BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Dalam Bab ini Penulis menggambarkan suatu hasil penelitian yang diperoleh dari putusan pengadilan No. 1887. Uraian tentang hasil penelitian atas putusan tersebut akan dibagi menjadi beberapa sub Bab dan terutama sebagai sisipan analisis akan dikemukakan bagian dari putusan tersebut yang menurut pendapat Penulis memiliki tanda-tanda bahwa Trust Receipt ada di dalam Putusan 1887 seperti dalam BAB II sudah digambarkan prinsip-prinsip dan kaedah yang berlaku. Bab ini juga berisi penggambaran analisis Trust Receipt dengan cara membandingkan uraian kepustakaan mengenai prinsip – prinsip hukum dalam Trust Receipt pada BAB II dengan unsur-unsur / indikator-indikator Trust Receipt yang dianggap ada dalam putusan 1887.
3.1. Pihak-Pihak dalam Putusan 1887 Hasil penelitian berupa Putusan 1887 itu menyangkut perkara perdata dalam tingkat kasasi, antara pihak – pihak. Yaitu PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Samudera Indonesia”, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kalibesar Barat No.43, yang diwakili oleh dan memilih domilisi di kantor kuasanya LOEKMAN WIRIADINATA, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara, Jalan Veteran
41
42
III/7A Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 1986 selaku Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi dahulu adalah pihak Tergugat I-Pembanding; Sedangkan pada pihak Termohon Kasasi adalah PT. Sejahtera Bank Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Tiang Bendera No.15 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HERMAN WIDJAJA, SH., dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 1986. Termohon kasasi, dahulu adalah pihak PenggugatTerbanding. Pihak Termohon Kasasi berikutnya adalah PT. GESPAMINDO, berkedudukan di Jakarta, Jalan Mangun Sarkoro No.8 Jakarta Pusat, Pihak Turut Termohon kasasi dahulu adalah pihak tergugat II-Turut Terbanding.
3.2. Dalil-Dalil Putusan 1887 Dari surat-surat yang telah dibaca oleh Mahkamah Agung, ternyata bahwa Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat pihak Pemohon Kasasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada pokoknya dalil-dalil pihak – pihak tersebut Penulis kemukakan sebagai berikut di bawah ini. Pada akhir tahun 1982, permulaan tahun 1983 Tergugat asli II dalam hal ini PT. Gespamindo telah melakukan import pupuk dari Phosphate Mining Company of Christmas Island Ltd. Canberra, Australia. Adapun jumlah pupuk yang diimport oleh PT Gespamindo adalah sebanyak 3000 metric ton seharga seluruhnya US.$ 195.000,- . Import pupuk yang dilakukan oleh PT Gespamindo
43
tersebut dilakukan atas pesanan PT. Patra Buana, PT. Kapuas Dua Belas dan PT. Sinar Mulia Buana, masing-masing sebanyak1000 metric ton. Untuk melaksanakan impor tersebut, atas permintaan Tergugat asli II, Penggugat asli dalam hal ini PT. Bank Sejahtera Umum melalui The Chartered Bank di Jakarta telah membuka 3 buah L/C untuk dibayar kepada pihak eksportir di Canberra Australia, yang keseluruhannya berjumlah US.$ 195.000,-. Pupuk import tersebut telah dikirim dan diangkut oleh Tergugat asli I, dalam hal ini PT. Perusahaan Pelayaran Samudra “Samuda Indonesia” sesuai Bill of Lading / Konosemen dari Melbourne tertanggal 23 Maret 1983. Setelah ditebus oleh Penggugat asli 1 , dari The Chartered Bank Jakarta. Semua lembar dari Bill of Lading / Konosemen tersebut yang masing-masing dibuat rangkap 2, kini ada pada Penggugat Asli. Meskipun demikian, sesuai jawaban dari Tergugat Asli I, ternyata seluruh impor tersebut oleh Tergugat Asli I telah diserahkan kepada pemesannya dengan melalui Tergugat Asli II, tanpa penyerahan Bill of Lading / Konosemen asli. Pada titik ini atau point / dalil di Mahkamah Agung ini, Penulis melihat bahwa sebetulnya terdapat indikator Trust Receipt. Mungkin saja sudah sempat dibuat oleh para pihak dalam hal ini antara PT. Bank Sejahtera Umum dengan the Chartered Bank Jakarta. Namun belakangan ternyata,si Pihak PT. Gespamindolah malahan yang menjual barang impor itu kepada tiga PT. Pemesan tanpa
1
menurut Penulis yang dimaksud dengan kata ditebus adalah dibeli oleh PT. Bank Sejahtera Umum.
44
persetujuan PT. Bank Sejahtera Umum, yang menurut Penulis telah memberi Trust Receipt kepada the Chartered Bank Jakarta.
3.3. Kewajiban Pembayaran Tersisa Sesuai dengan ketentuan, maka Tergugat Asli II untuk kepentingan pembukaan L/C tersebut di atas masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat Asli uang sejumlah sebagai berikut : Untuk L/C tanggal 31 Januari 1983 No. 901/0475/83 dan tanggal 31 Januari 1983 No. 901/076/83 sebesar : 2 X US.$ 65.000 = US.$ 130.000,-, Baru dibayar 10% = US.$ 13.000,-, Sisa = US.$ 117.000,-. Untuk L/C tanggal 14 Februari 1983 No. 901/0691/83, sejumlah :1 x US.$ 65.000,- =
US.$ 65.000,-,
Baru dibayar 20% =
US.$ 13.000,-, Sisa
seluruhnya : US.$ 117.000,- + US.$ 52.000,- = US.$ 169.000,-. Penulis berpendapat bahwa sebetulnya yang dimaksud pembukaan L/C itu adalah tidak mempunyai makna yuridis. Mengingat secara yuridis yang menerbitkan L/C dalam kasus ini adalah The Chartered Bank di Jakarta. Atau ada kemungkinan L/C tersebut, bersama-sama dengan documentary credit telah “ditukarkan” dengan Trust Receipt yang diserahkan kepada the Chartered Bank.
3.4. Perbuatan Melawan Hukum PT. Gespamindo tidak melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya. Sehingga menurut hukum, Tergugat Asli II telah melakukan perbuatan melawan
45
hukum. Derry Firmansyah dalam skripsinya berpendapat 2 bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah suatu wanprestasi dus bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dikemukakan oleh para hakim yang mengadili dan memutus kasus itu. Demikian juga dengan Tergugat Asli I yaitu PT. Pelayaran Samudra “Samudra Indonesia” atas tindakannya yang secara tanpa hak menurut para hakim, menyerahkan pupuk yang diangkutnya kepada pihak yang tidak dapat menunjukkan Bill of Lading / Konosemen dari pupuk tersebut, adalah merupakan perbuatan yang melawan hokum. PMH tersebut adalah pelanggaran Pasal 507, 508, 509 dan atau 510. Namun ada yang berpendapat 3 bahwa sebetulnya PT. Pelayaran Samudera Indonesia tidak ada sangkut paut dalam perhubungan hukum itu.
3.5. Ganti Rugi yang Dituntut Dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat Asli tersebut, Penggugat Asli berhak menurut pembayaran dari Tergugat-Tergugat Asli secara tanggung renteng sejumlah US.$ 169.000,- ditambah ganti rugi, bunga 13% per tahun terhitung mulai tanggal 24 Maret 1983 sampai dengan 15 November 1984 = US.$ 36.378,72, sehingga jumlah seluruhnya US.% 205.738,72
2
Menurut Firmansyah, SH, bahwa dalam kasus 1887 yang ada seharusnya wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum adalah suatu penemuan hukum. 3
Skripsi Derry Firmansyah, SH.
46
3.6. Sita Jaminan yang Dituntut Untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara, Penggugat asli sempat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus kasus atau perkara tersebut agar terhadap barang-barang bergerak milik Tergugattergugat asli, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutus didalam Provinsi supaya para hakim dimaksud meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak berupa alat perlengkapan kantor. Sita jaminan yang juga dimintakan kepada para hakim untuk dilakukan atas tanah berikut bangunan Milik Tergugat I yang terletak di Jalan Let. Jen. S. Parman No.35 Jakarta Barat. Penggugat asli juga memohon agar para majelis hakim tersebut menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebelumnya. Selanjutnya Penggugat Asli kemudian meminta supaya para hakim menyatakan bahwa Tergugat I : PT. Samudera Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun Perbuawan Melawan Hukum dimaksud adalah dalam kedudukannya sebagai pengangkut dan / atau sebagai agen pelayaran telah menyerahkan barang berupa 300 metric ton kepada pihak ketiga tanpa penyerahan Bill of Lading / Konosemen asli, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sejumlah US.$ 205.738.72. Penggugat Asli, dalam hal ini PT. Bank Sejahtera Umum juga menuntut kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan aspek perbuatan melawan hukum. Lainnya yaitu telah tidak memenuhi kewajibannya
47
kepada Penggugat sehubungan dengan pembukuan 3 (tiga) L/C : L/C No.901/0475/83 sebesar US.$ 65.000,- , L/C No. 901/0476/83 sebesar US.$ 65.000,- + US.$ 130.000,- sudah dibayar 10% US.S 13.000,- US.$ 117.000,- , L/C No. 901/0691/83 sebesar US.$ 65.000,- , dibayar
20% US.$ 13.000,- US.$
52.000,- US.$ 169.000,- , bunga (24 Maret 1983 sampai dengan 15 November 1984); 602 hari x 13% p.a US.$ 36.738,72. Jumlah berikut bunga sebesar US.$ 205.738,72. Penggugat Asli juga meminta Pengadilan supaya menghukum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sejumlah US.$ 205.738,72 atau dengan nilai lawan dengan kurs US.$ 1 = Rp 1.072,- yakni berjumlah 205.738,72 X Rp 1.072 = Rp 220.551.908,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah), ditambah dengan bunga yang berlaku bagi suatu pemberian kredit dan jumlah tersebut. Adapun bunga yang dituntut adalah sebesar 2,5% per bulan, sejak mulai didaftarkannya gugatan itu sampai dibayar lunas jumlah tersebut di atas. Penggugat Asli memohon Pengadilan menyatakan putusan dalam kasus itu dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun andaikata Tergugat I dan II naik banding atau kasasi atau mengadakan verzet. Penggugat Asli juga memohon kepada Pengadilan supaya para Tergugat membayar biaya-biaya menurut hukum atau setidak-tidaknya Pengadilan memberi putusan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu pengadilan yang baik.
48
3.7. Delik-Delik Eksepsi Tergugat Asli II Terhadap gugatan Penggugat Asli tersebut, oleh Tergugat Asli II diajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini. Gugatan Penggugat asli campur aduk antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Karena itu, gugatan Penggugat Asli yang kabur itu harus ditolak dan / atau dinyatakan bahwa gugatan itu adalah mengenai wansprestasi saja atau mengenai perbuatan melawan hukum saja.
3.8. Putusan Pengadilan Negeri Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu dibuat pada tanggal 18 September 1985 No. 009/Pdt/G/1985/PN.Jkt. Bar. Amar Putusan dimaksud adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Para hakim juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara itu. Selanjutnya para hakim juga menyatakan bahwa Tergugat I, PT. Samudera Indonesia
telah
melakukan
perbuatan
melawan
hukum,
yakni
dalam
kedudukannya sebagai pengangkut dan / atau sebagai agen pelayaran telah menyerahkan barang berupa 3000 metric ton pupuk Phosphate kepada pihak ketiga tanpa penyerahan Bill of Lading / Konosemen asli, sehingga merugikan Penggugat sebesar US.$ 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu US dollar).
49
Amar putusan hakim juga menyatakan bahwa Tergugat I membayar dengan tunai dan sekaligus dengan penerimaan surat tanda pembayaran yang sah, kepada Penggugat yang sebesar US.$ 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu U$ dollar), atau dengan nilai lawan dengan kurs US.$ 1 = Rp 1.072,- atau kurs yang sedang berlaku pada saat pembayaran dilakukan. Putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu, tanpa mengindahkan Tergugat I mengajukan perlawanan, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Para hakim juga menyatakan bahwa mereka menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara, yang hingga sekarang ditentukan sebesar Rp 90.750- (sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
3.9. Putusan Pengadilan Banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 8 Januari 1986 No.544/Pdt/1985/PT.DKI. Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berbunyi sebagai berikut di bawah ini : Majelis hakim dalam perkara itu menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I. Mereka juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta
Barat
tanggal
11
September
1985
No.009/Pdt/G/1985PN.JKT.BAR., yang dimohonkan banding namun demikian
50
para hakim tersebut melakukan perbaikan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu sehingga berbunyi: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. Selanjutnya amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat itu juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara tersebut, menyatakan bahwa Tergugat I, PT. Samudra Indonesia dalam kedudukannya sebagai pengakut dan sebagai agen pelayaran dengan menyerahkan barang berupa 3000 metric ton pupuk Phospate kepada pihak ketiga tanpa penyerahan Bill of Lading/Konosemen asli dan Tergugat II, PT. Gespamindo yang telah meminta agar 3000 metric ton pupuk itu diserahan tanpa Bill of Lading / Konosemen asli, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para hakim dalam Amar Putusan itu juga menghukum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, uang sejumalh US.$ 169.000,- (seratus enam puluh sembila ribu US dollar) dengan nilai tukar rupiah pada saat pembayaran dilakukan, ditambah dengan ganti rugi sebesar 6% setahun dari jumlah tersebut, mulai dari gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas. Para hakim dalam perkata itu juga menyatakan bahwa perkara itu dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upayaupaya hukum seperti perlawanan, banding, atau kasasi. Akhirnya para hakim tersebut juga dalam Amar Putusannya menolak gugatan Penggugat selebihnya; Menghukum Tergugat I sekarang Pembanding
51
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 17.750,- (tujuh belas ribu rujuh ratus lima puluh rupiah).
3.10.
Perkara Kasasi di Mahkamah Agung Menyusul putusan Pengadilan Tinggi di atas telah diberitahukan kepada
Tergugat I Pembanding pada tanggal 19 Februari 1986, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I Pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 1986) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret 1986 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 014/Srt. Perdata/1986 yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan Kasasi tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kapaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 1986. Setelah itu oleh Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi, diterima Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 April 1986. Baik pemberitahuan isi putusan maupun permohonan kasasi dilakukan sesudah Undang-Undang No.14 tahun 1985 berlaku, maka terhadap perkara kasasi tersebut diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang No.14 tahun 1985.
52
Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara legal dapat diterima.
3.11.
Memori Kasasi yang Digunakan Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori
kasasi tersebut pada pokoknya diuraikan oleh Penulis di bawah ini. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) adalah melanggar Pasal 189 (1) HIR jo. Instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1958 No.348/K/5216/M dan surat Mahkamah Agung terganggal 30 Mei 1975 No. 158/0254/i/um/1975 serta surat-surat edaran Mahmakah Agung No. 06/1975 tanggal 1 Desember 1975, No.3/1971 tanggal 17 Mei 1971, No.02/1975 tanggal 28 Agustus 1975. Menurut Pemdion Kasasi, dalam perkara tersebut tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, lagipula terhadap barang-barang milik Tergugat Asal 1 Ayat (15) Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan telah diletakkan sita jaminan yang nilainya melebihi nilai gugatan.
53
Terlihat menurut dalil Pemohon Kasasi bahwa dalam gugatan, yang menjadi pokok perkara bukan karena telah diserahkannya barang yang diangkut oleh Tergugat Asal I yang in casu atas permintaan Tergugat Asli kepada pemesan sebagaimana terlihat dalam B/L nya. Melainkan karena masih adanya kewajiban pembayaran oleh Tergugat Asal II kepada Penggugat asal, uang sejumlah US.$ 169.000,- sebagai akibat dibukanya L/C untuk mengimpor pupuk dari Australia. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka menurut pemohon kasasi Judex Facti seharusnya mempertimbangkan, siapa yang dibebani tanggung jawab. Pengadilan Tinggi menganggap telah terbukti bahwa Tergugat Asal II melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat asal, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang wajib mengganti kerugian adalah Tergugat Asal II. Di samping itu, menurut pemohon kasasi Judex Facti 4 juga tidak mempertimbangkan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap perjanjian yang dibuatnya, yang dalam perkara a quo adalah adanya L/C yang dibuat oleh dan di antara Penggugat asal dengan Tergugat Asal II dan adanya B/L yang dibuat oleh dan di antara Tergugat Asal II dengan Tergugat Asal I. Kedua perjanjian itu menurut Pemohon Kasasi berbeda, yaitu L/C diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 4
Yang dimaksud dengan judex factie adalah pengadilan dimana majelis hakim di Pengadilan Tinggi memutus dengan pemeriksaan fakta. Berbeda dengan judex juris, hakim memutus hanya mempertimbangkan hukumnya saja.
54
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan .5 Sedangkan B/L diatur dalam KUHD yang menyamakan dengan konosemen atau Surat Berhaga dalam mana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk (Penerima) disertai dengan janji – janji apa penyerahan akan terjadi6 dan dalam perkara a quo kedua perjanjian itu merupakan perjanjian yang masing-masing berdiri sendirisendiri. Sehingga menurut Pasal 1338 (1) dan Pasal 1340 KUHPerdata, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya juga terpisah satu sama lain, karena perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya 7 dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Mengenai hal ini dapat dilihat tentang asas kepribadian dalam KUHPerdata asas Kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang
5
UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 dan 15.
6
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
7
Asas Kepribdian, dalam KUHPerdata Pasal 1340.
55
yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan Pasal 1315 dan 1340 BW.8 Atas dari itu, menurut Pemohon Kasasi maka kerugian yang ditimbulkan oleh belum dibayarnya lunas L/C oleh Tergugat asal II tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Asal I dengan alasan barang-barang yang diangkutnya telah diserahkan tanpa B/L asli, yang notebene penyerahan tersebut telah mendapat jaminan dari Tergugat Asal II dan sebelumnya telah mendapat pula persetujuan dari prinsipnya.
3.12.
Putusan yang Kontradiktif Selain hal-hal yang diuraikan di atas, Putusan Pengadilan Negeri mengenai
perkara a quo mengandung kontradiksi. Di mana dalam pertimbangan hukum menyatakan telah terbukti bahwa Tergugat Asal II masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada Penggugat asal sebesar US.$ 169.000,- tetapi dalam amarnya menghukum pembayaran L/C sebesar US.$ 169.000,- Tergugat Asal I secara tanggung renteng membayar kerugian itu.
Putusan Pengadilan Tinggi yang
menghukum Tergugat Asal I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Asal sebesar US.$ 169.000,- adalah melanggar Pasal 1282 KUHPerdata yang berbunyi; “tiada perikatan dianggap tanggung-menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas”.
8
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1315 dan 1340 BW.
56
Selama persidangan, menurut pendapat Pemohon Kasasi Penggugat Asal tidak dapat membuktikan adanya perjanjian / hubungan hukum antara Penggugat asal dengan Tergugat Asal I, dan juga tidak dapat membuktikan adanya suatu perjanjian tanggung renteng antara Tergugat Asal I dengan Tergugat Asal II, dan pula tidak ada undang-undang yang menetapan demikian. Pula, Penggugat Asal tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita Penggugat Asal adalah sebagai akibat perbuatan Tergugat Asal I. Oleh karena Penggugat asal tidak dapat membuktikan secara terinci kerugian yang dideritanya, maka gugatan tentang ganti rugi harus ditolak. Tambahkan pula, menurut Pemohon Kasasi suatu putusan Pengadilan tidak boleh mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar dalam pelaksanaannya (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 No.51 K/Sip/1972). Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk menghukum Tergugat Asal I secara tanggung renteng dengan Tergugat Asal II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat asal.
57
3.13.
Hukum Tentang Bunga Bank Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan bunga ganti rugi sebesar
6% setahun juga menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah melanggar hukum yang berlaku tentang bunga pinjaman di bank. Penggugat Asal tidak dapat membuktikan bahwa antara Tergugat Asal I dengan Penggugat Asal ada suatu hubungan hukum. Sehingga, dengan demikian telah tidak terbukti pula bahwa antara Tergugat asal I dengan Penggugat asal ada perjanjian mengenai bunga. Dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Agustus 1975 No. 1114 K/Sip/1972 dapat diketahui dengan jelas bahwa tuntutan bunga harus diperjanjikan dalam perjanjian, tanpa ada diperjanjikan, tuntutan bunga harus ditolak. Dalam perkara a quo, bunga yang dituntut sebagai ganti rugi tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian L/C dan tuntutan bunga ganti rugi sebesar 13% per tahun bukan merupakan bunga bank sebagaimana lazimnya.
3.14.
L/C Bukan Hutang-Piutang Biasa Selain itu perjanjian L/C bukan merupakan perjanjian hutang-piutang biasa
antara satu orang dengan orang lain yang mungkin berdasarkan rasa keadilan dapat ditetapkan oleh Pengadilan besarnya bunga sebagai ganti rugi, melainkan merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam antar bank di satu pihak dengan peminjam di lain pihak.
58
Menurut Pendapat Penulis dalam L/C "peminjam", bukan suatu hubungan hukum hutang-piutang, tetapi surat tanda bukti Pembiayaan Internasional oleh suatu Bank (the issuing Bank) berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sehingga, seharusnya tentang bunga secara tegas dicantumkan dalam perjanjian dan apabila tidak adalah merupakan resiko bank sendiri.
3.15.
Ketertiban Beracara Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan perbaikan Putusan
Pengadilan Negeri menurut Pemohon Kasasi terdapat ketidaktertiban dalam beracara dan mengandung kontradiksi dan kabur, serta melanggar Pasal 181 (1) HIR dan Pasal 184 (1) HIR. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa telah terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat asal II mempunyai kekurangan pembayaran kepada Penggugat Asal sejumlah US.$ 169.000,- hingga dengan demikian tuntutan Penggugat asal sepanjang Tergugat Asal II tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat asal sejumlah US.$ 169.000,- harus dikabulkan. Akan tetapi dalam amarnya, apa yang telah dipertimbangkan itu sama sekali tidak tercantum. Sewaktu dalam tingkat Banding, terhadap hal tersebut telah diajukan keberatan oleh Tergugat Asal I dalam memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi hendak memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tentunya hal tersebut
59
dipertimbangkan. Akan tetapi, kenyataannya hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi. Andaikata Pengadilan Tinggi hendak mengadili sendiri, menurut Pemohon Kasasi seharusnya Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri lebih dahulu dan kemudian dengan pertimbangannya sendiri memberikan putusannya. Putusan Pengadilan Negeri mengenai ganti rugi dan tanggung renteng adalah tepat. Sehingga, Tergugat Asal I tidak memperoleh lagi dalam memori bandingnya, akan tetapi kenyataannya Pengadilan Tinggi telah meninjau Putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding itu dan mengubahnya dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Asal akan bunga ganti rugi dan tanggung renteng. Sehingga menurut Pemohon Kasasi dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah menyimpang dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 No.261 K/Sip/1973. Kecuali itu, menurut Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi juga mengandung kontradiksi dan kabur, karena di satu pihak menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat asal adalah sebanyak sisa pelunasan L/C yang masih harus dibayar oleh Tergugat Asal I telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Asal sebesar US.$ 169.000,- secara tanggung renteng, meskipun Penggugat asal tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya itu adalah akibat perbuatan Tergugat Asal I.
60
Kemudian ternyata pula bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 181 (1) HIR jo. Pasal 184 (1) HIR tentang biaya perkara, yaitu dalam putusannya, Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa Tergugat Asal I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya menghukum Tergugat Asal I dan II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat asal uang sejumlah US.$ 169.000,- sehingga ini berarti bahwa Tergugat Asal I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalau dan berdasarkan Pasal 181 (1) HIR jo 184 (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi kenyataannya dalam amar, yang dihukum untuk membayar biaya perkara hanya Tergugat Asal I. Judex Facti baik dalam proses pemeriksaan dan dalam putusannya terdapat keanehan-keanehan dan ketidaktertiban dalam beracara. Pertimbangan pengadilan Negeri menyatakan Tergugat asal II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak melunasi kekurangan pembayaran L/C kepada Penggugat asal, akan tetapi anehnya amar putusannya tidak mencantumkan hukuman terhadap Tergugat Asal II. Malah, yang dicantumkan adalah hukuman terhadap Tergugat Asal I, meskipun Penggugat Asal tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya adalah akibat perbuatan Tergugat Asal I. Pada waktu putusan diucapkan jelas dinyatakan oleh Majelis Pengadilan Negeri bahwa biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Asal II, demikian pula sebagaimana tercantum dalam akta banding, tetapi dalam amar putusan, yang dihukum membayar biaya perkara adalah Tergugat Asal I.
61
Putusan Pengadilan Tinggi terdapat kontradiksi dan kabur, karena di satu pihak menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat Asal adalah karena belum dilunasinya sisa pembayaran L/C oleh Tergugat Asal II dan karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi anehnya, Tergugat Asal I juga turut dihukum secara tanggung renteng, meskipun Penggusal asal tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya adalah akibat perbuatan Tergugat Asal I. Lebih aneh lagi, menurut Pemohon Kasasi bahwa berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri tanggal 21 November 1985, tetapi telah diterima oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 November 1985.
3.16.
Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung Para hakim dalam majelis peradilan Kasasi yang terdiri dari R. Poerwoto
Soehadi Gandasoebrata, S.H., Wakil ketua sebagai ketua, Ny. Djoewarini, S.H., dan Yahya, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota mempertimbangkan jika keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sebab amar dalam putusan kasasi tidak perlu menyebutkan tentang serta merta. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum demikian menurut para majelis hakim, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat
62
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam perlaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985. Tidak ada perjanjian antara Tergugat Asal I dan Tergugat Asal II yang menyatakan dengan tegas adanya tanggung jawab renteng sesuai dengan ketentuan Pasal 1282 KUHPerdata. Oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Asal menderita kerugian sebesar US.$ 169.000,- sebagai akibat dari kesalahan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat Asal, di mana Tergugat Asal I sebagai pengangkut dan/atau agen pelayaran atas permintaan Tergugat Asal II telah menyerahkan barang-barang yang diangkutnya kepada pihak ketiga tanpa penyerahan B/L, maka adalah adil apabila risiko atas kesalahan bersama itu dipikul oleh Tergugat-Tergugat asal secara bersama-sama pula yakni masingmasing setengah bagian dari US.$ 169.000,- atau Tergugat Asal I dan II masingmasing dihukum untuk membayar kepada Penggugat asal, uang sejumlah US.$ 84.500,-. Mengenai penilaian hasil pembuktian, seperti telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, demikian pertimbangan para MH yang memutus perkara itu. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya membatalkan lebih dahulu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sepanjang mengenai gugatan terhadap Tergugat Asal II dan bunga,
63
dan mengadilinya sendiri tentang hal-hal tersebut. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam tingkat banding, perkara diperiksa lagi secara keseluruhan. Tergugat Asal I dan II telah dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka Tergugat Asal I dan II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai tanggung renteng. Menurut pendapat Mahmakah Agung, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi. PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Samudera Indonesia” tersebut di atas, dan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Januari 1986. No. 554/PDT/1985/PT.DKI, yang menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No. 009/Pdt/G/1985/Jkt. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sepanjang mengenai tanggung renteng dan ongkos perkara bahwa dalam perkara tersebut Pemohon kasasi / Tergugat Asal I dan Turut Termohon Kasasi / Tergugat Asal II sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, masing-masing separo-separo. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Samudera Indonesia” tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan
64
Tinggi Jakarta tanggal 8 Januari 1986 No.544/Pdt/1985/PT.DKI yang menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 1985 No. 009/Pdt/G/1985/PN.Jkt.Bar, sepanjang mengenai tanggung renteng dan ongkos perkara.
3.17.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI yang mengadili sendiri perkara di tingkat Kasasi itu
memutuskan bahwa Menolak Eksepsi Tergugat II. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag yang dilaksanakan oleh Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 1986 No. 009/Pdt/1985/PN.Jkt.Bar atas sebidang tanah beserta dua buah bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Let. Jen.S. Parman No.35 (Slipi) Jakarta Barat. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, masing-masing setengah bagian dari US.$ 169.000,- atau masingmasing sejumlah US.$ 84.500,- ditambah dengan bunga sebear 6% setahun dari jumlah tersebut mulai dari gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas serta menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Mahkamah Agung dalam putusan atas perkara tersebut menghukum Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam
65
tingkat kasasi masing-masing separo-separo dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,-.
3.18.
Analisis Memang, perlu dinyatakan di sini bahwa gambaran hasil penelitian yang
telah Penulis kemukakan di atas, analisis (break down) Putusan 1887, sama sekali tampak tidak terdapat apa yang disebut sebagai Trust Receipt. Terkecuali apa yang telah Penulis kemukakan dalam Sub Judul 3.2 di atas. Namun demikian Penulis berpendapat bahwa apabila putusan tersebut diselami, atau dikaji secara mendalam, sebetulnya menurut pendapat Penulis, terdapat indikator (tanda-tanda) bahwa sesungguhnya, apa yang disebut dengan Trust Receipt ada di dalam Putusan 1887 tersebut. Berikut di bawah ini Penulis akan mengemukakan suatu analisis (break down) unsur-unsur (indikator) Trust Receipt, yang menurut pendapat Penulis terkandung di dalam Putusan 1887, hasil penelitian dimaksud.
3.19.
Pihak dalam Trust Receipt Versi Putusan 1887 Menurut pendapat Penulis, pihak (the party to contract), mengingat Trust
Receipt adalah suatu kontrak (a contract) adalah antara The Standard Chartered Bank di Jakarta dengan PT. Sejahtera Bank Umum yang di dalam Putusan 1887 adalah berkedudukan sebagai pihak Termohon Kasasi I.
66
Adapun indikator unsur Trust Receipt dimaksud dapat dilihat dalam ungkapan : "...untuk melaksanakan impor tersebut, atas permintaan tergugat Asli II, Penggugat Asli melalui The Chartered Bank di Jakarta telah membuka tiga buah L/C untuk dibayarkan kepada penjual pupuk (eksportir)...". Ungkapan di atas terutama dalam kata-kata "...melalui The Chartered Bank..." memerlihatkan dengan jelas bahwa pihak yang melakukan pembayaran pupuk atau (barang impor) dari Australia itu bukan Gespamindo. Pihak tersebut sesungguhnya adalah the Chartered Bank. Penulis mengatakan demikian sebab, bukankah sudah merupakan rahasia umum, bahwa biasanya hanya L/C Bank dengan reputasi Internasional seperti The Standard Chartered Bank sajalah yang dapat meyakinkan penjual luar negeri (eksportir) seperti Phospate Mining Company of Christmas Island Ltd., Canberra, Australia ? Hal ini selanjutnya membuktikan bahwa "kredit" sebetulnya diberikan oleh The Chartered Bank kepada PT. Bank Sejahtera Umum. Selanjutnya, "jaminan"/ secutity atas "kredit" yang diberikan oleh The Standard Chartered Bank kepada PT. Sejahtera Bank Umum itu adalah dokumen ekspor yang "dibeli” oleh The Standard Chartered Bank dari Bank-nya si Eksportir yang ada di Australia. Dimaksud dengan dokumen ekspor adalah documentary credit.
67
The Standard Chartered Bank kemudian "mendeliver" atau menyerahkan dokumen eksport kepada PT. Bank Sejahtera Umum. Dengan catatan, PT. Bank Sejahtera Umum akan "membayar" harga dokumen eksport, yang dalam hal ini mewakili barang eksport yang telah dibeli atau di impor dari Australia oleh The Standard Chartered Bank di Jakarta tersebut. Hanya saja, dalam hukum jaminan (security) berlaku prinsip yang umum, bahwa
barang "jaminan" dikuasai oleh kreditur dalam gadai / plegde antara
debitur dengan si pihak kreditur. Atas dasar itu, maka dalam rangka “menerobos” "jalan buntu" tidak dapat dikuasainya dokumen eksport, maka Trust Receipt dikeluarkan oleh pihak The Srtandard Chartered Bank kepada PT. Bank Sejahtera Umum. Inilah yang Penulis maksudkan dalam Judul Penelitian dan Karya Tulis kesarjanaan ini dengan “Trust Receipt” dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya Bill of Lading oleh Importir dalam Perdagangan Internasional. PT. Bank Sejahtera Umum kemudian mencari pembeli barang-barang eksport yang telah dibayar oleh The Standard Chartered Bank tersebut. Pembeli yang membeli barang-barang eksport itu, Penulis duga adalah PT. Gespamindo. Dalam Trust Receipt
antara The Stadard Chartered Bank dan PT.
Sejahtera Bank Umum tersebut, kemungkinan diisyaratkan bahwa pembayaran oleh PT. Gespamindo dibayarkan kepada rekening PT. Sejahtera Bank Umum yang ada di The Standard Chartered Bank.
68
Namun demikian, sampai dengan jatuh tempo pelunasan "kredit import" yang diberikan oleh The Standard Chartered Bank kepada PT. Bank Sejahtera Umum tersebut, tidak ada uang yang dibayarkan oleh Gespamindo ke rekening PT. Sejahtera Bank Umum. Akhirnya PT. Bank Sejahtera Umum "menalangi" mambayar harga dokumen eksport tersebut dan mengajukan tuntutan perdata kepada Gespamindo, seperti yang tertera dalam Putusan 1887. Memerhatikan uraian /analisis tersebut di atas. Penulis berpendapat bahwa Trust Receipt telah dicoba dipergunakan, antara The Standard Chartered Bank dan PT. Sejahtera Bnak Umum dalam mengatasi kebuntuan, tidak dapat dikeluarkan dokumen-dokumen eksport termasuk di dalamnya B/L. Namun demikian, jalan yang disediakan oleh hukum (a contract) tersebut dalam tahap-tahap selanjutnya, yaitu dalam hubungan antara PT. Bank Sejahtera Umum dan PT. Gespamindo, terjadi kendala yang disebabkan oleh PT. Gespamindo yang tidak dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh PT. Sejahtera Bank Umum kepada PT. Gespamindo dan berakhir dalam kasus No 1887 itu. Tetapi, di atas semuanya, menurut pendapat Penulis, Trust Receipt telah dipergunakan dan berhasil mengatasi kebutuan antara The Standard Chartered Bank dan pihak PT. Bank Sejahtera Umum dalam pembiayaan Perdagangan Internasional.
