BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Gambaran Umum Kota Salatiga 1. Kondisi Geografis Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” lintang selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” bujur timur. Dilihat dari topografi wilayahnya, kota Salatiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu daerah bergelombang (65%), daerah miring (25%), dan daerah datar (10%). Secara adminsitratif kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 22 kelurahan dan dikelilingi wilayah kabupaten Semarang. PETA KOTA SALATIGA
Sumber: BPS Kota Salatiga (2008) Secara rinci batas-batas wilayah kota Salatiga adalah sebagai berikut:
34
Sebelah Utara: a. Desa pabelan dan desa pejanten kecamatan pabelan, Kabupaten Semarang. b. Desa kesongo dan desa watu agung kecamatan tuntang, Kabupaten Semarang. Sebelah Timur: a. Desa ujung-ujung, desa sukohaijodan desa glawan kecamatan pabelan Kabupaten Semarang. b. Desa bener, desa tegal waton dan desa nyamat kecamatan tengaran, Kabupaten Semarang. Sebelah Selatan: a. Desa sumogawe, desa samirono dan desa jetak kecamatan getasan, Kabupaten Semarang. b. Desa patemon dan desa karang duren kecamatan tengaran, kabupaten Semarang. Sebelah Barat: a. Desa candirejo, desa jombor, desa sraten dan desa gedongan kecamatan tuntang, kabupaten semarang. b. Desa polobogo kecamatan getasan, kabupaten semarang. 2. Kondisi Demografis Pada tahun 2008 jumlah penduduk kota Salatiga sebanyak 167.003 jiwa, terdiri dari 82.541 jiwa laki-laki dan 84.492 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk kota Salatiga pada tahun 2008 sebesar 2,703 jiwa per
35
kilometer persegi. Dilihat dari kelompok umur, sebagian besar penduduk kota Salatiga adalah kelompok penduduk produktif (usia 15 tahun s.d 60 tahun), yaitu sebanyak 117.186 orang (70,16%), dan lainnya penduduk non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 60 tahun keatas) sebanyak 49.847 orang (29,84%). Jumlah penduduk kota Salatiga tahun 2004-2008 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2004-2008 No Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1
0-4
3.277
3.279
6.556
2
5-9
6.444
6.132
12.576
3
10-14
6.634
6.295
12.929
4
15-19
5.585
6.287
11.872
5
20-24
6.954
7..095
14.049
6
25-29
9.133
9.291
18.424
7
30-39
15.357
15.158
30.515
8
40-49
11.995
13.007
25.002
9
50-59
8.727
8.597
17.324
60 s.d keatas
8.435
9.351
17.786
82.541
84.492
167.003
10
Sumber : BPS Kota Salatiga (2008)
B. Temuan Data dan Analisis
36
Kota Salatiga sudah sejak lama terkenal dengan produk makanan enting-enting gepuknya. Dengan kemajuan teknologi pengolahan makanan dan meningkatnya pangsa pasar makanan olahan, Kota Salatiga berkembang menjadi kota yang menghasilkan berbagai makanan olahan seperti grubi, ampyang (gula kacang), abon, dendeng sapi dan lidah sapi, kripik paru, criping, kerupuk, keripik tempe, peyek kacang, kripik bayem dan singkong presto dll.1 Berdasarkan data demografis kota Salatiga, kelompok penduduk usia produktif (usial5 s.d 60 tahun) beijumlah 117.186 orang (70,16%), hal ini menjadi peluang bagi usaha industri rumah tangga pangan baik untuk pemasaran maupun tenaga kerja, sehingga dapat mengembangkan potensi lokal menjadi keunggulan lokal pengembangan UMKM. Sehingga akan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kota Salatiga. Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan
dan
meningkatkan
kemampuan
UMKM.
Prinsip
pemberdayaan UMKM adalah menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari
1
http://www.saIatigakota.go.id/InfoBerita.php?id=51&, diunduh pada tanggal 27 Juni 2013.
37
kemiskinan. Agar iklim usaha dapat tumbuh dengan baik maka pemerintah kota memfasilitasi aspek- aspek sarana dan prasarana, perijinan usaha dan informasi usaha. Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM. Sedangkan aspek informasi usaha ditujukan untuk mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, dan desain teknologi serta mutu. Adapun aspek perijinan usaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha.2 Dalam pelaksanaannya ketiga aspek baik aspek sarana prasarana, aspek informasi usaha, dan aspek perijinan usaha dilayani oleh Seksi sarana prasarana perdagangan dan Seksi usaha perdagangan Dinas Perindagkop dan UMKM kota Salatiga.3 IRTP adalah salah satu bentuk UMKM yang ada di kota Salatiga, dimana IRTP merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan, manual hingga semi otomatis. Dalam mengembangkan IRTP ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Kualitas Produk IRTP harus membuat formulasi produk yang dapat diterima konsumen. Untuk itu diperlukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan kemasan yang tepat. Setelah itu, melakukan proses produksi yang menjadi
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 9, 10, dan 12. 3 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga, Pasal 55, 146, dan 147.
38
tahap penting dalam proses pengolahan produk. Pada akhimya IRTP melakukan penanganan terhadap penyimpanan produk yang sudah jadi. 2. Sanitasi IRTP yang baik harus mampu menghilangkan image kotor,bau,tidak beraturan, dan sanitasi yang sangat jelek. Penerapan dari sanitasi itu sendiri secara teknis tidak sulit akan tetapi diperlukan pula kesadaran setiap individu dalam menerapkan hal tersebut. 3. Modal Usaha Peluang pendanaan IRTP dapat berasal dari beberapa lembaga berikut ini: a) Dinas perindustrian dan perdagangan setempat melalui bank-bank pemerintah dan swasta. b) Bank Perkreditan Rakyat. c) Lembaga Swadaya Masyarakat. d) Asuransi Teknologi dari Menteri Riset dan Teknologi.
C. Análisis Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa di kota Salatiga industri rumah tangga pangan berkembang dengan baik. Seperti tabel berikut ini: DATA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) KOTA SALATIGA
Nama/
Nama
Kab/ Kota
Industri
No
1
Kota
Yusuf
Alamat Lengkap
Jenis Pangan
Jl. Kalinyamat 23 A
1. Enting - enting gepuk
39
Salatiga 2
Hidayatullah
Salatiga
Budi Prabowo
Jl. Raya Blotongan
1. Abon sapi
No. 123 Salatiga
2. Abon sapi 3. Dendeng daging sapi 4. Abon Ayam 5. Abon Ayam
3
Deby Kristiani
Jl. Nanggulan No.
1. Abon sapi
Widodo
50 Salatiga
2. Abon sapi 3. Abon Ayam 4. Abon Ayam 5. Dendeng sapi 6. Enting - enting gepuk
4
Koko Cahyono
Jl. Langenrejo 36
1. Dendeng sapi 2. Abon sapi
5
Herry Suyanto
Jl. Jend. Sudirman
1. Dendeng sapi
399 6
7
A.Y.
Jl. Kumpulrejo no. 2
Kusnandar
Salatiga
Susiyanti
Jl. Kalibodri No.
1. Roti
1. Sekoteng jahe
313 8
M.Toha
Jl. Merak No. 236
1. Criping Tales
Salatiga
2. Kripik Pisang
40
3. Kripik Paru 9
IR. C. Eddy
Jl. Kumpulrejo No.
1. Permen asem
Hasan
29 Salatiga
2. Jahe wangi
(0298)321666
3. Manisan asam 4. Sekoteng jahe 5. Asam cetak 6. Palm sugar
10
11
Hany
Jl. Serayu 50
Handayani
Kalioso Salatiga
H. Mar'atus
Jl. Balairejo 50
Sholehah
1. Sekoteng jahe
1. Kecap Plastik 2. Kecap botol 3. Saos cabe botol 4. Saos tomat botol
12
Adi Siswanto
Jl. Semeru 25
1. Roti
Salatiga 13
H. Kukuh
Tingkir Tengah RT
1. Abon sapi
3 / VIII 14
Ny. Tugirah
Jl. Progo 151
1. Kecap
Salatiga 15
16
Soetrisno
Sumadi
Jl. Raya Solo 105
1. Dendeng sapi
Jagalan Cebongan
2. Kripik paru
Jl. Suropati III/26
1. Kripik paru
41
RT 4 /VMangunsari 2. Abon sapi 3. Srundeng 4. Kripik belut 5. Dendeng sapi 17
18
Dwi Joko
Pengilon Rekesan
1. Kripik paru
Purnomo
RT 08 Mangunsari
Sarpan
Cebongan RT 06/ III 1. Bandeng Presto Argomulyo Salatiga
19
20
21
Nanik Sularto
Jl. Argowasis RT 06
1. Sambel kacang
/I Ledok
2. Sari jahe wangi
Laryadi L.
Jl. Kumpulrejo 2
1. Selai
Kusnandar
Salatiga
Yusnita
Perum Argomas
1. Kacang telur
Sukisworo
Timur 34
2. Cistik 3. keripik tela
22
23
Purwanto
Tuminah
Tingkir Lor RT 4
1. Pia
/IV
2. Egg rol
Isep -isep RT 06 / III 1. Rambak Cebongan
24
Sri Nursaeni
Sukoharjo RT 17 /
1. Gula kacang
IV Cebongan
2. Kripik kacang
42
3. Kripik belut 4. Kripik Paru 5. Abon 25
BM.
Jl. Bangau 29
1. Roti
Kuswahyuni
Salatiga Tingkir -
2. Madu
pertigaan 26
Tan Sie Lan
Jl. Merbabu RT 4 /
1. Roti
IV Kalicacing Salatiga 27
28
29
Ir. Agung
Agus Sutrisno
And i Wibowo
Gang Sriti AmpelRt
1. Untir-untir
4/ II Blotongan
2. Widaran
Salatiga
3. Criping pisang
Kapling Rejo I/6
1. Enting-enting gepuk
Nanggulan
2. Roti
Jin. Tirtoyoso 20 Rt
1. Roti
7/9 Nanggulan 30
Yusnita Ari
Jin. Serang no. 100
1. Kue Bawang
Lestari
Salatiga
2. Kacang Telur 3. Criping Pisang
31
Sani Permana
Jin. Tegalrejo Raya KM I No. 99
43
1. Kopi
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga industri rumah tangga pangan berjumlah 431 dengan klasisifikasi: Jenis makanan 305 (70,7%) Jenis minuman 26 (29,3%) Namun demikian produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yang akan di edarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat haruslah aman, bermutu dan bergizi. Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi pangan setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negri atau yang dimasukan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran kecuali pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.4 1. Pengaturan peredaran pangan produk industri rumah tangga di kota Salatiga Setiap orang yang memiliki usaha dalam bentuk industri rumah tangga pangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan atau yang dikenal dengan SIUP yaitu Surat Ijin Untuk Bisa Melakukan Usaha Perdagangan. Tujuan SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah kota Salatiga, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM, 5 sebagai
4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi pangan,Pasal 43 ayat (2). 5 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Keija Unit PelaksanaanTeknis Dinas Kota Salatiga, Pasal 147 f.
44
alat pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh SPP- IRT. Adapun prosedur untuk memperoleh SIUP adalah dengan cara mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah di isi di foto copy rangkap dua dan dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun tahapan untuk memperoleh SIUP: a. Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha di Kantor Kecamatan dengan membawa surat pengantar dai RT, RW dan Lurah. b. Setelah memperoleh SKDU dari camat selanjutnya mengurus SIUP di Dinas Perindakop dan UMKM dengan persyaratan: 1) Foto copy SKDU dari Camat 2) Foto Copy KTP penanggung j awab usaha 3) Meterai Rp. 6.000,4) Membayar biaya regristrasi 5) Standar waktu penyelesaian SIUP adalah lima hari kerja
Demikianlah alur permohonan SIUP, bagan alur permohonan seperti pada lampiran. Setelah memperoleh SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) maka produksi pangan industri rumah tangga yang akan diedarkan ke masyarakat harus mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sebab Industri Rumah Tangga Pangan memiliki tanggung jawab yang harus di penuhi sebagai sebuah industri seperti tertulis dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 1996 45
Tentang Pangan yang berbunyi: badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin kesehatan produksi pangan IRTP dan untuk meningkatkan kualitas IRTP maka diperlukan SPP-IRT. Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang menkonsumsi pangan tersebut.6 Dan setiap pangan olahan yang di produksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan wajib memiliki SPP-IRT.7 Pengajuan permohonan SPP-IRT ditujukan kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Salatiga sesuai dengan Tupoksi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No.48 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga, Pasal 55 yang berbunyi : “Seksi Farmamin dan Perbekalan Kesehatanmempunyai
tugas
pokok
pengawasan
dan
registrasi
makanan/minuman produksi rumah tangga serta menyelenggarakan sertifikasi produk makanan dan minuman dan melakukan pembinaan,
6
Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 41 ayat (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, Pasal 43 ayat (2). 7
46
pengawasan
dan
pengendalian
sarana
produksi
dan
distribusi
makanan/minuman.”8 Cara mengajukan permohonan SPP-IRT dengan mengisi formulir yang di sediakan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (IRTP) adalah sebagai berikut: 1) Pemilik/penanggung jawab: a) Memiliki SIUP dari Disperindagkop dan UMKM. b) Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan. c) Apabila pemilik/penanggung jawab tidak memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) akan menujuk salah seorang karyawan untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. 2) Sarana produksi: a) Sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan. b) Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi minimal cukup. 3) Pangan yang diproduksi tidak boleh berupa: a. Susu dan hasil olahannya. b. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. c. Pangan kaleng berasam rendah (PH>4.5). d. Pangan bayi. e. Minuman beralkohol Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 8
Peraturan Wlikota Salatiga No.48 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga, Pasal 55
47
f. Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI. g. Pangan lain yang ditetapkan oleh BPOM.
4) Jika IRTP akan melakukan perubahan dan penambahan jenis pangan harus melalui tahapan: a) Perubahan pemilik SPP-IRT dan penanggung jawab perusahaan harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. b) Penambahan SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan bedasarkan permohonan penambahan jenis produk panganyang dihasilkan oleh IRT yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan hasil pemeriksaan sarana produksi minimal cukup. 5) Dinas Kesehatan Berhak melakukan pencabutan atau pembatalan terhadap SPP-IRT jika: a) Pemilik
atau
penanggung
jawab
perusahaan
melakukan
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan. b) Nama pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP- IRT. c) Produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan. 6) Penomoran sertifikat penyuluhan keamanan pangan adalah sebagai berikut: Nomor sertifikat penyuluhan keamanan pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka. Contoh: 123 / 4567 / 89 Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:
48
1) Angka ke- 1,2,3 pada kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 2) Angka ke-4,5,6,7 pada kolom II, menujukkan propinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan. 3) Angka ke-8,9 pada kolom III, menujukkan tahun penerbitan sertifikat. 7) Penomoran P-IRT terdiri dari 12 (dua belas) digit. Contoh: P-IRT No.20634710202 Keterangan: 1) Angka ke-1 menujukkan kode jenis kemasan 2) Angka ke-2,3 menujukkan nomor urut jenis produk 3) Angka ke-4,5,6,7 menujukkan kode propinsi dan kabupaten/kota 4) Angka ke-8,9 menujukkan nomor urut produk P-IRT yang telah memperoleh SPP-IRT 5) Angka
ke-10,11,12
menujukkan
nomor
urut
P-IRT
di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dicantumkan pada label produk pangan IRT. Demikianlah alur permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, bagan alur permohonan seperti pada lampiran. 2. Bagaimana Peran Dinas Kesehatan kota Salatiga dalam memberikan perlindungan konsumen Tentang Keamanan Pangan.
49
Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahannya. Regristrasi terhadap suatu produk pangan hasil olahan industri rumah tangga merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Regristrasi untuk produk pangan hasil olahan industri rumah tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga agar produk pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran. Pelaku usaha juga harus mendasarkan kegiatan produksinya pada cara produksi pangan yang baik yang telah ditetapkan oleh BPOM. Pelaku usaha juga harus memperhatikan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8. Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sudah memahami hal-hal tersebut diatas. Akan tetapi situasi dan keadaan perekonomian di Indonesia saat ini sedang dalam tekanan krisis keungan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Hal tersebut sangat membebani bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam menjalankan usahanya, sehingga dalam rangka mempertahankan agar usahanya tetap dapat berjalan dan dapat memperoleh keuntungan maka ada kecenderungan teijadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur oleh peraturan hukum.
50
Utrecht mengatakan hukum merupakan kumpulan peraturan (berupa perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Oleh karena itu, maka pelanggaran terhadap petunjuk hidup di dalam hukum tersebut dapat menimbulkan adanya tindakan dari pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehtan, UndangUndang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan Peraturan Walikota No.48 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga. Berdasarkan peraturan diatas, maka Dinas Kesehatan Kota Salatiga berperan sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi proses produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman. Dengan adanya kewenangan tersebut diatas, diharapkan terwujud penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Keamanan pangan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian pangan yang beredar tetap aman, hygienis, bermutu, bergizi dan tidak
51
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian SPP-IRT seperti yang telah penulis uraikan pada halaman 42-46. Untuk ini diperlukan dukungan kesadaran
masyarakat
untuk
mematuhi
dan
melaksanakan
serta
mengawasi pelaksanaan dan penegakkan hukum. Dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan, Dinas Kesehatan Kota Salatiga terus berupaya agar pelaku usaha industri rumah tangga pangan, meskipun mendapat tekanan krisis keuangan yang sedang teijadi, tetap menjalankan usahanya berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban, sarana pembangunan, sarana penegakan keadilan dan sebagai sarana pendidikan masyarakat tetap dapat terselenggara dengan baik.9 Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam menyelenggarakan fungsi hukum adalah:10 a) Menegakkan Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Berdasarkan penelitian Dinas Kesehatan Kota Salatiga mempunyai fungsi sebagai pembina dan pengawas produk industri rumah tangga pangan. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung ketempat pelaku usaha agar dapat melihat produksinya.
Pembinaan
dan
9
pengawasan
sebagai
proses
pemelihara
http://statushukum.com/fungsi-hukum.html, diunduh pada tanggal 29 agustus 2013. Hasil Wawancara Dengan Ibu Silvie W.N, S.Si, Apt, Kepala Seksi Farmamin Dan Perbekalan Kesehatan PadaTanggai 23 April 2013.
10
52
ketertiban dan keamanan dilakukan secara bertangung jawab dan terus menerus. b) Menegakkan hukum sebagai sarana pembangunan. Salah satu tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Maka tujuan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah untuk membangun kehidupan yang lebih baik, sehat, sejahtera bagi pelaku usaha maupun konsumen. c) Menegakkan hukum sebagai sarana terciptanya keadilan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga bertujuan agar terciptanya keadilan antara hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar supaya tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggung jawab tetapi juga melindungi hak- haknya dalam melakukan usaha. d) Menegakkan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga guna meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan juga untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
53
Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam perannya sebagai pembina dan pengawas bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bahan-bahan yang berbahaya untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan zat pewarna. b. Memberikan
informasi
tentang
fiingsi
pencantuman
tanggai
kadaluarsa, berat bersih, label halal, komposisi bahan baku dan jenis produksi dalam label. c. Memberikan informasi tentang proses produksi yang memenuhi persyaratan sanitasi dan lingkungan yang baik. Saat ini Dinas Kesehtan Kota Salatiga sudah dapat melaksanakan peran sebagai pengawas, baik di proses produksi sampai dengan proses pendistribusian makanan/minuman tersebut. Dengan cara : a. Kunjungan/audit bagi pengusaha Industri Rumah Tangga Makanan/Minuman yang mengajukan ijin untuk memperoleh SPP-IRT. Apabila berdasarkan hasil penilaian, industri tersebut belum mampu memenuhi syarat kesehatan, maka sertifikat produksi pangan tidak akan diterbitkan. Pengusaha diberi kesempatan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Apabila sudah diperbaiki, tim akan melakukan kunjungan ulang ke lokasi,
54
apabila berdasarkan kunjungan kedua ini sudah memenuhi syarat, maka sertifikat baru akan dikeluarkan. b. Setelah sertifikat produksi pangan dikeluarkan, maka Dinas Kesehatan Kota Salatiga bekerjasama dengan puskesmas tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi maupun produk yang dihasilkan melalui kegiatan sampling makanan/minuman hasil produksi Industri Rumah Tangga. c. Pemantauan pangan yang beredar di pasaran. Dari hasil penelitian penulis Dinas Kesehatan Kota Salatiga telah berperan dengan baik dalam membina dan mengawasi Industri Rumah Tangga Pangan. Dari data yang ada yaitu sejumlah 431 Industri Rumah Tangga Pangan telah mempunyai SPP-IRT. Di Kota Salatiga belum semua pengusaha makanan/minuman memiliki SPP-IRT. Untuk menggalakan SPP-IRT petugas HS (Hygiene dan Sanitasi) di puskesmas selalu melakukan monitoring di wilayah kerja masing-masing dan mendorong pengusaha makanan/minuman untuk segera mengurus ijin produksi makanan/minuman.
55
