BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS SCBAILII_CASE_TORT

Sesuai dengan judul Bab III sebagaimana dikemukakan di atas yaitu Hasil Penelitian dan Analsis, maka berikut di bawah ini akan dikemukakan terlebih dahulu suatu gambaran tentang hasil penelitian Penulis terhadap peraturan-perundang undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup di Indonesia sepanjang yang ketentuan Pasalnya menyinggung mengenai strict liability dan selanjutnya akan dikemukakan pula tentang keputusan hakim. Sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, gambaran hasil penelitian tentang kasus ini Penulis ambil dari Putusan Pengadilan pada English common law (Inggris) yang sangat terkenal yaitu John Rylands AJH v Thomas Fletcher. Selanjutnya dalam Bab ini akan diakhiri dengan suatu analisis perbandingan44 (comparative analysis) yang dikemukakan secara singkat tentang strict liability, baik strict liability yang ada dalam peraturan perundangan di Indonesia maupun perbandingan prinsip tersebut yang berlaku di sistem common law Inggris (English common law)45.

44

Jeferson Kameo, dalam bukunya berjudul Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam halaman 42, catatan kaki no. 34 menegaskan bahwa Tren metoda dalam studi perbandingan hukum (comparative laws) yang disebut transposisi (transposisiton) ini ada dalam Law Reporting Skotlandia. (Lihat, dalam Kameo, Blumer & Co v Scott (1874) atau sudah dikembangkan sejak tahun 1874 oleh Putusan Hakim, 1 R 379 at 387. 45

Perihal penjelasan ilmiah tentang English common law dan Scottish Common Law, lihat buku Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum yang ditulis oleh Jeferson Kameo, Fakultas Hukum UKSW Salatiga, dapat dilihat pada halaman-halaman 54-55, catatan kaki no. 57 pada Buku itu, demikian pula penjelasan di halaman yang lain, misalnya dalam halaman 57, 59.

48

A.

Pemahaman Yang Dianut Perundang-undangan Indonesia Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Menerjemahkan Strict Liability

Pada sub judul Hasil Penelitian tentang strict liability sebagaimana dikemukakan di atas, Penulis telah gambarkan bahwa strict liability itu juga sesungguhnya sudah ada juga dan dikenal pula dalam sistem hukum positif di Indonesia. Undang-undang paling baru yang di dalamnya pembuat legislasi menulis ketentuan strict liability adalah UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, dalam Bab I, Penulis juga telah kemukakan bahwa sejatinya jauh sebelum adanya UU Nomor 32 tahun 2009, di Indonesia, oleh UU Nomor 4 tahun 1982 juga telah dirumuskan asas hukum itu. Berikut perumusan pasal dalam perundangan Indonesia di Bidang Lingkungan Hidup, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 pada Bab VI (Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan), Pasal 21 menyatakan bahwa: “Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.”

Penjelasan atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan,

yang dapat

menentukan jenis dan kategori yang akan terkena oleh ketentuan termaksud. 49

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada Bab VII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2 Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemarang dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Penjelasan atas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melwan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

50

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII (Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas mendefinisikan asas strict liability dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya. Dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Penjelasan atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besaranya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadapa pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

UUPPLH 2009 pada Pasal 88 masih menerjemahkan asas strict liability sebagai tanggung jawab mutlak. Dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut “...menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi... .” Sebaiknya UUPPLH 2009 menerjemahkan asas

51

strict liability dengan tanggung jawab langsung dan seketika. Hal ini agar tidak menimbulkan kerancuan dengan absolute liability. Prinsip strict liability sebagaimana dikemukakan di atas membantu secara legal, atau dapat pula disebut sebagai peluang yang sah yang diberikan oleh hukum untuk “menerobos” jalan buntu yang ada dalam Pasal 1865 KUHPerdata Indonesia tentang beban pembuktian (bewijslast). Sebagaimana diketahui bersama, dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia, ketentuan atau kaedah hukum dalam Pasal 1865 KUHPerdata itu menetapkan dengan tegas bahwa penggugatlah yang wajib memikul beban untuk membuktikan, padahal, kebanyakan Penggugat adalah korban atau penderita dari pencemaran lingkungan hidup yang juga pada umumnya awam dalam soal memahami peraturan-perundang undangan dan bahkan aspek-aspek yang rumit di balik teknologi dalam menilai pencemaran yang dilakukan oleh pabrikpabrik, misalnya pabrik tekstil yang mencemari air sumur penduduk, dan juga sungaisungai yang sebelumnya dipergunakan untuk mengairi persawahan milik penduduk di sekitar areal pabrik.

B. Yurisprudensi Inggris tentang Strict Liability Mengingat Penulis telah sampaikan di atas bahwa hasil penelitian yang akan digambarkan dalam BAB III ini adalah Putusan Pengadilan House of Lords Inggris, maka dalam rangka melakukan suatu analisis perbandingan (comparative analysis) dengan strict liability yang berlaku di Indonesia, berikut di bawah ini akan dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hakim yang relevan dengan prinsip strict 52

liability yang terdapat di dalam Putusan (yurisprudensi) yang hukumnya mengikuti dikte hukum yang ada di dalam sistem hukum Skotlandia yang diikuti di Inggris. Kasus klasik yang sudah sangat tua karena diputus dan dipublikasikan 17 Juli 1868 tersebut melibatkan para penggugat yang dalam hal ini adalah pihak bernama J. Rylands dan Jehu Horrocks sebagai Penggugat (Plaintiffs) melawan Thomas Flectcher sebagai pihak Tergugat (Defendant). Dalam Putusan itu Hakim yang bernama Cairns meminta kepada para Majelis hakim yang mulia yang mengadili kasus itu agar si Penggugat yang digambarkannya sebagai para pihak yang mengajukan gugatan tersebut merupakan penduduk dari suatu areal pertambangan dan mereka bekerja di bawah tanah yang lokasinya tertutup. Sementara itu para Tergugat adalah pemilik dari suatu pabrik penggilingan di lingkungan mereka. Para Tergugat tersebut kemudian merencanakan untuk membangun suatu penampungan air untuk menampung dan menyiapkan air untuk digunakan oleh pabrik penggilingan mereka di atas suatu lahan tertutup lainnya. Hanya saja, yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah bahwa lahan tempat penampungan air milik para Tergugat tersebut bergandengan dengan lahan dari para Penggugat. Namun demikian berdasarkan suatu penyelidikan yang lebih cermat diketahui bahwa di antara tanah milik para tersebut Penggugat dan lahan tertutup milik para Tergugat ada suatu area atau lahan kosong. Di bawah lahan para Tergugat yang rencananya dibangun penampungan air itu ada suatu terowongan yang berfungsi sebagai jalan penghubung dan tempat bekerja para penambang. Ada lima corong tegak dan beberapa corong melintang yang saling berhubungan satu sama lain. 53

Selama menambang beberpa lapisan batu bara yang berada di bawah lahan miliknya si Penggugat menjumpai areal kerja tambang yang sudah tidak dipergunakan lagi tersebut, dan sebagaimana diketahui, areal pertambangan itu berada di bawah lahan milik para Tergugat. Dalam keadaan yang sudah dikemukakan di atas tersebutlah penampung air milik para Tergugat dibangun. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan penampung air itu dilakukan oleh agen dan pengawasan serta konstruksinya dilakukan oleh teknisi dan juga pemborong. Secara pribadi sebetulnya para Tergugat nampaknya tidak punya andil dalam pekerjaan pembangunan penampung air itu, plus mereka para Tergugat juga tidak menyadari akan permasalahan keselamatan kerja yang berkaitan dengan pembangunan itu. Sementara itu, baik si teknisi maupun pemborong terlihat dalam kasus itu tidak melakukan hal-hal yang cukup hati-hati dan waspada sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka. Padahal, nampaknya si teknisi dan pemborong pembangunan penampung air itu tahu akan adanya cerobong yang terpasang sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebaliknya, menurut Cairns, ketika penampung air itu dibangun dan setelah jadi diisi dengan air, baik penuh maupun sebagian saja, berat beban air yang terisi dalam penampungan tersebut menekan corong vertikal yang karena sudah tidak digunakan lagi kemudian menjadi kurang kuat, maka air bocor memasuki corong-corong vertikal itu. Air yang mengalir dari corong-corong vertikal itu kemudian melewati pula corong-corong vertikal yang saling terhubung satu sama lain, dan dari corong-corong vertikal itu air kemudian mengalir ke daerah kerja para 54

penambang milik para Penggugat. Air kemudian menggenangi pertambangan milik para penggugat dan menyebabkan kerusakan yang parah dan hal itulah menjadi alasan mengapa gugatan kemudian diajukan ke Pengadilan.

Pihak Pengadilan yang mengadili kasus itu berpendapat bahwa para Penggugat tidak memunyai dasar untuk menggugat apabila mereka hanya mendasarkan diri seperti fakta-fakta yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dalam kamar Pengadilan yang sama ketika banding diajukan berpendapat berbeda dengan kamar Pengadilan ketika kasus pertama kali diajukan. Majelis hakim yang duduk di kamar Pengadilan Banding secara aklamasi tiba pada suatu kesimpulan bahwa sejatinya ada dasar gugatan dan bahkan lebih jauh dari itu para Penggugat berhak untuk diberikan ganti rugi. Hakim Cairns menyatakan pendapatnya di depan para Majelis Hakim di Mahkamah Agung (House of Lords) inggris itu bahwa asas yang dapat dipergunakan untuk mengadili kasus tersebut sesungguhnya sangat sederhana. Yaitu dengan memberlakukan para Tergugat, baik sebagai orang-orang yang memiliki (pemilik) maupun sebagai pihak-pihak yang hanya menempati lahan tertutup di tempat mereka di atas mana tempat penampungan air itu dibangun memang berhak menurut hukum untuk menggunakan areal tanah tertutup itu sesuai dengan tujuan sehari-hari tanah itu seharusnya digunakan; dan jika, ketika tanah itu digunakan sesuai dengan kebiasaan dan kewajarannya (the natural use), dan jika, disebabkan oleh tabiat alamiah dimana ada akumulasi air yang mengalir menembus hingga tanah tertutup milik para 55

Penggugat, maka para Tergugat sesungguhnya tidak berhak untuk berkeberatan dengan akibat alamiah yang demikian itu. Mengapa demikian? Menurut Cairns, apabila para Penggugat memang memahami tabiat alamiah dari akumulasi air itu bakal merugikan mereka dan mereka benar-benar memunyai keinginan untuk melindungi kepentingan mereka dari akibat alamiah yang tidak terhindarkan tersebut maka seharusnya mereka mengambil langkah-langkah untuk itu, misalnya dengan cara mengalihkan atau menaruh perintang yang diletakkan di antara tanah mereka dan tanah milik atau yang dikuasai oleh para Tergugat itu. Prinsip sebagaimana telah dikemukakan di atas itu, menurut Cairns, ia rujuk dari Putusan yang sudah lebih dahulu menangani persoalan yang hampir sama yaitu dalam kasus Smith v. Kenrick yang ditangani oleh Pengadilan Umum di Inggris. Argumen sebaliknya (a contrario) dari prinsip yang telah dikemukakan di atas, dengan demikian dapat dibangun, menurut Cairns; yaitu, bahwa apabila para Tergugat, tidak berkehendak untuk menghentikan penggunaan tanah mereka sebagaimana seharusnya mereka gunakan, telah memunyai keinginan untuk menggunakan tanah itu selain daripada tujuan penggunaannya yang alamiah atau yang selayaknya dan si Hakim Cairns menyebut jenis penggunaan itu dengan nonnatural use, maksudnya tujuan penggunaannya yaitu membawa ke tanah mereka itu sesuatu yang menurut keadaan alamiahnya tidak sesuai baik di dalam maupun di atas tanah tersebut, atau misalnya bertujuan untuk membawa air baik di atas maupun di bawah tanahdalam jumlah maupun dengan cara-cara yang bukan merupakan akibat dari pengoperasian atau pekerjaan yang berlangsung baik di atas maupun di bawah 56

tanah, dan jika apabila sebagai akibat dari perbuatan mereka para Tergugat itu, atau konsekuensi dari ketidaksempurnaan cari cara-cara yang mereka gunakan air itu mengalir keluar, bocor atau membludak dan tumpah dan menggenangi tanah dari para Penggugat, maka menurut Cairns, itulah apa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu perbuatan yang mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri; dan, jika ketika mereka tengah melakukan perbuatan itu, kejahatan muncul seperti apa yang telah dikemukakan oleh Cairns tadi, maka kejahatan itu (the evil), tepatnya bocornya atau meluapnya air dan menggenangi tanah milik para Penggugat, maka sudah tentu sudah merupakan suatu konsekuensi, dalam pandangan Cairns, maka para Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Cairns, putusan Smith v. Kenrick berisi ilustrasi dari prinsip atau asas hukum yang pertama yang sudah ia kemukakan di atas, demikian pula dengan prinsip yang kedua juga tergambar dengan baik dalam kasus di Pengadilan yang sama, yaitu kasus Baird v. Williamson, juga banyak dikutip untuk mendukung argumen para Pengacara. Cairns pun berpendirian jika para hakim yang mengadili kasus itu berkenan maka asas-asas hukum yang sederhana seperti telah dikemukakan di atas tersebut, jika berkenan untuk diterima maka dapat dipergunakan untuk mengadili kasus yang tengan mereka tangani. Dengan hasil yang sama dapat diperoleh dari prinsip atau asas yang pernah dirujuk oleh Hakim Blackburn melalui Putusannya, di kamar Pengadilan yang sama, d imana Blackburn menyatakan pendapat hukumnya dan sesuai dengan hukum dalam kata-kata sebagai berikut: 57

“Kita berpendirian bahwa rule of law yang sejati adalah, bahwa orang yang, untuk tujuan-tujuan yang ia inginkan, membawa masuk ke dalam tanah atau pekarangannya selanjutnya menghimpun dan menyimpan di atas tanah itu apa saja yang kemungkinan besar akan mendatangkan melapetaka apabila barang-barang itu terlepas dari penguasaannya harus menyadari bahwa hal itu merupakan malapetaka untuk dirinya sendiri dan oleh sebab itu orang itu harus bertanggungjawab; dan apabila orang tersebut tidak melakukan sesuatu maka sebaliknya hal itu adalah merupakan sesuatu yang harus dianggap benar meskipun di belakangan hari dapat dibuktikan`sebaliknya”. Dapat dijawab untuk semua kerugian yang merupakan konsekuensi alamiah dari terlepasnya barang-barang itu. Ia dapat membela dirinya dengan cara menunjukkan bahwa terlepasnya barang-barang itu disebabkan oleh kesalahanya Penggugat; atau kemungkinan bahwa terlepasnya barang-barang itu disebabkan oleh keadaan memaksa (vis major/the act of God); hanya saja, menurut Cairns, semua itu tidak terlihat dalam kasus yang tengah mereka tangani tersebut maka tidaklah merupakan sesuatu kebutuhan untuk menyelidiki alasan pemaaf apa yang dapat dipakai.

Dus, prinsip hukum umum sebagaimana telah dikemukakan di atas sejatinya adalah benar dan adil. Seseorang yang rumputnya atau jagungnya dimakan oleh sapi tetangganya yang lepas, atau dalam kasus ini pertambangannya digenangi oleh air yang mengalir dari penampungan tetangganya, atau ruang bawah tanah yang dipergunakan untuk menyimpan anggur (cellar) yang dikotori oleh kotoran, baik itu air kencing atau veses yang keluar dari septik tank atau toilet tetangganya, atau yang lingkungannya dibuat menjadi tidak sehat oleh asap atau bau gas yang menyengat 58

maupun bau uap yang busuk dan sangat mengganggu dari produk dengan bahan kimia yang tingkat PH-nya melebihi ambang batas 7, maka orang itu telah menyebabkan kerugian terhadap dirinya sendiri tanpa kesalahannya sendiri; dan tetapi hal itu nampaknya masuk akal dan adil kepada setiap orang bertetangga yang telah membawa sesuatu ke atas tanah atau hak miliknya sendiri (yang secara alamiah sesungguhnya tidak seharusnya ada di situ), menyebabkan kerusakan bagi orang lain sepanjang benda itu berkaitan dengan benda miliknya, tetapi ia mengetahui bahwa akan mendatangkan kerugian apabila barang itu terlepas dan menjangkau tempat tetangganya, maka orang itu haruslah memikul kewajiban untuk memerbaiki kerusakan yang terjadi mengikutinya apabila ia gagal untuk memastikan bahwa barang itu tetap berada di dalam tanah miliknya sendiri.

Namun untuk tindakannya membawa barang itu ke dalam atau ke atas tanah miliknya tidaklah merupakan sesuatu yang mengganggu atau merugikan dan oleh sebab itu adil namun, hendaklah ia waspada untuk selalu memastikan bahwa barang itu tetap berada di dalam atau di atas tanah miliknya, supaya tidak ada kerugian yang akan ditimbulkan atau seharusnya ia menjawab akibat-akibat alamiah dan mengantisipasi segala macam akibat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hal itu merupakan suatu hukum, entah itu barang yang dibawa merupakan hewan liar, air, atau kotoran, atau bau busuk yang menusuk hidung. Cairns kemudian berpendapat bahwa ia musti mengakui seutuhnya. Oleh sebab itu, ia harus meyakinkan para Majelis Hakim supaya Putusan Kamar 59

Pengadilan Banding (the Court of Exchequer Chamber) dikuatkan dan dengan demikian banding yang diajukan harus didismis dengan kewajiban bagi pihak yang mengajukan banding untuk membayar biaya perkara. Sementara itu, dalam pandangan Cranworth, ia menjelaskan kepada para Hakim di Mahkamah Agung tersebut bahwa, ia sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Cairns, temannya yang negarawan dan sangat terpelajar di atas itu yang mengatakan bhwa the rule of law sudah dinyatakan dengan benar oleh Hakim Blackburn yang memberikan pertimbangan hukum dalam perkara yang ditanganinya di Pengadilan di atas. Bahwa apabila seseorang membawa, atau menumpuk, di atas tanahnya apa saja yang, apabila terlepas dari penguasaannya, akan menyebabkan kerugian kepada tetanggunya, maka orang itu haruslah menyadari bahwa ia sesungguhnya orang itu melakukan hal itu untuk membinasakan dirinya sendiri. Dengan demikian apabila barang itu terlepas dan menyebabkan kerugian, maka ia bertanggung jawab, seberapa hati-hatipun ia mungkin telah mengupayakan segalanya dan dengan segala langkah-langkah pencegahan apa pun yang telah ia lakukan untuk mencegah terjadinya kerigian yang terlah ditimbulkan tersebut. Dalam memertimbangkan apakah para Tergugat bertanggung jawab kepada seorang Penggugat untuk mengganti kerugian yang mungkin saja diderita oleh si Penggugat, maka pertanyaan pada umumnya adalah bukan apakah si Tergugat telah bertindak dengan ketelitian dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tinggi, namun apakan perbuatan si Tergugat telah menyebabkan kerugian tersebut.

60

Hal ini dijelaskan dengan sangat baik dalam suatu Putusan Pengadilan yang sduah sangat klasik, yaitu dalam Lambert v. Bessey, yang dilaporkan oleh Hakim bernama Sir Thomas Raymond. Dan bahwa Kaedah hukum itu benar-benar didasarkan kepada akal sehat atau degnan perkataan lain, Putusan itu mengandung kaedah

hukum

yang

benar.

Sebab,

apabila

seseorang,

dalam

mengurus

kepentingannya sendiri, menyebabkan, meskipun ia melakukan hal itu secara tidak sengaja, orang lain mengalami kerugian, maka adalah merupakan suatu yang adil apabila orang itulah seharusnya yang menanggung penderitaan itu. Ia terikat. Hal ini merupakan suatu prinsip atau asas hukum yang dapat diterapkan kepada kasus yang tengah diadili. Menurut Cranworth ia sama sekali tidak menemukan di dalam keputusan-keputusan yang telah dirujuk di atas, apapun yang bertentangan dengan asas itu. Doktrin (Penulis lebih suka mengganti istilah doktrin dengan asas hukum) di atas, bagi nampak bagi Cranworth akan menjadi lebih jelas apabila diperbandingkan dengan dua kasus atau yurisprudensi moderen sebagaimana telah ditunjukkan oleh rekan terpelajar dan senegaranya di atas. Cranworth kemudian menyampaikan kembali makna kedua yurisprudensi moderen itu yaitu Smith v. Kenrick dan Baird v. Williamson dengan cara lain dan mengatakan bahwa dalam Smith v. Kenrick si pemilik tambang yang bertempat di tingkatan tanah yang lebih tinggi menggali dan mengambil semua batu bara yang ada di areal pertambangannya itu seluruhnya sampai habis. Dengan pengerukan menyeluruh semua batu bara itu akibatnya tidak

61

ada lagi pembatas antara tambang milik si yang empunya tanah di tingkat atas dengan areal tambang milik si empunya tambang yang berada di bawahnya. Akibatnya air merembes keluar dari permukaan bagian atas tanah tempat areal penambangan bagian atas menuju ke tanah areal pertambangan lainnya yang berada di bawahnya. Akibat dari genangan air yang menumpuk di bagian bawah tersebut si pemilik tanah pertambangan di bawah itu terhalang untuk menggeduk batu bara di lokasi pertambangan miliknya. Menarik, bahwa dari kasus yang pertama di atas, si pemilik tanah pertambangan di level bawah tersebut, menurut hakim tidak memunyai hak untuk menyatakan keberatannya. Dalam pertimbangan hakim, dikatakan, bahwa si pemilik tanah pertambangan batu bara di level atas itu memunyai hak sepenuhnya untuk mengambil seluruh batu bara yang terdapat di areal miliknya. Selanjutnya, menurut para hakim, kerusakan yang terjadi di level bawah karena genangan air yang merembes ke bawah itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah, yaitu bahwa air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya, karena keadaan alamiah itu maka logis bagi si Tergugat untuk tidak memunyai kewajiban apa pun untuk menjaga kepentigan si Penggugat. Menurut para hakim dalam kasus yang pertama itu, adalah merupakan kewajiban atau beban dan tugas dari si Penggugat melindungi dirinya sendiri dengan cara mendirikan atau membangun apa saja yang dapat mencegah air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam kasus itu, menurut para hakim, air memang dengan sengaja dibiarkan oleh si Tergugat untuk mengalir mengikuti takdirnya.

62

Tetapi dalam yurisprudensi yang kedua, yaitu dalam Baird v. Williamson, si Tergugat, yang adalah pemilik dari areal pertambangan yang berada di level atas, tidak saja menjadi korban karena dia membiarkan air untuk mengalir melewati areal tambangnya tanpa membuat suatu perintang antara areal pertambangan di atas dengan areal pertambangan milik orang lain yang berada di bawahnya, namun agar ia dapat mengerjakan areal pertambangannya ia justru memompa sejumlah volume air yang mengalir menuju areal tambang milik si Penggugat, menambah jumlah yang secara alamiah mengalir ke wilayah areal tambang milik Penggugat, sebagai akibat perbuatan Tergugat memompa air itu si Penggugat menderita kerugian. Sekali pun upaya melakukan pemompaan air yang mengakibatkan kerugian itu telah dapat dibuktikan tidak terjadi karena kelalaian, dan dilakukan karena hal itu memang merupakan hak si Tergugat bekerja di tambang miliknya sendiri, namun ia oleh para hakim dalam yurisprudensi kedua itu dijatuhi hukuman untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan itu. Bahwa hal itu merupakan akibat dari perbuatan si Tergugat, entah itu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan dengan keahlian atau tanpa keahlian, namun dalam kenyataannya si Penggugat menderita kerugian, dan oleh sebab itulah si Tergugat dinyatakan harus bertanggung jawab. Artinya, dalam yurisprudensi yang pertama kerugian diperlakukan sebagai terjadi karena alam sedangkan dalam yurisprudensi yang kedua kerugian itu terjadi disebabkan oleh perbuatan si Tergugat.

63

Apabila kedua yurisprudensi sebagaimana telah dikemukakan di atas itu kemudian dipergunakan untuk menguji kasus yang ditangani di Mahkamah Agung Inggris tersebut maka menurut Cranworth ia sama sekali tidak memunyai keraguraguan untuk menyatakan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan (the Exchequer Chamber) adalah benar adanya. Dalam hal ini si Penggugat berhak untuk mengeduk batu bara sampai dengan batas tanah milik tuan Whitehead dan bahkan sampai ke beberapa areal pertambangan tua yang sudah ditinggalkan. Menurut Cranworth, apabila air meluap di areal tambangnya si Tergugat, kita aggap saja tanah tersebut adalah tanah milik si Tergugat untuk disesuaikan dengan kasus yang tengah ditangani di House of Lords tersebut, dan air itu meluap menuju tanah tempat si Penggugat melalui saluran-saluran yang ada di daerah tambang tua yang sudah ditinggalkan itu dan oleh sebab itu pekerjaan penambangan di tanah milik si Penggugat kemudian berhenti beroperasi maka tidak ada alas hak bagi si Penggugat untuk mengajukan gugatan itu. Dus, sekali pun semua pekerjaan penambangan tua itu ternyata dibuat oleh si Penggugat sekali pun, maka si Penggugat hanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya untuk dilakukan dan tidak lebih dari itu; sebab menurut asas yang berlaku di dalam yurisprudensi Smith v. Kenrick, maka pihak yang mengerjakan pertambangan yang lokasinya berada di bawah penampungan air yang sudah dibuat tersebut memunyai hak untuk mengambil dan membawa pergi semua batu bara termasuk dari areal pertambangan batu bara yang tua dan sudah ditinggalkan itu tanpa

64

menyisakan tembok atau pembatas apa pun dengan tanah di mana areal pertambangan milik si Tergugat (Whitehead's). Hanya saja, kenyataannya kasus posisi tidak lah demikian. Dalam kenyatannya dalam rangka mencapai apa yang diinginkan oleh si Tergugat, maka ia, membawa ke dalam tanah milik mereka, atau tanah yang dalam kasus ini dapat diperlakukan sebagai tanah yang mereka kuasai, suatu volume air yang sangat besar dan menampungnya dalam suatu penampungan. Menyusul hal itu timbul kerugian bagi si Penggugat dan karena kerugian itulah, menurut Cranworth, tidak perduli, meskipun hal itu (pengerjaan membawa dan menampung air) dilakukan dengan tingkat keterampilan dan kehati-hatian yang sangat tinggi sekali pun, si Tergugat, berdasarkan prinsip hukum yang telah dikemukakan di atas pasti, harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Akhirnya disepakati menurut Cranworth, oleh sebab itu, dengan sesama negarawan dan teman terpelajarnya itu bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan sebelumnya (the Exchequer Chamber) haruslah dikuatkan dan dengan demikian harus ada hukuman bagi si Terdakwa (Thomas Fletcher), yaitu mereka melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

C.

Analisis Perbandingan tentang Strict Liability IndonesiaInggris Dengan memperhatikan gambaran hasil penelitian, baik yang berupa

perundang-undangan maupun yang berupa putusan pengadilan yang diambil dari 65

English common law sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, maka berikut ini Penulis perlu melakukan suatu analisis, yaitu mencari unsur-unsur strict liability, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, maupun dalam putusan pengadilan di Inggris itu. Analisis pertama, adalah bahwa pada prinsipnya penerapan asas hukum strict liability dalam melindungi lingkungan hidup itu adalah suatu prinsip di mana semua orang, dan terutama mereka yang melakukan aktivitas yang berdampak lingkungan memunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan fungsinya, dan tidak merusak. Akibatnya, apabila aktivitas orang itu merusak lingkungan hidup, maka tanpa adanya pembuktian apakah orang itu bersalah atau tidak bersalah, sepanjang ada kerusakan pada lingkungan, maka orang tersebut wajib untuk langsung (strict) melakukan langkah-langkah memulihkan kerusakan lingkungan yang ada. Pertanggungjawaban setiap orang, dalam strict liability juga sebetulnya tidak bergantung kepada ada tidaknya kesalahan. Oleh sebab itu, dalam strict liability semua orang, tanpa kecuali, bertanggung jawab (liable) kepada perlindungan lingkungan hidup. Memerhatikan rumusan ketentuan perundangan sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bagian hasil penelitian skripsi ini di atas, Penulis berpendapat bahwa prinsip strict liability yang demikian itu juga ada dalam UU Indonesia, yaitu UU No. 32 tahun 2009 yang menegaskan bahwa: “setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. 66

Langkah yang diambil (tanggung gugat)46 oleh pihak yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut, apabila hal itu belum sampai ke pengadilan, maka dapat dilakukan pembayaran dalam bentuk uang (kompensasi) atau tindakan-tindakan lain yang tujuannya adalah memulihkan kembali lingkungan yang telah rusak. Katakanlah apabila ada air sumur penduduk di Kota Salatiga yang tercemari oleh aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tekstil di Salatiga tersebut, maka si pencemar berkewajiban (liable) untuk menjernihkan kembali air sumur tersebut. Kewajiban itu, ditilik dari rumusan asas strict liability dalam UU sebagaimana dikemukakan di atas tidak harus menunggu sampai dengan adanya hak yang dilanggar, misalnya adanya penduduk yang merasa bahwa air sumurnya tercemar oleh limbah pabrik tekstil tersebut. Namun, tanggung jawab itu mutlak, tanpa harus menunggu ada hak yang terlanggar. Analisis yang kedua adalah bahwa apabila kasus yang ada sudah dibawa ke pengadilan, maka adalah merupakan kewajiban si tergugat untuk membuktikan bahwa bukan aktivitas si tergugatlah yang menyebabkan kerusakan kepada lingkunga hidup. Dus, kewajiban itu lebih ditekankan kepada siapa yang harus memikul beban (liable) untuk membuktikan (the burden of proof) kepada hakim bahwa bukan dia yang bersalah, tetapi faktor lain lah, faktor yang tidak ada

46

Konsepsi tanggung gugat ini juga pernah dibicarakan oleh Titon Slamet Kurnia, dalam bukunya berjudul Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia. Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, Lihat halaman 225, dan serangan terhadap tanggung gugat tradisioanl dapat dilihat pada halaman 228 – 229. Dalam buku tersebut Slamet Kurnia membabat habis prinsip hukum tanggung gugat yang tradisional yang ditulis dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dikemukakan di sana “...barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum (dengan bertindak atau tidak bertindak) dan perbuatan itu merugikan pihak lain, termasuk lingkungan hidup, yang bersangkutan harus mengganti kerugian yang terjadi”.

67

hubungannya dengan aktivitas atau tindak-tanduk si subyek hukum, yang diduga merusak lingkungan. Ketiga, baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam putusan pengadilan yang Penulis rujuk dari Putusan hakim di Inggris sebagaimana dikemukakan di atas, kedua sistem hukum itu mengenal adanya pertanggung jawaban mutlak (strict liability) meskipun harus diakui bahwa dilihat dari tahun asas hukum itu dipergunakan, sudah barang tentu jauh lebih dahulu berlaku di Inggris jika dibandingkan dengan yang berlaku di Indonesia yaitu sejak dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Perlu Penulis kemukakan di sini, yaitu bahwa sehubungan dengan aspek historis berlakunya asas strict liability itu, dilihat dari tahun berlaku, maka pengakuan atas adanya asas hukum yang sangat penting itu di Indonesia baru ada di tataran UU Lingkungan Hidup pada tahun 1982, atau jauh lebih terlambat (abad lamanya) jika dibandingkan dengan tahun putusan di English common law yang telah Penulis kemukakan di atas. Hanya saja, seperti apa yang telah Penulis kemukakan di atas, kesadaran hukum atas dikte hukum masyarakat di Indonesia menyatakan bahwa keberlakuan asas strict liability itu universal dan sudah ada, misalnya dengan adanya kesadaran untuk menanggung beban atas pembuangan sampah di lingkungan masyarakat yang ada di semua wilayah di Indonesia.

68