Bab III Hasil penelitian dan Analisis
Hasil Penelitian A. Pengantar Pada bagian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan, serta langkah-langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis dengan menggunakan kasus antara PT Bank Permata yang menggugat pailit Ir. Jakub Budiman. Bank Permata yang menggugat pailit nasabahnya yaitu Ir. Jakub Budiman karena nasabah tersebut macet dalam pembayaran kreditnya. Kasus tersebut ada dalam Putusan No. Perkara 08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Smg. Dalam kasus ini pihak debitor adalah Ir. Jakub Budiman sedangkan salah satu kreditornya adalah Bank Permata, yang mana posisinya adalah sebagai kreditor separatis. Hal ini disebabkan karena Bank Permata dalam perjanjian dengan Ir. Jakub Budiman memiliki hak atas jaminan kebendaan dari Ir. Jakub Budiman sehingga dapat dikatakan bahwa Bank Permata berkedudukan sebagai kreditor separatis.
B. Kasus posisi 1. Posita Ir. Jakub Budiman yang beralamat di Jl.Purwosari No. 71 RT004 RW 002, Kel.Rejosari, Kec.Semarang timur, Kodya Semarang yang selanjutnya disebut sebagai termohon merupakan debitor dari Bank Permata yang berkedudukan di Jl.Pandanaran No. 14 semarang yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Bahwa keduanya telah melakukan perjanjian kredit dimana Bank Permata selaku
48
kreditor dari Ir.Jakub Budiman telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana tersebut dalam perjanjian pemberian fasilitas perbankan nomor 20 tertanggal 25 september 2007, dihadapan Cynthia Magdalena SH, notaris di semarang. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut, fasilitas yang diberikan pemohon kepada termohon adalah fasilitas rekening koran 31 untuk keperluan modal kerja dengan pagu fasilitas sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Bahwa menurut perjanjian kredit, fasilitas tersebut sebenarnya telah jatuh tempo pada tanggal 25-09-2008, namun atas kesepakatan kedua belah pihak diperpanjang sampai 20 juni 2009. Akan tetapi sampai tanggal permohonan pailit ini diajukan pemohon tidak pernah menerima pembayaran penuh dari termohon atas utang termohon tersebut walaupun pemohon telah memperingatkan dan menagih berkali-kali kepada termohon yakni melalui surat pemohon tanggal 17 febuari 2010, tanggal 25 febuari 2010 dan terakir pada tanggal 5 maret 2010. Bahwa adapun jumlah utang termohon sampai dengan per tanggal 22-08-2011 sebesar Rp 4.284.303.714,-. Bahwa selain kepada pemohon, termohon juga mempunyai kreditor lainnya yaitu Standard Chartered Bank beralamat di Jl. Jend A Yani 155A, Semarang dan PT Bank UOB Buana Tbk, jl. Gajah Mada No 1A, Jakarta Pusat. Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan disebutkan bahwa: Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (4) UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepilitan disebutkan bahwa: permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat keadaan 31
Fasilitas kredit Rekening koran : kredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank, mempergunakan Cek/Bilyet Giro dan perhitungan bunga secara efektif yang dihitung dari saldo debet harian.
49
atau fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepilitan maka dengan ini pemohon mengusulkan agar pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Soenyoto SH.M.Hum sesuai surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU.AH.04.03-73 tertanggal 2 maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM RI sebagai kurator dan pengurus dalam pernyataan kepailitan ini. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas , maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri semarang untuk memriksa dan memutus sebagi berikut: a. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon b. Menyatakan temohon pailit dengan segala akibat hukumnya c. menunjuk dan mengangkat Soenyoto SH.M.Hum sebagai kurator dan pengurus dalam pernyataan pailit ini. d. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas yang ditunjuk dalam hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang e. Menghukum termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Bukti-Bukti yang diajukan oleh pihak pemohon Untuk membuktikan permohonannya, kuasa hukum pemohon mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa: a. Bukti P-1 : Fotokopi akta salinan pernyataan keputusan rapat PT. Bank Permata
50
tertanggal 22 mei 2009 yang dibuat oleh Benny kristianto, SH notaris di jakarta. b. Bukti P-2 : Fotokopi akta perjanjian pemberian fasilitas perbankan No.20 tertanggal 25-09-2007 yang dibuat oleh Cyntia Magdalena, SH notaris di semarang. c. Bukti P-3 : Fotokopi syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. 0307/SME/2007/SMG, tertanggal 25 september 2007. d. Bukti P-4 : Fotokopi perubahan pertama perjanjian pemberian fasilitas perbankan No: KK/08/138/AMD/01/SME, tertanggal 19 september 2008. e. Bukti P-5 : Fotokopi surat dari bank permata No.008/SK-LWO/BDG/ll/2010 tertanggal 25 februari 2010 perihal surat peringatan. f. Bukti P-6 : Fotokopi surat dari bank permata No. 009/SK-LWO/BDG/ll/2010 perihal surat peringatan ll (kedua). g. Bukti P-7 : Fotokopi surat dari Bank Permata No. 009/SK-LWO/BDG/lll/2010 perihal surat peringatan terakhir. h. Bukti P-8 : fotokopi perhitungan kewajiban debitor Jakub Budiman per tanggal 22 agustus 2011 sebesar 4.284.303.714,00. i. Bukti P-9 : Fotokopi kartu tanda pengenal ikatan kurator dan pengurus Indonesia atas nama SOENYOTO, SH, M.Hum. j. Bukti P-10 : Fotokopi surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No.AHU.AH.04.03-73 tertanggal 02 maret 2011 dari Kementrian Hukum dan HAM RI.
3. Jawaban dari pihak termohon Melalui pengacaranya Didik Simon Cahyadi Supranata dan Iko Hermawan yang beralamat di Jalan Brotojoyo Raya No.6, Semarang berdasarkan surat kuasa
51
khusus tanggal 07 Oktober 2011, mengemukakan jawaban terhadap surat permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: a. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang termohon akui kebenarannya. b. Bahwa benar termohon adalah debitor dari pemohon dengan jumlah outstanding pinjaman sampai dengan saat ini Rp 3.126.076.344,c. Bahwa dengan demikian termohon telah mengembalikan pinjaman dari pemohon sebesar Rp 1.050.000.000,d. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya didalam pasal 2 ayat (1), karena tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan adanya kreditor-kreditor lain selain dari pemohon sendiri. Pencantuman dua kreditor lain dalam posita angka 7 permohonan pernyataan pailit dari pemohon yaitu STANDART CHARTERED BANK dan BANK UOB BUANA tidak disertai dengan
rincian baik jenis maupun besarnya
pinjaman secara otentik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kreditor sebagaimana dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. e. Bahwa selain itu, permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon bersifat prematur, karena seharusnya pemohon lebih dahulu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) agar termohon masih dapat menggunakan kesempatan untuk mengembangkan potensi usahanya.
52
f. Bahwa sebenarnya termohon masih mempunyai suatu potensi untuk melakukan kewajibannya membayar hutang kepada pemohon, dimana hal tersebut dibuktikan dengan telah dilakukannya pembayaran sebesar Rp 1.050.000.000 dan nilai aset agunan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Rejomulyo I/1 Semarang dan tanah beserta bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Purwosari No 71 Semarang milik Termohon yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh Pemohon tersebut jauh diatas nilai kewajiban dari Termohon kepada Pemohon.
4. Termohon diduga melanggar kewajiban hukumnya dan merugikan pemohon Termohon atau pihak debitor pailit adalah Ir. Jakub Budiman diduga melanggar kewajiban hukumnya yaitu : a. Bahwa pemohon (Bank Permata) telah memberikan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) kepada Termohon, sebagaimana tersebut pada perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) nomor 20 tertanggal 25 September 2007. b. Bahwa menurut Perjanjian Kredit, fasilitas tersebut sebenarnya telah jatuh tempo pada tanggal 25-09-2008 namun atas kesepakatan kedua belah pihak (Termohon dan Pemohon), diperpanjang sampai tanggal 20 Juni 2009. c. Bahwa akan tetapi sampai dengan tanggal permohonan pailit ini diajukan Pemohon tidak pernah menerima pembayaran penuh dari Termohon atas utang Termohon tersebut. Walaupun Pemohon telah memeberi somasi dan menagih berkali-kali kepada Termohon, yakni melalui surat Pemohon
53
tertanggal 17 Februari 2010, tanggal 25 Februari 2010 dan terakhir pada tanggal 05 Maret 2010. d. Bahwa adapun total jumlah utang Termohon kepada Pemohon sampai dengan per tanggal 22-08-2011 adalah sebesar Rp 4.284.303.714,-
5. Pertimbangan Hakim Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit aquo adalah termohon mempunyai utang kepada pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai dengan per tanggal 22-08-2011 sebesar Rp 4.284.303.714. Menimbang bahwa atas materi permohonan pernyataan pailit pemohon dan pengadilan niaga membahas dan memeprtimbangkan apakah termohon patut secara hukum dinyatakan pailit karena telah dipenuhinya persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No . 37 tahun 2004 tentang Kepailtian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menimbang bahwa dalam tanggapan atau jawaban tertulisnya tertanggal 18 Oktober 2011 Termohon mengakui mempunyai utang kepada pemohon sejumlah Rp 3.126.078.344,- dan telah mengembalikan sebesar Rp 1.050.000.000,-. Menimbang bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 menunjukan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perjanjian utang piutang dalam bentuk perjanjian pemberian fasilitas perbankan yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,-, yang kemudian dari perjanjian tersebut telah membuat jangka waktu pembayarannya 12 bulan dimulai tanggal 25 september 2007 sampai tanggal 25 september 2008. Menimbang bahwa bukti P-5, P-6, P-7 yaitu surat peringatan dari PT.Bank Permata
(pemohon)
ditujukan
kepada
termohon
untuk
menyelesaikan
kewajibannya yaitu tertanggal 17 febuari 2010, 25 februari 2010 dan 5 maret
54
2010, menunjukan bahwa pihak termohon belum melunasi kewajiban atas fasilitas kredit yang diberikan pemohon, betapapun pihak pemohon telah mengirimkan somasi tersebut. Menimbang bahwa bukti P-8 tentang perhitungan kewajiban debitor per tanggal 22 agustus 2011 sebesar Rp 4.284.303.714,Menimbang, bahwa pihak Termohon untuk sangkalannya utangnya tersebut tidak didukung oleh bukti, sehingga pengadilan berpendapat dalil permohonan tidak beralasan. Menimbang bahwa termohon tidak merasa mempunyai utang kepada kreditor lain selain pemohon yaitu Standart Chartered Bank dan PT.Bank UOB Buana. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang tersebut dalam P-2 sampai dengan P-7 benar-benar tidak direalisasikan oleh termohon dalam arti kata utang termohon kepada pemohon yang seharusnya sudah dibayarkan tetapi belum dilunasi. Menimbang bahwa termohon dalam tanggapannya/jawabanya menyatakan dalil pemohon adanya utang termohon pada kreditor lain yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidak benar adanya. Menimbang bahwa selanjutnya pihak pemohon dalam persidangan mengajukan bukti KL-1 yaitu surat keterangan PT Asuransi Nippon Koa Indonesia atau Asuransi Permata Nippon Koa Indonesia yang beralamat di Permata Bank 1,8 Floor Jl Jend Sudirman kav 27 Jakarta adanya renewal certificate sebesar IDR 550.000.000 a/n Jakub Budiman. Dari fakta hukum dipersidangan dapat dibuktikan termohon pailit mempunyai hutang yang belum dibayar kepada PT. Asuransi NIPPON KOA tersebut.
55
Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU nomor 37 Tahun 2004 mengatur ” debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Menimbang bahwa pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU ”Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Menimbang bahwa penjelasan pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU yang dimaksud fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan niaga memperoleh fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU sudah terpenuhi, dengan demikian maka pernyataan pailit pemohon dapat dikabulkan.
6. Putusan Hakim a. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit pemohon untuk seluruhnya. b. Menyatakan Termohon: Ir. Jakub Budiman di Jl Purwosari No 71 RT 004 RW 002 Kel Rejosari Kec Semarang Timur Kodya Semarang pailit dengan segala akibat hukumnya. c. Menunjuk: Winarto, S.H Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.
56
d. Menunjuk dan mengangkat: Soenyoto S.H, M.hum, Kurator dan Pengurus sesuai Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-73 tertanggal 2 Maret 2011 pada Departemen Hukum dan HAM RI yang beralamat kantor di Soenyoto, SH, Mhum dan rekan Jl Balai Rakyat No 11 Klender Jakarta Timur sebagai Kurator. e. Menghukum Termohon pailit membayar biaya perkara sebesar Rp 761.000.
C. Kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengacara debitor dan hakim pengawas diketahui bahwa dasar Bank Permata dinyatakan sebagai kreditor separatis karena adanya pendaftaran agunan yang dibebani hak tanggungan sehingga disitu Bank Permata dinyatakan sebagai kreditor separatis. Posisi kreditor separatis ini ditentukan pada saat pengumuman hasil rapat verifikasi setelah kurator mengeluarkan pengumuman hasil rapat verifikasi tersebut. Tapi bank permata disini selaku kreditor separatisnya, dia tidak menggunakan hak separatisnya. Dalam pengajuan tagihan Bank Permata meminta untuk ditetapkan sebagai kreditor separatis, hal tersebut dapat dilihat pada saat pengajuan tagihan Bank Permata harus menyertakan dengan bukti-bukti seperti akta pembebanan utang, akta pembebanan hak tanggungan yang diajukan dalam rapat verifikasi, baru setelah ada bukti kurator menetapkan Bank Permata sebagai kreditor separatis. Bukti yang diajukan dalam rapat verifikasi bahwa Bank Permata adalah kreditor separatis adalah akta pembebanan hak tanggungan atau disingkat APHT.
Dalam rapat verifikasi pengajuan posisi sebagai kreditor
separatis akan ditampung terlebih dahulu oleh kurator setelah rapat pencocokan
57
utang barulah ditentukan apakah kedudukan kreditor separatis tersebut diterima atau tidak. Pada dasarnya menurut pasal 55 ayat (1) undang-undang no 37 tahun 2004 Bank Permata berhak untuk mengeksekusi harta kekayaan debitor tersebut yang dijaminkan kepadanya, tanpa harus memperhatikan kreditor-kreditor yang lainnya, karena sifatnya yang istimewa tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi sendiri hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah dimulainya keadaan insolvensi. Namun pada kenyataannya tersebut Bank Permata tidak menggunakan haknya sebagai kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri harta debitor pailit akan tetapi langsung menyerahkan kepada kurator untuk likuidasi. Pihak Bank Permata tidak merasa keberatan sebagai kreditor separatis karena posisinya kreditur separatis mempunyai hak untuk didahulukan dalam hal pembayaran hutang. Pihak Bank Permata dalam hal ini tidak menggunakan haknya sebagai kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri karena dia telah menempuh jalur kepailitan, karena dalam jalur kepailitan bank permata merasa telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup mahal, disamping itu fee untuk kurator juga relatif tinggi jadi dia tidak menggunakan haknya sebagai kreditor separatis pada masa insolvensi tetapi mendelegasikan kepada kurator. Koordinasi eksekusi dengan kurator dan hakim pengawas yaitu setelah masa insolvensi berakhir, pemberesan ada ditangan kurator kemudian meminta kepada hakim pengawas untuk menetapkan hari dan tanggal untuk melakukan pelelangan. Dalam pelelangan tersebut aset aset tersebut tidak laku terjual maka dilakukan penjualan dibawah tangan atas ijin hakim pengawas. Pada hakikatnya
58
eksekusi akan lebih menguntungkan apabila bank permata mengeksekusi sendiri jaminan-jaminan tersebut tanpa melalui kurator karena apabila menempuh jalur kepailitan adanya pengeluarkan biaya untuk pengajuan pailit, jasa dan fee kuasa hukum serta fee untuk kurator, jadi lebih menguntungkan melakukan eksekusi sendiri. Ada hutang yang tidak terbayar dari jaminan karena aset tidak mencukupi yaitu hutang sebesar Rp 4.284.303.714 tetapi masih terbayar dengan jaminan yang terjual hanya seharga Rp 3.315.000.000,- sehingga sisa hutang kepada Bank Permata masuk sebagai kreditor konkuren (pasal 60 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Tetapi sisa hutang tersebut tetap tidak terbayar, karena jaminan tidak mencukupi dan tidak ada lagi aset yang tersisa dari Ir.Jakub Budiman.
D. Langkah-langkah dalam penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditor separatis Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian dan eksekusi antara PT Bank Permata yang menggugat pailit Ir. Jakub Budiman dari awal gugatan hingga masa insolvensi: 1. Menurut Pasal 1 UUK, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini Ir. Jakub Budiman memiliki kreditor Bank Permata, Standard Chartered Bank, dan PT Bank UOB Buana Tbk, serta hutangnya telah jatuh tempo. 2. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek melalui pengadilan Niaga, yaitu Tukinu, SH,Mhum, Medijanto Suharsono, SH, Wartimin, SH, Sidharta Widiarto Nugroho, SH.
59
3. Panitera yang menerima permohonan pernyataan pailit akan mendaftar permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang terdaftar pada tanggal 29 September 2011 dengan No. Perkara 08/PAILIT/2011/PN.NIAGA.Smg. 4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Dalam kasus ini, hakim pengawasnya adalah Winarto, SH. Hakim ketuanya adalah Edy Tjahuono, SM. Hakim anggota: Lilik Nuraini, SH dan Ira Satiawati,SH,MH. Dalam kasus ini, kuratornya adalah Soenyoto, SH,MHum. 5. Panitera para kreditor dan rapat para kreditor. Rapat verifikasi utang kreditor dan pajak Jakub Budiman (dalam pailit) dilakukan pada hari Kamis 1 Desember 2011, jam 11.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jl. Siliwangi No.512 Semarang. 6. Akibat kepailitan terhadap debitor pailit dan hartanya. Dalam kasus ini, Ir Jakub Budiman dinyatakan pailit dan menghukum termohon pailit membayar biaya perkara sebesar Rp 761.000,- Pencocokan utang piutang. Hutang jatuh tempo termohon sebesar Rp 4.284.303.714 yang jatuh tempo tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai agunan berupa tanah dan bangungn di Jalan Rejomulyo I/1 Semarang dan di Jalan Purwosari No 71 Semarang yang telah dibebani hak tanggungan. Insolvensi (pemberesan harta pailit). Menurut pasal 168 UUK, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan
60
tak mampu membayar (insolvensi). Dalam hal insolvensi penjualan harta debitor pailit harus dilakukan dimuka umum sesuai pasal 185 UUK maka dari itu Kurator Ir.Jakub Budiman telah melakukan lelang yang diadakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Risalah Lelang No 204/2012 tanggal 21 Maret 2012, pejabat Lelang Sri Widyaningsih, SE. Dalam pelelangan tersebut paket yang dijual adalah: - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Purwosari No. 71 Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 619/ Rejosari, atas nama Ir. Jakub Budiman seluas ± 407 m2, dan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 626/ Rejosari, atas nama Ir. Jakub Budiman seluas ± 151 m2. - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Rejomulyo 1/1 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2700/ Rejosari, atas nama Budhi Hartanto seluas ± 667 m2. - Barang-barang bergerak milik Ir. Jakub Budiman (dalam pailit) yang terletak di dalam Rumah Jl. Rejomulyo I/1 Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah berupa peralatan kantor (apa adanya). Namun pada pelelangan pertama hari Rabu Tanggl 21 Maret 2012 sesuai Risalah Lelang Nomor 204/2012, tidak ada yang mengajukan penawaran dan setelah lelang ada beberapa peminat yang akan membeli diluar lelang, maka perlu suatu penetapan dari hakim pengawas sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang Undang kepailitan. Bahwa oleh karena penjualan dimuka umum/lelang atas barang tidak bergerak dan
61
barang bergerak milik debitor pailit Ir.jakub Budiman tidak laku terjual sebagaimana risalah lelang hari Rabu tanggal 21 maret 2012 No 204/2012, maka berdasarkan pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan ijin hakim pengawas. Maka dalam hal ini Soenyoto selaku kurator melakukan pemberesan harta pailit dengan penjualan dibawah tangan dengan ijin hakim pengawas.
Analisis A. Kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan Dalam praktek kepailitan yang terjadi di Indonesia, jarang sekali ditemui kreditor separatis yang melaksanakan sendiri hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Walaupun Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang untuk itu, namun kenyataannya tidak mudah diterapkan. Salah satu kendalanya adalah karena jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan dirasa sangat singkat.Selama debitor pailit belum dinyatakan dalam keadaan insolvensi, maka peluang tercapai perdamaian selalu terbuka. Dalam situasi yang demikian, rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit, menjadi tidak ada artinya apabila kreditor separatis melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Apalagi jika benda yang dieksekusi merupakan modal vital si debitor pailit untuk melaksanakan rencana perdamaian.32 Oleh karenanya, guna memperbesar peluang terjadinya perdamaian dan untuk menghindari adanya kreditor separatis yang menuntut haknya dengan cara
32
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
62
menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, maka hak eksekutorial kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya baru dapat dilaksanakan setelah perdamaian tidak dimungkinkan lagi. Sepintas logika hukum di atas dapat diterima, namun hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. 33 Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasaan secara mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualaan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut.34 Dalam kasus antara Ir. Jakub Budiman dengan Bank Permata, dimana Bank Permata berkedudukan sebagai kreditor separatis, yang menggugat pailit debitornya, yakni Ir. Jakub Budiman, maka sesuai pasal 55 ayat (1) undangundang no 37 tahun 2004 Bank Permata berhak untuk mengeksekusi harta kekayaan
debitor
tersebut
yang
dijaminkan
kepadanya,
tanpa
harus
memperhatikan kreditor-kreditor yang lainnya, karena sifatnya yang istimewa tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi sendiri hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah dimulainya keadaan insolvensi. Namun pada kenyataannya tersebut bank permata
tidak
menggunakan
haknya
sebagai
kreditor
separatis
untuk
mengeksekusi sendiri harta debitor pailit akan tetapi langsung mneyerahkan
33
Sastrawidjaja, Man S., Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006. 34 Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
63
kepada kurator untuk likuidasi. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada kasus Ir Jakub Budiman yang digugat oleh Bank Permata karena tidak mampu dalam pembayaran hutangnya, dimana Bank Permata bertindak sebagai kreditor separatis dan Ir Jakub Budiman sebagai debitor yang dinyatakan pailit, maka Bank Permata sesuai dengan putusan pengadilan niaga berhak untuk mengambil alih seluruh harta kekayaan Ir.Jakub Budiman yang digunakan sebagai jaminan melalui kurator karena tidak mampu membayar utangnya. Kedudukan bank permata sebagai kreditor separatis dirasa tidak sesuai dengan tujuan hukum kepailitan yaitu untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya karena disini ada kreditor lain yaitu Standart Chartered bank dan Bank UOB buana yang dimiliki oleh Ir.Jakub Budiman selain bank permata. Dalam kasus ini yang mendapat pelunasan hutang adalah bank Permata sedangkan standart Chartered Bank dan Bank UOB Buana tidak mendapatkan pembayaran dari Ir.Jakub Budiman karena Bank permata sebagai kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi sendiri aset jaminan dari Ir.Jakub Budiman. Menurut pasal 1131 KUHPerdata tentang asas jaminan dimana semua harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor guna melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Dalam hal ini asas jaminan untuk melindungi hak-hak kreditor konkuren belum diterapkan. Hanya kreditor separatis yaitu bank permata yang mendapatkan jaminan pelunasan hutang.
64
Dalam kasus antara Bank permata yang menggugat Ir.Jakub Budiman dimana Bank permata sebagai kreditor separatis yang memenangkan kasus tersebut dan berhak atas segala benda-benda bergerak milik Ir.Jakub Budiman yang telah dibebani hak tanggungan untuk mengeksekusi harta boedel pailit yang diserahkan kepada kurator. Dalam hal pengeksekusian nilai jaminan dari Ir.Jakub Budiman seharusnya posisi bank permata sebagai kreditor separatis sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dia dapat mengeksekusi sendiri jaminan dari Ir.Jakub Budiman tanpa harus mengajukan gugatan pailit karena adanya jaminan dari Ir.Jakub Budiman yang telah dibebani hak tanggungan. Kemudian apabila terbukti hasil eksekusi dari objek jaminan tidak mencukupi untuk membayar lunas utang termohon pailit kepada pemohon pailit dan ternyata temohon pailit tetap tidak membayar sisa utangnya yang tidak terbayar dengan hasil penjualan/eksekusi objek jaminan tersebut baru pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan sisa utang yang tidak terbayar tersebut. Karena disamping memakan waktu dalam proses pengajuan gugatan kepailitan hingga putusan dari hakim serta pengeluaran biaya dan juga fee untuk jasa hakim pengawas dan kurator yang relatif tinggi. Sesuai dengan teori, bahwa kedudukan kreditor separatis adalah lebih diutamakan dan diistimewakan dibandingkan kreditor yang lainnya, karena kreditor separatis dijamin oleh hak-hak kebendaan, seperti hak gadai, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Kedudukan kreditor separatis dipisahkan dari kreditor lainnya dalam pengeksekusian jaminan utang. Kedudukan kreditor separatis tetap dijamin pembayarannya oleh Undang-Undang Kepailitan baik pada masa pra pailit maupun setelah debitor dinyatakan pailit. Bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan, maka dalam hal penjualan kebendaan yang dijaminkan tidak
65
mencukupi, maka debitor tersebut berhak untuk mengajukan diri secara pari passu prorata (pasal 58 (4) UUK) atas bagian piutangnya yang belum dilunasi oleh debitor melalui hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan tersebut. Sedangkan dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan melebihi nilai utang debitor, maka kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitor, guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor-kreditor lainnya secara pari passu dan prorata (pasal 1132 KUHPerdata). Dalam kepilitan konstruksi hukum tersebut tidak banyak berubah (pasal 56 UUK), dengan pengertian bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitor pailit dilaksanakan sepenuhnya oleh kurator. Jadi berarti dalam hal penjualan kebendaan yang dijaminkan tidak mencukupi, maka kreditor tersebut berhak untuk mengajukan diri secara paripassu dan prorata (pasal 128 UUK) atas bagian piutangnya yang belum dilunasi kepada kurator. Dan dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan melebihi nilai utang debitor pailit, maka kreditor
pemegang
jaminan
kebendaan
tersebut
berkewajiban
untuk
mengembalikan hasil penjulan tersebut kepada kurator, guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debior pailit pada kreditor-kreditor lainnya secara paripassu dan prorata (pasal 1132 KUHPerdata). Apabila diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utang-utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3)), serta ongkos-ongkos dan utang (Pasal 60 ayat (1)), kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitor.35
35
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT Raja Grafindo
66
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor separatis dalam kasus Ir. Jakub Budiman dengan Bank Permata dimana Bank Permata tidak menggunakan kedudukannya sebagai kreditor separatis dan menyerahkan semua pemberesan harta pailit kepada kurator.
B. Langkah-langkah penyelesaian dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan dari kreditur separatis Dalam melaksanakan eksekusi atas harta pailit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan preferens atas kebendaan milik debitor pailit. Dalam KUH Perdata kita temui adanya dua hak preferens yang memberikan hak mendahulu kepada kreditor, pemegang hak preferens tersebut, untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang debitor, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepada kreditor tersebut secara preferens. Hak-hak tersebut adalah: 36 1. Hak gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. 2. Hipotek atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka hak preferens tersebut, secara formal bertambah dua dengan Hak Tanggungan, yang merupakan hak jaminan preferens atas tanah dan kebendaan yang melekat di atasnya, yang merupakan pengganti ketentuan mengenai hipotek dan credit verband yang telah Persada, Jakarta, 2004, hal 207 36 Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 54
67
dihapuskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, dan Fidusia yang berlaku untuk kebendaan lainnya yang tidak dapat dimainkan menurut peraturan perundang-undangan yang disebut terdahulu. Dalam hal ini seharusnya Bank Permata dapat menjual sendiri secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan. Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator sesuai dengan pasal 178 UUK, bila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamaian telah ditolak dengan pasti maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi). Sesuai dengan pasal 184 UUK, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1), “kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan
68
atau bantuan debitor apabila: usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan, dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan”. Dalam kasus antara Bank Permata dan Ir.Jakub Budiman, Ir.Jakub Budiman
sebagai
debitor/termohon
pailit
tidak
mengajukan
penawaran
perdamaian, maka dimulailah dimana keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi. Setelah Ir.Jakub Budiman ditetapkan dalam keadaan insolvensi, Bank Permata menyerahkan pemberesan harta pailit melalui kurator. Dalam hal insolvensi penjualan harta debitor pailit harus dilakukan dimuka umum sesuai pasal 185 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan dalam hal penjualan dimuka umum tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan atas ijin dari hakim pengawas. Dalam hal ini Kurator Ir.Jakub Budiman telah melakukan lelang yang diadakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Risalah Lelang No 204/2012 tanggal 21 Maret 2012. Namun pada pelelangan pertama hari Rabu Tanggl 21 Maret 2012 sesuai Risalah Lelang Nomor 204/2012, tidak ada yang mengajukan penawaran dan setelah lelang ada beberapa peminat yang akan membeli diluar lelang, maka perlu suatu penetapan dari hakim pengawas sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang Undang kepailitan. Bahwa oleh karena penjualan dimuka umum/lelang atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik debitor pailit Ir.jakub Budiman tidak laku terjual sebagaimana risalah lelang hari Rabu tanggal 21 maret 2012 No 204/2012,
69
maka berdasarkan pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan ijin hakim pengawas. Menurut pendapat penulis, langkah-langkah eksekusi yang dilakukan Bank Permata telah sesuai dengan prosedur, karena sesuai pasal 178 UUK setelah tidak ada penawaran perdamaian maka harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, dalam hal ini Ir.Jakub Budiman tidak menawarkan upaya perdamaian. Dalam keadaan insolvensi ini, pada dasarnyanya Bank Permata berhak mengeksekusi sendiri atas jaminan dari Ir.Jakub Budiman, tapi Bank Permata menyerahkannya kepada kurator, dan sesuai dengan pasal 185 ayat (1) semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini kurator telah melakukan pelelangan dimuka umm sesuai risalah lelang No 204/2012 hari Rabu tanggal 21 maret 2012, maka berdasarkan pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan ijin hakim pengawas. Maka aset-aset milik Ir.Jakub Budiman telah laku terjual melalui penjualan dibawah tangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (2) penjualan dibawah tangan dapat dilakukan apabila pada pelelangan aset-aset dari harta pailit yang telah masuk dalam boedel pailit tidak laku terjual. Akan tetapi penjualan dibawah tangan menurut pendapat penulis menimbulkan kerugian bagi pihak debitor pailit karena penjualan dibawah tangan tidak akan mendapat harga maksimal dan bisa jadi ada permainan harga didalam penjualan dibawah tangan tersebut karena pada dasarnya maksud dari dilaksanakannya penjualan di muka umum atau lelang adalah karena eksekusi memerlukan suatu prosedur penjualan yang transparan dan mencari harga tertinggi dari penjualan aset boedel pailit dimana pelelangan dilaksanakan dengan penawaran secara lisan dan/atau tertulis yang didahului
70
dengan usaha mengumpulkan peminat dengan pengumuman lelang, dan peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi adalah pemenang lelang. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dibolehkan karena satu alasan yaitu apabila penjualan di bawah tangan itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Jadi menurut pendapat penulis apabila pada pelelangan pertama aset-aset milik debitor pailit tidak laku terjual ada baiknya kurator melakukan pelelangan untuk yang kedua kali dan apabila pelelangan kedua tersebut aset-aset debitor pailit tetap tidak laku terjual barulah kurator melakukan penjualan dibawah tangan.
71
