BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Hasil Penelitian A.1 Tentang Bapermas A.1.1 Visi dan Misi BAPERMAS dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Jawa Tengah. BAPERMAS merupakan tangan panjang Pemerintah di daerah. Dalam menjalankan perannya Bapermas mempunyai Visi dan Misi1. Adapun Visi nya adalah mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan pangan menuju masyarakat partisipatif dan mandiri. Sementara Misi adalah : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak 2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Mengembangkan Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG ) di berbagai bidang pembangunan
1 Peraturan Walikota Salatiga No. 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 1 pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 62.
Selain Visi dan Misi dalam menjalankan perannya untuk perlindungan perempuan dan anak Bapermas mempunyai tugas pokok yaitu2: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan ketahanan pangan.
A.1.2 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, perangkat Bapermas terdiri atas: 1. Kepala Badan Kepala badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
pemberdayaan
masyarakat,
berencana dan ketahanan pangan.
2 Ibid, pasal 62.
perempuan,
keluarga
2. Sekretaris Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
pemeliharaan,
kearsipan,
ketatalaksanaan,
kehumasan, perpustakaan, penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Badan. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai
tugas
melaksanakan
rencana
kegiatan
dan
pengembangan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan perekonomian masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program, pelaporan, evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan
pelayanan
administrasi
dan
teknis,
fasilitasi,
pengembangan system, perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan pembinaan program pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak.
pengarusutamaan
gender
dan
5. Bidang Keluarga Berencana Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka pendekatan pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada sengaja diberikan dalam rangka pengembangan keluarga berencana serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 6. Bidang Keluarga Sejahtera Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan kegiatan dalam rangka pendekatan pada institusi yang ada di masyarakat yang telah ada sengaja diberikan dalam rangka pengembangan keluarga sejahtera serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 7. Bidang Ketahanan Pangan Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan koordinasi sistem ketahanan pangan serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
A.1.3 Prinsip Pendampingan Perumusan kebijakan tentang penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga No. 560/177/2007 dan memperhatikan Surat Keputusan Walikota tanggal 1 Maret 2007 N0. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota Salatiga. Tim jaringan terpadu yang terbentuk beranggotakan para penegak hukum, instansi-instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang berkepntingan dalam penanganan dan pencegahan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Salatiga. Dibawah ini merupakan anggota Tim Jaringan Terpadu Kota Salatiga: a. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga b. Kejaksaan Kota Salatiga c. LSKar Kota Salatiga d. Dinas Kesehatan Kota Salatiga e. BPRSUD Kota Salatiga f. Pengadilan Negeri Kota Salatiga g. Sekda Kota Salatiga h. Psikolog dari UKSW dan BPRSUD i. Departemen Agama Kota Salatiga
j. Psw STAIN Salatiga k. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga l. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kota Salatiga m. Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga n. Gabungan Organisasi Wanita Kota Salatiga o. Tim Penggerak PKK Kota Salatiga p. Disnakertrans dan Permas Kota Salatiga q. Bappeda Kota Salatiga r. Dinas Pendidikan Kota Salatiga3 s. Tokoh Masyarakat t. Instansi Pemerintah dan non-Pemerintah terkait lainnya Dalam
melaksanakan
tugas-tugasnya,untuk
memaksimalkan
penanganan dan pencegahan kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan Tim Jaringan Terpadu didasarkan pada keputusan Walikota Salatiga No. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kota Salatiga dengan prinsip-prinsip dasar layanan terpadu (prinsip pendampingan) terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Salatiga, sebagai berikut:4
3 Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga, No. 560/177/2007. Sekarang surat ini di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga, tetapi susunan anggota Tim Jaringan Terpadu masih sama. 4 Lampiran III Keputusan Walikota No. 460.05/16/2007 tentang Tim Jaringan Terpadu terhadap korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak .
a. Asas
tidak
mengadili.
Seorang
pendamping
tidak
boleh
memberikan pernyataan atau mengadili korban. b. Membangun hubungan yang setara antara pendamping dan korban agar tidak terjadi ketimpangan hubungan pendamping dengan korban. c. Asas pengambilan keputusan sendiri. Pendamping hanya bertugas memberi informasi kepada korban dan keputusan akhir harus tetap ditangani korban sendiri. d.
Asas pemberdayaan. Pendamping harus memberikan penguat kepada korban agar korban mampu menentukan sendiri apa yang harus dilakukan pasca terjadinya kekerasan.
A.1.4 Prinsip-prinsip operasional dalam perlindungan Perempuan Dalam upaya mekonkritkan tugas pokok Bapermas melindungi perempuan, sejak berdirinya Bapermas telah melakukan hal-hal penting sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peran yang digariskan dalam Surat Walikota Salatiga No. 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural 1 pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terwujud dalam upaya-upaya yang telah dilakukannya sejak badan ini berdiri. Bapermas memiliki prinsip-prinsip operasional
dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan ataupun untuk penguatan dan untuk membangun kesadaran masyarakat yaitu:5 1. Pencegahan, seperti: sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi Bapermas selama ini melibatkan Sekretariat Daerah (Setda) bagian hukum, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan. 2. Kampanye Kampanye ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada peringatan hari Anti Kekerasan. Dalam berkampanye juga melibatkan
Polres
Salatiga,
Sekolah-sekolah,
Organisasi
Perempuan serta dibuat yel-yel seperti melakukan demo. 3. Penanganan Kasus Dalam
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan,
Bapermas bekerjasama dengan pusat Penelitian Kesetaraan Gender UKSW (PPSG), PKK, Setda Bagian hukum, Kementrian Agama Salatiga, Catatan Sipil. 4. Penanganan pasca kritis Penanganan pasca kritis ini dalam rupa kegiatan pemulihan, Re integrasi (dikembalikan ke keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan interaksi dan perlindungan).
5 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PA BAPERMAS Kota Salatiga, Pada Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
5. Pemberdayaan Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar korban dapat kembali lebih aktif lagi
berinteraksi dengan masyarakat,
dalam bentuk kegiatan memberikan pelatihan keterampilan kepada kelompok PKK tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota. Upaya-upaya di atas dilakukan Bapermas sebagai komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam proses perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat dan berperspektif gender, Hak Asasi Manusia (HAM), dan pluralisme sebagai landasan gerak organisasi dalam memperjuangkan visi dan misi. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, Bapermas mulai melihat perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dasar masyarakat (termasuk di dalamnya perempuan) yang dibarengi dengan visi perubahan strategis menuju penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi pilihan tujuan organisasi ke depannya.
A.1.5 Membentuk Lembaga 1. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Dengan
Surat
Keputusan
Walikota
Salatiga
No.
463/05/316/2009 tentang Tim Layanan Terpadu terhadap korban tindakan berbasis gender dan anak dibentuklah PPT. PPT berdiri
tanggal 5 Agustus 2009. 6Namun, pada kenyataannya Tim yang dibentuk tersebut tidak dapat menjalankan fungsi yang diharapkan karena dua sebab. Pertama, sifat kelembagaan yang cenderung hanya bersifat formalitas dan tidak ada penegasan tentang hak, kewajiban
dan
kewenangan.
Kondisi
ini
memunculkan
ketidakjelasan tentang pihak mana yang semestinya menjadi leader dalam aktivitas Tim. Kedua, personalia yang ditujuk menjadi anggota Tim juga kurang menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam Tim ini Bapermas sebagai Ketua Tim. 2. P2TP2A Keadaan tersebut diatas mendorong dilakukan perbaikan dengan penggantian SK Walikota tersebut diatas dengan
SK
Walikota No. 463-05/384/2012 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berdiri tanggal 10 September 2012 dengan nama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dibentuk/berdiri.
Pada
lembaga
ini
BAPERMAS
sebagai
ketua/kordinator dengan struktur organisasi sebagai berikut.: a.
Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2017, hal. IV-65.
b.
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
c.
Sekretaris : Staf pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan d.
Anggota : 1. Kasat Reskrim Polres Salatiga 2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Kota Salatiga 3. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Salatiga 4. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Salatiga 5. Unsur Pusat Penelitian Study Gender UKSW Kota Salatiga 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 7. Kepala Dinas Kesehatan 8. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 9. Kepala Bagian Hukum Setda 10. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda 11. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan 12. Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga
13. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga 14. Kasubbid
Pendidikan
Keagamaan
Masyarakat
dan
Pemberdayaan pada Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga 15. Unsur Gabungan Organisasi Wanita 16. Kasubbid Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan
Keluarga
Berencana
dan
Ketahanan Pangan Kota Salatiga 17. Kasubbid
Sosial
Budaya
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah 18. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan 19. Unsur Tim Penggerak 3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender
(PUG)
POKJA ini dibentuk berdasar SK Walikota Salatiga No. 263/204/2012 tentang Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat (Sekretariatan POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG). POKJA ini
dibentuk
dalam
rangka
mendorong
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai sudut pandang gender, maka perlu dilaksanakan
kegiatan Pengarusutamaan Gender di Bapermas Kota Salatiga. Kelompok ini merupakan kelompok intern Pemerintah kota Salatiga mempunyai fungsi mengkordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para SKPD yang berfokus pada kepekaan gender dengan ketua/koordinatornya adalah Bappeda dan Kepala Badan/Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
sebagai
Sekretariatan Pokja PUG. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Yang bertujuan: a.
Mewujudkan
perencanaan
berperspektif
gender
melalui
pengintegrasiaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. b.
Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.
c.
Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender.
d.
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insane dan sumberdaya pembangunan, dan
e.
Meningkatkan
peran
dan
kemandirian
lembaga
yang
menangani pemberdayaan perempuan. Tugas kelompok kerja (POKJA), adalah: a.
Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada SKPD, Instansi dan pemangku kepentingan.
b.
Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD dan pemangku kepentingan.
c.
Mendorong terwujudnya anggaran yang perspektif gender.
d.
Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun.
e.
Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota.
f.
Memberikan fasilitasi kepada SKPD, Instansi dan pemangku kepentingan.
g.
Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di SKPD, Instansi dan pemangku kepentingan.
h.
Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point (Orang-orang poner artinya orang-orang kunci strategi yang dapat mendukung kegiatan) di masing-masing SKPD dan:
i.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota. Di
Bapermas
Kota
Salatiga
pernah
dibentuk
Pengarusutamaan Gender. Namun periode kerjanya sudah habis
yaitu periode kerja dari Januari- Desember 2012, dan tidak diperpanjang lagi.
A.1.6 Sosialisasi Undang-undang KDRT Sosialisasi
ini
dilakukan
Bapermas
ke
masyarakat,
sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini: Tabel 4 Sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan BAPERMAS Pada Tahun 2012-2013 Tahun
Nama Tempat
Total Jumlah peserta
2012
Kelurahan Kecandran, Kelurahan
250
Dukuh, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing 2013
Kelurahan Noborejo, Kelurahan
88
Randuacir, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo Sumber: Bapermas Kota Salatiga.
A.2 Penanganan Korban Kekerasan A.2.1 Langkah-langkah Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Pada dasarnya penanganan yang dilakukan Bapermas yaitu penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban, meliputi:
1. Layanan Medis Bapermas membantu memfasilitasi korban dengan mengantarkan korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan layanan sesuai dengan apa yang korban butuhkan. Korban kekerasan perlu mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan medis, hal ini dilakukan berkenaan pemeriksaan tubuh korban baik secara fisik maupun seksual sesuai dengan kekerasan yang dialaminya, dan bisa juga gabungan dari keduannya yaitu pemeriksaan fisik dan seksual. 2. Layanan Psikologis Dalam layanan Psikologis BAPERMAS bekerja sama dengan Psikolog pada rumah sakit umum daerah Kota Salatiga untuk memberikan penguatan pasca terjadi kekerasan. Hal yang paling penting dari layanan ini adalah agar korban dapat menghilangkan rasa trauma akibat dari kekerasan yang menimpanya. 3. Pendampingan Hukum Untuk penanganan masalah hukum, Bapermas bekerja sama dengan Setda Kota Salatiga bidang Hukum. Apabila korban membutuhkan pengacara dalam menyelesaikan kasusnya, maka Bapermas melalui Setda Kota Salatiga bidang hukum mencarikan pengacara yang bersepakat bahwa pelayanan tersebut tidak ada biaya. Namun apabila tetap ada pengeluaran dana dalam menggunakan pengacara, Setda Daerah akan membantu korban sesuai dengan keadaan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Shelter Shelter/rumah aman merupakan upaya yang harus diberikan dalam rangka perlindungan korban dari rasa takut ataupun merasa terancam jiwanya karena kekerasan yang dialami korban. Tahun ini Bapermas baru mulai mendirikan/membangun sebuah shelter untuk melindungi korban dari ancaman/korban yang membutuhkan perlindungan. Dan bulan September 2013 Shelter tersebut sudah dapat dipergunakan.
A.2.2 Penanganan Kasus Oleh karena personil di Bapermas khususnya bagian PP dan PPA selalu berganti-ganti dalam waktu yang singkat maka kasus yang ditangani
diinformasikan
oleh
petugas
baru
sehingga
yang
diinformasikan adalah kasus yang ditangani oleh petugas baru ini dalam dua tahun saja yaitu tahun 2012 dan 2013. Adapun kasus selama dua tahun ini sebagai nampak dalam tabel di bawah ini7 : Tabel 5 Kasus-Kasus Kekerasan yang ditangani BAPERMAS Tahun
Jumlah Kasus
2012
2
Jenis Kekerasan 1.Kekerasan fisik 1.Kekerasan fisik dan psikis
2013
2
1.Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 1.Trafficking
Sumber: Bapermas Kota Salatiga 7 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PPA BAPERMAS Kota Salatiga, Pada Tanggal 22 Februair 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
Terhadap tabel 5 Koalisi Perempuan Indonesua (KPI) melaporkan kasus
kekerasan fisik dan psikis ke Bapermas Kota
Salatiga. Oleh karena korban pada akhirnya bermaksud untuk bercerai, korban memerlukan pengacara untuk mendampingi proses masalah hukumnya di pengadilan. Ada banyak kendala yang dihadapi Bapermas dalam menangani kasus korban, sehingga Bapermas belum mampu secara maksimal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena Bapermas tidak mempunyai sumber daya untuk menangani proses hukum, maka KPI melimpahkan 1 kasus ke LBH APIK Semarang dan 1 lagi meminta bantuan kepada UPBH-UKSW. Kasus yang dilimpahkan ke LBH APIK Semarang berakhir dengan putusan cerai. Sedangkan kasus yang di limpahkan ke UPBH-UKSW putusannya tidak bercera/damai, karena TIM pengacara UPBHUKSW berhasil melakukan mediasi antara pihak korban dan pelaku. Menurut KPI, memang Bapermas mempunyai kendala dalam menangani kasus kekerasan fisik dan psikis8. Penjelasan tabel 5 adalah sebagai berikut: 1. Kasus Kekerasan dalam Pacaran Kasus posisi: Tanggal 25 Februari 2013 X sebagai korban datang melapor ke Bapermas, bahwa telah dihamili oleh Y (pacar). Y tidak mau
8 Wawancara. Puput, dari Koalisi Perempuan Indonesia tanggal 6 Juni 2013. Jam 19.00 WIB
bertanggung jawab atas kehamilan X yang sudah semakin membesar menginjak usia 6 bulan kehamilannya. Bentuk Penanganan yang dilakukan oleh Bapermas Kota Salatiga: a. Mengidentifikasi
masalah,
memanggil
psikolog
untuk
mengungkap apa yang telah dialami korban, saran dari psikolog: 1.
Korban
perlu
mendapatkan
penanganan
terapi
utik
(komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya
dipusatkan
untuk
kesembuhan
pasien
(Purwanto,1994)). 2.
Keluarga dan orang tua, lingkungan sekitar perlu mengkondisikan agar X tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif
yang
dapat
mengganggu
kondisi
psikologisnya, terlebih lagi X saat ini sedang hamil sehingga perlu dijaga ketenangannya. b. Klarifikasi dengan korban sebagai pelapor c. Klarifikasi dengan pelaku sebagai terlapor d. Meneruskan kasus e. Memanggil pelapor dan terlapor untuk melakukan mediasi, hasil mediasi terlapor meminta pelapor melakukan test DNA, dan pihak korban menyetujuinya. f. Tim P2TP2A merumuskan kasus dengan Tim Provinsi untuk melakukan test DNA dengan biaya RP. 7.000.000 untuk satu
sampel. Namun harus melalui proses hukum dan lapor ke Polres dan harus ada gelar perkara sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. g. Tim P2TP2A menindak lanjuti saran dari Tim Provinsi. Mengingat proses test DNA membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan kandungan korban sudah semakin membesar, maka Kepala BAPERMAS Ibu Dyah Puryati mengadakan pendekatan secara kekeluargaan di rumahnya dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan tahap perundingan yang cukup lama, akhirnya pelaku bersedia untuk menikahi korban. h. Melakukan rapat untuk membahas acara pernikahan yang akan dilaksanakan tanggal 21 April 2013. Dan Tim melanjutkan pendampingan di KUA Sidorejo untuk syahadat sebagai proses korban menjadi mualaf. i. Mendampingi korban menyelesaikan administrasi (mulai dari Rt/Rw,
Kelurahan,
KUA
Kecamatan
Argomulyo)
utuk
persyaratan pernikahan. 2. Penanganan Kasus Trafficking Kasus posisi: Tanggal 1 April 2013 seorang bapak datang melapor ke Bapermas. Melaporkan bahwa korban (anaknya) meminta ijin untuk bekerja di salon. Namun korban ternyata diperkerjakan ke
Kalimantan di Café. Korban menghubungi orang tuanya bahwa korban merasan ditipu dan dijual. Bentuk Penanganan yang dilakukan oleh Bapermas: 1. Mengidentifikasi masalah, melaporkan hasil identifikasi ke Provinsi sebagai Tim yang bekerja sama. 2. Bapermas Kota Salatiga mengundang Tim Provinsi untuk koordinasi dalam penanganan kasus Trafficking. 3. Melakukan rapat yang membahas adanya informasi bahwa korban berada di Kalimantan 4. Tim melakukan rapat kedua untuk melakukan penjemputan korban ke Kalimantan 5. Tim dari Salatiga menjemput korban di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, korban bisa pulang dengan selamat dan diserahkan kepada orang tuanya hari Rabu tanggal 11 April 2013.
A.3 Kendala yang Dihadapi BAPERMAS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan kendala-kendala yang dihadapi, adalah:9 a. Pelaksanaan koordinasi belum optimal
9 Wawancara dengan Ibu Indianingsih, S. Sos. Bidang PP dan PPA BAPERMAS Kota Salatiga, Pada Tanggal 22 Februari 2013 Pukul 10.00 WIB dikantor BAPERMAS Kota Salatiga
b. Kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Dukungan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kurang d. Penanganan kasus belum optimal e. Kurangnya SDM (petugas fulltimer yang menangani kasus) f. Kurangnya sarana prasarana (belum memadai) dalam mendukung penanganan yang dilakukan Bapermas
B. ANALISIS Analisi terhadap: 1. Bentuk penanganan oleh Bapermas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan karena kelemahan yang dimiliki secara fisik dan kondisi sosial budaya, mendapatkan perlindungan khusus, salah satunya untuk tidak mendapatkan kekerasan. Kekerasan dimaksud adalah kekerasan secara fisik dan psikologis. Pada pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan
medis, penanganan psikologis, penanganan
kasus, pendampingan hukum, dan shelter, bimbingan rohani. Peran Lembaga Masyarakat seperti Bapermas sangat dibutuhkan dalam upaya Negara menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan.
Peran sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian dari tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan. Organisasi-organisasi semacam Bapermas melindungi
hak-hak
perempuan
dan
anak.
Ukuran
optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi secara sederhana diukur dari tingkat efektivitas, efisiensi dan fleksibilitas dalam melaksanakan visi, misi dan programnya. Lembaga Kemasyarakatan dikatakan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif apabila dapat mencapai tujuan secara cepat, tepat dan berhasil guna. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Oleh karena personil di Bapermas sering berganti-ganti, maka jumlah kasus yang ditangani oleh Bapermas pada Tahun 2012 terdapat 2 kasus dan 2 kasus pada Tahun 2013. Bapermas dalam menjalankan perannya untuk melindungi korban dengan cara menerima laporan dari korban, kemudian mengidentifikasi kasus. Dari hasil identifikasi maka akan dapat diketahui bentuk penanganan yang akan diberikan kepada korban.
Bapermas berperan
hanya sebagai pendamping dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Bapermas bekerja sama dalam Tim Terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
