nomorhandphone Leba.Kolodihadapan keluarganya Leba tersebut dengan disaksikan oleh kedua saksi, melakukan komunikasi per telepon melalui nomorhandphone Leba mengklarifikasi informasi masyarakat tersebut.Dari klarifikasi pertelpon47tersebut, Leba membenarkan ia 44
B-KWK, B1-KWK dan B3-KWK.
45
Nampaknya Tergugat berpendapat bahwa scan atas tanda tangan di atas kertas cetak yang dilakukan oleh Leba baru disebut tanda tangan elektronik (digital signature) apabila Tergugat memperoleh konfirmasi dari Leba si penandatangan. 46
Bukti Saksi- saksi akan diajukan saat acara pembuktian.
47
Bukti Rekaman.
82
tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Formulir,48 demikian dalil Tergugat. Selanjutnya menurut Tergugat, atas dasar hasil klarifikasi tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU pada tanggal 15 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010, menetapkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010. Selanjutnya menurut Tergugat, ia tidak pernah menolak Surat Keterangan yang diserahkan oleh Penggugat dan pula tidak menyarankan Penggugat atau tim Koalisi TTU Bersatuuntuk mengurus Surat Keterangan baru. Akan tetapi menurut dalil Tergugat,yang sebenarnya terjadi adalah
pada tanggal 1 Agustus2010
Penggugat serahkan Surat Keterangan Tidak SedangDicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah DipidanaPenjara Karena Melakukan Tindakan Pidana yang Diancamdengan Pidana Penjara 5 ( lima ) tahun atau Lebih.49 Tergugat juga mengetahui bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat mau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar, akan tetapi Tergugat tidak dapat menerimanya karena hal itu diserahkan diluar tenggang waktu yang telah ditetapkan. Menurut Tergugat, mekanisme proses pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010 diatur dalam
48
B- KWK, B1-KWK dan B3-KWK. Seharusnya yang dikonfirmasi adalah apakah betul hasil scan tanda tangan di atas kertas oleh Leba tersebut adalah tanda tangan Leba. 49
Bukti T. 8.
83
Keputusan KPU Kabupaten TTU No. 01 tahun 2010 tentang Jadwal Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.50 Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar, adalah salah satu persyaratan dari serangkaian syarat yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten, yang jika tidak dapat dipenuhi secara tepat waktu,51 konsekuensinya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten. Atas dasar itu menurut Tergugat, seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara itu sangat tidak berdasar dan tidak beralasan. Sehingga dengan tegas pula Tergugat tolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tidak benar menurut Tergugat mereka telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses Pemilukada Kabupaten TTU tahun 2010.Lebih-lebih lagi KPU TTU tidak memasung hak-hak dan kepentingan politis Penggugat selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih.Tentang syarat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena Melakukan Tindakan Pidana Makar sesuai peraturan perundang undangan, telah diberitahukan dengan patut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memanfaatkannya secara baik.52 Menurut Tergugatsesungguhnya
50
Bukti T. 10.
51
Dalam ilmu hukum hal ini dikenal dengan konsep time is the essence sebab memang hukum mengkhendaki demikian. 52
Bukti T.11.
84
secara substansial banyak Partai pendukung Koaliasi TTU Bersatu menarik dukungannya terhadap Penggugat.53Akan tetapi karena secara formal tidak boleh menarik kembali dukungan, maka makna dukungan terhadap Penggugat memang tampaknya hanya bersifat formalistis belaka.Atas dasaralasan terurai di atas, Tergugatmohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskanperkara itu dengan amar putusan dalam penundaan:menolak permohonan penundaan dari Penggugat. Dalam Pokok Perkara:menerima dan mengabulkan jawaban Tergugatseluruhnya.Menolak
gugatan
Penggugat
seluruhnya.
Menghukum
Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara itu. Atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliksecara lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas dan Penggugat tetap pada gugatan semula. Atas Replik secara lisan oleh Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah gugatan dan Replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat semula.
3. 1. 3. Alat Bukti Surat dari Pihak Penggugat
53
Bukti T. 12. Sayang sekali, hal ini tidak didukung oleh konfirmasi koalisi partai tersebut.
85
Untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya sebagai berikut :Foto
Copy
Bukti
Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuaten Timor Tengah Utara (foto copy dari foto copy).54Foto copy Berita Acara Pleno tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU, tanggal 24 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya).55Foto copy Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan atau Penambahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Pemilukada tahun 2010 (sesuai dengan aslinya).56Foto copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTUNo. 270/ KPU-TTU/ 157/ VIII/ 2 010, tanggal 15 Agustus 2010, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya (sesuai dengan asli).57Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 4 Agustus 2010 tentang Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar dan Tidak
54
Bukti P-I.
55
Bukti P-II.
56
Bukti P-III.
57
Bukti P-IV.
86
Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, tanggal 04 Agustus 2010, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang (sesuai dengan aslinya).58Foto copy Surat Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, tanggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan No.W26-U1/ 1140/ HN.01. 10/ VII/ 2010, tanggal 22 Juli 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Kllas I A Kupang (sesuai dengan aslinya).59Foto copy Surat Pernyataan Penegasan dari Leba, tanggal 16 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya).60Foto copy Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 (foto copy dari foto copy).61Foto Copy Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 (foto copy dari foto copy).62Foto copy Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 58
Bukti P-V.
59
Bukti P-VI.
60
Bukti P-VII. Tidak jelas apa isi surat Pernyataan Penegasan ini, apakah berupa pernyataan yang menegaskan bahwa tanda tangan di atas dokumen tertulis yang discan adalah benar atau bukan merupakan tanda tangan Leba (yang bersangkutan). 61
Bukti P-VIII.
62
Bukti P-IX.
87
Wakil Kepala Daerah (foto copy dari foto copy).63Foto copy Akta Pendirian PPDI dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPDI (foto copy dari foto copy).64 Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPDINo.1536/SK/DPP/XI/ 08 tertanggal 29 November 2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPDI Kabupaten TTU Masa Bhakti 2008-2013 (sesuai dengan aslinya).65Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTUNo.270/ KPU-TTU/SK- 10/V/ 2010 (sesuai dengan aslinya).66Asli amplop pengiriman Surat Pernyataan Penegasan dariLeba, tanggal 16 Agustus 2010.67
3. 1. 4. Alat Bukti Surat Tergugat Untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya tersebut Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sebagai berikut :Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 18 tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 63
Bukti P-X.
64
Bukti P-XI.
65
Bukti P-XII.
66
Bukti P-XIII.
67
Bukti P-XIV. Lihat pula catatan kaki no 60 Bab ini. Apabila Surat Pernyataan dimaksud adalah surat pernyataan bahwa benar hasil scan atau tanda tanga di atas kertas adalah scan atas tanda tangan Leba, maka Penggugat sebenarnya telah memahami kedudukan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti menurut atau dalam UU ITE.
88
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU (sesuai dengan aslinya).68Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010, tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU (sesuai dengan aslinya).69Foto copy Berita Acara Pleno Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU Pemilukada tahun 2010, tanggal 15 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya).70Foto copy Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU, tanggal 23 Agustus 2010 (sesuai
dengan
aslinya).71Foto
copy
Surat
Pencalonan
No.
001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli 201072(sesuai dengan aslinya).73Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli
68
Bukti T-1.
69
Bukti T-2.
70
Bukti T-3.
71
Bukti T-4.
72
Model B-KWK.
73
Bukti T-5.
89
2010 (sesuai dengan aslinya).74Foto copy Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya).75Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang No.W26-VI/1139/HK.01.10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak PernahDipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Makar dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan aslinya).76Foto copy Bukti Penerimaan Penyerahan Perbaikan atau Penambahan Kelengkapan Berkas Syarat Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilukada tahun 2010, tanggal 1 Agustus 2010 (sesuai dengan asli).77Foto copy Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 14 tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten TTU tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
74
Bukti T-6.
75
Bukti T-7.
76
Bukti T-8.
77
Bukti T-9.
90
Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 (sesuai dengan aslinya).78Foto copy Surat Ketua KPU Kabupaten TTUNo. 270/KPU- TTU//VII/2010, tanggal 25 Juli 2010, perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi (sesuai dengan aslinya).79Foto copy Berita Acara Penarikan Dukungan Partai Pelopor Terhadap Pasangan Calon Ludofikus Dan Saka (sesuai dengan aslinya).80Foto copy Surat Pernyataan Penarikan Dukungan PPRN Kabupaten TTU tertanggal 15 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya).81Foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat PNIM tertanggal 12 Agustus 2010 perihal Penegasan DPC PNI Marhainisme Kabupaten TTU Provinsi NTT (sesuai faximile).82Foto copy Keputusan KPU Kabupaten TTUNo.270/KPU-TTU/SK-10/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang jumlah paling sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) dari jumlah kursi DPRD dan jumlah paling sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 (sesuai dengan
78
Bukti T-10.
79
Bukti T -11.
80
Bukti T-12.
81
Bukti T-13.
82
Bukti T-14.
91
aslinya83).Foto copy Surat Pernyataan anggota KPU Kabupaten TTU Kollo tertanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya).84Foto copy Surat Pernyataan anggota KPU Kabupaten TTU Drs. Lamur Isfridus, Mag. Hum (Isfridus) tertanggal 25 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya).85Copy Disk (CD-R) rekaman pembicaraan antara anggota KPU Kabupaten TTU Kollo dengan Ketua PPDI Kabupaten TTULeba (foto copy dari foto copy).86
3. 1. 5. Alat Bukti Saksi Pihak Penggugat Penggugat telah juga mengajukan seorang saksi yaitu Lebadibawah sumpah. Leba adalah Ketua PPDI Kabupaten TTU sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan ia memberikan kesaksian di PTUN. Menurut Leba, benar PPDI Kabupaten TTU pernah memberikan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka. Saksi Leba juga membenarkan bila ia berada di Surabaya sejak bulan Desember 2009 sampai dengan ia datang dan memberikan kesaksian. Leba pernah ke Kupang sekitar bulan Juli 2010 dan bulan Oktober 2010 masing-masing satu kali.Leba juga menandatangani Surat Penegasan Dukungan tanggal16 Agustus 2010 sebanyak 2
83
Bukti T-15.
84
Bukti T-16.
85
Bukti T-17.
86
Bukti T-18.
92
(dua) kali atau double.87 Hal itu ia lakukan karenapada tanda tangan yang pertama kurang jelas, makanyaia mengulanginya sekali lagi.Saksi mengakui adanya Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010. Sebagian surat yang berkaitan dengan Pencalonan Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Sakasaksi tandatangani langsung. Namun, karena selama iniLeba berada di Surabaya, maka menurut Leba, sebagian surat tersebutmenggunakan scantanda tangan.88 Surat yang menggunakan scantanda tangan saksi adalah Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010.89 Menurut keterangan Leba, Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010, iatanda tangani di Bandar Udara El Tari Kupang.90Saksi juga mengatakan bahwa, ia pernah dihubungi oleh anggota KPU Kabupaten TTU.,Isfridus yang menanyakan apakah Partai yang Leba pimpin
87
Hal ini menunjukan bahwa benar tanda tangan di atas kertas yang belakangan di-scan adalah tanda tangan Leba. 88
Pada titik ini Leba mengakui bahwa tanda tangan yang di-scan adalah tanda tangan elektronik. Sehingga dapat dikatakan di dalam Putusan No. 15 bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang di-scan. 89
Vide bukti T-6.
90
Vide bukti T-7. Tanda-tanda yang ini, nampaknya tanda tangan yang manual/konvensional, belum discan.
93
mendukung paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTULudofikus
dan
Saka,.Saksi
menjawab,PPDI
Kabupaten
TTU
tetap
medukung. Tapi, saksi memohon agar KPU Kabupaten TTU jangan memutuskan sampai ada konfirmasi balik dari saksi sebelum jam 4 (empat) sore setelah saksi membicarakan kontribusi Calon Paket terhadap Partai. Selain dengan Isfridus saat itu saksi juga berbicara dengan Kollo. Saksi pernah mengirimkan asli dan foto copy Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010. Saksi mengirimkan Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 melalui cargo Bandar Udara Juanda Surabaya dan melalui PT. Pos Indonesia Surabaya. Ada bukti pengiriman surat tersebut. Bahwa yang menerima kiriman Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 di Kupang adalah Drs. Talul Ludofikus, yang kemudian mengantar Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 ke Kantor KPU Kabupaten TTU adalah Fransiskus selaku Ketua Koalisi Partai Politik. Saat saksi menandatangani Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010, seingat saksi, partai-partai koalisi yang sudah menandatangani surat tersebut adalah PBB, Partai Merdeka, dan PRN.Bahwa saksi dihubungi melalui telepon (handphone) pada tanggal 15 Agustus 2010 kirakira antara pukul 12.00 - 13.30 WITA.Handphone saksi yang dihubungi adalah 082139247884. Saat dihubungi saksi berada di Surabaya. Sampai tanggal 15
94
Agustus 2010 pembicaraan tentang kontribusi paket Calon terhadap Partai belum jelas.Bahwa setelah ada kejelasan kontribusi paket Calon terhadap Partai, saksi langsung memberitahu Isfridus melalui pesan singkat (SMS). Saat itu selain berbicara dengan Isfridus saksi juga berbicara dengan Kollo.Kollo menanyakan apakah benar saksi yang menandatangani Surat Dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTULudofikus dan Saka. Saksi menjawab benar. Saksi yang menandatanganinya.Saksi lupa hal lain apa yang dibicarakan saksi dengan
Kollo. Inti pembicaraan saksi dengan Isfridus
adalahbahwa dukungan tidak dapat ditarik kembali karena menandatangani
saksisudah
surat dukungan yang telah distempel.Terhadap pernyataan
tersebut saksi langsung merespon dengan membuat Surat Penegasan Dukungan tanggal 16 Agustus 2010.Surat-surat yang berkaitan dengan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka, ada yang saksi tandatangai di Surabaya dan adapula yang saksi tanda tangani di Kupang.Surat Pencalonan No. 001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli 201091saksi tanda tangani di Surabaya. Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010 saksi tanda tangani di Bandar Udara El Tari Kupang.Sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
91
Model B-KWK.
95
Tanggal 18 Juli 2010 tanda tangan saksi menggunakan scantanda tangan.Bahwa saksi lupa kapan saksi menandatangani surat di Bandar Udara El Tari Kupang.Bahwa sejak Desember 2009 saksi baru 1 (satu) kali datang ke Kupang.Di Kupang saksi menemui Sekretaris PPDI Kabupaten TTU.Saksi membuat Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari PPDI tertanggal 16 Agustus 2010 karena saksi mendapat fax bahwa dukunganPPDI Kabupaten TTU terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka bermasalah, karena tanda tangan tidak sah.Saksi juga mengirimkan Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari PPDI tertanggal 16 Agustus 2010 kepada Kantor KPU Kabupaten TTU melalui Fransiskus Ketua Koalisi Partai Politik.
3. 1. 6. Alat Bukti Saksi Pihak Tergugat Pihak
Tergugat
juga
mengajukan
1
(satu)
orang
saksi
dibawahsumpah,Cekundus Ignasius Kono, S. Sos (Kono)Saksi masih ingat klarifikasi (pembicaraan) yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten TTU dengan Leba.Pembicaraan tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2010,siang hari.Saat itu anggota KPU Kabupaten Kupang yang ada hanya Kollo.Pembicaraan tidak dilakukan dengan loudspeaker akan tetapi menggunakan alat perekam handphone.Percakapan dilakukan dengan Leba.Dolfianus menanyakan tentang apakahtanda tangan yang ada pada Surat Dukungan Pencalonan Paket Tuntas adalahtanda tangan Leba?Saksi tidak mengetahui apa jawaban Leba.Saksi
96
mengetahui isi pembicaraan antara Kolo dengan Leba dari Kolo, karena Kolo menransfer rekaman pembicaraan yang dilakukan ke handphone saksi.92Saksi masih menyimpan rekaman pembicaraan antara Kollo dengan Leba di handphone saksi.Kemudian, saksi memperdengarkan rekaman pembicaraan Kolo dengan Leba kepada Majelis Hakim. Dalam rekaman tersebut saksi tidak mendengar adanya pembicaraan mengenai penarikan dukungan.Inti pembicaraan tersebut adalah bahwa tanda tangan pada Surat Dukungan Paket Tuntas menggunakan scan atau Tanda tangan Elektronik.93Selain saksi dan Kollo, saat itu ada seorang anggota Polisi Polres TTU. Isfridus tidak ada. Yang saksi ketahui tanda tangan Leba sebagai Ketua PPDI Kabupaten TTU pada Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 18 Juli 2010 adalah scantanda tangan. Para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Oktober 2010 danakhirnya mohon putusan.Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan 15 menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan 15.94
92
Vide bukti T-18.
93
Ini point dimana scan tanda tangan dianggap sama dengan tanda tangan elektronik, menurut sudut pandang saksi di Pengadilan. Pandangan seperti ini tidak pernah ada bantahan dalam Putusan 15. Sehingga menurut pendapat Penulis dalam Putusan ini ada semacam “penemuan hukum”, bahwa scan atas tanda tangan seseorang di atas kertas dan diakui oleh orang tersebut di persidangan adalah tanda tangan elektronil (digital signature) yang mempunyai kedudukan sebagai alat bukti menurut UU ITE. 94 Penulis tidak dapat melakukan studi terhadap BAS sebab mungkin masih ada anggapan bahwa BAS adalah dokumen rahasia. Hal yang keliru.
97
3. 1. 7. Pertimbangan Hukum Aspek Formal Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.Terhadap sengketa TUN tersebut, sebelum mempertimbangkan inti substansi yang disengketakan oleh Para Pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari gugatan aquo, yaitu soal obyek, jangka waktu dan kepentingan. Dijadikan obyek sengketa ada dua hal, yaitu Keputusan KPU Kabupaten TTU No. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.95 Selanjutnya obyek sengketa, Keputusan KPU Kabupaten TTUNo. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.96 Mengenai tenggang waktu mengajukan gugatangugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN adalah: “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
95
Vide bukti P.9 dan T. 1.
96
Vide bukti T. 2.
98
Obyek sengketa incasu dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010.Gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan PTUN Kupang pada tanggal 16 September 2010. Setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa aquo dihubungkan dengan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya,menurut asas PTUN, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum(nointerestnoaction) artinya, tiada kepentingan maka tiada gugatan (pointd’interet point d’action). Artinya, bila ada kepentingan maka peserta dapat berproses.Dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UUNo. 5 tahun 1986 dinyatakan: “Seseorang
atau
badan
hukum
perdata
yang
merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi”
Pihak yang dapat mengajukan gugatan di PTUN bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan. Obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat
99
secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa in litis, yang merasa kepentingannya telah dirugikan. Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten TTU telah menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Namun, oleh Tergugat melalui Surat Keputusan/obyek sengketa aquo, Penggugat tidak masuk sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.97Berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. 1. 8. Pertimbangan Hakim Mengenai Obyek Sengketa Pertimbangan apakah obyek sengketa in casu merupakan Keputusan TUNmenurut Pasal 1 Angka (9)UUNo. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan : “ Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi se seorang atau badan hukum perdata"
97
Vide Bukti T.1 dan T.2.
100
Mencermati obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa jelas termasuk kategori Penetapan Tertulis yang berbentuk Keputusan, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Ketua KPU Kabupaten TTU merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 21 UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Kedua obyek di atas juga adalah tindakan hukum TUN, sebab menurut Hakim, obyek sengketa pertama berisi tindakan hukum TUN penetapan nama-nama pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan obyek sengketa kedua adalah juga tindakan hukum TUNsebab itu adalah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat (3) UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dalam hal ini Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bersifat konkrit. Sebab,isi obyek sengketa aquoadalah menyangkut ditetapkannya Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Keputusanitu juga individual, sebabditujukan kepada Bakal Calon dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Keputusan itu juga
101
adalah final, sebab obyek sengketa aquo telah definitif.Tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun.Sedangkan Putusan itu berciri menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,sebab, Penggugat merasa telah tidak diikutsertakan dalam Penetapan Pasangan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenTTU tahun 2010.Berdasarkan pertimbangan itu Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa aquo telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 Angka (9)UUNo. 51 tahun 2009 tentang PTUN, atau obyek sengketa aquo merupakan suatu Keputusan TUN. Selanjutnya pertimbangan mengenai apakah obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN, Majelis berpendapat Ketentuan Pasal 2 huruf (g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN menyatakan bahwa keputusan KPU baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum(obyek sengketa aquo)
dikeluarkan oleh KPU Kabupaten TTUdalam rangka Persiapan
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bukan mengenai hasil. Oleh sebab itu,Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUNsebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g)UUNo. 9 tahun 2004 tentang PTUN. Menurut Majelis Hakim,obyek sengketa aquo dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa in litis.
102
Mengenai pertimbangan soal pokok sengketa dalam sengketa,setelah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, mendengar Replik Penggugat secara lisan, Duplik Tergugat secara lisan, membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan membaca kesimpulan para pihak mengemukakan bahwa fakta yang diakui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal yaitu Penggugat adalah bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik “Koalisi TTU Bersatu” dengan nama Paket Tuntas dalam Pemilukada Kabupaten TTU Periode 2010-2015.98Selanjutnya, Penggugat telah memasukkan berkas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 18 Juli 2010.99Kemudian Tergugat telah menerbitkan Surat No. 270/KPU-TTU//VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Dukungan dan Persyaratan Administrasi kepada Penggugat, dimana dalam Surat tersebut Tergugat menyampaikan adanya kekurangan berkas persyaratan pencalonan Penggugat berupasejumlah pimpinan partai koalisi tidak menandatangani Surat Pencalonan dan hanya 1 rangkap,sejumlah pimpinan partai politik koalisi tidak menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik dan Hanya 1 rangkap, hasil perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan berkas disampaikan kepada KPU Kabupaten TTU paling lambat pada tanggal 1 Agustus
98
Vide dalil gugatan.
99
Vide Bukti P. 1.
103
2010,100Penggugat menyerahkan berkas perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas pada tanggal 1 Agustus 2010.101Kemudian, Tergugat menerbitkan Surat Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan dengan alasan tanda tangan Ketua PPDIa.n.Leba pada Surat Pencalonan dan Pernyataan Kesepakatan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan, jumlah dukungan suara sah tanpa PPDI adalah 14.370 dengan jumlah 14.370 suara sah pasangan calon tidak memenuhi suara dukungan perolehan suara sah paling sedikit 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten TTU 15% dari 106.944 atau 16.041 suara sah. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon Kepala Daerah Ludovikus tidak memenuhi syarat karena berkasnya tidak dimasukan ke KPU Kabupaten TTU.102Ketua KPU Kabupaten TTU telah menerbitkan Keputusan No. 18 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
100
Bukti T.11.
101
Vide bukti T.9.
102
Vide bukti P.8.
104
dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010,103Ketua KPU Kabupaten TTU telah menerbitkan Keputusan No. 19 tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.104
3. 1. 9. Pengujian Majelis Hakim Pokok permasalahan yang diuji Majelis Hakim dalam sengketa itu adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?Apakah tindakan (Tergugat) menerbitkan obyek sengketa aquo bertentangan dengan AAUPB? Terhadap dua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim menimbang suatu Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
apabila
keputusan
yang
bersangkutandikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang bersifat prosedural dan substansial.Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta 103
Vide bukti P.9 dan T. 1.
104
Vide bukti T.2.
105
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.Tergugat juga telah menerbitkan obyek sengketa yang secara tegas menyebutkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010. Tentang kewenangan, menurut Majelis Hakim, dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Penetapan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU diatur dalam UUNo. 32 tahun 2004 jo.UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 1 Angka (21)UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut : KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam UUNo. 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disetiap provinsi dan atau kabupaten.
Disamping itu, Ketentuan Pasal 61 Ayat (1), (2) dan (3) UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :
106
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon; (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ; (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan No. urut pasangan calon ; Ketentuan Pasal 10 Ayat (3 ) huruf (i)UUNo. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan
Umum
mengatur
sebagai
berikut : “Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota yang telah memenuhi persyaratan".
KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk didalamnya kegiatan Menetapkan Pasangan Calon, Mengumumkan dan Menetapkan
Nomor Urut Pasangan Calon. Atas dasar itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa Ketua KPU Kabupaten TTU adalah Tergugat in litis berwenang menerbitkan obyek sengketa aquo. Mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa aquodalam Pasal 60 Ayat (1) UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :
107
Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 Ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;
Disamping itu,Pasal 39 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan :
KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan ; (a) Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari; (b) Apabila ditemukan keganji lan atau dugaan
ketidakbenaran
Provinsi/Kabupaten/Kota
dokumen
yang
melakukan
diajukan,
klarifikasi
KPU
kebenaran
dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang; (c) KPU Provinsi / Kabupaten / Kota wajib memberitahukan
secara
tertulis
kepada
pasangan
calon
mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya.
108
Tambahan pula Ketentuan Pasal 40 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah mengatur sebagai berikut:
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsurunsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang - undangan ;apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, partai politik atau partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh hari) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi
atau
KPU
Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur sebagai berikut :
109
(1) KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan : a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat ; (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon. Penggugat memasukkan berkas pencalonan pada tanggal 18 Juli 2010.105 Tergugat melakukan penelitian surat pencalonan beserta lampirannya dan telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Berita Acara Pleno tentang Penelitian Surat Pencalonan beserta Lampirannya telah diserahkan kepada penggugat pada tanggal 24 Agustus 2010.106Tergugat telah mengirimkan Surat No.270/KPU-TTU/136/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 perihal Undangan dan
105
Vide bukti F.1.
106
Vide bukti P.2 dan bukti T.11.
110
surat No.270/KPU-TTU/ /VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi.107 Surat undangan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya memberitahukan bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU dalam Pemilukada tahun 2010 hasilnya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan administrasi dalam tenggang waktu masa perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2010 dan meminta kesediaan bakal pasangan calon untuk menghadiri penyerahan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekaligus mendapat penjelasan tambahan dari Tergugat. Surat Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dikirimkan Tergugat pada pokoknya memberitahukan hal-hal sebagai berikut ; (1) Unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak tertuang dalam lampiran; (2) Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat saja;
(3) Hasil perbaikan dan/ atau penambahan kelengkapan berkas
107
Vide bukti T.11.
111
disampaikan kepada KPU Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. Penggugat memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 1 Agustus 2010.108 Terhadap berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimasukkan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan penelitian ulang dan telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Berita Acara Pleno tentang Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya telah diserahkan kepada Penggugat tanggal 15 Agustus 2010.109Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Ketua PPDI Leba tentang tanda tangan yang bersangkutan pada Surat Kesepakatan Gabungan Partai Politik Koalisi TTU Bersatu pada tanggal 14 Agustus 2010 (vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010).110Tergugat telah mengirimkan surat No.270/KPUTTU/157/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian
Ulang
Surat
Pencalonan
beserta
lampirannya
kepada
108
Vide bukti P.3 dan T.9.
109
Vide bukti P.4 dan bukti T.3.
110
Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan Leba, namun tidak mempertimbangkan soal tanda tangan elektronik.
112
Penggugat.111Berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. 1. 10. Pertimbangan Hakim tentang Substansi Obyek Sengketa Mengenai substansi dari obyek sengketaaaquo,dalam Jawabannya tertanggal 4 Oktober 2010 Tergugat menyatakan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:tanda tangan Ketua PPDI atas nama Leba pada formulir Surat Pencalonan112 bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan;Penggugat tidak dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengenai Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya Meliputi Tempat Tinggal Calon Kepala Daerah LudoVikus tidak memenuhi syarat karena berkasnya tidak dimasukkan ke KPU Kabupaten TTU.
111
Vide bukti P.4.
112
Vide bukti T-5,T-6,T-7 dan B- KWK, B1-KWK,B3-KWK. Belum juga nampak apakah Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti menurut UU ITE.
113
Ketentuan Pasal 10 Ayat ( 1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 menyatakan:
k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (b).
Ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 menyatakan :
(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini;
Penggugat telah memasukkan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.W266- U1/1139/N.01. 10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
114
telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2010.113Terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.W266- U1/1139/N.01.10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 itu114, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Surat Keterangan tersebut telah termaktub pula mengenai pernah tidaknya Penggugat dijatuhi hukuman oleh karena melakukan perbuatan atau tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana makar.Majelis Hakim berkesimpulan dengan dikeluarkannya bukti T-8 tersebut, maka Penggugat telah jelas tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman Penjara 5 tahun atau lebih termasuk didalamnya tindak pidana makar dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Sesuai ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 di atas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk dan formulir yangtelah dimasukkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2010tentang Surat Keterangan tersebut diatas sudah sesuaidengan bentuk dan formulir dalam Peraturan KPU yang dimaksud dan tepat waktu yaitu pada tanggal 1 agustus 2010.115Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bukti T-8 telah memenuhi salah satu persyaratan bagi Penggugat untuk dapat dicalonkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten TTU periode tahun 2010-2015. 113
Vide dalil gugatan dan dalil jawaban.
114
Vide bukti T-8.
115
Ibid.
115
3. 1. 11. Pertimbangan Hakim MengenaiTanda Tangan Elektronik Mempertimbangkan alasan Penggugat tidak dicalonkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karena tanda tangan Ketua PPDI yang merupakan salah satu partai koalisi pendukung Leba pada Surat Pencalonan dan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan, Penggugat setelah memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas Syarat Pencalonan dan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan pemberitahuan kekurangan berkas. Namun pada verifikasi tahap II Tergugat memperoleh masukan dari masyarakat bahwa tanda tangan Ketua PPDILeba pada Surat Pencalonan dan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan.Atas masukan dari masyarakat tersebut maka Tergugat telah melakukan klarifikasi dengan Ketua PPDI Leba melalui telepon pada tanggal 14 Agustus 2010.116Sesuai dengan keterangan saksi Leba sebagai Ketua PPDI saksi benar menandatangani sendiri Surat Pencalonan117 di Surabaya dan Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Dukungan Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah118ditandatangani pada saat berada di Bandara El Tari
116
Vide berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2010 dan vide bukti T- 18.
117
Vide bukti T.5.
118
vide bukti T-7.
116
Kupang. Sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan
Calon
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah119tidak
ditandatangani langsung oleh saksi akan tetapi tanda tangan saksi tersebut discan.120 Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dalam sengketa ini adalah Surat Kesepakatan Tertulis Antara Partai Politik yang bergabung untuk mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Surat Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik hal mana kekuatan mengikat dari tanda tangan ini berlaku untuk partai dalam hal melakukan tindakan keluar dan bukan berlaku secara pribadi. Berdasarkan keterangan saksi Leba sebagai Ketua PPDI dihubungkan dengan ketentuan UU ITE maka tanda tanganscan yang dimaksud tersebut bukan berlaku untuk penandatangan (pribadi) melainkan berlaku untuk partai dalam hal ini untuk sejumlah 1.989 suara sehingga tanda tangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a)UUNo. 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanda tangan tersebut tidak sah.121 Oleh karena bukti T-6 ditandatangani menggunakan scan maka terhadap
119
vide bukti T.6.
120
T-16, T-17, T-18 dan vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010 dihubungkan dengan Bukti. 121
Di sini scan atau tanda tangan manual diakui oleh hakim.
117
bukti tersebut dalam hal ini B1-KWK adalah patut pula untuk dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf (c) dan Ayat (6) menyatakan :
“(3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan : c. gabungan partai politik yang tidak memiliki memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik dise luruh daerah pemilihan Anggota DPRD”
Jumlah perolehan suara Gabungan Partai yang mengajukan Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 16.359 suara. Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tanda tangan dari Ketua PPDI Leba dinyatakan tidak sah maka suara dukungan dari PPDI sejumlah 1.989 dalam jumlah dukungan bakal pasangan calon patut pula dinyatakan tidak sah.Jika dikurangi dengan suara dukungan dari PPDI maka suara dukungan yang diperoleh
118
oleh Penggugat hanya sejumlah 14.370 suara.Oleh karena jumlah suara dukungan Penggugat tidak memenuhi 15% dari total suara sah Pemilu legislatif tahun 2009 sejumlah 106.944 suara yaitu 16.041 maka Penggugat tidak dapat dicalonkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten TTU 2010-2015. Dalam gugatan Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat melanggar AAUPB. Pengertian asas profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat dalam sengketa inl i t i s , merupakan kewenangan absolut KPU Kabupaten TTU untuk menerbitkan obyek sengketa dan telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.Pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan
dan
keadilan
dalam
setiap
kebijakan
penyelenggara negara, sesuai dengan Pasal 60 Ayat (5) UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka apabila calon tidak memenuhi syarat pada verifikasi tahap II maka dinyatakan tidak dapat diperbaiki maupun mengajukan calon, sehingga dalam sengketa i n l i t i s tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pengertian asas persamaan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama atau terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, dilakukan hal yang sama pula. Maka terhadap hasil verifikasi tahap II Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kapubaten TTU
119
tidak dapat melakukan perbaikan, hal mana diterapkan kepada semua bakal calon. Sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas persamaan. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara profesional karena melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis telah memenuhi AAUPB.Dengan demikian gugatan Penggugat Patut untuk ditolak.
3. 1. 12. Kesimpulan Majelis Hakim Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya. Pasal 110 UUNo. 5 tahun 1986 tentang PTUN Pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa itu, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 71.000. Bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Ketentuan Pasal 107 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.Ketentuan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam
120
UUNo. 5 tahun 1986 jo UUNo. 9 tahun 2004 jo UUNo. 51 tahun 2009 tentang PTUN, UUNo. 32 tahun 2004 jo UUNo. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPUNo. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan UUNo. 11 tahun 2008 tentang ITE serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa itu Majelis Hakim PTUN Kupang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.122
3. 2. Analisis Menurut Penulis “ada” dalam Putusan No. 15,scan diartikan sama dengan tanda tangan elektronik (digital signature).Menurut UU No. 11 tahun 2008tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasielektroniklainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Namun jika diperhatikan kembali dalam Putusan 15 mengatakan bahwascan adalah termasuk dalam tanda tangan elektronik. Namun, ada juga dalam Putusan No. 15 bahwa scan adalah bukan termasuk dalam tanda tangan elektronik;padahal jelas dalam hukum 122
Keterangan lebih lanjut tentang Putusan No. 15 dapat dilihat pada Lampiran Skripsi ini.
121
positifUndang-Undang di atas segalanya. Undang-Undanglah yang sepatutnya dijadikan sebagai sebuah patokan menurut Hukum. Dalam Putusan No. 15,sebagian surat berkaitan dengan Pencalonan Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten TTU Ludofikus dan Saka saksi tanda tangani langsung. Namun, karena selama ini Leba berada di Surabaya, maka menurut Leba, sebagian surat tersebut menggunakan scantanda tangan yang dapat dipersamakan dengan tanda tangan elektronik menurut UU ITE. Para Hakim yang mengadili Perkara No.15 menganggap bahwa tanda tangan elektronik termasuk scan terhadap dokumen.Para Hakim tersebut tidak membantah bahwa scan atas dokumen dimana tanda tangan manual diletakkan disebut tanda tangan elektronik.Dimaksud dengan hakikat tanda tangan elektronik menurut UU ITE adalah sebagai alat bukti, teryata sejalan diajukannya fotocopy bukti scantanda tangan Leba dalam Putasan 15. Tetapi apakah tanda tangan elektronik itu sama dengan scan terhadaptanda tangan seseorang, nampak tidak di pertimbangkan oleh hakim. Hakikat tanda tangan elektronik dalam Bab II sebagai alat bukti identifikasi para pihak, sebagai syarat formalitas, sebagai tanda persetujuan nampaknya juga tidak di pertimbangakan oleh hakim, namun ada dalam Putusan No. 15. Para hakim memutuskan scan sebagai tanda tangan elektronik tidak sejalan dengan UU ITE sesuai dengan isi Bab II. Para hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan elemen-elemen tentang tanda tangan elektronik.
122
Dilihat disini ternyata apa yang telah menjadi Putusan hakim dalam Putusan 15 tersebut kurang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam UU No. 11 tahun 2008. Kemungkinan hakim membuat Putusan ini guna untuk mengutungkan satu pihak dimana pada saat itu Leba yang akan menjadi calon Bupati TTU menggunakan scan tanda tangannya guna melengkapi data yang dibutuhkan. Penulis menyimpulkan hakim membuat Putusan itu tidak berdasarkan pada Undang- Undang yang ada, namun begitulah Putisan hakim harus dipatuhi. Wewenang dalam memberikan suatu putusan hakim dalam memberikan suatu pertimbangan untuk saat ini dimana belum ada peraturan secara khusus dan eksplisit mengatur tentang scan bukan tanda tangan elektronik, hendaknya melihat dan mempertimbangkan dari keseluruhan elemen-elemen definisi tanda tangan elektronik (digital signature). Sebagaimana kedudukannya diatur dalam UU ITE. Para hakim kurang mendalamidengan jelas hakikat tanda tangan elektronik apakah sama dengan scan sesuai dengan Bab II skripsi ini. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun
123
pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratanpersyaratan seperti yang telah ditentukan dalam UU ITE. Para hakim memutuskan Putusan 15 mengemukakan pertimbangan yang kurang sesuai dengan kedudukan hukum tanda tangan elektronik, karena tidak mempertimbangkan bahwa Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dalam hukum formil di Indonesia sehingga tanda tangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Mengapa para hakim tidak mempertimbangkan kedudukan hukum tanda tangan elektronik yang menjadi beban sengketa dalam Putusan No. 15? Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara oleh sebab itu hakim harus melihat dan mencermati kedudukan hukum tanda tangan elektronik sesuai UU ITE, namun hal yang dilakukan tersebut kurang medalam. Para hakim denagan jelas
menegaskan bahwa tanda tangan di
atasdokumen tertulis yang di-scan adalah benar merupakan tanda tangan Leba (yang bersangkutan)? Para hakim tidak mempertimbangkan dengan tegas perbedaan antara tanda tangan elektronik dengan scan menurut Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia.
124
Dalam Putusan 15 jelas tertulis tidak ada tanda-tanda jika pihak KPU Kabupaten TTU menolak atau tidak menolak tanda tangan Leba di atas kertas yang di-scan sah atau tidak sah. Nampaknya bagi Tergugat, tanda tangan yang discan bukan tanda tangan elektronik. Hal ini juga nampaknya diikuti oleh para hakim yang menyidik sengketa itu dan tidak mempertimbangkan dengan tegas. Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum yang paling berpotensi untuk mendukung penggunaan media elektronik sebagai alat bukti melalui putusannya sudah saatnya lebih mendalami perkembangan teknologi, terlepas dari hakim memiliki hak untuk menentukan pandangannya sendiri menurut Hukum.
125
